DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA PEJABAT ESELON II DAN III
Transcript of DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA PEJABAT ESELON II DAN III
DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA
PEJABAT ESELON II DAN III
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas
dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana yang
tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.
Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang
kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk berikut tugas pokok dan fungsi serta
struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk :
1. TUGAS POKOK
Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian.
2. F U N G S I
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian ;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang
kepegawaian;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kepegawaian
d. Pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
3. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk adalah
sebagai berikut :
Kepala Badan :
1. Sekretariat terdiri dari
1) Subbagian Program, Evaluasi dan Keuangan
2) Subbagian Umum
2. Bidang Pengadaan dan Mutasi terdiri dari
1) Subbidang Mutasi
2) Subbidang Pengadaan dan Pensiun
3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari
1) Subbidang Diklat Kepemimpinan/Kader
2) Subbidang Diklat Teknik Fungsional
4. Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pegawai terdiri dari
1) Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
2) Subbidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai
2
5. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Nganjuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk terdiri dari 13
Jabatan Struktural dan 2 jabatan fungsional yakni :
1. Eselon II = 1 orang
2. Eselon III = 4 orang
3. Eselon IV = 8 orang
4. Jabatan fungsional analis kepegawaian = 2 orang
5. Jabatan fungsional umum = 22 orang
3
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah suatu kesepakatan yang terukur antara pimpinan
dan bawahan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun yang bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun sebelumnya. Perjanjian Kinerja
Pejabat Eselon II Badan Kepegawaian Daerah berisi kesepakatan antara Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dengan Bupati Nganjuk dalam mewujudkan visi dan
misi. Adapun isi perjanjian Kinerja tersebut antara lain :
B. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indicator sasaran. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih kinerja tersebut. Selanjutnya berdasarkan
selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang
tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
Adapun tabel pengukuran kinerja disajikan sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Meningkatnya pelayanan
kepegawaian yang prima
Nilai SKM (76,61-88,30)
Baik
2. Meningkatnya ASN yang
professional dan kompeten.
- Persentase pegawai
yang telah mengikuti
Diklat
- Persentase
penempatan pegawai
yang sesuai
kompetensi
90,00%
90,00%
3. Meningkatnya integritas dan
perilaku aparatur yang baik.
Persentase PNS yang
mempunyai integritas tinggi
99,82%
Program Anggaran Keterangan
1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Rp. 334.473.000,00 APBD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Rp. 217.599.000,00 APBD
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 20.000.000,00 APBD
4. Program Pendidikan Kedinasan Rp. 5.305.350.000,00 APBD
a. Kegiatan Pengiriman dan Fasilitasi Diklat
Teknis Fungsional Rp. 301.159.000,00 APBD
b. Pengiriman Diklat Kepemimpinan Rp. 110.000.000,00 APBD
c. Diklat Kepemimpinan Tk. III Rp. 720.000.000,00 APBD
4
d. Bimtek Penyusunan Indeks Profesional ASN Rp. 185.000.000,00 APBD
e. Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Rp, 720.000.000,00 APBD
f. Diklat Latiha Dasar bagi CPNS (Latsar) Rp. 4.225.350.000,00 APBD
g. Pendidikan Akhlaq Qur’ani Rp. 75.000.000,00 APBD
5. Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur Rp. 3.512.808.000,00 APBD
a. Pembinaan Karier ASN Rp. 1.550.000.000,00 APBD
b. Seleksi Penerimaan Calon ASN Rp. 650.000.000,00 APBD
c. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat dan
Pensiun ASN Rp. 280.000.000,00 APBD
d. Pengembangan Sistem Informasi
Kepegawaian Daerah Rp. 437.438.000,00 APBD
e. Pemberian Penghargaan Satya Lencana
bagi ASN Rp. 30.000.000,00 APBD
f. Penyelesaian Administrasi dan Pembekalan
Calon ASN Rp. 100.000.000,00 APBD
g. Pembinaan Disiplin ASN Rp. 415.370.000,00 APBD
h. Penyusunan Formasi ASN Rp. 50.000.000,00 APBD
Pencapaian Kinerja Tahun 2019
No SASARAN INDIKATOR SASARAN
KINERJA
TARGET
REALISASI
CAPAIAN
1.
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang professional dan kompeten
Persentase pegawai yang telah mengikuti Diklat
90% 95,06% 105,63%
Persentase penempatan pegawai yang sesuai kompetensi
90% 89,68% 89,65%
2.
Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang prima
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
(76,61-
88,30 (Baik)
76,95
(Baik) Baik
3.
Meningkatnya integritas dan Perilaku Aparatur yang baik
Persentase PNS yang mempunyai integritas tinggi
99,82
%
99,65% 99,83%
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran
tahun 2019 dapat dijelaskkan sebagai berikut :
Sasaran I : Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang professional dan
kompeten
Dari hasil tersebut diatas dapat digambarkan bahwa untuk
indikator persentase pegawai yang telah mengikuti Diklat
realisasi melampui target yang telah ditetapkan dengan capaian
kinerja sebesar 105,63%. Dari jumlah PNS pada tahun 2019
sebanyak 9.243 orang sejumlah 8787 telah mengikuti Diklat
teknis, fungsional dan diklat kepemimpinan, sedangkan 456
orang belum ikut diklat teknis fungsional maupun kepemimpinan
karena status kepegawaiannya masih CPNS. Untuk mendukung
indikator tersebut diatas Badan Kepegawaian Daerah melalui
5
program Pendidikan Kedinasan melaksanakan kegiatan-kegiatan
antara lain :
Kegiatan Pengiriman dan Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional,
melalui kegiatan ini telah mengirimkan ASN untuk mengikuti
diklat teknis fungsional pada tahun 2019 sebanyak 36 orang.
Kegiatan Pengiriman Diklat Kepemimpinan, melalui kegiatan
ini telah mengirim 3 orang pejabat struktural eselon III untuk
mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Jawa Timur di
Surabaya.
Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, dengan pola
kemitraan Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama
dengan BPSDM Prop. Jatim menyelenggarakan Diklat
Kepemimpinan Tingkat III di Kabupaten Nganjuk dengan
tempat diklat di Hotel Wisata Karya Sawahan dengan jumlah
peserta 30 orang pejabat struktural eselon III.
Kegiatan Bimtek Penyusunan Indeks Profesionalisme ASN,
kegiatan ini untuk memberi bimbingan kepada pengelola
kepegawaian Perangkat Daerah sebanyak 55 orang dalam
menghitung indeks professionalisme ASN
Kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa,
kegiatan ini untuk memberikan peningkatan kapasitas bagi
kepala desa se Kabupaten Nganjuk sebanyak 246 orang.
Kegiatan Diklat Latihan Dasar bagi CPNS (Latsar), kegiatan
ini untuk memberikan bekal Pendidikan Dasar sebagai Calon
PNS sebanyak 316 orang dan sebagai persyaratan CPNS
untuk diangkat menjadi PNS. Diklat dilaksanakan di BPSDM
Prop. Jawa Timur, PPSDM Kemendagri di Yogyakarta,
Pusdiklatkebtke.esdm Ciracas Jakarta.
Kegiatan Pendidikan Akhlaq Qur’ani, kegiatan ini bertujuan
untuk membentuk karakter dan akhlaq qur’ani seorang
muslim bagi ASN muslim Pemkab Nganjuk yang diikuti oleh
50 orang ASN
Indikator Persentase penempatan pegawai yang sesuai
kompetensi untuk memberi gambaran bahwa penempatan
pegawai pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk mengetahui apakah ASN
tersebut penempatannya sudah sesuai dengan kompetensi
jabatannya maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Nganjuk bekerja sama dengan Kanreg II BKN, dan BKD Prop.
Jatim Surabaya mengadakan uji kompetensi. Dari 9.243 PNS
Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2019 sebanyak
6
6.974 orang merupakan PNS dengan jabatan fungsional dimana
penempatan PNS tersebut sudah sesuai dengan kompetensi
pendidikan yang dimiliki sedangkan 2.269 orang merupakan
PNS jabatan struktural yang penempatannya ada sebagian
belum sesuai dengan kompetensi pendidikan yang dimilikinya
sehingga perlu diadakan uji kompetensi untuk mengetahui
kompetesi masing-masing. Dari 2269 orang jabatan struktural
yang sudah mengikuti uji komptensi 484 orang dengan rincian
sebagai berikut :
NO. JENJANG JABATAN JUMLAH PEJABAT
STRUKTURAL
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL YANG TELAH
IKUT UJI KOMPETENSI
1
Pejabat Struktural Eselon II
33 33
2
Pejabat Struktural Eselon III
174 168
3
Pejabat Struktural Eselon IV
505 84
4
Staf
1.557
199
Jumlah
2.269
484
Sehingga penghitungan indikator persentase penempatan
pegawai yang sesuai kompetensi adalah jumlah ASN yang
ditempatkan sesuai kompetensi dibagi jumlah ASN dikali 100%
adalah : 6974+484 = 7458 dibagi 9.243 x 100% = 80,68%
Uji kompetensi dilaksanakkan melalui kegiatan Pembinaan Karier
ASN.
Sasaran II : Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang prima
Pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah
terdiri dari :
1. Kenaikan pangkat reguler;
2. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS jabatan struktural;
3. Kenaikan pangkat pilihan bagi PNS dalam jabatan
fungsional tertentu;
4. Kenaikan gaji berkala;
5. Pensiun mencapai batas usia pensiun;
6. Ijin belajar;
7. Tugas belajar;
8. Kartu pegawai;
7
9. Kartu istri/ kartu suami;
10. Kartu peserta taspen;
11. Satya Lencana Karya Satya;
12. Cuti tahunan;
13. Cuti besar;
14. Cuti sakit;
15. Cuti bersalin;
16. Cuti karena alasan penting;
17. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah;
18. Pendidikan dan Pelatihan;
19. Pemberian Reward and Punishment.
Dari hasil survey yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah
terhadap pelayanan kepegawaian pada Tahun 2019 mendapat
Nilai SKM 76,95 dan.berada dalam katagori Mutu Pelayanan B
dan kinerja pelayanan Baik.
Jumlah responden dalam survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian
Daerah sebanyak 100 orang. Unsur pelayanan yang masih
mempunyai nilai paling rendah yaitu unsur ketepatan dan
kecepatan pelayanan, dimana kecepatan waktu penyelesaian
dalam memberikan pelayanan masih dinyatakan kurang tepat
waktu. Rencana tindak lanjut Badan Kepegawaian akan
meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN BKD
dalam memberikan pelayanan sehingga dapat tepat waktu dan
sesuai prosedur.
Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran yang didukung oleh kegiatan-kegiatan
:
1. Kegiatan Jasa Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Sasaran III : Meningkatnya kedisiplinan dan Perilaku Aparatur
Sasaran diatas untuk menggambarkan jumlah PNS yang
mempunyai integritas tinggi dihitung dari seluruh PNS yang
tidak melanggar PP 53 Tahun 2010 dan memenuhi kewajiban
yang tertuang dalam PP 53 Tahun 2010 dan mencapai
sasaran kinerja PNS. Dari seluruh jumlah PNS yang ada
sejumah 9.243 orang pada Tahun 2019 sejumlah 9.210 orang
tidak melanggar dan memenuhi kewajiban dalam PP 53
8
Tahun 2010 dan 33 orang dinyatakan melanggar dan dijatuhi
hukuman disiplin dari tingkat ringan, sedang dan berat.
Sasaran ini dicapai melalui kegiatan : Pembinaan Disiplin PNS
dan pada tahun 2019 dilaksanakan pembinaan mental spiritual
(ESQ) dengan motivator Bapak Ary Ginanjar untuk
memberikan motivasi dan pembinaan disiplin, mental spiritual
kepada ASN agar menjadi ASN yang lebih baik.
C. REALISASI ANGGARAN
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) program, dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.10.421.389.000,00 dan realisasi sebesar
Rp.7.807.294.529,00 atau sebesar 74,92 %.
diperinci sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini menyerap dana sebesar Rp. 314.701.234,00 atau 94,09%
dari Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.334.473.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini menyerap dana sebesar Rp. 196.379.929,- atau 90,25% dari
Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 217.599.000,-.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program ini menyerap dana sebesar Rp. 19.498.000,- atau 97,49% dari
Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp. 20.000.000,-.
Program Pendidikan Kedinasan
Program ini menyerap dana sebesar Rp.4.853.782.367,- atau 76,60% dari
Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.6.336.509.000,-.
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program ini menyerap dana sebesar Rp.2.422.932.999,- atau 69,97% dari
Anggaran Tahun 2019 sebesar Rp.3.512.808.000,-.
Scanned by CamScanner
1
BAB I
PENDAHULUAN
Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap
tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah
dibuat dan disepakati.
Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang
kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk berikut tugas pokok dan fungsi
serta struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk :
1. TUGAS KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan
tuggas di Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
2. F U N G S I
Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bidang pendidikan dan pelatihan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan
pelatihan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah suatu kesepakatan yang terukur antara
pimpinan dan bawahan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja
yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun
sebelumnya. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Badan Kepegawaian
Daerah berisi kesepakatan antara Kepala Bidang Diklat Badan Kepegawaian
Daerah dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam mewujudkan
sasaran yang dicapai dalam rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah.
Adapun isi perjanjian Kinerja tersebut antara lain :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Pendidikan Kedinasan Persentase PNS yang lulus Diklat
Struktural,
Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
100%
Program Anggaran
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 5.005.000.000,-
B. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indicator sasaran. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih kinerja tersebut. Selanjutnya
berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang
akan datang.
3
Adapun tabel pengukuran kinerja disajikan sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KINERJA
TARGET % 2019
REALISASI % 2019
CAPAIAN %
Pendidikan
Kedinasan Persentase PNS yang
lulus Diklat
Struktural,
Diklat Teknis dan
Diklat Fungsional
100%
100%
100%
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran
tahun 2019 dengan satu sasaran Pendidikan Kedinasan. Untuk mengukur
capaian kinerja pada sasaran tersebut, maka dilakukan pengukuran
kinerja menggunakan indikator kinerja Persentase PNS yang lulus Diklat
Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional.
Dari diklat yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Nganjuk
maupun peserta yang dikirim antara lain :
Pengiriman dan Fasilitasi Diklat Teknis Fungsional sebanyak 36 orang
dan peserta dinyatakan lulus semua.
Pengiriman Diklat Kepemimpinan sebanyak 3 orang dan peserta
dinyatakan lulus semua.
Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan peserta sebanyak 30 orang
dan semua peserta dinyatakan lulus semua.
Diklat Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dengan peserta sebanyak
264 orang dan dinyatakan lulus semua.
Diklat Latihan Dasar bagi CPNS (Latsar) dengan peserta sebanyak
316 orang dan dinyatakan lulus semua.
Pendidikan Akhlaq Qur’ani dengan peserta sebanyak 50 orang dan
dinyatakan lulus semua,
C. CAPAIAN ANGGARAN :
Dari anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut
sebesar Rp. 6.336.509.000,00 terealisasi sebesar Rp. 4.853.782.367,00
4
dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.482,726,633,00 yang merupakan
anggaran untuk pelaksanaan Diklat Latsar sebanyak 140 orang yang tidak
dapat terlaksana pada Tahun 2019.
5
Scanned by CamScanner
1
BAB I
PENDAHULUAN
Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap
tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah
dibuat dan disepakati.
Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang
kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk berikut tugas pokok dan fungsi
serta struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk :
1. TUGAS POKOK KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, dan melaksanakan
tugas di bidang pengendalian dan pembinaan pegawai.
2. F U N G S I
Penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian
dan pembinaan pegawai serta data dan informasi kepegawaian;
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pengendalian dan pembinaan pegawai serta data dan informasi
kepegawaian;
penyiapan perumusan bahan kebijakan teknis pengembangan system
informasi pegawai;
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan
pembinaan pegawai
pemberian izin : perkawinan dan perceraian pegawai, dan ijin pegawai
mencalonkan menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Kepala
Desa / Perangkat Desa;
merumuskan kebijakan pemberhentian sementara pegawai dari jabatan
negeri / organik, pemberhentian pegawai akibat tindak pidana;
2
pemberian pertimbangan pernyataan tewas dan uang duka tewas dan
tunjangan cacat;
pemberian pertimbangan pemeriksaan ulang kesehatan PNS;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah suatu kesepakatan yang terukur antara
pimpinan dan bawahan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja
yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun
sebelumnya. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Badan Kepegawaian
Daerah berisi kesepakatan antara Kepala Bidang Pengendalian dan
Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah dengan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah dalam mewujudkan sasaran yang dicapai dalam
rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah. Adapun isi perjanjian Kinerja
tersebut antara lain :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
No. Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya integritas dan perilaku aparatur yang baik
a) Persentase akurasi data ASN
b) Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN tertangani selesai
100%
100%
No PROGRAM TARGET
1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp. 882.808.000,-
B. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indicator sasaran. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih kinerja tersebut. Selanjutnya
berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan
strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.
4
Adapun tabel pengukuran kinerja disajikan sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KINERJA
TARGET % 2019
REALISASI % 2019
CAPAIAN %
Meningkatnya integritas dan perilaku aparatur yang baik
c) Persentase akurasi data ASN
d) Persentase kasus pelanggaran disiplin ASN tertangani selesai
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun
2019 dengan sasaran meningkatnya integritas dan perilaku aparatur yang baik
untuk indicator persentase akurasi data ASN pada akhir tahun 2019 tingkat
akurasi data ASN dari jumlah ASN pada awal tahun sebanyak 9.551 orang
pada akhir tahun akurasi data sebanyak 9.243 orang sedangkan selisih data
akhir tahun dikarenakan PNS yang pensiun dan mutasi.
Sedangkan untuk indicator persentase kasus pelanggaran disiplin ASN
yang tertangani selesai dari 12 kasus pelanggaran disiplin pada tahun 2019
semua sudah diproses dan mendapat surat keputusan.
C. CAPAIAN ANGGARAN :
Dari anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut
sebesar Rp.882.802.000,- terealisasi sebesar Rp. 691,272.891,- 78,30% atau
sebesar 79,59%
5
Scanned by CamScanner
1
BAB I
PENDAHULUAN
Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap
tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan
sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah
dibuat dan disepakati.
Sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang
kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk berikut tugas pokok dan fungsi
serta struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nganjuk :
1. TUGAS POKOK KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI
Merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, dan melaksanakan
tugas di bidang pengadaan dan mutasi.
2. F U N G S I
perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan dan mutasi;
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pengadaan dan mutasi;
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengadaan dan mutasi;
pelaksanaan koordinasi dan pertimbangan dengan TIM PAK tenaga
fungsional dalam rangka penetapan angka kredit tenaga fungsional
dalam rangka penetapan angka kredit tenaga fungsional;
pelaksanaan penyaringan calon Praja IPDN;
penyelenggaraan ujian dinas;
pelaksanaan dan pemberian pelayanan administrasi kegiatan orientasi
tugas, prajabatan CPNSD dan pengembangan SDM aparatur lainnya;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2
BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja adalah suatu kesepakatan yang terukur antara
pimpinan dan bawahan. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja
yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan tetapi termasuk
kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun
sebelumnya. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III Badan Kepegawaian
Daerah berisi kesepakatan antara Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi
Badan Kepegawaian Daerah dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
dalam mewujudkan sasaran yang dicapai dalam rencana strategis Badan
Kepegawaian Daerah. Adapun isi perjanjian Kinerja tersebut antara lain :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB BIDANG MUTASI
No Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1
Pembinaan Karier ASN
Jumlah peserta ujian dinas,
peserta pelantikan jabatan,
peserta assessment
pengisian jabatan dan
pemetaan jabatan
552 orang
2
Penataan sistem kenaikan
pangkat dan pensiun ASN
Jumlah PNS yang usul
kenaikan pangkat,
kenaikan gaji berkala
5000 orang
No PROGRAM TARGET
1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Rp. 2.530.000.000,00
B. CAPAIAN KINERJA
Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indicator sasaran. Setelah dilakukan
penghitungan akan diketahui selisih kinerja tersebut. Selanjutnya
berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna
3
mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang
akan datang.
Adapun tabel pengukuran kinerja disajikan sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR SASARAN
KINERJA
TARGET % 2019
REALISASI % 2019
CAPAIAN %
Pembinaan Karier
ASN
Jumlah peserta ujian
dinas, peserta
pelantikan jabatan,
peserta assessment
pengisian jabatan
dan pemetaan
jabatan
552 orang 1.006 orang
182,24%
Penataan sistem
kenaikan pangkat
dan pensiun ASN
Jumlah PNS yang
usul kenaikan
pangkat, kenaikan
gaji berkala
5000
orang 3.890 orang
77,80%
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi capaian kinerja masing-masing sasaran tahun
2019 dengan sasaran Pembinaan Karier ASN dan indikator sasaran jumlah
peserta ujian dinas, peserta pelantikan jabatan, peserta assessment
pengisian jabatan dan pemetaan jabatan dengan capaian 182,24% melebihi
target yang telah ditetapkan sedangkan sasaran penataan system kenaikan
pangkat dan pensiun ASN dengan indicator jumlah PNS yang usul kenaikan,
kenaikan gaji berkala realisasi belum sesuai dengan target yang telah
ditetapkan atau tercapai 77,80% tapi secara keseluruhan sasaran ini telah
terlaksana 100%.
C. CAPAIAN ANGGARAN :
Dari anggaran yang direncanakan untuk mencapai sasaran tersebut
sebesar Rp. 2.530.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.705.397.558,- atau
sebesar 67,40%, anggaran yang tidak terserap yaitu anggaran seleksi CPNS
karena pada tahun 2019 hanya pelaksanaan pendaftaran dan kegiatan
pembekalan CPNS karena pada tahun 2019 penyelesaian PPPK menunggu
instruksi dari Pemerintah Pusat.
4
Scanned by CamScanner