Dokumen Pemilihan - Pengadaan...
Transcript of Dokumen Pemilihan - Pengadaan...
Dokumen Pemilihan
Katalog Elektronik Sektoral
Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
- Metode Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral-
Melalui Negosiasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2
D O K U M E N P E M I L I H A N
Nomor: 5/PKSALATSMK/LK/08/2019
Tanggal: 8 Agustus 2019
untuk
Katalog Elektronik Sektoral
Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
3
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA
KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL
PERALATAN PENDIDIKAN SMK TAHUN 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 6/PKSALATSMK/LK/08/2019 Hal : Undangan Penyampaian Penawaran Yth. Produsen dan Distributor Peralatan Pendidikan SMK di Tempat Sehubungan dengan penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan
SMK Tahun 2019 sebagaimana ketentuan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik, bersama ini
kami mengundang Saudara untuk menyampaikan Penawaran Katalog Elektronik Sektoral
Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019. Syarat dan ketentuan dapat dilihat pada Dokumen
Pemilihan beserta lampirannya. Adapun tahapan dan jadwal pemilihan sebagai berikut:
No Kegiatan Semula Adendum 1 1. Pengumuman (melalui laman
http://pengadaan.kemdikbud.go.id)
31 Juli s.d. 6 Agustus
2019 31 Juli s.d. 12 Agustus
2019
2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan (melalui laman http://pengadaan.kemdikbud.go.id)
31 Juli s.d. 6 Agustus
2019 31 Juli s.d. 12 Agustus
2019
3. Pemasukan Dokumen Penawaran 1 s.d. 7 Agustus 2019
paling lambat 16.00 WIB 1 s.d. 12 Agustus 2019
paling lambat 13.30 WIB
4. Evaluasi Kualifikasi dan Administrasi
8 s.d. 14 Agustus 2019
13 s.d. 16 Agustus 2019
5. Pembuktian Kualifikasi 13 s.d. 14 Agustus 2019 14 s.d. 16 Agustus 2019
6. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi
13 s.d. 14 Agustus 2019 14 s.d. 16 Agustus 2019
7. Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta Harga
15 s.d. 21 Agustus 2019 19 s.d. 23 Agustus 2019
8. Negosiasi Teknis dan Harga 15 s.d. 23 Agustus 2019 19 s.d. 27 Agustus 2019
9. Pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis serta Negosiasi Teknis dan Harga
26 s.d. 27 Agustus 2019 19 s.d. 27 Agustus 2019
10. Penetapan Penyedia 26 s.d. 27 Agustus 2019 28 s.d. 29 Agustus 2019
11 Penyampaian Hasil Pemilihan Peserta kepada Kepala UKPBJ untuk dilakukan reviu
26 s.d. 27 Agustus 2019 28 s.d. 29 Agustus 2019
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Agung Siswanto (HP: 081316684898), Sdri. Christina Yunita (Hp: 083878534243) atau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Gd. C, Lt.14 – Kemendikbud, Jl.Jenderal Sudirman, Senayan).
a.n. Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019 Ketua,
Ttd Sugiyono
4
5
BAB I. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)
A. UMUM
1. Lingkup
Pekerjaan
1.1 Peserta menyampaikan penawaran untuk Katalog Elektronik
Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019 sebagaimana
tercantum dalam LDP
1.2 Uraian singkat lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.
2. Etika dan
Sanksi
2.1 Para pelaku pengadaan yang terkait dalam proses pemilihan
ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018.
2.2 Para pelaku pengadaan yang terindikasi dan/atau terbukti
melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana diatur
pada Pasal 78 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan
Pasal 36 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018, berupa
sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam
dalam hal :
- Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak
benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan
dalam dokumen pemilihan;
- Terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta
lain untuk mengatur harga penawaran;
- Terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Peserta;
- Mengundurkan diri untuk menandatangani kontrak
katalog.
3. Peserta
Pemilihan
Pemilihan Penyedia untuk katalog ini terbuka dan dapat diikuti oleh pelaku usaha yang berbentuk badan usaha yang memenuhi persyaratan kualifikasi sebagaimana diatur pada BAB II Lembar Data Pemilihan (LDP).
B. DOKUMEN PEMILIHAN
4. Isi Dokumen
Pemilihan
Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019, meliputi : a. Undangan
b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
c. Lembar Data Pemilihan;
d. Bentuk Surat Penawaran;
e. Pakta Integritas;
f. Formulir Isian Kualifikasi;
g. Daftar Produk, dan Spesifikasi;
h. Dokumen lain.
C. PENGUMUMAN, PENDAFTARAN, DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN
5. Pengumuman,
Pendaftaran,
dan
Pengambilan
Dokumen
Pemilihan
5.1 Pengumuman Undangan Penyampaian Penawaran dan
Dokumen Pemilihan untuk Pemilihan Penyedia Katalog
Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
dimuat pada laman: https://www.pengadaan.kemdikbud.go.id
5.2 Pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran dengan mengisi
formulir pendaftaran melalui tautan https://
pengadaan.kemdikbud.go.id sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.
6
5.3 Pelaku usaha yang dapat menyampaikan penawaran hanya
Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan.
5.4 Pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan secara elektronik
dengan cara mengunduh pada laman:
https://www.pengadaan.kemdikbud.go.id.
D. DOKUMEN PENAWARAN
6. Dokumen
Penawaran
dan
Penyampaian
Dokumen
Penawaran
6.1 Dokumen Penawaran yang terdiri dari:
a. Dokumen Kualifikasi,
b. Dokumen Administrasi,
c. Dokumen Penawaran Teknis, dan
d. Dokumen Penawaran Harga.
6.2 Dokumen Kualifikasi terdiri:
a. Formulir Isian Data Kualifikasi yang bertanda tangan basah
dan bermeterai;
b. Rekaman Dokumen Pendukung Formulir Isian Data
Kualifikasi terdiri dari:
1) Bagi Pabrikan/Produsen
a) Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM.
b) Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada).
c) Nomor Induk Berusaha (NIB)
d) Surat Ijin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar
Industri (TDI) :
i. Alat Peraga Pendidikan; atau
ii. Alat Simulator Maritim; atau
iii. Surat Ijin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar
Industri (TDI) lainnya sepanjang benar
terbukti telah berpengalaman memproduksi
alat peraga pendidikan/Alat Simulator
Maritim (dapat dilakukan survei/cek lokasi).
e) Surat izin usaha perdagangan milik
produsen/pabrikan:
i. Alat Peraga Pendidikan; atau
ii. Alat Simulator Maritim; atau
iii. Surat Ijin Usaha Perdagangan lainnya sesuai
barang yang ditawarkan.
f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan;
g) Bukti Penerimaan SPT Tahunan (Tahun 2018).
2) Bagi agen/agen tunggal/distributor/distributor
tunggal
a) Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM.
b) Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM.
c) Nomor Induk Berusaha (NIB)
d) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) bagi
agen/agen tunggal/distributor/ distributor
tunggal produk luar negeri
e) Surat izin usaha perdagangan milik agen/agen
tunggal/ distributor/distributor tunggal
i. Alat Peraga Pendidikan; atau
ii. Alat Simulator Maritim; atau
7
iii. Surat Ijin Usaha Perdagangan lainnya sesuai
barang yang ditawarkan.
f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
g) Bukti Penerimaan SPT Tahunan (Tahun 2018)
c. Pakta Integritas,
d. Persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
6.3 Dokumen Administrasi terdiri dari:
a. Surat Penawaran yang bertanda tangan basah dan
bermeterai yang mencantumkan :
1) Tanggal sesuai dengan jadwal penyampaian
penawaran;
2) Ditandatangani sesuai ketentuan 6.4.
b. Surat Kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan
kepada penerima kuasa (apabila penandatangan surat
penawaran dikuasakan).
6.4 Surat Penawaran, Pakta Integritas, Formulir Isian Data
Kualifikasi, dan Surat Pernyataan bahwa harga retail yang
disampaikan adalah benar, harus diisi lengkap dan
ditandatangani oleh :
a. Direktur Utama/Pimpinan Badan Usaha;
b. Penerima kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan Badan
Usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam
akta pendirian/anggaran dasar; atau
c. Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Badan
Usaha yang namanya tidak tercantum dalam akta
pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut
adalah pengurus/karyawan badan usaha yang berstatus
sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau
pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur
Utama/Pimpinan Badan Usaha berdasarkan akta
pendirian/anggaran dasar;
d. Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor
Pusat.
6.5 Formulir Isian Data Kualifikasi, Pakta Integritas, dan Surat
Pernyataan yang ditandatangani oleh selain Direksi harus
dilengkapi dengan Surat Kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan
Badan Usaha kepada penerima kuasa.
6.6 Dokumen Penawaran Teknis harus terdiri dari :
a. Daftar spesifikasi teknis tiap item produk yang ditawarkan
yang memenuhi spesifikasi produk sesuai dengan Bab XI
pada Dokumen Pemilihan tentang Daftar Produk dan
Spesifikasi;
b. Brosur produk yang ditawarkan;
c. Daftar pengalaman pekerjaan;
d. Surat Tanda Pendaftaran (STP) item produk yang
ditawarkan apabila Penyedia sebagai Agen/Agen
Tunggal/Distributor/ Distributor Tunggal Produk
Dalam/Luar Negeri dari Kementerian Perdagangan;
e. Petunjuk penggunaan untuk produk yang disebutkan pada
daftar spesifikasi produk di bab XI;
f. Surat pernyataan/surat keterangan jaminan garansi
produk dan keterangan ketersediaan sparepart produk
yang ditawarkan (asli) sesuai yang tercantum pada Bab XI
8
pada Dokumen Pemilihan tentang Daftar Produk dan
Spesifikasi diterbitkan oleh Penyedia yang bersangkutan.
g. Salinan Sertifikat Internasional (SI);
h. Pernyataan mampu melayani seluruh wilayah Indonesia.
6.7 Dokumen Penawaran Harga harus terdiri dari:
a. Daftar harga penawaran non pemerintah dan pemerintah
untuk setiap produk yang ditawarkan harus dalam bentuk
rupiah;
b. Analisa harga satuan untuk setiap item produk yang
ditawarkan yang menggambarkan komponen perhitungan
harga penawaran pemerintah, sudah termasuk biaya
produksi (produsen), biaya overhead, biaya pengepakan,
biaya instalasi (apabila ada), biaya testing (apabila ada),
biaya pelatihan (apabila ada), biaya asesoris (apabila ada),
pajak-pajak yang berlaku, bea retribusi, keuntungan, dan
pungutan resmi lain yang sah;
c. Untuk item produk yang ditawarkan oleh Penyedia yang
berstatus Pabrikan/Produsen:
1) Invois pembelian Bahan Baku/komponen;
2) Invois penjualan (apabila ada).
d. Untuk item produk yang ditawarkan oleh Penyedia yang
berstatus Agen/Agen Tunggal/Distributor/ Distributor
Tunggal Produk Luar Negeri:
1) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2) Invois pembelian;
3) Invois penjualan (apabila ada).
e. Untuk item produk yang ditawarkan oleh Penyedia yang
berstatus Agen/Agen Tunggal/Distributor/ Distributor
Tunggal Produk Dalam Negeri :
1) Invois pembelian;
2) Invois penjualan (apabila ada).
6.8 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang terdiri atas:
a. Sampul 1 : Dokumen Kualifikasi dan Administrasi;
b. Sampul 2 : Dokumen Penawaran Teknis (cetak dan digital);
dan
c. Sampul 3 : Dokumen Penawaran Harga (cetak dan digital);
Sampul 1, 2, dan 3 dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup rapat.
6.9 Peserta diperkenankan mengganti Dokumen Penawaran
sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.
6.10 Dokumen Penawaran yang disampaikan di luar ketentuan di
atas atau setelah batas akhir penyampaian dokumen
penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak akan
diproses lebih lanjut.
E. EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
7. Pemeriksaan
Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019 memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi: a. Surat Penawaran;
b. Surat Kuasa (apabila ada);
9
c. Formulir Isian Kualifikasi dan Pakta integritas;
d. Dokumen Penawaran Teknis;
e. Dokumen Penawaran Harga;
8. Evaluasi
Penawaran
dan Kualifikasi
8.1 Evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan
menggunakan metode sistem gugur.
8.2 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi:
a. Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Administrasi dan
Pembuktian Kualifikasi;
b. Evaluasi dan Klarifikasi Teknis;
c. Evaluasi dan Klarifikasi Harga; dan
d. Negosiasi Teknis dan Harga.
8.3 Evaluasi Dokumen Kualifikasi, Administrasi, dan Pembuktian
Kualifikasi
8.3.1 Evaluasi Kualifikasi
a. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi
kelengkapan:
1) Pakta Integritas,
2) Formulir Isian Kualifikasi, dan
3) Rekaman Dokumen Pendukung Formulir Isian
Kualifikasi.
b. Terhadap dokumen kualifikasi yang belum lengkap,
peserta dapat melengkapi kekurangan tersebut paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan
kekurangan dari Pokja.
c. Peserta pemilihan penyedia Katalog Elektronik
Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
dinyatakan gugur evaluasi kualifikasi apabila:
1. Tidak memenuhi persyaratan kualifikasi
sebagaimana pada ketentuan 6.2 walaupun telah
diberikan kesempatan sesuai pada butir b. di atas;
atau
2. Peserta menyampaikan kelengkapan dokumen
kualifikasi lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak
disampaikan informasi kekurangan.
8.3.2 Evaluasi Administrasi :
a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila Surat Penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana ketentuan
6.4; dan
2) bertanggal (sesuai dengan tanggal pemasukan
dokumen penawaran).
b. Peserta pemilihan penyedia Katalog Elektronik
Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
dinyatakan gugur evaluasi administrasi apabila:
1) Tidak menyampaikan surat penawaran asli,
2) Tidak memenuhi ketentuan 8.3.2.a
8.3.3 Pembuktian Kualifikasi
a. Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta
yang lulus evaluasi kualifikasi dan Evaluasi
Administrasi;
b. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan :
10
1. Memverifikasi Formulir Isian Kualifikasi dengan dokumen asli dan rekaman dokumen pendukung isian kualifikasi;
2. Bagi peserta yang memiliki Surat Ijin Usaha Industri (IUI)/ Tanda Daftar Industri (TDI) lainnya untuk membuktikan bahwa benar Penyedia tersebut telah berpengalaman memproduksi alat peraga pendidikan/alat Simulator Maritim, Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019 dapat melakukan Survei/cek lokasi
c. Peserta katalog elektronik dinyatakan gugur oleh Pokja
Pemilihan Katalog Elektronik Sektoral Peralatan
Pendidikan SMK Tahun 2019 apabila:
1. Tidak dapat menunjukan dokumen asli; 2. Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen
kualifikasi dengan hasil survei/cek lokasi/hasil klarifikasi.
8.3.4 Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap
hal-hal yang kurang jelas.
8.3.5 Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, dan
Pembuktian Kualifikasi dimuat dalam Berita Acara;
8.4 Evaluasi dan Klarifikasi Teknis:
8.4.1 Evaluasi dan klarifikasi teknis dilakukan terhadap
Peserta yang lulus Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi
Administrasi, dan Pembuktian Kualifikasi;
8.4.2 Unsur –unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
tercantum pada 6.6.
8.4.3 Evaluasi teknis dilakukan oleh Pokja Pemilihan dengan
mengacu pada hasil penilaian teknis yang dilakukan
oleh tim teknis;
8.4.4 Produk dinyatakan tidak lulus jika tidak memenuhi
penilaian teknis pada Evaluasi Teknis.
8.4.5 Pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap
hal-hal yang kurang jelas, termasuk kunjungan;
8.4.6 Hasil Evaluasi Teknis dimuat dalam Berita Acara Hasil
Evaluasi dan Klarifikasi Teknis.
8.5 Evaluasi dan Klarifikasi Harga :
Evaluasi dan klarifikasi harga dilakukan terhadap penyedia
yang lulus evaluasi teknis;
8.5.1 Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah:
a. Harga untuk pemerintah maksimal sama dengan
harga penawaran kepada non Pemerintah;
b. Analisa harga satuan produk yang ditawarkan;
c. Penyedia yang berstatus Pabrikan/Produsen:
1) Invois pembelian Bahan Baku/Komponen;
2) Invois penjualan (apabila ada).
d. Penyedia yang berstatus Agen/Agen
Tunggal/Distributor/ Distributor Tunggal Produk
Luar Negeri:
1) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2) Invois pembelian;
3) Invois penjualan (apabila ada).
e. Penyedia yang berstatus Agen/Agen Tunggal/
Distributor/ Distributor Tunggal Produk Dalam Negeri:
1) Invois pembelian;
2) Invois penjualan (apabila ada).
11
8.5.2 Pokja Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan
SMK Tahun 2019 dapat melakukan klarifikasi terhadap
hal-hal yang kurang jelas;
8.5.3 Produk yang ditawarkan dinyatakan gugur apabila:
a. harga untuk pemerintah lebih mahal daripada harga
penawaran kepada non Pemerintah;
b. tidak menyampaikan analisa harga satuan untuk tiap
produk yang ditawarkan;
c. Penyedia yang berstatus Pabrikan/Produsen tidak
menyampaikan:
1) Invois pembelian Bahan Baku/Komponen;
2) Invois penjualan (apabila ada).
d. Penyedia yang berstatus Agen/Agen
Tunggal/Distributor/ Distributor Tunggal Produk
Luar Negeri tidak menyampaikan:
1) Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2) Invois pembelian;
3) Invois penjualan (apabila ada).
e. Penyedia yang berstatus Agen/Agen Tunggal/
Distributor/ Distributor Tunggal Produk Dalam Negeri
tidak menyampaikan:
1) Invois pembelian;
2) Invois penjualan (apabila ada).
9. Negosiasi
Teknis dan
Harga
9.1 Pokja Pemilihan melakukan Negosiasi Teknis dan Harga untuk
mendapatkan harga yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan;
9.2 Teknik negosiasi sepenuhnya menjadi kewenangan Kelompok
Kerja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan
Pendidikan SMK Tahun 2019 dan dapat diubah sesuai dengan
kebutuhan;
9.3 Hasil kesepakatan negosiasi dapat dilakukan terhadap
sebagian atau seluruh produk Peralatan Pendidikan SMK yang
ditawarkan, dan dimuat dalam Berita Acara Hasil Negosiasi
Teknis dan Harga;
9.4 Apabila proses negosiasi tidak mencapai kesepakatan, maka
Pokja Pemilihan menyatakan produk Peralatan Pendidikan
SMK yang ditawarkan dinyatakan gugur.
10. Berita Acara
Hasil
Pemilihan dan
Penetapan
Penyedia
10.1 Pokja Pemilihan menyusun Berita Acara Hasil Pemilihan;
10.2 Pokja Pemilihan menyusun Surat Penetapan Penyedia;
10.3 Berita Acara Hasil Pemilihan dan Surat Penetapan Penyedia
disampaikan kepada Kepala UKPBJ.
F. PENANDATANGANAN PERJANJIAN
11. Penandatangan
Perjanjian
11.1 Kepala UKPBJ menyampaikan hasil reviu pemilihan penyedia
katalog elektronik dan rancangan perjanjian kepada
Sekretaris Jenderal.
11.2 Kepala UKPBJ dan Penyedia harus memeriksa konsep
Perjanjian yang meliputi substansi, bahasa, redaksional,
angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap
lembar Perjanjian.
11.3 Banyaknya rangkap Perjanjian dibuat sesuai kebutuhan,
yaitu:
a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Perjanjian asli, terdiri dari:
12
1) Perjanjian asli untuk Sekretaris Jenderal dibubuhi
meterai pada bagian yang ditandatangani oleh
Penyedia; dan
2) Perjanjian asli untuk Penyedia dibubuhi meterai pada
bagian yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal;
b. rangkap Perjanjian lainnya tanpa dibubuhi meterai,
apabila diperlukan.
11.4 Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian atas nama
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada angka 6.3.
13
BAB II. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)
A. LINGKUP PEKERJAAN
1. Nama Pokja: Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia
Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan
SMK Tahun 2019.
2. Alamat Pokja: Gedung C Lt. 14 Kemendikbud,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
3. Laman : https://pengadaan.kemdikbud.go.id
4. Nama Paket Pekerjaan : Katalog Elektronik
Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
5. Uraian singkat pekerjaan :
Penyediaan Peralatan Pendidikan SMK Tahun
2019 melalui katalog elektronik sektoral
6. Sumber anggaran : Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan DIPA Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
B. JADWAL Sebagaimana terlampir pada undangan.
C. SYARAT PESERTA Bagi Pabrikan/Produsen a) Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM.
b) Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada).
c) Nomor Induk Berusaha (NIB)
d) Surat Ijin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar
Industri (TDI) :
i. Alat Peraga Pendidikan; atau ii. Alat Simulator Maritim; atau iii. Surat Ijin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) lainnya sepanjang benar terbukti telah berpengalaman memproduksi alat peraga pendidikan/Alat Simulator Maritim (dapat dilakukan survei/cek lokasi).
e) Surat izin usaha perdagangan milik
produsen/pabrikan:
i. Alat Peraga Pendidikan; atau
ii. Alat Simulator Maritim; atau
iii. Surat Ijin Usaha Perdagangan lainnya sesuai
barang yang ditawarkan.
f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan;
g) Bukti Penerimaan SPT Tahunan (Tahun 2018).
h) Persyaratan lain sesuai peraturan perundang-
undangan .
Bagi agen/agen tunggal/distributor/distributor tunggal a) Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM.
b) Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada).
c) Nomor Induk Berusaha (NIB)
14
d) Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) bagi agen/agen
tunggal/distributor/ distributor tunggal produk
luar negeri
e) Surat izin usaha perdagangan milik agen/agen
tunggal/ distributor/distributor tunggal
i. Alat Peraga Pendidikan; atau
ii. Alat Simulator Maritim; atau
iii. Surat Ijin Usaha Perdagangan lainnya sesuai
barang yang ditawarkan.
f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
g) Bukti Penerimaan SPT Tahunan (Tahun 2018).
h) Persyaratan lain sesuai peraturan perundang-
undangan.
15
BAB III. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
BENTUK SURAT PENAWARAN
CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha]
Nomor : _______, _____________ 20___
Lampiran :
Kepada Yth.:
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog
Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK
Tahun 2019
Jakarta
Hal : Penawaran Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun
2019.
Sehubungan dengan undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan
Pendidikan SMK Tahun 2019 Nomor:_______ Tanggal_________ dan setelah kami
pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan, dengan ini kami mengajukan penawaran
untuk Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019.
Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
tersebut di atas.
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan:
1. Sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen
Pemilihan.
2. Sanggup menyediakan Peralatan Pendidikan SMK sesuai dengan item produk yang
ditawarkan dan spesifikasi yang dipersyaratkan.
PT/CV/Firma/ _________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp6.000,00 tanda tangan]
..........................
Jabatan
16
BAB IV. PAKTA INTEGRITAS
CONTOH
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________[nama wakil sah badan usaha]
No. Identitas : __________ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : __________
Bertindak untuk dan atas nama
: PT/CV/Firma/ _____________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
dalam rangka pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019, dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikbud apabila mengetahui
ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia
menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
__________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20____[tahun]
[Nama Peserta] [tanda tangan], ____________ [nama lengkap]
17
BAB V. BENTUK SURAT PERNYATAAN
CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha]
Nomor : _______, _____________ 20___
Lampiran :
Kepada Yth.:
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog
Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK
Tahun 2019
Jakarta
Perihal : Surat Pernyataan.
Sehubungan dengan undangan Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan
Pendidikan SMK Tahun 2019 Nomor:_______ Tanggal_________ dan setelah kami
pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan untuk Katalog Elektronik Sektoral Peralatan
Pendidikan SMK Tahun 2019, dengan ini kami :
Nama :
Jabatan :
menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:
1. Harga penawaran yang kami sampaikan dalam dokumen penawaran, harga
pemerintah lebih murah dari harga retail, harga retail yang kami sampaikan
dalam dokumen penawaran adalah benar.
2. Kami sanggup melayani seluruh wilayah Indonesia.
Demikian disampaikan Surat Pernyataan ini dan kami akan tunduk pada semua ketentuan
yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan
Pendidikan SMK Tahun 2019.
PT/CV/Firma/ _________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp6.000,00 tanda tangan]
.......................... Jabatan
18
CONTOH
[Kop Surat Badan Usaha]
Nomor : _______, _____________ 20___
Lampiran :
Kepada Yth.:
Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Katalog
Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK
Tahun 2019
Jakarta
Perihal : Surat Pernyataan
Sehubungan dengan Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan
Pendidikan SMK Tahun 2019 Nomor:_______ Tanggal_________ dan setelah kami
pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan untuk Katalog Elektronik Sektoral Peralatan
Pendidikan SMK Tahun 2019, dengan ini kami :
Nama :
Jabatan :
menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa:
1. Siap menyerahkan salinan Sertifikat Internasional (SI) dan memperlihatkan Sertifikat
International (SI) asli (bagi produsen) paling lambat pada batas akhir evaluasi teknis.
2. Apabila kami tidak dapat memenuhi ketentuan diatas, maka kami setuju produk
tersebut dinyatakan gugur.
Demikian disampaikan Surat Pernyataan ini dan kami akan tunduk pada semua ketentuan
yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan
Pendidikan SMK Tahun 2019.
PT/CV/Firma/ _________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp6.000,00 tanda tangan]
.......................... Jabatan
19
BAB VI. BENTUK FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI
FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : __________[nama wakil sah jika badan usaha]
No. Identitas : __________[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : __________[diisi sesuai jabatan]
Bertindak untuk dan atas nama
: ____________________[diisi nama badan usaha]
Alamat : __________
Telepon/Fax : __________
Email : __________
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan
__________[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara ditulis sebagai berikut : “Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara”];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini ;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
20
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: A. Data Administrasi
1. Nama Badan Usaha : __________
2. Status :
3.
Alamat Kantor Pusat : __________
No. Telepon : __________
No. Fax : __________
E-Mail : __________
4.
Alamat Kantor Cabang : __________ __________ __________ __________
No. Telepon :
No. Fax :
E-Mail :
B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan
1. Akta Pendirian Perusahaan
a. Nomor : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
d.Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)
: __________
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan
a. Nomor : __________
b. Tanggal : __________
c. Nama Notaris : __________
d. Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. (untuk yang berbentuk PT)
: __________
C. Pengurus Badan Usaha
No. Nama No. Identitas Jabatan dalam Badan Usaha 1 2 3
D. Surat Izin Usaha dan lainnya
No Izin Usaha dan
lainnya
Nomor
Surat
Tanggal
Surat
Masa
Berlaku
Kualifikasi
Usaha
1
2
3
Pusat Cabang
21
E. Nomor Induk Berusaha (NIB)
1. Nomor : _____________
2. Tanggal dikeluarkan : _____________
F. Data Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)
No. Nama No. Identitas Alamat Persentase
2. Pajak
a. Nomor Pokok Wajib Pajak : __________
b. Bukti Penerimaan SPT Tahunan (Tahun 2018)
: No.______tanggal _______
Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [tempat], [tanggal] [bulan] 20 _____ [tahun]
PT/CV/Firma ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan meterai Rp6.000,00 tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan dalam badan usaha
22
BAB VIII. DAFTAR PENAWARAN TEKNIS
Format Penawaran Teknis yang disampaikan Peserta sebagai berikut:
No. Produk Spesifikasi Volume Satuan Brosur
1
2
3
23
BAB IX. DAFTAR PENAWARAN HARGA Format Penawaran Harga yang disampaikan Peserta sebagai berikut:
Keterangan: Harga yang ditawarkan sudah termasuk: a. biaya produksi (produsen); b. biaya overhead; c. biaya pengepakan; d. biaya instalasi (apabila ada); e. biaya testing (apabila ada); f. biaya pelatihan (apabila ada); g. biaya asesoris (apabila ada); h. pajak-pajak yang berlaku; i. bea retribusi; j. keuntungan; dan k. pungutan resmi lain yang sah.
No Nama Produk Peralatan Pendidikan SMK
Harga Penawaran (Rp)
Pemerintah Retail
1
2
dst
24
BAB X. BENTUK BERITA ACARA
POKJA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL PERALATAN PENDIDIKAN SMK
TAHUN 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
PT/CV/Firma..................
No.:..................................
Pada hari ini........, tanggal ........... bulan ........... tahun ....................... Pukul .................
bertempat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dilakukan Evaluasi
Kualifikasi, Evaluasi Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi PT/CV/Firma...........untuk
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019:
A. Hasil Evaluasi Kualifikasi sebagai berikut :
No Uraian kualifikasi sebagai
berikut:
Hasil Evaluasi Keterangan
Ada Tidak Ada
Memenuhi Tidak Memenuhi
1. Formulir isian kualifikasi yang mencantumkan: Bagi Pabrikan/Produsen/ Pemegang Merek :
a. Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.
b. Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada).
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
d. Surat Ijin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) : i. Alat Peraga Pendidikan;
atau ii. Alat Simulator Maritim;
atau iii. Surat Ijin Usaha Industri
(IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) lainnya sepanjang benar terbukti telah berpengalaman memproduksi alat peraga pendidikan/Alat Simulator Maritim (dapat dilakukan survei/cek lokasi).
e. Surat izin usaha perdagangan milik produsen/pabrikan:
25
i. Alat Peraga Pendidikan; atau
ii. Alat Simulator Maritim; atau
iii. Surat Ijin Usaha Perdagangan lainnya sesuai barang yang ditawarkan.
f. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP); dan;
g. Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan Tahun 2018.
2. Bagi agen/agen tunggal/
distributor/ distributor tunggal:
a. Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.
b. Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada).
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) d. Nomor Identitas Kepabeanan
(NIK) bagi agen/agen tunggal/distributor/ distributor tunggal produk luar negeri.
e. Surat izin usaha perdagangan milik agen/agen tunggal/ distributor/distributor tunggal: i. Alat Peraga Pendidikan;
atau ii. Alat Simulator Maritim;
atau iii. Surat Ijin Usaha
Perdagangan lainnya sesuai barang yang ditawarkan.
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
g. Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan Tahun 2018.
3. Pakta Integritas Simpulan: : - Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Kualifikasi
- Melengkapi kekurangan dokumen ... sampai dengan ...
26
B. Hasil Evaluasi Administrasi sebagai berikut :
No Uraian sebagai berikut:
Hasil Evaluasi
Keterangan
Sesuai Tidak sesuai
1 Surat Penawaran
2 Tanggal Surat Penawaran
3 Penandatangan Surat Penawaran
4 Surat Kuasa Penandatangan Dokumen Penawaran (apabila dikuasakan)
Simpulan: - Lulus/Tidak Lulus Evaluasi Administrasi - Tidak dievaluasi C. Hasil pembuktian kualifikasi
No Uraian kualifikasi sebagai
berikut:
Hasil Verifikasi (form isian, rekaman, dan asli)
Keterangan
Sesuai Tidak Sesuai 1. Formulir isian kualifikasi yang
mencantumkan: Bagi Pabrikan/Produsen/ Pemegang Merek :
a. Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.
b. Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada).
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
d. Surat Ijin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) :
i. Alat Peraga Pendidikan; atau
ii. Alat Simulator Maritim; atau
iii. Surat Ijin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI) lainnya sepanjang benar terbukti telah berpengalaman memproduksi alat peraga pendidikan/Alat Simulator Maritim (dapat dilakukan survei/cek lokasi).
e. Surat izin usaha perdagangan milik produsen/pabrikan: i. Alat Peraga Pendidikan;
atau
27
ii. Alat Simulator Maritim; atau
iii. Surat Ijin Usaha Perdagangan lainnya sesuai barang yang ditawarkan.
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan;
g. Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan Tahun 2018.
2. Bagi agen/agen tunggal/
distributor/ distributor tunggal:
a. Akta Pendirian dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.
b. Akta Perubahan Terakhir dan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM (apabila ada).
c. Nomor Induk Berusaha (NIB) d. Nomor Identitas Kepabeanan
(NIK) bagi agen/agen tunggal/distributor/ distributor tunggal produk luar negeri.
e. Surat izin usaha perdagangan milik agen/agen tunggal/ distributor/distributor tunggal: i. Alat Peraga Pendidikan;
atau ii. Alat Simulator Maritim;
atau iii. Surat Ijin Usaha Perdagangan lainnya sesuai barang yang ditawarkan.
f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
g. Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan Tahun 2018.
Simpulan: - Lulus/Tidak Lulus valuasi Kualifikasi - Melengkapi kekurangan dokumen ... sampai dengan ... Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi, Administrasi dan Pembuktian Kualifikasi
ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pokja Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Ketua .............................
2 Anggota .............................
28
3. Anggota .............................
4. Anggota .............................
5. Anggota .............................
6. Anggota .............................
7. Anggota .............................
8. Anggota .............................
9. Anggota .............................
PT/CV/Firma................
No. Nama Jabatan
Tanda Tangan
1.
2.
29
POKJA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL PERALATAN PENDIDIKAN SMK
TAHUN 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Teknis Serta Harga
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Sektoral Peralatan Pendidikan SMK
Tahun 2019
PT/CV/Firma..................
No.:..................................
Pada hari ini........, tanggal ........... bulan ........... tahun ....................... Pukul ......... ........
bertempat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah dilakukan Evaluasi, dan
Klarifikasi Penawaran PT/CV/Firma.............untuk Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik
Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019:
a. Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Teknis sebagai berikut :
No
Nama Produk
Hasil Evaluasi dan Klarifikasi
Keterangan Memenuhi Tidak
Memenuhi
b. Hasil Evaluasi dan Klarifikasi Harga
No Nama Produk Harga
Penawaran
Analisa Harga satuan
Pemberitahuan Import Barang
(PIB)
Invois Keterangan
Pembelian Penjualan
1
2
3
dst
Demikian Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Teknis Serta Harga ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pokja Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Ketua .............................
2 .............................
3. .............................
4. .............................
5. .............................
30
6. .............................
7. .............................
8. .............................
9. .............................
PT/CV/Firma................
No. Nama Jabatan
Tanda Tangan
1.
31
POKJA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL PERALATAN PENDIDIKAN SMK
TAHUN 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis Dan Harga
Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
PT/CV/Firma..................
No.:..................................
Hasil Negosiasi Harga sebagai berikut :
No Produk Harga
Penawaran (Rp)
Harga Negosiasi (Rp)
Simpulan Persentase Penurunan
1
2
3
dst.
Keterangan :
a. Harga Franco Penyedia.
b. Area layanan meliputi seluruh Indonesia.
c. Harga hasil negosiasi belum termasuk ongkos kirim.
d. Ongkos kirim yang ditagihkan kepada K/L/PD sesuai/sama dengan yang dibayarkan
Penyedia kepada perusahaan ekspedisi ( at cost ).
Demikian Berita Acara Hasil Negosiasi Teknis Dan Harga ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pokja Katalog Elektronik Sektoral Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2019
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
No Nama Jabatan Tanda Tangan
1 Ketua .............................
2 .............................
3. .............................
4. .............................
5. .............................
6. .............................
7. .............................
32
8. .............................
9. .............................
PT/CV/Firma................
9999No. Nama Jabatan
Tanda Tangan
1.
33
BAB XI. DAFTAR SPESIFIKASI PRODUK
Daftar Spesifikasi Terlampir
34
BAB XII. RANCANGAN KONTRAK KATALOG
KONTRAK KATALOG
Penyediaan Peralatan Pendidikan SMK
Nomor: __________
KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari ..... tanggal ...... bulan ....... tahun dua ribu sembilan belas [….-….-2019] antara: Didik Suhardi, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”dan [Nama Wakil Penyedia], selaku [Nama Jabatan Wakil Penyedia] yang bertindak untuk dan atas nama [Nama Badan Usaha] yang berkedudukan di [Alamat Badan Usaha] berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Nomor ..... tanggal ....... dan Akta Perubahan Terakhir Nomor......, tanggal.........., selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”,
MENGINGAT BAHWA:
(a) PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Peralatan
Pendidikan SMK sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
(b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan Peralatan Pendidikan SMK sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(c) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(d) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak: 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat; 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut; 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
Maka oleh karena itu, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1. nilai dalam Katalog Elektronik, harga termasuk perhitungan biaya-biaya sebagaimana
yang tercantum dalam Daftar Produk dan Harga; 2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama
seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini; 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini: a. adendum Kontrak (apabila ada); dan b. Kontrak meliputi:
1) pokok perjanjian; dan 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK); b) Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK); c) Surat Penetapan Peralatan Pendidikan SMK pada Katalog Elektronik; dan d) Daftar Produk dan Harga
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.
35
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya: a. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:
Hak 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU. 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan
evaluasi penyediaan Peralatan Pendidikan SMK; dan 3) Mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan SSUK.
Kewajiban Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
b. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
Hak 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan
Kontrak ini; 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
4) PIHAK KEDUA dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada PIHAK KESATU.
Kewajiban 1) Menanggapi pesanan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam
transaksi melalui e-Purchasing paling lambat 3 (tiga) hari kerja; 2) Memenuhi pesanan Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah untuk
menyediakan Peralatan Pendidikan SMK dengan spesifikasi teknis dan gambar serta harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;
3) Menjamin kualitas Peralatan Pendidikan SMK; 4) Menyampaikan informasi ketersediaan stok Peralatan Pendidikan SMK; 5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; 6) Tidak menjual Peralatan Pendidikan SMK melalui e-Purchasing dengan harga
yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi setiap pelaksanaan Kontrak kepada PIHAK KESATU;
8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah terkait;
9) Wajib melindungi PIHAK KESATU dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh PIHAK KEDUA; dan
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan sampai dengan
31 Desember 2021. DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
36
Untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PIHAK KESATU
Didik Suhardi, Ph.D. Sekretaris Jenderal
Untuk dan atas nama [NAMA PERUSAHAAN]
PIHAK KEDUA
[NAMA LENGKAP] [JABATAN]
37
SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG
A. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: 1.1 Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem
informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Peralatan Pendidikan SMK.
1.2 E-Purchasing adalah tata cara pembelian
Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik. 1.3 PIHAK KESATU adalah Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog penyediaan Peralatan Pendidikan SMK.
1.4 PIHAK KEDUA adalah [Nama Jabatan PIHAK KEDUA]
yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama Badan Usaha] yang memiliki kewajiban menyediakan Peralatan Pendidikan SMK kepada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
1.5 Kontrak Katalog yang selanjutnya disebut Kontrak
adalah perjanjian kerjasama untuk pencantuman Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan e-Purchasing.
1.6 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya
Kontrak ini terhitung sejak penandatanganan Kontrak sampai dengan tanggal yang tercantum dalam SSKK.
2. Bahasa dan Hukum
2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku
di Indonesia.
3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
3.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dilarang untuk: a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan
b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
3.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan
tidak akan melakukan tindakan yang dilarang di atas.
3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Katalog dan Direktorat yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan
38
larangan-larangan di atas, maka PIHAK KESATU mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut: a. Pemutusan Kontrak; dan b. Pencantuman ke dalam Daftar Hitam.
3.4 PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang terlibat dalam
KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Korespondensi
4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, surel dan/atau faksimili dengan alamat tujuan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK.
4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan
berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, surel, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. Wakil Sah Para Pihak
Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
6. Perpajakan PIHAK KEDUA dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
7. Penyedia Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
8. Sanksi 8.1 PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi PIHAK KESATU, jika PIHAK KEDUA: a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi
melalui e-Purchasing paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
c. Menjual Barang/Jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
d. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik.
39
8.2 Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah menyampaikan laporan tertulis kepada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah memberikan teguran berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan denda kepada PIHAK KEDUA, namun PIHAK KEDUA tetap tidak memperbaiki atau tidak merespons teguran tersebut.
8.3 PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi atas
tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 berupa:
a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi
e-Purchasing selama 6 (enam) bulan bilamana terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 huruf a; dan/atau
b. Penurunan pencantuman PIHAK KEDUA dari Katalog Elektronik selama 1 (satu) tahun bilamana terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 8.1 huruf b, c, dan/atau d.
8.4 Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud
pada angka 8.1, 8.2, dan 8.3 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP.
B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK
9. Perubahan Kontrak
9.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan) Kontrak.
9.2 Usulan adendum Kontrak dapat dilakukan sepanjang
disepakati oleh kedua belah pihak. 9.3 Tata Cara Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud
pada angka 9.1 dan 9.2 mengacu pada ketentuan perubahan Kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.
10. Keadaan Kahar
10.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
10.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
40
10.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
10.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan
dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.
10.6 Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Kontrak.
10.7 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut. Disepakati sebelum addendum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak.
11. Penghentian Kontrak
Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
12. Pemutusan Kontrak
Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.
13. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU
13.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/Pejabat Pemesan pada masing-masing K/L/PD, PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertuliskepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut: a. PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
b. PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
c. PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
13.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena
kesalahan PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi berupa pencantuman ke dalam Daftar Hitam.
14. Pemutusan
Kontrak oleh PIHAK KEDUA
14.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau adendum Kontrak;
b. PIHAK KESATU gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
41
c. PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
14.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 14.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
15. Penyelesaian Perselisihan
15.1 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasi yang berbeda selama pelaksanaan pekerjaan ini.
15.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK
KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
15.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak
didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemutus Sengketa.
SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG
A. Korespondensi Alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai berikut: PIHAK KESATU: Nama : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
Telepon : (021) 5711144 Faksimili : (021) 5711144 Wakil Sah : Sekretaris Jenderal
PIHAK KEDUA : Nama : ____________________ Alamat : ____________________ Telepon : ____________________ Website : ____________________ Faksimili : ____________________ e-mail : ____________________ Wakil Sah : ____________________
B. Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak dan direncanakan akan berakhir pada 31 Desember 2021.
42
C. Harga Kontrak Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
D. Penyesuaian Harga
PARA PIHAK dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam Katalog Elektronik sebanyak 2 (dua) kali disertai dengan alasan yang wajar.
E. Jadwal Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan
Jadwal pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
F. Pengiriman Barang/Pelaksanaan Pekerjaan
Ketentuan mengenai pengiriman barang/pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
G. Tanggung Jawab PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas personil serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka selama pelaksanaan Kontrak ini.