dokter kerluarga
-
Upload
andreas-tedi -
Category
Documents
-
view
176 -
download
0
description
Transcript of dokter kerluarga
LAPORAN MODUL 5 BLOK XXI
MANAJEMEN KESEHATAN KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2012
1
Disusun oleh : Kelompok III
Fendy Saputra
Fathul Rizkiansyah
Hardin
Setya Girindra W
Lita Novia
Anindyta Audie D.A
Ria Afrianti
Nur Aprillia R
Dinar Wulan H
Helty Shari R
Chika Ahsanu A
Tutor : dr. Riris Choiru, M.Kes.
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-
Nya lah laporan dengan tema “Manajemen Kesehatan Kerja” ini dapat diselesaikan tepat pada
waktunya. Laporan ini disusun dari berbagai sumber ilmiah sebagai hasil dari diskusi kelompok
kecil (DKK) kami. Laporan ini secara garis besar berisikan tentang penjelasan mengenai kasus
pelayanan kesehatan kerja.
Dalam proses penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:
1. dr. Riris Choiru, M.Kes, selaku tutor kelompok III yang telah membimbing kami dalam
melaksanakan diskusi kelompok kecil pada modul 5 ini mengenai “Manajemen Kesehatan
Kerja“.
2. Dosen-dosen yang telah mengajarkan materi perkuliahan kepada kami sehingga dapat
membantu dalam penyelesaian laporan hasil diskusi kelompok kecil ini.
3. Teman-teman kelompok III yang telah mencurahkan pikiran, tenaga dan waktunya
sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan laporan hasil diskusi
ini.
4. Teman-teman mahasiswa kedokteran Universitas Mulawarman angkatan 2009 khususnya
yang telah bersedia untuk sharing bersama mengenai materi yang kita bahas.
Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, tentunya laporan ini sangat jauh dari sempurna.
Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi
tercapainya kesempurnaan dari isi laporan hasil diskusi kelompok kecil (dkk) ini.
Hormat Kami,
Penyusun
2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar....................................................................................................................... i
Daftar Isi................................................................................................................................ ii
Bab I. Pendahuluan
A. Latar Belakang............................................................................................... 1
B. Tujuan Modul................................................................................................. 1
Bab II. Isi
1. Terminologi Asing....................................................................................... 2
2. Identifikasi Masalah..................................................................................... 2
3. Brainstorming............................................................................................... 3
4. Skema........................................................................................................... 5
5. Learning Objective....................................................................................... 5
6. Belajar Mandiri............................................................................................. 5
7. Sintesis Hasil Belajar
Bab III. Penutup
A. Kesimpulan.................................................................................................... 41
B. Saran............................................................................................................... 41
Daftar Pustaka........................................................................................................................ 42
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Upaya kesehatan kerja adalah upaya penyerasian antara kapasitas kerja, beban kerja dan
lingkungan kerja agar setia pekerja dapat pekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya
sendiri maupun masyarakat disekelilingnya agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal
.Dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya beban kerja dan potensi bahaya yang dihadapi
tenaga kerja antara lain berupa kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan gangguan kesehatan
lainnya seperti kelelahan dan ketidaknyamanan. Selain itu, tenaga kerja juga dapat menderita
penyakit dan gangguan kesehatan yang didapat dari lingkungan di luar tempat kerja sehingga
dapat diperberat atau memperberat penyakit atau gangguan kesehatan akibat kerja. Apabila
kondisi tersebut tidak diantisipasi maka kesehatan tenaga kerja sangat terganggu sehingga
produktifitas kerja akan menurun.
Untuk mengantisipasi keadaan tersebut di atas dan meminimalkan dampak yang terjadi
apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan, penyakit akibat kerja dan gangguan kesehatan
lainnya, maka setiap perusahaan diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan kerja.
B. Manfaat
Seperti yang sudah dijelaskan, dengan laporan ini kita diharapkan dapat menjelaskan
mengenai standart pelayanan kesehatan kerja, dokter perusahaan, mengenai pemeriksaan
kesehatan kerja, dan langkah deteksi penyakit akibat kerja (PAK).
4
BAB II
PEMBAHASAN
Step 1. Identifikasi Istilah Sulit
1. Fit & Unfit : Status kesehatan pekerja, meliputi keadaan kesehatan dan kebugaran untuk
kepentingan pekerjaan.
o Fit : kondisi bugar sehingga sesorang dapat terus bekerja.
o Unfit : kondisi tidak bugar sehingga seseorang perlu beberapa syarat/ rekomendasi untuk
tetap dapat bekerja.
2. Penyakit Akibat Kerja : Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat, bahan, lingkungan,
maupun proses pekerjaaan.
3. Pemeriksaan kesehatan kerja : Tugas pokok pelayanan kesehatan kerja, meliputi pemeriksaan
awal ,berkala, dan rutin.
4. Klinik perusahaan : Tempat yang berada di perusahaan, berfungsi untukmemberi pelayanan
kesehatan kepada pekerja sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku, pelayanan yang
diberikan berupa preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.
5. Dokter pemeriksa kesehatan : dokter yang ditunjuk oleh badan/perusahaan yang telah
memenuhi syarat seperti pelatihan khusus, mendapat sertifikat dll.
6. Kesehatan kerja : Layanan bagi bekerja, baik secara fisik, sosial, dan ekonomi untuk
mencapai derajat kesehatan pekerja yang setinggi-tingginya.
7. Manajemen Kesehatan Kerja : Suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memberikan
pelayanan kesehatan bagi pekerja dan meminimalisir kecelakaan untuk mencapai derajat
kesehatan pekerja yang setingi-tingginya dengan prinsip K3.
Step 2. Identifikasi Masalah
1. Apa setiap perusahaan mempunyai klinik dan apa fungsi dari klinik di perusahaan?
2. Apa syarat-syarat dan langkah pendirian klinik di suatu perusahaan?
3. Apa syarat bagi dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan di perusahaan?
4. Apa saja tugas dokter perusahaan dalam memberikan pelayanan kesehatan kerja?
5. Apa tujuan pemeriksaan kesehatan kerja? Dan apa yang membedakannya dari pemeriksaan
kesehatan biasa?
5
6. Bagaimana standar minimal pelayanan kesehatan kerja?
7. Apa saja yang termasuk dalam penyakit akibat kerja? Dan bagaimana langkah-langkah
diagnosisnya?
8. Apa indikator penetapan status “fit” atau “unfit” seseorang?
9. Bagaimana manajemen kesehatan kerja di suatu perusahaan seharusnya?
10. Apa isi dari pelatihan Hiperkes?
Step 3. Brainstorming
1. Fungsi dari klinik di perusahaan:
a. Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan kerja, juga meminimalisir kemungkinan
kecelakaan kerja.
b. Membantu menentukan kebijakan dalam bidang kesehatan kerja.
c. Memelihara produktivitas pekerja.
Idealnya perusahaan dengan jumlah pekerja:
a. < 100 pekerja, klinik dapat ikut dengan perusahaan lain
b. 100 – 200 pekerja dengan bahay tinggi, harus ada klinik dengan buka setiap 2 hari
c. 200 – 500 pekerja dengan bahaya rendah, harus ada klinik dengan buka tiap 3 hari sekali
d. > 500 pekerja, harus ada praktek tiap hari
2. Syarat pendirian klinik:
a. Tersedianya tempat (berada di tengah dan aksesnya mudah)
b. Perijinan dari perusahaan.
c. Mminimal ruangan 3X4, terdapat dokter, perawat, dan asisten perawat.
d. Terdapat peralatan untuk penanganan kasus kecelakaan kesehatan kerja.
Langkah : harus mendapat ijin dari dinas kesehatan kota dengan rekomendasi puskesmas
setempat.
3. Syarat dokter: memiliki surat ijin dari perusahaan dengan tembusan ke Dinkes dan
Disnakertans, surat ijin praktek dokter, sertifikat pelatihan khusus dokter kesehatan kerja.
4. Tugas dokter perusahaan:
a. Melakukan pemeriksaan kesehatan awal, berkala, dan khusus.
b. Pengawasan tenaga kerja.
c. Pengawasan lingkungan kerja.
6
d. Pengawasan sanitasi perusahaan.
e. Pengawasan perlengkapan kerja.
f. Promotif dan preventif, serta pertolongan pertama kecelakaan kerja.
5. Yang membedakan keduanya adalah, pada pemeriksaan kesehatan kerja terdapat beberapa
jenis pemeriksaan: awal, berkala, dan khusus. Selain itu dalam mendiagnosis penyakit akibat
kerja, dokter harus mempertimbangkan resiko dari bahan di lingkungan sekitar tempat kerja.
6. Standar minimal :
a. Promotif -> pengetahuan dasar hidup sehat, penyuluhan, konsultasi kesehatan.
b. Preventif -> pengenalan resiko kerja, pengenalan penggunaan APD.
c. Kuratif -> pengobatan kecelakaan kerja.
d. Rehabilitatif -> evaluasi hasil kesimpulan pelayanan kesehatan kerja yang telah diberikan.
7. Penyakit yang diakibatkan oleh bahan pekerjaan, alat kerja, cara kerja, dan lingkungan kerja,
termasuk juga stres akibat kerja:
a. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan : pneumonokniasis.
b. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah akibat pekerjaan : Ca Bronkogenik.
c. Penyakit yang pekerjaan adalah salah satu penyebab diantara yang lain : bronkitis kronis.
d. Penyakit yang pekerjaan adalah faktor yang memperparah : Asthma.
8. Langkah-langkah dalam menentukan diagnosis:
a. Anamnesis
i. Riwayat penyakit karyawan.
ii. Lingkungan kerja.
iii. Jenis pekerjaan.
iv. Resiko penyakit akibat kerja.
b. Evaluasi
c. Penelusuran dokumen tenaga kerja.
d. Pemeriksaan (fisik, radiologi, lab).
9. Sesuai nomor 8. Status kesehatan pekerja:
a. Sehat dan siap kerja.
b. Sehat dengan catatan. Misal overweight.
c. Temporary unfit. Gangguan kesehatan namun masih dapat bekerja, tapi dengan batasan
dan perlu follow up.
7
d. Unfit. Kondisi kesehatan tidak memungkinkan untuk bekerja.
10. Factor yang mempengaruhi
a. Biologis
b. Fisik
c. Kimia
d. Psikososial
e. psikologis
Step 4. Skema
8
Manajemen Kesehatan Kerja
Kesehatan pekerja
Tenaga Kerja
Produktivitas kerjaResiko KerjaPekerjaan
dokter
Klinik
Step 5. Learning Objective
1. Klinik perusahaan ( peraturan, tata cara, fasilitas, syarat)
2. Dokter Perusahaan ( Syarat, Tugas Ruang Lingkup, diagnosis, standard pelayanan)
3. PAK
Step 6. Belajar Mandiri
Pada langkah ini mahasiswa diberi waktu untuk belajar mandiri, agar lebih paham dengan
materi yang akan dibahas serta mempersiapkan diri dalam diskusi kelompok kecil yang ke dua
( DKK II ) dan pleno nantinya.
Step 7. Sintesis Hasil Belajar
A. Pelayanan Kesehatan Kerja
Menurut Occupational Medical Practise Comitee dari AOMA (American Occupational
Medical Association), program minimal kesehatan kerja adalah :
Menaati semua perundang-undangan
Melakukan tindakan yang mampu menjamin semua operasi dan produk perusahaan
agar tidak membahayakan kesehatan tenaga kerja, consumen dan masyarakat umum
Mampu memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan bagi mereka yang kesehatannya
terganggu akibat pekerjaan, lingkungan kerja atau hasil produksi.
Program ini akan dijabarkan dalam dua komponen yakni :
1. Komponen Pokok yang meliputi :
a. Pemeriksaan kesehatan pekerja secara awal, berkala dan khusus
b. Diagnosis dan pengobatan penyakit atau kecelakaan akibat kerja, termasuk
rehabilitasinya.
c. Pertolongan pertama dan pengobatan kecelakaan yangf bukan akibat kerja
d. Pendidikan akan bahaya potensial akibat kerja
e. Program pemilihan dan penggunaan APD
f. Inspeksi berkala dan evaluasi lingkungan dan tempat kerja
g. Studi tentang toksikologi bahan kimia
h. Studi epidemiologi pengaruh lingku
i. ngan kerja
9
j. Imunisasi penyakit infeksi
k. Pencatatan medik kesehatan kerja
l. Ikut serta dalam penentuan dan evaluasi asuransi kesehatan
m. Berpartisipasi dalam penyusunan program kesehatan di perusahaan
n. Evaluasi efektivitas program kesehatan kerja
2. Komponen Pilihan
a. Penyediaan fasilitas kesehatan sederhana dan non okupasional. Fasilitas kesehatan
yang lebih canggih umumnya tidak termasuk dalam program kesehatan kerja,
kecuali bila memungkinkan
b. Pengobatan berulang dan non okupasional yang disediakan untuk mencegah masalah
yang berkaitan dengan kesehatan
c. Program konsultasi untuk mencegah masalah yang berkaitan dengan kesehatan
d. Pendidikan/pelatihan kesehatan
e. Pemantauan angka absen karena sakit
f. Imunisasi penyakit infeksi
g. Koordinasi dengan unit lain di dalam dan diluar perusahaan
B. Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Dasar
1. Pengertian
1. Standar
Adalah dokumen yang menyatakan karakteristik suatu produk atau jasa yang harus
diikuti secara tahap asas untuk meningkatan mutu.
2. Pelayanan kesehatan kerja dasar
Adalah upaya pelayanan yang diberikan pada masyarakat pekerja secara minimal dan
paripurna (peningkatan kesehatan kerja pencegahan dan penyembuhan PAK & PAHK serta
pemulihan PAK & PAHK) oleh institusi pelayanan kesehatan kerja dasar.
3. Institusi Pelayanan Kesehatan Kerja dasar
Suatu lembaga yang terlibat dalam memberikan pelayanan kesehatan kerja dasar meliputi
: Pos UKK, Poliklinik Perusahaan dan Puskesmas termasuk Pustu.
4. Pos UKK
Suatu wadah pelayanan kesehatan kerja yang berada ditempat kerja dan dikelola oleh
pekerja itu sendiri (kader) yang berkoordinasi dengan Puskesmas (sebagai pembina) dalam
10
rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pekerja untuk meningkatkan produk-tivitas
kerjanya. Dalam Pos pelayanan kesehatan kerja atau pada unit-unit satuan pelayanan yang
terdepan diharapkan ada Kelompok kader yang memiliki peran sebagai :
1) Pembina dan penanggung jawab pelayanan kesehatan kerja.
2) Pelaksana pertolongan Pertama Pada kecelakaan (P3K) dan Gejala Penyakit (P3P).
3) Koordinator penyediaan fasilitas alat kesehatan kerja.
4) Koordinator kegiatan pencatatan dan pelaporan.
5. Poliklinik Perusahan/Klinik Yang Setara
PoliklInik Perusahaan ialah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan terutama
bidang pelayanan kesehatan kerja minimal (Peningkatan, pencegahan, Pengobatan dan
pemulihan) yang diselenggarakan oleh perusahaan atau badan hukum sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
6. Puskesmas
Puskesmas merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Upaya pelayanan kesehatan kerja dasar paripurna dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas
dengan diagnosis dan deteksi dini serta pengobatan segera dan tepat. Prasarana dan sarana yang
dimiliki Puskesmas umumnya bersifat pelayanan dasar
Oleh sebab itu memiliki keterbatasan, khususnya dalam penilaian faktor risiko dan
penegakan diagnosa khusus yang memerlukan alat bantu khusus. Untuk itu perlu pelatihan
khusus bagi dokter dan penyediaan sarana.
2. Lingkup Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar
a. Pemeriksaan dan seleksi kesehatan calon pekerja
b. Peningkatan mutu dan kondisi tempat kerja
c. Penyerasian kapasilitas kerja, beban kerja dan likungan kerja
d. Pemeliharaan Kesehatan , Konseling dan rehabilitasi medis.
e. Pembentukan dan pembinaan partisipasi masyarakat pekerja dalam pelayanan
kesehatan kerja
3. Institusi Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar
1. Pos UKK
a. Kedudukan
11
Pos UKK diperlukan untuk mengadakan pelayanan kesehatan kerja di bawah binaan
Puskesmas yang ditujukan untuk kelompok masyarakat pekerja seperti buruh, petani, nelayan,
perajin, dan lain-lain. Pos UKK dapat dibentuk dimana terdapat kelompok masyarakat pekerja.
Sebagai standar 1 Pos UKK untuk 10-50 pekerja. Pos UKK diutamakan berada di lokasi
kelompok pekerja yang jauh dari Puskesmas. Untuk memberikan kemudahan/menolong pekerja
jika menderita penyakit ringan atau perlu pertolongan pertama pada kecelakaan atau pada gejala
penyakit ataupun pekerja yang sehat dapat juga memanfaatkan pelayanan kesehatan di Pos UKK
pada setiap hari disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.
b. Fungsi
Melaksanakan komunikasi, informasi dan motivasi tentang kesehatan kerja. Mengadakan
pelayanan kesehatan kerja dasar terbatas. Melaksanakan kerjasama dengan sektor terkait sesuai
sifat dan lapangan pekerjaannya.
c. Jenis Pelayanan Kesehatan Kerja
d. Kompetensi Petugas Kesehan Kerja
12
e Peralatan
f. Prosedur Operasional
· Inventarisasi jenis usaha 1 tahun satu kali kecuali ada tambahan aktivitas baru.
· Penyuluhan/sarasehan 3 bulan sekali.
· P3K dan P3P sesuai dengan potensi risiko yang ada atau sesuai dengan jenis
pekerjaan.
· Pencatatan dan Pelaporan ke Puskesmas 3 bulan sekali/kecuali kecelakaan dan
kedaruratan atau KLB sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Poliklinik Perusahaan/Klinik Yang Setara
a. Kedudukan
Secara struktural merupakan bagian dari perusahaan dan secara administratif
bertanggung jawab pada pimpinan perusahaan serta secara fungsional bertanggung jawab
pada pimpinan perusahaan dan puskesmas.
b. Fungsi
· Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dan keluarganya.
· Membantu perusahaan dalam menentukan kebijakan –kebijakan dalam bidang
kesehatan kerja.
· Memelihara produktivitas pekerja.
c. Jenis Pelayanan Kesehatan kerja
13
d. Kompetensi Petugas Kesehatan Kerja
14
e. Peralatan
f. Prosedur Operasional
· Sosialisasi pelayanan kesehatan kerja
· Pelayanan kesehatan kerja dasar paripurna:
Pemeriksaan prakarya ( pra employment )
- Jenis perusahaan
- Jenis Pekerjaan
- Apakah Calon Pekerja Cocok dengan pekerjaannya.
Penyuluhan
- Potensial Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ).
- Bahaya yang dihadapi :
1.Pencegahan
15
2.P3K
3.Stadar Operasional Prosedus ( SOP )
Pemeriksaan kesehatan berkala ( 1 tahun sekali )
- Penyakit umum yang dominan di kalangan pekerja
- Penyakit spesifik potensial bahaya yang dihadapi
- Umur 35 tahun ke atas : dilakukan pemeriksaan cardio vascular (EKG)
Pemeriksaan kesehatan khusus
- Tergantung jenis dan besarnya bahaya risiko yang dihadapi
- Dilakukan setiap 6 bulan/1 tahun sekali bila usia muda.
Pelayanan kesehatan rutin
Survailans
- Penyakit umum yang dominan dikalangan pekerja
- PAK, PAHK dan KK
- Khusus
Pencegahan PAK, PAHK, penanganan dan analisis KK
Rehabilitasi medik dan kerja.
Pencatatan dan Pelaporan dilakukan 3 bulan sekali
Pelatihan P3K
Pelaporan PAK,PAHK dan KK disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
· Pemeriksaan Tempat Kerja :
Membuat perencanaan (rencana karja, menentukan peralatan, menyiapkan
personal/petugas, Waktu yang diperlukan, Jadual dan negosiasi).
1) Surat kepada direksi tentang rencana kerja (temui sendiri dan negasiasi).
2) Pelaksanaan Kegiatan.
3) Pelaporan awal termasuk pemetaan (mapping) berbagai bahaya/risiko.
4) Laporan dan rekomendasi akhir.
· Monitoring:
1) Walk Through survey 3 bulan sekali
2) Inspeksi dengan formulir inspeksi 6 bulan sekali ( isi formulir Inspeksi ada desainnya ).
3) Isian formulir dikirim kepada :
Kepada bagian yang bersangkutan
16
Atasan Kepala bagian
P2K3 Perusahaan
4) Dikerjakan bersama petugas perusahaan.
5) Bila ada perubahan proses produksi dilakukan penilaian atau pengkajian ulang
6) Limbah cair, padat, gas dan debu harus sesuai baku mutu lingkungan
3. Puskesmas
a. Fungsi
Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan kerja dasar mempunyai 3 (tiga) fungsi sebagai
berikut:
1) Fungsi pembinaan terhadap Pos UKK dan pembinaan administrasif
2) terhadap poliklinik perusahaan
3) Fungsi pelaksana pelayanan kesehatan kerja dasar
4) Fungsi peran serta masyarakat
b. Kedudukan
Kedudukan Puskesmas dalam sistem kesehatan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
1) Bidang Organisasi
Puskesmas merupakan organisasi struktural dan kedudukan puskesmas
sebagai unit pelaksana Teknis Dinas.
2) Aspek Fungsional :
- Bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas merupakan unit pelaksana
pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dibina oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
- Bidang pelayanan medik. Puskesmas merupakan unit pelaksana pelayanan medik
dasar tingkat pertama yang secara teknis dapat berkoordinasi dan bekerja sama
dengan RSUD melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3) Dalam Sistem Kesehatan Nasional
Dalam Urutan tingkat pelayanan kesehatan Puskesmas berkedudukan
sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
c. Program Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar
Program pelayanan kesehatan kerja dasar Puskesmas merupakan wujud dari
pelaksanaan ketiga fungsi Puskesmas diatas Program tersebut antara lain :
17
1) Promosi kesehatan (Kesehatan pekerja dan lingkungan kerja)
2) Pencehan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan PAK, PAHK dan
3) KK dikalangan pekerja
4) Pemeriksaan Kesehatan (Sebelum kerja/berkala tahunan/khusus)
5) Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)
6) Rehabilitasi medik akibat kecelakaan atau PAK & PAHK
7) Pembinaan dan pengawasan terhadap kondisi kerja dan tempat kerja.
8) Pembinaan dan pengawasan terhadap sanitasi (pemeriksaan kualitas air minum,
pemrtiksaan kualitas kebersihan makanan pekerja/kantin dan Sanitasi lingkungan)
9) Pembinaan dan pengawasan APD (penyuluhan dan pemilihan alat pelindungan diri)
10) Melaporkan secara berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/kota
11) Melaporkan kecelakaan kerja yang terjadi ke Depnaker/trans
12) Memberikan umpan balik kepada perusahaan setiap kali menemukan kasus kesehatan
kerja
13) Koordinasi dengan lintas sektor terkait.
d. Jenis Pelayanan Kesehatan Kerja
18
e. Kompetensi Petugas Kesehatan Kerja
f. Peralatan
19
g. Prosedur Operasional
· Sosialisasi pelayanan kesehatan kerja
· Pelayanan kesehatan kerja dasar paripurna:
Pemeriksaan prakarya ( pre employment )
- Jenis Perusahaan
- Jenis pekerjaan
- Calon pekerja cocok dengan pekerjaannya
Penyuluhan
- PHBS dan Norma sehat dalam bekerja ( Budaya K3 )
- Potensi bahaya /risiko yang dihadapi :
1) Pencegahan
2) P3K
3) Standar Operasional Prosedur ( SOP )
Pemeriksaan kesehatan berkala ( 1 Tahun sekali )
-Penyakit Umum yang dominan dikalangan pekerja Penyakit spesifik potensi bahaya /
risiko yang dihadapi
- Umur 35 Tahun keatas : dilakukan pemeriksaan cardio vascular (EKG )
Pemeriksaan kesehatan khusus
- Tergantung jenis dan besarnya risiko yang dihadapi
- Dilakukan setiap 6 bulan/1 tahun sekali bila usia muda
Pelayanan Kesehatan rutin
Survailans
- Penyakit Umum yang dominan dikalangan pekerja
- PAK , PAHK, dan KK
- Khusus
Pencegahan PAK, PAHK, penanganan dan analisis KK
Rehabilitasi medik dan kerja
Pencatatan dan pelaporan dilakukan 3 bulan sekali
Pelatihan P3K dan Pembinaan kader
Pembinaan Pos UKK dan Poliklinik Perusahaan
20
Pelaporan PAK,PAHK,dan KK disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
f. Kegiatan penatalaksanaan PAK dan PAHK
1) Pemeriksaan fisik diagnostik
2) Pemeriksaan Laboratorium (yang dimiliki maupun rujukan) dengan mengarah pada
penyebab dari pekerjaannya
3) Mendapatkan riwayat pekerjaan beserta proses kerja dan pajanan yang dialami ditempat
kerja
4) Penilaian faktor risiko terkait dari tempat kerja
5) Mengambil kesimpulan (yang berhubungan dengan pekerjaan)
6) Mengobati sendiri bila mampu
7) Melakukan upaya rujukan bila dipandang perlu (baik rujukan diagnostik, rujukan
pengobatan/rehabilitasi maupun rujukan lainnya)
8) Setelah dinyatakan sembuh klinis dilakukan evaluasi tingkat kecacatannya
9) Memberi rekomendasi untuk tempat kerja/ pekerja
i. Kegiatan penatalaksanaan kasus KK
1) Layanan P3K dan diagnostik antara lain kecelakaan kerja
2) Melakukan upaya rujukan atau konsultasi
3) Setelah sembuh klinis dilakukan evaluasi tingkat kecacatannya dan rehabilitasi jika
diperlukan
4) Mencatat dan mendokumentasikan perjalanan penderita akibat kecelakaan kerja men urut
tempat waktu dan orang serta melaporkan sesuai dengan tatalaksana pelaporan jamsostek
j. Melakukan upaya rujukan kesehatan kerja
PEMERIKSAAN KESEHATAN KERJA (MEDICAL CHECK UP)
Tujuan
1. Terselenggaranya Medical Check Up sesuai dengan pekerjaan dan sesuai dengan jadwal
yang ditetapkan
2. Terkumpulnya data dasar kesehatan karyawan
3. Terpenuhinya peraturan perundangan yang berlaku
Ruang lingkup
21
Pemeriksaan Kesehatan berkala,Pemeriksaan Pra kerja,Pemeriksaan Khusus (mutasi),
Pemeriksaan Purna Karya,Pengumpulan data karyawan, hasil pemeriksaan lingkungan,
pemilihan provider, penentuan item pemeriksaan, laporan individu dan executive summary.
Tanggung Jawab
1. Departemen HRD
2. Dokter Perusahaan
3. Depertemen HSE
Rujukan
1. No. : Per.02/Men/1980 Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan
keselamatan kerja
2. No. : Per.03/Men/1982 Pelayanan kesehatan kerja
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kepts. 333/men/1989 dan
Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 1993
4. Klausul OHSAS tentang Monitoring
Istilah
1) Provider
Penyedia jasa laboratorium atau fasilitas lain untuk Pemeriksaan Kesehatan Berkala
2) Pemeriksaan Kesehatan Berkala
Evaluasi kesehatan berkala karyawan berdasarkan kurun waktu tertentu yang telah
dilakukan atau berdasarkan pertimbangan resiko pekerjaan
3) Pemeriksaan Kesehatan Pra Kerja
Evaluasi kesehatan pada karyawan baru sesuai dengan persyaratan pekerjaan,lingkungan
tempat kerja dan kesehatannya.
4) Pemeriksaan Kesehatan Khusus (mutasi)
Evaluasi kesehatan pada karyawan jika pindah departemen atau bagian dari pekerjaan
tertentu ke bagian lain yang berbeda persyaratan pekerjaan,lingkungan tempat kerja dan
kesehatan.
5) Pemeriksaan Purna karya
Evaluasi kesehatan pada karyawan jika berhenti/pensiun atau PHK untuk memastikan
kondidi kesehatan terakhir saat keluar dari pekerjaan diperusahaan.
22
Pemeriksaan Kesehatan Berkala
Urutan Aktifitas Pemeriksaan Kesehatan Berkala :
1) Menentuan Jadwal MCU sesuai jadwal MCU yang telah ditentukan oleh kebijakan
perusahaan melalui Rapat HSE dan HR dengan penanggung jawab HR manager dan di
validasi dengan Notulen dan daftar yang hadir telah di tandatangani
2) Menentukan Jenis pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya sesuai
dengan bahaya potensial tiap departemen telah di identifikasi (heatlh risk
assesment),umur dan jenis kelamin rincian ada dalam lampiran) dengan cara analisa data
oleh dokter perusahaan dan hasil analisa berbentuk laporan.
3) Menentukan jumlah populasi yang akan diperiksa sesuai dengan bahaya potensial dan
jenis pemeriksaan dari data karyawan per departemen dan line telah dengan cara analisa
data hasil analisa berbentuk laporan.
4) Penyampaian penawaran MCU kepada provider dengan surat penawaran email atau fax
oleh Departemen HR dan provider menjawab dalam bentuk proposal.Melalui rapat HR
serta dokter perusahaan penyeleksian provider dilakukan dengan cara dan syarat semua
provider telah menyerahkan proposal sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan
kriteria sebagai berikut (lampiran):
a. Kesanggupan pelaksanaan on site
b. Menyerahkan bukti kalibrasi alat
c. Menyerahkan bukti perijinan,sertifikat dan kompetensi petugas
d. Penyerahan laporan maksimal 8 hari
e. Bentuk laporan dalam soft copy dan hard copy dengan format yang telah
ditentukan
f. Laporan individu dalam bentuk map tertutup
g. laporan populasi dengan grafik dan keterangan 2 minggu setelah seluruh
pemeriksaan selesai.
h. provider punya prosedur pengelolaan limbah
Validasi provider jika seluruh persyaratan dipenuhi
5) Menentukan provider lolos seleksi yang memenuhi semua kriteria dengan harga bersaing
melalui rapat HR serta dokter perusahaan dan notulen telah ditandatangani.
23
6) Menetapkan waktu,teknis pelaksanaan lapangan dengan provider jika data jumlah
karyawan perdepartemen telah di tetapkan melalui rapat HR dan dokter perusahaan dan
notulen telah ditandatangani.
7) Sosialisasi dan pengaturan alur periksa perdepartemen melalui rapat HR dan dokter
perusahaan dan notulen telah ditandatangani.
8) Melaksanaan MCU dengan pemantauan HR dan dokter perusahaan dengan membuat
daftar hadir Pelaksana MCU dan Karyawan.
9) Menerima laporan dari provider ,data hasil MCU berbentuk laporan telah sesuai dengan
format yang ditentukan dan tepat waktu seperti yang telah disepakati dengan mencakup :
a. Waktu pemeriksaan
b. NIK
c. Nama
d. Jenis pemeriksaan
e. Hasil pemeriksaan
f. Keterangan normal atau tidak
g. Dalam bentuk hard copy dan softcopy (Excel)
10) Menyusun laporan medis hasil MCU jika seluruh data hasil MCU dari provider telah
diterima dengan cara analisa dan pembuatan laporan komputer oleh dokter perusahaan.
11) Summary report di buat 2 minggu kemudian setelah selesai secara keseluruhan sebagai
laporan populasi
12) Menerima Laporan Individu sesuai dengan format yang ditentukan dan dialamatkan
kepada Dokter
Perusahaan dengan Kesimpulan Status Kesehatan sebagai berikut :
a. Status Kesehatan Baik
b. Status Kesehatan cukup dengan kelainan yang dapat di pulihkan/tidak menganggu
c. Status Kesehatan terbatas untuk pekerjaan tertentu
d. Status Kesehatan Kurang baik dan tidak aman untuk semua pekerjaan
Seluruh hasil diserahkan dengan tanda terima di departemen HR.
13) Membagikan Laporan Individu kepada karyawan menyimpan copy nya di Poliklinik
dengan syarat semua berkas telah di terima lengkap jika tidak lengkap atau kurang/salah
24
pemeriksaan maka harus dikembalikan ke provider untuk di perbaiki atau periksa ulang.
Semua laporan telah ditanda tangani dokter pemeriksa
Pemeriksaan Kesehatan Pra Kerja
Rincian aktivitas Pemeriksaan Kesehatan Pra Kerja
1) Dokter perusahaan menerima data calon karyawan yang ada di Dept. HRD beserta
dengan spesifikasi pekerjaannya.
2) Mengidentifkasi syarat kesehatan bagi pekerja pada lingkungan produksi.
3) Menentukan jadwal pemeriksaan Pra Kerja sesuai dengan kemampuan Poliklinik untuk
pemeriksaan fisik.
4) Melaksanakan Pemeriksaan Pra Kerja untuk Pemeriksaan Fisik dan pemeriksaan
penunjang lainnya dan provider telah dipilih.
5) Mengumpulkan hasil Pemeriksaan laboratorium, X-Ray dan Pemeriksaan Fisik dan hasil
sesuai dengan standar dan telah ditanda tangani oleh dokter pemeriksa, jika ada kesalahan
pemeriksaan maka akan diulang. Peninjauan oleh dokter perusahaan.
6) Dokter perusahaan menganalisa hasil Pemeriksaan laboratorium, X-Ray dan Pemeriksaan
Fisik secara komprehensip dan mengeluarkan rekomendasi:
a. Kondisi kesehatan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang di tuju pada perusahaan
ini.
b. Kondisi kesehatan memerlukan penyesuaian dengan tuntutan pekerjaan yang di
tuju pada perusahaan ini.
c. Kondisi Kesehatan Tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dituju pada
perusahaan ini.
d. Kondisi Kesehatan tidak sesuai dengan semua jenis tuntutan pekerjaan di
perusahaan ini.
e. Ditanda tangani oleh Dokter perusahaan dengan rekomendasi bilamana perlu.
7) Menginput hasil rekomendasi ke dalam komputer dengan validasi terinput sesuai form.
8) Menyerahkan hasil kepada Dept. HRD untuk tindak lanjut dengan bukti penyerahan.
Pemeriksaan Kesehatan Khusus (Mutasi)
1) Rincian aktivitas Pemeriksaan Kesehatan Pra Kerja
25
2) Dokter Perusahaan menerima data calon karyawan yang akan dimutasi/dipindahkan dari
Dept. HRD beserta dengan spesifikasi pekerjaannya dengan syarat data karyawan sesuai
dengan data terkini dan daftar Nama telah ditanda tangani oleh Manajer HRD.
3) Mengidentifkasi syarat kesehatan bagi pekerja pada lingkungan produksi
4) Menentukan jadwal pemeriksaan sesuai dengan kemampuan Poliklinik untuk
Pemeriksaan Fisik dan pemeriksaan penunjang lainnya.
5) Mengumpulkan hasil Pemeriksaan laboratorium, X-Ray dan Pemeriksaan Fisik
6) Menginput hasil pemeriksaan ke dalam komputer
7) Menganalisa hasil Pemeriksaan laboratorium, X-Ray dan Pemeriksaan Fisik secara
komprehensip dan mengeluarkan rekomendasi:
a. Kondisi kesehatan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang di tuju pada perusahaan
ini
b. Kondisi kesehatan memerlukan penyesuaian dengan tuntutan pekerjaan yang di
tuju pada perusahaan ini.
c. Kondisi Kesehatan Tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dit tuju pada
perusahaan ini.
d. Kondisi Kesehatan tidak sesuai dengan semua jenis tuntutan pekerjaan di
perusahaan ini.
8) Menginput hasil rekomendasi ke dalam komputer
9) Menyerahkan hasil kepada Dept. HRD untuk tindak lanjut
Pemeriksaan Kesehatan Purna Karya/Mengundurkan diri/PHK.
Rincian aktivitas Pemeriksaan Kesehatan Purna Karya
1. Dokter Perusahaan menerima data calon karyawan yang akan purna kaya dari Dept. HRD
beserta dengan spesifikasi pekerjaannya
2. Mengidentifkasi status kesehatan bagi pekerja purna karya pada lingkungan produksi
3. Menentukan jadwal pemeriksaan sesuai dengan kemampuan Poliklinik untuk
Pemeriksaan Fisik
4. Menentukan jadwal pemeriksaan untuk Laboratorium dan Foto X-Ray.
5. Melaksanakan Pemeriksaan untuk Pemeriksaan Fisik dan pemeriksaan penunjang dan
biologi monitoring jika perlu.
26
6. Mengumpulkan hasil Pemeriksaan laboratorium, X-Ray dan Pemeriksaan Fisik dan
menganalisa dengan identifikasi hazard ditempat kerja,riwayat penyakit dan data lain
yang dianggap perlu.
7. Menginput hasil pemeriksaan ke dalam komputer
8. Menganalisa hasil Pemeriksaan laboratorium, X-Ray dan Pemeriksaan Fisik secara
komprehensif dan mengeluarkan rekomendasi:
a. Kondisi kesehatan baik
b. Kelainan /gangguan kesehatan sementara tidak berhubungan dengan pekerjaan
c. Kelainan/gangguan kesehatan akibat kecelakaan kerja
d. Kelainan/gangguan kesehatan akibat kecelakaan non kerja
e. Menderita enyakit akibat Kerja
9. Menginput hasil rekomendasi ke dalam komputer
10. Menyerahkan hasil kepada Dept. HRD untuk tindak lanjut
Kesimpulan Pemeriksaan Kesehatan Kerja
Langkah-langkah menentukan status kesehatan (fit – unfit) untuk digunakan dalam penentuan
kelayakan kerja / kebutuhan asuransi kesehatan.
1) Lakukan pemeriksaaan fisik terhadap calon /karyawan dan calon / peserta asuransi
2) Setelah anda melakukan pemeriksaan fisik anda akan mendapat hasil pemeriksaan
penunjang yang telah dilakukan terhadap pasien tsb sesuai dengan kebutuhan / factor
risiko pekerjaan / paket pemeriksaan yang dilakukan
3) Bacalah dengan teliti hasil pemeriksaan laboratorium dan penunjang yang dilakukan,
verifikasi data (samakan data hasil pemeriksaan fisik anda dengan print out
laboratorium / penunjang)
4) Buat kesimpulan REVIEW sesuai dengan temuan yang ada : diagnosis saja atau temuan
saja. JANGAN DITULIS “PAK” seperti NIHL, Pneumokoniosis, dll
5) Buatlah saran sesuai kondisi kesehatan pasien
6) Tentukan status kesehatan (fit – unfit)
Kesiapan Kerja
a. Sehat untuk bekerja
27
Karyawan memenuhi persyaratan kesehatan untuk kerja.
Pada perusahaan atau pekerjaan tertentu mensyaratkan karyawan harus dalam keadaan
sehat
Pemeriksaan Fisik, laboratorium, dan penunjang normal
Namun secara umum berlaku ketentuan berikut; mungkin ditemukan gangguan kesehatan
ringan, tetapi tidak memerlukan follow up / perawatan oleh dokter (misal : alergi
makanan, penyakit kulit ringan, maag, dll)
Pemeriksaan fisik mungkin ditemukan prehipertensi, laboratorium kolesterol
boleh batas tinggi, tetapi laboratorium lain dalam batas normal
IMT mungkin Overweight, tetapi hasil pemeriksaan fisik dan lab secara umum
sehat
Mungkin ditemukan kelainan hasil pemeriksaan gigi : disarankan berkonsultasi
dengan dokter gigi
Gangguan visus jauh di bawah / sama dengan skala 6/10
Hasil rontgen mungkin ditemukan bekas TB lama, tenang
Kelainan kulit : terbatas, tunggal, (panu lokal, bukan seluruh tubuh) tidak
mengganggu pergerakan (sikatriks bekas luka bakar yang mengganggu gerakan)
Calon karyawan masih harus memenuhi persyaratan kerja khusus sesuai dengan
penempatannya (misalnya : tinggi badan minimum 165 cm untuk operator, tidak buta
warna untuk mekanik, dll)
b) Sehat untuk bekerja dengan catatan
a. Secara umum dalam kondisi sehat tetapi memiliki cacat tubuh / keterbatasan fungsional
buta warna,
buta salah satu mata / keduanya,
kelemahan / cacat anggota badan akibat sakit / cedera / bawaan
paru restriksi ringan – sedang
tuli ringan – sedang
gangguan visus jauh di atas skala 6/10
Gangguan visus dekat di atas skala 40
dll
28
b. Yang bersangkutan tetap layak untuk pekerjaan tertentu selama cacat / keterbatasannya
tidak menghalangi produktivitas dan keselamatan.
c. Pada perusahaan / pekerjaan tertentu mensyaratkan hasil laboratorium / penunjang
karyawan boleh 2 organ tidak normal (hati, jantung, ginjal, paru, hati, pancreas, dll)
Contoh batasan pekerjaan terkait kondisi fisik :
Seorang dengan buta satu mata harus dinyatakan unfit untuk pekerjaan yang
membutuhkan persepsi mata yang baik (driver, pilot, pekerja kilang / offshore, pekerjaan
yang membutuhkan keahlian memanjat / meloncat).
Seorang dengan buta warna harus dinyatakan unfit untuk pekerjaan yang membutuhkan
kemampuan membedakan warna (pilot, pemadam kebakaran, teknisi kelistrikan, teknisi
laboratorium, teknisi elektronik, operator panel)
Disaran kadang cukup ditulis tidak cocok untuk tipe pekerjaan yang membutuhkan
kemampuan membedakan warna
c) Temporary unfit
Ditemukan Gangguan kesehatan yang bersifat akut baik saat pemeriksaan fisik,
laboratorium maupun penunjang yang memerlukan follow up / pengobatan oleh dokter
(HT, DM, kolesterol, hepatitis, jantung, dll)
Hipotensi / hipertensi < 90 / > 140
Gula Darah Sewaktu > 200 mg/dl
Lebih dari 2 organ yang terlibat (hati, jantung, ginjal, paru, hati, pancreas dll)
Ulkus Varicosum
Kontraktur kulit – otot dan syaraf terputus
EKG : bradikardi, takikardi, aritmia, iskemik, review dengan keluhan saat MCU
Lab Kreatinin ≥ 1,2 U/l
Foto Rontgen : TBC – laboratorium → LED meningkat, limfosit meningkat
Fungsi Hati : SGOT/SGPT > 2 kali
Follow up dilakukan oleh dokter perusahaan /dokter spesialis konsulen /rumah sakit
rujukan
29
Karyawan tetap dapat melaksanakan pekerjaannya selama /setelah masa perawatan
(kecuali jika dokter merawat memberikan rekomendasi khusus / istirahat / kerja ringan,
yang dibuktikan secara tertulis
Status fit / unfit ditentukan oleh dokter perusahaan, dengan mempertimbangkan seluruh
catatan medis karyawan
Temporary unfit adalah status kesehatan yang bersifat sementara. Status finalnya
tergantung hasil folllow up dokter. Status final dapat "FIT" jika proses pengobatan
terlaksana dengan baik atau "UNFIT" jika pengobatan gagal / tidak dilakukan.
Contoh gangguan kesehatan akut yang dapat disembuhkan dengan pengobatan : TBC,
pneumonia, gangguan hati dan ginjal akut.
Contoh gangguan kesehatan akut yang dapat disembuhkan dengan operasi : hernia
d) Unfit
Memiliki masalah kesehatan serius yang memerlukan tindakan medis tertentu. Dengan
demikian kondisi kesehatan / calon karyawan tersebut tidak sesuai untuk semua
pekerjaan.
Pada beberapa perusahaan / pekerjaan mensyaratkan tensi tidak boleh lebih > 160
Penyakit mental dan fisik yang kronis biasanya ditetapkan sebagai unfit kecuali terbukti
kondisinya dapat disembuhkan.
PENYAKIT AKIBAT KERJA
Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan,
proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian Penyakit Akibat Kerja merupakan penyakit
yang artifisial atau man made disease.
WHO membedakan empat kategori Penyakit Akibat Kerja :
1. Penyakit yang hanya disebabkan oleh pekerjaan, misalnya Pneumoconiosis.
2. Penyakit yang salah satu penyebabnya adalah pekerjaan, misalnya Karsinoma Bronkhogenik.
3. Penyakit dengan pekerjaan merupakan salah satu penyebab di antara faktor-faktor penyebab
lainnya, misalnya Bronkhitis khronis.
30
4. Penyakit dimana pekerjaan memperberat suatu kondisi yang sudah ada sebelumnya, misalnya
asma.
FAKTOR PENYEBAB
Faktor penyebab Penyakit Akibat Kerja sangat banyak, tergantung pada bahan yang digunakan
dalam proses kerja, lingkungan kerja ataupun cara kerja, sehingga tidak mungkin disebutkan satu
per satu. Pada umumnya faktor penyebab dapat dikelompokkan dalam 5 golongan:
1. Golongan fisik : suara (bising), radiasi, suhu (panas/dingin), tekanan yang sangat tinggi,
vibrasi, penerangan lampu yang kurang baik.
2. Golongan kimiawi : bahan kimiawi yang digunakan dalam proses kerja, maupun yang
terdapat dalam lingkungan kerja, dapat berbentuk debu, uap, gas, larutan, awan atau kabut.
3. Golongan biologis : bakteri, virus atau jamur.
4. Golongan fisiologis : biasanya disebabkan oleh penataan tempat kerja dan cara kerja.
5. Golongan psikososial : lingkungan kerja yang mengakibatkan stress.
DIAGNOSIS PENYAKIT AKIBAT KERJA
Untuk dapat mendiagnosis Penyakit Akibat Kerja pada individu perlu dilakukan suatu
pendekatan sistematis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan menginterpretasinya
secara tepat.
Pendekatan tersebut dapat disusun menjadi 7 langkah yang dapat digunakan sebagai pedoman:
1. Tentukan Diagnosis klinisnya
Diagnosis klinis harus dapat ditegakkan terlebih dahulu, dengan memanfaatkan fasilitas-
fasilitas penunjang yang ada, seperti umumnya dilakukan untuk mendiagnosis suatu
penyakit. Setelah diagnosis klinik ditegakkan baru dapat dipikirkan lebih lanjut apakah
penyakit tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau tidak.
2. Tentukan pajanan yang dialami oleh tenaga kerja selama ini
Pengetahuan mengenai pajanan yang dialami oleh seorang tenaga kerja adalah esensial untuk
dapat menghubungkan suatu penyakit dengan pekerjaannya. Untuk ini perlu dilakukan
anamnesis mengenai riwayat pekerjaannya secara cermat dan teliti, yang mencakup:
a. Penjelasan mengenai semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh penderita secara
khronologis
b. Lamanya melakukan masing-masing pekerjaan
c. Bahan yang diproduksi
31
d. Materi (bahan baku) yang digunakan
e. Jumlah pajanannya
f. Pemakaian alat perlindungan diri (masker)
g. Pola waktu terjadinya gejala
h. Informasi mengenai tenaga kerja lain (apakah ada yang mengalami gejala serupa)
i. Informasi tertulis yang ada mengenai bahan-bahan yang digunakan (MSDS, label, dan
sebagainya)
3. Mentukan apakah pajanan tersebut memang dapat menyebabkan penyakit tersebut
Apakah terdapat bukti-bukti ilmiah dalam kepustakaan yang mendukung pendapat bahwa
pajanan yang dialami menyebabkan penyakit yang diderita. Jika dalam kepustakaan tidak
ditemukan adanya dasar ilmiah yang menyatakan hal tersebut di atas, maka tidak dapat
ditegakkan diagnosa penyakit akibat kerja. Jika dalam kepustakaan ada yang mendukung
perlu dipelajari lebih lanjut secara khusus mengenai pajanan sehingga dapat menyebabkan
penyakit yang diderita (konsentrasi, jumlah, lama, dan sebagainya).
4. Tentukan apakah jumlah pajanan yang dialami cukup besar untuk dapat mengakibatkan
penyakit tersebut.
Jika penyakit yang diderita hanya dapat terjadi pada keadaan pajanan tertentu, maka pajanan
yang dialami pasien di tempat kerja menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut dan
membandingkannya dengan kepustakaan yang ada untuk dapat menentukan diagnosis
penyakit akibat kerja.
5. Tentukan apakah ada faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi
Apakah ada keterangan dari riwayat penyakit maupun riwayat pekerjaannya, yang dapat
mengubah keadaan pajanannya, misalnya penggunaan APD, riwayat adanya pajanan serupa
sebelumnya sehingga risikonya meningkat. Apakah pasien mempunyai riwayat kesehatan
(riwayat keluarga) yang mengakibatkan penderita lebih rentan/lebih sensitif terhadap pajanan
yang dialami.
6. Cari adanya kemungkinan lain yang dapat merupakan penyebab penyakit
Apakah ada faktor lain yang dapat merupakan penyebab penyakit? Apakah penderita
mengalami pajanan lain yang diketahui dapat merupakan penyebab penyakit. Meskipun
demikian, adanya penyebab lain tidak selalu dapat digunakan untuk menyingkirkan penyebab
di tempat kerja.
32
7. Buat keputusan apakah penyakit tersebut disebabkan oleh pekerjaannya
Sesudah menerapkan ke enam langkah di atas perlu dibuat suatu keputusan berdasarkan
informasi yang telah didapat yang memiliki dasar ilmiah. Seperti telah disebutkan
sebelumnya, tidak selalu pekerjaan merupakan penyebab langsung suatu penyakit, kadang-
kadang pekerjaan hanya memperberat suatu kondisi yang telah ada sebelumnya. Hal ini perlu
dibedakan pada waktu menegakkan diagnosis. Suatu pekerjaan/pajanan dinyatakan sebagai
penyebab suatu penyakit apabila tanpa melakukan pekerjaan atau tanpa adanya pajanan
tertentu, pasien tidak akan menderita penyakit tersebut pada saat ini.
Sedangkan pekerjaan dinyatakan memperberat suatu keadaan apabila penyakit telah ada
atau timbul pada waktu yang sama tanpa tergantung pekerjaannya, tetapi
pekerjaannya/pajanannya memperberat/mempercepat timbulnya penyakit.
Dari uraian di atas dapat dimengerti bahwa untuk menegakkan diagnosis Penyakit Akibat
Kerja diperlukan pengetahuan yang spesifik, tersedianya berbagai informasi yang didapat baik
dari pemeriksaan klinis pasien, pemeriksaan lingkungan di tempat kerja (bila memungkinkan)
dan data epidemiologis.
Secara hukum Penyakit Akibat Kerja ada dalam Kepres RI No. 22 tahun 1993 tentang
penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
Pasal 1. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh
pekerjaan atau lingkungan kerja
Penyakit itu terdiri atas :
1. Pneumokoniosis (silikosis, antrakosilikosis, asbestosis) & silikotbc.
2. Penyakit paru karena debu logam keras
3. Penyakit paru karena debu kapas, vlas, henep & sisal (bissinosis)
4. Asma akibat kerja
5. Alveolitis alergika karena debu organic
6. Penyakit karena berilium atau senyawanya
7. Penyakit karena kadmium atau senyawanya
8. Penyakit karena fosfor atau senyawanya
9. Penyakit karena krom atau senyawanya
10. Penyakit karena Mn atau senyawannya
11. Penyakit karena As atau senyawanya
33
12. Penyakit karena Hg atau senyawanya
13. Penyakit karena Pb atau senyawanya
14. Penyakit karena F atau senyawanya
15. Penyakit karena CS2
16. Penyakit karena Halogen dari senyawa alifatik atau aromatic
17. Penyakit karena benzena atau homolognya
18. Penyakit karena nitro dan amina dari benzena atau homolognya
19. Penyakit karena nitrogliserin atau ester asam nitrat
20. Penyakit karena alkohol, glikol atau keton
21. Penyakit karena gas/uap penyebab asfiksia atau keracunan CO, HCN, HS2 atau derivatnya,
NH3, Zn, braso dan Ni.
22. Kelainan pendengaran karena kebisingan
23. Kelainan karena getaran mekanik (kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah
tepi atau saraf tepi)
24. Penyakit karena udara bertekanan lebih
25. Penyakit karena radiasi elektromagnetik dan radiasi pengion
26. Penyakit kulit karena penyebab fisik, kimia, atau biologi
27. Penyakit kulit epitelioma primer karena pit, bitumen, minyak mineral, antrasena atau
senyawanya, produk atau residu zat tsb.
28. Kanker paru atau mesotelioma karena asbes
29. Penyakit infeksi oleh virus, bakteri atau parasit pada pekerja berisiko kontaminasi khusus
30. Penyakit karena suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi
31. Penyakit karena bahan kimia lain termasuk bahan obat.
Apabila acuan yang digunakan semata-mata hanya pada daftar penyakit, menentukan
enyakit akibat kerja terlihat mudah dan sepenuhnya tergantung pada diagnosis dokter, akan tetapi
sering terdapat berbagai hal yang merupakan kendala seperti:
1. Kesulitan dalam diagnosis penyakit akibat kerja. Kekurang mampuan dan kesulitan
menentukan apakah suatu penyakit merupakan penyakit akibat kerja atau bukan sering
dihadapi oeh seorang dokter, sehingga pelaporan penyakit akibat kerja sangat sedikit. Hal
tersebut sering digambarkan sebagai “ice berg phenomen” berupa:
34
Oleh karenanya ‘keahlian’ atau ‘expertise’ khusus perlu dimiliki oleh dokter, disamping
perlunya kerjasama dengan berbagai keahlian lain.
2. Data pendukung diagnosis penyakit akbat kerja kurang, terutama hasil pengujian
kingkungan kerja dan pemantauan biologic. Pengujian lingkungan kerja umumnya tidak
dimiliki oleh tiap perusahaan, padahal data yang diperoleh akan membantu penilaian
tingkat pemaparan pada pekerja dan sekaligus juga menentukan langkah pengendalian
selanjutnya, yakni dengan membandingkan hasil pengujian dengan NAB (Niali Ambang
Batas) atau norma/standar lain yang beraku. Demikian juga pemantauan biologic yang
dilakukan khususnya pada pekerjaan dengan bahan kimia, serta pemeriksaan spesifik
lainnya seperti pengujian audiometric, spirometri, rontgen photo dan sebagainya akan
sangat berperanan dalam menentukan ada tidaknya hubungan sebab akibat suatu
penyakit.
3. Adanya beberapa cirri khusus penyakit akibat kerja yang sering kali merupakan kendala
dalam diagnosis seperti misalnya: timbulnya penyakit akibat kerja memerlukan jangka
35
Tidak dilaporkan
Dilaporkan Penyakit yang ada
kaitan dengan pekerjaanAda upaya medik,
hubungan sebab akibat tidak jelas
Ada gejala, penelitian lebih lanjut tidak dilakukan
Ada potensi bahaya, faktor risiko dan pemaparan, gejala penyakit tidak ada
waktu yang lama, dan seperti telah disebutkan di atas penyakit kerja akibat kerja
sulit/tidak dapat disembuhkan atau diobati. Obat atau alat bantu yang diberikan oleh
dokter hanya untuk mengurangi keluhan atau gejala yang ada, atau sekedar member
penawar agar penyakit tidak berlanjut. Hasil pembacaan pemeriksaan medic lainnya
seringkali juga menunjukkan adanya tanda yang spesifik misalnya pada analisis
audiogram berupa penurunan tajam pada frekuensi 4000Hz, hasil foto thorax dengan
tanda khas untuk pneumoconiosis, nilai indeks biologic yang lebih besar atau sebagainya.
Pendapat atau persepsi salah yang masih sering terjadi, yang kemungkinan disebabkan oleh
kurangnya pemahaman terhadap penyakit akibat kerja, sebagai contoh: setiap penyakit atau
gangguan kesehatan yang timbul pada saat bekerja dianggap sebagai penyakit akibat kerja atau
dikaitkan dengan pekerjaan dan lingkungan kerja missal muntah darah atau betuk darah karena
menghirup bahan kimia, ingsan karena bekerja di tempat panas, hernia karena mengangkat
beban, stroke Karen aterjatuh, yang ternyata disebabkan oleh factor “non occupational” dan
merupakan penyakit yang tergolong “work related”. Sebaliknya pula terdapat pendapat yang
seolah-olah mengabaikan kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja.
DOKTER PERUSAHAAN
Dokter Perusahaan adalah dokter yang ditunjuk oleh perusahaan, dengan berbagai tugas
sebagai dokter perusahaan. Yang terpenting adalah memberikan pertolongan pertama pada
kecelakaan sesuai dengan amanah UU No 1/1970 tentang Keselamatan Kerja. Tugas lainnya jika
terkait dengan pelaksanaan SMK3 antara lain adalah melakukan penilaian risiko, health
surveillance, medical emergency response plan, pelatihan pekerja, promosi kesehatan kerja,
diagnosis penyakit akibat kerja dan membuat catatan medik.
Namun Jika ditanya secara rinci apa saja yang menjadi tugas, wewenang dan fungsi seoramg
dokter perusahaan? Menurut konvensi International Labour Organization (ILO) tugas,
wewenang dan fungsi dokter perusahaan adalah Counselling; Hygiene; Administration;
Reasearch; Advocacy; Collaboration; Treatment Education; Rehabilitation; Safety; Medical
Examination.
Menurut Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menakertrans No.03/Men/1982 disebutkan
ketentuan tentang kewajiban perusahaan menyediakan dokter sesuai dengan jumlah tenaga kerja
(TK) :
36
TK > 500 orang : harus memiliki sebuah poliklinik, dan ada dokter yang praktik tiap hari
TK 200 – 500 orang dgn tingkat bahaya rendah : harus memiliki sebuah poliklinik, yang
buka tiap hari dengan dilayani paramedis, dan ada dokter yang praktek 2 hari sekali
TK 200 – 500 orang dgn tingkat bahaya tinggi : harus memiliki sebuah poliklinik, dengan
dikepalai oleh seorang dokter yang praktik tiap hari
TK 100 – 200 orang dgn tingkat bahaya rendah : harus memiliki sebuah poliklinik yang
buka tiap hari dilayani paramedis, dan ada dokter yang praktek 3 hari sekali
TK 100 – 200 orang dgn tingkat bahaya tinggi : harus memiliki sebuah poliklinik, yg
buka tiap hari dgn dilayani paramedis, dan ada dokter yang praktek 2 hari sekali
TK < 100 orang : dapat melakukan pelayanan kesehatan bersama dengan perusahaan lain
Banyak perusahaan yang enggan untuk menggaji dokter secara penuh. Mereka
melakukan oursourcing dan menyerahkan kepada klinik atau rumah sakit sebagai pemasok
tenaga kerja. Dalam banyak hal klinik atau rumah sakit ini, lebih sering berorientasi kuratif atau
pengobatan. Dokter yang dipasoknya diharapkan bisa memberikan pengobatan kepada karyawan
dan memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Namun apapun status dokter itu,
dia adalah dokter perusahaan dan terkena kewajiban pelatihan Hiperkes sesuai Permenaker
no.01/1976 tentang wajib latihan Hiperkes bagi dokter perusahaan.
Adapun standar pelayanan kesehatan kerja minimal bagi puskesmas dan perusahaan telah
diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1758/Menkes/SK/XII/2003 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar, dimana pada
prinsipnya pelayanan dilakukan secara holistic dengan tetap memperhatikan aspek preventif,
promotif, kuratif dan rehabilitatif.
Tabel 1. Standar minimal pelayanan kesehatan kerja di institusi pelayanan kesehatan
dasar (puskesmas) ditujukan untuk kelompok masyarakat pekerja seperti buruh, petani, nelayan,
perajin, dan lain-lain.
Peningkatan
(Promotif)
Dasar-dasar hidup sehat.
· Penyuluhan sederhana (materi Penyuluhan: dasar-dasar prosedur kerja,
dasar-dasar prosedur kerja, dasar-dasar risiko ditempat kerja, dasar-dasar
hygiene perorangan, Alat Pelindung Diri/APD, dasar-dasar gizi kerja).
· Konsultasi.
· Sarasehan intervensi menuju norma sehat dalam bekerja.
37
· Inventarisasi jenis pekerjaan agar dapat mengetahui risiko yang mungkin
timbul.
· Pencatatan dan pelaporan sederhana.
Pencegahan
(Preventif)
· Pengenaian Potensi risiko ditempat kerja.
· Penyediaan contoh dan kepatuhan penggunaan APD
· Medorong Upaya perbaikan lingkungan kerja seperti perbaikan ventilasi,
pengolahan limbah cair, perbaikan ergonomi.
· Pencatatan dan pelaporan sederhana.
Pengobatan
(Kuratif)
Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan Pertolongan pertama pada
gejala penyakit (P3P).
· Pencatatan dan Pelaporan sederhana.
Pemulihan
(Rehabilitatif)-
Tabel 2. Standar minimal pelayanan kesehatan kerja di perusahaan
Peningkatan
(Promotif)
Konsultasi
Penyuluhan (materi penyuluhan SOP kerja risiko pekerjaannya dan
pencegahan, hygiene perorangan, jenis-jenis Alat Pelindung Diri/APD,
pemakaian APD, pemilihan APD, Gizi kerja).
Norma Sehat dalam Bekerja (Budaya K3)
Memberikan masukan/pertimbangan kebijakan tentang kesehatan kerja
kepada pimpinan manajemen
Inventarisasi jenis pekerjaan agar dapat mengetahui risiko yang mungkin
timbul.
Promosi kesehatan dalam rangka pencegahan penyakit umum PAK, PAHK
dan KK
Sanitasi industri, good house keeping dan potensi risiko ditempat kerja
SOP kerja dan proses produksi
Pelatihan P3K
Pelatihan kader Pos UKK
Pembinaan Pos UKK dan Ppliklinik Perusahaan
38
Sosialisasi kegiatan tentang kesehatan kerja bagi tokoh masyarakat, lintas
program, lintas sektor dan dunia Usaha
Pencatatan dan pelaporan
Pencegahan
(Preventif)
Identifikasi dan pengukuran potensi risiko kesehatan ditempat kerja/
lingkungan kerja
Memfasilitasi/merekomendasikan perbaikan lingkungan kerja sep :
perbaikan ventilasi, pengolahan limbah cair, perbaikan ergonomi
Penyediaan contoh dan penggunaan APD
Pemeriksaan kesehatan :
Sebelum kerja (calon pekerja, pra mutasi dan pra mutasi intern)
Pemeriksaan berkala
Pemeriksaan kesehatan khusus
Prosedur Tanggap Darurat (emergency response procedure) dan manajemen
disaster.
Pemantauan Kondisi Kerja/tempat kerja
Surveilans PAK, PAHK, KK, dan penyakit umum yang dominan dikalangan
pekerja
Pemeriksaan kualitas air minum dan kebersihan makanan/pekerjakatin
Pencatatan dan pelaporan
Pengobatan
(Kuratif)
Penyakit Umum. PAK, PAHK dan KK
Klinik gawat darurat (Emergency clinic)
Deteksi dini PAK, PAHK dan KK
Melakukan Upaya Rujukan
Pencatatan dan Pelaporan
Pemulihan
(Rehabilitatif)
Melakukan evaluasi tingkat kecacatan pekerja
Rekomendasi terhadap penempatan kembali pekerja sesuai kemampuannya
dan pentahapan untuk dapat kembali pada pekerjaan semula setelah senbuh
dari sakit/KK
Pencatatan dan pelaporan
39
Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 03 / Men / 1982, Tugas
dan wewenang dari dokter perusahaan dalam pelayanan kesehatan kerja adalah :
Melakukan pemeriksaan kesehatan, baik awal mulai bekerja, berkala, maupun
secara khusus.
Melakukan pembinaan dan pengawasan penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga
kerja.
Melakukan pembinaan dan pengawasan lingkungan kerja.
Melakukan pembinaan dan pengawasan perlengkapan saniter.
Melakukan pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan tenaga
kerja.
Melakukan pencegahan dan pengobatan penyakit umum dan penyakit akibat
kerja.
Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Mengadakan pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan pelatihan P3K.
Memberikan nasehat tentang tempat kerja, alat perlindungan diri, gizi dan
penyelenggaraan makanan di tempat kerja.
Membantu rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
Mengadakan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja yang mempunyai kelainan
tertentu.
Membuat laporan secara berkala.
DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN KERJA
Dokter pemeriksa kesehatan kerja Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan telah
memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi No.
Per10/Men/1976 dan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Adapun persyaratan menjadi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja diatur dalam
Permenaker No.02 tahun 1980 :
1. Surat Permohonan bermaterai 6000 Ditujukan kepada Direktur Pengawasan Kesehatan
Kerja, Dirjen Binwasnaker, Depnakertrans RI.
Surat Permohonan dilengkapi syarat-syarat sbb :
a. Surat Penunjukan dari Pimpinan Perusahaan apabila bekerja diperusahaan
40
b. Membuat Surat Pernyataan
c. Salinan Surat Keterangan telah training Hiperkes
d. Salinan Ijasah Dokter
e. Salinan Surat Ijin Dokter
f. Salinan Surat Ijin Praktek
g. Pas foto ukuran 3X4 cm = 5 lembar
2. Surat Keputusan Penunjukan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
3. Pengajuan Permohonan Perpanjangan harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum berakhir
masa berlaku Keputusan Penunjukan dengan melampirkan :
a. Foto kopi Surat Keputusan Penunjukan.
b. Pas foto ukuran 3X4 cm sebanyak 5 lembar.
c. Daftar kegiatan sebagai dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja selama
berlakunya Surat Keputusan Penunjukan.
Beberapa persyaratan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di klinik tempat kerja
(perusahaan) meliputi beberapa aspek yaitu :
a) Kelembagaan
b) Sumber Daya Manusia
c) Jenis Pelayanan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja atau Perusahaan
A. Kelembagaan
Klinik di tempat kerja atau perusahaan berada dalam system kesehatan nasional berada
dalam upaya kesehatan masyarakat pada strata pertama atau ukm tingkat dasar, oleh karena itu
menyelenggarakan atau mendirikan klinik di tempat kerja (perusahaan) harus memperileh izin
dari menteri kesehatan yang di delegasikan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
B. Sumber Daya Manusia
Kebutuhan sumber daya manusia diklinik tempat kerja atau perusahaan, disesuaikan
dengan tingkat perkembangan dari klinik tersebut yakni, tingkat I (awal), tingkat II (dasar),
tingkat III (pelayanaan standar international), dan tingkat IV (pelayanan komprehensif).
Jenis tenaga kesehatan yang minimal harus dimiliki oleh klinik di tempat kerja atau
perusahaan yaitu :
41
Tingkat I (awal) : perawat, petugas sanitasi yang telah mengikuti pelatihan jangka
pendek di bidang pelayanan kesehatan kerja dan bekerja di unit perawatan kesehatan
dasar atau fasilitas tingkat awal sejenis.
Tingkat II (dasar) : dokter, perawat dan tenaga sanitasi yang telah mendapatkan
pelatihan singkat tentang kesehatan kerja. Penggunaan tenaga kesehatan ini dapat
menguntungkan dalam hal dukungan tenaga keselamatan yang berkompetan dalam
pencegahan kecelakaan dan keselamatan dasar.
Tingkat III (pelayanan standar international) : penyelenggaraan dalam pelayanaan ini
harus dipimpin oleh seorang ahli yang terlatih secara khusus atau biasanya doker
kesehatan kerja dan tim yang terlibat sebaiknya berasal dari multidisiplin keilmuan yang
didukung dengan pekayanan kesehatan rujukan tersistem.
Tingkat IV (pelayanan komprehensif) : penyelenggara pelayanan ini biasanya
bekerja sebagai tim multidisiplin, terdiri dari dokter spesialis, perawat kesehatan kerja,
ahli higienis kerja, ergonomis, psikolog, insinyur keselamatan,dll
C. Jenis pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja atau perusahaan.
Jenis-jenis pelayanan kesehatan kerja di klinik tempat kerja atau perusahaan meliputi
sebagai berikut :
1. Pelayanan promotif
Pendidikan dan pemyuluhan PHBS( Pola Hidup Bersih dan Sehat) di tempa
kerja
Perbaikan gizi pekerja, menu seimbang dan pemeliharaan makanan seha dan
aman serta hygiene kantin
Pemeliharaan tempat kerja, proses kerja dan lingkungan kerja yanng sehat
Konsultasi, meliputi psikologi kerja, KB dan masalah kesehatan lainnya
Olahraga fisik dan kebugaran
Koordinasi di dalam perusahaan dan diluar perusahaan dengan pihak terkait
Advokasi
2. Pelayanan Preventif
Pemeriksaan kesehatan awal, berkala maupun khusus pada karyawan
Identifikasi daan pengukuran potensi rissiko kesehatan di tempat
kerja/lingkungan kerja
42
Pengendalian bahaya lingkungan kerja (fisil, kimia, biologi, psikososial,
ergonomi)
Surveilans penyakit akibat kerja (PAK), kecelakaan kerja (KK),dan penyakit
umum yang dominan di kalangan pekerja.
Surveilans kesehatan kerja, monitoring lingkungan kerja, dan monitoring
biologis
Pemeriksaan kualitas air minum dan kualitas kebersihan makanan/pekerja
kantin
3. Pelayanan kuratif
Pertolongan pertama pada kasus emergency
Pemeriksaan fisik dan penunjang
Deteksi dini dan pengobatan segera PAK dan KK
Melakukan rujukan bila perlu
4. Pelayanan rehabilitatif
Melakukan evaluasi tingkat kecacatan pekerja
Merekomendasikan penempatan kembali tenaga kerja yang cacat dan
sesudah perawatan yang lama secara selektif sesuai dengan kemampuannya
5. Pelayanan rujukan
Rujukan pasien atau mengirim penderita ke sarana yang lebih tinggi kemampuannya.
43
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dalam dunia usaha, peran kesehatan sangat penting guna meningkatkan kesehatan para
pekerjanya. Dengan begitu produktivitas pun akan meningkat. Standar pelayanan yang harus
dilengkapi dalam kesehatan kerja ini harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik itu
untuk instansi kesehatan maupun sumber dayanya yaitu dokter perusahaan. Dokter perusahaan
tersebut memiliki tugas dan fungsi dalam pengendalian dan mengatasi PAK yang terjadi pada
para pekerja. Jika sudah terjadi PAK maka akan berdampak buruk baik bagi perusahaan maupun
pekerja itu sendiri.
Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah salah satu bentuk upaya
untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga
dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada
akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, dokter
perusahaan memiliki peranan yang penting dalam suatu perusahaan.
Kesehatan Kerja meliputi berbagai upaya penyerasian antara pekerja dengan pekerjaan
dan lingkungan kerjanya baik fisik maupun psikis dalam hal cara/ metode kerja, proses kerja dan
kondisi.
Saran
Dengan memahami LO yang didapat, penulis menyarankan pembaca dapat termotivasi untuk
mendalami materi yang kami ulas, sehingga nantinya saat diklinik atau rotasi klinik para mahasiswa dapat
menerapkannya.
44
BAB IV
DAFTAR PUSTAKA
Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. 2003. Pedoman Diagnosis dan Penilaian
Cacat Karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1758/Menkes/SK/XII/2003 tentang
Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEPTS 333/MEN/1989 Tentang Diagnosis dan Pelaporan
Penyakit Akibat Kerja.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi Republik Indonesia No:
PER/01/MEN/1976 tentang Kewajiban Latihan Hiperkes bagi Dokter Perusahaan.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. per-02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan
Kesehatan Tenaga Kerja dalam penyelenggaraan Keselamatan Kerja.
Santoso, G. 2004. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prestasi Pustaka Publisher,
Jakarta.
45