Dok. Pascakualifikasi Jasa Konsultansi Pengawasan Penambahan Lantai Gedung T - 2016 - Copy

8/17/2019 Dok. Pascakualifikasi Jasa Konsultansi Pengawasan Penambahan Lantai Gedung T - 2016 - Copy

1/14

50

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Uraian PendahuluanUraian PendahuluanUraian PendahuluanUraian Pendahuluan1

1.1.1.1. Latar BelakangLatar BelakangLatar BelakangLatar Belakang Pengembangan POLTEKPEL Surabaya didorong

komitmen untuk mewujudkan pemerataan

pendidikan kepelautan dan peningkatan kualitas

penyelenggaraan pendidikan pelayaran. Sebagai

bagian integral dari pengembangan kampus

POLTEKPEL Surabaya, pembangunan Gudang

lantai 1 ini tidak terlepas dari komitmen pihak

manajemen instutusi pendidikan kepelautan ini untuk

berpartisipasi dalam upaya mewujudkan pemerataan

pendidikan pelayaran dengan penambahan daya

tampung, dan komitmen meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pendidikan pelayaran guna

menunjang masuknya Indonesia ke dalam White List

yang dikeluarkan oleh International Maritime

Organisation (IMO). Rekomendasi IMO ini begitu

penting bagi keberadaan pendidikan pelayaran,

bukan hanya untuk POLTEKPEL Surabaya,

melainkan juga untuk institusi pendidikan pelayaran

di seluruh Indonesia. Untuk menunjang komitmen

pemerataan pendidikan pelayaran dan peningkatan

kualitas penyelenggaraannya memerlukan dukungansarana dan prasarana pendidikan pelayaran yang

benar-benar representatif.

Sesuai dengan pasal 9 ayat (3) PP No. 7 tahun 2000

tentang Kepelautan, bahwa kepemilikan sarana dan

prasarana merupakan salah satu persyaratan yang

menentukan dikeluarkannya ijin penyelenggaraan

1 Uraian Pendahuluan memuat gambaran secara garis besar mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.


2/14

51

pendidikan pelayaran. Persyaratan sarana dan

prasarana ini tidak hanya harus memenuhi standar

pendidikan nasional (UU No. 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 35 ayat 1 dan 2),

melainkan juga standar internasional. Standar

nasional pendidikan tersebut merupakan ketentuan

standar penyelenggaraan pendidikan yang berlaku

umum untuk semua jenis dan jenjang pendidikan

formal, termasuk untuk pendidikan kepelautan.

Standar Internasional pendidikan dan pelatihan ilmu

pelayaran mengacu referensi pendidikan kepelautan

dari IMO. Standar internasional ini mencakup

Konvensi Internasional STCW 1978, Amandemen

STCW 1995, Amandemen STCW 2010, dan

ketentuan lain yang dikeluarkan oleh IMO. Dalam

penjaminan mutu, proses diklat pelayaran harus

benar-benar mengimplementasikan "the Quality

Standard System (QSS)" secara konsisten.

Upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan Diklat

Politeknik Pelayaran Surabaya sesuai dengan standar

nasional dan internasional guna menyongsong era

global, berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan

fasilitas fisik/sarana dan prasarana berupa bangunan

gedung dan bukan gedung, termasuk gedung ruang

kelas yang lebih representatif.

Pada prinsipnya setiap proses pelaksanaan

pembangunan fisik akan memerlukan pengawasan,

agar pelaksanaan konstruksi oleh kontraktor benar-

benar sesuai dengan rencana teknis yang dibuat oleh

konsultan perencana. Konsultan Pengawas akan

melakukan proses pengawasan terhadap seluruh


3/14

52

rangkaian pelaksanaan pekerjaan fisik yang

dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi (kontraktor)

yang menyangkut aspek mutu, waktu dan biaya. Di

samping itu, konsultan pengawas juga turut

bertanggungjawab atas semua kegiatan teknik yang

dikerjakan oleh kontraktor selama pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi

pembangunan Gudang lantai 1 tersebut, dalam waktu

yang bersamaan, dibutuhkan jasa konsultansi

pengawasan dari penyedia jasa profesional

(perusahaan) yang berbadan hukum. Penunjukan

perusahaan penyedia jasa konsultansi ini tentu harus

melalui mekanisme dan prosedur seleksi yang

diatur/ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku

2.2.2.2. Maksud danMaksud danMaksud danMaksud dan

TujuanTujuanTujuanTujuan

a. Maksud dan tujuan penerbitan KAK adalah

adanya keseragaman format dan kisi-kisi isi

usulan teknis yang dibuat oleh konsultan peserta

seleksi pekerjaan Pengawasan Pembangunan

Gudang lantai 1 POLTEKPEL Surabaya Tahun

Anggaran 2016, dan untuk mewujudkan

dokumen yang bisa dijadikan pedoman bagi

konsultan peserta seleksi dalam menyusun

usulan teknis untuk disertakan dalam proses

seleksi dan menyusun konsep implemntasinya di

lapangan.

b. Maksud dan tujuan kegiatan pengawasan

Pembangunan Gudang Lantai 1 POLTEKPEL

Surabaya adalah untuk mewujudkan bangunan

gedung yang sesuai dengan rencana teknis.


4/14


5/14

54

Data PenunjangData PenunjangData PenunjangData Penunjang2

7.7.7.7. DatDatDatData Dasara Dasara Dasara Dasar a.

Rencana lokasi dan luas tapak pembangunan

gedung kelas POLTEKPEL Surabaya .

b. Kondisi lahan eksisting Gudang bangunan

bawah (Pondasi dan Plat Lantai)

8.8.8.8. Standar TeknisStandar TeknisStandar TeknisStandar Teknis a. Gambar layout POLTEKPEL Surabaya.

b. Gambar-gambar disain arsitektur Gudang lantai

1 POLTEKPEL Surabaya.

c. Gambar-gambar disain struktur Gudang lantai 1

POLTEKPEL Surabaya.

d. Gambar-gambar disain mekanikal dan elektrikal

Gudang lantai 1 POLTEKPEL Surabaya.

e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS)

Pekerjaan Pembangunan Gudang lantai 1

POLTEKPEL Surabaya.

f.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan

Pembangunan Gudang lantai 1 POLTEKPEL

Surabaya.

g. Bill of Quality (BQ) Pekerjaan Pembangunan

Gudang lantai 1 POLTEKPEL Surabaya

9.9.9.9. StudiStudiStudiStudi----StudiStudiStudiStudiTerdahuluTerdahuluTerdahuluTerdahulu a.

Studi Kelayakan Pengembangan POLTEKPELSurabaya Tahun 2008

b. Studi Master Plan Pengembangan POLTEKPEL

Surabaya Tahun 2008

c. Review Master Plan Pengembangan

POLTEKPEL Surabaya Tahun 2014

2 Data penunjang terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.


6/14

55

10.10.10.10. Referensi HukumReferensi HukumReferensi HukumReferensi Hukum a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional.

b. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang

Bangunan Gedung.

c. Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang

Jasa Konstruksi.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang

Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan

Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesla

Nomor 29 Tahun 2000 Tentang

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Peraturan

Pemerintah Nmor 41 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran Udara.

g. Kepmen PU Nomor 486/KPTS/1998, tanggal 3

Desember 1998 tentang Persyaratan Teknis

Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan

Lingkungan.

h. Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang dan Jasa.

i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis

Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

j. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum

Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis

Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada

Bangunan Gedung dan Lingkungan.


7/14

56

k. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum

Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman

Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas pada

Pembangunan Bangunan dan Lingkungan.

l. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

61/Kpts/1981 Tentang Prosedur Pokok

Pengadaan Bangunan Gedung Negara

m. Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang

Bangunan Gedung.


8/14

57

Ruang LingkupRuang LingkupRuang LingkupRuang Lingkup

11.11.11.11. Lingkup PekerjaanLingkup PekerjaanLingkup PekerjaanLingkup Pekerjaan a.

Menyelenggarakan rapat kickoff

meeting pada tahap persiapan.

b. Mempelajari dokumen kontrak

yang mendasari pelaksanaan

pekerjaan.

c. Mempelajari dan memeriksa

shop drawing (sebelum

dilaksanakan) dan asbuiltdrawing (setelah dilaksanakan).

d. Menyelenggarakan rapat rutin di

lapangan yang melibatkan

pelaksana, pengguna jasa, dan

pengawas di lokasi proyek, dan

meibatkan perencana jika

dipandang perlu.

e. Menyusun prosesur

administrasai menyangkut

hubungan antar pengguna jasa,

konsultan pengawas, dan

pelaksana/kontraktor.

f. Mengawasi pelasanaan

pekerjaan pelaksanaan

konstruksi lahan dengan

melakukan inspeksi, evaluasi,

dan koreksi.

g. Menginventarisi segala

perubahan dan penyesuaian

pelaksanaan pekerjaan yang

terjadi di lapangan.


9/14

58

h. Menyusun Berita Acara

Kemajuan Hasil Pelaksanaan

Pekerjaan pelaksanaan

konstruksi.

i. Mendokumentasikan kegiatan

pelaksanaan pelaksanaan

konstruksi yang dipandang

perlu.

j. Memahami hak dan kewajiban

sebagaimana isi dokumen

kontrak.

k. Kesesuaian gambar yang

diajukan kontraktor (shop

drawing) dengan gambar disain

yang dibuat perencana.

l. Menyelenggarakan rapat rutin di

lapangan serta mendokumentasi

catatan hasil rapat

m. Memahami sistem dan prosesur

administrasai mengenai

hubungan antar pengguna jasa,

konsultan pengawas, dan

pelaksana

12.12.12.12. KeluaranKeluaranKeluaranKeluaran3 a. Terlaksananya kegiatan

pengawasan konstruksi

pembangunan Gudang lantai 1

POLTEKPEL Surabaya melalui

kegiatan inspeksi, evaluasi, dan

koreksi dengan baik, sehingga

3 Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.


10/14

59

metode pelaksanaan

pelaksanaan konstruksi, mutu

bahan-bahan, alat-alat yang

digunakan, dan hasil

pelaksanaan konstruksi benar-

benar sesuai dengan dengan

standar teknis.

b. Catatan yang didokumenter

mengenai segala perubahan dan

penyesuaian pelaksanaan

pekerjaan yang terjadi di

lapangan.

c. Berita Acara Kemajuan Hasil

Pelaksanaan Pekerjaan

konstruksi.

d. Dokumentasi (foto) kegiatan

pelaksanaan konstruksi yang

dipandang perlu

13.13.13.13. Peralatan,Peralatan,Peralatan,Peralatan,Material, PersonilMaterial, PersonilMaterial, PersonilMaterial, Personildan Fasilitas daridan Fasilitas daridan Fasilitas daridan Fasilitas dariPejabat PembuatPejabat PembuatPejabat PembuatPejabat PembuatKomitmenKomitmenKomitmenKomitmen

14.14.14.14. Peralatan danPeralatan danPeralatan danPeralatan dan

Material dariMaterial dariMaterial dariMaterial dariPenyedia JasaPenyedia JasaPenyedia JasaPenyedia JasaKonsuKonsuKonsuKonsultansiltansiltansiltansi

Peralatan Kantor yang menunjang

Pekerjaan Pengawasan.

15.15.15.15. LingkupLingkupLingkupLingkupKewenanganKewenanganKewenanganKewenanganPenyedia JasaPenyedia JasaPenyedia JasaPenyedia Jasa

16.16.16.16. Jangka Waktu Jangka Waktu Jangka Waktu Jangka WaktuPenyelesaianPenyelesaianPenyelesaianPenyelesaianPekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan

120 (Seratus Dua Puluh) HariKalender


11/14

60

17.17.17.17. PersonilPersonilPersonilPersonil JenisTenaga Inti

Jumlah Pendidikan Pengalaman

Keahlian

TeamLeader

1 S1 Sipil /Arsitektur

8 Tahun AhliMadya

BangunanGedung /

AhliMadya

ArsitekturAhli Sipil 1 S1 Sipil 5 Tahun Ahli Muda

BangunanGedung

Ahli

MekanikalElektrikal

1 S1 Mesin /

Elektro

5 Tahun Ahli Muda

TeknikTenagaListrik

Inspector 1 S1 Sipil 3 Tahun Ahli MudaBangunanGedung

18.18.18.18. Jadwal Tahapan Jadwal Tahapan Jadwal Tahapan Jadwal TahapanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan

LaporanLaporanLaporanLaporan19.19.19.19. LaporanLaporanLaporanLaporan

PendahuluanPendahuluanPendahuluanPendahuluanLaporan Mingguan memuat uraian

singkat mengenai latar belakang

laporan mingguan, tujuan, lingkup

pekerjaan yang dilaporkan, aktivitas

kontraktor, aktivitas pengawas,

kemajuan pekerjaan selama

seminggu dan komulatif hingga

minggu yang dilaporkan, dan

lampiran yang dipandang perlu

misalnya data tenaga kerja,

peralatan, bahan, rekapitulasi

laporan (catatan) harian, dan data

lainnya yang dipandang perlu.


12/14

61

Laporan Mingguan Minggu ke-1

diserahkan selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari sejak Surat Perintah

Mulai Kerja (SPMK), sedangkan

Laporan Minggu ke-2 dan

seterusnya diserahkan setiap hari

Selasa, diterbitkan sebanyak 5 (lima)

buku laporan

20.20.20.20. Laporan BulananLaporan BulananLaporan BulananLaporan Bulanan Laporan Bulanan Berisi uraian

singkat tentang: latar belakang;

tujuan dan kegunaan; lingkup

pekerjaan pengawasan; dan

sistematika laporan, Organisasi

Konsultan Pengawas, metode,

pelaksanaan kegiatan, masalah dan

pemecahannya, hasil pengawasan,

lampiran yang dipandang perlu,

seperti: foto lapangan, rekapitulasi

progres bulan bersangkutan, laporan

cuaca, monitoring shop drawing,

approval material, master schedule,

risalah rapat koordinasi proyek bulan

bersangkuan, foto pelaksanaanpekerjaan bulan bersangkutan.

Laporan Bulanan diserahkan

selambat-lambatnya tanggal 5

(lima) bulan berikutnya, diterbitkan

sebanyak 5 (lima) buku laporan


13/14

62

HalHalHalHal----Hal LainHal LainHal LainHal Lain

23.23.23.23. Produksi dalamProduksi dalamProduksi dalamProduksi dalamNegeriNegeriNegeriNegeri

Semua kegiatan jasa konsultansiberdasarkan KAK ini harusdilakukan di dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia kecualiditetapkan lain dalam angka 4 KAKdengan pertimbangan keterbatasankompetensi dalam negeri.

24.24.24.24. PersyaratanPersyaratanPersyaratanPersyaratanKerjasamaKerjasamaKerjasamaKerjasama Jika kerjasama dengan penyedia jasakonsultansi lain diperlukan untukpelaksanaan kegiatan jasakonsultansi ini maka persyaratanberikut harus dipatuhi:

25.25.25.25. PedomanPedomanPedomanPedomanPengumpulanPengumpulanPengumpulanPengumpulanData LapanganData LapanganData LapanganData Lapangan

Pengumpulan data lapangan harusmemenuhi persyaratan berikut:

26.26.26.26. AlihAlihAlihAlih PengetahuanPengetahuanPengetahuanPengetahuan Jika diperlukan, Penyedia JasaKonsultansi berkewajiban untuk


14/14

63

menyelenggarakan pertemuan danpembahasan dalam rangka alih

pengetahuan kepada personil satuankerja Pejabat Pembuat Komitmenberikut:

Dok. Pascakualifikasi Jasa Konsultansi Pengawasan Penambahan Lantai Gedung T - 2016 - Copy

Documents

Transcript of Dok. Pascakualifikasi Jasa Konsultansi Pengawasan Penambahan Lantai Gedung T - 2016 - Copy