disampaikan oleh Abimanyu Dipo Nusantara Team Program...
Transcript of disampaikan oleh Abimanyu Dipo Nusantara Team Program...
disampaikan olehAbimanyu Dipo Nusantara
Team Program Studi Baru Direktorat KelembagaanDirektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud, 2020
Ditjen Kelembagaan 2
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
BENTUKPERGURUAN TINGGI
UsulPerguruan
Tinggi
Program Studi VokasiProgram Profesi
UsulPerguruan
Tinggi
Program StudiAkademik Program
ProfesiD1 D2 D3 ST MT DT S M D
Akademi komunitas ✓ ✓ ✓
Akademi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Politeknik ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Sekolah tinggi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Institut ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓Universitas ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
• Moratorium ditujukan untuk
– Pendirian PT penyelenggara Pendidikan Akademik (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi)
– Pembukaan program studi non STEM
Hanya pada program SARJANA (tidak program DIPLOMA, MAGISTER, dan DOKTOR)• Kecuali:
– Pendirian PT Vokasi (Politeknik dan Akademi) dan Institut Teknologi– Pembukaan program studi STEM (science, technology, engineering, and mathematics)– Pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal)– Pada daerah dg kondisi dan kebutuhan khusus
• ... Kesehatan, Pendidikan, • Daerah 3T: Papua; Papua Barat; Maluku; Maluku utara; NTT.
Ditjen Kelembagaan 3
• Pendirian PTS harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studidan perguruan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
• Syarat minimum akreditasi terdiri atas:1. Kurikulum2. Dosen3. Tenaga kependidikan4. Persetujuan Badan Penyelenggara5. Organisasi dan Tata Kerja disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan6. Lahan7. Sarana dan Prasarana
Ditjen Kelembagaan 4
Pemenuhan syarat Pendirian PTS harus dimuat dalam dokumenyang relevan untuk Pendirian PTS, yang terdiri atas:1. Studi Kelayakan2. Usul pembukaan setiap program studi3. Rekomendasi LLDIKTI di wilayah PTS yang akan didirikan4. Berita Acara dan daftar hadir rapat persetujuan pendirian PTS dari organ badan
penyelenggara5. Fotokopi yang telah dilegalisasi dari Akta Notaris, Keputusan Pengesahan Badan
Penyelenggara, Surat pencatatan pemberitahuan berbagai perubahan akta, dansertipikat lahan
6. Laporan keuangan Badan Penyelenggara7. Surat kesanggupan untuk menyediakan dana investasi
Ditjen Kelembagaan 5
Ditjen Kelembagaan 6
Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikandan pembelajaran yang memiliki kurikulum danmetode pembelajaran tertentu dalam satu jenispendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ataupendidikan vokasi
Tujuan• Pendirian PT• Perubahan PT• Penambahan Prodi
pada PT yang sudahada
• Penambahan nama program studi
• Penambahan prodi dalam rangka Kerjasama (khusus PT dengan akreditasi Baik Sekali, Unggul, B atau A)
Jenis• Akademik• Vokasi• Profesi
Program• Diploma• Sarjana/Sarjana
Terapan• Profesi• Magister/
Magister Terapan
• Doktor/DoktorTerapan
Penyelenggaraan
• Program Studi di Kampus Utama
• Program Studi di Luar KampusUtama (PSDKU)
• Pendidikan tatapmuka
• Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
Ditjen Kelembagaan 7
• Pembukaan Program Studi di Kampus Utama harus memenuhisyarat minimum akreditasi Program Studi sesuai denganStandar Nasional Pendidikan Tinggi
• Syarat minimum akreditasi terdiri atas:– Kurikulum– Dosen– Persetujuan Badan Penyelenggara– Unit Pengelola Program Studi– Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pembukaan
Program Studi ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengankewenangannya.
Ditjen Kelembagaan 8
Persyaratan Pembukaan Program Studi
Ditjen Kelembagaan 9
a. Surat permohonan tertulis pembukaan program studi;b. Legalitas Badan Penyelenggara;c. Persetujuan Tertulis Badan Penyelenggara;d. Rekomendasi Tertulis LL Dikti di wilayah PTS;e. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi yang di
dalamnya memuat persyaratan tentang;• Kurikulum setiap program studi;• Dosen Tetap (minimum 5 orang) setiap program studi;• Unit Pengelola Program Studi yang di dalamnya memuat persyaratan
diantaranya tentang Sarana dan prasarana dan Tenaga kependidikan;• Usul nama program studi (jika nama belum ada dalam nomenklatur);
f. Dokumen lain yang tercantum dalam Lampiran Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi
Identitas Program Studi Baru Yang Diusulkan Pakta Integritas Kriteria 1 Kurikulum Kriteria 2 Dosen Kriteria 3 Unit Pengelola Program Studi Lampiran
Untuk Setiap Usul Program Studi Akademik Baru
Dokumen 1
Instrumen Pemenuhan
Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi
Jangan salah memilih formulir..!
Dalam Bentuk PDF yang telah diisi dan ditandatangani
Ditjen Kelembagaan 10
2019• Kriteria 1 : Sumber Daya Manusia• Kriteria 2 : Sarana dan Prasarana• Kriteria 3 : Kurikulum
2020• Kriteria 1 : Kurikulum• Kriteria 2 : Dosen• Kriteria 3 : Unit Penyelenggara Program Studi
Format lama atau format lain dinyatakan TIDAK BERLAKU
Ditjen Kelembagaan 11
Akreditasi Program Studi Baru• Program Studi yang telah memenuhi syarat mendapatkan akreditasi
dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dariMenteri (Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 25 ayat 1).
• Perguruan Tinggi wajib menyampaikan dokumen akreditasi ProgramStudi yang baru dibuka dan Perguruan Tinggi yang baru didirikansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 2 (dua) tahunsejak pertama kali menerima mahasiswa baru (Peraturan BAN PT No 5 Tahun2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi)
Ditjen Kelembagaan 12
Kriteria 1: Kurikulum
KRITERIA I : KURIKULUM
Ditjen Kelembagaan 14
• Keunikan atau Keunggulan Program Studi• Profil Lulusan• Capaian Pembelajaran• Struktur Mata Kuliah
– Daftar mata kuliah mendukung tercapainya capaian pembelajaran– Keberadaan 4 (empat) mata kuliah wajib (Diploma dan Sarjana)– Urutan mata kuliah sesuai dengan logika keilmuan– Beban sks per semester sesuai SN Dikti– Beban dosen sesuai kompetensi dan peraturan
• Rencana Pembelajaran Semester (RPS)• Rancangan Fasilitasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka
KURIKULUM
• Kurikulum Pendidikan Tinggi mengacu kepada Permendikbud No 3Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres No8 Tahun 2012 tentang KKNI
• Sebutan yang tidak benar– Kurikulum Berbasis Kompetensi– Kurikulum Berbasis KKNI
• Profil dan profesi diperoleh dari hasil survey lulusan (di dunia nyataatau dunia maya)
• Rumusan Learning Outcomes/capaian pembelajaran sesuai level 6(enam) KKNI dan dimuati keilmuan prodi dan tercakup dalam 4 (empat)aspek yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus
Ditjen Kelembagaan 15
Contoh Keunikan/Keunggulan Program Studi
Ditjen Kelembagaan 16
Contoh Keunikan/Keunggulan Program Studi
Ditjen Kelembagaan 17
Ditjen Kelembagaan 18
Contoh Profil Lulusan
Profil lulusan adalah jawaban terhadap pertanyaan program studi ini akan menghasilkan lulusan seperti apa?
‘Peran apa’ yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat (outcomes ).
The Five Star Doctor
• Care Provider• Community Leader• Decision Maker• Communicator• Manager
CONTOH PROFIL KEDOKTERAN
• Aktor di bidang agro-silvo complex• Manajer (planer, designer, evaluator, mediator)• Pengusaha (enterpreneur, initiator, adaptor,
cooperator, consultant, restorator)• Peneliti (researcher)• Pendidik (educator)
PROFIL LULUSAN PS ILMU TANAH
Ditjen Kelembagaan 19
Pilihan profil lulusan
PROFIL YANG BENAR PROFIL YANG SALAH Komunikator Anggota DPRPengelola proyek PemasaranManajer BirokratKonsultan sekolah Pegawai NegeriPeneliti Staf HRDPendidik, penyuluh Penjaga KeamananKurator Ketua, Bendahara, Sekretaris
Ditjen Kelembagaan 20
Profil dilengkapi dengan deskripsi atau kompetensi yang diharapkan
Ditjen Kelembagaan 21
Ditjen Kelembagaan 22
Ditjen Kelembagaan 23
Tidak sesuai dengan proporsi waktu untuk belajar, bersosialisasi, dan istirahat mahasiswa
Ditjen Kelembagaan 24
Ditjen Kelembagaan 25
Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2020 (http://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/04/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020)
Ditjen Kelembagaan 26
Kriteria 2: Dosen
Ditjen Kelembagaan 28
Persyaratan Administratif Dosen Tetap
PTS• Surat Perjanjian Kesediaan Pengangkatan
Dosen Tetap dengan Badan Penyelenggara atau Pemimpin perguruan tinggi pengusul dalam hal kewenangan dalam hal kewenangan menandatangani perjanjian kesediaan telah dilimpahkan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
• Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen dipekerjakan pada PTS pengusul atau
• Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara
PTN• Surat Perjanjian Kesediaan Pengusulan
Dosen Tetap dengan pemimpin perguruan tinggi pengusul; atau
• Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap Pegawai Negeri Sipil; atau
• Surat Keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah)
Ditjen Kelembagaan 29
Persyaratan Jumlah Dosen TetapPendirian PT
• Sedikitnya 5 (lima) orang calon dosen tetap
• Termasuk untuk program studi pada Alihkelola dan Penggabungan PT
• Diverifikasi pada saat visitasi
Penambahan Prodi• Sedikitnya 5 (lima) orang calon
dosen tetap dengan komposisi:– Sedikitnya 3 (tiga) orang calon dosen
tetap– 2 (dua) orang calon dosen dari
perguruan tinggi lain atau pegawaidari organisasi atau lembaga yang melakukan kerja sama (Prodi Kerjasama)
• Syarat dan ketentuan lain berlakudisesuaikan dengan prodinya, khususnya untuk program profesi
Ditjen Kelembagaan 30
Linieritas Bidang Ilmu Dosen
Untuk penerimaan dosen baru dan pembukaan prodi• Linieritas bidang ilmu dosen memberikan makna bahwa
disiplin ilmu yang dimiliki dosen yang akan berkarya pada sebuah program studi harus memiliki kontribusi pada pengembangan IPTEK, dan ketercapaian Capaian Pembelajaran Utama Lulusan di prodi tempat berkarya
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan(SE Dirjen Dikti No 696/E.E3/MI/2014 Tanggal 11 Agustus 2014)
Ditjen Kelembagaan 31
Sarjana Magister Doktor Prodi Simpulan
Ilmu Komputer Ilmu Komputer - Ilmu Komputer Boleh
Pendidikan Komputer Ilmu Komputer - Ilmu Komputer Tidak Boleh
Pendidikan Komputer Ilmu Komputer Ilmu Komputer Ilmu Komputer Boleh + pengalaman
Kimia Farmasi* - Farmasi Tidak boleh
Kimia Kimia Kimia Boleh
Bidang Ilmu Dosen Tetap
Ditjen Kelembagaan 32
Penghitungan Kebutuhan Dosen
• Beban minimum program sarjana adalah 144 sks• Beban kerja seorang dosen 12 sks
• Kebutuhan dosen 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔
= 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐𝒐 𝒅𝒅𝒐𝒐𝒔𝒔𝒅𝒅𝒐𝒐• 75% dosen prodi adalah dosen tetap maka diperlukan 9
(sembilan) orang dosen tetap• Untuk pengusulan prodi diperlukan minimum 5 (lima) orang
dosen tetap sehingga harus direncanakan penambahan 4 (empat) orang dosen tetap
Ditjen Kelembagaan 33
Persyaratan Usia Dosen TetapPendirian PT
• Berusia paling tinggi 58 tahun
Penambahan Prodi
Berusia paling tinggi– 58 tahun bagi yang belum memiliki
NIDN– 65 tahun bagi calon dosen dengan
jabatan fungsional paling tinggi Lektor Kepala dan memiliki NIDN
– 70 tahun bagi calon dosen dengan jabatan fungsional Profesor & memiliki NIDN
Ditjen Kelembagaan 34
Persyaratan Nisbah Dosen MahasiswaPemimpin PT wajib menjaga agar nisbah dosen (tetap dan tidaktetap) mahasiswa tetap sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan:– 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk
rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpunilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, mediamassa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasipublik, dan pekerja sosial); dan
– 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) maha-siswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
Diverifikasi pada laman pddikti.kemdikbud.go.idDitjen Kelembagaan 35
Ditjen Kelembagaan 36
Kriteria 3: Unit Penyelenggara Program Studi
Program Studi adalah Kesatuan Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yangmemiliki Kurikulum dan Metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenispendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
(Pasal 1 Ayat 9 Permendikbud nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar NasionalPendidikan Tinggi)
• Jadi, Program Studi bukan unit yang mengelola sumber daya• Pengelolaan program studi dapat dilakukan oleh Jurusan/Departemen
atau Fakultas atau Perguruan Tinggi atau yang diberi nama Unit PengelolaProgram Studi
Ditjen Kelembagaan 38
Kriteria 3: Unit Pengelola Program Studi (2)
Ditjen Kelembagaan 39
Kriteria 3: Unit Pengelola Program Studi (2)
Ditjen Kelembagaan 40
Kriteria 3: Unit Pengelola Program Studi (3)
Ditjen Kelembagaan 41
Kriteria 3: Unit Pengelola Program Studi (3)
Ditjen Kelembagaan 42
Kriteria 3: Unit Pengelola Program Studi (3)
Ditjen Kelembagaan 43
SARANA DAN PRASARANA
• Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, paling sedikit terdiri atas :
– lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data dll)
• Lahan wajib dimiliki oleh PT pengusul dan terletak dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran
(Permendikbud No 3 Tahun 2020)
Ditjen Kelembagaan 44
SARANA DAN PRASARANA
• Sarana pembelajaran minimal diantaranya ialah perabot, peralatan dan media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; sarana olahraga daan berkesenian; sarana fasilitas umum; . bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
• Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
(Permendikbud No 3 Tahun 2020)
Ditjen Kelembagaan 45
Kriteria 3: Unit Pengelola Program Studi (4)
Ditjen Kelembagaan 46
47
Kriteria 3: Unit Pengelola Program Studi (6)
Ditjen Kelembagaan 47
48
Kriteria 3: Unit Pengelola Program Studi (7)
Ditjen Kelembagaan 48
Ditjen Kelembagaan 49
Ditjen Kelembagaan 50
Mengirimkan dokumen yang tidak terbaca
Ditjen Kelembagaan 51
Ditjen Kelembagaan 52
Ditjen Kelembagaan 53
KRITERIA PENOLAKAN/REVISI
1. Berkas diterima dalam keadaan tidak lengkap dan atau corrupt (tidakterbaca) sehingga tidak dapat diverifikasi
2. Menggunakan format lama atau format tidak sesuai dengan panduan3. Kurikulum tidak sesuai dengan SN Dikti4. Sumber daya manusia tidak memenuhi persyaratan minimum jumlah
dan kualifikasinya (sudden death pada evaluasi tahap pertama)5. Sarana dan prasarana serta rancangan penjaminan mutu tidak
memenuhi kriteria6. Tidak dilengkapi dengan data pendukung atau lampiran yang diminta7. Total nilai (kuantitatif) di bawah batas ambang mutu kelolosan penilaian
(kurang dari 200)
Ditjen Kelembagaan 54