Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah...
-
Upload
truongcong -
Category
Documents
-
view
308 -
download
0
Transcript of Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia · Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah...
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N NOMOR :18/G/2012/PTUN.ABN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili
Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :--------------------------
Hi. SAID LATURUA, SE, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal di Negeri Laha,
Kecamatan Teluk Dalam, Kota Ambon, Pekerjaan Raja Negeri Laha
karena jabatan bertindak untuk dan atas nama Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Laha ;--------------------------------------Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada HAMDANI LATURUA,
SH, ARIFIN GRISYA, SH, LA ODE AMIRULAN, SH, Ketiganya
adalah Advokat/Pengacara dan AMIRUDIN SUAT, SH adalah
Assisten Pengacara dari Kantor Advokat dan Pengacara HAMDANI
LATURUA, SH dan Rekan, Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
berkantor di Jalan Soabali, Kota Ambon, Provinsi Maluku,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2012 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;--------------------------------
M E L A W A N
I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon,
Provinsi Maluku ;--------------
Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada :--------------------------1. WILLEM O. LOPPIES, S.Sos, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Pertanahan Kota Ambon ;
------------
2. ABDULLAH PELU, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Seksi
Hal. 1 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Maluku; -------------------------------------------------
3. PETRUS TEHUPEIORY, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan/Jabatan Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan, Alamat Kantor Pertanahan Kota Ambon;-------------------------------
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 584/SK-81.71/VI/2012, tertanggal 10 Juli 2012 ;
---------------------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ;---------------------------------
II. PEMERINTAH REPUPLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA/TNI-
AU ;------------------------------------------------------------
• KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan
Jalan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, yang diwakili oleh PURNOMO YUSGIANTORO, Jabatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia: --------------------------------------------------------------
Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : -------------------------------1. BRIGADIR JENDERAL TNI NURHAJIZAH M., S.H.,M.H.; ------
Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan ; ---------------------------------
2. BUDI HARSOYO, S.H.,M.Hum. Pembina Tk.I IV/B NIP. 196002081990021001, Kabag Bankum Rokum Setjen
Kemhan ; ---------------------------------------------------------------------
3. LETKOL CHK SUHARYANTO, S.H. NRP. 33701, Analisis Madya Bid. Bankum Rokum Setjen Kemhan ;
----------------------
4. SLAMET MULYANTO, S.H., Penata Tk.I III/D NIP. 196701031996031001, Kasubbag Pengadilan Tk.I Bag
Bankum Rokum Setjen Menhan ;---------------------------------------
5. SLAMET LAESOLI, S.H., Penata Tk.I III/D NIP. 196908071991031001, Penyusun Bahan Dil Tk I Bag Bankum
Setjen Kemhan ; ------------------------------------------------------------
6. I MADE DWI WIRAJAYA, S.H. Penata Muda III/A NIP. 197801212009121001, Pengadministrasian Dil. Tk.I Bag
Bankum Rokum Setjen Kemhan ; --------------------------------------
7. GAYATNO GULTOM, S.H. Penata Muda III/A NIP. 198508262010121002, Pengadmistrasi Dil Tk.II Dan Tk III Bag
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bankum Rokum Setjen Kemhan ; -------------------------------Masing-masing berkantor di Biro Hukum Setjen Kemhan,
jalan Merdeka Barat No.13-14, Jakarta Pusat ; ---------------------------
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK/09/M/VII/2012, tertanggal 7 Agustus 2012 ;
-------------------------------------------------------------------
- TENTARA NASIONAL INDONESIA–MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA
tempat kedudukan Markas Besar TNI Angkatan Udara Cilangkap, Jakarta Timur, yang diwakili oleh IMAM SUFAAT, S.IP., Jabatan Kepala Staf Angkatan Udara ;--------------------------------------------------
Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : --------------------------
Nama : AGUS MULYADI, SH, MH;------------------Pangkat/NRP : Kolonel Sus/519300;--------------------------
Jabatan : Kasubdisbankum Diskumau;----------------
1. Nama : TEGUH WICAKSONO, SH;-----------------
Pangkat/NRP : Kolonel Sus/519286;--------------------------
Jabatan : Kakum Koopsau II;----------------------------
2. Nama : YUWONO AGUNG N, SH, MH;------------
Pangkat/NRP : Letkol Sus/525775;----------------------------
Jabatan : Kasi Bankumperda Bankum Diskumau
3. Nama : BAMBANG SISWOKO, SH;-----------------
Pangkat/NRP : Mayor Sus/511471;----------------------------
Jabatan : Kasi Bankumblikkorp Bankum Diskumau
4. Nama : AZHARI, SH, MH;-----------------------------
Pangkat/NRP : Mayor Sus/522865;----------------------------
Jabatan : Kasi Bankummil Subdis Bankum
Diskumau;---------------------------------------
Hal. 3 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id5. Nama : DEDY EKA PUTRA, SH, MH;--------------
Pangkat/NRP : Mayor Sus/524402;----------------------------
Jabatan : Kasubsi Kumekaria Subdis Bankum
Diskumau ;--------------------------------------
6. Nama : ENIK KUSTIANI, SH ;------------------------
Pangkat/NRP : Kapten Sus/532039;--------------------------
Jabatan : Kakum Lanud Pattimura;---------------------
Masing-masing Berkantor di Dinas Hukum Angkatan Udara, Mako Koopsau II Makassar, dan Lanud
Pattimura ;---------------
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2012;-
Selanjutnya, BAMBANG SISWOKO, S.H., Pangkat/NRP : Mayor Sus/511471, Jabatan Kasi
Bankumblikkorp Bankum Diskumau, Selaku Kuasa dari Kepala Staf Angkatan Udara berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2012 telah memberikan Kuasa Substitusi kepada :
----------------------------------------------------------------
Nama : SUJONO, S.H.,M.H. ;----------------------------------
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut :
• Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor: 18/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 26 Juni 2012 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
• Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon Nomor : 18/PEN-HS/2012/PTUN.ABN tertanggal 27 Juni 2012
tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
• Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon Nomor : 18/PEN-HS/2012/PTUN.ABN tertanggal 06 Agustus
2012 tentang Hari Sidang ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
Nomor : 18/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 07 Agustus 2012 tentang
Pergantian Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
• Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni 2012 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada
tanggal 26 Juni 2012 dengan register perkara Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN
dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Agustus 2012 ;
• Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon Intervensi tertanggal
6 Agustus 2012 untuk turut serta menjadi pihak dalam perkara Nomor : 18/
G/2012/PTUN.ABN ;
• Telah mendengar tanggapan dari Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat
secara lisan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 14 Agustus 2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan
masuknya pihak ketiga dalam perkara a quo ;
• Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN ;
TENTANG DUDUKNYA SENGKETA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
21 Juni 2012 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 26 Juni 2012 dengan
register perkara Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal
06 Agustus 2012 yang isi sebagai berikut ;
I.Objek Sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 06 / Desa Laha, tanggal
11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08
Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas bidang b,
1.721.823 M2. Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia,
Hal. 5 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU
berkedudukan di Jakarta ;-------------------------------------------------------------
II. Adapun dasar alasan diajukan gugatan sebagai berikut :
----------------------
1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Pakai
Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/
Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan
Luas bidang b. 1.721.823 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik
Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI–AU
berkedudukan di Jakarta ;------------------------------------------------------------------
2. Bahwa oleh karena Objek Sengketa tersebut baru diketahui oleh
Penggugat pada Hari Kamis tanggal 5 April 2012, yaitu ketika Rusdi
Ambon, bertemu dengan Penggugat dan saat itu dia menyampaikan
bahwa Lanud Pattimura telah memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/
Desa Laha, maka dari informasi tersebut Penggugat melakukan upaya
hukum untuk melakukan gugatan dan oleh karena gugatan ini diajukan
masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5
tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang
Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga
seyogyanya gugatan ini patut diterima ;------------------------------------------------
3. Bahwa Negeri Laha adalah Negeri Adat yang mempunyai struktur budaya
dan adat istiadat, terbentuk sejak tahun 1314 Masehi, dimana batas wilayah
Negeri Laha adalah sebagai berikut :---------------------------------------------------
• Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Seith Kecamatan Leihitu ;-------
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Dalam ;------------------------------
• Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hative Besar ;------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Sebelah Barat berbatasan dengan Negeri Hatu Kecamatan Leihitu Barat ;
4. Bahwa sebagian dari Tanah Hak Ulayat (tanah hak adat) Negeri Laha
yakni:--------------------------------------------------------------------------------------------
• Tanah dusun daty Waitupa Sawane tertulis atas nama Hadding Mewar;------
• Tanah dusun daty Waimeteng tertulis atas nama Abu Laturua;-----------------
• Tanah dusun daty Utatetu tertulis atas nama Hadding Mewar orang kaya;--
• Tanah dusun daty Wailawa Tahung tertulis atas nama Sa’dan Laturua;-------
• Tanah dusun daty Omiko tertulis atas nama Patti Rachmani Hehuat;----------
Dimana kelima dusun dati tersebut terdaftar dalam Register daty Negeri Laha
tahun 1814 yang kini persil tanah tersebut termuat/masuk dalam Objek
Sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :----------------------------------------
a. Dusun dati Waitupa Sawane seluas kurang lebih 32 Ha dengan
batas-batas sebagai berikut :-----------------------------------------------------
• Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Wailawa;----------------
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Dalam ;-----------------------
• Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Daty Waimeteng ;----------
• Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Haru-rueng ;------------
a. Tanah dusun daty Wai Meteng seluas kurang lebih 65 Ha dengan
batas-batas sebagai berikut : ----------------------------------------------------
• Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati WaiLawa;---------------
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Dalam;-----------------------
• Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Katapang Miring
(Negeri Tawiri);----------------------------------------------------------------------
• Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Wai Sawana;-----------
a. Tanah dusun dati WaiLawa seluas kurang lebih 45 Ha dengan batas-
batas sebagai berikut :-------------------------------------------------------------
Hal. 7 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Mana Biru;--------------
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Wai Sawane;--------
• Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Wai Meteng ;----------------
• Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Utatetu ;-----------------
a. Tanah dusun dati Utatetu seluas kurang lebih 75 Ha dengan batas-
batas sebagai berikut : ------------------------------------------------------------
• Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Dati Warokaa ;---------------
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Haru-ruen;-----------
• Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Wailawa;----------------
• Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Huwa uwe;--------------
a. Tanah dusun dati Omiko seluas kurang lebih 33 Ha dengan batas-
batas sebagai berikut : ------------------------------------------------------------
• Sebelah Utara berbatasan dengan Lestolapie ;-----------------------------
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Air manis ;-----------
• Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Utatetu ;-----------------
• Sebelah Barat berbatasan dengan Wei Lerihatu Kecamatan Leihuti
Barat;-----------------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa kelima (5) tanah dusun dati tersebut adalah dusun dati lenyap (tidak
memiliki turunan laki-laki) sesuai hukum adat yang berlaku di Pulau Ambon
dan Pulau-pulau Lease bahwa apabila tanah dusun dati dimaksud
dinyatakan dati lenyap, maka tanah dusun dati (hak Ulayat) tersebut
penguasaannya dikembalikan kepada Negeri untuk dijadikan sebagai
kekayaan negeri, hal mana diakui kebenarannya serta berlaku pada
tatanan masyarakat hukum adat dan merupakan hukum adat tidak tertulis
(hukum kebiasaan) bagi masyarakat hukum adat Pulau Ambon dan Pulau-
Pulau Lease. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor:
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
14 Tahun 2008, Tentang Pedoman Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negeri, Bab IV, Pasal 14 ayat (2) “Kekayaan Negeri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) tanah-tanah Negeri berupa Tanah Kas Negeri,
Hak Ulayat Negeri, dan lain sebagainya yang dikuasai oleh Negeri ;-----------
Selanjutnya menyangkut kepentingan Penggugat diatur pada :--------------------
a. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 15 Tahun 2008, Tentang
Kedudukan keuangan Raja dan Saniri Lengkap. “Pasal 1 angka 11
Raja adalah Kepala pemerintah negeri yang merupakan unsur
penyelenggara kesatuan masyarakat hukum adat dan
istiadat” ;----------
b. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor : 3 Tahun 2008, Tentang
Negeri Di Kota Ambon, Pasal 21, huruf h, “Raja menjalankan tugas
mengamankan kekayaan negeri.” Dan Pasal 22 huruf e, “Raja
berwenang mewakili Negeri dalam dan diluar Pengadilan dan dapat
menunjuk Kuasa hukum untuk
itu.” ;----------------------------------------------
c. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang DESA Pasal
14 huruf h “Kepala Desa mewakili Desanya didalam dan diluar
pengadilan dan dapat menunjukan kuasa hukum untuk
mewakilinya” ;----------------------------------------------------------------------
-----
6. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa kepada pemegang hak pakai
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia/TNI-AU berkedudukan di Jakarta adalah benar berada di atas
kelima (5) dusun Daty yaitu :--------------------------------------------------------------
• Tanah dusun daty Waitupa Sawane, tertulis atas nama Hadding Mewar ;----
Hal. 9 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Tanah dusun daty Waimeteng tertulis atas nama Abu Laturua;-----------------
• Tanah dusun daty Utatetu tertulis atas nama Hadding Mewar orang kaya;---
• Tanah dusun daty Wailawa Tahung tertulis atas nama Sa’dan Laturua;-------
• Tanah dusun daty Omiko tertulis atas nama Patti Rachmani Hehuat;----------
7. Bahwa kini tanah-tanah daty tersebut, secara diam-diam dan melawan
hukum, tanpa diketahui oleh Penggugat tiba-tiba Tergugat melakukan
pengukuran tanah daty tersebut sampai dengan menerbitkan objek
sengketa kepada Pemegang Hak Pakai Pemerintah Republik Indonesia, Cq
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI – AU berkedudukan di
Jakarta ;-----------------------------------------------------------------------------------------
8. Bahwa perbuatan Tergugat mengukur tanah daty (Hak Ulayat Negeri Laha)
sampai dengan menerbitkan Objek Sengketa kepada Pemegang Hak Pakai
Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia/TNI – AU yang berkedudukan di Jakarta adalah merupakan
perbuatan melawan hukum, penggelapan hak dan pembohongan kepada
Penggugat buktinya adalah : -------------------------------------------------------------
1. Bahwa adanya informasi akan dilakukan pengukuran tanah-tanah
daty dimaksud oleh Tergugat kepada Pemegang Hak Pakai
Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia / TNI – AU, maka Pejabat sementara Pemerintah
Negeri Laha membuat keberatan kepada Tergugat melalui surat
tanggal 02 Pebruari 2009, Nomor : Kbrtn / 12 / LH / II / 2009 perihal
pencegahan atas pengukuran serta penerbitan sertipikat atas nama
TNI – AU cq Lanud Pattimura Ambon ;----------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa kemudian Tergugat menanggapi surat dimaksud melalui
undangan, sesuai surat undangan Tergugat Nomor: 092/024-81.71/
IV/2009 tanggal 04 Maret 2009, untuk melakukan pertemuan dalam
pertemuan tersebut Pejabat sementara Pemerintah Negeri Laha
menyampaikan argumen beserta bukti-bukti surat sebagai bukti
kepemilikan dan pada saat itu pula Tergugat berjanji dihadapan
Pejabat sementara Pemerintah Negeri beserta staf saniri negeri
Laha bahwa apabila ada permohonan pengukuran proses sertipikat
atas nama TNI – AU cq. Lanud Pattimura Ambon akan saya
tangguhkan sampai dengan permasalahan tersebut telah
diselesaikan, ternyata apa yang disampaikan oleh Tergugat pada
pertemuan saat itu hanyalah merupakan kebohongan belaka dan
tidak mempunyai etika moral selaku seorang pejabat negara, jelas-
jelas Tergugat mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang
baik yaitu Asas menanggapi pengharapan yang wajar yaitu
apabila Badan Administrasi Negara telah menimbulkan
harapan-harapan dengan janji-janji, maka janji-janji itu jangan
diingkari, janji-janji itu telah ditimbulkan oleh Instansi yang
bersangkutan;-----------------------------------------------------------------------
3. Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Tergugat pada
pertemuan tanggal 04 Maret 2009 hanyalah merupakan kebohongan
belaka serta tidak mempunyai etika moral selaku seorang pejabat
Negara. Buktinya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, yang
secara terang benderang perbuatan Tergugat tersebut sangat
bertentangan dengan Peraturan perundang-Undangan antara lain :--
Hal. 11 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
A. PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN
PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS
PERTANAHAN;-----------------------------
Pasal 27 ayat (1) menyebutkan :“Berdasarkan rekomendasi
penanganan sengketa pertanahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (2) selanjutnya dilakukan : -------------------------------------
a. Penelitian/pengolahan data pengaduan;--------------
b. Penelitian lapangan;---------------------------------------
c. Penyelenggaraan gelar kasus;--------------------------
d. Penyusunan risalah pengolahan data;----------------
e. Penyiapan berita acara/surat/putusan, dan /atau;--
f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil
penanganan sengketa”;---------------------------------
Pasal 29 ayat (1) ;“Kegiatan penelitian /pengolahan data pengaduan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf (a)
meliputi :----------------------------------------------------------------------
a. Penelitian kelengkapan dan keabsahan data dari
pengaduan;---------------------------------------------------
b. Penelitian data dari pengaduan;------------------------
c. Pencocokan data yuridis dan data fisik, dan data
pendukung lainnya;----------------------------------------
d. Kajian kronologis sengketa, dan;-----------------------
e. Analisis aspek yuridis, fisik dan administrasi;--------
Bahwa itu artinya setiap sengketa pertanahan, Tergugat wajib
menurut hukum melakukan pengkajian akar permasalahan dan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
riwayat sengketa agar mengetahui faktor penyebab terjadinya dan
potensi penyelesaian sengketa,namun Tergugat dalam hal ini tidak
pernah melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 29 ayat (1) peraturan tersebut diatas. Dengan
demikian penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dinyatakan cacat
hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Pengkajian Dan Penangganan Kasus Pertanahan.
Pasal 62 ayat (2) huruf d “kesalahan prosedur dalam proses
pengukuran, pemetaan”;-----------------------------------------------------
B. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN
TANAH;--------------------------------------------
----------
Pasal 30 ayat (1) butir C berbunyi : “Data fisik dan atau data
yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke
pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan
mencatat mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak
yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk
pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan
untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan
ke pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam jangka
waktu 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 hari
dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak
disampaikan pemberitahuan tersebut”;----------------------------------------
Hal. 13 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Maksudnya adalah apabila para pihak mempersoalkan data fisik dan
data yuridis, maka Tergugat wajib menurut hukum melakukan
mediasi agar mencari solusi penyelesaian dan apabila tidak
menemukan titik penyelesaian maka Tergugat menyarankan kepada
para pihak yang bersengketa untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan, karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk
menguji kebenaran dari suatu data yuridis, namun dalam persoalan
ini Tergugat malah mengambil langkah sepihak yang bertentangan
dengan hukum, sehingga Tergugat menerbitkan objek sengketa
diatas tanah milik Penggugat dengan demikian Tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum serta mengabaikan hak
masyarakat hukum adat Negeri Laha. Dengan penerbitan Objek
Sengketa dinyatakan cacat hukum administrasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun
2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penangganan Kasus
Pertanahan Pasal 62 ayat (2) huruf g “kesalahan lain dalam
penerapan peraturan perundang-undangan”;---------------------------
Artinya setiap sengketa bidang pertanahan yang dialamatkan
kepada Tergugat, maka Tergugat wajib menurut hukum melakukan
mediasi agar mencari solusi penyelesaian dimaksud, namun
Tergugat terkesan mengabaikan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah Pasal 30 ayat (1) butir c sebagaimana disebutkan di atas ;-----
C. PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
KETENTUAN PELAKSANAAN PP No.24 TAHUN 1997 TENTANG
PENDAFTARAN TANAH ;------------------------------------------------------
Pasal 20 ayat (1) “ Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas
bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ayudikasi
dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala
Kantor Pertanahan/Petugas Pengukuran yang ditunjuk
dalam pendaftaran tanah secara sporatik berusaha
menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah
antara pemegang hak dan pemegang hak atas yang
berbatasan, apabila berhasil penetapan batas yang
dihasilkannya dituangkan dalam risalah sengketa
penyelesaian batas ;--------------------------------------------------
Ayat (2) ; “Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas
dan pengukuran bidang tanah, usaha penyelesaian secara
damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka
ditetapkan batas sementara berdasarkan batas-batas yang
menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang
tanah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007
tentang pendaftaran tanah , dan kepada pihak yang
merasa keberatan diberitahukan secara tertulis untuk
mengajukan gugatan ke pengadilan ;-----------------------------
Bahwa dari bunyi pasal tersebut diatas apabila terjadi sengketa
mengenai batas bidang-bidang tanah, namun penyelesaian secara
damai melalui mediasi yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan
surat undangan No. 092/024-81.71/IV/2009 tanggal 04 Maret 2009
Hal. 15 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tidak berhasil maka Tergugat wajib memberitahukan secara tertulis
kepada kedua pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan,
namun kenyataannya Tergugat terkesan hanya membenarkan data
fisik maupun data yuridis dari pihak Lanud Pattimura Ambon,
sehingga Tergugat dengan arogansinya melakukan pengukuran dan
menerbitkan Objek Sengketa, tanpa dilandasi bukti kepemilikan yang
sah serta tanpa pengetahuan Penggugat ;-----------------------------------
Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 62 ayat (2) huruf a
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus
Pertanahan, yaitu “kesalahan prosedur dalam proses penetapan
dan/atau pendaftaran hak tanah” dinyatakan cacat hukum
administrasi;--------------------------------------------------------------------------
4. Bahwa ternyata seingat Penggugat pada tahun 2009, namun hari bulan
dan tanggal Penggugat sudah lupa, ada informasi dari masyarakat
bahwa ada sekelompok orang berseragam serba loreng Militer TNI
AU lengkap bersama-sama dengan anggota TNI AU, berjalan
menyelusuri Negeri Laha dan daerah petuanan, ternyata akhir
belakangnya baru diketahui bahwa yang memakai pakaian loreng
bersama-sama dengan anggota TNI AU, itu adalah PETUGAS
PENGUKURAN DARI KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI MALUKU, perbuatan ini yang dijalankan oleh
Tergugat untuk mengelabui masyarakat Negeri Laha, sungguh
perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang tidak terpuji dan sangat
bertentangan dengan hukum, yaitu :------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
A. KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR: 12 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS
PANITIA PEMERIKSA TANAH. (Pasal
1,2,3,4.) ;--------------------------
Pasal .1.” Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya disebut sebagai
“Panitia A” adalah panitia yang bertugas melaksanaan pemeriksaan
tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh
hak milik, Hak Pengolaan, Hak Guna bangunan, Hak Pakai atas
tanah Negara dan penyelesaian pernohonan pengakuan Hak;--------
Pasal.2.” Susunan Panitia A terdiri atas :----------------------------------
a. Kepala Seksi Hak-hak atas tanah atau Staf Seksi Hak-hak atas
tanah yang senior dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya,
sebagai Ketua merangkap anggota ;--------------------------------------------
b. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atau Staf Seksi
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang senior dari Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, sebagai Wakil Ketua merangkap
anggota ;--------------------------------------------------------------------------------
c. Kepala Seksi atau Staf Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah,
Kepala Seksi atau Staf Seksi Penatagunaan Tanah dari Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Desa/Lurah yang
bersangkutan atau aparat Desa/Kelurahan yang ditunjuk untuk
mewakili sebagai anggota ;------------------------------------------------------
d. Kepala Sub Seksi Pengurusan Hak-hak atas tanah atau Staf Sub
Seksi Pengurusan Hak-hak atas tanah Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya sebagai Sekretaris merangkap anggota;-------
Hal. 17 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pasal. 3. “ Panitia A dimaksud diangkat dan diberhentikan dengan
keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya”;--------
Pasal. 4.” Tugas Panitia A :------------------------------------------------------
a. Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas
permohonan pemberian Hak Miliki, Hak Pengelolaan, Hak Guna
Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara dan permohonan
pengakuan hak atas tanah ;--------------------------------------------------
b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang
dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas
tanahnya, dan hubungan hukum antara yang dImohon dengan
penohon serta kepentingan-kepentingan lainnya ;----------------------
c. Mengumpulkan data, keterangan atau penjelasan dari para
pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;--------------------------
d. Menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan
rencana pembangunan daerah ;---------------------------------------------
e. Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan
tersebut yang dituangkan dalam risalah periksaan tanah;--------------
B. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksa Tanah. Pasal 1
ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1 dan 5) Pasal 6 ayat
(1);-----
“Pasal 1 ayat (1).”Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya disebut
sebagai “Panitia A” adalah panitia yang bertugas
melaksanaan pemeriksaan tanah dalam rangka
penyelesaian permohonan untuk memperoleh hak milik,
Hak Pengolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanah Negara dan penyelesaian permohonan pengakuan
Hak”;----------------------------------------------------------------------
“Pasal 2 ayat (1) “Pemeriksaan, Penelitian dan Pengkajian oleh
Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal
atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian
Hak Milik, Hak Guna bangunan, Hak Pakai atas tanah
Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan pengakuan Hak
atas Tanah” ;--------------------------------------------------------------
“Pasal 3 ayat (1) Susunan Kenggotaan Panitia A terdiri dari Ketua
merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota,
anggota dan Sekretaris bukan anggota ;--------------------------
(5) Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan
yang menjadi anggota Panitia A ikut serta secara langsung
ke lapangan;---------------------------------------------------------------
“Pasal 6 ayat (1). Panitia A mempunyai tugas :----------------------------
a. Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas
permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai
atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan Permohonan pengakuan
Hak atas tanah :---------------------------------------------------------------------
b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah,
riwayat tanah, dan hubungan hukum antara yang dimohon dengan
pemohon serta kepentingan lainnya ;-----------------------------------------
c. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang
dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta
batas-batas bidang tanah yang dimohon ;----------------------------------
Hal. 19 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
d. Mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pihak tanah yang
berbatasan ;---------------------------------------------------------------------------
e. Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan
rencana tata ruang wilayah setempat ;-------------------------------------
f. Membuat hasil laporan dalam bentuk berita acara pemeriksaan
lapangan ;-----------------------------------------------------------------------------
g. Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil
pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya, dan;--------
h. Dan memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan
Hak atas tanah, yang dituangkan dalam risalah Panitia Pemeriksaan
Tanah yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia A;---------
Kenyataannya Tergugat tidak pernah menghubungi atapun
melibatkan Penggugat atau aparatur Desa/Negeri Laha yang
lainnya, untuk masuk dalam Panitia “A”, selain itu Tergugat tidak
pernah menghubungi atau mengambil keterangan dari Penggugat
atau masyarakat Negeri Laha yang berbatasan dengan tanah yang
terdapat dalam Objek Sengketa ;---------------------------------------------
C. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 24 TAHUN 1997
TENTANG PENDAFTARAN
TANAH;----------------------------------------
Pasal 17 ayat (2) yaitu “Dalam penetapan batas bidang tanah pada
pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah
secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan
kesepakatan pada pihak yang berkepentingan”;----------------
Pasal 18 ayat (1) yaitu “Penetapan batas bidang tanah yang sudah
dipunyai dengan sesuatu hak yang belum terdaftar atau
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar
situasinya atau surat ukur gambar situasi yang ada tidak
sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan
oleh panitia Ayudikasi dalam pendaftaran tanah secara
sistematis atau oleh kepala Kantor Pertanahan dalam
pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan
penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang
bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para
pemegang hak atas tanah yang berbatasan”. dan ayat (4)
yaitu “ Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dituangkan dalam satu berita acara yang
ditandatangani oleh mereka yang memberikan
persetujuan”;-------------------------------------------------------------
Artinya penetapan batas bidang tanah harus adanya persetujuan
para pihak yang berbatasan, ternyata Tergugat pada saat
mengadakan kegiatan pengukuran tanah di wilayah hukum Negeri
Laha tidak diketahui Pengugat beserta masyarakat hukum adat
Negeri Laha, maka Tergugat mengabaikan asas umum Pemerintah
yang baik yaitu asas bertindak cermat “Asas menghendaki agar
badan administrasi negara bertindak dengan cermat sehingga tidak
menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat ;----------------------------
Maka penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dinyatakan cacat
hukum administrasi. Sebagaimana diatur dalam PERATURAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN
2011 Tentang PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN
KASUS PERTANAHAN, Pasal 62 Ayat (2) huruf d “kesalahan
Hal. 21 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, “Kesalahan
prosedur dalam proses penetapan dan atau pendaftaran hak tanah.
D. PERATURAN MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM
ADAT;-----------------------------------------------
“Pasal 1 antara lain :-------------------------------------------------------------
1) Hak ulayat dan serupah itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya
disebut hak ulayat) adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai
oleh masyarakat hukum adat tertentu atau wilayah tertentu yang
merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari
sumberdaya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi
kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara
lahiriah dan batinia turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat
hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan ;-----------------------
2) Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari
suatu masyarakat hukum adat tertentu;------------------------------------------------
3) Masyarakat hukum adat adalah kelompok orang yang terkait oleh tatanan
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena
kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan;-------------------------
Pasal 2 ayat (1) yaitu “ Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada
kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
Artinya dalam kenyataan bahwa masih terdapat tanah-tanah dalam
lingkungan masyarakat hukum adat yang penguasaan dan
penggunaannya didasarkan pada hukum adat setempat dan diakui
oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan
sebagai tanah ulayatnya ;--------------------------------------------------------
E. Bertentangan pula dengan UNDANG-UNDANG POKOK
AGRARIA Nomor 5 Tahun
1960;----------------------------------------------------------
Pasal 3, Yaitu “Dengan mengingat ketentuan – ketentuan dalam
Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya. Masih ada harus sedemikian rupasehingga sesuai
dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-
undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi;------------------
Jadi walaupun persoalan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat
Negeri Laha sudah mendapat tanggapan positif dari anggota dan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melalui
surat Nomor: 553/766/DPRD tanggal 12 Desember 2007, namun
dari pihak Lanud Pattimura Ambon tidak menanggapi isi surat
tersebut, maka dengan arogansinya pihak TNI-AU Cq Lanud
Pattimura Ambon terkesan bekerjasama dengan pihak Tergugat dan
Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanpa menggunakan atau
menjalankan prosedur hukum, yang tertuang dalam Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas;-----------------
Hal. 23 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id9. Bahwa selain itu setiap proses hak atas tanah wajib Tergugat menyampaikan
pengumuman atas objek yang dimohon pada Papan Pengumuman Kantor
Desa atau Kantor Kelurahan dimana letak objek tersebut, maupun pada Papan
Pengumuman yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Ambon sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah ;-----------------------------------------------------------------------------
Pasal 26 ayat (1) “ Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat
(2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan
sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat
(1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah
secara sistematik dan atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah
secara proradik untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang
berkepentingan mengajukan keberatan;---------------------------------------------
Jadi maksud dengan adanya Pengumuman atas objek agar jangan sampai
adanya kepentingan orang lain diatas objek tersebut ;-------------------------------
Ternyata Tergugat pada saat memproses Objek Sengketa tidak pernah
mengumumkan atau tidak menerapkan pasal 26 – 27 dan pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga
terkesan pula bahwa Tergugat mengabaikan asas umum pemerintah yang
baik yakni “asas keadilan atau kewajaran, asas ini menghendaki agar
badan administrasi negara memberikan kesempatan seluas-luasnya
kepada warga negaranya untuk mencari kebenaran dan keadilan
maupun asasbertindak cermat “asas menghendaki agar badan
administrasi negara bertindak dengan cermat, sehingga tidak
menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat” ;---------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id10. Bahwa akibat dari tindakan dan perbuatan Tergugat menerbitkan (Objek
Sengketa) kepada Pemegang Hak Pakai Pemerintah Republik Indonesia, Cq
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU, tanpa melakukan
pentahapan – pentahapan hukum sebagaimana dijelaskan di atas sehingga
menimbulkan kerugikan bagi Negeri Laha yang dipimpin oleh Penggugat, yang
mana tanah di dalam objek sengketa tidak dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat adat Negeri Laha, sampai-sampai Pihak TNI AU melarang
masyarakat merenovasi/memperbaiki rumah yang telah didiami oleh warga
masyarakat Negeri Laha, begitu pula dengan usaha pertanian masyarakat.
oleh karena itu Objek Sengketa tersebut patut dibatalkan demi hukum;------
11. Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan Objek Sengekta kepada
Pemegang Hak Pakai Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU, yang sesungguhnya adalah milik
Penggugat, maka sangat jelas perbuatan Tergugat adalah perbuatan
sewenang-wenang dan melanggar hukum atau peraturan perundang-
undangan dan sangat menyalahi asas umum Pemerintah yang baik yaitu:-
• Asas menanggapi pengharapan yang wajar yaitu apabila Badan Administrasi
Negara telah menimbulkan harapan-harapan dengan janji-janji, maka janji-
janji itu jangan diingkari, janji-janji itu telah ditimbulkan oleh Instansi yang
bersangkutan, namun kenyataannya Tergugat mengingkari janji dan
menerbitkan objek sengketa ;-------------------------------------------------------------
• Asas bertindak cermat “ Asas menghendaki agar badan administrasi negara
bertindak dengan cermat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga
masyarakat;------------------------------------------------------------------------------------
• Asas keterbukaan, asas ini menghendaki keterbukaan dalam urusan
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hubungan timbal balik antara
Hal. 25 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pemerintah dan warga negaranya jelas dan transparan, sehingga
penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung cacat hukum
administrasi ;-----------------------------------------------------------------------------------
12. Bahwa dari uraian – uraian gugatan Pengugat di atas telah sesuai dengan
pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Ambon agar dapat menyatakan batal demi hukum
Sertipikat Hak Pakai Nomor 06 / Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat
Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a.
370.683 M2 dan Luas bidang b. 1.721.823 M2. Nama Pemegang Hak
Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia / TNI – AU berkedudukan di Jakarta ;----------------------------------------
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai
berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan
oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 06 / Desa Laha, tanggal
11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08
Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas bidang b, 1.721.823
M2. Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia, Cq
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU berkedudukan di
Jakarta; \
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha
Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor
06 / Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan
Luas bidang b, 1.721.823 M2. Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik
Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI– AU
berkedudukan di Jakarta ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 4 September 2012 yang pada pokoknya
adalah sebagai berikut:------------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI ;-----------------------------------------------------------------------------------
1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh
Penggugat, kecuali ada hal-hal yang diakui secara jelas;--------------------------
2. Bahwa gugatan Penggugat atas objek sengketa adalah berstatus Tanah
Hak Adat yang dikenal dengan nama Tanah Dusun Dati Waitupa Sawane
terdaftar atas nama Hadding Mewar, Tanah Dusun Dati Waimeteng
terdaftar atas nama Abu Laturua, Tanah Dusun Dati Utatetu terdaftar atas
nama Hadding Mewar orang Kaya, Tanah Dusun Dati Wailawa tahun
terdaftar atas nama Sa’ dan Laturua dan Tanah Dusun Dati Omiko terdaftar
atas nama Patty Rahmani Hehuat;------------------------------------------------------
3. Bahwa ternyata objek gugatan bukanlah Tanah Hak Adat atau Tanah Dati
akan tetapi objek gugatan tersebut adalah berstatus Tanah Negara bekas
Eigendom Verponding Nomor 1337 tertulis atas nama Said Hoed bin
Assagaf seluas 330.300 M² tertulis atas nama de te Amboina
Gev.N.V.Cultur My Poeloe Toedjoe, Tanah Eigendom Verponding Nomor
1805 seluas 107.200 M², sebagian tertulis atas nama de te Amboina
Gev.N.V.Cultur My Poeloe Toedjoe, Tanah Erpacht Nomor 5 terdaftar atas
Hal. 27 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
nama Ki Syarifudin Mewar dan Hoisia Mewar seluas 76.642 M² dan Tanah
Hak Pengelolaan Nomor 1 sebagian seluas 5.900 M²;-----------------------------
4. Bahwa tanah Eigendom Verponding Nomor 1337, Tanah Eigendom
Verponding Nomor 1804 dan Tanah Eigendom Verponding Nomor 1805
tersebut kena ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang
penghapusan Tanah-Tanah Partikelir maka tanah tersebut telah menjadi
tanah yang dikuasai oleh Negara sejak tanggal 24 Januari 1958 maupun
kena ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 32 tahun 1979, maka status tanah Eigendom Verponding tersebut
diatas telah menjadi tanah yang dikuasai Negara sejak tanggal 24
September 1980;-----------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa status tanah ex Erpacht Nomor 5 berdasarkan pasal 3 Ketentuan
Konversi Undang-Undang Pokok Agraria telah dikonversikan menjadi Hak
Guna Usaha (HGU) sesuai pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor
5 tahun 1960 dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan telah berakhir
jangka waktunya pada tanggal 24 Januari 1960, maka Tanah Erpacht
Nomor 5 tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara sejak
tanggal 24 Januari 1960;-------------------------------------------------------------------
6. Bahwa dasar Yuridis kepemilikan TNI AU atas Lapangan Terbang
Pattimura Ambon berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan
Perang Nomor 023/P/SKAP/50 tanggal 25 Mei 1950 yang menyebutkan
bahwa lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang merupakan
bagian dari lapangan terbang dan alat-alat yang berada dilapangan dan
sungguh-sungguh diperlukan untuk pemelihara lapangan tersebut menjadi
milik TNI AU Republik Indonesia;--------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id7. Bahwa dasar bukti yuridis lain yang diperkuat atas kepemilikan tanah Lanud
Pattimura Ambon antara lain :-------------------------------------------------------------
7.1Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 Tanggal 05 Mei
1960 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil alih oleh
Pemerintah Kependudukan Jepang ;-----------------------------------------------
7.2Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Agr 40/25/13 tanggal 13 Mei
1953 tentang penyelesaian tanah-tanah yang dahulu diambil oleh
Pemerintah Kependudukan Jepang, Surat Edaran ini juga menjelaskan
bahwa sesudah akhir tahun 1953 Permintaan Uang Tambahan Kerugian
atau permintaan kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh bekas
pemiliknya tidak akan diperhatikan lagi;--------------------------------------------
7.3Surat Kepala Dinas Hukum/Oditur Jenderal TNI AU Nomor
B/218-16/3/-/DISKUM tanggal 30 Juni 1975 yang menyatakan bahwa
dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor 023/P/
KSAP/50, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Agr 40/25/13, maka status
penguasaan/pemanfaatan lapangan-lapangan terbang tersebut
termasuk lapangan-lapangan terbang darurat oleh TNI AU sudah
mempunyai dasar;-----------------------------------------------------------------------
7.4Surat Menteri Dalam Negeri kepada Para Gubernur Seluruh Indonesia,
UP para Kepala Direktorat Agraria Provinsi se Indonesia Nomor 593/III/
Agr tanggal 7 Januari 1983 tentang penyelesaian tanah-tanah rakyat
yang diambil oleh Pemerintah Kependudukan Jepang yang menjelaskan
bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor H.20/5/7 dan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Agr 40/25/13 mengenai
uang ganti rugi/tambahan ganti rugi oleh bekas pemilik tanah yang
Hal. 29 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
dahulu diambil oleh Pemerintah Kependudukan Jepang sampai akhir
tahun 1953 tidak dilayani atau mempersilakan Pemohon yang
bersangkutan untuk mengajukan masalahnya melalui Pengadilan;---------
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 3783 K/Pdt/1987 tanggal
14 Juni 1987, “Mahkamah Agung sebelum mengambil keputusan akhir
dapat menetapkan dalam putusan selain untuk mengadakan pemeriksaan
tambahan yang dilakukan Mahkamah Agung sendiri agar mengetahui
dengan jelas objek sengketa yaitu status tanah dan bekas tanah serta hal-
hal lain yang bersangkutan dengan tanah sengketa yang dipandang perlu
tanah-tanah Negara yang diatasnya melekat hak-hak tanah Eropa misalnya
tanah Opstal, tanah Erpacht, tanah Eigendom dan lain-lain tidak mungkin
lagi melekat hak-hak lainnya misalnya Hak Tanah Adat” ;-------------------------
9. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha
tanggal 11 Oktober 2010 dengan luas bidang tanah a 370.683 M² dan luas
bidang tanah b 1.721.823 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00002/Laha/2010
tanggal 8 Oktober 2010, nama pemegang hak Pemerintah Republik
Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI AU
berkedudukan di Jakarta adalah sah berdasarkan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI Nomor 9 tahun 1999 pasal 9,10 dan 11;-------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
1. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terdapat
hal-hal yang diakui secara jelas;----------------------------------------------------------
2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha tanggal
11 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Republik Indonesia Nomor 27/HP/BPN.RI/2010 tanggal 27 September 2010
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
oleh Tergugat sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang
adalah sah dan beralasan menurut hukum;-------------------------------------------
3. Menyatakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa
Laha tanggal 11 Oktober 2010, luas bidang tanah a370.683 M² dan luas
bidang tanah b 1.721.823 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00002/Laha/2010
tanggal 8 Oktober 2010 nama pemegang hak Pemerintah Republik
Indonesia Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI AU
berkedudukan di Jakarta adalah sah menurut hukum;------------------------------
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
Perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga
pemegang sertipikat a quo yaitu Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan
Komandan Lanud Pattimura Ambon untuk diminta keterangannya di persidangan ;-
Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut maka pada persidangan hari
Kamis tanggal 19 Juli 2012 telah hadir Mayor Kol. M.Ali Kaplale NRP. 525816,
KadislogLanud Pattimura dan Kapten Sus. Enik Kustiani NRP. 532029, Kakum
Lanud Pattimura berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/226/VII/2012 tanggal
17 Juli 2012. Dan setelah diminta keterangannya dan disampaikan hak-haknya,
selanjutnya Pihak Ketiga tersebut mengajukan surat permohonan nomor : B/3/
VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012 untuk menjadi pihak dalam perkara nomor :
18/G/2012/PTUN.ABN;------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Kuasa Penggugat dan
Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan dan kemudian Majelis Hakim
menetapkanPemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia/TNI–AU sebagai Tergugat II Intervensi melalui Putusan Sela
Nomor : 18/G/2012/PTUN.ABN/INTV tanggal 14 Agustus 2012 ;------------------------
Hal. 31 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 4 September
2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:------------------------------------------
DALAM EKSEPSI
1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat
(Legal Standing/Actieve Legitimate)
Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kualitas untuk bertindak
sebagaiPenggugat dalam perkara ini dengan alasan :--------------------------------------
a. Bahwa Register Dati Negeri Laha Tahun 1814 sesuai dalil Penggugat
pada halaman 3, terbukti bahwa kedudukan Penggugat dalam klaim
perolehan tanah yang termuat dalam objek perkara tidak tegas dan
jelas, apakah sebagai individu atau sebagai Ketua Persekutuan Hak
Adat Negeri Laha/Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat
di Ambon menggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/
individu atas tanah yang termasuk dalam objek perkara ;---------------------
b. Bahwa tanah yang termuat dalam objek perkara saat ini masih dalam
proses hukum pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI melalui
perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Abn tanggal 29 Maret 2011 jo Nomor
17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012 antara TNI Angkatan Udara
c.q. Komandan Lanud Pattimura dengan Markus Hehalatu sebagai Raja
Negeri Hatu terkait sengketa kepemilikan tanah. Dalam perkara
tersebut, Ketua Persekutuan Hak Adat Negeri Laha/Raja Laha tidak ikut
sebagai pihak dan juga tidak melakukan intervensi, pada hal Penggugat
mengetahui adanya perkara dimaksud;--------------------------------------------
Dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai
kapasitas/kualitas sebagai penggugat, seharusnya yang dapat melakukan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
gugatan ke PTUN Ambon terhadap Tergugat I adalah Markus Hehalatu
sebagai Raja Negeri Hatu terkait terbitnya objek perkara, dimana Raja Hatu
merupakan pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Abn tanggal 29
Maret 2011 jo Nomor 17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012;-----------------
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (obscuur libel)
dengan alasan:-----------------------------------------------------------------------------------------
a. Batas-batas maupun luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat
dalam gugatannya tidak ada persesuaian sama sekali dengan
batas-batas maupun luas tanah dalam obyek perkara ini, yaitu
Sertifikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober
2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober
2010, Luas bidang a. 370.683 M² dan Luas bidang b. 1.721.823
M². Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia C.q.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU
berkedudukan di Jakarta. Hal ini terbukti Penggugat mendalilkan
dalam gugatannya bahwa tanah yang tercantum dalam obyek
sengketa berada di atas kelima dusun dati dengan luas tanah
keseluruhan adalah ± 250 Ha dengan rincian sebagai berikut :-------
• Dusun dati Waitupa : ± 32
Ha ;---------------------------------------------------
• Dusun dati Wai Meteng : ± 65
Ha ;---------------------------------------------------
• Dusun dati Wailawa : ± 45
Ha ;---------------------------------------------------
Hal. 33 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Dusun dati Utatetu : ± 75
Ha ;---------------------------------------------------
• Dusun dati Omiko : ± 33
Ha ;---------------------------------------------------
Sedangkan luas tanah yang tertera dalam objek sengketa hanyalah ± 209
Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :------------------------------------------------
1) Sebelah utara : Gunung Ohara dan Kampung Wailawa.
2) Sebelah selatan : Desa Laha, Tanah Bandara Pattimura,
Tanah Bpk Burhanudin Yahya ;---------
3) Sebelah timur : Desa Tawiri, Kampung Pisang ;---------
4) Sebelah barat : Sungai Air Sakula ;--------------------------
b. Dasar gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Sertipikat
Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat
Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas
nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU yang merupakan
Keputusan TUN yang kongkrit, individual dan final sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun
2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dalam posita
pada angka 7, angka 8 dan angka 9.3 halaman 5 s.d. halaman 6,
Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan
obyek sengketa kepada Pemegang Hak Pakai Pemerintah
Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Indonesia/TNI-AU berkedudukan di Jakarta, merupakan perbuatan
melawan hukum ;----------------------------------------------------------------
Dari hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat kabur
(obscuur libel), karena dasar mengajukan gugatan dalam perkara aquo diatur
dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, sedangkan perbuatan melawan hukum yang didalilkan
oleh Penggugat dalam posita diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata,
sehingga tidak ada kesesuaian antara dasar gugatan dengan dalil Penggugat
dalam posita;------------------------------------------------------------------------------------
3. Gugatan Daluwarsa.
Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa/lewat waktu, hal tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor
51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya
Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.
Namun yang terjadi gugatan Penggugat baru diajukan dan
didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal
24 Juli2012 dan telah diperbaiki tanggal 06 Agustus 2012 dengan
perkara Nomor 18/G/2012/PTUN.ABN. Padahal tanggal 9 Desember
2011 Penggugat sudah mengetahui tentang terbitnya Sertifikat Hak
Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur
Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas nama
Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan
Hal. 35 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Republik Indonesia/ TNI-AU. Namun yang terjadi gugatan
Penggugat baru diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Ambon pada tanggal 24 Juli 2012 dan telah
diperbaiki tanggal 06 Agustus 2012 dengan perkara Nomor 18/
G/2012/PTUN.ABN. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah
sangat kadaluwarsa/lewat waktu;-----------------------------------------------
b. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 2 angka 2 yang
pada pokoknya menyatakan Penggugat baru mengetahui adanya
Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010,
Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas
nama Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia/TNI-AU pada hari Kamis tanggal 5 April 2012
yaitu ketika Rusdi Ambon bertemu dengan Penggugat, hal ini tidak
benar dan terkesan sangat mengada-ada, dengan alasan sebagai
berikut :---------------------------------------------------------------------------------
1) Bahwa pada tanggal 09 Desember 2011 bertempat di
Lanud Pattimura setelah pagi harinya ada penghadangan
sekelompok orang warga Desa Laha terhadap Komandan
Lanud Pattimura beserta Staf dan anggota yang sedang
melaksanakan patroli pengamanan aset secara rutin,
Komandan Lanud Pattimura telah mengundang secara
lisan via telepon kepada Raja Laha beserta para
Sanirinya, dalam rangka penyelesaian tanah Lanud
Pattimura, dimana dalam pertemuan tersebut Komandan
Lanud Pattimura telah menyampaikan kepada Raja Laha
dan seluruh undangan yang hadir saat itu, bahwa tanah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
yang dikuasai oleh Lanud Pattimura telah mempunyai
dasar hukum yang kuat, yaitu dengan telah terbitnya
Sertifikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11
Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010,
tanggal 08 Oktober 2010 atas nama Pemerintah Republik
Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia/TNI-AU;-----------------------------------------------------
2) Bahwa dengan demikian jelas, Penggugat telah
mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa
Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :
00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas nama
Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU tanggal 09
Desember 2011, sedangkan gugatan didaftarkan oleh
Penggugat ke PTUN Ambon pada tanggal 24 Juli
2012 dan telah diperbaiki tanggal 06 Agustus 2012,
sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan
sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang telah
melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari. Bahwa
berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas dan telah
terbukti bahwa gugatan Penggugat telah kadaluarsa/lewat
waktu;---------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak seluruh dalil-dalil yang
diajukan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas-tegas diakuinya dan
nyata sebagai suatu fakta hukum ;---------------------------------------------------
Hal. 37 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI
dalam Eksepsiberlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan
yang tak terpisahkan dari pokok perkara, sehingga seluruh dalil dalam
bagian Eksepsi mohon dianggap telah didalilkan pula dalam bagian
pokok perkara ini;-------------------------------------------------------------------------
3. Bahwa dasar gugatan PENGGUGAT adalah Sertifikat Hak Pakai Nomor
06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/
Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M² dan
Luas bidang b. 1.721.823 M². Nama Pemegang Hak Pemerintah
Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/
TNI-AU berkedudukan di Jakarta ;----------------------------------------------------
4. Bahwa dalil-dalil penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I
dalam menerbitkan obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang
sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (halaman 6
s.d. halaman 15 dalam gugatan) sebagaimana Penggugat dalilkan
dengan mengutip beberapa pasal dari berbagai peraturan di bidang
pertanahan, khususnya Pasal 30 ayat (1) butir c Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 20 ayat (1)
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 jo
Pasal 27 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus
Pertanahan adalah alasan yang keliru, dimana Penggugat telah keliru
dalam menafsirkan maksud dan tujuan dari pasal yang dikutip tersebut.
Pada hal sebenarnya yang dimaksud pasal tersebut adalah tanah yang
tidak dapat dimohonkan untuk diterbitkan sertipikat, apabila data
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
fisik dan data yuridisnya masih dalam sengketa, sementara objek
perkara diperoleh Tergugat II Intervensi dimana data fisik dan data
yuridis tanah adalah dalam status clean and clear dengan penguasaan
tanah secara fisik ;------------------------------------------------------------------------
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7, angka 8 dan angka 9.3 halaman 5
s.d. 6 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menerbitkan obyek
sengketa kepada Pemegang Hak Pakai Pemerintah Republik Indonesia
C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU berkedudukan
di Jakarta, merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang
keliru dan tidak berdasar, karena :----------------------------------------------------
a. Perbuatan Tergugat I menerbitkan objek sengketa BUKANLAH
perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh
Penggugat, dalam gugatannya, mengingat Tergugat I menerbitkan objek
sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11
Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08
Oktober 2010 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU sudah sesuai
dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan “Sertipikat
diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan
sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam
buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)”.
Sehingga terbitnya objek perkara sudah melalui tahapan sebagaimana
diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan oleh karenanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha,
tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal
Hal. 39 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
08 Oktober 2010 atas nama Pemerintah Republik Indonesia C.q.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU adalah sah secara
hukum ;-------------------------------------------------------------------------------------
b. Adapun dasar penguasaan tanah oleh Tergugat II Intervensi sebagai
dasar permohonan penerbitan objek sengketa kepada Tergugat I adalah
sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------
1) Tanah Lanud Pattimura seluas + 209 Ha adalah tanah
negara dalam penguasaan Kementerian Pertahanan RI Cq.
TNI Angkatan Udara Pattimura yang sudah tercatat dalam
Inventaris Kekayaan Negara dengan Nomor Registrasi
150620001 ;---------------------------------------------------------------
2) Tanah Lanud Pattimura adalah bekas Pangkalan Udara
peninggalan Pangkalan Udara Belanda (Royal Nederland
Lunchmacht) yang dibangun + pada tahun 1938, kemudian
pada tahun 1942 Pangkalan Udara beralih kepada Angkatan
Laut Jepang yang dipergunakan sebagai pangkalan
pesawat-pesawat tempur Jepang, selanjutnya pada tahun
1945 Indonesia Merdeka dan pangkalan Udara beserta
seluruh sarana dan prasaranya menjadi milik Pemerintah RI
(Angkatan Udara Indonesia) yang selanjutnya dipergunakan
dalam mendukung berbagai macam operasi tempur seperti
penumpasan RMS, penumpasan Permesta dan digunakan
sebagai pangkalan aju dalam operasi Trikora;-------------------
3) Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP)
Nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 menyatakan
bahwa Lapangan-lapangan terbang serta bangunan yang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
merupakan bagian dari lapangan terbang dan alat-alat yang
berada di lapangan dan sungguh-sungguh diperlukan untuk
memelihara lapangan tersebut menjadi milik Angkatan
Udara Republik Indonesia ;--------------------------------------------
4) Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tangggal 9 Mei
1950 tentang penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil
oleh pemerintah pendudukan Jepang, dalam Surat Edaran
ini juga diberikan contoh mengenai tanah yang digunakan
untuk mendirikan bangunan negeri atau untuk kepentingan
Negara (kantor, sekolah) merupakan milik Negara ;------------
5) Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 Tanggal 13 Mei
1953 perihal penjelasan tanah-tanah yang dahulu diambil
oleh pemerintah pendudukan Jepang sesudah akhir tahun
1953, permintaan uang tambahan kerugian atau permintaan
kembali tanah-tanah peninggalan Jepang oleh bekas
pemiliknya tidak akan diperhatikan lagi ;---------------------------
6) Dengan demikian maka penguasaan tanah seluas + 209 Ha
oleh Pangkalan TNI AU Pattimura telah memiliki alasan
hukum yang kuat, dan dalil Penggugat yang menyatakan
Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum
adalah dalil yang mengada-ada tanpa didasarkan dasar
hukum ;---------------------------------------------------------------------
Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan permohonan penerbitan
objek sengketa secara tertulis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon
dengan menyertakan alas hak dan syarat syarat lainnya, Sehingga beralasan
apabila Tergugat II Intervensi diberikan hak pakai sesuai pasal 50 Peraturan
Hal. 41 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak
Pengelolaan ;-------------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa pemberian hak pakai kepada Tergugat II Intervensi Pemerintah
Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/ Angkatan
Udara adalah merupakan dalam rangka kepentingan nasional/umum, hal ini
berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 ;------------------------------
b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan :-----------
1. Kepentingan umum adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup
orang banyak, berfungsi melayani dan memenuhi kebutuhan seluruh
lapisan masyarakat;--------------------------------------------------------------------------
2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan untuk memperoleh tanah baik dengan
cara memberikan ganti kerugian maupun tanpa memberikan ganti kerugian
(penyerahan secara sukarela);------------------------------------------------------------
3. Instansi Pemerintah adalah Lembaga Tinggi Negara, Kementerian Negara,
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah
Daerah;------------------------------------------------------------------------------------------
4. Pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan pembangunan
yang dilakukan dan dimiliki Pemerintah dan tidak digunakan untuk mencari
keuntungan, antara lain dalam bidang :------------------------------------------------
a. jalan umum, saluran pembuangan air;--------------------------------------------------
b. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran
irigasi;--------------------------------------------------------------------------------------------
c. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;---------------------
d. pelabuhan atau 42arker udara atau terminal;---------------------------------------- ;
e. peribadatan;------------------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idf. pendidikan atau sekolahan;----------------------------------------------------------------
g. pasar umum atau pasar Inpres;-----------------------------------------------------------
h. fasilitas pemakaman umum;---------------------------------------------------------------
i. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan
bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;-------------------------------------------
j. pos dan telekomunikasi;--------------------------------------------------------------------
k. sarana olahraga;------------------------------------------------------------------------------
l. stasiun penyiaran radio, 43arker43e beserta sarana pendukungnya;----------
m. kantor Pemerintah;---------------------------------------------------------------------------
n. fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;-----------------------------------
Bahwa sudah jelas pemegang hak didalam objek sengketa perkara ini
adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia/ Angkatan Udara, yang digunakan untuk fasilitas Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI) yang saat ini telah berganti nama menjadi Tentara
Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untuk pembangunan demi kepentingan
umum dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan hal ini sesuai dengan surat
keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 pada huruf (b) angka 4 huruf n ;------
Bahwa pembangunan fasilitas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
(TNI-AU) adalah dalam rangka penyelenggaraan pertahanan yang tunduk pada
UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun
2004 tentang TNI. Kemudian dalam rangka penggunaan dan pengamanan barang
milik Negara dalam hal ini tanah tersebut tunduk pada UU Nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah. Sehingga penerbitan Sertipikat Hak
Pakai Nomor 06/Laha/2010, tanggal 11 Oktober 2010 atas nama Pemerintah
Republik Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/ Angkatan
Hal. 43 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idUdara yang luasnya terdiri dari 2 sisi yaitu sisi A seluas : 1.721.823 m2 dan sisi B
seluas : 370.683 m2, adalah dalam rangka untuk menjamin kepentingan nasional
dibidang pertahanan keamanan khususnya TNI AU sebagai fasilitas Kantor,
Appron (tempat parker pesawat), runway (tempat landing dan take off pesawat)
beserta fasilitas pendukung lainnya. Berdasarkan rujukan Undang undang Nomor
5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria :---------------------------
Pasal 5
“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum
adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara,
yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan
dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama” ;------------------------------------------
Pasal 6
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial” ;------------------------------------------
Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka terbukti gugatan Penggugat tidak
berdasar hukum dan mohon majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon
yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai
berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI
1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-------
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima;--------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke verklaard);-------------------------------------------------------
2. Menyatakan sah secara hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/
Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/
Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M²
dan Luas bidang b. 1.721.823 M². Nama Pemegang Hak
Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia/TNI-AU berkedudukan di Jakarta;-----------------
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut Penggugat telah mengajukan Replik masing-masing tertanggal
11 September 2012 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak
dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari
Putusan ini ;---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan
Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal
18 September 2012 dan untuk mempersingkat uraian Putusan maka tidak
dimasukkan dalam Putusan ini, akan tetapi dianggap merupakan bagian dari
Putusan ini;----------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan Bukti-Bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai
cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda P-1
sampai dengan P-30, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan
perincian sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------
Bukti P–1 : Foto copy sesuai dengan asli ; Regiser Dati Negeri Laha tahun 1814 ;------------------------------------------------------------------------------
Bukti P–2 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Permohonan pakai tanah negeri Nomor.13 8/11/05 .04a/III/53 Tgl.23 Maret 1953 ;-------------
Hal. 45 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bukti P – 3 : Foto copy sesuai dengan foto copy: Surat keputusan kepala staf angkatan perang Nomor : 023/P/Ksap/50 Tgl.25 Mei 1950 ;--------
Bukti P – 4 : Foto copy sesuai dengan asli : Surat teguran dari dewan Nomor : 553/766/DPRD tgl.12 Desember 2007 tentang : Pemberhentian pembangunan sekitar lapangan tembak TNI AU ;----------------------
Bukti P – 5 : Foto copy sesuai dengan asli :Surat pejabat pemerintah negeri laha Nomor : Kbrtn/12/LH/II/2009 tgl : 2 Februari 2009 Tentang : Pencegahan atas pengukuran serta penerbitan Sertipikat atas nama : TNI-AU CQ Lanud Pattimura Ambon ;---------------------------
Bukti P – 6 : Foto copy sesuai dengan asli : Surat Undangan Kantor Pertanahan Kota Ambon Nomor : 092/024-81.71/IV/2009 tgl 04 Maret 2009 tentang Mediasi ;----------------------------------------------
Bukti P – 7 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Keputusan bersama menteri pertahanan keamanan / panglima angkatan bersenjata, menteri perhubungan dan menteri keuangan Nomor : KEP/30/IX/1975,Nomor : KM 393/S/ Phb-75, Nomor : KEP-927c/MK/IV/8/1975,
tentang Dasar-dasar penggunaan bersama pangkalan/pelabuhan
udara tgl 21 Agustus 1975 ;------------------------------------------------
Bukti P – 8 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor : 38 tahun 1995 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahan perseroan (Persero) PT.Angkasa Pura I tgl : 6 November 1995 ;-------------------------------------------------------------
Bukti P – 9 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan daerah kota ambon Nomor : 14 thn 2008 tentang Pedoman Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri;------------------------------------------
Bukti P – 10 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan Daerah kota ambon Nomor : 3 thn 2008 tentang Negeri di kota Ambon;----------
Bukti P – 11 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 5 tahun 1999 tentang : Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat ;-----------------------------------------------------
Bukti P – 12 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Thn 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-------------------
Bukti P – 13 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan Menteri Negara agraria/kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 thn 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;------------------------------------
Bukti P – 14 : Foto copy sesuai dengan foto copy : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;---
Bukti P – 15 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional RI Nomor : 12 tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah ;---------------------------------
Bukti P – 16 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 7 tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah ;----------------------------------------------------------
Bukti P – 17 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Undang-Undang Nomor 5
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----Bukti P – 18 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Kepala Kantor
Pertanahan Kota Ambon Nomor : 841/S.KET-81.71/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 ; ---------------------------------------------------
Bukti P – 19 : Foto copy sesuai dengan foto copy ;Surat Nomor 530.2-3086-D.I.2 tanggal 28 Desember 2004 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan RI cq. TNI-AU atas tanah seluas 2.420.330 m2 terletak di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Propinsi Maluku ; -----------------------
Bukti P – 20 : Foto copy sesuai dengan foto copy ;Surat Nomor 530.2-1300-DI.2 tanggal 25 Mei 2004 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Departemen Pertahanan RI cq. TNI-AU atas tanah seluas 2.420.330 m2 terletak di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, Propinsi Maluku ; -------------------------------
Bukti P – 21 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Kepala Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Maluku Nomor : 570-212 tanggal 19 April 2007 perihal penyelesaian Sertipikat tanah pangkalan TNI-AU Pattimura ;----------------------------------------------------------------------
Bukti P – 22 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Berita Acara Penitipan Uang Ganti Rugi Tanah tanggal 18 Maret 1996 ;-------------------------------
Bukti P – 23 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Dati I Propinsi Maluku Nomor : 10/PPT/PROMAL/1993 tanggal 27 Maret 1993 Tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Tanah, Tanaman, dan Bangunan Pada Lokasi Perluasan Bandar Udara Pattimura Ambon ;--------------------------------------------------------------------------
Bukti P – 24 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keluasan Membangun Nomor : 145/LH/63/VI/1996 tanggal 25 Juni 1996 ;--------------------
Bukti P – 25 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Izin Membangun Nomor : 019/SKIM/NEG-LH/IV/2010 tanggal 12 April 2010 ;-----------------------------------------------------------------------------
Bukti P – 26 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keterangan Izin Membangun Nomor : 003/SKIM/NEG-LH/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 ;----------------------------------------------------------------
Bukti P – 27 : Foto copy sesuai dengan asli ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 169/Desa Laha tanggal 15 Oktober 1983 Gambar Situasi Nomor : 185/Laha/1983 tanggal 23-9-1983 luas 477 m2 atas nama Muhamad Taher Laturua ;---------------------------------------------------
Bukti P – 28 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 269/Desa Laha tanggal 27 Maret 1984 Gambar Situasi Nomor : 40/LH/1984 tanggal 26 Maret 1983 luas 9.910 m2 atas nama Haji Mansur ;-------------------------------------------------------------------------
Bukti P – 29 : Foto copy sesuai dengan asli ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 298/Desa Laha tanggal 9 Maret 1994 Gambar Situasi Nomor : 899/1992 tanggal 16-11-1992 luas 400 m2 atas nama Pieter Soumokil;--------------------------------------------------------------------------
Bukti P –30 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Pernyataan Dukungan Raja-Raja Negeri Adat Se-Pulau Ambon Kepada Negeri Laha tanggal 01 November 2012 ;----------------------------------------------------------
Hal. 47 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti-Bukti Surat, Penggugat juga
telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi bernama Hi. LUKMAN YONGKEN,
ST. ARISWAN RUSLY, HASAN ULATH dan JULIANUS NGARBINGAN, serta
1 (satu) orang ahli bernama PROF. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H.,M.Hum; ----------
Saksi pertama Hi. LUKMAN YONGKEN, di bawah sumpah menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------
• Bahwa Saksi tahu batas wilayah Desa Laha yaitu Batas Timur dengan
Hative Besar, Batas Barat dengan Teluk Ambon, Batas Utara dengan Desa
Hatu dan Batas Selatan dengan Negeri Zeith ;
--------------------------------------------------------
• Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas Sertipikat Hak Pakai yang telah
dijadikan objek sengketa dalam perkara ini ;
----------------------------------------------------------
• Bahwa saksi tidak pernah melihat dilapangan/lokasi tanda patok batas
tanah Sertipikat Hak Pakai ;
---------------------------------------------------------------------------
• Bahwa Saksi sering ke Kantor Negeri Laha ;
---------------------------------------------
• Bahwa benar di Kantor Negeri Laha ada papan pengumuman ;
--------------------
• Bahwa benar tidak ada pengumuman bahwa akan diterbitkan Sertipikat
Hak Pakai ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa Saksi tahu Lanud Pattimura meminta Hak Pakai atas tanah tersebut
dari Raja Negeri Laha pada waktu itu atas nama Muhamad Mewar ;
--------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 48
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimohonkan Hak Pakai
oleh Lanud Pattimura ;
--------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar tanah yang diklaim oleh Lanud Pattimura Ambon masuk
dalam tanah Dati Negeri Laha ;
-----------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar tidak pernah Komandan Lanud Pattimura Ambon
mengundang untuk melaksanakan pengukuran ;
----------------------------------------------------------
• Bahwa benar Bandar Udara Internasional Pattimura sudah ada sejak dulu
sejak jaman Belanda ;
--------------------------------------------------------------------------
• Bahwa Saksi terakhir bertugas di Dinas penerbangan ;
-------------------------------
Saksi kedua ST. ARISWAN RUSLY, dibawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------
• Bahwa setelah rapat tidak disampaikan mengenai Notulen atau agenda
pertemuan tersebut ;
---------------------------------------------------------------------------
• Bahwa saksi tahu jumlah orang yang hadir pada saat rapat adalah kurang
lebih 10 orang ;
-------------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar pihak dari Desa Laha yang hadir pada saat itu adalah Saksi,
Sekretaris dan beberapa orang Saniri ;
----------------------------------------------------
Hal. 49 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa kapasitas Saksi hadir pada waktu rapat tersebut adalah sebagai
Saniri dan kebetulan pada saat itu Saksi sedang berada dilokasi ;
--------------------------
• Bahwa benar rapat dilaksanakan kira-kira jam 11.00 Wit ;
----------------------------
• Bahwa benar rapat tersebut membicarakan tentang masalah yang terjadi
pagi hari antara masyarakat Laha dan TNI-AU dan sepakat untuk masing-
masing mengamankan lokasinya ;
---------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar dalam rapat tersebut tidak menjelaskan bahwa TNI-AU telah
memiliki Sertipikat Hak Pakai ;
----------------------------------------------------------------
• Bahwa benar sengketa sudah terjadi berulang kali sejak saksi masih anak-
anak ;
------------------------------------------------------------------------------------------------
Saksi ketiga HASAN ULATH, dibawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar Saksi sebagai Penjabat Sementara Kepala Pemerintah
Negeri Laha sejak akhir 2008 sampai dengan tahun 2011 ;
------------------------------------
• Bahwa benar selama Saksi menjabat pihak dari Kantor Pertanahan Kota
Ambon tidak pernah menghubungi Saksi dalam rangka pengukuran tanah
yang akan dilakukan oleh pihak TNI-AU Cq. Lanud Pattimura Ambon ;
-----------
• Bahwa benar Saksi juga tidak pernah dilibatkan selaku pemilik batas ;
-----------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa benar Saksi selama menjabat sebagai Pjs. Raja Negeri Laha tidak
pernah diumumkan pada papan pengumuman Kantor Negeri Laha perihal
akan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai yang menjadi objek sengketa ;
---------
• Bahwa selama menjabat Saksi tidak pernah meninggalkan Desa Laha ;
---------
• Bahwa benar Saksi sering melihat aktifitas yang dilakukan oleh TNI
Angkatan Udara Lanud Pattimura Ambon, namun Saksi tidak pernah
melihat aktifitas yang berhubungan dengan pengukuran ;
--------------------------------------------------
Saksi keempat JULIANUS NGARBINGAN, dibawah sumpah menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------
• Bahwa Saksi tahu orang tua saksi memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 298
tahun 1994 ;
---------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar orang tua Saksi sudah meninggal ;
---------------------------------------
• Bahwa benar Sertipikat bidang tanah letaknya di Dusun Kampung pisang
Negeri Laha ;
--------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa Saksi tahu Sertipikat yang dimiliki oleh Orang tua Saksi itu juga
dikuasai atau diklaim oleh TNI-AU ;
---------------------------------------------------------
• Bahwa benar saat ini Saksi masih tinggal di atas tanah Sertipikat Hak Milik
tersebut ;
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hal. 51 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa benar Saksi tinggal di lokasi SHM tersebut beserta Istri, Anak dan
Ipar Saksi ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa Saksi tidak pernah melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan yang
sifatnya semacam pengukuran tanah yang dilakukan oleh BPN Kota Ambon
atau TNI-AU ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar SHM tersebut sudah diwariskan oleh orang tua Saksi kepada
anak-anaknya ;
------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar SHM tersebut belum diurus balik namanya ;
---------------------------
Keterangan Ahli PROF. DR. S.E.M. NIRAHUA, S.H.,M.Hum, dibawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; ----------------------------------------
• Bahwa benar ahli berpendapat bahwa seorang Kepala Hukum Adat bagi
Negeri-Negeri yang ada dalam wilayah Pemerintahan Kota Ambon yang
disebut sebagai Raja memiliki kewenangan untuk mewakili masyarakat
persekutuan adat baik kedalam maupun keluar ;
----------------------------------------
• Bahwa benar ahli berpendapat bahwa jika dalam proses penerbitan
sertifikat terjadi konflik, maka seharusnya pihak Kantor Pertanahan tidak
melanjutkan proses penerbitan sertipikat, tetapi hanya mengeluarkan surat
ukur sementara sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap ;
------------------------------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa benar ahli berpendapat Yurisprudensi bukan satu kewajiban untuk
Majelis harus ikut, semuanya tergantung dari Majelis Hakim. Yurisprudensi
merupakan Sumber Hukum dan pendapat ahli juga merupakan sumber
hukum ;
---------------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar ahli berpendapat bahwa untuk bertindak sebagai Penggugat,
seorang Raja tidak harus meminta persetujuan dari Badan Saniri tersebut ;
-----
• Bahwa Saksi berpendapat apabila instansi Kantor Pertanahan sudah
menerbitkan Sertipikat Hak Pakai seharusnya mengumumkan atau
menyampaikan kepada masyarakat persekutuan hukum adat Laha dan
Institusi TNI-AU merasa sudah memiliki Sertipikat Hak Pakai harus
menyampaikan secara tertulis dengan melampirkan Sertipikat Hak Pakai
tersebut supaya jangan terganggu adanya konflik ;
-------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat bermeterai
cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda T-1
sampai dengan T-8, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan
perincian sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------
Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli ;Peta Bidang Tanah Nomor : 04/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 ;---------------------------------------------
Bukti T-2 : Foto copy sesuai dengan asli ; Peta Situasi Lanud Pattimura Laha Tahun 1984 ;------------------------------------------------------------------------
Hal. 53 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor : 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950;----
Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Edaran Mendagri Nomor : H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 ;--------------------------------------
Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 ;--------------------------------
Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan foto copy; Surat Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan masing-masing nomor : Kep/30/IX/1975, nomor : KM 393/S/Phb-75, nomor : KEP-927c/MK//IV/8/1975 Tentang Dasar-Dasar Penggunaan Bersama Pangkalan/Pelabuhan Udara;----------------------------
Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli ; Buku Tanah Hak Pakai Nomor. 06/Laha terdaftar atas nama Pemerintah RI Cq. Kementerian Pertahanan RI/TNI-AU berkedudukan di Jakarta ;------------------------
Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 27/HP/BPN RI/2010 tanggal 27 September 2010 Tentang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Pemberian Hak Pakai atas nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU atas tanah terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku:---------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Bukti-bukti tertulis berupa foto copy Surat-surat
bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dan diberi
tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-21, sehingga dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut : ------------------------------------------
Bukti T.II.Int-1 : Foto copy sesuai dengan legalisir ; Peta Situasi Lokasi Lanud Pattimura Laha Propinsi Maluku Kotamadya Ambon Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Luas ± 251,4170 m2 (±251 Ha) ;-------------------------------------------------------------------
Bukti T.II.Int-2 : Foto copy sesuai dengan legalisir ; Bidang Tanah Nomor Peta : 04/07/2009 tanggal 17 Juli 2009 ;----------------------------
Bukti T.II.Int-3 : Foto copy sesuai dengan legalisir ; Salinan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor : 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 ;-----------------------------------------------------
Bukti T.II.Int-4 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Edaran Mendagri Nomor : H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 ;-------------------------------
Bukti T.II.Int-5 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 ;-------------------------
Bukti T.II.Int-6a
Bukti T.II.Int-6b
:
:
Foto copy sesuai dengan foto copy ; Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 109/1979/Perdt/PT.Mal ;------------------Foto copy sesuai dengan turunan ; Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor :
58/Pdt.G/2003/PN.AB ;-------------------
Bukti T.II.Int-7 : Foto copy sesuai dengan asli ; Daftar Inventarisasi Tanah dan Bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh Dephankam RI Cq. TNI AU (IKN) No. 50620001 yang sudah diperbaharui dengan menggunakan Sistem Manajemen Informasi Barang Milik Negara menjadi nomor : 50412000000001 ;-----------------
Bukti T.II.Int-8 : Foto copy sesuai dengan asli ; Keputusan Pemerintah Desa Hatu, Kecamatan Leihitu No. 30/PDH/V/2000 tanggal 3 Mei 2000 ;-------------------------------------------------------------------------
Bukti T.II.Int-9 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Keputusan Pemerintah Desa Tawiri Nomor : 0166/KD-TWR/XI/2000 tanggal 6 November 2000 ;--------------------------------------------------------
Hal. 55 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bukti T.II.Int-10 : Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Kepala Desa Tawiri kepada Pejabat Desa Laha dengan tembusan Komandan Lanud Pattimura nomor : 274/KD-TWR/I/01/2009 tanggal 3 Januari 2009 ;------------------------------------------------------------
Bukti T.II.Int-11 : Foto copy sesuai dengan asli ; Daftar Hadir pertemuan tanggal 9 Desember 2011 antara Komandan Lanud Pattimura beserta staff dengan Raja Negeri Laha beserta para Saniri ;-----------------------------------------------------------------
Bukti T.II.Int-12 : Foto copy sesuai dengan asli ; Notulen Rapat tanggal 9 Desember 2011 antara Komandan Lanud Pattimura beserta staff dengan Raja Negeri Laha beserta para Saniri ;-------------
Bukti T.II.Int-13 : Foto copy sesuai dengan asli ; Foto-foto rapat tanggal 9 Desember 2011 antara Komandan Lanud Pattimura beserta staff dengan Raja Negeri Laha beserta para Saniri ;-------------
Bukti T.II.Int-14 : Foto copy sesuai dengan asli ; Foto-foto batas tanah Negara Cq. Pangkalan Udara TNI AU Pattimura ;---------------------------
Bukti T.II.Int-15 : Foto copy sesuai dengan foto copy ; Surat Menteri Perhubungan Nomor : AU/0678/KUM.47/II/2008 tanggal 8 Februari 2008 perihal status tanah ± 251 Ha di Bandara Udara Pattimura Ambon;------------------------------------------------
Bukti T.II.Int-16a
Bukti T.II.Int-16b
Bukti T.II.Int-16c
Bukti T.II.Int-16d
:
:
:
:
Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Ijin Mengelola Tanah TNI AU Nomor : SIM/05/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Bapak Antoni Wijaya;--------------------------------------Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Ijin Mengelola Tanah TNI AU Nomor :
SIM/02/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 atas nama Bapak
Samadin ;--------------------------------------------
Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Ijin Mengelola Tanah TNI AU Nomor :
SIM/03/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 atas nama Bapak
Samingun ;------------------------------------------
Foto copy sesuai dengan asli ; Surat Ijin Mengelola Tanah TNI AU Nomor :
SIM/05/VIII/2006 tanggal 23 Agustus 2006 atas nama Ny.
Afia ;------------------------------------------------------
Bukti T.II.Int-17 : Foto copy sesuai dengan asli ; Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.AB tanggal 13 Juni 2012 ;-
Bukti T.II.Int-18a : Foto copy sesuai dengan turunan ; Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/Pdt.G/2010/PN.AB antara Pemerintah Negeri Hattu sebagai Penggugat melawan Komandan Pangkalan Udara Pattimura sebagai Tergugat I ;-
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Bukti T.II.Int-18b : Foto copy sesuai dengan salinan ; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 17/Pdt/2011/PT.Malantara Pemerintah Negeri Hattu sebagai Pembanding melawan Komandan Pangkalan Udara Pattimura sebagai Terbanding I; --------------------------------------------------------------
Bukti T.II.Int-19 : Foto copy sesuai dengan asli ; Gugatan Perdata Nomor : 142/Pdt.G/2012/PN.AB antara persekutuan hukum adat Desa Laha sebagai Penggugat melawan persekutuan hukum adat Desa Hattu sebagai Tergugat II dan TNI AU cq Lanud Pattimura sebagai Tergugat II ;----------------------------------------
Bukti T.II.Int-20 : Foto copy sesuai dengan asli ; Foto-foto pelaksanaan pengukuran tanah Lanud Pattimura oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional Maluku pada tahun 1984;-------------------
Bukti T.II.Int-21 : Foto copy sesuai dengan asli ; Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06 / Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas bidang b, 1.721.823 M2. Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU berkedudukan di Jakarta;-----------------------------------------------
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II
Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi bernama MELKIANUS
USPESSY dan JEMY VAN BOLOW; -----------------------------------------------------------
Saksi pertama MELKIANUS USPESSY, dibawah sumpah menerangkan yang
pada pokoknya sebagai berikut; ------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar Saksi tinggal di Hative besar ;
----------------------------------------------
• Bahwa Saksi tahu luas tanah Lanud Pattimura seluas 251 ha, tetapi karena
pengaruh alam dan lainnya sekarang sisa 209 ha ;
-------------------------------------
• Bahwa Saksi tahu luas tanah tersebut berdasarkan peta situasi pada
Pangkalan Udara Pattimura sejak bekerja pada tahun 1961;
------------------------
• Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat meefbreef/ Peta Blok Eigendom ;
-----
Hal. 57 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa benar Saksi bekerja dibidang administrasi angkutan pada Lanud
Pattimura Ambon ;
-------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa Saksi tahu adanya Pangkalan Udara Pattimura pada tahun 1961
sejak mulai bekerja sebagai PNS di TNI-AU Lanud Pattimura ;
-----------------------------
• Bahwa benar pada saat Saksi bekerja sebagai PNS Negeri Laha sudah ada
bahkan sejak jaman Belanda dan Jepang ;
-----------------------------------------------
• Bahwa Saksi tahu yang pernah menggugat tanah pihak Pangkalan Udara
Pattimura selain Negeri Laha adalah juga Negeri Hatu pada tahun 2011
serta keluarga Bapak Frangky Mewar ;
------------------------------------------------------------
Saksi kedua JEMY VAN BOLOW, di bawah sumpah menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut; --------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar Patroli terhadap wilayah TNI-AU Lanud Pattimura Ambon
dilakukan dalam rangka pengamanan asset tanah ;
------------------------------------
• Bahwa benar setelah dilakukan Patroli ditemukan adanya bangunan milik
masyarakat di Daerah Wailawa sampai di Sakula depan Bandara ;
----------------
• Bahwa Saksi tahu sudah ada larangan dari pihak TNI-AU kepada
masyarakat baik lisan atau tulisan untuktidak membangun rumah dalam
batas tanah TNI-AU ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa benar pada saat terjadi keributan Saksi melapor kepada Komandan
kemudian ditindaklanjuti dengan perintah untuk kembali ke Markas Lanud
Pattimura ;
------------------------------------------------------------------------------------------
• Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2011 dilaksanakan pertemuan
antara pihak Danlanud beserta Raja Laha dan beberapa Saniri dalam
rangka terjadinya konflik pada saat Patroli ;
---------------------------------------------------------
• Bahwa dalam rapat tersebut ada notulen rapat yang dibuat oleh perwira
hukum;------------------------------------------------------------------------------------------
-
• Bahwa dalam rapat tersebut Komandan lanud Pattimura mengatakan
bahwa tanah bandara sudah
bersertipikat ;----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah
mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal
27 November 2012;-----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang
termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Putusan ini;-----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang
dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini; ----------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas :------------------------------------------
Hal. 59 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan
dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor :
06 / Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010,
tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas bidang b,
1.721.823 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia, Cq
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU berkedudukan di Jakarta
(Bukti T-7=T.II.Int-21):
DALAM EKSEPSI :
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tesebut Tergugat dalam
Jawabannya tertanggal 4 September 2012 tidak mengajukan Eksepsi sedangkan
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya tertanggal 4
September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat (Legal
Standing/Actieve Legitimate);-------------------------------------------------------------
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;--------------------------------
3. Bahwa Gugatan Daluwarsa ;--------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya telah membantah dalil-dalil
Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermatinya, Eksepsi
Tergugat II Intervensi tersebut merupakan Eksepsi lain yang tidak mengenai
kewenangan mengadili, sehingga Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan
bersamaan dengan pokok sengketanya sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai kapasitas
sebagai Penggugat (Legal standing/Actieve Legitimate) ;----------------------------------
Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Penggugat tidak
mempunyai kapasitas/kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara
ini dengan alasan :------------------------------------------------------------------------------------
a. Bahwa Register Dati Negeri Laha Tahun 1814 sesuai dalil Penggugat pada
halaman 3, terbukti bahwa kedudukan Penggugat dalam klaim perolehan
tanah yang termuat dalam objek perkara tidak tegas dan jelas, apakah
sebagai individu atau sebagai Ketua Persekutuan Hak Adat Negeri Laha/
Raja Laha, mengingat Dati berdasarkan hukum adat di Ambon
menggambarkan hubungan hukum antara orang perorangan/individu atas
tanah yang termasuk dalam objek perkara ;-------------------------------------------
b. Bahwa tanah yang termuat dalam objek perkara saat ini masih dalam
proses hukum pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI melalui perkara
Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Abn tanggal 29 Maret 2011 jo Nomor 17/
Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23 April 2012 antara TNI Angkatan Udara c.q.
Komandan Lanud Pattimura dengan Markus Hehalatu sebagai Raja Negeri
Hatu terkait sengketa kepemilikan tanah. Dalam perkara tersebut, Ketua
Persekutuan Hak Adat Negeri Laha/Raja Laha tidak ikut sebagai pihak dan
juga tidak melakukan intervensi, padahal Penggugat mengetahui adanya
perkara dimaksud. Dengan demikian sangat jelas bahwa Penggugat tidak
mempunyai kapasitas/kualitas sebagai Penggugat, seharusnya yang dapat
melakukan gugatan ke PTUN Ambon terhadap Tergugat I adalah Markus
Hehalatu sebagai Raja Negeri Hatu terkait terbitnya objek perkara, dimana
Raja Hatu merupakan pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.Abn
Hal. 61 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 29 Maret 2011 jo Nomor 17/Pdt/2011/PT.Mal tanggal 23
April 2012 ;-------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu
dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi
dan/atau direhabilitasi ;------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum yang diberikan hak
untuk mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha
Negara ; -------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai
kualifikasi sebagai subjek Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dan kepentingan
Penggugat ; --------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (2) Perubahan
Kedua Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “Identitas budaya dan hak
masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban”;---------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk mempermudah suatu kelompok masyarakat adat
yang mempunyai kepentingan terhadap masalah yang sama maka tidak menutup
kemungkinan dapat menunjuk perwakilan yang patut untuk mengajukan gugatan
ke Pengadilan ;-----------------------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 62
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf (h) Peraturan
Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Negeri di Kota Ambon
disebutkan bahwa “Raja menjalankan tugas mengamankan kekayaan negeri” dan
Pasal 22 huruf (e) Perda yang sama menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Raja berwenang mewakili negeri di
dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk itu”;----------
Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (h)
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa disebutkan bahwa
“Kepala Desa mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat
menunjukan kuasa hukum untuk mewakilinya”;-----------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan website negerilaha.wordpress.com
diperoleh fakta mengenai profil Raja Laha bahwa Penggugat H. Said Laturua, SE
dilantik sebagai Raja Negeri Laha berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ambon
Nomor 955 Tahun 2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan dilantik oleh Wakil Walikota
Ambon MAS Latuconsina, ST. MT yang digelar di lapangan sepak bola Laha pada
hari Selasa tanggal 27 September 2011 ;-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas dikaitkan dengan
fakta bahwa Penggugat (H. Said Laturua) adalah Raja Negeri Laha maka Majelis
Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing)
untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanpa
harus adanya surat kuasa dari masyarakat negeri Laha; ----------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ;----
Menimbang, bahwa menyangkut ada tidaknya kepentingan Penggugat yang
dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan a quo oleh Tergugat merupakan syarat
Hal. 63 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 63
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idformal yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara ;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap
merugikan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas diatur dalam
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 dimana ketentuan tersebut mengandung adagium yang
berkaitan dengan proses beracara, yakni “Point d’interest point d’action”. Artinya
tanpa adanya suatu kepentingan, maka orang atau badan hukum perdata tidak
dapat mengajukan suatu gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk
memohon agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau
tidak sah. Dalam pengertian lain jika secara hukum terbukti adanya kepentingan
Penggugat yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka
secara hukum pula melahirkan kapasitas bagi Penggugat untuk menggugat
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak menjelaskan arti kepentingan, oleh
karena itu dapat dipahami dari doktrin bahwa pengertian kepentingan menurut
Indroharto mengandung 2 (dua) arti, yaitu ;----------------------------------------------------
1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan ;-----------------
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan
suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Surat Komandan
Detasemen Udara Laha Nomor : 138/11/05.04a/III/53 tanggal 23 Maret 1953
diperoleh fakta hukum Komandan Detasemen Udara Laha telah mengajukan
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 64
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idpermohonan pemakaian tanah Negeri kepada Kepala Pemerintah Negeri Laha
yaitu tanah di Wae Lawa dan Wai Meteng untuk tempat tinggal Pegawai Sipil dan
rakyat penduduk Negeri Laha dan tanah di Wae Sawane akan dipinjam oleh
Detasemen Udara Laha selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan terhitung
mulai tanggal 1 April 1953 sampai dengan tanggal 1 April 1983 dan dikembalikan
pula kepada Negeri Laha dan benar bahwa ketiga dusun dati pusaka tersebut di
atas tercantum dalam Bukti P-1 ;------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 diperoleh fakta hukum
bahwa Pejabat Negeri Laha telah mengirimkan surat tertanggal 02 Februari 2009
tentang Pencegahan dan Pengukuran serta Penerbitan Sertipikat atas nama TNI-
AU Cq. Lanud Pattimura Ambon dan atas surat tersebut Kepala Kantor
Pertanahan Kota Ambon telah mengundang Penjabat Negeri Laha agar hadir
dalam pertemuan yang telah ditentukan dengan membawa bukti-bukti surat guna
menjadi bahan penyelesaian masalah dimaksud ;--------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-Bukti tersebut di atas Majelis Hakim
berkeyakinan dan berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan untuk
mengajukan gugatan a quo, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila
Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas
dinyatakan tidak diterima ;--------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
eksepsi Tergugat II Intervensi selanjutnya, apakah benar gugatan Penggugat telah
kadaluwarsa/lewat waktu ;--------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru
mengetahui objek sengketa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 yaitu ketika
Rusdi Ambon bertemu dengan Penggugat dan saat itu disampaikan bahwa Lanud
Pattimura telah memiliki Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha dan dalil
Hal. 65 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 65
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idPenggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat II Intervensi dalam
Eksepsinyadengan alasan dalil Penggugat tersebut tidak benar dan terkesan
sangat mengada-ada karena pada tanggal 09 Desember 2011 bertempat di Lanud
Pattimura setelah pagi harinya ada penghadangan sekelompok orang warga Desa
Laha terhadap Komandan Lanud Pattimura beserta Staf dan anggota yang
sedang melaksanakan patroli pengamanan aset secara rutin, Komandan Lanud
Pattimura telah mengundang secara lisan via telepon kepada Raja Laha beserta
para Sanirinya, dalam rangka penyelesaian tanah Lanud Pattimura, dimana dalam
pertemuan tersebut Komandan Lanud Pattimura telah menyampaikan kepada
Raja Laha dan seluruh undangan yang hadir saat itu, bahwa tanah yang dikuasai
oleh Lanud Pattimura telah mempunyai dasar hukum yang kuat, yaitu dengan
telah terbitnya Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober
2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas nama
Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/
TNI-AU. Dengan demikian jelas, Penggugat telah mengetahui terbitnya Sertipikat
Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :
00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010 atas nama Pemerintah Republik
Indonesia C.q. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU tanggal 09
Desember 2011, sedangkan gugatan didaftarkan oleh Penggugat ke PTUN
Ambon pada tanggal 24 Juli 2012 dan telah diperbaiki tanggal 06 Agustus 2012,
sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang telah
diatur oleh undang-undang telah melebihi waktu 90 (sembilan puluh) hari. Bahwa
berdasarkan uraian tersebut di atas sangat jelas dan telah terbukti bahwa gugatan
Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu;-------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Eksepsi tersebut Tergugat II
Intervensi telah mengajukan Bukti T.II.Int-11 sampai dengan T.II.Int-13 dan Saksi
Tergugat II Intervensi bernama Jemy Van Bolow ;-------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalil Eksepsi tersebut di atas telah dibantah oleh
Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam
pertemuan tersebut Komandan TNI-AU mengatakan bahwa yang ada di areal
bandara Pattimura adalah tanah TNI-AU dan telah terdaftar di Departemen
Keuangan dan untuk mendukung dalil bantahannya Penggugat mengajukan Bukti
P-18 dan Hasan Ulath sebagai Saksi serta Prof.Dr. S.E.M. Nirahua, SH, M.Hum
sebagai Ahli untuk memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang
dimilikinya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara”;----------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat ternyata bukanlah pihak yang namanya
tersebut atau dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-
Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal
55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang
namanya tidak tersebut/tidak dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi
kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait tenggang
waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut/tidak dituju dalam Keputusan Tata
Hal. 67 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 67
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idUsaha Negara terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung yang kaidah
hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang
waktu tersebut yaitu kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung (Vide
Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan
Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan
Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya
menyatakan bahwa “bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata
Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu
sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia
merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan
mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut”;---------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int-12 berupa Notulen Rapat
diperoleh fakta hukum telah dilakukan pertemuan pada hari Jumat tanggal
9 Desember 2011 yang antara lain dihadiri oleh Komandan Lanud Pattimura dan
Raja Negeri Laha Said Laturua (Penggugat in casu) dimana dalam pertemuan
tersebut Komandan Lanud Pattimura menyampaikan bahwa tanah negara Cq.
Lanud Pattimura sudah sah secara hukum yakni terbitnya Sertipikat Hak Pakai
Nomor 06 tanggal 11 Oktober 2010, sehingga kepada masyarakat Desa Laha
dipersilahkan menempuh jalur hukum untuk membuktikan atas klaimnya tersebut
dan Saksi Tergugat II Intervensi Jemy Van Bolow menerangkan bahwa dalam
rapat tersebut ada notulen rapat yang dibuat oleh perwira hukum dan pada saat itu
Komandan Lanud Pattimura mengatakan tanah bandara sudah bersertipikat ;
Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.II.Int-12 tersebut telah dibantah oleh
Saksi Penggugat ST. Ariswan Rusly yang menerangkan bahwa dalam rapat
tersebut hanya membicarakan tentang masalah yang terjadi pagi hari antara
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 68
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idmasyarakat Laha dan TNI-AU dan masing-masing sepakat untuk mengamankan
lokasi sekitar Air Sakula dan tidak ada penjelasan tentang Sertipikat Hak Pakai ;
Menimbang, bahwa atas pertentangan mengenai disampaikan atau
tidaknya informasi mengenai telah diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/
Desa Laha yang menjadi objek sengketa a quo, Majelis Hakim telah menanyakan
kepada Kuasa Tergugat apakah ada rekaman hasil rapat tersebut dan kalau ada
diperintahkan untuk diajukan sebagai bukti. Atas pertanyaan tersebut Kuasa
Tergugat II Intervensi mengatakan ada rekamannya namun rekaman tersebut
tidak dimaksudkan sebagai alat bukti dengan alasan rekaman tersebut tidak
dilakukan secara utuh dari awal hingga selesainya rapat melainkan hanya
sepenggal-sepenggal saja ;
Menimbang, bahwa sebagai Ahli Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, SH, M.Hum
memberikan keterangan bahwa bila Tergugat sudah menerbitkan Sertipikat Hak
Pakai maka harus mengumumkan atau menyampaikannya kepada masyarakat
persekutuan hukum adat Laha dan institusi TNI –AU yang merasa sudah memiliki
Sertipikat Hak Pakai harus menyampaikannya secara tertulis dengan melampirkan
Sertipikat Hak Pakai tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-18 berupa Surat Keterangan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat) Nomor : 841/S.KET-81.71/
X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa
tanggal 3 April 2012, Saudara Rusdi Ambon telah datang menghadap Tergugat
untuk menanyakan informasi yang Rusdi Ambon dengar tentang kepemilikan
Sertipikat Hak Pakai Nomor 06/Desa Laha adalah milik Lanud Pattimura Ambon
dan pada saat itu pula Tergugat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa benar Sertipikat
Hak Pakai Nomor 06/
Hal. 69 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 69
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Desa Laha penerbitannya
pada tanggal 11 Oktober
2010 terdaftar atas nama
pemegang hak
Pemerintah Republik
Indonesia Cq.
Kementerian Pertahanan
Republik Indonesia/TNI-
AU yang berkedudukan di
Jakarta ;
2. Bahwa penerbitan
Sertipikat Hak Pakai
Nomor 06/Desa Laha
sesuai data yang ada
pada kami adalahberada
di atas tanah negara
bekas Eigendom
Verponding Nomor 1337-
tanah negara bekas
Eigendom Verponding
Nomor 1804-tanah
negara bekas Eigendom
Verponding Nomor 1805-
tanah negara bekas
Erfacht Nomor 5 dan
sebagian di atas tanah
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 70
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Hak Pengelolaan Nomor
01;
Sehingga apa yang disampaikan oleh Saudara Rusdi Ambon kepada
Penggugat Haji Said Laturua, SE tentang keberadaan Sertipikat Hak Pakai
Nomor 06/Desa Laha adalah benar informasi yang Tergugat sampaikan
kepada Saudara Rusdi Ambon ;
Menimbang, bahwa atas Eksepsi tentang tenggang waktu tersebut Majelis
Hakim berpendapat terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu
keputusan tata usaha negara harus dilihat secara kasuistis sejak saat ia merasa
kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui
adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;----------------------------------------
Menimbang, bahwa menurut Indroharto kepentingan adalah suatu
kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum ;---------------------------------
Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dirugikannya
kepentingan terletak pada terganggunya suatu kepentingan atau nilai yang harus
dilindungi hukum oleh orang lain yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi
pemegang kepentingan atau nilai tersebut ;----------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis
Hakim berkeyakinan dan berpendapat Penggugat baru mengetahui kepastian
mengenai kebenaran objek sengketa pada hari Kamis tanggal 5 April 2012 setelah
Rusdi Ambon menyampaikannya kepada Penggugat yang mana Rusdi Ambon
sendiri baru secara resmi memperoleh kepastian telah diterbitkannya objek
sengketa a quo pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 yang diperolehnya langsung
dari Tergugat dan pada saat itulah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan
dan selanjutnya gugatan diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Hal. 71 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idNegara Ambon pada tanggal 26 Juni 2012 sehingga gugatan yang diajukan
tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ;-------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila
Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu dinyatakan tidak
diterima;--------------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang
gugatan kabur Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah
menyangkut pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan
pokok sengketanya ;----------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-Eksepsi Tergugat II Intervensi
telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ;--------------------------------------
DALAM POKOK SENGKETA:--------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa a quo
dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak
Pakai Nomor : 06 / Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor :
00002/Laha/2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan
Luas bidang b. 1.721.823 M2. Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik
Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI – AU
berkedudukan di Jakarta : -------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan
penerbitan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 72
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah
dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Jawabannya yang pada
pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa a quo telah didasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik ;
Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi
tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana dalam Repliknya yang pada
dasarnya sama dalam gugatannya demikian pula dengan Duplik yang diajukan
oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang pada dasarnya mengulang
Jawabannya ;
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat menerbitkan objek
sengketa kepada pemegang hak pakai Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/TNI-AU berkedudukan di Jakarta
adalah benar berada di atas kelima (5) dusun Dati yaitu tanah dusun daty Waitupa
Sawane, tertulis atas nama Hadding Mewar,tanah dusun daty Waimeteng tertulis
atas nama Abu Laturua, tanah dusun daty Utatetu tertulis atas nama Hadding
Mewar orang kaya, tanah dusun daty Wailawa Tahung tertulis atas nama Sa’dan
Laturua, tanah dusun daty Omiko tertulis atas nama Patti Rachmani Hehuat yang
kesemuanya berada pada sebagian tanah hak ulayat (tanah hak adat) Negeri
Laha dan untuk mendukung dalilnya tersebut Penggugat telah mengajukan Bukti
P-1 ;
Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat
dan Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan objek gugatan
bukanlah tanah hak adat atau tanah Dati akan tetapi objek gugatan tersebut
adalah berstatus tanah Negara bekas Eigendom Verponding Nomor 1337 tertulis
atas nama Said Hoed bin Assagaf seluas 330.300 M² tertulis atas nama de te
Hal. 73 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idAmboina Gev.N.V.Cultur My Poeloe Toedjoe, Tanah Eigendom Verponding
Nomor 1805 seluas 107.200 M², sebagian tertulis atas nama de te Amboina
Gev.N.V.Cultur My Poeloe Toedjoe, Tanah Erpacht Nomor 5 terdaftar atas nama
Ki Syarifudin Mewar dan Hoisia Mewar seluas 76.642 M² dan Tanah Hak
Pengelolaan Nomor 1 sebagian seluas 5.900 M²dan untuk mendukung dalil
tersebut Tergugat telah mengajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 dan
Tergugat II Intervensi telah mengajukan Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti
T.II.Int-5 ;
Menimbang, bahwa dasar pendaftaran sertipikat a quo adalah surat
keputusan Kepala BPN RI nomor : 27/HP/BPN.RI/2010 tanggal 27 September
2010 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia/
TNI Angkatan Udara Atas Tanah Terletak di Kota Ambon, Provinsi Maluku (Bukti
T-8 dan T.II.Int-21) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II. Int-19 diperoleh fakta hukum
Penggugat juga telah mengajukan gugatan perdata dengan nomor perkara 142/
Pdt.G/2012/PN.AB dimana Tergugat II Intervensi (Pemerintah RI Cq. Kementerian
Pertahanan RI/TNI-AU) dalam perkara tersebut menjadi Tergugat II ;
Menimbang, bahwa Sertipikat pada dasarnya merupakan surat tanda bukti
yang diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak sebagai suatu bukti hak
kepemilikan atas suatu bidang tanah yang sangat dimungkinkan untuk dapat
digugat baik di Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh
karenanya dari segi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai kontrol yuridis
atas tindakan administrasi negara atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendaftaran tanah, Pengadilan
Tata Usaha Negara berperan untuk membina, menyempurnakan dan menertibkan
aparatur di bidang Tata Usaha Negara agar mampu menjadi alat yang efisien,
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idefektif, bersih serta berwibawa yang dalam pelaksanaan tugasnya selalu
berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk
masyarakat (vide konsideran “Menimbang” jo Pasal 50 Undang – undang No. 5
tahun 1986) maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa
a quo agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau tindakan yang
tidak profesional dari aparatur pertanahan terlepas siapa nantinya yang terbukti
secara sah sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan jika diajukan ke badan
peradilan yang berwenang mengadili sengketa kepemilikan ;
Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil–dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda Bukti P-1
sampai dengan Bukti P-30, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya
Tergugat juga telah mengajukan Bukti-Bukti Surat di persidangan yang diberi
tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 dan Tergugat II Intervensi mengajukan
Bukti-Bukti Surat di persidangan yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan
T.II.Int-21 dan sesuai dengan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
yang bersifat aktif (dominus litis), maka Bukti-Bukti yang relevan telah
dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sengketa a quo ;
Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Pembuktian atas pokok
perkara dalam sengketa a quo Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal
107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian
pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua
alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim serta menggunakan tolak ukur
sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004
yaitu apakah keputusan objek sengketa a quo diterbitkan dengan melanggar
Hal. 75 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idperaturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik ;
Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila
keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang –
undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat
yang tidak berwenang;
Menimbang, bahwa dalam acara Pembuktian Pihak Penggugat telah
mengajukan Bukti P-27 sampai dengan P-29 untuk membuktikan bahwa di atas
tanah sertipikat objek sengketa sebelumnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik
sebagaimana Bukti tersebut dan Penggugat juga telah mengajukan Saksi Julianus
Ngarbingan sebagai salah satu ahli waris pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor
298;
Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dan menambah
keyakinan maka Majelis Hakim telah memutuskan untuk melakukan Pemeriksaan
Setempat pada tanggal 14 November 2012 namun karena alasan keamanan
maka Pemeriksaan Setempat tersebut dibatalkan dan Para Pihak menyatakan
tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan
substansi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar
Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ;
Menimbang, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah wetmatigheid
van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh
karenanya setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada wewenang
yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 76
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa Pendaftaran tanah
diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan dalam Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan
bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh
Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan
Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada
Pejabat lain ;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di
atas,Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat yang menerbitkan objek
sengketa a quo adalah benar berdasarkan kewenangan yang dimilikinya menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menurut hukum terbukti
mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo, maka
selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian objek sengketa a quo dari
aspek substansi dan aspek prosedur;------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya informasi akan
dilakukan pengukuran tanah-tanah dati oleh Tergugat kepada Pemegang Hak
Pakai Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kementerian Pertahanan Republik
Indonesia / TNI – AU, maka Pejabat sementara Pemerintah Negeri Laha membuat
Hal. 77 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 77
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idkeberatan kepada Tergugat melalui surat tanggal 02Februari 2009, Nomor :
Kbrtn/12/LH/II/2009 perihal pencegahan atas pengukuran serta penerbitan
sertipikat atas nama TNI – AU cq Lanud Pattimura Ambon (Bukti P-5);----------------
Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menanggapi surat dimaksud
melalui undangan sesuai surat undangan Tergugat Nomor : 092/024-81.71/
III/2009 tanggal 05 Maret 2009 (Bukti P-6), untuk melakukan pertemuan dan
dalam pertemuan tersebut Pejabat sementara Pemerintah Negeri Laha
menyampaikan argumen beserta bukti-bukti surat sebagai bukti kepemilikan dan
pada saat itu pula Tergugat berjanji dihadapan Pejabat sementara Pemerintah
Negeri beserta staf Saniri Negeri Laha bahwa apabila ada permohonan
pengukuran proses sertipikat atas nama TNI – AU cq. Lanud Pattimura Ambon
akanTergugat tangguhkan sampai dengan permasalahan tersebut diselesaikan;---
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-19 dan P-20 berupa surat dari
Badan Pertanahan Nasional yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Maluku perihal permohonan hak pakai atas nama
Departemen Pertanahan RI cq. TNI-AU atas tanah seluas 2.420.330 m2 terletak di
Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Propinsi Maluku
diperoleh fakta hukum sebagai berikut :---------------------------------------------------------
• Bahwa Departemen Pertanahan RI cq. TNI-AU mengajukan permohonan
atas tanah seluas 2.420.330 m2 terletak di Desa Laha, Kecamatan Teluk
Ambon Bagualan, Kota Ambon, Propinsi Maluku ;----------------------------------
• Bahwa Departemen Pertanahan RI cq. TNI-AU menyatakan bahwa Bandar
Udara Pattimura adalah asset Departemen Pertahanan RI cq. TNI-AU
sedang Gubernur Maluku dengan suratnya No. 594.3/2364 tanggal 12
Agustus 1997 menyatakan bahwa tanah dimaksud berada dalam
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 78
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
penguasaan Departemen Perhubungan dan pembayaran ganti rugi kepada
bekas pemilik/penggarap belum tuntas ;-----------------------------------------------
• Bahwa tuntutan Kepala Desa Laha dengan suratnya Nomor : 145/LH/379/
VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 menyatakan bahwa tanah seluas 251
Ha yang dipergunakan untuk Bandar Udara Pattimura Ambon adalah tanah
adat Desa Laha ;-----------------------------------------------------------------------------
• Bahwa penguasaan fisik tanah oleh pihak lain sebagaimana peta rincikan
yang ada dalam peta situasi tanggal 2 Maret 1984 diselesaikan terlebih
dahulu atau dilengkapi surat pernyataan dari penggarap/penghuni yang
menyatakan bersedia untuk meninggalkan lokasi tanpa menuntut ganti rugi
apabila tanah tersebut akan dipergunakan oleh TNI-AU ;-------------------------
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka terhadap permohonan
hakatas tanah yang diajukan oleh Departemen Pertahanan RI cq. TNI-AU
tersebut baru dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan Surat Keputusan
Pemberian Haknya setelah ada kejelasan maupun penyelesaian masalah
dimaksud ;------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya dari Bukti P-21 diperoleh fakta hukum
bahwa memperhatikan surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 28
Desember 2004 Nomor : 530.2-3086-DI.2 perihal permohonan hak pakai atas
nama Departemen Pertanahan RI cq. TNI-AU atas tanah seluas 2.420.330 m2
terletak di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Propinsi
Maluku masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan yang diakibatkan
karena proses awal yang tidak terkoordinasi dengan baik serta tidak
memperhatikan aspek teknis dan yuridis serta kondisi objektif dalam setiap
penyelesaian permasalahan permohonan sesuatu hak atas tanah yang bersifat
strategis untuk mendapatkan bukti atas tanah (sertipikat) ;--------------------------------
Hal. 79 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 79
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-6 diperoleh fakta hukum
Pejabat Negeri Laha telah mengajukan surat kepada Tergugat yang pada
pokoknya menyampaikan keberatan atas pengukuran dan penerbitan sertipikat
atas nama TNI-AU Lanud Pattimura Ambon karena fakta yuridis yang ada tidak
memiliki cukup bukti yang sempurna menurut hukum. Atas surat keberatan
tersebut Tergugat telah mengundang Pejabat Pemerintah Negeri Laha beserta
Staf Saniri Negeri untuk menyelesaikan masalah dimaksud ;-----------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;----
Pasal 20 ayat (1) : “Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang
tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan/
Petugas Pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah
secara sporadik berusaha menyelesaikannya secara damai
melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang
hak atas yang berbatasan, apabila berhasil penetapan batas
yang dihasilkannya dituangkan dalam risalah sengketa
penyelesaian batas ;-------------------------------------------------------
Pasal 20 ayat (2) ; “Apabila sampai saat akan dilakukannya penetapan batas dan
pengukuran bidang tanah usaha penyelesaian secara damai
melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan batas
sementara berdasarkan batas-batas yang menurut
kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 80
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
pendaftaran tanah, dan kepada pihak yang merasa keberatan
diberitahukan secara tertulis untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan ;------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan tanah sertipikat a quo sudah
lama terjadi dan atas permasalahan tersebut memang benar dilakukan
musyawarah oleh Tergugat sebagaimana Bukti P-6 akan tetapi menurut hukum
apabila penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil maka
kepada pihak yang merasa keberatan diberitahukan secara tertulis untuk
mengajukan gugatan ke Pengadilan dan Majelis Hakim tidak menemukan bukti
yang membuktikan Tergugat telah melakukan hal tersebut ;------------------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan Tergugat tidak
pernah menghubungi atapun melibatkan Penggugat atau aparatur Desa/Negeri
Laha yang lainnya untuk masuk dalam Panitia A, selain itu Tergugat tidak pernah
menghubungi atau mengambil keterangan dari Penggugat atau masyarakat
Negeri Laha yang berbatasan dengan tanah yang terdapat dalam objek sengketa;-
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PeraturanKepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor : 7 Tahun2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;-
Pasal 1 ayat (1); “Panitia Pemeriksaan Tanah A yang selanjutnya disebut “Panitia
A” adalah panitia yang bertugas melaksanaan pemeriksaan,
penelitian,dan pengkajiandata fisik maupun data yuridis baik di
lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan
pemberian hak milik, Hak Guna bangunan, Hak Pakai atas tanah
Negara, hak pengelolaan permohonan pengakuan Hak atas tanah”;-----
Pasal 2 ayat (1) ; “Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A
dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan
Hal. 81 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
data yuridis dalam rangka pemberian hak miik, hak guna bangunan,
hak pakai atas tanah Negara, hak pengelolaan dan permohonan
pengakuan hak atas tanah”;------------------------------------------------------
Pasal 3 ayat (5) : ”Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan yang
menjadi anggota Panitia A ikut secara langsung ke lapangan”;-----------
Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Hasan Ulath menerangkan bahwa
dirinya sebagai Penjabat Kepala Desa Laha tidak pernah diminta untuk menjadi
Panitia A yang bertugas melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka
penyelesaian permohonan objek sengketa a quo ;-------------------------------------------
Menimbang, bahwa sepanjang dalil Penggugat mengenai Tergugat tidak
pernah menghubungi ataupun melibatkan Penggugat atau aparatur Desa/Negeri
Laha yang lainnya untuk masuk dalam Panitia A tidak dibantah secara tegas oleh
Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, bahkan dalam persidangan tanggal 16
Oktober 2012 Kuasa Tergugat mengakui bahwa Kepala Desa Laha tidak
dilibatkan dalam Panitia A ;-------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karenanya atas dalil Penggugat tentang tidak
dilibatkannya Penggugat atau aparatur Desa/Negeri Laha yang lainnya untuk
masuk dalam Panitia A, baik berdasarkan pengakuan Penggugat maupun
Tergugat dan keterangan Saksi Hasan Ulath serta tidak adanya bukti yang
menunjukkan keterlibatan Kepala Desa Laha dalam Panitia A, Majelis Hakim
berkeyakinan dan berpendapat Kepala Desa Laha atau perangkat Desa Laha
lainnya memang benar tidak dilibatkan dalam Panitia A sebagaimana ketentuan
hukum di atas sehingga pemeriksaan, penelitian dan pengkajian untuk
memperoleh kebenaran materiil atas data fisik dan data yuridis tidak dapat
dilakukan secara cermat dan maksimal ;--------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 82
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat
tidak pernah menghubungi atau mengambil keterangan dari Penggugat atau
masyarakat Negeri Laha yang berbatasan dengan tanah yang terdapat dalam
objek sengketa, terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;---------------------
Pasal 17 ayat (2);“Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah
secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik
diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para
pihak yang berkepentingan”;--------------------------------------------
Pasal 18 ayat (1);“Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan
suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar
tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat
ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan
keadaan yang sebenarnya. dilakukan oleh Panitia Ajudikasi
dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,
berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas
tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh
para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;---------------
Pasal 18 ayat (4) :“Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh
mereka yang memberikan persetujuan”;-----------------------
Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebutdi atas Tergugat maupun
Tergugat II Intervensi tidak membantahnya dan tidak dapat menunjukan Bukti
yang menerangkan bahwa telah dilakukan penetapan batas bidang tanah
berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan
Hal. 83 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 83
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.iddan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan yang mana
persetujuan tersebut dituangkan dalam satu berita acara yang ditandatangani oleh
mereka yang memberikan persetujuan ;--------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa meskipun kaidah hukum Pasal 17 ayat (2) dan Pasal
18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah tersebut bersifat fakultatif artinya kaidah hukum tersebut tidak secara a
priori mengikat yang sifatnya hanya melengkapi atau subsidair, namun untuk
kepastian hukum sebenarnya bukanlah pekerjaan sulit bagi Tergugat untuk
melaksanakan ketentuan hukum tersebut mengingat tanah sertipikat a quo terletak
di Desa Laha ;------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan Tergugat tidak
melakukan pengumuman atas objek sengketa yang dimohon pada papan
pengumuman kantor desa atau kantor kelurahan dimana letak objek tersebut
berada maupun pada papan pengumuman yang ada pada Kantor Pertanahan
Kota Ambon sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun
1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;---------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanahdisebutkan
bahwa :---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ayat 1 ; “Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta
bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil
pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan
selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik
atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk
memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan
keberatan”;-----------------------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 84
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idAyat 2 : “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor
Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang
bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di kantor
Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang
bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat
lain yang dianggap perlu”;----------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa yang diumumkan pada dasarnya adalah data fisik dan
data yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah yang
bersangkutan. Adapun tujuan dilakukannya pengumuman itu sendiri adalah
memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk
mengajukan keberatan ;-----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Saksi Penggugat Hasan Ulath menerangkan selama
menjabat sebagai Raja Negeri Laha tahun 2009-2011 tidak pernah menerima
surat ataupun pengumuman dari Tergugat untuk dipasang/ditempel di papan
pengumuman Kantor Desa, begitu pula dengan Saksi Penggugat Hi. Lukman
Yongket yang menerangkan dirinya sering ke Kantor Negeri Laha dan tidak
pernah melihat adanya pengumuman terkait proses penerbitan objek sengketa;----
Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat mengenai tidak dilakukannya
pengumuman sebelum diterbitkannya objek sengketa, Tergugat dan Tergugat II
Intervensi tidak membantahnya baik dalam Jawaban maupun dalam Dupliknya
serta keduanya tidak dapat membuktikan bahwa sebelum diterbitkannya objek
sengketa a quo telah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis baik di
Kantor Pertanahan Kota Ambon maupun di Kantor Kepala Desa Laha ;---------------
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim
berkeyakinan dan berpendapat sebelum diterbitkannya objek sengketa a quo tidak
pernah dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis sehingga pihak-pihak
Hal. 85 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 85
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.idyang berkepentingan tidak dapat mengajukan keberatan sebagaimana tujuan
dilakukannya pengumuman itu sendiri;----------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas
Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam
menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya cukup beralasan hukum
apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;----------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka objek sengketa
harus dinyatakan batal dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek
sengketa a quo ;---------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka
Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara sebesar
tersebut dalam amar putusan ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;----------------------------
Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tetapi
relevan, dianggap telah dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan
namun tetap diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;---------------
Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;-------------------------------------
M E N G A D I L I
DALAM EKSEPSI : ---------------------------------------------------------------------------------
• Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima ;-----------------------
DALAM POKOK SENGKETA : ------------------------------------------------------------------
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 86
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id
• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------
• Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh
Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/Desa Laha, tanggal
11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/2010, tanggal
08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas bidang b. 1.721.823
M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik Indonesia Cq.
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI – AU berkedudukan di
Jakarta;---------------------------------------------------------------------------------------
• Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara
yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 06/
Desa Laha, tanggal 11 Oktober 2010, Surat Ukur Nomor : 00002/Laha/
2010, tanggal 08 Oktober 2010, Luas bidang a. 370.683 M2 dan Luas
bidang b. 1.721.823 M2, Nama Pemegang Hak Pemerintah Republik
Indonesia Cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia / TNI– AU
berkedudukan di Jakarta ;----------------------------------------------------------------
• Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;-------
Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2012, dalam
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. ALENTJI
LABOBAR, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDI DARMAWAN, S.H., dan
M. HERRY I. P., S.Sos, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 6 Desember 2012, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh CAROLINA
J. PATTINASARANNY sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat, kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum
Tergugat II Intervensi ;-------------------------------------------------------------------------------
Hal. 87 dari 88 halaman Putusan Perkara No.18/G/2012/PTUN.ABN
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Mahka
mah
Agung R
epublik
Indones
ia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,
Ttd Meterai/Ttd
ANDI DARMAWAN, S.H Dra. ALENTJI LABOBAR,SH, MH
Ttd
M. HERRY I. P., S.Sos, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd
CAROLINA J. PATTINASARANNY
Perincian Biaya Sengketa: ---------------------------------------------------------------------
• Biaya Panggilan .........................................................................
Rp.225.000-
• PNBP ......................................................................................Rp. 35.000
,-
• Meterai Putusan ………................................................................Rp.
12.000 ,-
+J u m l a h ................................................................................... Rp. 272.000,-
(Dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 88