Direktorat Pascapanen Tanaman...
Transcript of Direktorat Pascapanen Tanaman...
LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN
TAHUN 2015
DIREKTORAT PASCAPANEN TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN 2015
Laporan Kinerja Tahun 2015
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun
2015 telah dapat diselesaikan.
Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat
penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas
dan fungsi unit organisasi menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good
governance), dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada
masyarakat. Selain itu Laporan Kinerja merupakan alat kendali dan alat pemacu
peningkatan kinerja setiap unit organisasi, tidak terkecuali di lingkungan Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan.
Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan diukur atas dasar
penilaian capaian terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan
indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Pascapanen Tanaman Pangan
dengan Direktur Jenderal Tanaman Pangan pada Tahun 2015.
Laporan Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015
disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan
misi. Kinerja pada tahun 2015 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan selanjutnya.
Jakarta, Desember 2015
Direktur,
Ir. Tri Agustin Satriani, MM NIP.195908271983032010
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 1
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………. ii
DAFTAR TABEL ………………………………………………………………….. iii
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………….. iv
IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………….. vi
I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………. 1
1.1. Latar Belakang ………………………………………………………. 1
1.2. Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi ………………………………….. 3
1.3. Sumberdaya Manusia Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan .. 5
1.4. Dukungan Keuangan …………………………………………….. 6
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................ 7
2.1. Rencana Strategis ........................................................................ 7
2.2. Perjanjian Kinerja ……………………………………………………. 11
III. AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................................... 12
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran ……………… 12
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015 ……………………… 12
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 …………….. 14
3.4. Akuntabilitas Keuangan ……………………………………………. 22
3.5. Hambatan dan Kendala ………………………………………….. 23
3.6. Upaya dan Tindaklanjut …………………………………………….. 26
IV. PENUTUP …………………………………………………………………….. 28
4.1. Kesimpulan …………………………………………………………… 28
4.2. Saran .................................................................................................... 28
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 3
DAFTAR TABEL
No. Uraian Halaman
1. Angka Dasar Susut Pascapanen Tanaman Pangan …………………. 9
2. Capaian Strategis Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan ………… 13 Tahun 2015
3. Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman …… 14 Pangan Tahun 2015
4. Perbandingan Alokasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 dengan Kebutuhan Sarana Pascapanen dalam Renstra …………….. 15
5. Kebutuhan Biaya Investasi Sarana Pascapanen Untuk Mencapai ….. 15 Target Susut Hasil Tahun 2015
6. Perbandingan Angka Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan ……. 16 Tahun 2014 dan Tahun 2015
7. Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Dibandingkan Target Pada PK Tahun 2015 …………………………………………….. 17
8. Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung dibandingkan Target pada Renstra Tahun 2015 ……………………………………….. 17
9. Perbandingan Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2014 dan 2015 ……………..…………………………………….... 18
10. Capaian Penurunan Susut Hasil Jagung dari Fasilitasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun 2015 ………………………………………... 18
11. Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN-P (DIPA PSP) ……………………………………………………..…….……. 20
12. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Padi APBN-P Tahun 2015 … 20
13. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung APBN-P Tahun 2015 21
14. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai APBN-P Tahun 2015 22
15. Realisasi Serapan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Menurut Satuan Kerja Tahun 2015 s/d 4 Desember 2015 …………………..…. 23
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 4
DAFTAR LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
2. Indikator Kerja Utama (IKU) Tahun 2015
3. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
4. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2015
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2015
6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Bantuan Sosial Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
7. Realisasi Penyaluran Fasilitasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
8. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung APBN dan APBN-P Tahun
2015
9. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Padi APBN-P Tahun 2015
10. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai APBN-P Tahun 2015
11. Daftar Nominatif Pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015
12. Nama-nama Pejabat Eselon II, III dan IV
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 5
IKHTISAR EKSEKUTIF
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
Pascapanen Tanaman Pangan.
Sasaran pembangunan pertanian 2015 – 2019 yaitu terbangunnya sistem bio
industri berkelanjutan menjadikan peranan penanganan pascapanen semakin
penting. Sejalan dengan hal ini maka kebijakan pengembangan penanganan
pascapanen tanaman pangan difokuskan pada upaya pengamanan hasil dan
upaya mempertahankan kualitas hasil. Hal ini sesuai dengan tujuan penanganan
pascapanen yaitu menurunkan susut hasil komoditas tanaman pangan,
mempertahankan mutu hasil, mempertahankan dan memperpanjang masa
simpan, serta meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan.
Adapun visi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam upaya
mencapai tujuan penanganan pascapanen adalah : “Terwujudnya penanganan
pascapanen tanaman pangan yang baik, mendukung peningkatan produksi
yang berkelanjutan”. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan misi :
1. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan melalui
penanganan pascapanen yang baik dan berkualitas.
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pascapanen hasil
tanaman pangan dalam rangka menurunkan tingkat susut hasil komoditas
tanaman pangan.
3. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen komoditas tanaman pangan
dengan memperhatikan nilai budaya lokal.
4. Mengembangkan sistem penyediaan sarana pascapanen secara efektif dan
berkelanjutan.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 6
5. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait, serta masyarakat
dalam meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan dari susut hasil
secara berkelanjutan.
Dalam upaya penyelamatan hasil melalui penurunan susut hasil komoditas
tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubikayu dan ubijalar) dan
mempertahankan kualitas hasil, maka kebijakan penanganan pascapanen yang
dilaksanakan tahun 2015, yaitu :
1. Optimalisasi penanganan panen dan pascapanen tanaman pangan melalui
fasilitasi teknologi dan sarana pascapanen tanaman pangan, berupa bantuan
sarana pascapanen, yaitu :
a) Reguler
1) Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta
rupiah) sebanyak 271 unit dialokasikan di 28 Provinsi, 80 Kabupaten
2) Flat Bed Dryer + bangunan per unit senilai Rp. 359.000.000,- (tiga ratus
lima puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 96 unit dialokasikan di
21 Provinsi, 35 Kabupaten. Flat bed dryer senilai Rp. 210.000.000,-
(dua ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan bangunan senilai Rp
149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan.
3) Corn Combine Harvester per unit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) sebanyak 15 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.
b) Model Jagung dalam Kawasan
Dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan tanaman pangan
tahun 2015, Direktorat Budidaya Serealia telah menetapkan kawasan
jagung di 7 Propinsi, pada 7 Kabupaten.
Adapun jenis bantuan sarana yang diberikan untuk mendukung kawasan
ini sebagai berikut :
1) Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta
rupiah) sebanyak 42 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.
2) Vertical Dryer Jagung + Crusher +bangunan per unit senilai Rp.
958.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) sebanyak
29 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Vertical dryer seharga
Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan
Crusher seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) serta
bangunan seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 7
3) Corn Combine Harvester per unit senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) sebanyak 8 unit dialokasikan di 7 Provinsi 7 Kabupaten.
2. Untuk mendukung kegiatan fasilitasi teknologi dan sarana pascapanen
tanaman pangan, maka dilaksanakan kegiatan lain sebagai berikut :
a. Koordinasi (Workshop, Focus Group Discussion (FGD)) penanganan
pascapanen tanaman pangan
b. Pengukuran Susut Hasil Jagung, Kedelai dan Ubikayu
c. Gerakan Penanganan Pascapanen Padi, Jagung dan Kedelai
d. Sosialisasi Penanganan Pascapanen Ubikayu Secara Baik dan Benar
(GHP)
d. Updating database sarana pascapanen tanaman pangan
e. Penyebarluasan informasi teknologi pascapanen dalam bentuk visualisasi
(CD), buku, leaflet, dan komik
f. Sosialisasi, bimbingan teknis, pembinaan, serta monitoring dan evaluasi
penanganan pascapanen tanaman pangan
g. Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Sarana Pascapanen
Capaian realisasi input bantuan sarana pascapanen tanaman pangan tahun
2015 untuk bantuan sarana pascapanen jagung dari target 212 unit, terealisasi
205 unit atau mencapai 96,70%.
Capaian kontribusi susut hasil jagung berdasarkan realisasi sarana
pascapanen yang telah disalurkan yaitu 0,02% dari target 0,02%. Tercapainya
target penurunan susut hasil jagung tahun 2015 sesuai Perjanjian Kinerja
disebabkan bantuan yang tersalur mencapai 96,70% dari target jumlah bantuan
untuk mencapai sasaran susut 0,02%.
Target susut hasil tanaman pangan pada tahun 2015 yang telah ditetapkan
pada Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2015-2019 dapat tercapai
dari kontribusi bantuan sarana pascpanen yang bersumber dari DIPA TP, dan
bantuan sarana pascapanen yang bersumber dari DIPA PSP.
Berdasarkan realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen tanaman
pangan APBNP yang bersumber dari DIPA PSP, bantuan sarana pascapanen padi
APBN-P Tahun 2015 diprediksi dapat menurunkan susut hasil padi sebesar
0,056% atau mencapai 130,23% dari Target Susut 0,043%. Bantuan sarana
pascapanen jagung APBN-P Tahun 2015 diprediksi dapat menurunkan susut hasil
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 8
jagung sebesar 0,308% atau mencapai 99,35% dari target susut hasil jagung
0,31%. Sedangkan bantuan sarana pascapanen kedelai APBN-P Tahun 2015
diprediksi menurunkan susut hasil kedelai sebesar 0,723% atau mencapai
168,14% dari target susut hasil kedelai 0,43%.
Selain itu, untuk mencapai target penurunan susut hasil dibutuhkan perubahan
prilaku petani dalam penanganan panen dan pascapanen serta penguatan
manajemen kelompok melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi dan bimbingan
teknis yang telah dialokasikan di Pusat dan Daerah.
Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penanganan pascapanen
tanaman pangan pada tahun 2015 senilai Rp. 78.498.554.000,- dan realisasi
anggaran hingga 31 Desember 2015 mencapai Rp.60.448.719.725,- (77,01%).
Anggaran penanganan pascapanen tanaman pangan dialokasikan di Pusat senilai
Rp.11.948.500.000,- terealisasi Rp.8.155.144.178,- (68,25%), anggaran
dekonsentrasi (Provinsi) senilai Rp.8.590.500.000,- terealisasi
Rp. 6.981.015.692,- (81,26%), dan anggaran Tugas Pembantuan Provinsi senilai
Rp. 57.959.554.000,- terealisasi Rp. 45.312.559.855,- (78,18%).
Secara umum, mekanisme penyerapan anggaran telah dilaksanakan sebaik-
baiknya. Pada tahun 2015, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan telah
melaksanakan semua kegiatan dengan penyerapan anggaran yang maksimal.
Sementara itu, analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan
anggaran masih sulit diukur karena tidak adanya tolak ukur yang pasti tentang
batasan efektif atau efisiensinya sebuah kegiatan. Untuk itu, ke depan perlu
dilakukan perumusan efektivitas dan efisiensi dari suatu kegiatan.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 9
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tanaman pangan sebagai salah satu subsektor pertanian memiliki posisi
strategis dalam penyediaan kebutuhan, sumber lapangan kerja dan pendapatan,
serta sumber devisa.
Pembangunan tanaman pangan akan berhadapan dengan berbagai
perubahan lingkungan strategis baik bersifat internal maupun eksternal antara lain
globalisasi perdagangan yang semakin dinamis, perubahan iklim, tuntutan
lingkungan yang berkelanjutan, keterbatasan sumber daya lahan, perubahan
perilaku konsumen, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini,
pembangunan harus dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan
berkelanjutan sehingga pembangunan tersebut memberikan jaminan kehidupan
yang cukup dan memperhatikan kebutuhan generasi berikutnya.
Penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan upaya strategis
dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena mempunyai peranan yang
cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung,
penanganan pascapanen memiliki peranan dalam menurunkan susut hasil,
mempertahankan mutu hasil panen dan meningkatkan nilai tambah, daya saing
serta pendapatan petani. Dengan demikian, secara tidak langsung proses
penanganan pascapanen mendukung program ketahanan pangan nasional.
Secara langsung, penanganan proses pascapanen yang baik dan benar
memiliki peranan dalam menurunkan susut hasil, mempertahankan mutu hasil
panen, meningkatkan nilai tambah, daya saing serta pada akhirnya diharapkan
dapat meningkatkan pendapatan petani. Dengan demikian, secara tidak langsung
proses penanganan pascapanen mendukung program ketahanan pangan
nasional.
Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices
(GHP) merupakan hal yang penting dilakukan dalam rangka penyediaan pangan
dan pasokan bahan baku untuk industri yang berkualitas. Penanganan
pascapanen secara GHP berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor
44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil
Pertanian Asal Tanaman yang Baik (Good Handling Practices).
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 10
Dalam rangka pengamanan produksi dan juga percepatan swasembada
jagung tahun 2015 maka pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penanganan
pascapanen tanaman pangan mulai tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota
serta fasilitasi bantuan sarana pascapanen jagung pada 29 Provinsi, 93 kab/kota.
Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam
pelaksanaan kegiatan penanganan pascapanen dalam kurun waktu setahun
dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan kinerja
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.
Laporan Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015
disusun sebagai salah satu bentuk perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan bagi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan untuk
meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting dalam LAKIP adalah pengukuran kinerja
dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang
diharapkan.
Laporan Kinerja merupakan bagian terintegrasi dari SAKIP. yang
merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
serta pengelolaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan dan program.
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2015
merupakan bagian yang terintegrasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja
(Performance-based Budgeting). Penerapan ini mengharuskan pemerintah untuk
menyusun anggaran dengan mengacu pada target kinerja yang akan dicapai dan
seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
Diharapkan penerapan SAKIP ini dapat berfungsi secara optimal sehingga
dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan
birokrasi Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan
Pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek
penyimpangan. Oleh karena itu, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan di
dalam mengimplementasikan sistem ini melalui penyusunan Laporan Kinerja
dengan maksud untuk mengetahui seberapa jauh tingkat capaian kinerja,
kendala/hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahannya dalam
pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
1.2. Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 11
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang pascapanen tanaman pangan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan
serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain,
kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria standar, norma, pedoman,
kriteria, di bidang pascapanen padi, jagung dan serealia lain, kedelai dan
aneka kacang, serta aneka umbi;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pascapanen padi, jagung
dan serealia lain, kedelai dan aneka kacang, serta aneka umbi; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan didukung oleh 4 (Empat ) Sub Direktorat yaitu Sub Direktorat Padi, Sub
Direktorat Jagung dan Serealia Lain, Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang,
Sub Direktorat Aneka Umbi serta Subbag Tata Usaha sebagaimana pada
Lampiran 1.
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat sebagai
berikut:
a. Sub Direktorat Padi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan,
dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pascapanen
padi.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Padi menyelenggarakan fungsi:
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen padi
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen padi
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
teknologi dan sarana pascapanen padi dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi
dan sarana pascapanen padi.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 12
b. Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
di bidang pascapanen jagung dan serealia lain.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Jagung dan Serealia Lain
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen jagung dan serealia lain
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen jagung dan serealia lain
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
teknologi dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi
dan sarana pascapanen jagung dan serealia lain.
c. Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
di bidang pascapanen kedelai dan aneka kacang.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang
menyelenggarakan fungsi :
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen kedelai dan aneka kacang
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen kedelai dan aneka kacang
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
teknologi dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi
dan sarana pascapanen kedelai dan aneka kacang.
d. Sub Direktorat Aneka Umbi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang pascapanen aneka umbi.
Dalam melaksanakan tugas Sub Direktorat Aneka Umbi menyelenggarakan
fungsi :
1) Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen aneka umbi.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 13
2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana
pascapanen aneka umbi.
3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan, kriteria dibidang
teknologi dan sarana pascapanen aneka umbi dan
4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi
dan sarana pascapanen aneka umbi.
1.3. Sumberdaya Manusia Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
Jumlah pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2015
berjumlah 64 orang yang terdiri dari pegawai golongan II sebanyak 14 orang dan
golongan III sebanyak 42 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang. Jika dilihat
dari tingkat pendidikan adalah SD – SMA sebanyak 16 orang, Sarjana Muda/D3
sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 25 orang, dan S2 sebanyak 16 orang. Jumlah
pegawai tersebut tersebar di Sub Direktorat Padi 11 orang, Sub Direktorat Jagung
dan Serealia Lain 11 orang, Sub Direktorat Kedelai dan Aneka Kacang 9 orang
dan Sub Direktorat Aneka Umbi 10 orang dan Sub Tata Usaha 23 orang. Secara
rinci, sebaran jumlah pegawai Lingkup Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
seperti pada Tabel Lampiran 11.
Jumlah pegawai Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 tidak
mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu berjumlah 64 orang.
1.4. Dukungan Keuangan
Sesuai dengan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA
018.03.1.238251/2015 tanggal 14 November 2014, alokasi anggaran APBN
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2015 sebesar
Rp. 71.498.554.000,- yang terdiri dari anggaran Pusat Rp. 6.548.500.000,-,
Dekonsentrasi Rp. 6.990.500.000,-, dan Tugas Pembantuan Provinsi
Rp. 57.959.554.000,-.
Berdasarkan revisi ke-2 DIPA tanggal 6 Maret 2015 dan Revisi ke-2 POK
TA. 2015 (APBN-P) tanggal 9 Maret 2015 terdapat penambahan anggaran untuk
kegiatan UPSUS peningkatan produksi, jagung, dan kedelai (alokasi dana APBN-
P) sebesar Rp. 5.400.000.000,- sehingga total pagu Pusat Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan Tahun 2015 sebesar Rp.11.948.500.000,-. Adapun rincian
perubahan pagu anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan setelah revisi
DIPA sebagai berikut:
1) Pagu anggaran Dekonsentrasi semula Rp.6.990.500.000,- menjadi
Rp.8.590.500.000,- atau naik 22,89%.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 14
2) Pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi tetap Rp.57.959.554.000,- atau
tidak mengalami perubahan.
Pada tahun 2015, kegiatan dukungan sarana pascapanen tanaman pangan
APBN-P berada di DIPA PSP dan dikelola oleh satker PSP. Berdasarkan DIPA
PSP, pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi untuk kegiatan bantuan sarana
pascapanen tanaman sebesar Rp. 844.675.625.000,- yang terdiri dari anggaran
pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan sebesar Rp. 832.350.000000,-
dan anggaran pembinaan sebesar Rp. 12.325.625.000,- Berdasarkan Revisi DIPA
PSP tanggal 13 November 2015 terdapat perubahan Pagu Bantuan Sarana
Pascapanen Tanaman Pangan Satker DIPA PSP. Pagu anggaran semula Rp
844.675.625.000,- menjadi Rp. 927.836.427.000,- atau naik 9,8%.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 15
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Visi
Visi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan dalam upaya mencapai tujuan
penanganan pascapanen adalah : “Terwujudnya penanganan pascapanen
tanaman pangan yang baik, mendukung peningkatan produksi yang
berkelanjutan”.
2.1.2. Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang harus dilaksanakan oleh
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 – 2019 adalah:
6. Meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan berkelanjutan melalui
penanganan pascapanen yang baik dan berkualitas.
7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi pascapanen hasil
tanaman pangan dalam rangka menurunkan tingkat susut hasil komoditas
tanaman pangan.
8. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen komoditas tanaman pangan
dengan memperhatikan nilai budaya lokal.
9. Mengembangkan sistem penyediaan sarana pascapanen secara efektif dan
berkelanjutan.
10. Mendorong peran serta instansi dan stakeholder terkait, serta masyarakat
dalam meningkatkan pengamanan produksi tanaman pangan dari susut hasil
secara berkelanjutan.
2.1.3. Tujuan
Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
memfasilitasi penanganan pascapanen tanaman pangan pada wilayah budidaya
tanaman pangan dalam rangka pengamanan produksi. Tujuan yang akan
dilaksanakan oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015 - 2019
adalah :
1. Menurunkan tingkat susut hasil (losses) tanaman pangan
2. Mempertahankan mutu hasil panen tanaman pangan
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 16
3. Mempertahankan dan memperpanjang masa simpan tanaman pangan
4. Meningkatkan daya saing komoditas tanaman pangan
5. Mengembangkan sistem pengelolaan pascapanen tanaman pangan
6. Pengembangan dan pemantapan kelembagaan pascapanen
2.1.4. Sasaran
Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang akan dicapai adalah
sebagai berikut:
A. Sasaran Program
Program yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan adalah “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Produksi Tanaman Pangan”.
Sasaran strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan tahun 2015 – 2019 yaitu :
1) Tercapainya produktivitas tanaman pangan.
2) Terlaksananya penggunaan benih unggul bersertifikat.
3) Terlaksananya luas areal tanaman pangan yang aman dari gangguan OPT
dan DPI.
4) Terlaksananya penurunan kontribusi susut hasil tanaman pangan.
B. Sasaran Kegiatan
Pada tahun 2015, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan
1 (satu) sasaran strategis. Sasaran strategis yang dimaksud adalah penurunan
susut hasil tanaman pangan. Target jumlah bantuan sarana pascapanen tanaman
pangan yang dibutuhkan untuk menurunkan kehilangan hasil produksi 0,02% yaitu
212 unit.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 17
Tabel 1. Angka Dasar Susut Pascapanen Tanaman Pangan
Komoditas Angka Dasar
Susut (%)
Tahun (%)
2015 2016 2017 2018 2019
Padi 10,43 10,39 10,21 9,96 9,66 9,28
Jagung 4,81 4,50 4,33 4,18 4,04 3,91
Kedelai 14,70 14,27 13,62 12,82 11,74 10,4
Ubi Kayu 11,58 - 11,49 11,42 11,34 11,27
2.1.5. Kebijakan
Salah satu arah kebijakan pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok dilakukan dengan peningkatan kapasitas produksi padi dalam negeri, yang salah satunya dicapai melalui peningkatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional dan pola penanganan pascapanen dalam mengurangi susut panen dan kehilangan hasil.
Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Kebijakan
Pengembangan Penanganan Pascapanen Sesuai Kebutuhan Lapangan.
Penanganan pascapanen tanaman pangan memegang peranan penting dan
merupakan bagian integral sebagai pendukung pembangunan pertanian secara
keseluruhan. Keberhasilan penanganan pascapanen tanaman pangan bukan
hanya meningkatkan produksi tanaman pangan dan pendapatan petani, tetapi juga
dapat meningkatkan mutu produksi guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan
pangan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, maka arah kebijakan yang dilaksanakan
oleh Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 – 2019 antara lain :
1. Menurunkan susut hasil dan mempertahankan mutu tanaman pangan untuk
menyelamatkan produksi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk,
sehingga meningkatkan pendapatan petani dan mewujudkan program
ketahanan pangan menuju kemandirian pangan nasional.
2. Penanganan pascapanen melalui penerapan Good Handling Practices (GHP)
dalam penyediaan pangan dan pasokan bahan baku untuk industri.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pascapanen
tanaman pangan.
4. Fasilitasi dan optimalisasi pemanfaatan sarana pascapanen tanaman pangan.
5. Pengembangan manajemen pascapanen berbasis kawasan produksi tanaman
pangan.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 18
2.1.6. Strategi
Pencapaian sasaran Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan akan ditempuh melalui berbagai strategi yang mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan di atas dan strategi yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Strategi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Peningkatan Produktivitas, Perluasan Areal Tanam, Pengamanan Produksi dan Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan.
Dalam pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman maka strategi pengembangan penanganan pascapanen tanaman pangan yang dilaksanakan antara lain :
1. Pendekatan Wilayah
Setiap wilayah menghasilkan komoditas tanaman pangan pada sentra yang
berbeda. Hal ini memungkinkan pembangunan kawasan-kawasan ekonomi
berbasis agribisnis dan agroindustri yang terintegrasi antara daerah pedesaan,
perkotaan, sentra-sentra industri pangan, pelabuhan, dan pasar serta juga
memungkinkan dilaksanakannya pengembangan sistem dan kelembagaan
pascapanen seperti Brigade Panen dan Pascapanen serta Unit Pelayanan
Jasa Alsintan (UPJA) .
2. Pendekatan Sumber Daya Manusia (SDM)
Permasalahan sumberdaya manusia merupakan hal yang mendasar, dengan
masih terbatasnya tingkat pengetahuan dan tenaga terampil. Oleh sebab itu
untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan sumberdaya
manusia dilaksanakan melalui pemberian penyuluhan, pembinaan, bimbingan
teknis, pendampingan, pengawasan dan pelatihan.
3. Pendekatan Sarana dan Teknologi
Penerapan teknologi pascapanen saat ini belum merata di masyarakat pertanian, antara lain disebabkan penyebaran informasi teknologi pascapanen masih belum dilakukan secara intensif. Oleh sebab itu perlu dioptimalkan penyuluhan dan penyampaian sumber informasi kepada Gapoktan/Poktan dan juga mensosiali-sasikan mekanisasi/penyebaran sarana atau teknologi pascapanen secara tepat sasaran sesuai kebutuhan (spesifik lokasi).
4. Pendekatan Daya Saing
Penanganan pra panen dan pascapanen yang baik dan benar akan diperoleh
mutu hasil panen yang dapat bersaing sesuai permintaan pasar. Untuk itu
diperlukan kemitraan yang baik antara petani dan pelaku usaha yang
difasilitasi oleh pemerintah.
Dalam konteks strategi ini maka Pengembangan Manajemen Pascapanen
berbasis kawasan produksi tanaman pangan harus menjadi fokus perhatian.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 19
Investasi pemerintah harus didorong untuk mengaktualisasikan fungsi
pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian, khususnya
dibidang pascapanen.
Diharapkan dengan menerapkan strategi ini maka tujuan dalam pananganan
pascapanen tanaman pangan dapat tercapai.
2.2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian
kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja,
serta menilai keberhasilan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan. Dalam
rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan,
akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan menetapkan kinerja yang akan dicapai pada tahun 2015. Perjanjian
kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi
penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2015. Mengacu
Renstra 2015-2019, Perjanjian Kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan
tahun 2015 untuk melaksanakan program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Pada tahun 2015, Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan menetapkan 1
(satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran strategis yang
dimaksud adalah penurunan susut hasil tanaman pangan dengan indikator kinerja
berupa jumlah bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dengan
menurunnya kehilangan hasil produksi 0,02%.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 20
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Gambaran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015
dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja yaitu
dengan membandingkan antara target dengan capaian. Kriteria ukuran
keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan tahun 2015 ditetapkan
berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil
(capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-
79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap target yang telah
ditetapkan.
Pengukuran capaian sasaran kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman
Pangan tahun 2015 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan
realisasi. Realisasi indikator kinerja sasaran mengamankan kehilangan/susut hasil
produksi dihitung melalui hasil perhitungan perkalian kapasitas kerja sarana
pascapanen yang terealisasi dengan kemampuan penyelamatan hasil per jenis
sarana pascapanen. Persentase kontribusi susut diperoleh dari penyelamatan
produksi dibandingkan terhadap total produksi pada tahun yang bersangkutan.
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015
Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015, Direktorat Pascapanen
Tanaman Pangan telah menetapkan pencapaian 1 (satu) target indikator kinerja
utama sasaran strategis tahun 2015 sebagaimana tercantum pada Perjanjian
Kinerja tahun 2015 (dalam proses). Capaian kinerja utama sasaran strategis
tersebut merupakan penurunan susut hasil tanaman pangan yang bersumber dari
DIPA Ditjen Tanaman Pangan sebagaimana Tabel 2 berikut.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 21
Tabel 2. Capaian Strategis Direkorat Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015
(1) (3) (4) (5)
212 205 96,70%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (unit)
Penurunan susut hasil tanaman
pangan
Jumlah bantuan sarana
pascapanen tanaman
pangan dengan
menurunnya kehilangan
hasil produksi 0,02%
Realisasi
(unit)
Capaian
Kinerja (%)
(2)
Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan pada tahun 2015 telah
dialokasikan melalui dana APBN (Satker Tanaman Pangan) dengan rincian
sebagai berikut :
1. Reguler
a. Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)
sebanyak 271 unit dialokasikan di 28 Provinsi, 80 Kabupaten
b. Flat Bed Dryer + bangunan per unit senilai Rp. 359.000.000,- (tiga ratus
lima puluh sembilan juta rupiah) sebanyak 96 unit dialokasikan di
21 Provinsi, 35 Kabupaten. Flat bed dryer senilai Rp. 210.000.000,- (dua
ratus sepuluh juta rupiah) sedangkan bangunan senilai Rp 149.000.000,-
(seratus empat puluh sembilan juta rupiah) termasuk biaya perencanaan
dan pengawasan.
c. Corn Combine Harvester per unit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) sebanyak 15 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.
2. Model Jagung dalam Kawasan
Dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan tanaman pangan tahun
2015, Direktorat Budidaya Serealia telah menetapkan kawasan jagung di 7
Propinsi, pada 7 Kabupaten.
Adapun jenis bantuan sarana yang diberikan untuk mendukung kawasan ini
sebagai berikut :
a. Corn Sheller per unit senilai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)
sebanyak 42 unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten.
b. Vertical Dryer Jagung + Crusher +bangunan per unit senilai Rp.
958.000.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) sebanyak 29
unit dialokasikan di 7 Provinsi, 7 Kabupaten. Vertical dryer seharga
Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan Crusher
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 22
seharga Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) serta bangunan
seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan.
c. Corn Combine Harvester per unit senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) sebanyak 8 unit dialokasikan di 7 Provinsi 7 Kabupaten.
Tabel 3. Capaian Realisasi Input Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN Tahun 2015
Realisasi
(unit) unit
1 Corn Sheller 132 132 100,00
2 Flat Bed Dryer 35 33 94,29
3 Corn Combine Harvester 15 14 93,33
4 Vertical Dryer Jagung 29 25 86,21
5 Power Thresher Multiguna 1 1 100,00
212 205 96,70
APBN
Total
%
BASTB
Realisasi s/d
Desember 2015NO Jenis Sarana Target
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015
3.3.1. Capaian Sasaran Strategis Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan
Pencapaian sasaran kinerja penurunan susut hasil tanaman pangan diukur
dengan tercapainya indikator kinerja jumlah bantuan sarana pascapanen dengan
menurunnya kehilangan hasil produksi 0,02%. Hasil pengukuran terhadap
indikator kinerja sasaran ini sangat berhasil karena tercapainya realisasi bantuan
96,70% dari target 212 unit dan tercapainya penurunan kehilangan hasil produksi
sebesar 0,02% sesuai indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja
(PK).
Sasaran penurunan susut hasil tanaman pangan pada Indikator kinerja
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan pada tahun 2015 berada dibawah
sasaran susut hasil pada Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2015
– 2019. Hal ini sebabkan alokasi bantuan lebih sedikit dibandingkan kebutuhan
sarana pascapanen untuk mencapai sasaran susut hasil pada tahun 2015.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 23
Tabel 4. Perbandingan Alokasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2015 dengan Kebutuhan Sarana Pascapanen dalam Renstra
Jenis Sarana
Alokasi
Kebutuhan
Bantuan
(Renstra)
Alokasi
Bantuan
2015
(APBN)
Cornsheller 2.132 132
FBD 35 35
VD jagung 349 29
Corn combine H 15 15
Penurunan susut hasil (%) 0,31 0,02
Rincian target penurunan susut hasil tanaman pangan dan kebutuhan biaya
investasi sesuai Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2015 -2019
terdapat pada Tabel 5.
Tabel 5. Kebutuhan Biaya Investasi Sarana Pascapanen Untuk Mencapai Target
Susut Hasil Tahun 2015
KomoditasTarget
Penurunan (%)
Sasaran
Produksi (Ton)
Prediksi Harga
(Rp)
Pengamanan
Produksi (Ton)
Kebutuhan Biaya
Investasi (Rp)
Padi 0.043 73,400,000 4,200 31,359 522,950,000,000
Jagung 0.31 20,313,731 3,650 62,973 416,203,300,000
Kedelai 0.43 1,500,000 7,000 6,480 45,000,000,000
*) Sumber data sasaran produksi: Direktorat Serealia dan Direktorat AKABI Ditjen Tanaman Pangan
Berdasarkan realisasi bantuan sarana pascapanen yang telah disalurkan ke
poktan/gapoktan, angka susut hasil kontribusi bantuan sarana pascapanen jagung
tahun 2015 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014 karena menurunnya
fasilitasi bantuan sarana pascapanen jagung pada tahun 2015. Perbandingan
alokasi bantuan sarana pascapanen dan capaian penurunan susut tahun 2014 dan
tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 6.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 24
Tabel 6. Perbandingan Realisasi Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan Tahun 2014 dan Tahun 2015
Target Realisasi % Target Realisasi %
1. Padi 502 449 89,44 0,090
2. Jagung 274 207 75,55 0,125 212 205 96,70 0,021
3. Kedelai 130 101 77,69 0,113
Capaian
Penurunan
Susut Hasil
(%)
Indikator Kinerja
Jumlah bantuan sarana
pascapanen
Capaian
Penurunan
Susut Hasil
(%)
2014 2015
Keterangan:
Tahun 2014, bantuan yang disalurkan berupa paket sarana dan unit, sedangkan pada tahun 2015,
bantuan yang disalurkan berupa unit.
3.4.2. Analisa Capaian Sasaran Strategis Penurunan Susut Hasil Tanaman Pangan
Upaya penurunan susut hasil jagung dalam rangka mengamankan
tercapainya produksi jagung tahun 2015 ditargetkan mampu menurunkan susut
hasil jagung pada saat proses panen dan pascapanen sebesar 0,31% (Renstra
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan, 2015). Untuk mencapai target tersebut
diperlukan dukungan anggaran sebesar Rp.416.736.000.000,- namun dukungan
anggaran APBN untuk fasilitasi sarana pascapanen jagung tahun 2015 hanya
sebesar Rp.52.231.554.000,- atau 12,53% dari kebutuhan anggaran. Berdasarkan
data realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen, kontribusi penurunan susut
hasil jagung tahun 2015 yang berasal dari bantuan sarana panen dan pascapanen
yang difasilitasi APBN tahun 2015 sebesar 0,02% atau mencapai 6,45% dari target
susut hasil tahun 2015 sesuai Renstra. Hal ini karena fasilitasi bantuan sarana
pascapanen jagung tahun 2015 dibawah prediksi kebutuhan sarana pascapanen
jagung sebagaimana yang tercantum pada Renstra. Rincian kontribusi setiap alat
terdapat pada Tabel Lampiran 9.
Berdasarkan data realisasi penyaluran bantuan sarana pascapanen jagung
sampai dengan Bulan Desember 2015 (Tabel 4), kontribusi penurunan susut hasil
jagung yang berasal dari fasilitasi APBN 2015 sebesar 0,02 % atau mencapai
100% dari sasaran strategis tahun 2015 sebagaimana yang tercantum pada PK.
Hal ini disebabkan realisasi penyaluran sarana pascapanen jagung mencapai
96,70% dari target 212 unit.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 25
Tabel 7. Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Dibandingkan Target Pada PK Tahun 2015
Target Realisasi
(unit) (unit)
Corn Sheller Unit 132 132 100,00
Flat Bed Dryer Unit 35 33 94,29
Vertical Dryer Unit 29 25 86,21
Corn Combine
HarvesterUnit 15 14 93,33
Power Thresher
Multiguna (PTM)Unit 1 1 100,00
212 205 96,70
Uraian Satuan % Capaian
Jumlah
Capaian penurunan susut hasil tanaman pangan 0,02% atau dibawah
sasaran pada Renstra Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 2015 yang telah
ditentukan yaitu sebesar 0,31%. Hal ini disebabkan alokasi sarana pascapanen
jagung yang bersumber dari APBN lebih sedikit dibandingkan kebutuhan sarana
pascapanen jagung pada tahun 2015.
Berdasarkan data realisasi bantuan sarana pascapanen tanaman pangan
tahun 2015 diketahui bahwa realisasi sarana Flat Bed Dryer dan Corn Combine
Harvester mencapai 93 - 94% dibandingkan kebutuhan sarana pascapanen,
sedangkan realisasi corn sheller dan vertical dryer jagung hanya 6 - 8% dari target
Renstra. Rendahnya realisasi disebabkan alokasi bantuan APBN dibawah target
Renstra dan bantuan Vertical Dryer Jagung 4 unit di NTT tidak terealisasi.
Tabel 8. Rincian Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung dibandingkan Target pada Renstra Tahun 2015
Target Realisasi
(unit) (unit)
Corn Sheller Unit 2.132 132 6,19
Flat Bed Dryer Unit 35 33 94,29
Vertical Dryer Unit 349 25 7,16
Corn Combine
HarvesterUnit 15 14 93,33
Uraian Satuan % Capaian
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 26
Angka susut hasil jagung tahun 2015 mencapai 0,02% atau lebih rendah
dibandingkan dengan capaian penurunan susut hasil pada tahun 2014 sebesar
0,125 %. Hal ini disebabkan adanya penurunan jumlah bantuan Corn Sheller,
Power Thresher Multiguna (PTM), Corn Combine Harvester dan Vertical Dryer.
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung Tahun
2014 dan 2015.
Realisasi 2014 Realisasi 2015
(unit) (unit)
Corn Sheller unit 250 132
Flat Bed Dryer unit 7 33
PTM unit 158 1
Vertical Dryer unit - 25
Corn Combine Harvester unit - 14
Uraian Satuan
Kontribusi Penyelamatan (%) 0,125 0,020
Berdasarkan hasil analisa kontribusi bantuan terhadap penyelamatan/
pengamanan hasil produksi diketahui bahwa penurunan susut hasil sebesar 0,02%
diperkirakan dapat mengamankan produksi jagung pada tahun 2015 sebesar
3.967 ton atau senilai Rp.10,71 Milyar (asumsi harga jagung pipilan kering Rp.
2.700/kg).
Tabel 10. Capaian Penurunan Susut Hasil Jagung dari Fasilitasi Bantuan Sarana
Pascapanen Jagung Tahun 2015.
Target % Capaian 2015
2015 Terhadap Target
Produksi Jagung (Ton PK) 20.313.731 19.833.289 97,63
Penurunan Susut Hasil (%) 0,31 0,020 6,45
Pengamanan Produksi (Ton PK) 62.973 3.967 6,30
Uraian Realisasi *)
*) Aram II BPS
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 27
3.3.1.4. Capaian Kinerja Lainnya
A. Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN-P (DIPA PSP)
Pada tahun 2015, kegiatan dukungan sarana pascapanen tanaman pangan
APBN-P berada di DIPA PSP dan dikelola oleh satker PSP. Berdasarkan DIPA
PSP, pagu anggaran Tugas Pembantuan Provinsi untuk kegiatan bantuan sarana
pascapanen tanaman sebesar Rp. 844.675.625.000,- yang terdiri dari anggaran
pengadaan sarana pascapanen tanaman pangan sebesar Rp. 832.350.000000,-
dan anggaran pembinaan sebesar Rp. 12.325.625.000,- Berdasarkan Revisi DIPA
PSP tanggal 13 November 2015 terdapat perubahan Pagu Bantuan Sarana
Pascapanen Tanaman Pangan Satker DIPA PSP. Pagu anggaran semula Rp
844.675.625.000,- menjadi Rp. 927.836.427.000,- atau naik 9,8%.
Sesuai penambahan Pagu Anggaran, maka terdapat perubahan jumlah
bantuan sarana pascapanen tanaman pangan APBN-P Tahun 2015 sebagai
berikut :
a. Combine Harvester Kecil senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta
rupiah) semula 2.790 unit menjadi 3.066 unit.
b. Vertical Dryer Padi senilai Rp. 935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima
juta rupiah) semula 170 unit berkurang menjadi 166 unit dengan rincian: paket
sarana dryer senilai Rp. 685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta
rupiah) dan bangunan/rehab bangunan dryer senilai Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan.
c. Corn Sheller senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) semula 2.000 unit
menjadi 2.088 unit.
d. Vertical Dryer Jagung senilai Rp.935.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima
juta rupiah) semula 220 unit berkurang menjadi 207 unit dengan rincian : paket
sarana dryer senilai Rp.685.000.000,- (enam ratus delapan puluh lima juta
rupiah) dan bangunan/rehab bangunan dryer senilai Rp.250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) termasuk biaya perencanaan dan pengawasan;
e. Power Thresher Multiguna senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
semula 1.500 unit menjadi 1.836 unit;
f. Penambahan alokasi Combine Harvester Besar sebanyak 125 unit.
g. Penambahan alokasi Flat Bed Dryer Padi sebanyak 6 unit.
h. Penambahan alokasi Corn Combine Harvester sebanyak 11 unit.
Berdasarkan prediksi realisasi bantuan sarana pascapanen diketahui bahwa
dari alokasi 7.499 unit bantuan, terealisasi 7.306 atau mencapai 97,43%. Bantuan
yang tidak dapat terealisasi yaitu 1 unit Vertical Dryer Padi di Sumatera Selatan,
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 28
2 unit Vertical Dryer Jagung di Aceh, 42 unit PTM di Kaltara dan 148 unit PTM di
Sulawesi Selatan. Rincian jenis alat dan realisasi dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 11. Realisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan APBN-P (DIPA PSP)
Realisasi
(unit) unit
1 Combine Harvester Kecil*) 3,060 3,060 100.00
2Vertical Dryer Padi (kap 3,5-6 ton)
+Bangunan/Rehab 166 165 99.40
3 Corn Sheller 2,088 2,088 100.00
4Vertical Dryer Jagung (kap 3,5-6 ton)
+Bangunan/Rehab 207 205 99.03
5 Power Thresher Multiguna 1836 1646 89.65
6 Combine Harvester Besar 125 125 100.00
7 Flat Bed Dryer 6 6 100.00
8 Corn Combine Harvester 11 11 100.00
7,499 7,306 97.43
Combine Harvester Kecil lampung 6
Combine Harvester Besar Lampung 25
Combine Harvester Besar Sulteng 19
7,499 7,356 98.09
REVISI DIPA APBN-P
Total
Revisi anggaran penghematan
Total Realisasi setelah revisi
%
Realisasi s/d tgl 31
Desember
BASTBNO Jenis Sarana
Target
Revisi
Bantuan yang telah tersalur ini turut memiliki kontribusi dalam penurunan susut
hasil tanaman pangan dan diperhitungkan dalam perhitungan capaian target susut
hasil tanamanan pangan sebagaimana yang tercantum pada Renstra Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan 2015 – 2019. Kontribusi penurunan susut hasil
padi dapat dilihat pada Tabel 12.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 29
Tabel 12. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Padi APBN-P Tahun 2015
Target % Capaian 2015
2015 Terhadap Target
Produksi Padi (Ton GKG) 73,400,000 74,991,788 102.17
Penurunan Susut Hasil (%) 0.043 0.056 130.23
Pengamanan Produksi (Ton GKG 31,562 41,995 133.06
Uraian Realisasi *)
*) Aram II BPS
Berdasarkan data kontribusi pada Tabel 12, diketahui bahwa bantuan sarana
pascapanen padi APBN-P Tahun 2015 diprediksi menurunkan susut hasil padi
sebesar 0,056% atau mencapai 130,23% dari Target Susut 0,043%. Penurunan
susut hasil sebesar 0,056% diperkirakan dapat mengamankan produksi padi pada
tahun 2015 sebesar 41,995 ton atau senilai Rp.222,57 Milyar (asumsi harga gabah
kering giling di tingkat penggilingan Rp. 5.300/kg).
Tabel 13. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Jagung APBN-P Tahun 2015
Target % Capaian 2015
2015 Terhadap Target
Produksi Jagung (Ton PK) 20,313,731 19,833,289 97.63
Penurunan Susut Hasil (%) 0.31 0.308 99.35
Pengamanan Produksi (Ton PK) 62,973 61,087 97.00
Uraian Realisasi *)
*) Aram II BPS
Berdasarkan data kontribusi bantuan sarana pascapanen jagung pada Tabel
13, diketahui bahwa bantuan sarana pascapanen jagung APBN-P Tahun 2015
diprediksi menurunkan susut hasil jagung sebesar 0,308% atau mencapai 99,35%
dari target susut hasil jagung 0,31%. Penurunan susut hasil sebesar 0,308%
diperkirakan dapat mengamankan produksi jagung pada tahun 2015 sebesar
61.087 ton atau senilai Rp.833,3 Milyar (asumsi harga jagung pipil kering di tingkat
petani Rp. 2.700/kg).
Tabel 14. Kontribusi Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai APBN-P Tahun 2015
Target % Capaian 2015
2015 Terhadap Target
Produksi Kedelai (Ton BK) 1,500,000 982,967 65.53
Penurunan Susut Hasil (%) 0.430 0.723 168.14
Pengamanan Produksi (Ton BK) 6,450 7,107 110.18
Uraian Realisasi *)
*)
Aram II BPS
Berdasarkan data kontribusi bantuan sarana pascapanen kedelai pada Tabel
14, diketahui bahwa bantuan sarana pascapanen kedelai APBN-P Tahun 2015
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 30
diprediksi menurunkan susut hasil kedelai sebesar 0,81% atau mencapai 168,14%
dari target susut hasil kedelai 0,43%. Penurunan susut hasil kedelai sebesar
0,723% diperkirakan dapat mengamankan produksi kedelai pada tahun 2015
sebesar 7.107 ton atau senilai Rp.54,72 Milyar (asumsi harga kedelai di tingkat
petani Rp. 7.700/kg).
B. Kegiatan Pendukung Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
Selain pencapaian kinerja penurunan angka susut hasil sebagaimana yang telah
diuraikan sebelumnya terdapat kegiatan pendukung penanganan pascapanen
lainnya melalui bahan informasi, pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis
yang difokuskan pada perubahan sikap dan prilaku petani pada saat melakukan
proses panen dan pascapanen.
Kegiatan pendampingan untuk mendukung penanganan pascapanen padi, jagung,
kedelai dan aneka umbi dilakukan dalam bentuk penyebaran bahan informasi,
pembinaan, bimbingan teknis, gerakan penanganan pascapanen padi, jagung dan
kedelai, sosialisasi Good Handling Practices (GHP) Ubikayu serta pengukuran
susut hasil pascapanen jagung, kedelai dan ubikayu. Capaian realisasi kegiatan
subdit padi, jagung, kedelai dan aneka umbi secara fisik mencapai 100%, namun
realisasi keuangan tidak mencapai 100%.
Disamping kegiatan pendampingan, diperlukan data pendukung seperti
pemutakhiran database sarana pascapanen tanaman pangan sangat penting
untuk dilakukan untuk mengetahui peta penyebaran sarana di petani/kelompok
tani. Kegiatan pemutakhiran database dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah
melalui dana dekonsentrasi. Hal ini penting untuk penentuan kelompok tani
penerima dalam pengalokasian sarana pascapanen di masa datang dalam rangka
peningkatan produksi di suatu wilayah. Dukungan kegiatan penanganan
pascapanen melalui dana APBD tahun 2015 sangat membantu pencapaian angka
penurunan susut di lapangan. Namun belum diperoleh laporan evaluasi dari
daerah mengenai dukungan ini.
3.4. Akuntabilitas Keuangan
Kinerja serapan anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015
secara keseluruhan dapat dikategorikan cukup berhasil ( 60 - 79%), dengan total
realisasi serapan mencapai Rp. 60.448.719.725,- atau 77,01% dari Pagu anggaran
Rp.78.498.554.000,-. Bila dirinci menurut Satker pengelola sebagai berikut :
1) Serapan anggaran Satker Pusat hingga 11 Januari 2015 sebesar
Rp. 8.155.144.178,- (68,25% dari pagu Rp.11.948.500.000,-),
2) Dinas Provinsi (Dekon) sebesar Rp. 6.981.015.692,- (81,26% dari pagu
Rp.8.590.500.000,-),
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 31
3) Dinas Provinsi (Tugas Pembantuan) sebesar Rp. 45.312.719.725,- (78,18%
dari pagu Rp.57.959.554.000,-).
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan analisis serta evaluasi akuntabilitas
kinerja keuangan, bahwa output kegiatan telah terlaksana dengan kategori cukup
berhasil dan capaian sasaran belum sesuai rencana. Apabila dibandingkan
alokasi anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2014 sebesar
Rp. 161.100.496.000, anggaran Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun
2015 yaitu sebesar Rp.78.498.554.000,- atau mengalami penurunan jumlah
anggaran sebesar Rp.82.601.942.000,- (51,27%).
Tabel 15. Realisasi Serapan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan Menurut
Satuan Kerja Tahun 2015 s/d 11 Januari 2015
(Rp) (Rp) %
I. DIPA TANAMAN PANGAN
1 Pusat
- Ditjen TP Pusat 11,948,500,000 8,155,144,178 68.25
2 Dekonsentrasi
- Dinas Prop 8,590,500,000 6,981,015,692 81.26
3 Tugas Pembantuan
- Dinas Prop 57,959,554,000 45,312,559,855 78.18
78,498,554,000 60,448,719,725 77.01 Jumlah
(update 11 Januari) No Satuan KerjaPagu
Realisasi 31 Des 2015
3.5. Hambatan dan Kendala
Beberapa hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015, meliputi aspek administrasi, teknis,
SDM, kelembagaan, dan pembiayaan, antara lain:
1) Aspek Administrasi
a. Penetapan CP/CL tidak sesuai Pedoman Teknis (Penetapan PPK dan
Pengesahan KPA).
b. SK CPCL belum siap atau seringkali berubah pada saat barang akan
dikirimkan ke titik bagi.
c. Sebagian sarana Pascapanen masih import sehingga butuh waktu dalam
penyediaannya (corn combine harvester & combine harvester kecil).
d. Produsen sarana pascapanen sebagian produsen kecil/menengah,
sehingga pembelian melalui pesanan/perlu dirakit dulu.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 32
e. Menunggu antrian di ULP karena prioritas kegiatan APBD & terbatasnya
SDM di Pokja Daerah.
f. Proses lelang bangunan menunggu proses hibah/hak guna pakai lahan
dari pemilik lahan ke poktan/gapoktan (Dinamis).
g. Tidak semua perusahan memproses uang muka/DP (+ 30%) karena
proses pencairan lebih lama dalam penyiapan dokumen. Produsen lebih
memilih percepatan distribusi barang secara langsung
h. Kurang koordinasi di Dinas Pertanian Provinsi (satker APBN-P di Bidang
PSP dengan Bidang Tanaman Pangan/ Pelaksana Kegiatan)
i. Proses pencairan uang muka dari BASTB menjadi SP2D memerlukan
waktu cukup lama (> 3 minggu), karena administrasi secara on line dari
satker daerah ke KPPN ternyata tidak mudah.
j. Belum tersosialisasinya penggunaan aplikasi e-faktur pajak dalam proses
pembayaran (diberlakukannya Peraturan Dirjen Pajak No.Per-16/PJ/2014
tgl 20 Juni 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur
Pajak Berbentuk Elektronik yang diberlakukan mulai 1 Juli 2015 untuk
wilayah Jawa-Bali-Madura).
2) Aspek Teknis
a) Sosialisasi kepada kelompok penerima bantuan belum optimal dirasakan
masih kurang, sehingga kelompok penerima bantuan belum memahami
bantuan sarana pascapanen karena minimnya dana sosialisasi dan
kurangnya koordinasi Kabupaten dengan provinsi disebabkan jarak yang
terlalu jauh.
b) Calon penerima bantuan belum memenuhi syarat sesuai ketentuan pada
pedoman teknis dan adanya intervensi dari banyak pihak yang
menyebabkan CPCL sering berubah-ubah.
c) Tim teknis memerlukan waktu melakukan survey ke produsen yang
memiliki spesifikasi sesuai dengan Pedoman Teknis dan memiliki test
report.
d) Masih terbatasnya ketersediaan bengkel alsin dan suku cadang di lokasi
penerima bantuan sehingga petani kesulitan saat alsin mengalami
kerusakan.
e) Kapasitas bantuan belum disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku di
lokasi bantuan dan kemampuan poktan/gapoktan.
f) Pemberian bantuan belum disertai bimbingan teknis dari petugas lapang
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 33
g) Petugas pengelola data tingkat Kabupaten belum tertib mengirim data ke
provinsi sehingga petugas mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam
merekap data.
3) Aspek SDM, Kelembagaan, dan Pembiayaan
a) Terbatasnya SDM dan pengetahuan SDM yang menangani seleksi CPCL.
b) Gapoktan/Poktan penerima bantuan sarana pascapanen belum memahami
dalam penyusunan RUKK, sehingga diperlukan pendampingan dari
petugas Kabupaten
c) Masih ada Kabupaten/Kota yang terlambat dalam melakukan CPCL
disebabkan tidak adanya dana pendampingan dari APBD
d) Sering terjadi mutasi/alih tugas pegawai yang menangani program
pascapanen di daerah yang berpengaruh pada kinerja satker.
e) Dinas Provinsi kurang aktif memantau pelaksanaan kegiatan pengadaan
sarana di ULP dan pencairan anggaran di bendahara
f) Kurangnya koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dengan
pelaksana kegiatan karena dana kegiatan berada pada satker bidang
Tanaman Pangan, sedangkan pelaksanaan kegiatan pascapanen
ditangani pada bidang Binus/P2HP.
g) Masih minimnya dukungan APBD, baik dari Pemerintah Daerah Provinsi
maupun Kabupaten terhadap upaya penanganan pascapanen tanaman
pangan, sehingga masih tergantung dari dukungan dan bantuan dari
Pemerintah Pusat.
h) Lemahnya manajemen administrasi poktan/ gapoktan, sehingga
pengelolaan sarana tersebut melalui sistem penyewaan sarana
pascapanen belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
i) Ketersediaan tenaga teknisi dan operator yang cukup profesional dalam
mengoperasikan sarana pascapanen belum mencukupi.
j) Minimnya pengetahuan petugas bengkel dalam memperbaiki sarana
pascapanen yang rusak.
k) Poktan penerima bantuan belum memahami cara penggunaan sarana
yang diterimanya sehingga menyebabkan losses saat proses penanganan
pascapanen.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 34
3.6. Upaya dan Tindaklanjut
1. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi (melalui surat, telepon, SMS/
WA, Email, Kunjungan lapang ke Provinsi/Kabupaten) dalam rangka
percepatan pelaksanaan kegiatan dan segera menindaklanjuti kendala
pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2. Dinas perlu melakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan alsin serta
mempunyai basisdata informasi jenis sarana pascapanen yang sesuai dengan
kondisi di wilayahnya masing-masing.
3. Dalam pengadaan bantuan sarana pascapanen di tahun yang akan datang
harus disertai dengan biaya pengadaan/lelang yang dialokasikan pada Dana
Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota.
4. Dinas Pertanian Provinsi berkoordinasi dengan Kabupaten/kota dan
menyarankan agar Pedoman Teknis lebih dipahami oleh petugas yang
identifikasi CPCL.
5. Dinas Pertanian Provinsi harus segera mempersiapkan kelengkapan
administrasi dan teknis kegiatan pengadaan sarana pascapanen, serta harus
aktif berkoordinasi dengan pihak ULP, untuk memastikan terselenggara tepat
waktu.
6. Kepala Dinas Pertanian Provinsi harus memastikan, mengawal dan
menjembatani koordinasi antara pemegang anggaran (satker) dan pelaksana
kegiatan.
7. Pengajuan kelengkapan lelang ke ULP diharapkan dilakukan di awal tahun
anggaran, sehingga jika terjadi gagal lelang atau permasalahan dalam
pelelangan, sehingga masih tersedia waktu yang cukup untuk proses lelang
ulang.
8. Aparat Dinas Pertanian Provinsi pelaksana kegiatan bantuan sarana
pascapanen harus memahami dengan baik semua petunjuk yang terdapat
dalam buku pedoman teknis penanganan pascapanen tanaman pangan
Tahun 2015.
9. Alat/sarana pascapanen yang akan dibeli harus memiliki SNI atau minimal test
report yang dikeluarkan oleh lembaga uji yang tersebar di 15 provinsi.
10. Perlu dukungan APBD Prov/Kab/Kota dalam mendukung pelaksanaan
kegiatan pusat dan menunjang upaya perbaikan dan peningkatan penanganan
pascapanen tanaman pangan.
11. Melakukan teguran secara tertulis kepada pelaksana di daerah yang tidak
memenuhi Pedoman Teknis Pascapanen.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 35
12. Pelatihan pengoperasian perawatan dan perbaikan sarana perlu difasilitasi
oleh produsen/pabrikan tempat pembelian sarana tersebut dan dilakukan saat
droping sarana, saat panen dan pascapanen atau mengirimkan teknisi dan
operator ke produsen/pabrikan untuk mengikuti pelatihan dan adanya jaminan
purna jual untuk pembelian alsin tersebut.
13. Mengintensifkan koordinasi baik melalui telpon, sms dan e-mail ke tingkat
kabupaten/provinsi dalam percepatan pengiriman laporan.
Laporan Kinerja Tahun 2015
Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan 36
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015, sebagian besar kegiatan berhasil
dilaksanakan sesuai penetapan kinerja dan indikator kinerja. Terlaksananya
seluruh kegiatan di Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan sangat mendukung
pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Kegiatan yang belum mencapai target akan dijadikan bahan evaluasi untuk
perbaikan kebijakan Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan ke depan.
Pencapaian kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan tahun 2015
terkendala oleh lambatnya serapan anggaran, kurang tersusunnya rencana
pelaksanaan kegiatan Pusat, belum tersosialisasinya peraturan baru di KPPN,
terlambat disosialisasikan dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten yang
dialokasikan di Provinsi dan lambatnya proses pengerjaan bangunan dryer. Hal ini
menyebabkan capaian kinerja Direktorat Pascapanen Tanaman Pangan secara
keseluruhan menjadi tidak optimal.
4.2.Saran
Dalam rangka memantapkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Direktorat
Pascapanen Tanaman Pangan pada masa mendatang, perlu dilakukan
peningkatan kualitas SDM pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah,
sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
Analisis efisiensi dan efektivitas terhadap pemanfaatan anggaran masih sulit
diukur karena tidak adanya tolak ukur yang pasti tentang batasan efektif atau
efisiensinya sebuah kegiatan. Untuk itu, ke depan perlu dilakukan perumusan
efektivitas dan efisiensi kegiatan.