Dir PMK - Seminar Stunting - anggaran.depkeu.go.id · ehoxp phqjnrqvxpvl vxsohphq ]dw ehvl \dqj...
-
Upload
nguyendung -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of Dir PMK - Seminar Stunting - anggaran.depkeu.go.id · ehoxp phqjnrqvxpvl vxsohphq ]dw ehvl \dqj...
1 1
KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Jakarta, 16 Januari 2018
PENANGANAN STUNTING TERPADU TAHUN 2018
2KEMENTERIAN KEUANGAN
Outline
Kondisi Stunting di IndonesiaEvaluasi Efektivitas dan EfisiensiPenanganan StuntingAlokasi Anggaran PenangananStunting Tahun 2018
1 |
2 |
3 |
3KEMENTERIAN KEUANGAN
Kondisi Stunting di Indonesia
Kondisi Stunting di Indonesia
1
4KEMENTERIAN KEUANGAN
Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadappenyakit, menurunkan produktifitas dan kemudian menghambatpertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan.
Tingkat ‘Kecerdasan’ AnakIndonesia
di urutan 64 terendah dari65 negara*
52
50
17
2
64
Singapura
Vietnam
Thailand
Malaysia
Indonesia
*Asesmen yang dilakukan pada tahun 2012 oleh OECD PISA (Organisation for Economic Co-
operation and Development - Programme for International Student Assessment), suatu
organisasi global bergengsi, terhadap kompetensi 510.000 pelajar usia 15 tahun dari 65
negara, termasuk Indonesia, dalam bidang membaca, matematika, dan science.
Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting….
Sumber : diolah dari laporan World Bank Investing in Early Years brief, 2016
Menghambat Pertumbuhan Ekonomi dan Produktivitas Pasar kerja
Mengurangipendapatanpekerja dewasahingga 20%
Memperburuk kesenjangan/inequality
Mengurangi 10% daritotal pendapatan seumur hidup
Kemiskinanantar-generasi
Hilangnya 11% GDP
Sel Otak pada Anak Normal dan Stunted
STUNTINGSTUNTINGStunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat darikekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.(kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awalsetelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun).
5KEMENTERIAN KEUANGAN
Sekitar 37% (9 Juta) Anak Mengalami StuntingStunting di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan
Sumber : Estimasi dari RISKESDAS (tingkat stunting) dan proyeksi populasi BPS
Jumlah anak stunting <5 tahun
6KEMENTERIAN KEUANGAN
Evaluasi Efektivitas danEfisiensi Penanganan Stunting
Evaluasi Efektivitas danEfisiensi Penanganan Stunting
2
7KEMENTERIAN KEUANGAN
EVALUASI EFEKTIVITAS PENANGANAN STUNTING
a. Mengacu pada target RPJMN 2015-2019 dan berdasarkan hasil review paruh waktu capaian RPJMN 2015-2019, capaian penurunan stunting di Indonesia telahmelampui target yang ditetapkan dalam RPJMN.
b. Mengacu pada standar internasional (WHO), target masih belum tercapai sehingga harus diupayakan pencapaian target prevalensi stunting sesuai standar WHO.
Sumber: Estimasi dari RISKESDAS (tingkat stunting) dan proyeksi populasi BPS
Sumber: Evaluasi paruh waktu RPJMN-Bappenas
8KEMENTERIAN KEUANGAN
EVALUASI EFEKTIVITAS PENANGANAN STUNTING
• Pada tahun 2015 kenaikan alokasi anggaran kesehatan per penduduksebesar 21% tidak diimbangi oleh penurunan prevalensi stunting.
• Pada tahun 2016 kenaikan alokasi anggaran kesehatan per penduduksebesar 22% telah diimbangi oleh penurunan prevalensi stunting semula 29% pada tahun 2015 menjadi 27,5% di tahun 2016.
9
EVALUASI EFEKTIVITAS PENANGANAN STUNTING per Provinsi
Dalam Periode 2007 – 2013 hanya 4 Provinsi yang mengalami penurunan angka prevalensi stunting.
10
Anggaran Kesehatan dan Penanganan Stunting, Perbandingan Internasional
11KEMENTERIAN KEUANGAN
3 Alokasi Anggaran Penanganan Stunting 2018
Alokasi Anggaran Penanganan Stunting 2018
12KEMENTERIAN KEUANGAN
Stunting disebabkan oleh Faktor Multi DimensiIntervensi paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
*PAUD = Pendidikan Anak Usia Dini**Komoditas makanan di Jakarta 94% lebihmahal dibanding dengan di New Delhi, India. Buah dan sayuran di Indonesia lebih mahaldari di Singapura.
Sumber : Kemenkes, Bank Dunia (2017), dan Susenas berbagai tahun
Praktek pengasuhan yang tidak baik
• Kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan
• 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI ekslusif
• 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima MP-ASI
Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care,
Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas
• 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di PAUD*
• 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai
• Menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu (dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013)
• Tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi
Kurangnya akses ke makanan begizi**
• 1 dari 3 ibu hamil anemia
• Makanan bergizi mahal
Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi
• 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka
• 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akseske air minum bersih
1
4
3
2
13
NO FAKTOR PENYEBAB INTERVENSI K/LALOKASI
2018
1 Praktek pengasuhan yang tidak baik 434,74
a) Kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan; b) 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI ekslusif ;dan c) 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima MP-ASI
Penguatan Intervensi Paket Gizi (PMT, Vit A, TTD) pada Ibu Hamil dan Balita;Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan PelayananAntenatal; Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Promosi Kesehatan);Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat HidupSehat; dan Pemberdayaan Masyarakat (Promkes)
Kemenkes 359,93
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Kemenag 74,81
2 Terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care, Post Natal dan pembelajaran dini yang berkualitas
27.291,85
a) 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di PAUD; b) 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai; c) Menurunnya tingkat kehadiran anak di Posyandu (dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013) dan d) Tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi
Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan KunjunganNeonatal Pertama; Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal;Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama; PaketPenyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Kesehatan Ibu dan Anak;Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melaluiJKN/KIS; Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan; dan Pengadaan ObatFilariasis.
Kemenkes 26.557,20
Provinsi yang mendapatkan pelatihan pengasuhan anak KPPPA 3,00
Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan Kepesertaan ber KB
BKKBN 731,65
3 Kurangnya akses ke makanan begizi 15.881,92
a) 1 dari 3 ibu hamil anemia dan b) Makanan bergizi mahal Hasil Pengembangan Tabel Komposisi Pangan Indonesia; Penyediaan MakananTambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK); Penyediaan MakananTambahan bagi Balita Kekurangan Gizi; Peningkatan Surveilans Gizi danPengadaan Obat Gizi (Vit A, TTD)
Kemenkes 1.367,71
Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat dan PenyelenggaraanBantuan Pangan Non Tunai.
Kemensos 14.365,92
Pemberdayaan Pekarangan Pangan Kementan 135,79 Pengawasan produk pangan fortifikasi dan Desa pangan aman BPOM 12,50
4 Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi 6.158,72
a) 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruang terbuka dan b) 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih
Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kemenkes 193,00
Sanitasi (Infrastruktur Air Limbah, Persampahan, Drainase) dan Air Bersih(SPAM Perkotaan, Berbasis Masyarakat, Kawasan Khusus, Regional)
Kemenpupera 5.965,72
JUMLAH 49.767,23
Intervensi Gizi Spesifik Intervensi Gizi Sensitif
Kerangka Penanganan Stunting (Dalam Miliar)
NO DANA TRANSFER / DANA DESA ALOKASI 2018
A. DAK NON FISIK1. Bantuan Operasional Kesehatan 8.551,23
2. Bantuan Operasional KB 1.808,78
B. DANA DESA 60.000,00
C. DAK REGULER
1. Bidang Kesehatan dan KB 10.511,81
2. Air Minum 500,67
3. Sanitasi 521,49
D DAK PENUGASAN
1. Bidang Kesehatan 4.241,66
2. Air Minum 1.053,82
3. Sanitasi 1.097,63
E DAK AFIRMASI
1. Kesehatan 3.226,24
2. Air Minum 516,26
3. Sanitasi 541,88
JUMLAH (A-E) 92.571,48
ALOKASI MENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL “PENURUNAN STUNTING”PADA PEMERINTAH DAERAH
(Dalam Miliar)
14
KEMENTERIAN KEUANGAN
PROFILE DEMOGRAFI 10 KABUPATEN PRIORITAS PENANGANAN STUNTING
Sumber : Kemenko PMK
16KEMENTERIAN KEUANGAN
No. Provinsi Kab/KotaAlokasi Penanganan Stunting (Ribu Rp) Jumlah
Penduduk (Ribu)
Rata2 Per KapitaPusat (3 K/L) Daerah Jumlah
1 Riau Rokan Hulu 62.070.000 164.547.893 226.617.893 610,38 371.273,46
2 Lampung Lampung Tengah 291.190.000 323.517.062 614.707.062 1.247,10 492.909,20
3 Jawa Barat Cianjur 502.160.000 494.588.421 996.748.421 2.249,20 443.156,87
4 Jawa Tengah Brebes 527.730.000 413.709.931 941.439.931 1.787,36 526.720,94
5 Jawa Tengah Pemalang 326.320.000 298.954.543 625.274.543 1.291,98 483.966,12
6 NTB Lombok Tengah 223.810.000 238.686.533 462.496.533 919,81 502.817,47
7 Kalimantan Barat
Ketapang 93.200.000 282.683.162 375.883.162 483,00 778.226,01
8 Gorontalo Gorontalo 138.430.000 309.233.448 447.663.448 372,59 1.201.490,78
9 Maluku Maluku Tengah 113.100.000 273.462.761 386.562.761 370,22 1.044.143,38
10 Papua Lanny Jaya 118.910.000 389.288.699 508.198.699 173,05 2.936.715,97
JUMLAH 2.396.920.000 3.188.672.453 5.585.592.453 9.504,69 587.666,98
ALOKASI ANGGARAN PUSAT & DAERAH MENDUKUNG "PENURUNAN STUNTING " PADA 10 KABUPATEN PRIORITAS TAHUN 2018
Sumber : DJA (Data diolah)
17KEMENTERIAN KEUANGAN
ALOKASI PEMERINTAH PUSAT DALAM MENDUKUNG "PENURUNAN STUNTING " PADA 10 KABUPATEN PRIORITAS
NO PROVINSI KABUPATEN
KEMENKES KEMENSOSKEMENPUPERA
JUMLAH
JKN KISPMT Bumil
KEKPMT Balita
KurusPKH
Air Bersih
Sanitasi
1 Riau Rokan Hulu 25,18 0,01 0,18 31,2 2,5 3,0 62,07
2 Lampung Lampung Tengah 110,92 0,13 0,39 174,5 2,25 3,0 291,19
3 Jawa Barat Cianjur 304,48 0,06 0,12 192,0 2,5 3,0 502,16
4 Jawa Tengah Brebes 336,13 0,10 0,50 185,5 2,5 3,0 527,73
5 Jawa Tengah Pemalang 205,58 0,05 0,29 114,9 2,5 3,0 326,32
6 NTB Lombok Tengah 128,15 0,11 0,25 89,8 2,5 3,0 223,81
7 Kalimantan Barat Ketapang 39,12 0,03 0,20 53,6 0,25 0 93,2
8 Gorontalo Gorontalo 65,32 0,02 0,09 67,8 2,5 2,7 138,43
9 Maluku Maluku Tengah 45,82 0,02 0,26 62,1 2,5 2,4 113,1
10 Papua Lanny Jaya 40,98 0,01 0,02 64,4 2,5 3,0 118,91
JUMLAH 1.301,68 0,54 2,30 1035.8 22,5 26,1 2.396,92
(Dalam Miliar)
Sumber : DJA (Data diolah)
ALOKASI DANA TRANSFER DAN DANA DESA MENDUKUNG "PENURUNAN STUNTING " PADA 10 KABUPATEN PRIORITAS
(Dalam Miliar)
No. Provinsi Kab/KotaDAK Non Fisik
Dana Desa
DAK Reguler DAK Penugasan DAK AfirmasiJumlah
BOK BOKB Kesehatan dan KB
Air Minum Sanitasi Kesehatan Air
Minum Sanitasi Kesehatan Air Minum Sanitasi
1 Riau Rokan Hulu21,15 2,88 119,46 18,04 1,30 1,72 _ - - _ - - 164,55
2 Lampung Lampung Tengah 34,89 6,02 261,27 12,17 1,38 1,81 _ - 5,99 _ - - 323,52
3 Jawa Barat Cianjur39,62 8,64 349,33 94,99 2,01 _ _ - - _ - - 494,59
4 Jawa Tengah Brebes31,53 5,00 343,92 31,12 2,15 _ _ - - _ - - 413,71
5 Jawa Tengah Pemalang17,34 4,13 248,80 16,77 2,78 _ _ 9,13 - _ - - 298,95
6 NTB Lombok Tengah 24,20 3,95 155,42 11,70
__ 33,95 8,96 - _ 0,50 - 238,69
7 Kalimantan Barat Ketapang23,29 6,25 216,75 9,13 1,51 _ 25,75 - - _ - - 282,68
8 Gorontalo Gorontalo17,52 4,87 175,04 35,79 1,03 1,96 61,80 4,74 6,49 _ - - 309,23
9 Maluku Maluku Tengah35,53 4,45 152,47 25,31 1,36 2,27 20,60 5,60 7,47 _ 3,68 14,72 273,46
10 Papua Lanny Jaya16,08 7,71 246,37 11,98 4,07 -
-- - 103,08 - - 389,29
JUMLAH 261,16 53,89 2.268,82 267,00 17,59 7,75 142,1 28,44 19,94 103,08 4,18 14,72 3.188,68
18Sumber : DJPK (diolah)
KEMENTERIAN KEUANGAN
TINDAK LANJUTTINDAK LANJUT
1 |
2 |
3 |
Sinergi dalam pelaksanaan (kegiatan, anggaran, waktu) dan monitoring secara periodik.
Anggaran sudah dialokasikan ke Provinsi dan Kabupaten/ Kotabaik dari Pusat, Daerah dan Dana Desa. Tantangannya adalahmenginventarisir target dan memastikan capaian baik di 10Kabupaten prioritas maupun Kabupatan/Kota lainnya.(Desa-desa prioritas di 10 Kabupaten/Kota harus segeradipastikan/diputuskan).
Evaluasi efektivitas dan efisiensi dilaksanakan berdasarkan monitoring yang handal.
20
KEMENTERIAN KEUANGANDIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
NO KEMENTERIAN/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT ALOKASI 2018
I KEMENTERIAN KESEHATAN 28.477,87
A Peningkatan /Perbaikan Gizi Masyarakat 1.021,17
B Peningkatan Layanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi 117,6
C Penyediaan Obat dan Pengendalian Penyakit Ibu dan Anak 1.321,54
D Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Sehat” 322,17
E Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 193,00
F Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS 25.502,40
ALOKASI MENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL “PENURUNAN STUNTING ”PADA PEMERINTAH PUSAT
Intervensi Gizi Spesifik (Dalam Miliar)
21
NO KEMENTERIAN/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT ALOKASI 2018
A KEMENTERIAN KESEHATAN 28.477,87
1 Hasil Pengembangan Tabel Komposisi Pangan Indonesia 8,00
2 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) 403,35
3 Penyediaan Makanan Tambahan bagi Balita Kekurangan Gizi 505,86
4 Penguatan Intervensi Paket Gizi (PMT, Vit A, TTD) pada Ibu Hamil dan Balita 24,52
5 Peningkatan Surveilans Gizi 79,44
6 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 13,24
7 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 21,64
8 Kabupaten/Kota Yang Mendapat Pembinaan Dalam Peningkatan Kunjungan Neonatal Pertama 11,75
9 Pembinaan Dalam Peningkatan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 34,97
10 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Antenatal 32,87
11 Pembinaan Dalam Peningkatan Pelayanan Kunjungan Neonatal Pertama 3,13
12 Paket Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Kesehatan Ibu dan Anak 746,95
13 Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Promosi Kesehatan) 196,96
14 Pembinaan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 76,83
15 Pemberdayaan Masyarakat (Promkes) 48,38
16 Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 193,00
17 Cakupan Penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS 25.502,40
18 Pengendalian penyakit filariasis dan kecacingan 148,89
19 Pengadaan Obat Filariasis 54,60
20 Pengadaan Obat Gizi (Vit A, TTD) 371,10 22
ALOKASI MENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL “PENURUNAN STUNTING ”PADA PEMERINTAH PUSAT
Intervensi Gizi Spesifik (Dalam Miliar)
NO KEMENTERIAN/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT ALOKASI 2018
JUMLAH (A-H) 21.293,80
A. Kementerian Pertanian 135,79
Pemberdayaan Pekarangan Pangan 135,79
B. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 4,41
Makanan Sehat bagi anak usia dini (PAUD) 4,41
C. Kementerian Agama 74,81
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah 74,81
D. Kementerian Sosial 14.365,92
1. Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Tunai Bersyarat 12.619,85
2. Penyelenggaraan Bantuan Pangan Non Tunai 1.746,07
E. Kementerian Pekerjaan Umum dan PR 5.965,72
1. Sanitasi (Infrastruktur Air Limbah, Persampahan, Drainase) 2.713,73
2. Air Bersih (SPAM Perkotaan, Berbasis Masyarakat, Kawasan Khusus, Regional) 3.252,00
F. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3,00
Provinsi yang mendapatkan pelatihan pengasuhan anak 3,00
G. Badan Pengawas Obat dan Makanan 12,50
1. Pengawasan produk pangan fortifikasi 1,50
2. Desa Pangan Aman 11,00
H. BKKBN 731,65
1. Keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 5,95
2. Kepesertaan ber KB 725,70
Intervensi Gizi Sensitif (Dalam Miliar)
ALOKASI MENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL “PENURUNAN STUNTING ”PADA PEMERINTAH PUSAT
23