DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
Transcript of DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
U.
WALIKOTAKANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASINNOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJADINAS KOPERASI,USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannyaPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KotaBanjarmasin, maka perlu mengatur danmerumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerjaDinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja KotaBanjarmasin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, perlu menetapkanPeraturan Walikota Banjarmasin tentang TugasPokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UsahaMikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin KotaBanjarmasin.
-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II diKalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
<\ i-K
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RebublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
^ 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Pungsional Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
^J Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun2010 Tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan FungsionalPegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 51, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);
4 (SK
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun2016 tentang Pembentukan dan Susunan PerangkatDaerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah KotaBanjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK,FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI,USAHAMIKRO DAN TENAGA KERJA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota
^J Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Banjarmasin,
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan TenagaKerja Kota Banjarmasin,
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, UsahaMikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin,
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalahSekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi pada DinasKoperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja KotaBanjarmasin,
4 " :• 4> l/#
<J
9. Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASNadalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawaipemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja padainstansi pemerintah,
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnyadisingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah KelompokPegawai ASN Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan TenagaKerja Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenangsecara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuaibidang keahliannya masing-masing,
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis
pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga KerjaKota Banjarmasin.
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian KesatuDinas
Pasal 2
Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusanrumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidangpembinaan koperasi, usaha mikro, pembinaan, pelatihandan penempatan kerja, serta pembinaan hubunganindustrial dan jaminan sosial.
, . Pasal 3
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaanpasar sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkanoleh Walikota;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan TenagaKerja;
c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasipelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi;
d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasipelaksanaan usaha mikro;
4 '; <4> 1/%
^J
e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasipelaksanaan pembinaan, pelatihan dan penempatankerja;
f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional,pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasipelaksanaan pembinaan hubungan industrial danjaminan sosial; dan
g. pengelolaan urusan kesekretariatan.
Pasal 4
Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah :
a. Sekretariat;
b. Bidang Koperasi;
c. Bidang Usaha Mikro;
d. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja;e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial;
f. Kelompok Jabatan Fungsional; dang. Unit Pelaksana Teknis.
Bagian KeduaSekretariat
Pasal 5
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf amempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina,mengatur dan mengendalikan penyusunan program,
k^ pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaanketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan sertaadministrasi kepegawaian.
Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,pengaturan, dan pengendalian penyusunan programdan rencana kegiatan Dinas;
b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencanaanggaran, pengelolaan, penatausahaan danpenyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,
\ \sk
<J
pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusansurat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,pengaturan dan pengendalian urusan rumah tanggadan perlengkapan; dan
e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan,pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasikepegawaian;
Pasal 7
Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Perencanaan;b. Sub Bagian Keuangan; danc. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Pasal 8
(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalampasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan program dan rencana, evaluasi sertapenyusunan laporan Dinas.
(2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalampasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan rencana anggaran, pengelolaan,penatausahaan dan penyusunan laporanpertanggungjawaban keuangan.
(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana! j dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas^^ melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan,
urusan rumah tangga dan perlengkapan sertamenyelenggarakan administrasi kepegawaian.
Bagian KetigaBidang Koperasi
Pasal 9
Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakanpenyusunan dan koordinasi dalam pemberian bimbingan,melakukan pembinaan koperasi, penyelenggaraanpelatihan bagi koperasi dan bimbingan kelembagaankoperasi serta fasilitasi permodalan.
4"V"4> IA,
Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 9, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan mengatur dan mengevaluasipelaksanaan penyuluhan dan pembinaan koperasi;
b. pelaksanaan bimbingan teknis pendirian koperasi;
c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalampembinaan koperasi;
d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tentangmanajemen usaha dan kewirausahaan bagi pengelolakoperasi;
e. pelaksanaan bimbingan untuk memperoleh aksespermodalan kepada koperasi.;
^^ f. pelaksanaan bimbingan permodalan dibidangperdagangan, aneka usaha dan industri;
g. pelaksanaan proses rekomendasi permohonanpinjaman oleh koperasi, usaha mikro dan usahainformal; dan
h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tentangpermodalan bagi pengelola koperasi, usaha mikro.
Pasal 11
Bidang Koperasi terdiri dari:
a. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;^J b. Seksi Pembinaan Usaha ; dan
c. Seksi Fasilitasi Permodalan.
Pasal 12
(1) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimanadimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugaspokok melakukan menyiapkan bahan perumusankebijaksanaan dan petunjuk teknis, pemberianbimbingan kelembagaan, melakukan pembinaankelembagaan koperasi dan menyelenggarakanpelatihan bagi koperasi.
(2) Seksi Pembinaan Usaha sebagaimana dimaksuddalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokokmengumpulkan bahan perencanaan dan program,pemberian bimbingan usaha koperasi, melaksanakanpelatihan dan promosi produk koperasi.
A 4 <A
(3) Seksi Fasilitasi Permodalan sebagaimana dimaksuddalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokokmengumpulkan bahan pengolahan, melakukanbimbingan di bidang fasilitas permodalan koperasi danpelaksanaan pelatihan bagi koperasi.
Bagian KeempatBidang Usaha Mikro
Pasal 13
Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam pasal 4huruf c mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahanperencanaan dan program, pemberian bimbingan danpenyuluhan, bimbingan usaha dan menyelenggarakanpelatihan dan promosi produk usaha mikro.
^J Pasal 14
u
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 13, Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi:
a. penyedia bahan dan melaksanakan kegiatankoordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuaibidang tugasnya dalam rangka kelancaranpelaksanaan tugas;
b. pengelolaan data program bimbingan teknispembangunan usaha mikro;
c. penyusunan bahan petunjuk teknis/pembinaan danpelatihan kewirausahaan dan manajemen usahamikro;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasipelaksanaan administrasi umum dan manajemenusaha mikro;
e. pelaksanaan analisa pembangunan usaha mikro;
f. penyusunan bahan dan mengolah laporanpelaksanaan pembinaan dan pengembangan sertapenyajian bahan promosi/ pameran produksi usahamikro.
Pasal 15
Bidang Usaha Mikro terdiri dari :
a. Seksi Perizinan dan Kerjasama;
b. Seksi Promosi dan Pemasaran*, dan
4 4 l/K
^J
c. Seksi Permodalan dan Pemasaran.
Pasal 16
(1) Seksi Perizinan dan Kerjasama sebagaimana dimaksuddalam pasal 15 huruf a mempuyai tugas pokokmengumpulkan bahan pelayanan perizinan dankerjama dalam pengembangan usaha mikro.
(2) Seksi Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksuddalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas pokokmenyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan,menyelenggarakan pelatihan dan promosi produkusaha mikro.
(3) Seksi Permodalan dan Pemasaran sebagaimanadimaksud dalam pasal 15 huruf c mempunyai tugaspokok mengumpulkan bahan pengolahan, melakukanbimbingan di bidang fasilitas permodalan danpemasaran usaha mikro.
Bagian KelimaBidang Pembinaan Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja
Pasal 17
Bidang Pembinaan Pelatihan dan Penempatan TenagaKerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf dmempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan kebijakan,perencanaan dan program pelatihan dan pemagangan,perijinan, pemberian bimbingan dan penyuluhan jabatan,bimbingan usaha, produktivitas tenaga kerja, penempatantenaga kerja, informasi pasar kerja serta perluasan
^J kesempatan kerja.
Pasal 18
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal 17, Bidang Pembinaan Pelatihan dan PenempatanTenaga Kerja mempunyai fungsi:
a. penyusunan program pelatihan, pemagangan, danproduktivitas, penempatan tenaga keerja danpengembangan kesempatan kerja.
b. pelaksanaan perizinan lembaga pelatihan kerja swasta,pembinaan lembaga pelatihan kerja dan pemagangan;
c. koordinasi dengan lembaga, organisasi dan instansiterkait dalam rangka pelaksanaan program pelatihan,pemagangan dan produktivitas;
d. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan jabatan,
perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja lokal,antar daerah maupun luar negeri;
e. pemberian izin mempekerjakan tenaga kerja asing(IMTA), izin Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia(PJTKI), Bursa Kerja Khusus (BKK) dan LembagaPelayanan Penempatan Swasta(LPPS);
f. pemberian layanan kepada TKI pra dan purnapenempatan;
g. penyebarluasan informasi pasar kerja danpengembangan kesempatan kerja; dan
h. pelaksanaan perencanaan tenaga kerja makro.
Pasal 19
Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga>«• Kerja terdiri dari :
a. Seksi Pelatihan dan Produktivitas;b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja; danc. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan
Kerja.
Pasal 20
(1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugaspokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatanpelatihan, pemagangan dan produktivitas tenagakerja, pembinaan lembaga pelatihan kerja sertapemberdayaan lembaga pelayanan peningkatanproduktivitas.
^>(2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugaspokok mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatanpenempatan dan penyaluran tenaga kerja.
(3) Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perluasan KesempatanKerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf cmempunyai tugas pokok mempersiapkan bahanpelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi pasarkerja dan perluasan kesempatan kerja.
4
Bagian KeenamBidang Pembinaan Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial
Pasal 21
Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e
iSK
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusankebijaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan organisasipekerja dan pengusaha, hubungan industrial,persyaratan kerja dan jaminan sosial serta penyelesaianperselisihan lembaga industrial.
Pasal 22
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 21, Bidang Pembinaan Hubungan Industrialdan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
a. penyusunan, perencanaan, pengaturan danpengevaluasian pelaksanaan kebijakan dalam halperselisihan hubungan industrial dan persyaratankerja;
b. penyusunan, perencanaan, pengaturan danpengevaluasian pelaksanaan kebijakan dalam hal
w^ kelembagaan dan ketenagakerjaan;
c. penyusunan, perencanaan, pengaturan danpengevaluasian pelaksanaan kebijakan dalam haljaminan sosial dan tenaga kerja; dan
d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan hubunganindustrial dan jaminan sosial.
Pasal 23
Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JaminanSosial terdiri dari :
, a. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial danw^ Persyaratan Kerja;
b. Seksi Kelembagaan dan Ketenagakerjaan; danc. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Pasal 24
(1) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial danPersyaratan Kerja sebagaimana dimaksud dalampasal 23 huruf a mempunyai tugas mengumpulkanbahan, melakukan pembinaan persyaratan kerja,menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan/hubungan industrial.
(2) Seksi Kelembagaan dan Ketenagakerjaansebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf bmempunyai tugas pokok mengumpulkan bahanpembinaan dan petunjuk teknis terhadappelaksanaan pendidikan hubungan industrial bagipekerja dan pengusaha serta pembinaan terhadap
4 4 1/3T
organisasi pekerja dan pengusaha.
(3) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjasebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf cmempunyai tugas pokok melaksanakan kordinasihubungan industri mengenai nilai upah dan jaminansosial tenaga kerja.
Bagian KetujuhKelompok Jabatan Fungsional
Pasal 25
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksuddalam pasal 4 huruf f terdiri dari sejumlah tenagafungsional yang terbagi dalam berbagai kelompoksesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat^-^ (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas .
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan danbeban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur sesuai denganPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Bagian KedelapanUnit Pelaksana Teknis
/ Pasal 26
(1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkankebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai denganPeraturan Perundang-undangan yang berlaku.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unitorganisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkunganDinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dansinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupunantar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luarDinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
4 •"<* UK
Pasal 28
(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinasbertanggung jawab memimpin danmengkoordinasikan bawahannya masing-masing danmemberi bimbingan serta petunjuk terhadappelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti danmematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepadaatasan masing-masing dan menyampaikan laporanberkala tepat pada waktunya.
(3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasibawahannya masing-masing dan bila terjadipenyimpangan agar mengambil langkah-langkah yangdiperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
^-^ (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unitorganisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakansebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut danuntuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.
Pasal 29
Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikotasecara berkala melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 30
(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara,maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang
^J menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) KepalaDinas.
(2) Jika Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangansementara, maka ditunjuk salah seorang KepalaBidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) denganmemperhatikan senioritas.
4
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, makasemua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok,fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah Kota. Banjarmasin dinyatakan dicabut dantidak berlaku lagi.
\A
^
*•
Pasal 32
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkanpengundangan Peraturan Walikota ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.
Diundangkan di Banjarmasinpada tanggal 016
Ditetapkan di Banjarmasinpada tanggal
WALIKOTA BANJARMASIN, £
l/?t IBNU SINA
\/r\ SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,/!
H. HAMLI KURSANI
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR
\A
I(
LA
MP
IRA
N
PE
RA
TU
RA
NW
AL
IKO
TA
BA
NJA
RM
AS
INN
OM
OR
8TA
HU
N20
16T
EN
TA
NG
TU
GA
SP
OK
OK
,F
UN
GS
ID
AN
TA
TA
KE
RJA
DIN
AS
KO
PE
RA
SI,
US
AH
AM
IKR
OD
AN
TE
NA
GA
KE
RJA
KO
TA
BA
NJA
RM
AS
IN
BA
GA
NS
US
UN
AN
OR
GA
NIS
AS
ID
INA
SK
OP
ER
AS
I,U
SA
HA
MIK
RO
DA
NT
EN
AG
AK
ER
JA
KO
TA
BA
NJA
RM
AS
IN
DIN
AS
KO
PE
RA
SI,
US
AH
AM
IKR
OD
AN
TE
NA
GA
KE
RJA
SE
KR
ET
AR
IAT
KE
LO
MP
OK
JAB
AT
AN
FU
NG
SIO
NA
LS
UB
BA
GIA
N
PE
RE
NC
AN
AA
N
SU
BB
AG
IAN
KE
UA
NG
AN
SU
BB
AG
IAN
UM
UM
DA
N
KE
PE
GA
WA
IAN
SE
KS
I
KE
LE
MB
AG
AA
ND
AN
PE
NG
AW
AS
AN
SE
KS
IP
EM
BIN
AA
N
US
AH
A
SE
KS
IF
AS
ILIT
AS
IP
ER
MO
DA
LA
N
BID
AN
GU
SA
HA
MIK
RO
SE
KS
IP
ER
IZIN
AN
DA
NK
ER
JAS
AM
A
SE
KS
IP
RO
MO
SI
DA
N
PE
MA
SA
RA
N
SE
KS
IP
ER
MO
DA
LA
N
DA
NP
EM
AS
AR
AN
-•
»~
JK
tpilt
SKPD
44
f^
UP
T
BID
AN
GP
EM
BIN
AA
N,
PE
LA
TIH
AN
DA
NP
EN
EM
PA
TA
NK
ER
JA
SE
KS
IP
EL
AT
IHA
N
DA
NP
RO
DU
KT
IVIT
AS
SE
KS
IP
EN
EM
PA
TA
N
TE
NA
GA
KE
RJA
SE
KS
IIN
FO
RM
AS
IP
AS
AR
KE
RJA
DA
NP
ER
LU
AS
AN
KE
SE
MP
AT
AN
KE
RJA
BID
AN
GP
EM
BIN
AA
NH
UB
UN
GA
NIN
DU
ST
RIA
L
DA
NJA
MIN
AN
SO
SIA
L
SE
KS
IP
ER
SE
LIS
IHA
N
HU
BU
NG
AN
IND
US
TR
IAL
DA
NP
ER
SY
AR
AT
AN
KE
RJA
SE
KS
IK
EL
EM
BA
GA
AN
DA
NK
ET
EN
AG
AK
ER
JAA
N
SE
KS
IP
EN
GU
PA
HA
ND
AN
[JA
MIN
AN
SOSI
AL
TEN
AG
A|
KE
RJA
WA
LIK
OT
AB
AN
JA
RM
AS
IN,
i/^
IBNU
SIN
A
y
PEMERINTAH KOTA BANJARMASINSEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM
Nomor : 188. 45/W/KUM Banjarmasin, 22 November 2016
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS
Disampaikan dengan hormat
Kepada
_ Dari
Tentang
Catatan
Lampiran
Untuk mohon tanda tangan atas
._
fS8
[(
Disposisi Pimpinan :
ASISTEN PEMERINTAHAN
: Bapak Walikota Banjarmasin
: Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
: TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI,USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA
BANJARMASIN
: Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi SetdakoBanjarmasin.
1 (satu) berkas
: PERATURAN WALIKOTA
KEPALA B UM,
[. LUKMAN FADLUN, SH, MHPembina
NIP. 19691013 200003 1 004
SEKRETARIS DAERAH
/***-+&**- /^"^^^
WALIKOTA/
WAKIL WALIKOTA
V*/ji>/fer^14
JALAN RE. MARTADINATA NO. I TELEPON 52546,54934,68142-68145FACS (0511) 533933 KOTAK POS 79BANJARMASIN 70111