dinas kesehatan provinsi sulawesi tengah
Transcript of dinas kesehatan provinsi sulawesi tengah
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKIP )
TAHUN 2014
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jalan R.A. Kartini No. 11 Palu
ii
DDaaffttaarr IIssii
1. KATA PENGANTAR................................................................................................................ i
2. DAFTAR ISI.......................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ......................................................................... 1
B. SUMBERDAYA TENAGA KESEHATAN ............................................................... 5
B. STRATEGI ..................................................................................................... 6
C. KEBIJAKAN .................................................................................................. 9
BAB II PERJANJIAN KINERJA .................................................................................. 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................ 20
A. CAPAIAN KINERJA ......... ............................................................................ 20
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ......... ............................................................ 31
C. REALISASI ANGGARAN ......... ...................................................................... 93
BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 99
LAMPIRAN-LAMPIRAN ..........................................................................................................
- PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROV. SULAWESI TENGAH DAN UPT TAHUN 2015
- IKU DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
i
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
KKaattaa PPeennggaannttaarr
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat selama tahun 2014. Di samping itu, LKIP ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKIP ini belum memenuhi semua kriteria penyusunan yang sempurna. Oleh sebab itu, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tanggal 20 Nevember 2014 TentangPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah akan senantiasa melakukan penyempurnaan di masa-masa yang akan datang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan hasil dari laporan kinerja seluruh program yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara garis besar laporan ini memuat data/informasi mengenai perencanaan kinerja sebagai target rencana kinerja dan realisasi/capaian kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tahun 2014.
Dalam rangka memenuhi fungsi LKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Informasi yang disajikan dalam LKIP ini dapat dijadikan bahan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan mengatasi tantangan sebagai masukan guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.
Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat khususnya sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya bidang kesehatan.
Palu, 2 Februari 2015
Kepala Dinas KesehatanProvinsi Sulawesi Tengah,
dr. Anshayari Arsyad., M.KesPembina Utama Madya
NIP.19571020 198801 1 002
ii
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATANJalan Ra Kartini No.11 Telepon & Fac (0451) 421070 Palu 94112 (0451) 425093
Nomor : 050/ . /Diskes Kepada Sifat : Penting Lampiran : 1 Buku Yth, Gubernur Sulawesi TengahPerihal : Penyampaian LKIP 2014 di-
Dan Perjanjian Kinerja 2015 Palu.
Dengan Hormat,
Bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Penetapan
Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah beserta UPT di Lingkungan Dinas Kesehatan
Prov. Sulawesi Tengah, sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun
Anggaran 2014 dan pernyataan perjanjian kinerja tahun 2015.
Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Palu, 4 Februari 2015
KEPALA DINAS KESEHATANPROVINSI SULAWESI TENGAH
dr. ANSHAYARI ARSYAD., M.Kes.Pembina Utama Madya
NIP. 19571020 198801 1 002
Tembusan Yth ;
1. Kepala Inspektorat Daerah Prov. Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala BPKP di Palu
BAB I
PENDAHULUAN
( LKIP )
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2014
Lkip Dinkes 2014 1
BBAABB II
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN
A. TTUUGGAASS PPOOKKOOKK DDAANN FFUUNNSSGGII
Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor; 03 Tahun 2001 Dinas Kesehatan
mempunyai tugas Dekonsentrasi di bidang kesehatan dengan fungsi sebagai berikut:
1. Pembinaan program kesehatan skala provinsi atau lintas Kabupaten/Kota melalui perumusan
kebijakan, koordinasi pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan kesehatan
dan program kesehatan, evaluasi dan pelaporan serta penelitian dan pengembangan sistem
kesehatan berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kesehatan skala daerah provinsi melalui koordinasi
perumusan kebutuhan dan program pendidikan tenaga kesehatan, pelatihan tenaga, mobilisasi
serta pendayagunaan tenaga kesehatan, perizinan dan akreditasi tenaga kesehatan dan
perizinan dan akreditasi penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
3. Penyelenggaraan pelayanan medik RS, pembinaan pelayanan medik dasar Puskesmas,
pelayanan medik khusus dan pengawasan instalasi medik, perizinan dan akreditasi pelayanan
medik dan penunjang medik skala provinsi, pengaturan izin RS/Sarana pelayanan medik dan
penunjang medik, bimbingan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medik, sarana
pelayanan, kesehatan lain, penetapan prosedur dan pola tarif pelayanan kesehatan dan
rujukannya.
4. Pembinaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi perumusan program Peran Serta
Masyarakat, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan masyarakat (JPKM), dan sistem pembiayaan
kesehatan, promosi kesehatan dan budaya hidup sehat, kesehatan kerja, kesehatan keluarga,
gizi dan kesehatan institusi.
5. Pembinaan teknis serta pengawasan penerapan standar kualitas kesehatan lingkungan,
penyehatan air wilayah provinsi, pengawasan aspek kesehatan, mengenai dampak lingkungan
dari perencanaan tata ruang provinsi serta kesehatan matra (kesehatan lapangan, kelautan dan
bawah air serta dirgantaraan) dan penanggulangan bencana.
6. Perencanaan dan pengadaan obat sangat esensial untuk pelayanan medik dasar, pembinaan
teknis dan operasional berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan
penyalahgunaan obat, narkotika psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lingkup
provinsi, sertifikasi, akreditasi perizinan terhadap asarana produksi, pengadaan distribusi,
obat, kosmetika, alat kesehatan, makanan dan minuman serta bahan berbahaya lintas
kabupaten / kota.
Lkip Dinkes 2014 2
7. Pelayanan penunjang teknis administrati dalam rangka pembinaan teknis, operasional,
kegiatan–kegiatan lain yang meliputi :
a. Administrasi Umum dan Perlengkapan
b. Administrasi Kepegawaian
c. Administrasi Keuangan
d. Ketatalaksanaan Hukum dan Kehumasan.
8. Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis dan Jabatan fungsional.
Tugas dan fungsi masing–masing bidang dan seksi/sub bagian, tertuang dalam uraian tugas
Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut (urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan
berdasarkan azas otonomi dan tugas perbantuan) maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah menyelenggakan fungsi sebagai berikut :
1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
kesehatan.
3. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang kesehatan yang diberikan oleh Gubernur
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggah
mempunyai Urusan
1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
2. Penyelenggarakan Surveilans Epidemiologi Kejadian Luar Biasa
3. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Skala Provinsi,
Penyelidikan Kajian Luar Biasa Skala Provinsi
4. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala
provinsi
5. Melakukan pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana
dan wabah skala provinsi
6. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan cemaran lingkungan
7. Penyelenggaraan surveilans kewaspadaan pangan dan gizi buruk
8. Melakukan pemantauan penanggulangan gizi buruk
9. Melakukan bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji
10. Melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier
11. Melakukan bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah tertinggal,
perbatasan dan kepulauan
Lkip Dinkes 2014 3
12. Melakukan registrasi, akreditasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Melakukan pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh
pemerintah.
14. Melakukan pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas B non
pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang
yang setara.
15. Pengelolaan/Penyelenggaraan, bimbingan pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan.
16. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan.
17. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota.
18. Pendayagunaan tenaga kesehatan
19. Melaksanakan pelatihan fungsional dan teknis
20. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu tertentu sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
21. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing
22. Penyediaan dan pengelolaan buffer stok obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan
vaksin lainnya.
23. Sertifikasi sarana produksi dan distibusi alat kesehatan perbekalan kesehatan rumah
tangga kelas II.
24. Pemberian izin rekomendasi izin industri komudi kesehatan PBF & Pedagang Besar Alkes
25. Pemberian Izin PBF Cabang dan Ikot
26. Melakukan dan mengendalikan norma standar, prosedur dan kriteria bidang kesehatan.
27. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan
kebijakan provinsi.
28. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri
29. Pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan
30. Pengelolaan SIK
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 06 tahun 2008 tentang
organisasi dan tata kerja dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 06);
Susunan organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas dengan membawahi 3 (tiga) subagian yaitu :
a. Subag Perencanaan Program
b. Subag Keuangan dan aset
c. Subag Kepegawaian
Lkip Dinkes 2014 4
3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal yaitu:
a. Seksi Bimdal Kesehatan Dasar
b. Seksi Bimdal Kesehatan Rujukan
c. Seksi Bimdal Kesehatan Khusus
4. Bidang Bina Pengendalian Masalah Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal
yaitu :
a. Seksi Bimdal Pengendalian dan Pemberantasan penyakit
b. Seksi Bimdal Wabah dan Bencana
c. Seksi Bimdal Kesehatan Lingkungan
5. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga)
Seksi Bimdal yaitu :
a. Seksi Bimdal Perencanaan dan Pendayagunaan Nakes
b. Seksi Bimdal Pendidikan dan Pelatihan
c. Seksi Bimdal Registrasi dan Akreditasi
6. Bidang Bina Jaminan dan Sarana Kesehatan dengan membawahi 3 (tiga) Seksi Bimdal
a. Seksi Bimdal Jaminan Kesehatan
b. Seksi Bimdal Sarana dan Peralatan Kesehatan dan
c. Seksi Bimdal Kefarmasian
UPT. Balai Laboratorium
UPT. Promosi Kesehatan
UPT. Data dan Survelans
UPT. Krisis dan Kesehatan Matra
Kelopok Fungsional
Lkip Dinkes 2014 5
BB.. SSUUMMBBEERR DDAAYYAA TTEENNAAGGAA KKEESSEEHHAATTAANN
Sumberdaya tenaga kesehatan yang bekerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah termasuk UPT sebanyak 251 orang terdiri dari laki-laki 161 orang dan perempuan
292 orang. Tenaga tersebut berasal dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan
serta ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
Tabel 1.
Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah 2014
No Dinas/UPT Jumlah Jenis Kelamin Ket
Laki-laki Perempuan
1 Dinkes Prov 96 119 215
2 UPT Laboratorium kes 11 19 30
3 UPT Promkes 7 10 17
4 UPT Krisis dan Kes.Matra 9 5 14
5 UPT Surdatin 8 8 16
6 Bapelkes - - -
Jumlah 131 161 292
Tabel 2.
Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. SD -2. SMP 43. SMA 714. D1 85. D3 386. S1 1287. S2 45
Jumlah 292
Tabel 3. Jumlah Kepangkatan Pegawai Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Tengah
UnitI II III IV Jumlah
Dinkes dan UPT teknis
1 64 204 23 292
Lkip Dinkes 2014 6
C. SSTTRRAATTEEGGIISS
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dalam
periode 2011–2016 pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :
1. Sosialisasi dan Advocacy
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata hanya ditentukan oleh hasil
kerja jajaran kesehatan saja, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja dan kontribusi
positif berbagai SKPD lainnya serta peran serta aktif dari segenap komponen masyarakat.
Oleh karena itu agar segenap komponen pembangunan di daerah dapat memberikan
kontribusi yang positif terhadap pembangunan bidang kesehatan, maka harus diupayakan
masuknya wawasan kesehatan sebagai asas pembangunan di daerah sehingga dapat
diwujudkan upaya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan.
Untuk terselenggaranya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan perlu
dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan sehingga
segenap pemangku kepentingan (stake holders) memberikan kontribusi positif terhadap
pencapaian perilaku dan lingkungan sehat.
2. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan saat ini dan masa yang akan datang
menjadi sangat penting, karena pada dasarnya permasalahan kesehatan hanya dapat diatasi
apabila ada sinergis yang nyata antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu upaya
menggerakkan dan memberdayakan masyarakat (temasuk swasta dan dunia usaha) dalam
pembangunan kesehatan harus lebih dimantapkan. Masyarakat harus ditempatkan sebagai
subyek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan.
Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah melibatkan masyarakat untuk
aktif dalam pengabdian/pelayanan masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi
kesehatan (to advocate) dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan (to watch).
Wujud nyata dari gerakan pemberdayaan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat
dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), seperti
pengembangan desa siaga aktif, posyandu, posmaldes, maupun UKBM lainnya.
Selain itu banyak permasalahan kesehatan yang wewenang dan tanggungjawabnya
berada di luar SKPD Dinas Kesehatan, sehingga perlu dikembangkan kemitraan/kerjasama
antar masyarakat, antar kelompok serta antar SKPD (Dinas, Badan, Instansi) dalam rangka
pembangunan berwawasan kesehatan.
Lkip Dinkes 2014 7
Upaya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat juga harus didukung dengan
penerapan promosi kesehatan yang efektif sehingga mampu mengoptimalkan peran agent of
change setempat, serta mampu memobilisasi segenap sumberdaya yang ada untuk
kepentingan kesehatan.
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan pengutamaan pada upaya
promotif-preventif
Pembangunan kesehatan harus mampu menjamin tersedianya pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan
kemudahan akses (baik dari aspek ketersediaan/jarak maupun pembiayaan).
Jaminan akses terutama difokuskan pada upaya pengembangan dan penguatan sarana
pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK), sehingga
disparitas status kesehatan antar kabupaten / kota dapat dikurangi.
Upaya kesehatan harus lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif dalam
rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi angka kesakitan sebagai
penerapan Paradigma Sehat itu indah dan Gratis. Upaya promotif dan preventif dilakukan
dengan berbagai cara antara lain dengan memaksimalkan pemanfatan dana Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) serta merevitalisasi peran dan fungsi puskesmas. Selain fungsi
puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama, maka fungsi puskesmas
sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat
harus lebih ditingkatkan.
4. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan.
Tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi
secara adil dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin
terselenggaranya program-program pembangunan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan
upaya advocacy dan sosialisasi kepada pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan
dukungan APBD kesehatan sebesar 10% diluar gaji yang diprioritaskan untuk kepentingan
pelayanan publik.
Pembiayaan kesehatan diupayakan untuk memenuhi target pencapaian Standard
Pelayanan Minimal (SPM). Perencanaan pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin
tersedianya data PHA & DHA, sehingga mampu mensinkronisasikan dan menghimpun
sumber-sumber pembiayaan dari APBN dan APBD baik dilingkungan SKPD Kesehatan
maupun dukungan pembiayaan kesehatan dari SKPD lainnya. Disamping itu pembiayaan
kesehatan juga diupayakan dari peran serta masyarakat termasuk swasta.
Disamping itu pembiayaan kesehatan harus lebih ditingkatkan untuk menjamin tercapainya
Jaminan Kesehatan Sosial menuju Universal Coverage.
Lkip Dinkes 2014 8
5. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung
dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan yang kompeten dan
terdistribusi secara adil dan merata.
Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan, ada beberapa hal
yang harus diperhatikan yaitu : (1) Pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan melalui
pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi, (2) Pemerataan tenaga kesehatan melalui
pendistribusian tenaga-tenaga setrategis sesuai kebutuhan, serta (3) Pemenuhan dan
pemanfaatan tenaga kesehatan di saranan kesehatan sesuai dengan kompetensi
6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat, alat kesehatan serta
sarana kesehatan lainnya.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang yang berkualitas harus didukung
dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang bermutu serta terjangkau oleh
seluruh lapisan masyarakat. Upaya peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan
pemerataan obat dan perbekalan kesehatan perlu didukung dengan perencanaan dan
pengadaan yang baik, optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta
pengendalian persediaan dan pendistribusian.
Untuk menjamin pemerataan obat dan perbekalan kesehatan diperlukan harmonisasi
dan integrasi pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, obat program, obat bencana, obat
pelayanan kesehatan khusus dan vaksin, oleh karena itu pendistribusian obat dan perbekalan
kesehatan harus dilakukan melalui satu pintu (one gate policy).
7. Mengurangi resiko terjadinya penyakit, kecelakaan dan dampak bencana
Pengendalian masalah kesehatan merupakan penjabaran pembangunan nasional yang
harus dilakukan secara berkesinambungan.
Terlindunginya masyarakat dari penyakit, kecelakaan, kecacatan dan dampak bencana yang
merupakan tujuan dari pengendalian masalah kesehatan, berbagai upaya yang telah dilakukan
dengan memutus rantai penularan pada populasi rawan tertular dan menularkan untuk
mengurangi resiko terjadinya penyakit dilakukan secara komprehensif dalam rangka
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi dampak sosial ekonomi serta
meningkatkan jangkauan dan kualitas pengendalian secara bertahap berdasarkan
epidemiologi dengan menggunakan setiap sumber daya mengikut sertakan seluruh komponen
masyarakat.
Masalah kesehatan adalah sesuatu yang kompleks, multidimensial, lintas sektor,
lintas program dan lintas disiplin ilmu, determinan utama kesehatan atau variabel-variabel
yang mempengaruhi derajat kesehatan dan menunjukkan derajat kesehatan suatu wilayah.
Lkip Dinkes 2014 9
8. Meningkatkan Kebijakan dan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan,
berdayaguna dan berhasil guna
Faktor manajemen kesehatan mempunyai peranan yang sangat besar dalam
menentukan keberhasilan program pembangunan kesehatan. Beberapa faktor yang berperan
adalah ketersediaan data dan informasi kesehatan, dukungan ilmu pengetahun dan teknologi,
sistem perencanaan serta faktor regulasi. Mengingat kondisi geografis daerah Provinsi
Sulawesi Tengah yang cukup sulit dan berdampak pada ketersediaan data yang valid dan
tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan on
line pada semua level fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke
tingkat Provinsi. Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang
berkaitan dengan pengelolaan data.
Dalam upaya memecahkan permasalahan kesehatan yang sangat kompleks perlu
didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan melalui upaya operasional riset dan
penelitian dibidang kesehatan. Sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan merupakan
hal yang sangat menentukan dalam pencapaian target program pembangunan kesehatan,
untuk itu perlu dikembangkan sistem perencanaan terpadu yang berbasis pada masalah
kesehatan wilayah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan penyiapan fasiltas dan
sumberdaya tenaga dibidang perencanaan maupun tenaga pengelola keuangan yang cermat
dan akuntabel.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan dukungan system kesehatan
termasuk bebeberapa peraturan atau regulasi. Upauya tersebut akan diarhkan pada
penyusunan beberapa peraturan daerah atapun bentuk peraturan lainnya seperti dalam bentuk
komitmen dan politis dari berbagai pelaku kesehatan baik pemerintah, swasta maupun
masyarakat yang bersifat mengikat untuk berperan aktif dalam upaya pembangunan
kesehatan baik dalam fungsi pelaksanaan maupun fungsi pengawasan.
D. KEBIJAKAN
Dengan memperhatikan Analisis Situasi, Isu-isu strategis, serta Visi & Misi Dinas
Kesehatan, maka Pembangunan bidang Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016
lebih diarahkan pada upaya promotif dan preventif serta upaya untuk menjamin akses
(ketersediaan dan keterjangkauan), pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan lebih diutamakan dalam rangka
mengurangi kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah, kesetaraan gender
Lkip Dinkes 2014 10
dan tingkat status ekonomi dengan keberpihakan kepada masyarakat miskin, masyarakat di
daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan juga diarahkan melalui (1)
regionalisasi sistem rujukan, (2) pengembangan sarana kesehatan di DTPK, (3) pengembangan
mutu layanan yang terstandardisasi (akreditasi/ISO,dll), (4) pengembangan kerjasama antar
wilayah.
Upaya kesehatan diprioritaskan pada upaya yang mempunyai daya ungkit besar terhadap
pencapaian target MDG’s yang meliputi :
a. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan, menuju universal coverage/ jaminan
kesehatan social bagi seluruh masyarakat secara bertahap pada tahun 2012-2014.
b. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, dengan intervensi inovatif antara lain melalui
Program Persiapan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pengembangan
Poned/Ponek, persalinan gratis di rumah sakit kelas III, serta inisiasi menyusui dini.
c. Perbaikan status gizi masyarakat, dengan kebijakan prioritas : (1) PMT pemulihan diberikan
pada anak gizi kurang dan ibu hamil miskin dan KEK, serta (2) Perawatan gizi buruk
dilaksanakan dengan pendekatan rawat inap di Puskesmas Perawatan, Rumah Sakit dan Pusat
Pemulihan Gizi (Terapheutic Feeding Centre) maupun rawat jalan di Puskesmas dan Pos
Pemulihan Gizi berbasis Masyarakat (Community Feeding Centre)
d. Pengendalian penyakit dan masalah kesehatan
Upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan difocuskan pada upaya menurunkan
endemisitas penyakit menular seperti Demam berdarah dengue, malaria, TBC dan penyakit
menular seksual (termasuk HIV dan AIDS) yang kasusnya saat ini cenderung meningkat.
Sementara itu untuk pengendalian penyakit tidak menular difocuskan pada upaya
pengendalian factor resiko melalui upaya pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sedangkan upaya peningkatan kualitas lingkungan sehat didorong untuk mengembangkan
kabupaten/kota sehat dengan pendekatan kawasan sehat, serta upaya pemberdayaan
masyarakat untuk Stop Buang Air Besar Sembarangan melalui Pengembangan Program
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
e. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat
serta pengawasan obat dan makanan harus terjamin, terutama bila terjadi Kejadian Luar Biasa
(KLB). Upaya ini dilaksanakan mulai dari proses perencanaan dan pengadaan yang baik,
optimalisasi pemanfaatan dana, efektifitas penggunaan serta pengendalian persediaan dan
pendistribusiannya.
Lkip Dinkes 2014 11
f. Pemberdayaan masyarakat dan Promosi Kesehatan.
Upaya ini dilaksanakan melalui integrasi program prmosi kesehatan secara lintas program &
lintas sektor dengan memfocuskan pada upaya peningkatan Pendidikan Kesehatan
Masyarakat, dengan memaksimalkan Pengembangan metode dan Teknologi Informasi
Kesehatan serta penerapan strategi advocacy, bina suasana dan gerakan pemberdayaan.
Pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan melalui upaya penggerakan masyarakat
didorong untuk mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), yang
diintegrasikan dengan melalui Pengembangan Desa Siaga Aktif
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
( LKIP )
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2014
Lakip Dinkes 2013 12
BBAABB IIII
PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA
Sebagai ringkasan/IIkkhhttiissaarr dalam rangka mendukung penyelenggaraan misi Dinas Kesehatan
menuju Visi Terwujudnya masyarakat Sulawesi Tengah Mandiri Untuk Hidup Sehat Menuju
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Peranan Dinas Kesehatan sebagai
pembuat dan pembina kebijakan esensinya adalah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan
pembangunan kesehatan secara keseluruhan dalam upaya pencapaian visi yang tertuang dalam dokumen
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2011 s.d 2016.
Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014 sebagaimana terurai di dalam tabel berikut:
SASARAN INDIKATOR TARGET
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar
70%
Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Operasional
SKPD
60 %
Tingkat disiplin yang menggunakan pakaian
Dinas
-
TUJUAN Terjaminnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional dan kosmetika serta makanan
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat.
1) Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan (target 90%
90 %
2) Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan 75
75 %
TUJUAN Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar
Sasaran Strategis 2
Terpenuhinya sarana dan prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standard dan aman
1) Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah
80 %
2). Jumlah RS yang melaksanakan Uji dan Kalibrasi
15 RS
TUJUAN Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda
1
2
3
Lakip Dinkes 2013 13
Sasaran Strategis 3
Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa
1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan.
100%
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu.
100%
3. Cakupan pelayanan kesehatan masyarkat miskin dan tidak mampu.
100%
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA
55%
TUJUAN Meningkatnya mutu pelayanan, pemerataan dan keterjangkauan melalui kegiatan peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatf
Sasaran Strategis 4
Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga
1 Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu
15 Pusk
TUJUAN Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah
Sasaran Strategis 5
Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi.
1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100%
2. Persentase bayi usia 0-6 bulan men dapat ASI Eksklusif
70%
3. Balita ditimbang berat badannya 80%4. RT yang mengkonsumsi garam
beryodium90%
5. Balita 6-59 Bulan mendapat Vit. A 90%6. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 85%7 Kab/Kota yang melaksanakan
Surveilans gizi100%
8 Tersedianya Buferstock MP-ASI 100%
TUJUAN Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak
Sasaran Strategis 6
Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak
9. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan
75%
10 Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)
65%
11. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
70%
4
5
6
Lakip Dinkes 2013 14
12. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 99%13. Bumil yang mendapat pelayanan
antenatal (K4) 95%
14. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan
60%
15. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan
90%
16. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar
100%
17 Cakupan Pertelongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan
85%
11 Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 90%
12 Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88%
13 Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90%
14 Cakupan pelayanan kes. anak balita 85%
15 Cakupan penanganan neonatal
komplikasi
80%
16 Cakupan SD/MI yang melaksanakan
penjaringankesehatan siswa kelas I
95%
17 Persentase kab/kota yang memiliki
minimal 4 Puskesmas mampu
laksanakan PKPR
90%
18 Persentase kab/kota yang memiliki
minimal 2 Puskesmas yang mampu
tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak
(KTA)
22 Pusk
1 Cakupan kunjungan usia lanjut 65%
2 Jumlah puskesmas santun usia lanjut 22 Pusk
TUJUAN Untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan mencegah menyembuhkan penyakit serta pemulihan kesehatan perorangan bagi setiap masyarakat menuju terciptanya pelayanan medic prima
Sasaran Strategis 7
Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga
1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B
4 Kab
2. Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual
90%
3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU
60%
6
Lakip Dinkes 2013 15
4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK
95%
5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS
75%
6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI)
100%
7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar
100%
8. Prosentase RS yang terakreditasi 100%9. Prosentase RS yang menerapkan
MPKP65%
TUJUAN Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit
Sasaran Strategis 8
Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.
1 Prevalensi rate penderita sistosomiasis
1%
2 Angka penemuan kasus malaria < 1 %3 Persentase angka keberhasilan
pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif
60%
4 Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART
100%
5 % angka kesakitan penyakit KLB (Malaria, diare) di lokasi transmigrasi
<10 %
6 Presentase kabupaten yang melakukan filariasis
80%
7 Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa
83%
Sasaran Strategis 9 8 Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar
90%
Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya
9 CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 Pddk
>124
10 Cakupan penemuan penderita pnemonia balita
80%
11 Cakupan pelayanan penderita diare 100%12 Presentase kabupaten yang
melakukan program eradikasi frambusia
50%
13 Penurunan Angka Kecacatan kusta <5%14 Insident rate (IR) DBD 65%15 Case Fatality Rate (CFR) DBD < 1
7
Lakip Dinkes 2013 16
TUJUAN Terwujudnya kualitas lingkungan sehat, baik fisik, kimia danbiologi, di udara, air dan tanah
Sasaran Strategis 10
Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL
1 Cakupan air minum & sanitasi dasar 67%2 Cakupan air minum yang berkualitas 94%3. Cakupan Keluarga dgn jamban sehat 72%4. Cakupan TPM yang memenuhi
syarat kesehatan75%
5. Persentase cakupan rumah sehat 85%6. Perentase cakupan TTU yang
memenuhi syarat kesehatan 85%
7. Persentase RS yg memenuhi syarat Kesling
75%
8. Persentase Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat
75%
9. Masyarakat Stop BABs 72%TUJUAN Terpenuhinya tenaga kesehatan di Sulawesi Tengah baik
jumlah, jenis, mutu yang merata di unit pelayanan kesehatan
Sasaran Strategis 11
Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar
7 RS
2. Setiap Rumah Sakit kabupatenminimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang
3 RS
3. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan
80%
4. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis
5. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )
108 Pusk
6. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
7 UTD
7. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik
12 RS
8. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
100 %
9. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan
100 %
8
9
Lakip Dinkes 2013 17
TUJUAN Berkembangnya kebijakan dan manajemen kesehatan guna mendukung lancarnya penyelenggaraan administrasi program pembangunan kesehatan
Sasaran Strategis 12
Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan
1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan
5 Dok
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
4 Dok
3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan
2 Dok
4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota
11 Kab
5 Tersusunnya laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai
2 Dok
6. Tersusunya LAKIP Dinkes 1 Dok7. Tersedianya dokumen kesepakatan
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)
1 Dok
8. Terciptanya sistem perbendaharaan yang akuntabilitas
100%
9 % Temuan hasil pengawasan/LHP yang ditindak lanjuti
95 %
10 Tersedianya data kepegawaian 1 Dok Tersedianya Peraturan-peraturan bidang kesehatan
1 Dok
Tersedianya laporan keuangan & aset 1 DokTUJUAN Terwujudnya pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar
mampu menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) sertaberkembangnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
Sasaran Strategis 13
Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat
1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
70%
2. Persentase Desa Siaga Aktif 45%3. Persentase Sekolah Dasar yang
mempromosikan kesehatan40%
4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
5%
5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.
8%
6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
45%
10
11
Lakip Dinkes 2013 18
TUJUAN Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas serta melaksanakan sistem pelayanan laboratorium kesehatan rujukan secara berjenjang
Sasaran Strategis 14
Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan Meningkat nya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang
1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel 25.0002. Tingkat layanan administrasi yang
tepat waktu 70 %
3. Tingkat pemenuhan kebutuhan sararana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar
60 %
4. Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD
60 %
TUJUAN Tersedianya Data Dan Informasi Kesehatan Untuk Bahan Pengambilan Keputusan Dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Program Kesehatan Yang Cepat Dan Tepat
Sasaran Strategis 15
Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu
70 %
Tingkat pemenuhan kebutuhan sararana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar
60 %
Tingkat pemeliharaan sarana dan prasarana operasional SKPD
60 %
Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov
8%
2. Tersusunnya data satu pintu3. Ketersediaan profil kesehatan dengan
data terpilah per jenis kelamin4. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang
memiliki Bank Data11 website
5. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan
4 Riset
6. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian
7. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan
8. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan
100%
TUJUAN Tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan dan peningkatan kewaspadaan serta respon Kejadian Luar Biasa (KLB) yang cepat dan
12
13
14
Lakip Dinkes 2013 19
Sasaran Strategis 16
Surveilans epidemiologi penyakit menular
2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan
6 Kl
Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular
2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
100 %
Surveilans epidemiologi masalah kes. 3a. AFP rate < 15 tahun > 2 %Surveilans epidemiologi kesehatan matra
3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
5 %
4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
65 %
4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan
12 %
4c. Penerbitan Buletin 52 MggDesa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 %
TUJUAN Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan
Sasaran Strategis 17
Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu
60 %
Tingkat pemenuhan kebutuhan sararana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar
60 %
Tingkat pemeliharaan sarana dan prasaranaoperasional SKPD
80 %
Terlaksananya Penanggulangan Krisis Kesehatan akibat bencana
1. Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana
40 Pusk
2. Persentase penanganan bencana di Kabupaten/Kota < 24 Jam
100%
3. Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra
70 %
4. Angka Kematian Jemaah Haji <2/10005. Persentase Puskesmas Melakanakan
Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar
100%
6. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 %
95%
7. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes
70%
15
BAB IV
PENUTUP
( LKIP )
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2014
Lkip Dinkes 2014 93
C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014
Dari evaluasi pencapaian realisasi atau daya serap anggaran selama tahun anggaran 2014 dari seluruh program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi adalah sebagai berikut :
NoProgram/Kegiatan
Target Renstra SKPD Tahun 2016 (Akhir
Periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai denganTahun
Lalu (2013)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
SKPD Tahun 2014
PAGU APBD 2014
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran 2014
% Keu % Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A DINAS KESEHATAN 47.667.820.808 43.152.989.250 39.836.241.017 44.259.667.039 42.134.010.039
1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 3.194.560.118 2.094.752.023 2.242.355.779 2.670.155.779 2.498.312.333 93,56 100,00
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
3.194.560.118 2.094.752.023 2.242.355.779 2.670.155.779 2.498.312.333 93,56 99,50
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.190.684.900 10.314.582.501 5.126.828.798 5.020.287.048 4.899.710.141 97,60 99,50
1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.298.826.501 2.790.217.000 2.638.675.250 2.558.390.850 96,96 90,00
2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.015.756.000 2.336.611.798 2.381.611.798 2.341.319.291 98,31 100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 402.500.000 103.290.000 103.290.000 96.186.000 93,12 96,93
1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
402.500.000 103.290.000 103.290.000 96.186.000 93,12 98,93
4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.935.000.000 1.597.839.880 1.136.400.800 1.386.400.800 1.342.119.142 96,81 100,00
1 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Obat Perbekalan Kesehatan
1.222.268.235 945.000.000 1.195.000.000 1.154.671.042 96,63 100,00
2 Kegiatan Peningkatan Fungsi dan KelayakanSarana dan Prasaran Pelalatan Kesehatan
375.571.645 191.400.800 191.400.800 187.448.100 97,93 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lkip Dinkes 2014 94
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.148.448.689 4.046.678.696 3.565.443.000 3.705.443.000 3.649.594.350 98,49 99,75
1 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.641.158.490 1.247.992.000 1.247.992.000 1.235.621.100 99,01 100,00
2 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Khusus dan PMI
708.427.021 684.000.000 684.000.000 676.367.800 98,88 100,00
3 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
1.440.194.585 1.320.951.000 1.460.951.000 1.428.739.250 97,80 99,00
4 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Usila 256.898.600 312.500.000 312.500.000 308.866.200 98,84 100,00
6 Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat
2.540.000.000 6.380.151.345 9.066.835.565 9.066.835.565 7.680.453.524 84,71 100,00
1 Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Gakin
6.380.151.345 9.066.835.565 9.066.835.565 7.680.453.524 84,71 100,00
7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5.275.650.000 1.555.112.400 1.283.050.000 1.383.050.000 1.295.664.600 93,68 100,00
1 Kegiatan Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyrakat
1.555.112.400 1.283.050.000 1.383.050.000 1.295.664.600 93,68 100,00
8 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4.025.000.000 1.027.475.630 623.841.000 623.841.000 579.022.550 92,82 100,00
1 Kegiatan PAB dan Sanitasi Dasar, Pengawasan Kualitas Kesling, Pengendalian Penc. Lingkungan dan Pengembangan Wilayah Sehat
623.841.000 623.841.000 579.022.550 92,82 100,00
9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
6.668.477.101 3.935.967.126 4.644.281.000 5.847.707.022 5.789.017.684 99,00 100,00
1 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
2.853.481.300 2.950.800.000 3.270.800.000 3.255.996.184 99,55 100,00
2 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1.082.485.826 1.693.481.000 2.576.907.022 2.533.021.500 98,30 100,00
Lkip Dinkes 2014 95
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Program Upaya Kesehatan Perorangan 3.648.000.000 1.320.329.475 977.897.000 977.897.000 971.080.100 99,30 100,00
1 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Rujukan dan Perbaikan Pelayanan Kesehatan Perorangan
1.320.329.475 977.897.000 977.897.000 971.080.100 99,30 100,00
11 Program Sumber Daya Kesehatan 5.417.000.000 5.465.193.489 7.345.524.800 9.345.524.800 9.271.601.900 99,21 100,00
1 Kegiatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan 3.395.137.139 4.986.639.000 6.186.639.000 6.112.716.100 98,81 100,00
2 Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
1.665.120.000 2.010.914.800 2.510.914.800 2.510.914.800 100,00 100,00
3 Kegiatan Registrasi dan Akreditasi Tenaga Kesehatan
404.936.350 347.971.000 647.971.000 647.971.000 100,00 100,00
12 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
3.625.000.000 5.012.406.685 3.720.493.275 4.129.235.025 4.061.247.715 98,35 99,95
1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Asset
1.786.127.900 1.543.621.000 1.555.821.000 1.525.901.940 98,08 99,80
2 Kegiatan Manajemen Pembangunan Kesehatan
1.694.112.460 1.153.654.000 1.300.195.750 1.287.087.800 98,99 100,00
3 Kegiatan Peningkatan Kualitas Manajemen Kepegawaian dan Umum
1.371.675.200 754.568.275 1.004.568.275 981.334.375 97,69 100,00
4 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Admnistrasi Hukum dan Humas Kesehatan
160.491.125 268.650.000 268.650.000 266.923.600 99,36 100,00
B UPT LABORATORIUM KESEHATAN 3.285.800.000 1.624.112.037 1.350.000.000 1.450.000.000 1.436.772.184 99,09 100,00
1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 177.000.000 240.000.000 244.380.000 242.484.307 99,22 100,00
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
177.000.000 240.000.000 244.380.000 242.484.307 99,22 100,00
Lkip Dinkes 2014 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
545.900.000 175.400.000 275.400.000 272.561.322 98,97 100,00
1 Kegiatan Peng. Sarana dan Prasarana Aparatur
421.900.000 110.400.000 210.400.000 207.950.000 98,84 100,00
2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
124.000.000 65.000.000 65.000.000 64.611.322 99,40 100,00
3 Program Upaya Kesehatan Perorangan 901.212.037 934.600.000 930.220.000 921.726.555 99,09 100,00
1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Laboratorium
901.212.037 934.600.000 930.220.000 921.726.555 99,09 100,00
C UPT PROMOSI KESEHATAN 5.797.849.942 2.533.384.599 1.941.600.000 1.941.600.000 1.936.811.123 99,75 100,00
1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 120.000.000 328.648.829 328.648.829 328.285.023 99,89 100,00
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
120.000.000 328.648.829 328.648.829 328.285.023 99,89 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
169.852.099 75.821.500 75.821.500 75.241.500 99,24 100,00
1 Kegiatan Peng. Sarana dan Prasarana Aparatur
89.852.099 12.000.000 12.000.000 11.500.000 95,83 100,00
2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
80.000.000 63.821.500 63.821.500 63.741.500 99,87 100,00
3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.243.532.500 1.537.129.671 1.537.129.671 1.533.284.600 99,75 100,00
1 Kegiatan Pengembangan Promkes dan Teknologi Komunikasi dan Edukasi
1.793.532.500 985.983.779 985.983.779 984.597.779 99,86 100,00
2 Kegiatan Pemberdayaam Masyarakat dan UKBM
450.000.000 551.145.892 551.145.892 548.686.821 99,55 100,00
Lkip Dinkes 2014 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9
D UPT SURVEILANS DATA DAN INFORMASI KESEHATAN
3.380.000.000
1.713.111.908 1.472.785.000 1.472.785.000 1.435.642.445 97,48 100,00
1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 222.002.200 169.852.085 169.852.085 167.904.362 98,85 100,00
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
222.002.200 169.852.085 169.852.085 167.904.362 98,85 100,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
53.111.908 231.210.724 231.210.724 229.340.350 99,19 100,00
1 Kegiatan Peng. Sarana dan Prasarana Aparatur
23.111.908 198.110.724 198.110.724 197.440.350 99,66 100,00
2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.000.000 33.100.000 33.100.000 31.900.000 96,37 100,00
3 Program Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB
871.637.600 638.087.041 638.087.041 630.210.783 98,77 76,00
1 Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Respon KLB
871.637.600 638.087.041 638.087.041 630.210.783 98,77 76,00
4 Program Data, Informasi dan Surveilans 566.360.200 433.635.150 433.635.150 408.186.950 94,13 20,28
1 Kegiatan Updating Data, Analisis dan Penyebarluasan Informasi Kesehatan
566.360.200 433.635.150 433.635.150 408.186.950 94,13 20,28
E UPT PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN KESEHATAN MATRA
1.921.751.050 1.329.645.000 1.329.645.000 1.322.589.995 99,47 100,00
1 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 73.338.450 190.936.556 190.936.556 189.736.555 99,37 100,00
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
73.338.450 190.936.556 190.936.556 189.736.555 99,37 100,00
Lkip Dinkes 2014 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
83.197.500 - - -
1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
83.197.500 - -
3 Program Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra
1.765.215.100 1.138.708.444 1.138.708.444 1.132.853.440 99,49 100,00
1 Kegiatan Penanggulangan Krisis Kesehatan 564.803.700 413.592.145 413.592.145 407.746.945 98,59 100,00
2 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Matra 1.200.411.400 725.116.299 725.116.299 725.106.495 100,00 100,00
50.945.348.844 45.930.271.017 50.453.697.039 48.265.825.786 95,66 99,87
Lkip Dinkes 2014 20
BAB III
AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA
A. CCAAPPAAIIAANN KKIINNEERRJJAA OORRGGAANNIISSAASSII
Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi
Tengah menuju upaya pencapaian visi dan misi yaitu Menjadikan Provinsi Sulawesi Tengah Sejajar
Dengan Provinsi Maju di Kawasan Timur Indonesia, maka peranan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah sebagai pembuat kebijakan dan penanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan
kesehatan wajib memberikan dukungan, pembinaan dan pengawasan di Wilayah Kabupaten/Kota
Provinsi Sulawesi Tengah, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah dapat menguraikan secara singkat muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja
tahun anggaran 2014 serta kaitannya dengan dokumen Renstra/RPJMD.
Akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 diukur dari
tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah 2011-2016. Dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
Kinerja birokrasi pelayanan publik instansi pemerintah seperti halnya Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, menjadi isu kebijakan yang makin strategis karena
perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat, baik
dari sisi ekonomi, politik dan sosial. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan di Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan akan meningkatkan image Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah sebagai SKPD yang mempunyai kualitas yang tinggi dalam
bidang pelayanan Kesehatan dan pelayanan di bidang lainnya. Dengan demikian,
masyarakatpun tidak akan segan untuk menyerahkan kepercayaan mereka kepada
Dinas Kesehatan dalam meningkatkan mutu kesehatan.
Dalam rangka mewujudkan perbaikan kinerja birokrasi, sebuah lembaga pemerintah
dituntut untuk mempunyai arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Hal ini akan
mempermudah lembaga tersebut untuk menentukan apa saja yang harus dipersiapkan,
langkah apa yang harus ditempuh, bagaimana cara melakukannya dan sampai berapa tahun
semua itu dapat diwujudkan. Demikian juga halnya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah, dalam upaya memberikan kejelasan arah dan tujuan yang ingin diraih, telah
ditetapkan Rencana Strategi selama 5 tahun ke depan periode 2011-2016.
Lkip Dinkes 2014 21
Renstra yang telah disusun tidak hanya sekedar menjadi koleksi, atau menambah
perbendaharan dokumen yang wajib dimiliki, akan tetapi memiliki tanggungjawab yang
besar untuk dapat diimplementasikan serta dievaluasi sejauh mana pencapaian yang telah
diraih. Artinya ketika tekad untuk mencapai kemajuan dituangkan dalam sebuah dokumen,
mau tidak mau harus dilakukan evaluasi dan tinjauan ulang sejauh mana semua tekad
tersebut telah dicapai. Jika tercapai seberapa besar presentase pencapaiannya, begitu
sebaliknya apabila tidak tercapai mengapa belum tercapai, rintangan dan hambatan apa
yang terjadi. Untuk mengukur pencapaian renstra tersebut pemerintah telah menyusun
sebuah standar baku pengukuran bagi lembaga pemerintah yang disebut dengan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014, disebutkan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi ikhtisar
pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan
dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut sekurang-kurangnya menyajikan
informasi tentang:
a. Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
b. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi
c. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan
d. Pembandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5
(lima) tahunan yang direncanakan.
Sesuai dengan Peraturan MenPan dan RB di atas dan untuk memberikan gambaran
yang jelas mengenai perkembangan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam
memperoleh dan mencapai kinerja selama tahun 2014, di bawah ini akan diuraikan secara
rinci pencapaian sasaran kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Diharapkan uraian
berikut dapat memberikan informasi dan gambaran yang akurat bagi pihak yang
berkepentingan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk pengembangan bidang
kesehatan di masa yang akan datang.
Lkip Dinkes 2014 22
Secara ringkas pencapaian target kinerja Rencana Strategi Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah Periode 2014 adalah sebagai berikut:
1. PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Sasaran Strategis Meningkatnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yg
memenuhi syarat standar dan terjangkau oleh masyarakat
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
%
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan
100 % 95 % 90 100 105
2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
100 % 78 % 75 94.4 125.8
Sasaran Strategis 2 Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
%
1. Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah
40 Pusk 36,7 80 % 80% 100
2. Jumlah RS yang melaksanakan Uji dan Kalibrasi
14 RS 15 % 14% 93.3
2. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Sasaran Strategis 3 Penduduk miskin dan kurang mampu, Jamkesmas 851.027 Jiwa dan Jamkesda 333.057 Jiwa
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
%
1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan.
100 % 100% 100%
100% 100%
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu.
100 % 100% 100%
94% 94%
3. Cakupan pelayanan kesehatan masyarkat miskin dan tidak mampu.
100 % 100% 100%
99.48%
99.48%
4. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA
55 % 82% 55% 82% 149%
1
3
2
Lkip Dinkes 2014 23
3. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYAARAKAT
Sasaran Strategis Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata pertama, kedua dan ketiga
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
s i
Cap
aian
1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu
20 Pusk 50 15 10 67
Sasaran Strategi Menurunnya angka kesakitan, kematian ibu dan anak serta Meningkatnya derajat kesehatan ibu/anak
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
Cap
aian
1. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan
90 % 48,3 75 42 56
2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)
65 % 57,80 65 64 98,5
3. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
75 % 84 70 79 113
4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 100 % 82,05 99 77 78,65. Bumil yang mendapat pelayanan
antenatal (K4) 96 % 67,76 95 66 68.5
6. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan
60 % 108 60 57 95
7. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan
90 % 78,95 90 65 72,2
8. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar
100 % 35,27 64 100 156
9. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
89 % 80,98 93 66 70,9
10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 95 % 90,11 90 75,2 83.611. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88 % 85,43 88 66,9 76,0212. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90 % 17,17 90 69,5 77.213. Cakupan pelayanan kesehatan anak
balita 87 % 45,97 85 48,1 56,6
14. Cakupan penanganan neonatal komplikasi
80 % 36,25 80 59,3 74.12
15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I
95 % 32,05 95 86,3 90,8
16. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR
90 % 90,88 90 100 111
5
4
Lkip Dinkes 2014 24
17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)
22 Pusk 100 13 13 100
4. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYAARAKAT
Sasaran Strategis Terlaksananya penanggulangan masalah gizi pada kelompok rawan gizi
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
Cap
aian
1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 % 100 100 100 1002. Persentase bayi usia 0-6 bulan
mendapat ASI Eksklusif70 % 56,26 70 57,2 81,7
3. RT yg mengkonsumsi garam beryodium 90 % 97 90 99,2 110,24. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 90 % 81,6 90 81 905. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 85 % 57 80 53,7 67,16. Kab/Kota yang melaksanakan
Surveilans Gizi95 % 100 90 100 111
7. Balita ditimbang berat badannya 77 % 60,9 80 62,9 78.68. Tersedianya Bufferstock MP-ASI 100 % 100
5. PROGRAM KESEHATAN PERORANGAN
Sasaran Trategi 7 Tersedianya akses dan mutu upaya kesehatan baik pada strata
pertama, kedua dan ketiga
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014T
arge
t Rea
lisa
si
Cap
aia
n
1. Jumlah Kab/Kota memiliki RS kelas B 5 Kab 20 4 1 252. Persentase RS yg melaksanakan SIRS
baik online maupun manual 100 % 80 90 80 89
3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU
100 % 40 60 50 83
4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK
100 % 75 95 68 71
5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS
100 % 20 75 50 66 %
6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI )
100 % 55 100 100 100
7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar
100 % 100 100 70 70
8. Prosentase RS yang terakreditasi 100 % 85 100 70 70 9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP 70 % 28,57 65 35 53
7
6
Lkip Dinkes 2014 25
6. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
Sasaran Trategi Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.
Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
Cap
ai an
1. Prevalensi rate penderita shistomiasis < 1 % 1% 1,01% 1012. Angka penemuan kasus malaria < 1 % <1/100
pddk1,03 %
3. Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif
90 % 102 60% 92,1 153,5
4. Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART
80 % 50 100 % 69,30 69,3
5. % Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di Lokasi Transmigrasi
<5 % <10 %
6. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa
90 % 86,66 90 % 87,2 97
7. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat
35 80 % 35,07 44
8. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia
100 % 25 75 % 75 100
9. Cakupan pelayanan penderita diare 100 % 77 100 % 77 77
10. Penurunan Angka Kecacatan kusta < 5 % < 5 % 10
11. Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar
100 % 84,2 90 % 79,50 88,3
12. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis
100 % 50 70 % 66,6 96
13. AbrovirosisInsident rate (IR) DBD 45 % 65%Case Fatality Rate (CFR) DBD < 1 % 0,68 % < 1
%0,76 %
14. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian FR Penyakit Tidak menular
100 % 100 % 80 100 100
8
9
Lkip Dinkes 2014 26
7. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get R
eali
sasi
Cap
aia
n
1. Cakupan air minum dan sanitasi dasar
75 % 104 67 70 104
2. Cakupan air minum yang berkualitas
95 % 72,63 94 90 97,74
3. Cakupan Keluarga dengan Jamban Sehat
75 % 105 72 55 76,38
4. Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan
85 % 90,58 75 77 102
5. Persentase cakupan rumah sehat 90 % 90 85 75 88,236. Cakupan TTU yang memenuhi syarat
Kesling 90 % 95,55 85 84,50 99,41
7. Rumah Sakit Yg Memenuhi Syarat Kesling
85 % 58.82 75 61,60 82.13
8. Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat
85 % 75 50 66,66
9. Masyarakat Stop BABs 80 % 72 55 76,38
7. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA NAKES
Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah, jenis, mutu dan pemerataan penyebaran tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
Cap
aian
(%)
1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar
8 RS 50 7 4 57
2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang
5 RS 60 5 3 60
3. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis
7 RS 28,5 5 4 80
4. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
7 UTD 85,71 7 6 85,7
5. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik
13 RS 61,53 11 8 72,7
10
11
Lkip Dinkes 2014 27
6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang Profesional sejumlah 1.430 orang
55.3%
24 % 43
7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan
100 % 79,25 80 82,36 103
8. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )
136 Pusk 14,70 108 46 42,59
9. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
100 % 55,1 100 55,1 55,1
10. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan
100 % 100 100 100 100
8. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
Sasaran Strategis Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
Cap
aian
1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan
5 Dok. 100 4 4 100
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
5 % 100 5 5 100
3. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan
3 Dok 100 3 3 100
4. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan
4 Dok. 100 4 4 100
5. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota
11 % 100 11 11 100
6. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes .
5 Dok 100 1 1 100
7. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)
1 Dok 100 1 1 100
8. Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2 Dok. 100 2 2 100
9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel
100 % 100 80 100 100
10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti
100 % 100 50 100 100
11. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti
100 % 100 100 100 100
12
Lkip Dinkes 2014 28
TargetResntra/
%Realisasi
Tahun 2014
12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien
100 % 100 75 100 100
13. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota
11 Kab/Kota
100 11 11 100
14. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.
3 Dok 100 3 100 100
9. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN
Sasaran Strategis Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
Cap
aian
1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
80 % 87,5 70 31,45 44,9
2. Persentase Desa Siaga Aktif 85 % 82,35 45 74,05 1653. Persentase Sekolah Dasar yang
mempromosikan kesehatan 45 % 114 35 **) **)
4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
7 Buah 71,42 5 5 100
5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.
11 Kab/Kota
100 8 11 137,5
6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
50 % 52,6 45 27,79 61,76
10. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
Sasaran Trategis Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan, Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang
Indikator Kinerja
%Target
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
Cap
aian
1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel 29.000 Sampel
182 25.000
38.617
104,37
13
14
Lkip Dinkes 2014 29
11. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS EVIDEMIOLOGI KESEHATAN DAN DATA INFORMASI
Sasaran Trategis : Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
%
1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov
11 Dokumen 25 8 1 12,5
2. Provinsi Memiliki profil kesehatan 100 % 100 100 100 1003. Persentase Kab/Kota Yang memiliki
Bank Data 11 Website 100 6 1 16,67
4. Sistem Informasi Terintegrasi 6 Kab 50 6 3 505. Kabupaten/Kota dengan data terpilah 100 % 806. Pengenbangan dan Pelaksanaan
Riset/Penelitian Kesehatan 11 Penelitian 3 1 0 0
7. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian
5 Kegiatan 2 1 0 0
8. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan
5 Kegiatan 2 1 0 0
9. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan
100 % 100%
100 0 0
Sasaran Strategis Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
Realisasi Tahun
Berjalan
Tahun 2014T
arge
t
Rea
lisa
si
Cap
aian
2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan
12 Kali 41,66 6 5 83,33
2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
11 & 1
Kab/KotaProv.
91,67 13 12 92,3
3a. AFP rate < 15 tahun >2 Per 1000
3, 6 Per 1000
>2 3,57 178,5
3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
5 Kab/Kota
100 5 5 100
4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
60 % 105,3 65 55,4 85,2
4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan
12 Buah 75 12 12 100
15
16
Lkip Dinkes 2014 30
Target Realisasi Tahun 2014\4c. Penerbitan Buletin 52 Buah 92,30 52 48 92,30
5 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 % 100 100 100 100
12. PROGRAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN DAN KESEHATAN MATRA
Sasaran Strategis Terlaksananya Pelayanan perkantoran UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
Realisasi Tahun
Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
%
1. Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu
85 % - 65 65 100
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur sesuai standar daerah
80 % - 60 60 100
3. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional UPT.
70 % - 50 30 60
Sasaran Strategis Terlaksananya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Pada Kondisi Matra
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
Realisasi Tahun
Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
%
1. Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra
100 % 65 70 70 100
2. Angka Kematian Jemaah Haji < 2/1000
Org 2,86 < 2/1000
4 2,86%
3. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar
100 % 100 100 100 100
4. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 %
<85 % 85 <85 90 100
5. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes
100 % 46,2% 23%23% 23%
17
18
Lkip Dinkes 2014 31
Sasaran Strategis Terlaksananya Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
Realisasi Tahun
Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
%
1,Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana
174 30 40 40 100
2.Persentase penanganan bencana < 24 jam
100 % 100% 100 27 kejadian
100
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2014
Sasaran Strategis 1Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Standar Dan Terjangkau Oleh Masyarakat
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
Realisasi Tahun
Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
%
3. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan Perbekalan Kesehatan
100 % 95 % 90 100 105
4. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
100 % 78 % 75 94.4 125.8
Analisis terhadap indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin dan perbekalan kesehatan
Target tingkat ketersediaan obat pada tahun 2014 adalah sebesar 90%, dimana diharapkan
disetiap Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar
(Puskesmas) tidak terjadi kekosongan obat (khsususnya obat dalam daftar laporan UKP
4/144 item). Capaian target untuk tahun 2014 melebihi target, yaitu 100%.
19
Lkip Dinkes 2014 32
2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
Untuk target tingkat kecukupan obat pada tahun 2014 adalah sebesar 75%, dimana
diharapkan kebutuhan obat di Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota dapat terpenuhi sampai
dengan 18 bulan kedepan (12 bulan kebutuhan, 3 bulan cadangan/buffer stock dan 3 bulan
lead time). Capaian target tingkat kecukupan obat adalah sebesar 94.4%, Angka 94.4%
merupakan capaian rata-rata dari laporan UKP 4/144 item untuk seluruh Instalasi Farmasi
Kabupaten/Kota dan Instalasi Farmasi Provinsi. Capaian indikator kinerja ini juga melebihi
target yang telah ditetapkan sebesar 75%. Tercapainya tingkat ketersediaan dan kecukupan
obat didukung oleh pengadaan obat melalui DAK Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian untuk
setiap Kabupaten/Kota Tahun 2014.
Sasaran Strategis 2 Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Sasaran Strategis 2 Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan kesehatan di fasilitas kesehatan yang sesuai standar
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
Realisasi Tahun
Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
%
1. Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah
40 Pusk 36,7 60 % 36,7% 61,17
2. Jumlah RS yang melaksanakan Uji dan Kalibrasi
15RSU
14RSU
93.3%
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan
Pencapaian realisasi pelaksanaan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan di puskesmas tahun
2014 adalah 139 puskesmas (80%) dari jumlah puskesmas total di Sulawesi Tengah
sebanyak 174 puskesmas (data tahun 2013), artinya realiasasi pengujian dan kalibrasi alat
kesehatan di puskesmas dapat tercapai sesuai target pada tahun 2014 yaitu 80%.
Tercapainya realisasi pengujian dan kalibrasi alat kesehatan puskesmas di kabupaten/Kota
tidak terlepas adanya dukungan dana yang telah dialokasikan baik oleh Dinas Kesehatan
2
Lkip Dinkes 2014 33
Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengujian dan
kalibrasi alat kesehatan.
2. Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan Uji dan Kalibrasi
Perencanaan target jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan uji dan kalibrasi pada tahun
2014 adalah sebesar 15 RS dimana realiasi pencapaian indikator adalah sebesar 93.33%,
artinya terdapat 14 RS yang telah melaksanakan uji dan kalibrasi alat kesehatan dan 1 RS
yang belum melaksanakan uji dan kalibrasi alat kesahatan. Rumah sakit yang belum
melaksanakan uji dan kalibrasi alat kesehatan adalah Rumah Sakit Banggai Laut, hal ini
disebabkan karena Rumah Sakit Banggai Laut belum mengalokasikan anggaran untuk biaya
jasa kalibrasi dan biaya operasional untuk uji dan kalibrasi. Pada tahun anggaran 2015,
Rumah Sakit Banggai Laut telah mengalokasikan anggaran untuk biaya jasa dan operasional
uji dan kalibrasi.
Sasaran Strategis 3 Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
Realisasi Tahun
Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
%
1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan.
100 % 100% 100%
100% 100%
2. Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu
100 % 100% 100%
94% 94%
3. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu
100 % 100% 100%
99.48%
99.48%
4. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA
55 % 82% 55% 82% 149%
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Prosentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan
Pencapaian indikator untuk penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan sudah
mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2014 yaitu 100%, hal ini disebabkan karena
Lkip Dinkes 2014 34
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah menjamin penduduk miskin dalam
hal pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu dapat
mengakses pelayanan kesehatan dengan sumber pembiayaan Pusat dan Daerah.
2. Prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi maskin dan tidak mampu
Target pencapaian indikator prosentase sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu adalah 100% pada tahun
2014 dimana realisasi pencapaian indikator adalah sebesar 94%, artinya belum mencapai
target yang telah ditetapkan, dan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya
maka terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena dengan adanya program JKN dimana
beberapa regulasi yang ada menyebabkan Rumah Sakit khususnya RS Swasta yang belum
berminat melakukan kerja sama dengan BPJS. Dengan demikian masih ada RS Swasta tidak
melayani peserta JKN termasuk peserta masyarakat miskin dan tidak mampu. Kedepan
diharapkan seluruh RS termasuk RS Swasta akan memberikan pelayanan kesehatan kepada
pesrta JKN termasuk masyarakat miskin dan tidak mampu.
3. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu adalah menggambarkan
tingkat utilitasi pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Rumah sakit maupun
Puskesmas. Target pada tahun 2014 adalah sebesar 100 % dengan realisasi capaian 99,48
%. Pada tahun 2013 target sebesar 100% dan realisasi 89,96 %. Pada 2 tahun terakhir
tingkat utilisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami
peningkatan walaupun tidak mencapai target. Pencapaian indikator ini pula dapat
menggambarkan bahwa semakin rendah tingkat utilisasi maka derajat kesehatan masyarakat
miskin semakin membaik karena bila dilihat dari akses terhadap pelayanan kesehatan
mencapai 100 % yang artinya ketika sakit, maka masyarakat miskin sudah dapat
menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.
4. Prosentase Kab/kota yang memiliki data DHA
Target indikator prosentase kabupaten/kota yang memiliki data DHA pada tahun 2014
adalah sebesar 55 % dengan realisasi capaian 82 %. Capaian realisasi melebihi target yang
telah ditetapkan, hal ini menggambarkan kinerja yang baik, namun perlu diketahui bahwa
Lkip Dinkes 2014 35
penyusunan data DHA harus dilakukan setiap tahun oleh Kab/Kota untuk mendapatkan
gambaran pembiayaan bidang kesehatan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan
program bidang kesehatan tahun berikutnya, tetapi penyusunan data DHA Kab/Kota tidak
dilakukan setiap tahun. Pencapaian realisasi ini hanya realisasi pencapaian jumlah kab/kota
yang sudah pernah melakukan penyusunan data DHA, namun tidak dilakukan secara terus
menerus setiap tahun, karena penyusunan data ini membutuhkan sumber daya yang cukup
banyak baik anggaran maupun tenaga yang terlatih untuk melakukan proses sejak
pengumpulan, pengimputan serta analisis. Hal ini disadari sangat sulit untuk dilakukan,
sehingga tahun depan kementrian kesehatan akan menerapkan metode baru yang lebih
sederhana untuk melakukan perhitungan pembiayaan bidang kesehatan sehingga setiap tahun
akan dapat diperoleh gambaran pembiayaan bidang kesehatan masing-masing kab/kota
Sasaran Strategis 4 Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
s i
Cap
aian
1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu
20 Pusk 50 15 10 67
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu
Pencapaian indikator program kesehatan dasar selama 2 tahun terakhir tidak mengalami
peningkatan, saat ini di Sulawesi Tengah terdapat 184 jumlah puskesmas dan 37 puskesmas
mampu PONED. Kendala terbesar dalam membangun sistem manajemen mutu (TQM, ISO,
replikasi ISO) serta mempertahankan status puskesmas perawatan yang mampu PONED
adalah komitmen pemerintah daerah kabupaten/kota. Komitmen yang sangat besar
diharapkan terhadap :
1. Tenaga
Mempertahankan keberadaan sumber daya manusia (tenaga kesehatan) dipuskesmas
yang menjadi syarat pelaksanaan sistem manajemen mutu puskesmas (tim mutu dan
Lkip Dinkes 2014 36
manajemen representatif) dan tim PONED puskesmas (1orang dokter, 1 orang bidan dan
1 orang perawat yang sudah dilatih PONED).
Tercatat sejak tahun 2011 sampai dengan 2014 telah dilatih tenaga kesehatan untuk
kemampuan teknis pelayanan PONED sebanyak 60 tim pada 60 puskesmas. Namun
retensi mereka utamanya tenaga medis rata- rata kurang dari 2 tahun.
2. Sarana & Alat Kesehatan
Pemenuhan sarana utama dan sarana pendukung berupa gedung dan ruangan yang sesuai
syarat dan kriteria peruntukannya, daya listrik yang memadai, air bersih yang cukup,
pengolahan limbah dan buangan medis berbahaya. Peralatan medis yang sesuai standar,
tersedia dalam jenis dan jumlah yang memadai dan yang lebih penting dukungan
pembiayaan dalam operasional dan pemeliharaannya.
3. Manajemen
Aspek pengelolaan puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu
sangat dipengaruhi oleh aspek manajemen dalam mempertahankan keberadaannya
(sustainibility), sebagai induk organisasi puskesmas kedudukan dinas kesehatan
kabupaten /kota mempunyai peranan sangat besar dalam pembinaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi serta pengembangan puskesmas PONED dalam melaksanakan
sistem manajemen mutu.
Sesuai peran pada tingkat pemerintahan maka dinas kesehatan provinsi hanya menstimulasi
lewat dukungan awal pelaksanaan serta pembinaan jika sudah menjadi puskesmas PONED
yang melaksanakan sistem manajemen mutu namun selanjutnya membutuhkan dukungan
dinas kesehatan kabupaten/kota masing-masing dalam langkah selanjutnya.
Upaya yang akan dilakukan kedepan dalam rangka pencapaian indikator pelayanan kesehatan
dasar adalah :
a. Advokasi dan sosialisasi yang akan terus dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan
sistem manajemen mutu dipuskesmas dan keberadaan puskesmas mampu PONED
sebagai upaya penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam
penanganan kegawatdaruratan ibu dan anak.
b. Kebijakan akreditasi puskesmas sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat pertama di era jaminan kesehatan nasional secara bertahap selama
periode tahun 2015 – 2019 tentu akan menjadi salah satu pendukung dalam mewujudkan
indikator puskesmas PONED yang melaksanakan Sistem Manajemen Mutu.
Lkip Dinkes 2014 37
Sasaran Strategis 5 Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
Cap
aian
1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 % 100 100 %
100 100
2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
70 % 56,26 70 % 57,2 81,7
3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium
90 % 97 90 % 99,2 110,2
4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 90 % 81,6 90 % 81 905. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 85 % 57 80 % 53,7 67,16. Kab/Kota yang melaksanakan
Surveilans Gizi95 % 100 90 % 100 111
7. Balita ditimbang berat badannya 77 % 66,9 80 % 62,9 78.6
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Gizi buruk terjadi akibat dari kekurangan gizi tingkat berat,yang mana bila tidak segera
ditanggani secara cepat,tepat dan komprehensif dapat mengakibatkan kematian .Dari data
Riskesda tahun 2013 (24,1%) Pada tahun 2013 kasus gizi buruk diProvinsi Sulawesi Tengah
Sejumlah 442 balita dan pada tahun 2014 terdapat 390 kasus gizi buruk yang ditemukan.
Masalah Kasus Gizi buruk yang ditemukan pada saat pelayanan posyandu atau difasilitas
kesehatan lainya atau melalui pelacakan kasus langsung mendapat perawatan baik melui
rawat jalan ataupun rawat nginap sesuai prosedur Tatalaksana Gizi Buruk dimana
penanggananya baik melalui TFC,Puskesmas Perawatan maupun Rumah Sakit .
Upaya-upaya penanggulangan kasus gizi buruk dikabupaten/Kota dengan melakukan
Pelacakan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita ditiap-tiap wilayah mulai
dari posyandu sampai ketingkat Puskesmas, dan melaksanakan rujukan kasus dari
Puskesmas non perawatan ke TFC atau Puskesmas Perawatan samapai ke Rumah
Sakit,Pemberdayakan keluarga kasus gizi buruk melalu pendampingan pasca kasus gizi
buruk dan memonitoring secara kontinju dan berkelanjutan agar tidak terjadi lagi kasus gizi
buruk pada balita yang sama.
Lkip Dinkes 2014 38
Adapaun masalah dan hambatan dalam penanganan dan penentuan balita gizi buruk adalah
sebagai berikut :
- Masih kurannya alat dan bahan yang diperlukan oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas
berupa timbangan dan Panjang badan bayi dan balita.
- Dikarenakan tenaga pelalaksana gizi Puskesmas tidak berlatar belakang pendidikan
diploma jurusn gizi maka masih belum maksimalanya menentukan umur dan status gizi
berdasarkan indeks BB/TP atau BB/PB.
- Masih ennganya ortu anak balita yang menderita gizi bruk untuk dirawat lebih lama
dirumah sakit,Puskesmas rawat nginap atau di TFC.
- Masih Kurangnya dukungan anggaran oleh pemda Kabupaten/Kota dalam penangganan
masalah kasus gizi buruk atau gizi Kurang yang ditemukan.
- Belum optimalnya manajemen dan administrasi Puskesmas dalam mengajak lintas sektor
adan lintas program terkait dalam mengatasi masalah kasus gizi buruk dan kasus gizi
kurang diwilayah kerja.
Dalam mengatasi hamabatan dan masalah yang ada diperlukan solusi yang dapat
mendukung program perbaikan gizi yang anatara laian sebagai berikut :
- Dalam penanganan kasus gizi bruk sebaiknya melibatkan Toma,Toga dan aparat
desa/kelurahan yang ada,karena menngingat peyebab kasus gizi buruk dan gizi kurang
yang ada disebabakan oleh masalah sosial,ekonomi,serta tingkat pendidikan
masayarakat.
- Dengan adanya sharing kebijakan pemda Kabupaten/kota dan Pemda provinsi agar
dapat mengalokasikan anggaran program gizi masyarakat dan dapat menggangkat tenaga
nutrisisionis PTT .
2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
Untuk meningkatakan kesehatan dan gizi anak,suatu hal yang perlu diperhatikan dengan
sunguh-sunguh adalah Pemberian Air Eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan serta dilanjutkan
sampai usia 2 tahun sesuai dengan perkembanganya. Kesepakatan global dunia menyatakan
bahwa pemberian ASI Eksklusif diharapkan mencapai 80 % pada tahun 2015.Komitmen lain
dapat diliat dari undang-undang RI NO.25 tahun 2004 yang mencamtumkan tingkat
pencapaian ASI Eksklusif % yang harus dicapai yaitu sebesar 80 % .Namun pada
kenyataannya Pemberian ASI Eksklusif secara nasional sebesar 30,2 % (Riskesda 2013) .
Lkip Dinkes 2014 39
Secara rata-rata Persentase cakupan Pemberian ASI Eksklusif diprovinsi Sulawesi tengah
dari tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami kenaikan dimana pada tahun 2011 sesesar
29,1 persen meningkat menjadi 57, 2 persen pada tahun 2014. Memang hasil yang diperoleh
belum mencapai target RPJMD, ini dikarena besarran masalah saat ini, baik yang
mendungkung dan menghambat pengelolahan program gizi terutama dalam pencapaian
indikator pemberian ASI EKSKLUSI pada bayi 0 – 6 bulan adalah sebagai berikut :
- Dalam hal defenisi operasional dari indiktor tersebut semakin dipahami dan dimegerti
oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas .
- Peningkatan dan penyegaran kualitas sumber daya tenaga kesehatan melalui Pelatihan
konseling menyusui bagi tenaga pelaksana gizi Puskesmas.
- Belum maksimalnya kegiatan edukasi,sosialisasi dan advokasi dan pembentukan
jejanring kerja dengan lintas sektor dan lintas program terkait kampanye ASI Ekslusuf
maupaun MP-ASI sampai kepenjuru desa – desa dimasing-masing Kabupaten/Kotaserta
belum terbentuknya kelompok pendukung ASI Eksklusif.
- Belum adanya sanski yang tegas oleh pemda atau dinas terkait kepada petugas-petugas
kesehatan yang memberikan susu formula bagi ibu-ibu yang melahirkan atau bersalin
baik diRumah sakit pemerintah atau Klinik bersalinswasta.
3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium
Masalah kekuranagan Iodium sudah sejak lama dikenal di Indonesia.Yodium
merupakan zat mikro yang penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan mental.
Maslah GAKY merupakan masalah yang serius mengingat dampakanya secara langsung
atau tidak langsung mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia
dimasa akan datang.
Berdasarkan hasil monitoring garam beriodium dtingkat rumah tangga yang dilaporkan oleh
Kabupaten/Kota kepada dinas Kesehatan provinsi pada tahun 2012 sampai tahun 2014
sudah mencapai target RPJMD dimana mencapai 99,2 %.
Keberhasilan ini ditunjang dengan adanaya sosialisai dan advokasi petugas kesehatan mulai
dari tingkat Puskesmas sampai tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten dalam
mengkampanyekan manfaat dari mengkonsumsi garam beryodium, Melalui kebijakan
Pemerintah Provinsi mengadakan sharing biaya dengan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan
Pemantauan Garam beryodium secara rutin setiap Tahun melalui dana APBD..
Lkip Dinkes 2014 40
4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A
Sulawesi Tengah sudah dinyatakan bebas masalah kekurangan Vitamin A (KVA),dimna
prevalensi Xeropthalmia sudah dibawah 0.5 % ,namun tetap perlu waspada karena masalah
kurang vitamin A klinis masih merupakan masalah gizi mikro utama.
Berdasarkan data WHO tahun2002 setiap tahun 3 – 10 juta anak didunia menderita
Xerothalmia dan 250 – 500 juta a nak menjadi buta. DiIndonesia sejak tahun 1992 tidak
ditemukan kasus xerofthamia namun ada 60 ribu anak balita disertai gejala becak bitot
(SUVITA,1992),10 juta anak balita menderita KVA sub Klinis ( 50 % balita: serum retinol <
20mg/100 ml).
Berdasarkan laporan dari pengelolah program gizi, dari tahun 2011 sampai 2014 persentase
cakupan pemberian vitamin A balita belum mencapai target 85 %, tetapi pada tahun 2011
persentase baliat memperoleh vitamin A sebesaar 97,3 % dimana melampaui target RPJMD
yang ditentukan .tetapi pada tahun 2012 sampai tahun 2014 cakupan persentase balita
memproleh kapsul vitamin A semakin jauh dari harapan. Hal ini mengindikasikan besaran
masalah yang terjadi ditiap-tiap Kabupaten/ Kota.Adapun faktor-faktor yang menunjang dan
menghambat dalam pencapaian indikator indikator program gizi khusunya persentase balita
memperoleh kapsul vitamin A serta alternatif pemecahan masalah ditiap-tiap
Kabupaten/Kota sebagai Berikut :
- Terbatasnya biaya dan sarana penunjang untuk melakukan pendistribusian kapsul
Vitamin A mulai dari provinsi samapai ke Kabupaten demikian sebaliknya.
- Belum maksimalnya komitmen dan dukungan dari pihak manajemn puskesmas dalam
pengelolaan program gizi.
- Masih Kurangnya pemahaman dan persepsi yang sama menegenai DO (Definisi
Operasional) dan format pencatatan pelaporan oleh tenaga pelaksana gizi Puskesmas
ditambah petugas gizi puskesmas mempunyai tanggung jawab ganda yang diemban.
- Menunjang peningkatan pencapaian indikator melalui kegiatan sweping vitamin A
disetiap Puskesmas.
- Dukungan kebijakan pemda Kabupaten/Kota perlu ditingkatankan terutama menyakut
alokasi anggaran Program gizi Masyarakat.
- Melalui kegiatan Desiminasi Kabuapten/Kota yang didanai melalidana APBN agar
meningkatakn dan penyegaran tentang definisi Operasional,
Lkip Dinkes 2014 41
Pencatatan dan pelaporan lebih dimantapkan kepada tenaga pelaksana gizi puskesmas.
5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet
Anemia gizi merupakan masalah kesehatan yang berperan dalam penyebab tingginya angka
kematian ibu,angka kematian bayi serta rendahnya produktivitas kerja,prestasi olah raga dan
kemampuan kerja.Dampak anemia defisiensi zat besi pada bumil bukan hanya mengenai ibu
sendiri, melainkan juga hasil kehamilanya.
Dari data yang ada menunjukan bahwa separuh dari kejadian anemia gizi pada bumil
disebakan oleh kurangnya konsumsi zat besi,sehingga program penanggulangan anemia gizi
bumil lebih dititk beratkan pada suplementasi besi dan pendidikan gizi melalu KIE.
Perkembangan persentase cakupam bumil memperoleh ttd (FE 3 ) dari tahun ketahun belum
mencapai target RPJMD yang ditentukan. Dimana pada tahun 2013 persentase cakupan
sebesra 71,2 % mengalami penurun pada tahun 2014 (64,9%). ini disebabkan masih
kurangnya dukungan keluarga,kordinasi lintas sector dan lintas program terkait dalam
memantau pemberian tablet tamabah darah pada bumil dan penyedian tablet tambah darah
ditingkat kabupaten/kota belum tersedia secara memadai.
Belum maksimalnya peran serta masyarakat khususnya bumil untuk mengunakan fasiltas
kesehatan sebagai tempat pemeriksaan kehamilan dan memperoleh pengetahuan dan
ketrampilan tentang gizi bagi ibu hamil.
Masih kurangnya komitmen dan dukungan dari petugas kesehatan Puskesmas dalam
memantau bumil saat mengkonsumsi tablet Fe yang diberikan selama hamil.
Dinas kesehatan Kabupaten/Kota Meningkatkan sosialisasi dan integrasi program KIA
khusunya ANC ibu hamil dan Inisiasi menyusui dini (IMD)
Melalui kebijakan Pemerintah Provinsi mengadakan sharing biaya dengan Kabupaten/Kota
dalam penanganan program gizi ibu hamil.
6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi
Kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan mulai dari tenaga pelaksana gizi Puskesmas sampai
pengelolah program gizi gizi Kabupaten/Kota dalam kegiatan pengamatan yang teratur dan
terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang terkait melalui
kegiatan pengumpulan dan pengolahan data,penyajian serta diseminasi informasi bagi
Lkip Dinkes 2014 42
pemangku kepentingan untuk melakukan perencanaan program jangka pendek,menengah
maupun jangka panjang.
Data menunjukan dari tahun 2011 sampai tahun 2014 menunjukan bahwa semua Kabupaten
/Kota telah melasanakan Surveilans gizi sebesr 95 % ,tetapai masih ada hambatan yang
menjadi tanatangan bagi Dinas kabupaten/Kota adalah kurang optimalnya pencatatan dan
laporan dari Puskesmas kedinas kesehatan Kabupaten/Kota sehingga laporan selalu
mengalami keterlambatan.Hal ini dipicu oleh adanya rangkap tugas oleh tenaga pelaksana
gizi Puskesmas diwilayah kerja.
Dikarenakan hampir semua tenaga pelaksana gizi Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota
bukan berlatar pendidikan diploma jurusan gizi maka disarankan kepada Dinas kesehatan
Kabupaten/Kota selalu mengadakan pertemuan dan koordinasi pengelolah gizi dalam
meningkatakan dan penyegaran kualitas sumber daya tenaga gizi Puskesmas dimasa-masa
akan datang.
7. Balita ditimbang berat badannya
Upaya Pemantauan status gizi padakelompok balita difokuskan melalui pemanataun terhadap
pertumbuhan berat badan yang dilakukan melalui kegiatan penimbangan diPosyandu atau
fasilitas kesehatan lainya secara rutin.
Trend dari indikator balita ditimbang berat badanya atau dengan kata lain indikasi tentang
tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan pemenatauan pertumbuhan diPosyanduatau
fasilitas kesehatan lainya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 cendrung berfluktasi
dengan target RPJMD yang ditetapkan.
Pada tahun 2013 persentase D/S sebesar (66,4%) mengalami penurunan menjadi (62,9) pada
tahun 2014. Belum tercapainya target persentase D/S dengan target RPJMD yang ditetapkan
menggambarakan begitu banyak masalah-masalah yang terkait dengan faktor-faktor
penyebab yang diantaranya :
- Belum maksimalnya kerjasama anatar petugas Puskesmas dalam membangun dan
mengembangakan jaringan kemitraan dengan lintas sektor terkait
- Peran serta masyarakat dan kader posyandu belum maksimal dalam sistem manajemen
posyandu.
- Kurang maksimalnya dukungan kebijakan Pemda Kabupaten/Kota dalam pembentukan
Pokjanal Posyandumulai tingkat Kecamatan samapai Desa/Kelurahan.
Lkip Dinkes 2014 43
- Kendala geografis dan demografis yang masih menjadi tantangan ditiap-tiap daerah
terutama daearah Kepulauan.
Dengan melihat persentase pencapaian indikator balita datang ditimbang (D/S) dari tahun
ketahun maka diperlukan suatu rujukan yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan
tersebut , yang anatar alain:
- Dinas kesehatan Kabupaten/Kota lebih meningkatakan peran Posyandu baik Kualitas
maupun kuantitas dengan melibatkan elemen-elemen masyarakat seperti Dunia
Usaha,LSM,partisipan dan sebagainya.
- Menciptakan sistem surveilans terpadu,gizi dan penyakit menular yang berbasis action
dilapangan.
- Melalui dukungan kebijakan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah
Provinsi dalam hal tersedianya dana sharing untuk pelayanan program gizi masyarakt.
- Diharapakan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota agar dapat memaksimalkan pelaksanaan
Desiminasi program gizi agar koordinasi dan advokasi antara petugas gizi Puskesmas
dan petugas Dinas kesehatan Kabupaten/Kota dalam meningkatakan akselerasi
pembinaan dan pengembangan program gizi.
Sasaran Strategi 6 Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
Cap
aian
1. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan
90 % 48,3 75 42 56
2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)
65 % 57,80 65 64 98,5
3. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
75 % 84 70 79 113
4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 100 % 82,05 98 77 78,65. Bumil yang mendapat pelayanan
antenatal (K4) 96 % 67,76 95 66 68.5
6. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan
60 % 80,5 60 57 95
Lkip Dinkes 2014 44
7. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan
90 % 78,95 90 65 72,2
8. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar
100 % 35,27 64 100 156
9. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
89 % 80,98 93 66 70,9
10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 95 % 90,11 90 75,2 83.611. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88 % 85,43 88 66,9 76,02
12. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90 % 17,17 90 69,5 77.213. Cakupan pelayanan kesehatan anak
balita 87 % 45,97 85 48,1 56,6
14. Cakupan penanganan neonatal komplikasi
80 % 36,25 80 59,3 74.12
15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I
95 % 23,05 95 86,3 90,8
16. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR
90 % 90,88 90 100 111
17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)
22 Pusk
100 13 13 100
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Persentase ibu hamil, bersalin & nifas yang mendapat penanganan komplikasi kebidanan
Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani (PK) adalah : Cakupan Pelayanan Ibu hamil,
Bersalin dan Nifas dengan Komplikasi Hasil Cakupan target thn 2014 sebesar 75% tercapai 42%
lebih rendah dari Cakupan thn 2013 yaitu 57,3%, salah satu penyebab adalah perbedaan Defenisi
Operasional dari masing- masing pengelola data, tingginya sasaran oleh karena 20 % sasaran Ibu
hamil adalah Ibu Risti.
2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)
Dari target tahun 2014 adalah 65 % namun mencapaian baru 64 % selisih 1 % untuk
mencapai target, sedangkan tahun 2013 pencapaian 69,9 % lebih baik jika dibandingkan
tahun 2014. Peningkatan pengetahuan bagi bidan yang masih baru dalam pemasangan
KB.
Lkip Dinkes 2014 45
3. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
Hasil cakupan target thn 2014 yaitu 70% tercapai 42%, lebih rendah dibanding capaian thn 2013
sebesar 93 %, salah satu penyebabnya adalah Pemekaran Kabupaten dari 11 Kab/ Kota menjadi
13 Kab/ Kota di Prov. Sulawesi Tengah
Program yang menunjang keberhasilan peningkatan cakupan adalah Bimtek dan Supervisi baik di
Tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Puskesmas.
4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1)
Hasil Capaian K1 tidak mencapai Target yang seharusnya 99 % tahun 2014, tapi hasil yang
didapat adalah 77 % ada kesenjangan 22%, lebih rendah dibanding tahun 2013 yaitu 90,5 % ,
demikian untuk Standar Nasional juga tidak mencapai Target, hal ini disebabkan oleh karena
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Ibu hamil yang diberikan oleh tenaga
kesehatan masih kurang maksimal, Ibu hamil yang tidak memeriksakan dirinya kepetugas
kesehatan. Upaya yang perlu mendapatkan perhatian adalah memberikan pemahaman
kepada masyarakat tentang pentingnya pelayanan 1000 hari pertama kehidupan untuk
menciptakan generasi yang berkualitas.
5. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)
Cakupan Ibu Hamil yang telah memperoleh Pelayanan ANC 4x kunjungan Hasil Cakupan K4
tidak mencapai Target yang seharusnya 95 % tahun 2014, hasi yang diperoleh 66%, ada
kesenjangan 29%, lebih rendah dibanding tahun 2013 sebesar 79, 6% . Permasalahan rendahnya
cakupan K4 selain Ibu Hamil pertama kali memeriksakan kehamilanya pada umur kehamilan
Triwulan III, sementara Bidan yang bertugas di desa juga tidak melakukan penjaringan atau
Sweeping terhadap Ibu hamil di wilayah kerjanya.
6. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan
Cakupan Persalinan oleh Nakes yang Kompetitif di Fasilitas Kesehatan yaitu
Hasil cakupan dari target thn 2014 sebesar 60% tercapai 57 % lebih rendah dibanding thn 2013
sebesar 80,5%, salah satu penyebabnya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai seperti
Polindes. Solusi yang perlu ditingkatkan adalah pemenuhan sarana Polindes yang layak pakai,
Penerapan P4K sosialisasi secara terus menerus.
Lkip Dinkes 2014 46
7. Ibu nifas yang mendapat pelayanan kesehatan
Cakupan Ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Nifas
Hasil Cakupan target 2014 sebesar 90%, tercapai 65% lebih rendah dibanding thn 2013 yaitu
78,9%. Disebabkan oleh karena pelayanan Ibu Nifas sesuai dengan standar minimal 3 kali.
Solusinya adalah tenaga kesehatan dapat melakukan kunjungan rumah kepada Ibu Nifas.
8. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar
Presentasi pasangan usia subur yang menjadi peserta aktif target tahun 2013 sebesar 63%
,realisasi capaian sebesar 50,96 %.Target tahun 2014 64% sedangkan realisasi capaian
sebesar 57,80%. Masih rendahnya cakupan tersebut, hal ini disebabkan sebagian akseptor
KB mandiri tidak dilaporkan oleh BPS yang menjadi tempat pelayanan KB akseptor
tersebut
9. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
Cakupan Ibu bersalin yang mendapat pertolongan oleh Nakes yang Kompetitif. Hasil Cakupan
dari Target tahun 2014 sebesar 93% tercapai 66% masih jauh dari yang diharapkan lebih rendah
dibanding Cakupan tahun 2013 yaitu 80,9%. Hal ini disebabkan oleh karena distribusi bidan
didesa belum mencukupi, kemitraan dukun dengan bidan belum maksimal. Upaya yang harus
dilakukan adalah penerapan secara maksimal program perencanaan Persalinan dan Pencegahan
komplikasi (P4K).
10. Cakupan Kunjungan Neonatal (KN1)
Cakupan Neonatus yang pertama kali mendapat Pelayanan.
Pencapaian Kn 1 dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai Target. Tahun
2011 target 86 % capaian 78,8%, Tahun 2012 Target 88% capaian naik 89%, tahun 2013
Target 89% capaian 87%, sedangkan tahun 2014 target 90% capaian masih 40,5 %
berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan Tahun
lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan laporan
Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya, Tahun
2013 Capaian turun dari Tahun 2012 tetapi naik dari Tahun 2011. Untuk Target Jangka
Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2013 dan 2014
belum mencapai target kecuali Tahun 2012 capaian naik 1% dari target. Yang menjadi
Lkip Dinkes 2014 47
penyebab pencapaian Program yang belum memenuhi target adalah dikarenakan
dilapangan masih banyak Persalinan yang tidak terjadi di Faskes dan bukan oleh Nakes
sehingga Pelayanan Neonatal tidak diberikan dan juga pembagian sasaran yang bagi
Kabupaten terlalu besar sehingga walaupun di Kabupaten sudah mencapai target tetapi
ketika melihat hasil secara Provinsi Pencapaian belum mencapai target hal ini berlaku
pula untuk Indikator Program Anak yang lain.
Adanya tenaga yang kurang, beban kerja ganda berdampak pada pencapaian Program di
mana petugas kita di lapangan terkadanag lebih condong melakukan tanggung jawab
Program lain dan meningglkan Tupoksi utama, hal ini juga terjadi hampir di semua
indikator Program yang ingin dicapai.
Berbagai upaya yang telah dilakukan Program untuk meningkatkan cakupan indikator ini
adalah dengan melakukan Peningkatan Kapasitas bagi tenaga bidan Di Puskesmas serta
melakukan kegiatan Pertemuan Kohort dan Pencatatatan dan Pelaporan untuk lebih
menyeragamkan bentuk pelaporan dan persamaan persepsi.
11. Cakupan Kunjungan Neonatal lengkap
Cakupan Neonatus yang mendapatkan Pelayanan Neonatal sebanyak 3 kali.
Pencapaian Kn Lengkap dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum mencapai Target.
Tahun 2011 target 82 % capaian 75,6%, Tahun 2012 Target 84% capaian naik 87,3%,
tahun 2013 Target 86% capaian 84,7%, sedangkan tahun 2014 target 88% capaian masih
39,18 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan
Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan
laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya,
Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 tetapi naik dari Tahun 2011. Untuk Target
Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2013 dan
2014 belum mencapai target kecuali Tahun 2012 capaian naik 3% dari target. Penyebab
pencapaian Program yang belum memenuhi target adalah dikarenakan Petugas kita di
lapangan masih ada yang belum memahami Defenisi Operasional dengan baik sehingga
pada saat melakukan pencatatan masih terdapat perbedaan persepsi. Salah satu kegiatan
yang menunjang keberhasilan Program ini adalah dengan melaksanakan pelatihan MTBS
bagi tenaga Bidan/Perawat di Puskesmas.
Lkip Dinkes 2014 48
12. Cakupan pelayanan kesehatan bayi
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Bayi dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum
mencapai Target. Tahun 2011 target 85 % capaian 65,12%, Tahun 2012 Target 86%
capaian 73,45%, tahun 2013 Target 87% capaian 64%, sedangkan tahun 2014 target 90%
capaian masih 29,6 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian
Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih
berdasarkan laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun
sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 tetapi Tahun 2012 capaiannya
naik dibandingkan dengan Tahun 2011. Untuk Target Jangka Menengah dan Target
Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 belum mencapai
target. Keadaan ini disebabkan semenjak adanya Perubahan penghitungan indikator
kunjungan Bayi di mana yang harusnya dicatat dan dilaporkan adalah kunjungan bayi
yang lengkap dengan imunisasi dan skrining Tumbuh Kembang pencapaian target
menurun dikarenakan tidak semua bayi dilakukan skrining karena pengelola di lapangan
belum semua dilatih SDIDTK. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu
meningkatkan cakupan Program adalah dengan melaksanakan Pelatihan Stimulasi Deteksi
Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sehingga petugas dilapangan dapat
melakukan kegiatan Skrining juga pelatihan MTBS.
13. Cakupan pelayanan kesehatan balita
Pencapaian Pelayanan Kesehatan Balita dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 belum
mencapai Target. Tahun 2011 target 80 % capaian 54%, Tahun 2012 Target 81% capaian
52,65%, tahun 2013 Target 83% capaian 46%, sedangkan tahun 2014 target 85% capaian
masih 24,3 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini
dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan
laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya,
Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 dan capaian Tahun 2012 juga turun bila
dibandingkan dengan Tahun 2011. Untuk Target Rencana Jangka Menengah Daerah dan
Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 belum
mencapai target. Cakupan Pelayanan Anak Balita tidak mencapai target karena
penghitungan indikator harus mengacu pada Definisi Operasional yang ada dimana Balita
Lkip Dinkes 2014 49
yang dihitung adalah Balita yang telah mendapatkan pelayanan sesuai indikator komposit
8x penimbangan, 2x pemberian vitamin A dan 2x dilakukan Skrining. Hal ini belum dapat
sesuai Defenisi Operasional karena petugas di lapangan belum semua dilatih SDIDTK
sehingga tenaga yang mahir melakukan Skrining terbatas ini berpengaruh terhadap
pelayanan yang diberikan, dengan demikian tidak semua pelayanan Balita dapat
dilakukan, dicatat dan dilaporkan Ke Dinas Kesehatan. Sebagai upaya yang dapat
meningkatkan cakupan indikator ini, Dinas Kesehatan dalam hal ini Program Kesehatan
Anak melakukan Pelatihan SDIDTK dan MTBS untuk meningkatkan kompetensi,
keterampilan dan pengetahuan bidan di lapangan sehingga dapat melakukan kegiatan
Skrining.
14. Cakupan Penanganan neonatal komplikasi
Pencapaian Penanganan Komplikasi Neonatus dari Tahun 2011 sampai dengan 2014
belum mencapai Target. Tahun 2011 target 65 % capaian 64%, Tahun 2012 Target 70%
capaian 36,5%, tahun 2013 Target 75% capaian 36%, sedangkan tahun 2014 target 80%
capaian masih 59,3 % berdasarkan laporan sampai Bulan September. Antara pencapaian
Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan karena posisi Tahun 2014 masih
berdasarkan laporan Program sampai Bulan September. Sedangkan untuk Tahun-tahun
sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012 dan Tahun 2011. Untuk Target
Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun 2011, 2012, 2013
dan 2014 belum mencapai target. Pada Tahun 2011 pencapaian Program hampir mencapai
target di mana hanya terdapat selisih 1% dari target, tetapi di Tahun 2012 sampai
sekarang Indikator ini tidak pernah mencapai target hal ini dikarenakan Petugas di
lapangan masih mempunyai persepsi yang berbeda dengan Pengelola Kabupaten maupun
Provinsi sehingga masih terdapat kekeliruan dalam melakukan pencatatan maupun
pelaporan ke Provinsi. Kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan cakupan Program
ini, salah satunya dengan mengadakan Pelatihan MTBS, BBLR, Asfiksia bagi tenaga
bidan di Puskesmas.
15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringan kesehatan siswa kelas 1
Cakupan SD/MI melaksanakan Penjaringan Kesehatan bagi Siswa SD dari Tahun 2011
sampai dengan 2014 belum mencapai Target. Tahun 2011 target 90 % capaian 56,2%,
Lkip Dinkes 2014 50
Tahun 2012 Target 92% capaian 78,25%, tahun 2013 Target 94% capaian 74%,
sedangkan tahun 2014 target 95% capaian masih 86,3 % berdasarkan laporan sampai
Bulan September. Antara pencapaian Tahun ini dan Tahun lalu belum dapat dibandingkan
karena posisi Tahun 2014 masih berdasarkan laporan Program sampai Bulan September.
Sedangkan untuk Tahun-tahun sebelumnya, Tahun 2013 Capaian turun dari Tahun 2012
sedangkan di Tahun 2012 capaian lebih tinggi atau meningkat dari capaian Tahun 2011.
Untuk Target Jangka Menengah dan Target Nasional rata-rata pencapaian dari Tahun
2011, 2012, 2013 dan 2014 belum mencapai target. Indikator Sekolah yang melaksanakan
Penjaringan bagi Siswa Kelas 1 SD tidak mencapai target karena Sumber Pembiayaan
yang tersedia di Puskesmas tidak semua dialokasiakan untuk kegiatan Penjaringan di
semua Sekolah yang ada di Wilayah Puskesmas. Pembiayaan juga dilakukan untuk
Kegiatan Penjaringan di Sekolah Lanjutan tidak hanya terfokus di Sekolah SD dan MI,
hal ini yang membuat pencapaian rendah karena tidak semua Sekolah mendapatkan
alokasi untuk pelaksanaan kegiatan Penjaringan.
Di samping itu belum semua pengelola UKS dilatih untuk melakukan Penjaringan.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk menunjang meningkatnya cakupan indikator ini
adalah dengan menginstruksikan kepada Kab/Kota dan Puskesmas untuk melakukan
Penjaringan melalui sharing Dana APBD maupun BOK, juga melaksanakan Pelatihan
Penjaringan bagi Petugas UKS di Kab/Kota dan Puskesmas.
16. Persentase kab/kota yang memiliki 4 puskesmas mampu laksanakan PKPR
Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu tatalaksana
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 sudah
mencapai Target di Tahun 2012 hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan telah melatih
Petugas dari 4 Puskesmas dari masing-masing Kabupaten/Kota.
Untuk mengoptimalkan Pelaksanaan Kegiatan di Puskesmas PKPR ini, salah satu upaya
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi adalah mengadakan Supervisi Fasilitatif
dan Bimtek bagi Puskesmas dan Petugas yang telah dilatih.
17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak ( KtA )
Indikator Kabupaten/Kota yang memiliki minimal minimal 2 Puskesmas mampu
melaksanakan kasus kekerasan terhadap anak (KtA) dari Tahun 2011 sampai dengan
Lkip Dinkes 2014 51
2014 sudah mencapai Target di Tahun 2012 hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan telah
melakukan Pelatihan Penanganan Kasus KtA terhadap Petugas Puskesmas dari 2
Puskesmas dari masing-masing Kabupaten/Kota.
Pembinaan berkala, Bimbingan Teknik merupakan upaya yang rutin dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Provinsi untuk memantau jalannya Pelayanan Puskesmas mampu KtA di
lapangan di samping itu juga meminta laporan rutin yang berkaitan dengan indikator ini.
Sasaran Strategis 7Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get R
eali
sasi
Cap
aia
n
1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B
5 Kab 20 4 1 25
2. Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual
100 % 80 90 80 89
3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU
100 % 40 60 50 83
4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK
100 % 75 95 68 71
5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS
100 % 20 75 50 66 %
6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI )
100 % 55 100 100 100
7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar
100 % 100 100 70 70
8. Prosentase RS yang terakreditasi 100 % 85 100 70 70 9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP 70 % 28,57 65 35 53
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
Dari data yang ada di atas, terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target
sebagaimana yang diharapkan, hal ini karena adanya beberapa kendala yang ditemui dalam
pelaksanaan kegiatan sebagaimana uraian berikut ini :
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki Rumah Sakit Kelas B
Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah memiliki 2 rumah sakit kelas B, dimana RSUD.
Undata sementara dalam proses pengembangan menjadi kelas B Pendidikan dan RSUD.
Lkip Dinkes 2014 52
Anutapura telah ditetapkan sebagai rumah sakit kelas B pendidikan pada tahun 2013.
Perkembangan rumah sakit kelas B di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014 ditargetkan
4 kab/kota, namun sampai saat ini belum mengalami peningkatan karena baru terdapat di
Kota Palu, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 25 %.
Hal ini karena 2 RSUD lainnya yang dalam proses peningkatan kelas dari C ke kelas B
yakni RSUD. Mokopido Kabupaten Tolitoli dan RSUD. Luwuk Kabupaten Banggai masih
terkendala pada pemenuhan beberapa persyaratan terutama pada ketersediaan tenaga dokter
spesialis.
Tingginya mobilitas tenaga dokter spesialistik yang bertugas di rumah sakit kabupaten
dan masih minimnya minat dokter spesialistik untuk ditempatkan di daerah Kabupaten juga
turut mempengaruhi capaian kinerja dari indikator di atas. Untuk itu, perlu adanya regulasi
yang menjamin ketersediaan tenaga kesehatan strategis di fasilitas Kesehatan terutama di
rumah sakit Pemerintah maupun swasta.
Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan sistem kesehatan
rujukan di Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi :
1. Kegiatan pelayanan rujukan medik spesialistik dan pengembangan keilmuan
di rumah sakit, hal ini dalam rangka memenuhi pelayanan medik spesialistik
di rumah sakit kabupaten dan memudahkan akses pelayanan spesialistik bagi masyarakat
setempat, melalui dukungan dana APBD sejak tahun 2010 s/d 2013.
2. Pengembangan program rumah sakit pratama, yakni rumah sakit setingkat kelas D
dengan pelayanan dokter umum dan disertai ± 50 tempat tidur. Dengan adanya
pengembangan rumah sakit pratama, diharapkan dapat meningkatkan mutu dan
memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan terutama
di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terluar (DTPK). Pada tahun 2013 yang
telah dikembangkan 2 RS Pratama yakni di wilayah Tambu Kabupaten Donggala dan
wilayah Wakai Kabupaten Tojo Unauna. Alokasi dana pengembangan RS Pratama
tersebut bersumber dari Kementerian Kesehatan RI.
Selain 2 kabupaten tersebut, yang sudah masuk nominasi bantuan pengembangan
pembangunan rumah sakit pratama, yakni ;
1. Kabupaten Parimo, lokasi di Desa Moutong.
2. Kabupaten Banggai, lokasi di Desa Pagimana.
3. Kabupaten Bangkep, lokasi di Desa Kautu.
Lkip Dinkes 2014 53
4. Kabupaten Buol, belum ada informasi lokasinya.
5. Kabupaten Morowali, belum ada informasi lokasinya.
3. Memperkuat sistem jejaring rujukan terstruktur dan berjenjang melalui pengembangan regionalisasi sistem rujukan, yang terbagi menjadi 5 regional yakni :
a. Regional Barat : RSUD. Anutapura (Kota Palu, Kab. Sigi & Kab. Donggala)b. Regional Tengah : RSUD. Anuntaloko (Kab. Parimo dan Kab. Poso)c. Regional Timur : RSUD. Luwuk (Kab. Tojo Unana, Banggai & Bangkepd. Regional Tenggara : RSUD. Morowali (Kab. Morowali)
e. Regional Utara : RSUD. Mokopido (Kab. Tolitoli dan Kab. Buol)
2. Persentase RS Yang Melaksanakan SIRS Baik Online Maupun Manual
Sebagian besar rumah sakit telah menggunakan aplikasi SIRS untuk pelaporan namun sering
mengalami keterlambatan dalam pengiriman laporan, adapun beberapa rumah sakit yang
baru operasional sementara proses pengembangan. Pada tahun 2014 persentase rumah sakit
yang melaksanakan SIRS baik online maupun manual, ditargetkan mencapai 90 % namun
hanya terealisasi 80 %, yang setara dengan 88 % capaian kinerja.
Hal ini dikarenakan masih dijumpai beberapa kendala, antara lain :
1. Belum semua rumah sakit didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
(SIMRS) sehingga data masih banyak dikelola dengan cara manual.
2. Hampir semua rumah sakit masih kekurangan tenaga D III rekam medik.
3. Masih kurangnya pembinaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terutama dalam hal
pelaporan (mekanisme, alur, keseragaman format).
Adapun upaya yang perlu dilakukan, antara lain :
a. Advokasi tentang UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang mewajibkan
setiap rumah sakit melakukan pencatatan dan pelaporan dalam bentuk SIMRS.
b. Advokasi Permenkes No. 82 Tahun 2013 tentang SIMRS yang memiliki arsitektur
infrastruktur, proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi yang seragam.
c. Mengoptimalkan fungsi Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan pembinaan ke
rumah sakit.
Lkip Dinkes 2014 54
3. Presentase rumah sakit dengan pengelolaan keuangan BLUD
Target awal pada tahun 2014, presentase rumah sakit yang menerapkan pengelolaan
keuangan BLUD sebesar 95 %. Namun, target tersebut hanya bisa tercapai 68 % yang setara
dengan 71 % capaian kinerja, dimana sampai saat ini rumah sakit yang telah menerapkan
pola pengelolaan keuangan BLUD sebanyak 9 rumah sakit dari 24 rumah sakit pemerintah
yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, namun belum benar-benar sesuai dengan tata kelola
keuangan. Hal ini karena tidak semua rumah sakit pemerintah dapat serta merta menerapkan
BLUD, dikarenakan :
a. Terdapat berbagai persyaratan substantif, teknis dan administratif yang harus dipenuhi
terlebih dahulu sebelum menerapkan BLUD tersebut.
b. Komitmen dari Pemerintah Daerah setempat mengingat pemahaman Pemerintah Daerah
bahwa rumah sakit yang sudah ditetapkan sebagai BLUD tidak mendapatkan alokasi
anggaran lagi dari APBD Kabupaten karena dianggap sudah mampu mengelola keuangan
sendiri.
Adapun upaya yang perlu dilakukan, antara lain :
1. Advokasi dan sosialisasi dengan Pemerintah Daerah setempat tentang dokumen BLUD
rumah sakit.
2. Peningkatan upaya pembinaan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap rumah
sakit yang sudah menerapkan BLUD.
5. Persentase rumah sakit Kab/Kota yang menerapkan SPM R S
Persentase rumah sakit kabupaten/kota yang menerapkan SPM RS pada tahun 2014
ditargetkan sebesar 75 %, hanya bisa terealisasi 50 % yang setara dengan 66 % capaian
kinerja. Hal ini karena belum semua rumah sakit yang menerapkan SPM RS. Beberapa
kendala yang dihadapi rumah sakit dalam menerapkan SPM rumah sakit, antara lain :
1. Belum terpenuhinya tenaga pemberi pelayanan di IGD berkompetensi pelayanan gawat darurat dengan sertifikat yang masih berlaku (ACLS, ATLS, PPGD, BCLS).
2. Penegakan disiplin dan komitmen untuk perbaikan mutu pelayanan yang masih rendah, hal ini dapat dilihat dari respon time pelayanan, waktu tunggu pasien serta jam buka poli rawat jalan yang masih lama.
Lkip Dinkes 2014 55
3. Kecukupan biaya operasional RS dalam memenuhi standar pelayanan dan harapan pelanggan RS.
Upaya yang perlu dilakukan :
1. Advokasi Pemerintah Daerah setempat terutama dalam pemenuhan biaya operasional RS dalam memenuhi standar pelayanan.
2. Mengoptimalkan fungsi Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan pembinaan ke rumah sakit.
6. Persentase rumah sakit yang siap melaksanakan PPI
Persentase rumah sakit yang siap melaksanakan PPI sudah mencapai 100 %, dimana semua
rumah sakit yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan PPI RS telah menyatakan
siap untuk menerapkannya di rumah sakit masing-masing, namun perlu dukungan terutama
dalam hal pembiayaan, untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan PPI di
rumah sakit.
7. Persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar
Rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar (standar tenaga,
sarana-prasarana, peralatan dan manajemen pelayanan) belum mencapai target sebagaimana
yang diharapkan. Pada tahun 2014, target indikator terealisasi 70 % yang setara dengan 70 %
capaian kinerja dari target awal 100 %.
Hal ini karena masih belum terpenuhinya kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan
gawat darurat yang memadai, sebagaimana yang disyaratkan dalam standar pelayanan
minimal RS dan ketentuan Kepmenkes No. 856 Tahun 2009 tentang standar pelayanan
instalasi gawat darurat.
8. Persentase rumah sakit yang terakreditasi
Pada tahun 2014, pencapaian target indikator mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,
yakni hanya terealisasi 70 % yang setara dengan 70 % capaian kinerja, dari target awal yang
diharapkan 100 % rumah sakit yang terakreditasi. Saat ini dari 24 Rumah Sakit yang ada di
Provinsi Sulawesi Tengah, rumah sakit yang telah erakreditasi 5 pelayanan sebanyak 17
Rumah Sakit, 7 rumah sakit diantaranya telah berakhir masa akreditasi untuk 5 pelayanan
dan saat ini sementara proses persiapan pelaksanaan akreditasi JCI (versi 2012). Adapun 7
Lkip Dinkes 2014 56
rumah sakit lainnya masih terkendala pada ketersediaan biaya proses akreditasi rumah sakit
dan masih dalam tahap pengembangan (baru operasional).
Kendala lainnya yang dihadapi para pengelola program akreditasi di rumah sakit yakni
masih minimnya pemahaman dalam pengisian instrument 4 kelompok standar akreditasi JCI
(versi 2012). Upaya yang perlu dilakukan antara lain :
a. Advokasi Pemerintah Daerah setempat terutama dalam pemenuhan biaya akreditasi.
b. Peningkatan kualitas SDM pengelola program akreditasi rumah sakit, dengan mengikuti
pelatihan/TOT khususnya teknis mock survey.
c. Mengoptimalkan fungsi Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk melakukan pembinaan ke
rumah sakit.
9. Persentase rumah sakit yang menerapkan MPKP
Belum semua RS menerapkan MPKP secara optimal, karena tenaga yang sudah dilatih telah
dipindah tugas serta minimnya biaya penunjang pelaksanaan MPKP di rumah sakit, terutama
dalam hal pembuatan pencatatan dan pelaporan.
Oleh karena hal tersebut di atas, pada tahun 2014 pencapaian target indikator hanya sebesar
35 % yang setara dengan 53 % capaian kinerja dari target indikator awal 65 %. Untuk
peningkatan kualitas SDM perawat, kegiatan wokshop MPKP sudah beberapa kali diusulkan
dalam perencanaan, namun mengingat pagu anggaran tidak mencukupi maka kegiatan
tersebut tidak terealisasi pelaksanaannya.
Sasaran Strategis 8 Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.
Sasaran Strategis 9 Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
Cap
ai an
1. Prevalensi rate penderita shistomiasis < 1 % 100 1% 1,01% 1002. Angka penemuan kasus malaria < 1 % <1/100
0 pddk1,54 %
3. Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif
90 % 102 60% 92,1 153,5
Lkip Dinkes 2014 57
Target % Tahun 2014CNR (Angka Notifikasi Kasus) 100.000 penduduk
>120 115
4. Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART
80 % 50 100 % 69,30 69,3
5. % Angka Kesakitan penyakit KLB (Malaria, Diare) di Lokasi Transmigrasi
<5 % <10 %
6. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa (UCI Desa)
90 % 86,66 90 % 87,2 97
7. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat
35 80 % 39,26 49
8. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia
100 % 25 75 % 75 100
9. Cakupan pelayanan penderita diare 100 % 77 100 % 77 77
10. Penurunan Angka Kecacatan kusta < 5 % < 5 % 10
11. Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar
100 % 84,2 90 % 79,50 88,3
12. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis
100 % 50 70 % 66,6 96
13. AbrovirosisInsident rate (IR) DBD 45 % 65%Case Fatality Rate (CFR) DBD < 1 % 0,68 % < 1
%0,76 %
14. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian FR Penyakit Tidak menular
100 % 100 % 80 %
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Prevalensi rate penderita shistomiasis
Capaian indikator tahun 2013 sudah mencapai target di 3 lokasi capaian indikatornya
hampir sama Capaian indikator untuk Sulawesi Tengah Tahun 2014 diatas tareget yaitu
1,01 dari hasil Survey Napu dan Lengkeka Kab.Poso sudah mencapai target yaitu 0,8 %
kesadaran masyarakat memeriksakan diri dengan sukarela ke laboratorium schistosomiasis
bila merasa ada keluhan dan masyarakat sudah mengolah lahan pertaniannya dengan rutin,
namun untuk lindu Kab. Sigi di atas target yaitu 1,6% Banyaknya fokus keong dengan
kurangnya pemberantasan fokus dapat meningkatkan orang tertular Shistosomiasis. Hal ini
lintas sektor terkait dapat berperan dalam pengendalian fokus.
Lkip Dinkes 2014 58
2. Angka Penemuan Kasus Malaria
Capaian Indikator Program malaria telah mengalami peningkatan meskipun belum
mencapai target yang telah di tentukan. Jika kita bandingkan dengan capaian Annual Parasit
Incidence ( API ) tahun 2013 dan 2014 yakni 1,60 ‰ dan tahun 2014 sampai dengan bulan
Desember yaitu 1,54 ‰. Sedangkan target yang harus dicapai antara program, RPJMD dan
target Nasional tidak ada perbedaan yaity < 1 ‰. Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor,
antaara lain : 1. Mobilitas petugas cukup tinggi 2. keterlibatan dokter praktek swasta dan
Rumah sakit belum maksimal, dari sisi kewilayaan Sulawesi Tengah yang banyak memiliki
daerah sulit sehingga berpengaruh pada jangkauan pelayanan kesehatan, khususnya pada
penemuan penderita malaria di daerah tersebut.
Untuk meningkatkan capaian indikator program / kegiatan, perlu perhatian pemerintah
daerah Provinsi maupun Kabupaten / Kota untuk meningkatkan sumber daya manusia
(tenaga mikroskopist) serta peningkatan pembiayaan oprasional.
3. Presentase Angka Kasus Baru BTA Positif
Angka Keberhasilan Pengobatan sudah mencapai target program > 85 %. Beberapa upaya
yang telah dilaksanakan antara lain: memaksimalkan peran Pengawas Menelan Obat dalam
pengobatan TB, peningkatan kompetensi petugas TB dengan Pelatihan dan On the job
training secara berjenjang, melakukan pelacakan penderita mangkir dengan
mengoptimalkan Biaya Operasional Kesehatan yang ada di fasyankes.
Angka CNR >120/100.000 pddk dengan hasil capaian tahun 2014 sebesar 115. Diharapkan
angka ini ada peningkatan sebesar lebih dari 5 % setiap tahun. Dibandingkan dengan tahun
2013 angka CNR sebesar ........ per 100.000 penduduk.Angka ini belum mencapai target
karena penjaringan suspek belum optimal. Keterlibatan petugas kesehatan lain dalam
Program TB belum seperti Petugas Pustu, Bidan Desa, petugas kesehatan yang melakukan
Poliklinik di Fasyankes belum optimal. Belum semua fasyankes melakukan pelayanan TB
secara strategi DOTS seperti TB di Praktek Mandiri, TB di Daerah Terpencil Kepulauan
dan Perbatasan. Upaya yang perlu dioptimalkan antara lain dengan mendekatkan pelayanan
TB pada masyarakat DTPK dengan melibatkan tenaga kesehatan seperti Kader kesehatan,
petugas kesehatan di Polindes,Poskesdes, Pustu serta mengoptimalkan International
Standard for Tuberculosis Care untuk petugas kesehatan yang melakukan Praktek Mandiri
Lkip Dinkes 2014 59
4. Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART
Pada tahun 2014 APBD Anggaran Untuk Program HIV AIDS sebesar Rp 236.273.000
Sedangkan Untuk APBN sebesar 41.320.000, ini mengalami sedikit Penurunan dibanding
anggaran ditahun 2013
Target persentase Orang dengan HIV Aids yang mendapat penanganan standar adalah
100% namun sebenarnya Target ini sudah pernah direvisi menjadi 80%, mengingat sulitnya
untuk mencapai target yang ditetapkan, Sampai dengan bulan Desember 2014orang yang
ON ART baru 38,4% Padahal tahun kemarin capaian 40,2 % Penurunan cakupan ini
mempunyai beberapa alasan diantaranya disebabkan penderita HIV masih dalam stadium 1
dengan CD4>500 sehingga pemberian ART belum dilakukan dan ada beberapa ODHA
yang masuk ke layanan CST/PDP sudah dalam stadium 4 dengan infeksi Opurtinistik yang
beragam sehingga ada yang sudah meninggal sebelum diberikan ART,selain itu beberapa
pemeriksaan penunjang lainnya seperti SGOT,SGPT membuat beberapa ODHA terlambat
untuk diberikan ARV,namun upaya dari mencari solusi permasalahan ini sudah dilakukan
seperti kebijakan Program yang mengharuskan Populasi Khusus untuk segera diberikan
ARV.Dukungan Pembiayaan juga tetap dilakukan dengan adanya Donor dari GF namun
kontraknya akan segera berakhir juni 2015,sehingga diharapkan Daerah sudah bersiap dan
mandiri dalam penanggulangan Penyakit HIV AIDS & IMS.
5. % angka kesakitan penyakit KLB (Malaria, diare) di lokasi transmigrasi
Capaian Indikator Program malaria telah mengalami peningkatan meskipun belum mencapai
target ang telah di tentukan. Hal ini di karenakan oleh beberapa faktor, antara lain : 1.
Mobilitas petugas cukup tinggi 2. keterlibatan dokter praktek swasta dan Rumah sakit
sebelum maksimal.
6. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa (UCI Desa)
Hasil capaian program baru sampai Desember 2014 dengan capaian sebesar 87,2 %. Atau
persentase capaian sebesar 97% dari target, Dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami
peninkatan ditahun ini yaiutu sebesar 83,#%. . Namun indikator ini tidak tertuang dalam
dokumen RPJMD tetapi tertuang didalam dokumen Renstra Dinkes. Dibandingkan dengan
standar Nasional belum mencapai target. Permasalahan yang paling prinsipil tingkat
Lkip Dinkes 2014 60
lapangan adalah adanya wilayah sulit atau DTPK yang memerlukan perhatian atau
perlakuan khusus,, Disamping itu kendala lain adalah rendahnya peran serta masyarakat
untuk datang ke Posyandu pada pelaksanaan imunisasi, Disisi lain pelaksanaan Program
penunjang di tingkat puskesmas tidak di biayai melalui BOK sehingga sasaran yang lolos
tidak mendapatkan pelayanan imunisasi. Upaya lainya sangat perlu adalah peningkatan
mutu tenaga kesehatan yang ada baik melalui pendidikan atau pelatihan pelatihan..Perlu
perhatian dari perhatian lebih dari pemerintah baik Kabupaten, Provinsi maupun pusat
dalam peningkatan pembiayaan operasional program dan kegatan.
7. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat
Hasil capaian indikator ini belum mencapai dari yang telah ditargetkan 100% dimana
capaiannya hanya 37,84% , Rendahnya cakupan penemuan pneumonia balita disebabkan
oleh karena masih banyak tenaga Puskesmas di Poliklinik/Pustu/Poskesdes yang belum
mengetahui tatalaksana penuminia balita sesuai pedoman (Standar Nasional) sehingga
terjadi under reported karena keracunan antara diagnosa kerja dan klasifikasi ISPA
(Pneumonia, Penumonia berta,Batuk buka Pneumonia/ISPA biasa) sehingga banyak kasus
Pneumonia dimasukkan ke dalam ISPA biasa.
8. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia
Semenjak tahun 2013 indikator Frambusia menjadi 5 kasus di 2 kabupaten (Pemeriksaan
secara klinis) tanpa menggunakan RDT dengan masih ditemukannya kasus Frambusia perlu
ditingkatkan kegiatan penemuan dan pengobatan penderita farmbusia didaerah kantong
dengan menggunakan RDT untuk membuktikan positif tidaknya kasus tersebut. pada tahun
2014 kasus sudah mencapai target dengan capaian 0 kasus. Kegiatan Survey Serologi yang
dilaksanakan di 2 kabupaten dengan menggunakan RDT,dengan mengambil sampel 5300
anak dibawah umur <15 tahun merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk
memutuskan mata rantai penularan penyakit
9. Cakupan pelayanan penderita diare
Pada tahun 2013, terjadi peningkatan cakupan pelayanan yang cukup signifikan (hampir
50%) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (tahun 2012). Hal tersebut disebabkan
oleh beberapa hal a.l. bahwa kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan fasyankes dalam
Lkip Dinkes 2014 61
mencari pengobatan sudah mengalami peningkatan karena didukung oleh peningkatan
pemanfaatan kader dan petugas kesehatan dalam melakukan sosialisasi melalui penyuluhan.
Disamping itu dalam perhitungan indikator juga sangat berpengaruh, dimana berdasarkan
hasil survei morbiditas diare oleh Subdit diare tahun 2012 menunjukkan bahwa angka
insiden diare menurun dari 411 per 1000 penduduk menjadi 214 per 1000 penduduk.
Penurunan angka insiden diare yang hampir mencapai 50% tersebut mempengaruhi dalam
perhitungan capaian indikator cakupan.
Untuk tahun 2014, hingga akhir bulan Desember cakupan pelayanan penderita diare untuk
golongan semua umur yang sudah terlaporkan sebesar 74,7 % dan balita sebesar 39,5%.
Masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2013. Dalam hal ini, masih ada beberapa
kabupaten yang kelengkapan laporannya belum 100%. Kabupaten yang sudah 100%
kelengkapan laporan sebanyak 10 kab/kota. Sementara 5 kabupaten (Donggala, Poso dan
Morowali) kelengkapan laporannya masih <100%.
Target belum tercapai, disebabkan karena kelengkapan laporan yang belum 100% dari
beberapa kabupaten (masih banyak puskesmas yang tidak mengirim laporan ke kabupaten
sejak triwulan 2 tahun 2014, meskipun sudah ada kesepakatan batas waktu pengiriman
laporan). Penyebab lain adalah terbatasnya kegiatan program yang dapat dilakukan untuk
menjadi daya ungkit peningkatan indikator program karena terbatasnya alokasi dana di
semua tingkat administrasi, termasuk dalam peningkatan SDM baik dari segi kualitas
maupun kuantitas. Hingga akhir tahun 2014 tenaga kesehatan yang sudah terlatih teknis
program diare berjumlah 55 orang dari 187 pengelola program diare puskesmas dan
kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah, belum termasuk petugas pustu/polindes/poskesdes.
- Permasalahan lain yang dihadapi dalam pelaksanaan program adalah alokasi dana yang
sangat kecil, mobilisasi petugas yang cukup tinggi, masih ada sekelompok masyarakat
yang sulit merubah kebiasaannya sehari-hari dalam menerapkan PHBS
- Upaya pemecahan masalah dilakukan advokasi dan sosialisasi serta peningkatan
pemberdayaan kader pos yandu serta kerjasama LP/LS terkait.
10. Penurunan Angka Kecacatan kusta
Proporsi penderita dengan cacat tingkat 2 masih menjadi masalah yang harus
diperhatikan dari semua pihak yang terkait, dengan proporsi kecacatan sampai dengan akhir
tahun 2014 yaitu 8%, hal ini belum mencapai dari target yang diharapkan yakni proporsi
Lkip Dinkes 2014 62
cacat tingkat dua <5% (Target provinsi sama dengan target Nasional), dan dibanding pada
tahun 2013 adanya peningkatan kasus cacat tingkat 2 sebesar 7,10%. Jika melihat dari
Kabupaten/Kota yang belum mencapai target yang telah ditentukan dari provinsi yaitu ada
6 Kab./Kota yang terdiri dari Kota Palu (7%), Kab. Donggala (17%), Kab. Poso (14%),
Kab. Morowali (20%), Kab. Tojo Una-Una (10%), dan Kab. Sigi (21%). Dari daerah yang
belum mencapai target tersebut disebabkan oleh karena adanya petugas kusta puskesmas
yang belum terlatih serta masih adanya penderita yang terlambat ditemukan/diobati serta
kualitas petugas puskesmas untuk deteksi dini adanya reaksi kusta yang dapat menyebabkan
kecacatan pada penderita masih sangat lemah, sehingga sangat diharapkan memaksimalkan
kegiatan bimbingan tekhnis berupa on the job training oleh wasor kabupaten dan provinsi
terhadap petugas kusta puskesmas.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan
ditahun 2014 seperti; peningkatan SDM kepada pengelola kusta puskesmas melalui
pelatihan tekhnis terhadap petugas kusta puskesmas (sumber dana APBN), pelatihan kusta
bagi dokter puskesmas sebanyak 10 orang (sumber dana BLN NLR), Bimbingan tekhnis
program kusta dalam hal pemeriksaan fungsi syaraf berkala penderita kusta oleh petugas
provinsi (Dana APBN dan APBD.I), pemeriksaan kontak serumah dan tetangga di wilayah
kota palu (sumber dana APBD.I), serta kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan oleh petugas
puskesmas misal setiap ditemukan kasus baru petugas puskesmas wajib melakukan
kunjungan rumah penderita untuk pemeriksaan kontak serumah dan tetangga (Dana BOK
Puskesmas).
Dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dengan capaian ditahun 2014 yang
belum mencapai target proporsi cacat tingkat 2, menandakan bahwa kegiatan tersebut belum
optimal dilakukan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan kegiatan dan langsung tepat pada
sasaran, dapat dilakukan beberapa kegiatan seperti, mengoptimalkan kegiatan bimbingan
tekhnis oleh wasor provinsi dan wasor kabupaten terhadap petugas kusta puskesmas,
prioritas desa-desa endemis kusta untuk dilakukan survay cepat, setiap penderita kusta harus
dilakukan pemeriksaan syaraf berkala oleh petugas kusta di puskesmas untuk deteksi dini
kasus reaksi yang dapat menyebabkan kecacatan pada penderita, serta melakukan kegiatan
pemeriksaan kontak serumah dan tetangga.
Lkip Dinkes 2014 63
11. Persentase kasus penderta rabies yang ditangani sesuai standar
Target dari 90% kasus gigitan hewan penular rabies pada tahun 2014 hanya tercapai
79,50% sehingga target belum tercapai. Jika dibadingkan capaian tahun lalu bahwa target
tahun 2013 yaitu 85% dengan realisasi 84,2%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan
capaian target hal ini disebabkan karena keterbatasan ketersediaan vaksin anti rabies di
Kabupaten dan terjadinya mutasi tenaga pengelola program rabies di tingkat puskesmas
maupun kabupaten. Hal ini memepengaruhi kualitas penanganan kasus gigitan hewan
penular rabies.
Untuk mengatasi ketidak tercapainya target tersebut, beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian yaitu peningkatan sumber daya manusia baik dalam hal kualitas maupun kuantitas
dalam penanganan kasus gigitan hewan penular rabies. Hal ini berupa pelatihan-pelatihan
terhadap pengelola Rabies dan pendekatan akses pelayanan berupa rabies center baik di
Puskesmas maupun di rumah sakit. Disamping itu perlu adanya perhatian lebih terhadap
pembiayaan untuk operasional maupun penyediaan vaksin anti rabies di tingkat Kabupaten
maupun puskesmas.
12. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis
Pelaksanaan Kegiatan Filariasis dilaksanakan tidak mancapai 100 % karena sebagian
masyarakat yang masih kurang pengetahuannya tentang penyakit Filariasis dan belum
semua kasusu terkonfirmasi dalam hal pengendalian vektor, dan manajemen program belum
optimal sehingga proses berjalannya kegiatan tidak mencapai target. Disamping itu perlu
adanya perhatian lebih terhadap pembiayaan untuk operasional maupun penyediaan tenaga
Mikroskopis di tingkat Kabupaten maupun puskesmas.
Lkip Dinkes 2014 64
Sasaran Strategi 10
Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get R
eali
sasi
Cap
aia
n
1. Cakupan air minum dan sanitasi dasar
75 % 104 67 70 104
2. Cakupan air minum yang berkualitas
95 % 72,63 94 90 97,74
3. Cakupan Keluarga dengan Jamban Sehat
75 % 105 72 55 76,38
4. Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan
85 % 90,58 75 77 102
5. Persentase cakupan rumah sehat 90 % 90 85 75 88,236. Cakupan TTU yang memenuhi syarat
Kesling 90 % 95,55 85 84,50 99,41
7. Rumah Sakit Yang Memenuhi Syarat Kesling
85 % 58.82 75 61,60 82.13
8. Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat
85 % 45% 75 50 66,66
9. Masyarakat Stop BABs 80 % 50 72 55 76,38
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Presentase penduduk yang meiliki akses terhadap air minum yang berkualitas
Target awal untuk penduduk yang memiliki akses terhadap air minum yang
berkualitas sebesar 69 %, dan persentase hasil capaian terhadap akses air minum yang
berkualitas pada tahun 2013 mencapai 70%. Angka tersebut sudah melebihi dari target yang
telah ditetapkan untuk tahun 2013. Sedangkan target untuk tahun 2014 67%, dan
capaiannya masih 70%, artinya bahwa untuk capaian indikator kinerja ini sudah berada
diatas target yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena pengawasan terhadap
kualitas air minum didaerah masih mengalami peningkatan
Lkip Dinkes 2014 65
2. Cakupan kualitas air minum yang berkualitas
Target untuk Cakupan kualitas akses air minum yang memenuhi syarat tahun 2013 adalah
93%, sedangkan capaiannya yaitu 90%. Sedangkan target untuk tahun 2014 yaitu 94%, dan
persentase untuk capaian tahun 2014 baru mencapai 90%, angkat tersebut masih berada
dibawah target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena keterbatasan dana dari
masing-masing kabupaten, keterbatasan fasilitas pemeriksaan laboratorium di masing-
masing kabupaten.
3. Cakupan Keluarga dengan Jamban sehat
Target terhadap penduduk yang menggunakan jamban sehat tahun 2013 yaitu 80%,
sedangkan persentase capaiannya mencapai 78,20%, artinya bahwa untuk tahun 2013
dibawah dari target yang telah ditetapkan yaitu 79,5%. Sedangkan target untuk tahun 2014
yaitu 72%, dan capaian terhadap penduduk yang menggunakan jamban sehat yaitu 55%,
masih 27 % dibawah target yang ditetapkan. Proses pemicuan yang dilaksanakan oleh
petugas terkendala dengan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jamban,
dan aksesibilitas masih agak sulit, kebiasaan masyarakat yang selalu ingin dibantu oleh
pemerintah. Promosi belum sampai ke tingkat desa, program – program sanitasi belum
menjadi perhatian di Kabupaten sehingga dukungan terhadap program masih kurang,
koordiasi lintas sektor juga masih kurang sehingga capaian target masih kurang.
4. Cakupan TPM Yang Memenuhi Syarat Kesehatan
Target untuk Cakupan TPM tahun 2013 adalah 78%, sedangkan capaiannya sudah
mendekati target yaitu 77%. Sedangkan target untuk tahun 2014 yaitu 78%, dan persentase
untuk capaian TPM tahun 2014 baru mencapai 77%, angkat tersebut masih berada 1%
dibawah target yang ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada
kabupaten yang belum melaporkan data hasil kegiatan ke provinsi.
5. Cakupan rumah sehat
Target untuk cakupan rumah sehat tahun 2013 adalah 82%, dan capaian targetnya
mendekati dengan target yang telah ditentukan yaitu 81% . Sedangkan target untuk tahun
Lkip Dinkes 2014 66
2014 yaitu 85 %, capaian target tahun 2014 adalah 79,70 %, artinya bahwa angka tersebut
masih berada sekitar 6% dibawah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2014. Belum
tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang belum melaporkan data
hasil kegiatan ke provinsi. Program perumahan sehat belum menjadi perhatian di kabupaten
sehingga dukungan terhadap program masih kurang, disamping itu koordiasi lintas sektor
juga masih kurang sehingga capaian target masih kurang
6. Cakupan TTU yang memenuhi syarat kesehatan
Target untuk cakupan TTU sehat Tahun 2013 adalah 87%, sedangkan capaian targetnya
adalah 86%. Angka tersebut 1% dibawah target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya
target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang belum melaporkan data hasil
kegiatan ke provinsi.
Sedangkan untuk target TTU sehat tahun 2014 adalah 85%, sedangkan capaian targetnya
masih 84,50%, artinya bahwa angka tersebut masih 6% dibawah target yang telah
ditetapkan. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan masih ada kabupaten yang
belum melaporkan data hasil kegiatan ke provinsi.
7. Cakupan RS yg memenuhi syarat Kesling
Target untuk RS yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan tahun 2013 adalah 62,50%
dan capaian targetnya 74,, Sedangkan untuk tahun 2014 targetnya 75%, sedangkan capaian
targetnyauntuk tahun 2014 61,60 , artinya bahwa angka tersebut masih dibawah target.
Belum tercapainya target tersebut dikarenakan Program ini belum menjadi perhatian di
kabupaten sehingga dukungan terhadap program ini masih kurang, disamping itu koordiasi
lintas sektor juga masih kurang sehingga capaian target masih kurang.
8. Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/ Kawasan sehat
Target untuk persentase kabupaten kota yang telah melaksanakan kab/kota sehat tahun 2013
adalah 62% dan capaian targetnya 17% , sedangkan untuk tahun 2014 targetnya ada 75%
kabupaten, sedangkan capaian targetnya untuk tahun 2014 masih 50% Kabupaten ,artinya
bahwa angka tersebut masih dibawah target. Belum tercapainya target tersebut dikarenakan
Program kabupaten sehat belum menjadi perhatian di kabupaten sehingga dukungan
terhadap program ini masih kurang, disamping itu koordiasi lintas sektor juga masih
Lkip Dinkes 2014 67
kurang sehingga capaian target masih kurang dan belum terbentuknya forum Kabupaten
sehat dibeberapa kabupaten.
9. Masyarakat Stop BABS
Target untuk masyarakat stop BABS tahun 2013 adalah 69% dan capaian targetnya
48,50%, Sedangkan untuk tahun 2014 targetnya ada 72%, sedangkan capaian targetnya
untuk tahun 2014 masih 55% ,artinya bahwa angka tersebut masih dibawah target karena
kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan jamban, kebiasaan masyarakat yang
selalu ingin dibantu oleh pemerintah, promosi belum sampai ke tingkat desa, program –
program sanitasi belum menjadi perhatian di Kabupaten sehingga dukungan terhadap
program masih kurang, koordiasi lintas sektor juga masih kurang sehingga capaian target
masih kurang
Sasaran Trategi 11 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu Dan Pemerataan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Kesehatan
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Indikator KinerjaTarget
Resntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
Cap
aian
(%)
1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar
8 RS 50 7 4 57
2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang
5 RS 60 5 3 60
3. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis
7 RS 28,5 5 4 80
4. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
7 UTD
85,71 7 6 85,7
5. Setiap Rumah Sakit telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik
13 RS 61,53 11 8 72,7
6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang Profesional sejumlah 1.430 orang
55.3%
24 % 43
7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 100 % 79,25 80 82,36 1038. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga
minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )
136 Pusk
14,70 108 46 42,59
9. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
100 % 55,1 100 55,1 55,1
Lkip Dinkes 2014 68
Target % Tahun 201410. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah
dilakukan akreditasi Pelatihan 100 % 100 100 100 100
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Setiap Rumah Sakit Kabupaten Minimal Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar
Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 5 Rumah Sakit (62,5 %) dengan realisasi
capaian 3 Rumah Sakit (37,5%). Pada tahun 2013 target sebesar 6 RS (75%) dan realisasi
masih 3 RS (37,5%) yaitu RSUD Banggai, RSUD Anuntaloko Parigi dan RSUD Ampana.
Pada tahun 2014 target 7 Rumah Sakit (87,5%) dengan realisasi capaian 4 Rumah Sakit
yaitu RSUD Banggai, RSUD Anuntaloko Parigi, RSUD Ampana, dan RSUD Bungku. Hal
ini disebabkan oleh karena sebagian besar Dokter yang mengikuti program PPDS/PPDGS
berbasis kompetensi. Dan untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan
penjajakan kerjasama (MOU) dengan FK Udayana Denpasar untuk pemenuhan tenaga
dokter spesialis jangka pendek yaitu melalui penempatan tenaga residen sesuai kebutuhan
Rumah Sakit.
2. Setiap Rumah Sakit Kabupaten Minimal Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar & 4 Penunjang
Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 2 Rumah Sakit (40 %) dengan realisasi capaian
masih 0 % (belum ada rumah sakit yang terpenuhi 4 spesialis dasar dan penunjang. Pada
tahun 2013 target sebesar 3 RS (60%) dan realisasi sudah mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya yaitu sudah mencapai target yang diharapkan sejumlah 3 RS (60%) dan pada
tahun 2014 target sebesar 5 Rumah Sakit (100 %) dengan realisasi 3 RS (60 %) yaitu RSUD
Undata Prov. Sulteng, RSUD Anutapura dan RSUD Banggai. Dan untuk mendukung
pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain memberikan
bantuan beasiswa bagi program dokter spesialis untuk prioritas peminatan 4 spesialis dasar
dan 4 penunjang melalui APBD sebesar Rp. 80.000.000,- disamping melakukan rekrutmen
program pendidikan Dokter spesialis dengan prioritas 4 spesialis dasar dan penunjang
melalui dana dari Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI dan juga melakukan penjajakan
kerjasama (MOU) dengan FK Udayana Denpasar untuk pemenuhan tenaga dokter spesialis
jangka pendek yaitu melalui penempatan tenaga residen sesuai kebutuhan RS Kab/Kota.
Lkip Dinkes 2014 69
3. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra Dokter Spesialis Dasar dan Penunjang sesuai keberadaan Dokter Spesialis
Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 4 Rumah Sakit (57 %) dengan realisasi capaian
1 Rumah Sakit (14 %). Pada tahun 2013 target sebesar 4 RS (57%) dan realisasi 2 RS
(28,5%), Pada Tahun 2014 target sebesar 5 Rumah Sakit (100%) dengan realisasi 4 Rumah
Sakit (80%). Sudah ada 4 RS yang mencapai target yaitu RSUD Banggai, RSU Anutapura,
RSU Madani, RSU Undata. Penyebab belum tercapainya target yaitu kurang minat dari
tenaga perawat untuk mengikuti pendidikan D4 mitra dr. Spesialis dan kurangnya alokasi
biaya pendidikan untuk D4 Mitra Spesialis dan kurangnya peserta asal Provinsi Sulawesi
Tengah yang lulus seleksi akademik pada program pendidikan tersebut. Dan untuk
mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain
melakukan rekrutmen program pendidikan D4 Mitra Dokter spesialis Dasar dan Penunjang
melalui dana dari Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI.
4. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 5 UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi
darah (55,5 %) dengan realisasi capaian 2 UTD/UTD-RS (22,2 %). Pada tahun 2013 target
sebesar 7 UTD/UTD-RS telah memilik tenaga transfusi darah (77.7%) dan realisasi baru
tercapai 6 UTD/UTD-RS (66,6 %). Pada tahun 2014 target sebesar 7 UTD/UTD-RS dari
realisasi masih tetap sebesar 6 UTD/UTD-RS yaitu UTD PMI Prov.Sulteng, UTD-RS
Anutapura, UTD-RS Banggai, UTD-RS Morowali, UTD-RS Toltoli dan UTD-RS Ampana.
5. Setiap Rumah Sakit telah memiliki Tenaga Tekhnik Elektromedik & Rekam Medik
Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 11 RS (84,6 %) telah memiliki tenaga Tekhnik
Elektromedik dan Rekam Medik dengan realisasi capaian 8 RS (61,5%). Pada tahun 2013
target sebesar 11 RS (61,5 %) dan realisasi capaian 8 RS (61,5 %). Pada Tahun 2014 target
sebesar 11 RS (61,5 %) dan realisasi masih tetap 8 RS (61,5%). Hal ini disebabkan karena
peserta didik asal provinsi Sulawesi Tengah yang mengikuti pendidikan D3 Rekam Medik
masih mengikuti pendidikan 3 orang sebesar Rp. 50.400.000,- melalui dana APBD Provinsi
Sulawesi Tengah.
Lkip Dinkes 2014 70
6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang profesional
Pada tahun 2013 target sebesar 36,42 % tenaga kesehatan profesional telah terlatih dan
realisasi telah mencapai 60.8 %. Hal ini disebabkan karena semua pelatihan yang dilakukan
oleh program yang ada di Dinas Kesehatan maupun UPT Dinas Kesehatan telah melaporkan
kegiatan pelatihannya untuk diakreditasi oleh Tim Akreditasi Pelatihan Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah danTahun 2014 target yang dicapai 55,3 % dan realisasi capaian
24 % ( 43 %) disebabkan kurangnya Alokasi Dana untuk kegiatan Pelatihan.
7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan
Pencapaian presentase desa memiliki bidan sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu
82,36% dari 80 % yang ditargetkan (capaian 103%). Keadaan ini dapat tercapai dengan
tetap dialokasikannya formasi baru pengangkatan pegawai tidak tetap ( PTT) Kementerian
Kesehatan RI Tahun 2013 serta adanya program Penugasan Tenaga Kesehatan pada DTPK
( APBD I). Disamping itu juga didukung oleh tingginya jumlah ketersediaan lulusan atau
pengadaan bidan di proinsi Sulawesi Tengah .
8. Setiap puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan Standar ( Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )
Pencapaian puskesmas yang telah memiliki tenaga kesehatan sesuai standar yaitu baru 46
puskesmas dari 108 puskesmas yang ditargetkan (Capaian : 42,59 ℅ ), nmun demikian,
apabila dibandingkan dengn keadaan tahun 2013 sudah terjadi peningkatan dua kali lebih
banyak yaitu dari 20 Puskesmas menjadi 46 Puskesmas. Hal ini disebabkan belum adanya
inisiatif dari Pemerintah kabupaten untuk melakukan redistribusi tenaga yang sudah ada ,
serta masih sangat kurangnya kemampuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota untuk
pembiayaan pengangkatan tenaga kesehatan PTT /Penugasan Khusus Daerah, serta belum
memadainya alokasi pengangkatan Tenaga Penugasan Khusus ( Tugsus) Kementerian
Kesehatan RI serta Tugsus Daerah ( APBD) I Tahun 2013.
9. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
Pada tahun 2014 Jumlah tenaga kesehatan 10.708 yang sudah STR, dan uji kopetensi 3.708
orang . Tidak memenuhi target disebabkan pengiriman dari MTKI ke MTKP seksi
Registrasi tersendat ( 37,8 %).
Lkip Dinkes 2014 71
Sasaran Strategis 12 Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2013
Tar
get
Rea
lis
asi
Cap
aian
1. Tersedianya Kebijakan strategis pembang unan kesehatan
5 Dok. 100 5 5 100
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
5 % 100 5 5 100
3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan
- - 100 4 4 100
4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 11 % 100 11 11 1005. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes
. 5 Dok 100 1 1 100
6. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)
- - 100 1 1 100
7. Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- - 100 2 2 100
8. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel
- % 100 80 80 100
9. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti
- % 100 90 90 100
10. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien
- - 100 75 75 100
11. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota
- - 100 11 11 100
12. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.
- Dok 100 1 1 100
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
Dokumen Perencanaan dan penganggaran terecapai 100 % dari target 5 dokumen tahun
2014 dengan hasil capaian juga mencapai 5 dokumen, dan jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2013 tidak ada perbedaan baik dari sisi target maupun capaian. Begitu pula
dengan dengan target yang tertuang dalam dekumen jangka menengah tidak ada perbedaan.
Lkip Dinkes 2014 72
Untuk penyembab keberhasilan adalah ketersediaan sumberdaya perencanaan yang ada
dalam mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan, sarana dan prasarana yang
tersedia untuk mendukung pencapaian tersebut sehingga pada akhirnya efisiensi
penggunaan sumber daya.
2. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan
Dokumen perencanaan anggaran tercapai 100 % oleh karena setiap tahunnya kami mendapatkan
anggaran baik dari dana APBN, APBD maupun DAK. yang merupakan dokumen rutin yang di
persiapkan dari awal tahun hingga akhir tahun.\
\3. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan
Lasporan kinerja pembangunan kesehatan tercapai 100 % dari target 4 dokumen tahun 2014 dengan
capaian 4 dukumen yaitu menyangkut laporan TEPA untuk anggaran APBD yang di buat setiap
bulan, e-monev DJA untuk anggaran APBN, LPPD dan LAKIP. Dan jika dilihat target dan realisasi
dengan tahun 2013 juga tidak ada perbedaan karena dokumen ini ditargetkan pada setiap tahun
sebanyak 4 dokumen laporan kinerja. Keberhasilan capaian target ini adalah atas dukungan sarana
dan prasarana, ketersediaan data yang ada, serta ketersediaan sumberdaya dalam penyusunan
laporan.
4. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota
Seluruh hasil costing Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh
Dinas Kabupaten/Kota dibawah pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi bersasarkan
kebutuhan masing-masing , untuk Costing SPM 2013 adalah merupakan kebutuhan
pembiayaan tahun anggaran 2015 dan Hasil costing tahun 2014 merupakan pembiayaan
SPM tahun 2016, namun dengan kompleksitas dalam merancang dan menyusun kebutuahan
setiap indikator di dalam masing-masing layanan sehingga berdampak pada kemampuan
keuangan antar daerah yang beragam, bahkan hampir semua Kabupaten/Kota di Sulawesi
Tengah tidak dapat memenuhi penganggaran SPM berdasarkan hasil costing. Juga untuk
melaksanakan SPM masih ada komponen SPM yang penyediaannya sangat tergantung
Pemerintah Pusat. Dari target 11 Kab/Kota ditahun 2014 semuanya tercapai dalam
mengcosting Standar Pelayanan Minimal (SPM) artinya target tercapai tercapai walaupun
target tersebut melebihi dari yang direncanakan sebanyak 12 Kabupaten/Kota di Sulawesi
Tengah. Dan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebanyak 11 Kabupaten/Kota,
sedangkan jika dilihat dengan target yang tertuang dalam dokumen RPJMD tidak terjadi
Lkip Dinkes 2014 73
perbedaan. Untuk sisi keberhasilan ini didukung oleh sumberdaya perencanaan yang ada di
Kabupaten/Kota yang terlatih dalam melakukan costing sesuai dengan kebutuhan daerah
masing-masing walaupun tidak semuanya hasil costing dijadikan oleh Pemerintah Daerah
dalam pengambilan keputusan untuk penganggaran sesuai yg diinginkan. Akhirnya dengan
dukungan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2014 dengan melakukan pembinaan dan evaluasi kepada pengelola SPM di
Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah sehingga target tercapai seperti yang diharapkan
namun tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada.
5. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinas Kesehatan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah dari tahun ketahun telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah sebagai
perwujudan kewajiban Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pada pelaksanaan Visi dan Misi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan baik dalam Dokumen Renstra,
Renja dan sampai pada Penetapan Kinerja setiap tahunnya. Namun perlu dikehatui bahwa
perkembangan capaian indikator setiap program yang ada dapat menunjukkan capaian yang
baik, namun tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan-permasalahan yang
menghambat setiap pencapaian seluruh Indikator dan targat yang telah ditetapkan. Untuk
target tahun 2014 sebanyak 1 Dokumen dan teralisasi 1 Dokumen sama dengan tahun 2013
sebanyak 100%, juga tidak ada perbandingan dengan target yang tertuang dalam RPJMD,
keberhasilan capaian ini atas kerjasama sumberdaya pengelola program dan kegiatan yang
memberikan data-data pendukung dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja
6. Tersedianya dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)
Dokumen kesepakatan Rapat Kerja Kesehatan Daerah dalam bentuk rekomendasi tahun
2014 dengan 1 dokumen sesuai target dengan menghasilkan 15 butir kesepakatan yaitu :
1. Untuk percepatan penurunan AKI, AKB dan Prevalensi Kurang Gizi di Sulawesi
Tengah maka perlu dibentuk Satgas/Forum yang melibatkan lintas sektor dan lintas
program baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Pentingnya penguatan dan perbaikan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan
responsif pada setiap institusi kesehatan (Dinkes, RS dan Puskesmas).
3. Melibatkan institusi pendidikan dalam upaya penurunan AKI, AKB dan Gizi Buruk.
Lkip Dinkes 2014 74
4. Perlu segera ditindaklanjuti oleh Kabupaten/Kota atas terbitnya Perda tentang SDM
Kesehataan termasuk distribusi tenaga kesehatan.
5. Pemanfaatan hasil Riskesdas dan survei lainnya dalam menyusun perencanaan yang
berbasis bukti.
6. Advokasi terus menerus kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana operasional
di Puskesmas, sehingga dana BOK dapat difokuskan untuk kegiatan preventif dan
promotif.
7. Mengingat perbedaan situasi dan masalah di setiap Puskesmas, perlu adanya
fleksibilitas dalam penggunaan dana BOK.
8. Dalam hal kepesertaan, BPJS perlu melakukan validasi data peserta; memperbaiki
mekanisme pelayanan klaim dalam hal rujukan keluar daerah/provinsi, penambahan
tenaga verifikasi dan penyediaan obat-obatan.
9. Dalam hal penyediaan obat, sistem regulasi e-catalog perlu ditinjau kembali sehingga
proses pengadaan obat dapat lebih mudah/cepat.
10. Dalam rangka meningkatan mutu pelayanan, perlu dilakukan assessment kebutuhan
Puskesmas dan lokasi pembangunannya pada setiap kabupaten/kota.
11. Peningkatan kalibrasi alat kesehatan secara berkala difasilitas pelayanan kesehatan dan
pengembangan laboratorium di Puskesmas.
12. Untuk penajaman pencapaian target MDGs diharapkan setiap kabupaten/kota dapat
menyusun road map/UKPPD dengan menetapkan target, sasaran dan kebutuhan
pembiayaan serta pemetaan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi dan kewenangan
masing-masing (provinsi, kab/kota dan Puskesmas serta sektor terkait).
Tidak ada perbedaan dengan target 2013 sebanyak 1 dokumen namun yang terjadi pada
butir-butir kesepakatan pada tahun 2013 menghasilkan 21 kesepakatan
7. Tersedianya Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Tercapainya 2 dokumen laporan keuangan bersumber dana APBN dan APBD sesuai dengan
yang ditargetkan sebanyak 2 Dokumen, jika dibandingkan dengan capaian tahun yang lalu
2013 tidak ada perbedaan, karena ini merupakan dokumen laporan setiap tahun yang harus
dibuat dan disampaikan kepada pemerintah, namun laporan ini tidak tertuang dalam target
RPJMD tapi tertuang dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Lkip Dinkes 2014 75
Tengah. Keberhasilan laporan ini karena dukungan sumberdaya yang ada dalam
penyusunan laporan dengan memaksimalkan tenaga yang telah dilatih
8. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabeldalam bentuk Rekonsiliasi SAI 100%
Target ini tercapai sesuai dengan rencana yaitu 100% sama dengan tahun sebelumnya,
namun target ini tidak tertuang didalam dekomen RPJMD tapi tertuang dalam dekumen
perencanaan Dinas Kesehatan, keberhasilan pelaksanaan sistem ini atas dukungan
sumberdaya manusia yang baik, dukungan anggaran yang memadai dengan meningkatkan
SDM dalam mengikuti bimbingan teknis maupun pelatihan-pelatihan dalam pengelolaan
keuangan atau penatausahaan yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan sistem ini
selalu dilakukan rekonsiliasi setiap bulan pada setiap periode tahun berjalan.
Untuk sumber daya penunjang masih serba keterbatasan baik sumberdaya manusia maupun
sumberdaya yang lain, namun dalam keterbatasan tetap terlaksana dengan baik.
9. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti 95 %
Indikator ini Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti berdasarkan
hasil temuan adalah . % belum sesuai target yang telah direncanakan, berbeda dengan
persentase dan capaian tahun 2013, ini dikarenakan oleh karena pejabat sebelumnya sudah
pindah tugas, sehingga untuk koordinasi dalam hal penyelesaian bisa dilaksanakan dalam
proses untuk penyelesaian berdasarkan temuan hasil pemeriksanaan oleh badan atau
lembaga yang melakukan pemeriksaan. Untuk indikator ini tidak tertuang juga baik dalam
dekumen RPJMD maupun Nasional, tapi tetap tertuang dalam dokumen perencanaan.
10. Data inventaris aset secara lebih efektif dan efisien
Seluruh Inventaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah telah dibaut dalam bentuk
satu dokumen inventaris, Data inventaris aset baik APBN maupun APBD saat ini belum
terdata sesuai dengan yang diharapkan, sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, aset
bersumber dana APBN maupun APBD masih belum terkelola dengan baik oleh karena
pendataan yang kurang baik oleh pengelola tahun selumnya, sehingga pengelola data yang
baru masih mendapat kesulitan dalam pendataan kembali aset-aset yang ada. Untuk target
ini juga tidak tertuang dalam dokumen RPJMD namun tertuang dalam dekumen
perencanaan di Dinas Kesehatan. Jadi ketidakcapaian target ini dikarenakan keterbatasan
sumberdaya, luasnya wilaya yang dijangkau oleh pengelola dalam hal pengumpulan data
Lkip Dinkes 2014 76
dengan keterbatatasn tenaga, sedangkan untuk data aset dilingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi Sulawesi Tengah sudah sebahagian besar terdata dengan baik.
11. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota
Pada tahun 2013 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah
distribusi tenaga kesehatan khusunya untuk dokter dan dokter gigi dengan pengangkatan
dan penempatan dokter dan dokter gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu dalam
jangka waktu tertentu dengan memperhatikan kondisi wilayah, lama penugasan, jenis
pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan prioritas fasilitas pelayanan
kesehatan. Seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, teknologi dan informasi, maka
kebijakan pengangkatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam
perjalanannya telah banyak mengalami berbagai perubahan pendekatan. Pendekatan
kebijakan yang dilakukan adalah pendekatan geografis dan pendekatan motivasional.
Pendekatan geografis dilakukan dengan penempatan dokter pada fasilitas pelayanan
kesehatan kriteria terpencil dan sangat terpencil serta penempatan Bidan di desa, sedangkan
pendekatan motivasional dilakukan dengan menyediakan insentif dan pengurangan lama
penugasan.
Untuk mendukung hal tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terus
berusaha untuk meningkatkan cakupan ketersediaan tenaga kesehatan di seluruh penjuru
Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara menata distrisbusi tenaga, saat ini tenaga kesehatan
terbanyak adalah Perawat (42,7%), diikuti tenaga Bidan (27,88%), Tenaga Kesehatan
Masyarakat (8,5%), Tenaga Sanitarian (4,6%), Dokter Gigi (0,9%) Dokter Umum (4,1%)
dan Dokter Spesialis (0,8%).
Untuk mendukung pencapaian peningkatan distribusi tenaga tersebut telah dilakukan
beberapa kegiatan antara lain membatasi perpindahan tenaga dari daerah sangat terpencil
kedalam kota palu, memperbaiki proses pengusulan perpanjangan maupun pengusulan
kenaikan pangkat/menduduki jabatan fungsional kesehatan dll, dengan sumber dana APBD
dan Sumber dana lain yang mendukung program. Terdapat beberapa hambatan dan kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti Kabupaten/Kota masih mendistribusi tenaga ke
tempat-tempat yang tenaganya telah cukup sehingga masih terjadi penumpukan tanaga pada
satu unit puskesmas/pustu. Masih kurangnya pemahanan petugas dalam penyusunan
kenaikan pangkat jabatan fungsional kesehatan. Pada pelaksanaan kegiatan yang akan
Lkip Dinkes 2014 77
datang akan diupayakan langkah langkah sebagai berikut melaksanakan pemutahiran data
tenaga, menata tim penilai jabatan fungsional kesehatan
12. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.
Capaian 100% berdasarkan target 1 dokumen selama 2014 dan tidak perbedaan dengan
tahun sebelumnya 2013 1 dokumen, ini karena setiap ada peraturan-peraturan yang baru
dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan disatukan dalam satu dokumen untuk
dilaksanakan sesuai dengan apa yang tertuang dalam aturan-aturan yang ada, jika dilihat
dari target RPJMD maupun Nasional ini tidak tertuang dalam kedua dokemen tersebut,
namun target ini tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah, tersedianya ini peraturan ini atas kesediaan sumberdaya dalam hal
melakukan mengelola seluruh aturan-aturan bidang kesehatan baik yang didapatkan lewat
penyampaian resmi tertulis maupun lewat media lainnya yang disatukan dalam 1 dokumen
peraturan bidang kesehatan yang harus dilaksanakan sesuai kebutuhan.
Sasaran Trategis 13Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat
Indikator Kinerja
TargetResntra /RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si*)
%
1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
75 % 46,5 70 31,45 44,9
2. Persentase Desa Siaga Aktif 50 % 84,58 45 74,05 165
3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
40 % 113 35 **) **)
4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kes.
6 Buah 71,42 5 5 100,0
5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.
11 Kab/ Kota
100 8 11 137,5
Lkip Dinkes 2014 78
Target % Tahun 20146. Persentase Posyandu Purnama dan
Mandiri 50 % 52,6 45 27,79 61,76
Keterangan :*) Realisasi per Triwulan III tahun 2014**) Data masih menunggu laporan tahunan dari kabupaten/kota
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS
Berdasarkan hasil pemetaan PHBS, persetase rumah tanggah yang melaksanakan PHBS
cenderung mengalami peningkatan selama 3 tahun, yaitu 27,90 (2011), 30,92 (2012), 37,2
(2013), namun pada tahun 2014 angkanya menurun menjadi 31,45% data per triwulan III
tahun 2014. Capaian indicator ini masih sangat jauh dibandingkan dengan target tahun
204 sebesar 70%
Berdasarkan analisis indikator tunggal, dari 10 indikator PHBS Rumah Tangga, 9
indikator telah mencapai target karena sudah mencapai lebih dari 70% bahkan beberapa
indikator sudah mencapai 90%. Rendahnya cakupan rumah tangga yang melaksanakan
phbs, akibat masih rendahnya rumah tanga yang anggota keluarganya tidak merokok di
dalam rumah yaitu : 37%. Angka ini mencerminkan masih tingginya jumlah perokok di
dalam rumah (63%), akibat merokok telah menjadi gaya hidup masyarakat. Merokok di
dalam rumah sangat membahayakan kesehatan anggota keluarga akibat paparan asap
rokoknya, disamping itu dapat pula memicu peningkatan perokok pemula karena anak
melihat orang tuanya merokok dan ada kecenderungan untuk mengikutinya.
2. Persentase Desa Siaga Aktif
Secara umum pencapaian desa siaga aktif sudah mencapai 74,05 % (Melampau target tahun
2014 yaitu 45%) namun sebagian besar (45,74%) adalah desa siaga aktif tingkat pratama,
yaitu desa siaga yang secara fisik sudah terbentuk namun 5 dari 8 indikator desa siaga aktif
belum tercapai optimal yaitu :
a. Keaktifan forum desa siaganya belum maksimal/belum setiap triwulan melaksanakan
kegiatan.
b. Kader pemberdayaan masyarakat sudah ada, tatapi baru 2 orang
Lkip Dinkes 2014 79
c. Tingkat kemandirian Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang ada seperti
Posyandu maupun UKBM lainnya masih pada tingkat pratama dan madya, padahal
yang diharapkan adalah pada tinkat purnama dan mandiri.
d. Dukungan pendanaan untuk pembinaan desa siaga dari pemerintah desa sebagian besar
belum ada, padahal lestari tidaknya sebuah desa siaga diharapkan ada partisipasi aktif
dari pemerintah desa.
e. Pencapaian PBHS rumah tangga masih kurang dari 20%
3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan
Pencapaian persentase sekolah dasar yang mempromosikan kesehatan sejak tahun 2011 –
2013 mengalami peningkatan yang cukup signif1kan yaitu dari 35% menjadi 71,7%. Angka
ini melampaui target tahun 2013 sebesar 30 %. Akan tetapi capaian kegiatan tahun 2014
datanya belum bisa dilaporkan karena menunggu laporan akhir dari kabupaten/kota
mengingat alokasi anggaran untuk kegiatan ini ditingkat provinsi pada tahun 2014 tidak
tersedia.. Upaya promosi kesehatan yang dilakukan pada sekolah berupa penyuluhan
kesehatan, pengembangan media promkes seperti poster dan leaflet cuci tangan pakai sabun
(CTPS). Pada masa yang akan datang upaya promosi kesehatan diintegrasikan dengan upaya
usaha kesehatan sekolah untuk mengembangkan sekolah sehat yang memenuhi 8 indikator
yaitu :
a. Menerapkan aktifitas fisik minimal 30 menit setiap hari secara teratur dan terukur,
b. Menyediakan sarana pendukung untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS),
c. Melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan peserta didik setiap 6 bulan sekali,
d. Menyediakan tempat sampah di kelas dan lingkungan sekolah,
e. Menerapkan kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah,
f. Melakukan pemberantasan sarang nyamuk di sekolah minimal seminggu sekali,
g. Menyediakan sarana buang air besar dan buang air kecil sesuai jumlah peserta didik,
h. Menyediakan kantin disekolah dengan menu sehat/gizi seimbang
4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kesehatan
Integrasi program promosi kesehatan dengan program prioritas bidang kesehatan,
diharapkkan mampu mendorong peningkatan cakupan program prioritas tersebut. Dari
Lkip Dinkes 2014 80
target 5 kebijkan teknis pada tahun 2014, telah dikembangkan 6 kebijakan teknis program
promosi kesehatan yang terintegrasi dengan program prioritas, yang meliputi:
a. Dukungan terhadap program penyakit tidak menular seperti pengembangan kawasan
tanpa rokok (KTR)
b. Dukungan terhadap pengendalian penyakit malaria, seperti dukungan sosialisasi
program melalui pengembangan media promkes, sosialisasi kelambu berinsektisida
serta pengembangan pos malaria desa.
c. Dukungan terhadap program pengendalian HIV dan AIDS, melalui Kampanye Aku
Banga Aku Tahu (ABAT)
d. Dukungan terhadap program pengendalian penyakit tubercholosis
e. Dukungan terhadap program pamsimas, seperti pelaksanaan hari cuci tangan pake
sabun, stop buang air besar sembarangan, serta
f. Program gizi dalam rangka sosialisasi kegiatan Inisiasi menyusu dini (IMD) dalam
rangka membudayakan pemberian ASI Ekslusif.
5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.
Saat ini 11 Kabupaten/Kota telah mengembangkan kebijakan public yang berwawasan
kesehatan, dalam bentuk perda maupun perbub/ perwali bahkan peraturan desa. Kebijakan-
kebijakan tersebut antara lain :
a. Perda Pengembangan Sistem kesehatan daerah,
b. Perda/Perbub pengembangan kawasan tanpa rokok,
c. Perbub Pengembangan desa siaga yang terintegrasi,
d. Perbub Pokjanal Desa/Kelurahan Siaga Aktif
e. Perdes Kemitraan bidan dengan dukun.
6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri
Persentase posyandu dengan tingkat kemandirian purnama dan mandiri (Posyandu Aktif)
sebesar 27,79% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 26,3%, namun capaian Persentasi
Posyandu Purnama dan mandiri belum mencapai target RPJMD sebesar 45%.
Lkip Dinkes 2014 81
Beberapa indikator kemandirian posyandu yang menyebabkan tingkat kemandiriannya
masih rendah antara lain :
a. Hari buka posyandu kurang dari 8 kali dalam setahun akibat Kader posyandu kurang
aktif, bahkan banyak yang drop out tetapi belum ada penggantinya
b. Cakupan balita yang datang ke posyandu (D/S) kurang dari 50%
c. Cakupan program juga belum mencapai 50%, serta
d. Belum ada program pengembangan.
Sasaran Trategis 14 Meningkatnya Mutu Layanan Laboratorium Kesehatan, Meningkatnya Pembinaan Laboratorium Secara Berjenjang
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2013
Tar
get
Rea
lisa
si
Cap
aian
T ingkat Layanan Administrasi Yang Tepa Waktu
70 % 70% 100
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Sesuai Standar
60 % 60% 100
Tingkat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional
60 % 60% 100
2. Tercapainya Pemeriksaan Sampel 29.000 Sampel
120 35.000
38.617
104,37
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel
Target pemeriksaan sampel/specimen tahun 2014 tercapai melebihi dari yang telah
direncanakan, dimana target tahun 2014 sebanyak 25.000 sampel dan capaian sebanyak
38.617 sampel, sedangkan tahun 2013 capaian pemeriksaan sampel sebanyak 23.000, dan
untuk target yang tertuang dalam dokumen RPJMD tidak perbedaan dengan yang ada pada
renstra dan dokumen perjanjian. Dan jika dilihat dari sisi keberhasilan pemeriksaan ini
adalah ketersediaan sumberdaya di Laboratorium Kesehatan dan dukungan sarana dan
prasarana yang ada.
Lkip Dinkes 2014 82
Sasaran Trategis 15 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
%
10. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov
11 Dokumen 25 8 1 12,5
11. Provinsi Memiliki profil kesehatan 100 % 100 100 100 10012. Persentase Kab/Kota Yang memiliki
Bank Data 11 Website 100 6 1 16,67
13. Sistem Informasi Terintegrasi 6 Kab 50 6 3 5014. Kabupaten/Kota dengan data terpilah 100 % 8015. Pengenbangan dan Pelaksanaan
Riset/Penelitian Kesehatan 11 Penelitian 3 1 0 0
16. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian
5 Kegiatan 2 1 0 0
17. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan
5 Kegiatan 2 1 0 0
18. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan
100 % 100%
100 0 0
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov
SIKDA generik merupakan suatu aplikasi SIKDA yang berlaku secara nasional yang
menghubungkan secara online dan terintegrasi seluruh puskesmas, Dinas Kesehatan dan
Kementerian Kesehatan. Aplikasi SIKDA generik dikembangkan dalam rangka
meningkatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan
ketersediaan dan kualitas data dan informasi manajemen kesehatan melalui pemanfaatan
tehnologi informasi.
Pada tahun 2014 ditargetkan 2 Kabupaten yang melaksanakan penerapan SIKDA generik
untuk direalisasikan namun hanya 1 Kabupaten yang bisa terpenuhi yaitu Kab. Touna,
sedangkan Kabupaten Buol direncanakan akan dibiayai ABT apabila ada. Pembiayaan
penerapan SIKDA generik dilakukan dengan cara shering antara Kabupaten/Kota Provinsi
dan Pusat. Dimana kesemuanya punya tugas masing-masing.
Lkip Dinkes 2014 83
2. Provinsi Memiliki Profil Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki buku profil kesehatan tahun 2014
tercapai 100% sesuai dengan target yang telah direncanakan 100% dan ini tidak ada
perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, begitupula dengan target yang tertuang dalam
dokumen RPJMD, keberhasilan penyusunan profil ini atas berkat kerjasama semua dan
dukungan sumberdaya yang tersedia dengan program yang terkait utamanya dalam
pengumpulan, pengolahan data yang dibutuhkan dalam penyusunan profil Dinas Kesehatan
sehingga dapat tersusun sesuai yang diencanakan.
3. Persentase Kab/Kota dan Prov. Yang memiliki Bank Data
Persentase kab/kota yang ditargetkan memiliki Bank Data Kesehatan tahun 2013 hanya 10
% terdapat di Kab.Tojo Unauna, melihat capaian tersebut masih rendah hal ini sangat erat
hubunganya dengan kab/kota dalam menyiapkan anggaran untuk menyediakan Bank Data
sehingga hanya dinas kab/kota yang memiliki kemampuan lebih dalam penyediaan anggran
yang dapat memenuhi ketersediaan Bank Data. Kedepan diperlukan Advokasi yang intensif
oleh dinas kesehatan kab/kota kepada penyedia anggaran dalam penyediaan Bank Data.
4. Sistem Informasi Terintegrasi
Penyelenggaraan sistem informasi terintegrasi melalui data satu pintu dimana target 6
Kabupaten yang ditargetkan tahun 2104 yang tercapai 3 Kabupaten tercapaim.
5. Kabupaten/Kota Dengan Data Terpilah
Ketersediaan profil kesehatan tahun 2013 dimana yang ditargetkan ditahun 2014 sebanyak
80% semunya tercapai 100% artinya tidak ada perbedaan antara target dan capaian, namun
ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnnya khususnya pada target dari tahun ketahun,
begitu pula dengan target RPJMD tidak terdapat perbedaan, keberhasilan profil ini adalah
berkat kerjasama antara seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang telah melakukan
pengumpulan data sesuai kebutuhan dan mengelola data dengan baik, juga didukung oleh
tenaga yang sudah terlatih untuk menganalisis semua data-data yang dibutuhkan dalam
penyusunan profil, walaupun dengan keterbatasan sumberdaya yang ada disetiap
Kabupaten/Kota namun bisa melaksanakan penyusunan profil sesuai dengan target.
Lkip Dinkes 2014 84
6. Pengenbangan dan Pelaksanaan Riset/Penelitian Kesehatan
Target ini tidak tercapai karena dalam perjalanannya kegiatan ini tidak terlaksana oleh
karena ketidaksediaan dana dalam melaksanakan penelitian yang telah direncanakan.
7. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian
Target ini tidak tercapai karena dalam perjalanannya kegiatan ini tidak terlaksana oleh
karena ketidaksediaan dana dalam melaksanakan penelitian yang telah direncanakan
Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan
Target ini tidak tercapai karena dalam perjalanannya kegiatan ini tidak terlaksana oleh
karena ketidaksediaan dana dalam melaksanakan penelitian yang telah direncanakan
9. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan
Sasaran Strategis 16Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
%Realisasi
Tahun Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lisa
si
Cap
aian
2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan
12 Kali 41,66 6 5 83,33
2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
11& 1
Kab/KotaProv.
91,67 13 12 92,3
3a. AFP rate < 15 tahun >2 Per 1000
3,6 per 1000 >2 3,57 178,5
3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
5 Kab/Kota
100 5 5 100
4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
60 % 105,3 65 55,4 85,2
4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan
12 Buah 75 12 12 100
\4c. Penerbitan Buletin 52 Buah 92,30 52 48 92,305 Desa/Kelurahan mengalami KLB
dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100 % 100 100 100 100
Lkip Dinkes 2014 85
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan
Target awal pada tahun 2011 adalah sebesar 4 kali pertemuan, yang dilaksanakan setiap 3
Bulan sekali pertemuan, dengan realisasi capaian 100%. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014
Pertemuan Tim Kajian Data Surveilans, targetnya meningkat menjadi 6 kali pertemuan,
dilaksanakan setiap 2 bulan sekali dengan realisasi capaian 6 kali pertemuan atau mencapai
100%. Hal ini diharapkan kedepannya ditahun anggaran 2015 target tersebut dapat
dipertahankan realisasinya, mengingat sangat pentingnya pertemuan Tim kajian data
tersebut.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain
Rapat Program dengan sumber dana APBD. Dalam pelaksanaan pertemuan Tim kajian
tidak ada hambatan dan kendala yang dihadapi.
Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Evaluasi rekomendasi yang telah buat dalam RTL.
b. Pembahasan kajian data berdasarkan Kejadian Luar Biasa(KLB) yang terjadi saat itu.
c. Presentasi kajian data dilakukan oleh Tim Penyelidikan Epidemiologi (PE) KLB.
1b Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
Tahun 2011 target ketersediaan profil survelans sebesar 100% dengan realisasi capaian
sebesar 100%. Target pada tahun 2012 sebesar 100% dengan realisasi capaian 78.2%.
Pada tahun 2013 target yang ingin dicapai sebesar 100% dan realisasi capaian sebesar
91,66%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian ketersediaan profil surveilans oleh propinsi dan
kab./Kota di Provinsi Sulawesi Tengah terus menglami peningkataan dan telah mencapai
target yang diharapkan.
Angka 91,66% merupakan capaian rata-rata dan masih terdapat satu kabupaten yang belum
membuat profil surveilans yaitu Kab. Banggai Laut. Daerah yang tidak mencapai target
disebabkan kabupaten tersebut merupakan pemekaran dari kabupaten Bangkep. Tenaga
dikabupaten tersebut belum mencukupi dan masih banyak merangkap kerja serta belum ada
penetapan dalam bentuk SK terhadap petugas pengelola surveilans kabupaten dan selalu
berganti.
Lkip Dinkes 2014 86
Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain
Review Kegiatan Tahunan Petugas Pengelola Surveilans Se-kabupaten propinsi sulawesi
Tengah oleh seksi Surveilans UPT SURDATIN dengan sumber dana APBD. Terdapat
beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti petugas pengelola
program surveilans kabupaten sering diwakili oleh petugas lainnya.
Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Perlu dilakukan bimbingan teknis penyusunan profil surveilans bagi kabupaten
yang bermasalah.
b. Perlu dilakukan himbauan kembali kepada dinas kesehatan kab./kota, agar petugas
pengelola tidak berganti-ganti dan ditetapkan dalam bentuk SK pengelola program
surveilans.
2a. AFP rate < 15 tahun
Target AFP Rate < 15 tahun dari tahun 2011 - 2014 adalah sebesar 2/100.000 penduduk
usia < 15 tahun dengan realisasi capaian masing-masing tahun yaitu 3,71/100.000
penduduk, 4,11/100.000 penduduk, 3,57/100.000 penduduk dan 3,60/100.000 penduduk.
Pada 4 tahun terakhir pencapaian AFP rate < 15 tahun mengalami peningkatan diatas target
nasional yaitu 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun.
Walaupun demikian ada kabupaten yang belum mencapai target yaitu Kab. Banggai Laut
dan Kabupaten Morowali Utara mencapai 0/100.000 penduduk usia < 15 tahun. Daerah
yang tidak mencapai target tersebut disebabkan oleh pemahaman petugas pengelola masih
kurang, petugas surveilansnya belum pernah dilatih dan kedua kabupaten tersebut
merupakan daerah pemekaran kabupaten baru.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain
Pemantauan Eradikasi polio, konfirmasi diagnosa kasus kelumpuhan mendadak dan
Pemeriksaan Specimen dengan sumber dana APBN dan dana APBD serta Sumber dana
lain yang mendukung program tersebut adalah WHO.
Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan seperti :
a. Daerah pemekaran kabupaten baru.
b. Ada beberapa petugas pengelola belum dilatih.
Lkip Dinkes 2014 87
c. Tingginya Mutasi staf yang tinggi dikabupaten.
Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sbb:
a. Melakukan bimbingan teknis AFP kepada petugas pengelola surveilans didaerah
pemekaran kabupaten baru.
b. Melaksanakan pelatihan surveilans epidemiologi bagi petugas kabupaten/kota.
2b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
Target pelaksanaan sistem surveilans epidemiologi tahun 2011 yaitu 4 sistem dengan
capaian realisasi sebesar 75%. Pada tahun 2012, 2013 dan 2014 target pelaksanaan sistem
surveilans epidemiologi adalah 5 sistem yaitu Surveilans Berbasis Masyarakat, Surveilans
Penyakit Menular dan Surveilans Penyakit Tidak Menular, Surveilans Kesehatan Ibu dan
Anak, Surveilans Kesehatan Kerja dan Surveilans Bencana, dengan capaian realisasi sebesar
100%.
Pada 2 tahun terakhir pengembangan sistem surveilans epidemiologi di Provinsi Sulawesi
Tengah terus menglami peningkataan dan telah mencapai target yang diharapkan. Sumber
dana APBD dan APBN dalam pengembangan sistem surveilans epidemiologi sangat
mendukung pencapaian target. Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan seperti Belum adanya kenderaan khusus operasional investigasi dan
penanggulangan KLB serta sarana pendukung lainnya seperti radio komunikasi jarak
pendek (HT).
Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah langkah sebagai
berikut mengusulkan pengadaan sarana pendukung tersenggaranya sistem surveilans
epidemiologi.
3a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
Target awal pada tahun 2012 adalah sebesar 40% dengan realisasi capaian 63,3%.
Pada tahun 2013 target sebesar 60% dan realisasi 63,2%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian
ketepatan laporan mingguan di Provinsi Sulawesi Tengah terus menglami peningkataan
dan telah melebihi target yang diharapkan.
Tahun 2014, target ketepatan Laporan Mingguan (SKD KLB, Puskesmas dan RS)
sebesar 65% dan mengalami penurunan capaian realisasi sebesar 55,4%
Lkip Dinkes 2014 88
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
a. Adanya pemekaran kabupaten baru yaitu Kab. Banggai Laut dan Kab. Morowali Utara
yang belum mempunyai tenaga terlatih dan belum mempunyai fasilitas sarana
penunjang berupa komputer dengan sistem EWARS.
b. Adanya troubel pada CPU komputer dengan sistem EWARS yang memungkinkan
dilakukan penginstalan kembali.
c. Adanya pengantian petugas pengelola dikabupaten, membuat terlambatnya pengiriman
laporan disebabkan petugas tersebut belum memahami Sistem EWARS.
d. Sering terjadinya gangguan jaringan komunikasi dan ada beberapa tempat dikabupaten
yang tidak ada jaringan, sehingga pengiriman laporan menjadi terlambat.
Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sbb :
a. Melakukan bimbingan teknis dan menyiapkan fasilitas pendukung sistem EWARS bagi
pemekaran kabupaten baru.
b. Melakukan perbaikan beberapa CPU komputer EWARS yang mengalami gangguan
Melakukan bimbingan teknis bagi tenaga pengelola baru dan uji fungsi terhadap
mempunyai fasilitas sarana penunjang berupa komputer dengan sistem EWARS.
c. Pelatihan Surveilans Epidemiologi bagi petugas pengelola kab./kota.
3b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan
Target penerbitan buletin bulanan surveinas epidemiologi dari tahun 2011 - 2014 sebesar
100% dan realisasi kegiatan sebesar 100%. Realisasi penerbitan buletin bulanan Surveilans
Epidemiologi sudah memenuhi target yang diharapkan. Hal ini didukung oleh beberapa
kegiatan pendanaan antara lain pemberian honor penulis bahan kajian buletin dan biaya
cetak dengan sumber dana APBD.
Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah persiapan
pengumpulan bahan/materi yang kemudian dilakukan analisis dan kajian sederhana,
selanjutnya dilakukan proses cetak.
3c. Penerbitan Buletin
Target awal penerbitan buletin SKD tahun 2012 adalah 52 minggu atau 100%, dengan
realisasi capaian 84,62%. Pada tahun 2013 dan 2014 target penerbitan buletin SKD sebesar
100% dan realisasi 100%. Pada 2 tahun terakhir pencapaian Penerbitan Buletin SKD di
Lkip Dinkes 2014 89
Provinsi Sulawesi Tengah terus menglami peningkataan dan telah mencapai target yang
diharapkan.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut telah dilakukan beberapa kegiatan antara lain
pemberian honorarium pembuatan buletin mingguan dengan sumber dana APBD. Pada
pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah langkah sebagai berikut :
a. Terus meningkatkan kualitas cetakan buletin SKD.
b. Lebih memperhatikan ketepatan waktu penerbitan.
c. Desiminasi informasi yang lebih cepat dan akurat.
4 Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
Target desa/kelurahan yang dilakukan penanganan KLB < 24 jam pada tahun 2012 - 2014
adalah sebesar 100% dengan realisasi capaian 100%. Angka nasional sebesar 100%. Pada
3 tahun terakhir penanganan Desa/Kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan
Epidemiologi < 24 Jam di Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai target yang
diharapkan.
Target tersebut tercapai disebabkan adanya dukungan beberapa faktor yaitu ketersedian
obat-obatan KLB digudang Farmasi, adanya Penyelidikan Epidemiologi (PE) dan Verifikasi
rumors KLB dengan sumber dana APBD dan APBN.
Terdapat beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelidikan
Epidemiologi < 24 Jam, seperti :
a. Belum adanya kenderaan khusus operasional investigasi dan penanggulangan KLB.
b. Daftar pemberian obat-obatan dari gudang farmasi tidak sesuai dengan daftar
permintaan obat yang diajukan.
c. Banyak jenis obat-obatan KLB yang tidak ada di gudang farmasi dinas kesehatan
propinsi.
Pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang akan diupayakan langkah-langkah sebagai
berikut :
a. Mengajukan daftar pengadaan obat-obatan sesuai dengan jenis KLB yang terjadi kepada
bidang farmasi.
b. Mengajukan daftar permintaan pengadaan kenderaan operasional investigasi dan
penanggulangan KLB.
Lkip Dinkes 2014 90
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1. Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu
Terealisasi sesuai rencana menunjukan pelayanan administrasi tidak terlambat.
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur
Terealisasi sesuai rencana menunjukan sarana dan prasarana penunjang terpenuhi.
3. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional UPT
Capaian target sampai 2014 baru mencapai 60 % ini menujukkan bahwa belum mencapai
target yang direncanakan disebabkan belum optimalnya pembiayaan ( pembiayaan yang
tersedia hanya untuk kendaraan roda empat dan roda dua dengan kondisi kendaraannya
roda empat keduanya unit memerlukan pembiayaan tambahan), sedangkan sarana dan
prasarana perkantoran lainya tidak dilaksanakan pemeliharaan karena alokasi anggaran
tidak tersedia.
Sasaran Strategis 17Terlaksananya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Pada Kondisi Matra
Sasaran Strategis Terlaksananya Pelayanan perkantoran UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
Realisasi Tahun
Berjalan
Tahun 2014T
arge
t
Rea
lis
asi
%1. Tingkat layanan administrasi yang
tepat waktu85 % - 65 65 100
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur sesuai standar daerah
80 % - 60 60 100
3. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional UPT.
70 % - 50 30 60
17
Lkip Dinkes 2014 91
Sasaran Strategis Terlaksananya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Pada Kondisi Matra
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
Realisasi Tahun
Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
%
1. Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra
100 % 65 70 70 100
2. Angka Kematian Jemaah Haji < 2/1000
Org 2,86 < 2/1000
4 2,86%
3. Persentase Puskesmas Melakanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar
100 % 100 100 100 100
4. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 %
<85 % 85 <85 90 100
5. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes
100 % 46,2% 23%23% 23%
Sasaran Strategis Terlaksananya Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
Indikator Kinerja
TargetResntra/RPJMD(5 Thn)
Realisasi Tahun
Berjalan
Tahun 2014
Tar
get
Rea
lis
asi
%
1,Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana
174 30 40 40 100
2.Persentase penanganan bencana < 24 jam
100 % 100% 100 27 kejadian
100
Analisis terhadap Indikator Kinerja di atas adalah sebagai berikut:
1.Persentase terlaksananya penanggulangan FR & Pelayanan Kesehatan pada Wilayah Kondisi Matra.
- Pada tahun 2014 penggulangan Faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah
kondisi matra 70 % sesuai target yang ditentukan.
- Tahun 2013 capaian 65 % penggulangan Faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada
wilayah kondisi matra ini menunjukan peningkatan pada tahun 2014 disebakan
koordinasi dan kerjasama antara LP?LS dan pengelola matra di Kabupaten/Kota.
18
19
Lkip Dinkes 2014 92
2. Angka Kematian Jemaah Haji
- Jumlah Jemaah haji yang meninggal pada tahun 2014 sebanyak 4 orang dari 1400
jemaah ( 2,86%) tidak sesuai dengan target yang ditentukan yaitu <2/1000 jemaah.
Ini disebabkan tidak terditeksinya penyakit yang beresiko tinggi pada pemeriksaan
tahap I.
- Tahun 2013 jemaah haji yang meninggal 4 orang (2,86%) ini disebabkan Jemaah haji
mempunyai penyakit yang beresiko tinggi dan usia lanjut.
3. Persentase Puskesmas Melaksanakan Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar
- Semua puskesmas di Kabupaten/Kota pada tahun 2014 melaksanakan pemeriksaan
kesehatan Jemaah haji sesuai standard an mencapai target 100%.
- Tahun 2013 semua puskesmas di Kabupaten/Kota melaksanakan pemeriksaan
kesehatan Jemaah haji sesuai standard an mencapai target 100%.
- Ini menunjukan bahwa semua puskesmas di Kabupaten/Kota memiliki sarana prasarana
yang memadai sehingga dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi Jemaah haji
sesuai standar.
4. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 %
- Kepuasaan Jemaah Haji terhadap pelayanan kesehatan Pada tahun 2014 melalui
kuisener tmencapai 90 % dari targer yang ditentukan.
- Tahun 2013 kepuasan Jemaah haji terhadap pelayanan kesehatan 85 % ini menunjukkan
adanya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap Jemaah haji oleh petugas TKHI pada
tahun 2014.
5. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes
- Capaian target Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKES tahun 2014
adalahi 23% ( 3 Kab) sesuai target yan direncanakan.
- Tahun 2013 Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKES 46,2 %( 6 Kab.).
- 9 Kabupaten /Kota yang melaksanakan SISKOHATKES sampai tahun 2014 .
- Diharapkan tahun mendatang semua Kabupaten /Kota sudah melaksnakan
SISKOHATKES
Lkip Dinkes 2014 19
BAB IV
PENUTUP
( LKIP )
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHTAHUN 2014
Lkip Dinkes 2014 ( 99 )
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
adalah merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Yang
dimungkinkan dapat dijadikan sebagai pijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada
masa yang akan datang.
Untuk memberikan gambaran kinerja, pada bab 2 dan 3 telah diuraikan secara panjang lebar
tentang rencana kinerja dan juga analisis capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah selama tahun tahun 2014. Sehingga dapat dilihat capaian kinerja ada 19 (sembilan belas)
sasaran strategis yang telah ditekadkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan
juga target indikator yang ada dalam dokumen RPJMD 2011 - 2016. Secara lebih lengkap uraian
capaian kinerja sasaran dapat dilihat di bawah ini:
Sasaran Strategis 1Meningkatnya Sediaan Farmasi Dan Perbekalan Kesehatan Yang Memenuhi Syarat Standar Dan Terjangkau Oleh Masyarakat
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan 1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin
dan Perbekalan Kesehatan 100 100 100 Berhasil
2. Persentase tingkat kecukupan Obat, Vaksin dan Perbekalan kesehatan
95 94,39 95 Cukup Berhasil
Sasaran Strategis 2Terpenuhinya Sarana Prasarana Dan Peralatan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Yang Sesuai Standar
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan 1. Puskesmas yang dilaksana kan kalibrasi
alkes di Kab/Kota se Sulawesi Tengah80 % 80,7% 100 Berhasil
2. Jumlah RS yang melaksanakan uji kalibrasi 15 % 14 % 93,3 Cukup Berhasil
Sasaran Strategis 3 Memberikan kemudahan dan akses pelayanan kesehatan pada peserta diseluruh jaringan PPK Jamkesma/Jamkesda
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Persentase penduduk miskin yang memperoleh jaminan kesehatan. RS Yang Melaksanakan Pelayanan Darurat
100 100 100 Berhasil
2. Peserta Kabupaten/Kota yang memiliki data DHA
55 82 149 Sangat Baik
Lkip Dinkes 2014 ( 100 )
3. RS Melayani pasien Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas
100 100 100 Berhasil
Sasaran Strategis 4 Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Puskesmas PONED yang melaksanakan sistem manajemen mutu
15 10 67 Tidak Berhasil
Sasaran Strategis 5 Menurunnya angka kesakitan dan kematian ibu dan anak, meningkatnya kesehatan Ibu dan anak serta terlaksananya penanggulangan masalah gizi di Sulawesi Tengah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 % 100 100 Berhasil
2. Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif
70 % 57,2 81,7 Cukup Berhasil
3. RT yang mengkonsumsi garam beryodium
90 % 99,2 110,7 Sangat Berhasil
4. Balita 6-59 Bulan mendapat Vitamin A 90 % 81 90 Cukup Berhasil
5. Ibu Hamil mendapat FE 90 tablet 85% 80 53,7 Tidak Berhasil
6. Kab/Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi
90 % 100 111 Sangat Berhasil
7. Balita ditimbang berat badannya 80 % 62,9 78,9 Cukup Berhasil
Sasaran Strategi 6 Menurunnya Angka Kesakitan, Kematian Ibu, Anak Dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Ibu/Anak
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Persentase ibu hamil, bersalin dan nifasyang mendapat penanganan komplikasi kebidanan
75 42 56 Tidak Berhasil
2. Persentase pasangan usia subur yang menjadi KB Aktif (CPR)
65 64 98,5 Cukup Berhasil
3. Persentase Puskesmas rawat inap mampu PKRE terpadu
70 79 113 Sangat Berhasil
4. Ibu hamil yang mendapat ANC (K1) 98 77 78,6 Cukup Berhasil
5. Bumil yang mendapat pelayanan antenatal (K4)
95 66 68.5 Tidak Berhasil
6. Ibu bersalain yang ditolong oleh Nakes di fasilitas kesehatan
60 57 95 Cukup Berhasil
Lkip Dinkes 2014 ( 101 )
7. Ibu nifas yang mendapat pealayanan kesehatan
90 65 72,2 Tidak Berhasil
8. Persentase fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai Standar
64 100 156 Sangsat Berhasil
9. Cakupan Pertelongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
93 66 70,9 Tidak Berhasil
10. Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 90 75,2 83.6 Cukup Berhasil
11. Cakupan kunjungan neonatal lengkap 88 66,9 76,02 Cukup Berhasil
12. Cakupan Pelayanan kesehatan bayi 90 69,5 77.2 Tidak Berhasil
13. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita 85 48,1 56,6 Tidak Berhasil
14. Cakupan penanganan neonatal komplikasi
80 59,3 74.12 Tidak Berhasil
15. Cakupan SD/MI yang melaksanakan penjaringankesehatan siswa kelas I
95 86,3 90,8 Cukup Berhasil
16. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 4 Puskesmas mampu laksanakan PKPR
90 100 111 Sangat Berhasil
17. Persentase kab/kota yang memiliki minimal 2 Puskesmas yang mampu tatatlaksana Kekerasan Terhadap Anak (KTA)
13 13 100 Berhasil
Sasaran Strategis 7 Tersedianya Akses Dan Mutu Upaya Kesehatan Baik Pada Strata Pertama, Kedua Dan Ketiga
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Jumlah Kab/Kota yg memiliki RS kelas B
4 1 25 Tidak Berhasil
2. Persentase RS yg melaksanakan SIRS baik online maupun manual
90 80 89 Cukup Berhasil
3. Persentase RSUD dgn penggelolaan keuangan BLU
60 50 83 Tidak Berhasil
4. Persentase RS yang melaksanakan PONEK
95 68 71 Tidak Berhasil
5. Persentase RS, Kab/Kota yg menerapkan SPM RS
75 50 66 % Tidak Berhasil
6. Persentase RS yg siap melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi ( PPI )
100 100 100 Berhasil
7. Persentase RS yang melaksanakan pelayanan gawat darurat sesuai standar
100 100 100 Berhasil
8. Prosentase RS yang terakreditasi 100 85 85 Cukup Berhasil
9. Prosentase RS yang menerapkan MPKP 55 20 50 Tidak Berhasil
Lkip Dinkes 2014 ( 102 )
Sasaran Strategis 8 Pengendalian Penyakit Menurunnya angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan tidak menular.
Sasaran Strategis 9 Penanggulangan Wabah dan Bencana Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat dalam kondisi yang berbeda dari kesehariannya
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Prevalensi rate penderita shistomiasis 1% 1,01% 101 Berhasil2. Angka penemuan kasus malaria <1/100
pddk1,03 % 1,54
‰.Tidak berhasil
3. Persentase angka keberhasilan pengobatan baru kasus baru/success rate TB Paru BTA positif
60% 92,1 153,5 Sangat berhasil
4. Persentase penderita ODHA yang mendapatkan ART
100 % 69,30 69,3 Tidak berhasil
5. Persentase jangkauan pelayanan imunisasi di semua desa
90 % 77 86 Cukup berhasil
6. ISPA Meningkatnya penemuan pneomonia balita di masyarakat
80 % 35,07 44 Tidak behasil
7. Presentase kabupaten yang melakukan program eradikasi frambusia
75 % 75 100 Berhasil
8. Cakupan pelayanan penderita diare 100 % 77 77 Cukup behasil9. HIV 0,05% 0,02% 40 Tidak Berhasil 10. Penurunan Angka Kecacatan kusta < 5 % 10 Tidak Berhasil 11. Persentase kasus penderta rabies yang
ditangani sesuai standar90 % 79,50 88,3 Cukup Berhasil
12. Presentase kabupaten yang melakukan filariasis
70 % 66,6 96 Cukup Berhasil
13. AbrovirosisInsident rate (IR) DBD 65% 45,50 70 Tidak BerhasilCase Fatality Rate (CFR) DBD < 1 % 0,76 % 0,69
14. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pengendalian FR Penyakit Tidak menular
80 81 101 Berhasil
Sasaran Strategi 10
Meningkatnya kualitas air minum dan dan sanitasi dengan pengendalian resiko pencemaran lingku ngan melalui pembinaan dan pengawasan kesehat an lingkungan pada rumah sakit, sekolah, pemukiman, tempat-tempat umum, tempat pengelolaan makanan tempat pengelolaan pestisida dan kegiatan klinik sanitasi serta pemantauan AMDAL
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Cakupan air minum & sanitasi dasar 67 70 104 Sangat Berhasil
2. Cakupan air minum yang berkualitas
94 90 97,74 Cukup Berhasil
3. Cakupan Keluarga dengan Jamban Sehat
72 55 76,38 Cukup berhasil
Lkip Dinkes 2014 ( 103 )
4. Cakupan TPM yang memenuhi syarat kesehatan
75 77 102 Sangat Berhasil
5. Persentase cakupan rumah sehat 85 75 88,23 Cukup berhasil 6. Cakupan TTU yang memenuhi syarat
Kesling 85 84,50 99,41 Cukup Berhasil
7. Rumah Sakit Yang Memenuhi Syarat Kesling
75 61,60 82.13 Cukup berhasil
8. Kab/Kota /kawasan yg telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat
75 50 66,66 Tidak Berhasil
9. Masyarakat Stop BABs 72 55 76,38 Sedang
Sasaran Trategi 11 Meningkatnya Jumlah, Jenis, Mutu Dan Pemerataan Penyebaran Tenaga Kesehatan Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan Kesehatan
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialisdasar
7 4 57 Tidak Berhasil
2. Setiap Rumah Sakit kabupaten minimal memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 4 penunjang
5 3 60 Tidak Berhasil
3. Setiap Rumah Sakit telah memiliki D4 Mitra dokter spesialis sesuai keberadaan dokter spesialis
5 4 80 Cukup Berhasil
4. UTD/UTD-RS telah memiliki tenaga transfusi darah
7 6 85,7 Cukup Berhasil
5. Setiap RS telah memiliki tenaga Tehnik Elektromedikdan rekam medik
11 8 72,7 Cukup Berhasil
6. Terlatihnya Tenaga Kesehatan yang Profesional sejumlah 1.430 orang
55.3% 24 % 43 Tidak Berhasil
7. Persentase Desa memiliki tenaga Bidan 80 82,36 103 Sangat Berhasil
8. Setiap Puskesmas telah memiliki tenaga minimal sesuai dengan standar (Pedoman Revitalisasi Puskesmas dan Daftar Susunan Pegawai )
108 46 42,59 Tidak Berhasil
9. Tenaga Kesehatan tertentu telah teregistrasi
100 55,1 55,1 Tidak Berhasil
10. Semua Pelatihan tenaga kesehatan telah dilakukan akreditasi Pelatihan
100 100 100 Berhasil
Sasaran Strategis 12 Meningkatnya pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem kesehatan
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
5 5 100 Berhasil
Lkip Dinkes 2014 ( 104 )
2. Pelatihan perencanaan dan penganggaran
1 1 100 Berhasil
3. Tersedianya dokumen anggaran perencanaan Dinas Kesehatan
5 5 100 Berhasil
4. Tersedianya laporan kinerja pembangunan kesehatan
4 4 100 Berhasil
5. Tersedianya costing SPM di Kab/Kota 11 11 100 Berhasil
6. Tersedianya Dokumen LAKIP Dinkes . 1 1 100 Berhasil7. Tersedianya dokumen kesepakatan
Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKESKESDA)
1 1 100 Berhasil
8. Laporan keuangan bersumber APBD dan APBN setiap tahun anggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2 2 100 Berhasil
9. Terciptanya sistem pengelolaan/ penatausahaan keuangan yangtransparan dan akuntabel
80 100 100 Berhasil
10. Persentase temuan hasil pengawasan/ LHP yang ditindaklanjuti
50 100 100 Berhasil
11. Laporan hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti
100 100 100 Berhasil
12. Terinventarisasinya aset secara lebih efektif dan efisien
75 100 100 Berhasil
13. Tersedianya data kepegawaian berdasarkan SIMKA di Provinsi dan 10 Kab/Kota
11 11 100 Berhasil
14. Tersedianya peraturan di bidang kesehatan.
3 100 100 Berhasil
Sasaran Trategis 13
Terselenggaranya upaya advokasi, bina suasana dan penggerakan masyarakat yang berhasilguna dan berdayaguna dalam rangka meningkatkan perilaku sehat individu, keluarga dan masyarakat serta peran serta masyarakat dalam setiap gerakan kesehatan masyarakat melalui upaya promosi kesehatan yang terintegrasi secara lintas program, lintas sektor, swasta dan masyarakat
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 70 31,45 44,9
Tidak Berhasil
2. Persentase Desa Siaga Aktif 45 74,05 165
Sangat Berhasil
3. Persentase Sekolah Dasar yang mempromosikan kesehatan 35 **) **)
4. Jumlah kebijakan tehnis promosi kesehatan yg terintegrasi dlm upaya pencapaian tujuan pembangunan kes.
5 5 100 Berhasil
5. Jumlah Kab/Kota yang menetapkan kebijakan yg berwawasan kesehatan 11 Kab/Kota.
8 11 137,5Sangat Berhasil
Lkip Dinkes 2014 ( 105 )
6. Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri 45 27,79 61,76
Tidak Berhasil
Sasaran Trategis 14Meningkatnya mutu pelayanan laboratorium kesehatan, Meningkatnya pembinaan laboratorium kesehatan secara berjenjang
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Tercapainya Pemeriksaan Sampel 25.000 38.617 104,37 Sangat Berhasil
Sasaran Trategis 15 Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Tersusunnya Master Plan SIKDA Kab/Kota dan Prov
8 1 12,5 Tidak berhasil
2. Provinsi Memiliki profil kesehatan 100 100 100 Berhasil 3. Persentase Kab/Kota Yang memiliki
Bank Data 6 1 16,67 Tidak berhasil
4. Sistem Informasi Terintegrasi 6 3 50 Tidak berhasil 5. Kabupaten/Kota dengan data terpilah 80 Tidak berhasil6. Pengenbangan dan Pelaksanaan
Riset/Penelitian Kesehatan 1 0 0 Tidak berhasil
7. Pembentukan dan Jejaring Kemitraan Penelitian
1 0 0 Tidak berhasil
8. Kajian dan Analisa hasil-hasil riset Penelitian Kesehatan
1 0 0 Tidak berhasil
9. Fublikasi dan transpormasi hasil-hasil litbangkes untuk program kesehatan
100 0 0 Tidak berhasil
Sasaran Strategis 16Surveilans epidemiologi penyakit menular, Surveilans epidemiologi penyakit tidak menular, Surveilans epidemiologi kesehatan lingkungan dan perilaku, Surveilans epidemiologi masalah kesehatan, Surveilans epidemiologi kesehatan matra
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
2a. Pertemuan Tim Kajian Data Setiap Bulan
6 5 83,33 Cukup Berhasil
2b. Persentase ketersediaan profil surveilans Provinsi dan Kab/Kota
13 12 92,3 Cukup Berhasil
3a. AFP rate < 15 tahun >2 3,57 178,5 Sangat Berhasil
3b. Jumlah sistem surveilans epidemiologi yang terlaksana
5 5 100 Berhasil
4a. Ketepatan Laporan mingguan (SKD KLB Puskesmas dan RS)
65 55,4 85,2 Cukup Berhasil
Lkip Dinkes 2014 ( 106 )
4b. Buletin Surveilans epidemiologi yang terbit setiap bulan
12 12 100 Berhasil
4c. Penerbitan Buletin 52 48 92,30 Cukup Berhasil 5 Desa/Kelurahan mengalami KLB
dilakukan Penyelidikan Epidemiologi< 24 jam
100 100 100 Berhasil
Sasaran Strategis 17 Terselenggaranya upaya penanggulangan krisis kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka menurunkan resiko kesehatan pada setiap kejadian yang menimbulkan atau berdampak pada kesehatan
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Tingkat layanan administrasi yang tepat waktu
65 65 100 Berhasil
2. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang aparatur sesuai standar daerah
60 60 100 Berhasil
3. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional UPT.
50 30 60 Tidak berhasil
Sasaran Strategis 18 Terlaksananya Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Pada Kondisi Matra
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1. Persentase terlaksananya penanggulan,gan FR & Pelayanan Kes. pada Wilayah Kondisi Matra
70 70 100 berhasil
2. Angka Kematian Jemaah Haji < 2/ 1000 4 2,86%3. Persentase Puskesmas Melakanakan
Pemeriksanaan dan Pembinaan Kesehatan Haji sesuai standar
100 100 100 Berhasil
4. Kepuasan Jemaah Haji Terhadap Pelayanan Kesehatan Sejak Keberangkatan/Kembali keasrama haji transit Palu > 85 %
<85 90 100 Berhasil
5. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan SISKOHATKes
23% 23% 100 Berhasil
Sasaran Strategis 19 Terlaksananya Penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1,Jumlah Puskesmas yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana
40 40 100 Berhasil
2.Persentase penanganan bencana <24 jam
100 27 kejadian
100 Berhasil
Lkip Dinkes 2014 ( 107 )
Pengukuran di atas menggunakan skala sebagai berikut:
> 100 % = Baik Sangat Baik Sangat Berhasil
= 100 % = Sedang atau Baik atau Berhasil
75–99,9 % = Kurang Sedang Cukup Berhasil
< 75 % = Sangat kurang Kurang Baik Tidak Berhasil
Adapun rekapitulasi pencapaian adalah sebagai berikut:
No Kriteria Jml Indikator
1 Sangat Berhasil (> 100 %) 14 Indikator
2 Berhasil (= 100 %) 40 Indikator
3 Cukup Berhasil (75–99,9 %) 28 Indikator
4 Tidak Berhasil (< 75 %) 36 Indikator
JUMLAH 118 Indikator
Dengan melihat hasil capaian kinerja diatas dari 19 sasaran strategis dan 118 Indikator
kinerja pada tahun 2014 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD, Renstra, Renja, DPA-
SKPD untuk tahun 2014 ini masih perlu meningkatkan kualitas kinerja, untuk itu upaya-upaya yang
perlu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di masa yang akan datang adalah :
1) Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Tengah Periode 2011-2016 untuk melihat sasaran strategis, indikator maupun target
pada setiap program maupun kegiatan apakah masih perlu ataupun tidak lagi sesuai dengan
kebutuhan yang ada di masyarakat sehingga harus dilakukan perubahan terhadap dukumen
renstra kedepan.
2) Perlu kajian faktor eksternal yang mempengaruhi intervensi pembangunan kesehatan di
Provinsi Sulawesi Tengah secara menyeluruh.
3) Pentingnya penguatan dan perbaikan sistem manajemen yang transparan, akuntabel dan
responsif pada setiap institusi kesehatan (Dinkes, RS dan Puskesmas)
4) Melakukan evaluasi internal mengenai keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai sasaran
strategis yang telah ditetapkan serta mengambil langkah-langkah nyata untuk menyelesaikan
permasalahan yang dijumpai. Dan Evaluasi internal dicanangkan untuk diselenggarakan setiap
awal tahun untuk melihat capaian pada tahun sebelumnya. Dalam evaluasi ini juga diharapkan
dapat menyatukan persepsi tentang apa yang harus dikerjakan, dan akan dicapai pada tahun-
tahun mendatang.
Lkip Dinkes 2014 ( 108 )
5) Dalam rangka meningkatan mutu pelayanan, perlu dilakukan assessment kebutuhan
Puskesmas dan lokasi pembangunannya pada setiap kabupaten/kota
6) Meningkatkan koordinasi dengan unit-unit pelaksana dan lintas sektor terkait dalam upaya
pencapaian rencana kerja yang sesuai dengan renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Tengah yang berakhir pada tahun 2016.
7) Meningkatkan dan mengsinkronkan rencana anggaran dengan rencana kerja yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan agar dapat meningkatkan pencapaian target-target
terutama target yang masih rendah dalam pencapaian kinerja.
8) Mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia secara terus menerus dalam berbagai aspek
sehingga diharapkan lebih responsif dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas yang
diemban.
9) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pencapaian target indikator yang pencapaiannya
cukup berhasil dan indikator yang belum berhasil agar seluruh pencapaian sasaran strategis
dapat tercapai sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan.
8. Advokasi terus menerus kepada Pemerintah Daerah dalam penyediaan dana operasional di Puskesmas, sehingga dana BOK dapat difokuskan untuk kegiatan preventif dan promotif.
Palu, 2 Februari 2015
Kepala Dinas KesehatanProvinsi Sulawesi Tengah,
dr. Anshayari Arsyad., M.KesPembina Utama Madya
NIP.19571020 198801 1 002