diklat perencana pendidikan
-
Upload
dwi-lestari-yuniawati -
Category
Documents
-
view
1.655 -
download
2
description
Transcript of diklat perencana pendidikan
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNTUK
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM
(PNS)
DI DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
A. Latar Belakang
Pemerintah mempunyai peranan yang menentukan
keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik,
yang dilakukan bersama dengan unsur-unsur (stakeholders)
lainnya yakni dunia usaha (private sectors) dan masyarakat
(civil society). Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki standar kompetensi
yang dipersyaratkan oleh jabatannya masing-masing yang
terindikasi dari pengetahuan, wawasannya yang luas dan selalu
mengikuti perkembangan terbaru d bidang tugasnya, serta dari
nilai, sikap, dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan
ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, netral,
sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, dan
mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di
atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat) bagi seluruh jajaran PNS, terutama
terhadap PNS dalam jabatan struktural karena berperan
sebagai pengelola dan pelaksana kebijakan publik dan atau
keputusan politik. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101
Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Nomor 541/XIII/10/6/2001, 10 Agustus 2001 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat III. PNS harus mempunyai kompetensi
1
yang diidentifikasikan sikap dan perilaku yang penuh dengan
kesetiaan dan ketaatan sebagai pelayan publik, serta mampu
menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk dapat
membentuk PNS yang memenuhi kriteria di atas, perlu
dilaksanakan pembinaan melalui jalur pendidikan dan pelatihan
(diklat) yang mengarah kepada upaya peningkatan:
1. Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada
kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air
2. Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau
kepemimpinannya
3. Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang
dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung
jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.
Dalam rangka mencapai tujuan di atas, maka perlu
diselenggarakan Diklatpim Tk. III harus dipersiapkan atau
direncanakan diklat secara sungguh-sungguh agar pelaksanaan
dapat dijalankan secara profesional, efektif dan efisien, dengan
menggunakan tata kelola yang akuntabel
B. Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101
Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan
Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor
193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
2
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Kepala
Subbagian Perencanaan Dan Program Dinas
Pendidikan Kota Bandung
Kepala Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai
fungsi :
a. Pengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan rencana
dan program kegiatan Dinas;
b. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kerja
Dinas;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan pedoman teknis
operasional pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang
pendidikan;
d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan urusan
pemerintah, program dan kebijakan di bidang pendidikan;
e. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan
laporan pelaksanaan tugas, program, dan kegiatan Dinas;
f. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan
pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan
kebijakan di bidang pendidikan; dan
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup
kegiatan Subbagian Program.
Uraian Tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan
Program adalah sebagai berikut :
a. Menyusun program dan rencana kerja di bidang program
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Melaksanakan penyimpanan dan pengelolaan data dan
sistem informasi bidang pendidikan;
c. Melaksanakan fasilitasi penyiapan bahan dan
pengkoordinasian penyusunan program dan rencana
kegiatan Dinas;
3
d. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan
penyusunan rencana strategis Dinas;
e. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan
konsultasi pelaksanaan penyusunan program;
f. Melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian dan penyusunan
Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan penyiapan bahan
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di
bidang pendidikan;
g. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan di bidang
pendidikan;
h. Menganalisa data untuk bahan penyusunan rancangan
anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
i. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan di
bidang administrasi program;
j. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;
l. Melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian dan
penyusunan laporan pelaksanaan program, kegiatan,
kebijakan dan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas; dan
n. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya.
D. Tujuan
4
Pendidikan dan Pelatihan untuk Kepala Subbagian
Perencanaan dan Program (PNS) bertujuan:
1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan
sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara
profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS
sesuai dengan kebutuhan instansi
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai
pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang
berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan
pemberdayaan masyarakat
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan
pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik
E. Sasaran
Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai
dengan persyaratan jabatan masing-masing.
F. Kompetensi
Sesuai dengan Keputusan Kepala BKN No.43/KEP/2001,
yang dimaksud dengan Kompetensi adalah kemampuan dan
karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil
berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
Sedangkan Kompetensi Umum adalah kemampuan dan
karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri
Sipil berupa pengetahuan dan perilaku yang diperlukan dalam
rnelaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.
5
Dan yang dimaksud dengan Kompetensi Khusus adalah
kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang
Pegawai Negeri Sipil berupakeahlian untuk melaksanakan tugas
jabatan struktural yang dipangkunya.
Berikut merupakan standar kompetensi umum menurut
jabatan stuktural/eselon :
N
o
Jabatan Stuktural Kompetensi Umum
1 Jabatan Stuktural
eselon I
- Mampu memahami dan mewujudkan
kepemerintahan yang baik (good governance)
dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab organisasi.
- Mampu merumuskan visi, misi dan tujuan
organisasi sebagai bagian integral dan
pembangunan nasional.
- Mampu mensosialisasikan visi baik kedalam,
maupun keluar unit organisasi.
- Mampu menetapkan sasaran organisasi dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi.
- Marnpu melakukan manajemen perubahan
dalam rangka penyesuaian terhadap
perkembangan zaman.
- Mampu berkomunikasi dalam bahasa lnggris
dengan baik.
- Mampu mengakomodasi isu regional/global
dalam penetapan kebijakan-kebijakan
organisasi.
- Mampu mangantisipasi dampak perubahan
politik terhadap organisasi.
- Mampu membangun jaringan
6
kerja/melakukan dengan instansi-instansi
terkait baik didalam maupun diluar negeri.
- Mampu melaksanakan pengorganisasian
dalam rangka pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab organisasi.
- Mampu merencanakan/mengatur
sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas organisasi.
- Mampu melakukan pendelegasian wewenang
terhadap pejabat dibawahnya.
- Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi dalam organisasi.
- Mampu menumbuh-kembangkan inovasi,
kreasi dan motivasi pegawai dalam rangka
pengoptimalan kinerja organisasi.
- Mampu menetapkan kebijakan-kebijakan
yang tepa tuntuk meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia.
- Mampu menetapkan kebijakan pengawasan
dan pengendalian dalam organisasi.
- Mampu memberikan akuntabilitas kinerja
organisasi.
- Mampu menjaga keseirnbangan konflik
kebutuhandari unit-unit organisasi.
- Mampu melakukan analisis risiko dalam
rangka eksistensi organisasi.
- Mampu melakukan evaluasi kinerja
organisasi/unit organisasi dibawahnya dan
menetapkan tindak lanjutyang diperlukan.
7
2 Jabatan Stuktural
eselon 2
- Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai
kejuangan dan pandangan hidup bangsa
menjadi sikap dan perilaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
- Mampu memahami dan mewujudkan
kepemerintahanyang baik (good governance)
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab unit organisasinya.
- Mampu menetapkan program-program
pelayanan yang baik terhadap kepentingan
publik sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab unit organisasinya.
- Mampu memahami dan menjelaskan
keragaman dan sosial budaya lingkungan
dalam rangka peningkatan citra dan kinerja
organisasi.
- Mampu mengaktualisasikan kode etik PNS
dalam meningkatkan profesionalisme,
moralitas dan etoskerja.
- Mampu melakukan manajemen perubahan
dalam rangka penyesuaian terhadap
perkembangan jaman.
- Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris
dengan baik.
- Mampu melaksanakan pengorganisasian
dalam rangka pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab unit organisasinya.
- Mampu melakukan analisis risiko dalam
eksistensi unit organisasi.
8
- Mampu merencanakan/mengatur sumber
daya-sumber daya yang dibutuhkan untuk
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
unit organisasi.
- Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi dalam unit organisasi
- Mampu menumbuh-kembangkan inovasi,
kreasi dan motivasi pegawai dalam rangka
optimalisasi kinerja unit organisasinya.
- Mampu membentuk suasana kerja yang baik
di unit organisasinya.
- Mampu menetapkan program-program yang
tepat dalam rangka peningkatan kualitas
sumberdaya manusia.
- Mampu menetapkan kebijakan-kebijakan
yang tepat untuk meningkatkan kualitas
sumberdaya manusia.
- Mampu menetapkan program pengawasan
dan pengendalian dalam unit organisasi.
- Mampu memberikan akuntabilitas kinerja
unit organisasinya.
- Mampu melakukan evaluasi kinerja unit
organisasinya/unit organisasi dibawahnya
dan menekan tindak lanjut yang diperlukan.
- Mampu memberikan masukan-masukan
tentang
perbaikan-perbaikan/pengembangan-
pengembangan kebijakan kepada pejabat
diatasnya.
3 Stuktur Jabatan - Mampu memahami dan mewujudkan
9
Eselon 3 kepemerintahan yang baik (good governance)
dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
unit organisasinya.
- Mampu memberikan pelayanan yang baik
terhadap kepentingan publik sesuai dengan
tugas dantanggung jawab unit organisasinya.
- Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris.
- Mampu melakukan pengorganisasian dalam
rangka pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab unit organisasinya.
- Mampu melakukan pendelegasian wewenang
terhadap bawahannya.
- Mampu mengatur/mendayagunakan sumber
daya -sumber daya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas unit organisasi.
- Mampu membangun jaringan
kerja/melakukan kerjasama dengan unit-unit
terkait dalam organisasi,maupun diluar
organisasi untuk meningkatkan kinerja unit
organisasinya.
- Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi dalam unit organisasinya.
- Mampu menumbuh-kembangkan inovasi,
kreasi, danmotivasi pegawai untuk
mengoptimalkan kinerja organisasinya.
- Mampu mendayagunakan teknologi informasi
yangberkembang dalam menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas.
- Mampu menetapkan kegiatan-kegiatan
pengawasan dan pengendalian dalam unit
10
organisasinya.
- Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit
organisasinya.
- Marnpu melakukan evaluasi kinerja unit
organisasinya/unit organisasi dibawahnya dan
menetapkan tindak lanjut yang diperlukan.
- Mampu memberikan masukan-masukan
tentang perbaikan-perbaikan/pengembangan
program kepada pejabat atasannya tentang
kebijakan-kebijakan maupun pelaksanaannya.
4 Stuktur Jabatan
eselon 4
- Kepemerintahan yang baik (good
governance) dalam pelaksanaan tugas dan
tanggung-jawab unit organisasinya.
- Mampu mernberikan pelayanan prima
terhadap publik sesuai dengan tugas dan
tanggung jawab unit organisasinya.
- Mampu melaksanakan pengorganisasian
dalam rangka pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab unit organisasinya.
- Mampu mengatur/mendayagunakan
sumberdaya sumberdaya untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas unit
organisasi.
- Mampu membangun jaringan
kerja/melakukan kerjasama dengan unit-unit
terkait baik dalam organisasi,maupun diluar
organisasi untuk meningkatkan kinerja unit
organisasinya.
- Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi dalam unit organisasinya.
11
- Mampu menumbuh-kembangkan inovasi,
kreasi dan motivasi pegawai untuk
mengoptimalkan kinerja unit organisasinya.
- Mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan
pengawasan dan pengendalian dalam unit
organisasinya.
- Mampu memberikan akuntabilitas kinerja
unit organisasinya.
- Mampu melakukan evaluasi kinerja unit
organisasinya dan para bawahannya dan
menetapkan tindak lanjut yang diperlukan
- Mampu memberikan masukan-masukan
tentang
perbaikan-perbaikan/pengembangan-
pengembangan kegiatan-kegiatan kepada
pejabat atasannya.
G. Struktur Program Pendidikan dan Pelatihan untuk
Kepala Subbagian Perencanaan dan Program (PNS)
Pendidikan dan pelatihan merupakan proses
penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan
kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Diklat bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap
untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional
dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan
kebutuhan instansi.
a. Jenis Diklat
12
Diklat Prajabatan
Diklat prajabatan merupakan syarat pengangkatan
CPNS menjadi PNS. Diklat Prajabatan terdiri dari:
1. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS
Golongan I;
2. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS
Golongan II;
3. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS
Golongan III;
Diklat dalam Jabatan
Diklat dalam Jabatan dilaksanakan untuk
mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
PNS agar dapat melaksanakaan tugas-tugas
pemerintahan, dan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
Diklat dalam Jabatan terdiri dari :
1. Diklat Kepemimpinan
Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi yang diperlukan dan merupakan syarat
bagi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan
struktural. Diklatpim terdiri atas:
a. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk Jabatan
Struktural Eselon I;
b. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan
Struktural Eselon II;
c. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk
Jabatan Struktural Eselon III;
d. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk Jabatan
Struktural Eselon IV.
13
2. Diklat Fungsional
Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang
Jabatan Fungsional masing-masing.
3. Diklat Teknis
Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan
kompetensi teknis yang diperlukan untuk
melaksanakan tugas PNS. Diklat Teknis dilaksanakan
secara berjenjang. Jenis dan jenjang Diklat Teknis
ditetapkan oleh instansi teknis bersangkutan. Peserta
Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan
peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan
tugasnya.
b. Pelaksanaan Diklat
Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor, 541/XIII/10/6/2001, tanggal 10
Agustus 2001 tentang Pedoman penyelenggaraan Diklatpim
Tk. III dilaksanakan di Badiklat Prov. Jabar selama 49 hari
dengan alokasi waktu 360 jam sajian. Untuk kegiatan
Observasi Lapangan dilakukan dengan mengadakan
kunjungan ke Instansi Pemerintah di mana sasaran itu
ditetapkan sesuai dengan topik/tema Diklat. Sedangkan
proses pembelajarannya, adalah meliputi :
a) Jadwal : perlu dibuatkan jadwal waktu pembelajaran
dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan
b) Proses kegiatan pembelajaran : dalam proses kegiatan
pembelajaran akan saling ada interaksi/komunikasi
14
antara widyaiswara, peserta, pengamat dan petugas
sekretariat
c) Setting tempat pembelajaran, meliputi : setting ruang
belajar, ruang sekretariat dan sarana /fasilitas
pembelajaran ( laptop, LCD dan sebagainya)
d) Proses belajar : dalam proses belajar itu terdiri dari
SAP (satuan acara pembelajaran), bahan belajar,
modul, bahan sajian.
Bagan Proses Pembelajaran
c. Alir Kerja
Apabila digambarkan ke dalam bentuk alir kerja dari
proses persiapan sampai pelaporan penyelenggaraan
Diklatpim Tk. III, maka dapat dilihat pada gambar di bawah
15
JADWAL
Kegiatan Pembelajaran- widyaiswara- pengamat- sekretariat- peserta
Setting Belajar- ruang belajar- ruang sekretariat- sarana/fasilitas
Proses Belajar- SAP- bahan belajar- modul- bahan sajian
ini. Alir kerja ini menggambarkan alir kerja penyelenggaraan
Diklatpim Tk. III di lingkungan Kemendiknas melingkupi
Input, Proses, Output, dan Outcome dengan menekankan
pada proses PDCA. Sehingga dengan pendekatan SMM ISO
9001:2008, diklat yang diselenggarakan dapat dilihat terukur
tingkat keberhasilannya. Di bawah ini melalui gambar Alir
kerja penyelenggaraan Diklatpim Tk. III.
d. Persyaratan Peserta Dan Widyaiswara
1. Persyaratan Peserta
a. Persyaratan Peserta
16
Peserta Diklatpim Tingkat III adalah PNS yang
telah atau akan menduduki jabatan struktural eselon III
yang memiliki persyaratan berikut:
1) Sikap, Perilaku dan Potensi yang meliputi:
a) moral yang baik;
b) dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan
organisasi;
c) kemampuan menjaga reputasi diri dan
instansinya;
d) jasmani dan rohani yang sehat;
e) motivasi yang tinggi untuk meningkatkan
kompetensi; serta
f) prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas.
2) Usia maksimal 54 tahun untuk eselon III dan 50
tahun untuk eselon IV
3) Pangkat minimal Penata ( III/c).
4) Pendidikan serendah-rendahnya sarjana muda bagi
pejabat eselon III dan strata satu (S1) untuk pejabat
eselon IV, atau yang memiliki kompetensi setara
dengan yang penyetaraannya ditetapkan oleh
Baperjakat instansi yang bersangkutan.
5) Menguasai Bahasa Inggris minimal pasif dan
memiliki skor TOEFL minimal 350 atau yang setara.
6) Lulus test yang diselenggarakan oleh Pusdiklat
Kemendiknas.
b. Kelengkapan dan persyaratan yang harus dibawa :
Untuk dapat mengikuti Diklatpim Tk. III peserta
dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
17
Adapun persyaratan-persyaratan tersebut adalah
sebagai berikut:
a) Surat tugas dari pimpinan unit kerja pengirim
b) Fotocopy surat keputusan terakhir, dan atau telah
menduduki jabatan eselon III
c) Surat keterangan dokter (lampiran surat keterangan
kesehatan).
d) Pas photo terbaru (berwarna dengan dasar merah)
pakaian sipil lengkap (PSL), wanita pakaian
nasional, ukuran 4 x 6 = 2 lembar, dan ukuran 3 x 4
= 2 lembar.
e) Membawa pakaian secukupnya dengan ketentuan:
- Baju lengan panjang dan dasi bagi pria ( wanita
tanpa dasi) untuk selama kegiatan perkuliahan.
- PSL bagi pria (wanita menyesuaikan) untuk acara
pembukaan dan penutupan
- Seperangkat pakaian olahraga untuk kegiatan
senam pagi.
f) Fotocopy DP3.
2. Persyaratan Widyaiswara
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
penentuan widyaiswara adalah sebagai berikut.
a. Memiliki kompetensi sesuai bidangnya atau materi
yang akan disajikan
b. Menguasai materi sajian
c. Menggunakan pendekatan belajar orang dewasa
(andragogi)
d. Menggunakan media pembelajaran yang relevan
dengan TIU dan TIK.
18
e. Mampu mengajar dalam tim.
f. Mampu mengidentifikasi topik mata sajian.
g. Menyerahkan jurnal mengajar
h. Berperilaku luwes atau fleksibel dan komunikatif
i. Menyerahkan matrik kompetensi widyaiswara ke
penyelenggara (format dan SOP terlampir)
e. Tata Tertib Peserta
1. Peserta dinyatakan sah mengikuti diklat apabila telah
terdaftar sebelumnya dan setelah diperiksa memenuhi
persyaratan.
2. Peserta yang datang terlambat lebih dari dua hari akan
dikembalikan ke instansi yang bersangkutan tanpa
penggantian biaya perjalanan.
3. Selama mengikuti program, peserta diwajibkan
berpakaian rapi dan berdasi. Peserta wanita
berpakaian bebas, rapi, dan sopan.
4. Peserta wajib mengenakan tanda pengenal selama
mengikuti program diklat.
5. Peserta harus berpakaian rapi dan sopan ketika berada
di ruang makan, ruang tamu, dan selama mengikuti
program. Peserta tidak boleh menggunakan sandal dan
atau celana pendek di ruang makan atau di ruang
tamu.
6. Di luar kegiatan perkuliahan dan obsevasi lapangan
atau kegiatan resmi lainnya, peserta oleh berpakaian
tanpa dasi.
7. Peserta tidak diperkenankan menerima tamu pada jam-
jam kegiatan, kecuali bila ada hal-hal yang sangat
penting dan mendesak.
19
8. Kecuali atas izin panitia dan untuk hal-hal yang sangat
mendesak, peserta tidak diperkenankan meninggalkan
salah satu kegiatan yang telah dijadwalkan.
9. Peserta tidak diperkenankan menggunakan handphone
dalam kegiatan perkuliahan, ceramah, atau diskusi
kelompok.
10. Peserta menyediakan sendiri perlengkapan pribadi
selam mengikuti program.
11. Peserta harus mengikuti seluruh kegiatan yang
diprogramkan dan menandatangani daftar hadir yang
disediakan.
12. Peserta dilarang merokok selama berlangsungnya
kegiatan dan di tempat-tempat yang terdapat tanda
larangan merokok.
13. Peserta harus senantiasa menjaga kebersihan serta
menjaga norma-norma etika dan susila selama
mengikuti kegiatan diklat. Peserta yang diketahui
melakukan perbuatan asusila akan dikembalikan ke
instansinya.
14. Peserta berpartisipasi aktif dalam mengikuti
kegiatan, baik pada waktu perkuliahan, observasi
lapangan, senam kesegaran jasmani, dan kegiatan lain
yang diprogramkan.
15. Jadwal makan diatur sebagai berikut :
a. Makan pagi : pukul 06.30 – 07.00
b. Makan siang : pukul 13.00 – 14.00
c. makan malam : pukul 18.00 – 19.00
d. makanan kecil dan minuman disesuaikan dengan
kegiatan.
20
f. Metode Pembelajaran
Metode Pembelajaran yang digunakan dalam
program Diklatpim Tk. III Kemendiknas perlu
mencakupkan penggunaan metode berikut.
1. Ceramah dan tanya jawab.
Kegiatan ceramah pada sesi perkuliahan merupakan
kegiatan belajar mengajar penyampaian materi yang
mencakup semua mata ajar, seperti yang tercantum dalam
struktur program. Di dalam ceramah diikuti tanya jawab
sebagai penjelasan atau kelengkapan baik dari
widyaiswara dan peserta, sehingga sajian menjadi lebih
dinamis dan menarik, tidak membosankan
2. Diskusi
Diskusi merupakan bagian dari program
pembelajaran yang melibatkan seluruh peserta yang
dilaksanakan oleh masing-masing widyaiswara, sebagai
bagian dari teknik/metode dalam proses pembelajaran
dalam mengungkapkan aspirasi atau pemikiran tentang
permasalahan yang didiskusikan, sehingga dapat
mempertajam dan melandasi dalam proses sajian tersebut.
3. Simulasi dan permainan peran
Pada tahap simulasi ini, peserta diajak dan
dilibatkan dalam suatu kasus tertentu yang berkaitan
dengan sajian yang diberikan, agar seakan-akan peserta
merasakan dan mengalami apa yang diperankan atau
disimulasikan pada materi yang disajikan. Dalam simulasi
atau permainan peran ini menjadikan bukti awal dan
sebagai pengalaman nyata yang dirasakan oleh peserta
4. Praktik
21
Kegiatan praktik dirancang agar setiap peserta
memperoleh kesempatan menerapkan teknik atau
prosedur yang dipelajari. Ini dilakukan berkenaan dengan
materi yang disajikan baik secara kelompok atau indIIIidu
untuk agar peserta dapat melakukan dan membandingkan
antara teori dan kenyataan di lapangan (dikerjakan)
5. Analisis Kasus
Metode pembelajaran ini dirancang agar setiap
peserta dapat mengalami atau merasakan dalam
menghadapi kasus, untuk dibahas dari materi yang
disajikan. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana
tingkat kesungguhan peserta dalam melakukan analisis
terhadap kasus-kasus yang diberikan dan dapat menyusun
langkah-langkah untuk mengambil keputusan dari hasil
dianalisis oleh peserta dari kasus tersebut.
Pada lingkup ini peran fasilitator atau widyaiswara
sangat penting dan dapat dan bahkan diharapkan
memperkaya proses pembelajaran dengan menggunakan
metode lain. Fasilitator tidak diperkenankan
menggunakan metode tertentu yang tidak terkait benar
dengan upaya mencapai tujuan pembelajaran. Fasilitator
juga dilarang keras hanya menggunakan satu metode
pembelajaran seperti ceramah.
H. Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan untuk
Kepala Subbagian Perencanaan dan Program (PNS)
Evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk
mengumpulkan informasi yang valid dan reliabel untuk
membuat keputusan tentang penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan. Sedangkan evaluasi terhadap penyelenggaraan
22
Diklatpim Tk. III dilakukan melalui, penilaian terhadap : peserta,
kinerja penyelenggaraan, dan Widyaiswara.
a. Evaluasi Terhadap Peserta
Penilaian terhadap peserta diklat meliputi dua
aspek, yaitu aspek sikap dan perilaku kepemimpinan
dengan bobot 45 %, dan aspek akademis/penguasaan
materi dengan bobot 55 %. Nilai terendah 0 (nol) dan nilai
tertinggi adalah 100.
1. Penilaian Aspek Sikap dan Perilaku
Kepemimpinan
Unsur yang dinilai dalam aspek ini dan bobotnya
masing-masing adalah disiplin (10%), kerjasama (10%),
Prakarsa (10%), dan kepemimpinan (15%).
Pengumpulan informasi penilaian sikap dan perilaku
kepemimpinan dilakukan oleh fasilitator (widyaiswara),
penyelenggara (pengamat), atau tenaga lain yang
ditugaskan. Pengamatan aspek sikap dan perilaku ini
dilakukan dalam:
1. kegiatan belajar dikelas
2. kegiatan harian di asrama
3. kegiatan diskusi dan penyusunan kertas kerja/tugas-
tugas dan seminar
4. kegiatan olah raga dan kegiatan ekstrakurikuler
lainnya
5. kegiatan out bound, dan
6. kegiatan observasi lapangan.
23
Indikator yang dinilai dari masing-masing unsur
sikap dan perilaku kepemimpinan adalah sebagai
berikut :
a) Disiplin
Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan peserta
terhadap seluruh ketentuan yang telah ditetapkan
penyelenggara. Indikator mengenai hal ini diperoleh
dari :
1. kerapian berpakaian,
2. ketepatan hadir dalam setiap kegiatan
3. kesungguhan mengikuti setiap kegiatan, serta
4. kejujuran dan kesungguhan dalam melaksanakan
tugas.
b) Kerjasama
Kerjasama adalah kemampuan untuk
berkoordinasi dalam menyelesaikan tugas secara tim,
serta mampu meyakinkan dan mempertemukan
gagasan. Indikator kerjasama adalah :
1. kontribusi dalam menyelesaikan tugas bersama
2. membina keutuhan dan kekompakan kelompok
3. tidak mendikte atau mendominasi kelompok,
serta
4. mau menerima pendapat orang lain.
c) Prakarsa
Prakarsa adalah kemampuan untuk mengajukan
gagasan yang bermanfaat bagi kepentingan kelompok
atau kepentingan yang lebih luas. Indikator prakarsa
adalah:
1. membantu menciptakan iklim yang
menggairahkan
24
2. mampu mengajukan saran untuk kelancaran diklat
3. aktif mengajukan pertanyaan yang relevan, serta
4. mampu mengendalikan diri, waktu, situasi, dan
lingkungan.
d) Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah kemampuan bersikap taat
asas, bertanggung jawab, memiliki visi ke depan, serta
mampu memperdayakan tim secara demokratis.
Indikator kepemimpinan adalah :
1. konsisten dan bertanggung jawab
2. visioner
3. memberdayakan, serta
4. demokratis.
Penilaian terhadap sikap dan perilaku
kepemimpinan peserta dilakukan berdasarkan
pengamatan yang cermat oleh widyaiswara,
penyelenggara, pembimbing, pendamping, pengamat
dan lain-lain pihak yang secara fungsional bertanggung
jawab dalam proses belajar-mengajar selama diklat
berlangsung baik kegiatan di dalam maupun diluar
kelas.
2. Penilaian Aspek Akademis/Penguasaan Materi
Unsur yang dinilai mengenai aspek penguasaan
materi dan bobotnya adalah sebagai berikut :
a. Hasil ujian akhir : 20 %
b. Kertas Kerja Perseorangan : 15 %
c. Kertas Kerja Kelompok : 10 %
d. Observasi lapangan : 10 %
-------------
25
Jumlah : 55 %
Nilai aspek akademis/penguasaan materi
merupakan penjumlahan Nilai bobot ujian akhir, Kertas
Kerja Perseorangan (KKP), Kertas Kerja Kelompok
(KKK), dan Observasi Lapangan (OL) dengan
ketentuan:
a) Ujian Akhir
Ujian akhir terutama difokuskan pada aspek
kemampuan kognitif dan bersifat komprehensif,
dilakukan setelah seluruh mata diklat dalam
kurikulum Diklatpim Tingkat III diberikan.
Penyiapan soal ujian akhir, penyelenggaraan ujian,
serta koreksi dan penilaiannya dilakukan bersama
Lembaga Administrasi Negara (LAN).
b) Penilaian terhadap kualitas dan penguasaan
KKP
KKP adalah karya tulis yang disusun oleh
setiap peserta berupa rencana kerja peningkatan
kinerja yang akan dicapai setelah peserta kembali ke
unit kerjanya masing-masing dan diseminarkan.
Nilai KKP diberikan oleh Widyaiswara dan atau
pembimbing pada saat pendalaman dan penyajian
dalam seminar, yang meliputi indikator sebagai
berikut:
1. Kualitas KKP, terdiri atas :
a. Identifikasi masalah
b. Analisis masalah
c. Pemecahan masalah
d. Sistematika penulisan
26
2. Kualitas presentasi, terdiri dari :
a. Efektifitas teknik presentasi
b. Penguasaan materi.
c) Penilaian terhadap penguasaan KKK
KKK adalah kertas kerja yang disusun oleh
kelompok-kelompok peserta diklat dengan fokus
bahasan sesuai dengan tema Diklatpim Tk. III. Nilai
KKK diberikan oleh Widyaiswara pemandu diskusi,
penilai atau nara sumber pada saat diskusi
penyusunan dan seminar KKK yang meliputi
indikator sebagai berikut:
1. Kesungguhan dalam partisipasi
2. Kualitas hasil pemikiran
3. Keefektifan menyampaikan pertanyaan, jawaban
dan tanggapan.
d) Penilaian terhadap penguasaan materi
Observasi Lapangan (OL).
Observasi lapangan adalah kegiatan
pembelajaran yang memberikan kemampuan untuk
melakukan pengumpulan data yang berhubungan
dengan praktek pelayanan publik untuk memperkaya
penulisan KKK dan KKP. Penilaian terhadap
Observasi lapangan meliputi kegiatan-kegiatan
dengan indikator sebagai berikut:
1. Pelaksanaan OL
a. Kemampuan mengidentifikasi masalah
b. Kemampuan menempatkan diri sebagai
peserta diklat.
2. Pra seminar
a. Kualitas hasil pemikiran
27
b. Teknik menyampaikan pertanyaan jawaban
c. Kemampuan mengakomodasi.
3. Seminar
a. Presentasi Kertas Kerja Observasi Lapangan
(KKOL)
b. Menerima masukan nara sumber.
Penilaian terhadap peserta dalam aspek
akademis/penguasaan materi dilakukan berdasarkan
pemeriksaan yang cermat terhadap hasil ujian akhir,
kualitas kertas kerja, penyajian dan penguasaan KKP,
partisipasi dan kualitas pemikiran, pembahasan dan
tanggapan dalam penyusunan KKK, kemampuan
melakukan OL dan partisipasi dalam seminar. Penilaian
aspek akademis/penguasaan materi ini dilakukan oleh
penyelenggara, widyaiswara, pembimbing, nara
sumber, dan moderator seminar.
b. Hasil Akhir Kelulusan Peserta
Evaluasi akhir dilakukan untuk menentukan
kualifikasi kelulusan peserta, oleh suatu tim yang terdiri
dari :
- Kapusdiklat ( selaku ketua tim rapat evaluasi akhir)
- Kepala Biro Kepegawaian Kemendiknas
- Pejabat dari LAN
- Kabid Program dan Evaluasi (penanggung jawab
evaluasi program diklat)
- Para ketua penyelenggara, sekretaris, koordinator
widyaiswara.
28
Evaluasi ditetapkan berdasarkan informasi yang
dihimpun oleh petugas berikut :
Fasilitator mata diklat
Petugas pengamat dari masing-masing Satgas
Pemandu pada waktu diskusi dan seminar
Pemeriksa KKP dan KKK
Pemeriksa ujian dari LAN
Pimpinan dan pendamping kegiatan Observasi
Lapangan.
Rapat pengambilan keputusan juga dapat
menggunakan masukan dari para peserta dalam
menentukan peringkat kelulusan.
c. Kualifikasi Kelulusan
Kualifikasi kelulusan peserta ditetapkan sebagai
berikut :
a. Sangat Memuaskan (skor : 92,5 – 100);
b. Memuaskan (skor : 85 – 92,4)
c. Baik Sekali (skor : 77,5 – 84,99)
d. Baik (70 – 77,4); serta
e. Tidak Lulus (skor dibawah 70).
Apabila nilai rata-rata akhir yang dicapai peserta
kurang dari 70 dinyatakan tidak lulus. Ketidak hadiran
peserta melebihi 5% dari keseluruhan jumlah jam
pelajaran (sejak pembukaan sampai dengan penutupan)
dinyatakan gugur.
d. Sertifikasi
29
Kepada peserta diklat yang telah menyelesaikan
seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus,
diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
(STTPP).
30