perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id TINJAUAN YURIDIS .../Tinjauan... · dihadapan Pejabat...
Transcript of perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id TINJAUAN YURIDIS .../Tinjauan... · dihadapan Pejabat...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA TERDAFTAR
MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)
Penulisan Hukum
( Skripsi )
Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Arif Purwito Effendi
NIM. E1107122
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iii
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
iv
PERNYATAAN
Nama : ARIF PURWITO EFFENDI
NIM : E1107122
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA TERDAFTAR
MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) adalah betul-betul karya sendiri.
Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda
citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti
pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik
berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari
penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Juli 2011
Yang membuat pernyataan
ARIF PURWITO EFFENDI
NIM. E1107122
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
v
ABSTRAK
Arif Purwito Effendi. E1107122, 2011. TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA TERDAFTAR MELALUI INTERNET (E-COMMERCE). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli benda terdaftar melalui internet. Serta penyelesaian dan upaya hukumnya jika terjadi sengketa antara para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam mengadakan penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer yaitu data hasil penelitian atau riset dengan cara melakukan wawancara penjual dan pembeli serta sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu proses perjanjian jual beli benda terdaftar melalui internet hampir sama dengan perjanjian jual beli melalui internet pada umumnya, yang membedakan adalah dalam proses pengiriman sampai dengan proses peralihan hak milik. Proses perjanjian jual beli benda terdaftar yang tidak bergerak hanya sampai dengan proses penawaran, penerimaan sampai kesepakatan harga, karena benda terdaftar yang tidak bergerak dalam pemindahan haknya harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat aktanya dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), jadi tidak bisa dilakukan melalui internet (penjual dan pembeli harus hadir), sedangkan perjanjian jual beli benda terdaftar yang bergerak bisa dilakukan sampai proses pengiriman, karena merupakan benda bergerak yang bisa dipindahkan. Mengenai peralihan hak milik pada benda terdaftar yang bergerak bisa dilakukan tanpa bertemunya pembeli maupun penjual karena kepengurusan balik nama bisa di urus oleh penjual atau pembeli sendiri. Proses balik nama ini dilakukan terlebih dahulu dengan mutasi kendaraan bermotor, jika pembeli tidak mau datang ketempat penjual maka penjual lah yang harus mengurus, tentunya pembeli harus mengirimkan Kartu Tanda Penduduk sebagai identitas mutasi ini ditujukan. Setelah proses mutasi selanjutnya dilakukan pencabutan berkas yang kemudian dikirim ke tempat pembeli untuk didaftarkan di kantor SAMSAT lokasi pembeli (dalam hal pengiriman bisa dilakukan bersamaan pengiriman kendaraan dan surat-suratnya). Penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak baik penjual maupun pembeli bisa diselesaikan secara litigasi maupun secara non litigasi, penyelesaian sengketa lebih cenderung dilakukan secara non litigasi antara lain melalui cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, karena penyelesaian ini lebih efisien, cepat, dan murah. Kata Kunci : perjanjian jual beli, benda terdaftar, e-commerce
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vi
ABSTRACT Arif Purwito Effendi, E1107122. 2011. A JURIDICAL REVIEW ON SELL-BUY AGREEMENT OF ENLISTED OBJECT THROUGH INTERNET (E-COMMERCE). Faculty of Law of Sebelas Maret University.
This research aims to find out the process of implementing sell-buy of enlisted object through the internet. It also aims to find out the settlement and legal attempt when there a dispute among the parties.
This study belongs to an empirical law research that is descriptive in nature. The data the writer employed in this research included primary and secondary data. Meanwhile, the data sources used by the writer were primary namely the data of research result by interviewing the seller and buyer, and secondary data sources. The secondary data source consists of primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were field study and library study. Technique of analyzing data used in this research was a qualitative analysis technique.
Considering the result of research and discussion, it can be concluded that the sell-buy agreement process of enlisted object through internet is similar to the general sell-buy agreement, the difference is the delivery process to property transition process. The sell-buy agreement process for immobile object is only until the bargaining and receiving process and price agreement, because the delivery of immobile enlisted object cannot be transferred really as well as the property right transferring process should be done before the PPAT official, which makes his deed and registered at the National Land Agency ( BPN), so that it cannot be done through the internet (the seller and buyer should present physically while the sell-buy agreement for enlisted mobile object can be done up to delivery process, because it is a mobile transferable object. Regarding the transfer of the property of mobile enlisted object can be done without seller-buyer meeting because the name changing administration can be done by the seller only or buyer only. This name change process is done by motor vehicle mutation first, if the seller does not want to come to the seller’s place, the seller should administer it, the buyer should, of course, sends the identity card as the identity to which this mutation is addressed. After the mutation process completed, the file deprivation is done that is then sent to the buyer to be registered in the SAMSAT official of seller location (in delivery process, it can be done along with the delivery of vehicle and its documents). The resolution of dispute, occurring between the seller and buyer can be done in both litigation and non litigation manners, but it tends to be done in non-litigation manner through negotiation, mediation, conciliation, expert assessment, arbitrage, and alternative dispute resolution among others, because these resolutions are more efficient, quicker and cheaper. Keywords: sell-buy agreement, enlisted object, e-commerce
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
vii
MOTTO
Selama nafas berhembus tidak pernah ada kata gagal.
Cepat atau lambat pasti akan berhasil
(penulis)
Waktu terkadang terlalu lambat bagi mereka yang menunggu, terlalu cepat
bagi yang takut, terlalu panjang bagi yang gundah, dan terlalu pendek
bagi yang bahagia. Tapi bagi yang selalu mengasihi, waktu adalah keabadian.
(Henry Van Dyke)
Buah paling manis dari berani bermimpi adalah kejadian-kejadian menakjubkan
dalam perjalanan menggapainya
(Andrea Hirata)
Ujian karakter yang sejati bukanlah berupa banyak yang kita ketahui
dalam melakukan berbagai hal, tapi bagaimana kita bersikap ketika tidak tahu
harus melakukan apa
(JOHN HOLD)
“Hakim adalah mahasiswa hukum,
yang memberi nilai pada kertas ujiannya sendiri”
(H. L. Nencken)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
viii
PERSEMBAHAN
Kepada :
Yang Maha Esa Allah SWT atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya.
Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW
Pembawa Risallah Allah SWT yang selalu menjadi
panutan bagi seluruh umatnya.
Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan seluruh cinta
dan kasihnya kepada ananda. Kakakku dan adikku yang
telah memberikan semangat dalam hidupku, dan terutama atas
semua dukungannya.
Teman-teman seperjuangan dan almamater 2007, terima kasih atas
persahabatan dan persaudaraannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ix
KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala
rahmad dan hidayah-Nya. Yang selalu memberikan jalan dan kemudahan kepada
penulis sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, “TINJAUAN
YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA TERDAFTAR MELALUI
INTERNET (E-COMMERCE)” dapat terselesaikan tepat waktu.
Banyak hambatan dan permasalahan yang dihadapi penulis dalam
menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan
dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua
pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak
langsung, secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, terutama kepada :
Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-
syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Banyak hambatan dan permasalahan yang
dihadapi penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini baik secara langsung
maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam
menyelesaikan Penulisan Hukum ini tidak bisa terlepas dari bantuan semua pihak
yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung,
secara materiil maupun non materiil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada:
1. Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret, yang telah memberikan ijin dan kesempatan
kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini;
2. Ibu Anjar Sri Ciptorukmi N, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing skripsi dalam
penulisan hukum ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah
membimbing, mengarahkan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan
penulisan hukum ini;
3. Ibu Djuwityastuti, S.H.,M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah
memberikan masukannya pada saat penulis mengajukan judul skripsi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
x
4. Bapak Lego Karjoko, S.H., M.H, selaku ketua PPH yang telah menerima
judul penulis, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan
menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini.
5. Ibu Sunny Ummul Firdaus S.H, M.H selaku pembimbing akademik penulis
yang membantu penulis dengan memberikan nasehat-nasehat dan selalu
memberikan arahan dalam kegiatan kuliah.
6. Bapak Dr.M. Hudi Asrori S, S.H.,M.Hum selaku Ketua penguji skripsi yang
memberikan arahan dan masukan untuk lebih menyempurnakan penulisan
hukum skripsi ini.
7. Ibu Diana Tantri Cahyaningsih, S.H.,M.Hum selaku sekretaris penguji yang
memberikan arahan dan masukan untuk lebih menyempurnakan penulisan
hukum skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah
membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa kuliah.
9. Seluruh Pimpinan dan Staf Administrasi Fakultas Hukun Universitas Sebelas
Maret, atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-kesempatan yang
telah diberikan;
10. Keluargaku tercinta, Papaku Purwiyadi, Mamaku Endang Rudi Astuti, mbak
Ari Purwandari dan Adiku Arif Bowo Febrian Toro, terima kasih untuk setiap
doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang selalu diberikan.
11. Kekasih hatiku yang selalu ada memberikan semangat, nasehat serta
dukunganya dan kasih sayang yang selalu ada untukku walau terbentang
jarak.
12. Sahabat dan teman-temanku yang setia mendengar keluh kesah penulis,
memberi bantuan, mendukung, menasehati, menyemangati bahkan terkadang
memarahi saat penulis malas mengerjakan skripsi, akhirnya satu episode
dalam hidupku terlewati dan aku senang kalian menjadi bagian dari episode
ini. Semoga dalam episode-episode lain dihidupku, kalian tetap setia
menemani.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xi
13. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta yang tidak bisa disebutkan satu per satu, you’re my inspiration,
tanpa kalian kuliahku selama di Fakultas Hukum UNS tidak akan berwarna.
14. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UNS, mari wujudkan profesional
dan bermoral.
Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna,
Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan
hukum ini dan kedepannya sangat diperlukan dari para pembaca akan penulis
terima dengan senang hati. Akhir kata, semoga penulisan hukum ini dapat
bermanfaat bagi semua pihak.
Surakarta, Juli 2011
Arif Purwito Effendi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................................... iii
HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................................... iv
ABSTRAK ........................................................................................................................ v
ABSTRACT ....................................................................................................................... vi
HALAMAN MOTTO ...................................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................................... viii
KATA PENGANTAR ...................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ..................................................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ xiv
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ........................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah...................................................................................... 4
C. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 4
D. Manfaat Penelitian ..................................................................................... 5
E. Metode Penelitian ...................................................................................... 5
F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................................. 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................ 14
A. Kerangka Teori ........................................................................................ 14
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli .................................. 14
a) Pengertian Perjanjian Jual Beli .................................................... 14
b) Asas Hukum Perjanjian Jual Beli................................................. 15
c) Syarat-syarat Perjanjian Jual Beli ................................................ 16
d) Proses Terjadinya Jual beli ........................................................... 18
e) Akibat Hukum Perjanjian yang Sah............................................. 19
f) Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli ........................................... 20
2. Tinjauan Umum Tentang Benda Terdaftar ........................................ 21
a) Pengertian Hukum Benda ............................................................. 21
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiii
b) Macam-macam Benda .................................................................. 21
c) Pengertian Benda Terdaftar .......................................................... 27
3. Tinjauan Umum Tentang Internet dan E-commerce ........................ 32
a) Pengertian Internet ........................................................................ 32
b) Pengertian E-commerce ................................................................ 33
c) Jenis-jenis Transaksi E-commerce ............................................... 34
B. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN............................................ 40
A. Hasil Penelitian .......................................................................................... 40
1. Deskripsi Lokasi.................................................................................... 40
2. Proses Pelaksanaan Jual Beli Benda Terdaftar Melalui Internet ....... 41
3. Penyelesaian Sengketa atau Upaya Hukumnya Jika Terjadi
Sengketa Antara Para Pihak ................................................................. 51
B. Pembahasan................................................................................................ 56
1. Proses Pelaksanaan Jual Beli Benda Terdaftar Melalui Internet ....... 56
2. Penyelesaian Sengketa atau Upaya Hukumnya Jika Terjadi
Sengketa Antara Para Pihak ................................................................. 65
BAB IV PENUTUP......................................................................................................... 68
A. Simpulan ..................................................................................................... 68
B. Saran ........................................................................................................... 69
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 70
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
xiv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Tabel 1. Kriteria Pembeda Benda Bergerak dan Tidak Bergerak ................................... 22
Tabel 2. Pembedaan Benda Bergerak dan Tidak Bergerak ............................................. 28
Tabel 3. Pembedaan Benda Terdaftar dan Tidak Terdaftar ............................................. 31
Gambar 1. Kerangka Pemikiran ........................................................................................ 38
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada saat ini penerapan teknologi informasi di sektor ekonomi yang paling
menonjol adalah electronic commerce sebagai sarana pendukung utama sistem
perekonomian dan perdagangan. Akibatnya, orang-orang mulai melakukan
revolusi besar-besaran di sektor ini. Bentuk elektronic commerce (e-commerce)
sebagai suatu sistem perdagangan memberikan kemudahan di antara sistem
perdagangan yang ada.
Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet, yang
selanjutnya disebut e-commerce telah mengubah wajah dunia bisnis di Indonesia
dari pola perdagangan tradisional ke bentuk yang lebih modern. Selain disebabkan
oleh adanya perkembangan teknologi informasi, e-commerce lahir atas tuntutan
masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah dan praktis. Melalui
internet, masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam produk (barang
dan jasa) yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas sesuai
dengan yang diinginkan (Dikdik M dan Elisatris Gultom,2005:144).
Kehadiran internet, walaupun masih merupakan industri baru dan masih
dalam fase pertumbuhan, telah memperkokoh keyakinan tentang pentingnya
peranan teknologi dalam pencapaian tujuan finansial. Sebagai salah satu sarana
guna melakukan transaksi perdagangan (penjualan, pembelian, promosi, dan lain-
lain), internet dirasakan manfaatnya pada saat sejumlah situs-situs yang
menyajikan berbagai fasilitas menarik untuk pemasang iklan.
Dalam bidang hukum perdata-bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi
dalam bentuk kontrak dagang electronic (e-commerce). Kenyataannya
perkembangan dunia bisnis dewasa ini sering kali tidak lagi membutuhkan suatu
pertemuan antar pelaku bisnis. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk
dilakukannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang
disebut dengan internet. Pelaku usaha ini tidak lagi secara face to face dalam
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2
melakukan suatu transaksi usaha. Tetapi hanya dengan melakukan permintaan
ataupun penawaran melalui perangkat lunak yang ada untuk melakukan kegiatan
usaha di cyberworld.
Hampir semua barang dapat menjadi objek perdagangan melalui internet,
hal itu karena internet merupakan media yang paling efektif saat ini. Di dalam
dunia internet saat ini, mulai tumbuh komunitas–komunitas yang mengkhususkan
diri dalam memperdagangkan barang – barang tertentu. Mereka tergabung dalam
situs–situs yang mewadahi komunitas mereka. Ada situs–situs yang mewajibkan
penggunanya untuk menjadi anggotanya terlebih dahulu, namun ada juga yang
tidak. Sebagaimana sebuah toko online yang menawarkan memasang iklan
barangnya melalui internet.
Transaksi Jual Beli melalui internet memberikan kemudahan bagi pembeli
dan penjual. Bagi pembeli, e-commerce telah mengubah cara pembeli dalam
memperoleh barang yang diinginkan, sedangkan bagi penjual, e-commerce
memudahkan dalam pemasaran barang yang mereka miliki. Sekalipun
penggunaan internet dalam transaksi jual beli menjanjikan berbagai kemudahan
tidak berarti e-commerce sebagai suatu sistem perdagangan bebas dari
permasalahan, karena bagaimanapun majunya suatu teknologi tetap akan
menyisakan berbagai permasalahan, khususnya bagi negara yang belum mampu
sepenuhnya menguasai teknologi tersebut, seperti Indonesia (Dikdik M dan
Elisatris Gultom,2005:167).
Satu dari setiap sepuluh kasus pengiriman barang dapat dipastikan
terlambat atau tidak sampai kepada konsumen, contohnya: dua orang pembeli
(buyers) dari Hongkong dan Inggris menunggu sampai lima bulan untuk
mendapatkan refund (pembayaran kembali) dari barang yang dibeli, ada juga yang
memesan barang tidak sesuai pemesanan bahkan barangnya tidak dikirim. Selain
itu banyak juga penjual (suppliers atau seller) yang tidak mampu memberikan
kuitansi atau bukti transaksi dan sebagainya (M. Asyad Sanusi,Transaksi Bisnis
dalam E-Commerce; Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya, jurnal
hukum Ius Quia lustum No.16 Vol. 8 2001).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3
Permasalahan di atas merupakan contoh kasus yang menjadi kendala
dalam perjanjian jual beli melalui internet. Pelaksanaan perjanjian jual beli benda
bergerak yang bukan benda terdaftar serta benda tidak terdaftar sudah lazim di
laksanakan melalui internet, karena benda-benda tersebut tidak memerlukan
pendaftaran benda serta pengurusan balik nama kepemilikan benda. Hal ini yang
membuat proses pelaksanaan jual beli maupun perjanjiannya mudah dilaksanakan
karena pembeli hanya mentransfer sejumlah uang terhadap barang yang dibelinya
kemudian penjual mengirimkan barang kepada pembeli setelah menerima transfer
sejumlah uang dari pembeli. Namun pelaksanaan perjanjian jual beli benda
terdaftar apa bisa semudah itu dilaksanakan melalui internet seperti halnya
perjanjian jual beli benda tidak terdaftar. Inilah yang memberikan tanda tanya
dalam proses pelaksanaan jual beli benda terdaftar melalui internet.
Di dalam jual beli benda terdaftar kepemilikan dapat dilacak dengan
mudah sedangkan pada benda tidak terdaftar lebih sulit untuk pembuktian
kepemilikan. Hal ini dikarenakan benda terdaftar memerlukan pengurusan
pendaftaran hak atas benda serta balik nama sertifikat jika ingin peralihan
kepemilikan terhadap benda tersebut. Dalam prakteknya perjanjian jual beli benda
terdaftar menimbulkan beberapa permasalahan dalam pengurusan peralihan hak
milik, misalnya pengurusan masalah pendaftaran hak- hak, pemberian surat-surat
bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, belum lagi pembeli yang
seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau
jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran atau barang yang
dijanjikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Contoh benda terdaftar :
rumah, mobil, kapal, motor, dll. Benda-benda tersebut ada surat kepemilikannya.
Sedangkan contoh benda tidak terdaftar : telepon, kursi, dll.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk
melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :
“TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BENDA TERDAFTAR
MELALUI INTERNET (E-COMMERCE)”
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4
B. Perumusan Masalah
Sebagai usaha dalam melakukan suatu penelitian yang lebih baik,
terstruktur, terarah, serta agar lebih mudah memperoleh jawaban atas
permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi pembahasan masalah
ini dalam dua kerangka pertanyaan sebagai berikut :
1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian jual beli benda terdaftar melalui
internet?
2. Bagaimana penyelesaian atau upaya hukumnya jika terjadi sengketa antara
para pihak ?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari
pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan yang diangkat. Penulis mempunyai
dua tujuan yaitu :
1. Tujuan Obyektif
a. Mengetahui proses pelaksanaan dalam jual beli benda terdaftar melalui
internet.
b. Mengetahui penyelesaian dan upaya hukumnya jika terjadi sengketa antara
para pihak.
2. Tujuan Subyektif
a. Menambah dan memperluas pengetahuan Penulis mengenai perjanjian jual
beli benda terdaftar melalui internet, baik proses pelaksanaannya,
hambatan-hambatannya, serta cara mengatasi hambatan - hambatan
tersebut.
b. Menambah pengetahuan penulis mengenai pemahaman hukum perdata
dalam teori dan praktek di lapangan.
c. Memenuhi persayaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1)
bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5
D. Manfaat Penelitian
Salah satu faktor di dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu
manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, karena nilai dari sebuah
penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari nilai – nilai
penelitian tersebut. Manfaat dari penelitian ini dibedakan antara manfaat teoritis
dan manfaat praktis, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum
Perdata, terutama mengenai aspek hukum kontrak dalam pelaksanaan jual
beli benda terdaftar melalui internet (e-commerce).
b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau
pembaca yang tertarik dalam Hukum Perdata, khususnya Hukum Kontrak.
c. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi
penelitian di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan
penulis dan mungkin pula masyarakat luas mengenai persoalan yang
penulis angkat pada penelitian ini.
b. Sebagai bahan masukan dan sebagai referensi bagi pihak terkait.
E. Metode Penelitian
Sebelum menguraikan tentang metode penelitian, maka terlebih dahulu
akan dikemukakan pengertian tentang metode itu sendiri. Kata “metode” berasal
dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara kerja, upaya, atau jalan suatu
kegiatan pada dasarnya adalah salah satu upaya, dan upaya tersebut bersifat ilmiah
dalam mencari kebenaran yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebagai
dasar penentuan kebenaran yang di maksud (Koentjoroningrat, 1993:22).
Sedangkan penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah suatu usaha untuk
menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6
atau hipotesa, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah
(Sutrisno Hadi,1994:89). Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Jenis penelitian
Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah
penelitian dengan jenis empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu
penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam
masyarakat dengan maksud mengetahui gejala lainnya (Soerjono Soekanto,
2007:10). Dalam penelitian hukum ini Penulis akan menjelaskan secara
objektif mengenai perjanjian jual beli benda terdaftar melalui internet
2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan
data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Metode
penelitian deskriptif dipergunakan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar
dapat membantu memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru
(Soerjono Soekanto, 2007:10)
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono
Soekanto (2007:10), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan
dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta
informasi verbal maupun normatif dan bukan dalam bentuk angka-angka.
Pendekatan kualitatif ini mendasarkan pada info dan data yang dinyatakan oleh
narasumber baik secara lisan maupun tertulis, serta dengan mengamati perilaku
yang nyata untuk kemudian dipelajari dan ditelaah.
4. Jenis Data
Dalam suatu penelitian, data yang digunakan dibedakan menjadi 2, yaitu
data yang diperoleh dari narasumber (data primer) dan data yang diperoleh dari
bahan pustaka (data sekunder) (Soerjono Soekanto, 2007:12). Jenis data yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7
penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data
sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah keterangan, info, fakta yang diperoleh dari
narasumber melalui wawancara maupun dari fakta yang diamati secara
langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primernya adalah hasil
wawancara baik secara langsung, online, maupun via telepon.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah keterangan, info, dan fakta yang diperoleh bukan
secara langsung dari narasumber yang ada di lapangan melainkan dari studi
kepustakaan yaitu dari tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, majalah,
literatur, peraturan perundang-undangan dan sebagainya, yang tentunya
mempunyai relevansi dengan topik yang akan penulis bahas pada penelitian
hukum ini, untuk kemudian akan penulis telaah dan kaji lebih lanjut.
5. Sumber Data
Sumber data adalah tempat ditemukannya data yang akan digunakan dalam
suatu penelitian hukum. Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan
menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yang sangat menunjang dalam penulisan hukum
ini adalah sumber data primer yaitu tempat diperolehnya data secara
langsung dari lapangan, yang terdiri dari keterangan maupun informasi
dari Bapak Nugroho Santoso yang bertempat di jalan Mliwis Selatan No 1
Kerten Laweyan sebagai penjual dan Bapak Koko yang bertempat di
Godang-Manahan Surakarta sebagai penjual serta Bapak Bambang
Hermanto yang bertempat di jalan Sembodro No 2 Ponorogo sebagai
pembeli yang pernah melakukan jual beli benda terdaftar di internet dan
para pihak-pihak lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Sumber Data Sekunder
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
8
Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang sifatnya dapat
mendukung data primer yang terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.
Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu :
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria
c) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa
d) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi arsip, perjanjian
jual beli, dokumen, dan hasil penelitian lainnya yang berwujud
laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya
diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi, dan lain sebagainya,
yaitu artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
(Soerjono Soekanto, 2007:13).Dalam hal ini penulis menggunakan
bahan dari media internet, buku, dan artikel.
6. Populasi dan Teknik Sampling
a. Populasi
Penelitian ini dilaksanakan melalui website/situs jual beli benda terdaftar
di internet, sehingga populasinya adalah pihak penjual dan pembeli di
internet. Menurut Soerjono Soekanto, populasi yaitu sejumlah manusia
atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama (Soerjono
Soekanto, 2007 : 172).
b. Teknik Sampling
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
9
Populasi yang besar, tentunya menyulitkan perolehan data dari responden
dalam pelaksanaan penelitian, apalagi dengan waktu dan biaya yang
minim kecuali untuk melakukan “case study”, maka bisa dimungkinkan
keseluruhan populasi diteliti. Untuk itu, agar memudahkan perolehan data,
perlulah ditentukan terdahulu cara memperoleh data. Data diperoleh
dengan cara penunjukkan secara acak (random sampling) dari jumlah
populasi yang ada (Soerjono Soekanto, 2007 : 173). Metode pengambilan
data seperti ini dilakukan oleh karena pihak penjual dan pembeli yang
tersebar di internet yang luas, yang apabila hendak dijangkau secara
keseluruhan akan menyulitkan peneliti dalam hal pengumpulan atau
perolehan data.
7. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengolahan data adalah bagaimana caranya mengolah data yang
berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan peneliti yang bersangkutan
melakukan analisa yang sebaik-baiknya (Soejono dan Abdurrahman. 2003:46).
Dalam penulisan hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan
studi lapangan dan studi kepustakaan.
c. Studi Lapangan
Studi lapangan adalah pengumpulan data dengan cara penelitian untuk
mendapatkan data yang diperlukan. Peneliti menggunakan teknik
wawancara. Wawancara dipandang sebagai teknik pengumpulan data
dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan
berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Wawancara digunakan untuk
memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat
pengamatan (Burhan Asofa, 2004:59).
d. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan
menggunakan beberapa buku-buku, literatur, perundang-undangan,
dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
10
8. Teknik Analis Data
Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu
penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok
permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua
data terkumpul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif
analisa yang dinyatakan responden secara lisan dan juga perilaku yang
yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono Soekanto,
2007 : 25).
Tujuan analisis didalam penelitian adalah menyempitkan dan
membatasi data sehingga data yang teratur serta tersusun baik akan
menjadi lebih berguna. Dalam penelitian ini teknis analis data yang
digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.
Menurut Sutopo (2002:91-95), analisis data kualitatif adalah upaya
berlanjut, berulang dan terus menerus. Dalam metode analisa kualitatif ini,
penulis menggunakan cara analisa data mode interaktif, yaitu model
analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen yaitu
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Masalah reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran
keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang
saling susul menyusul. Adapun model analisis data yang dipergunakan
adalah model analisis data interaktif.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
11
Pengumpulan Data
Penyajian Data
Reduksi Data
Penarikan Kesimpulan
Model analisis ini dapat digambarkan sebagai berikut :
Gambar 1. Model Analisis Interaktif
Untuk lebih jelas, masing-masing tahap dapat dijelaskan secara singkat
sebagai berikut :
a. Pengumpulan data
Merupakan proses pencarian data dari berbagai sumber, yang mana
data-data tersebut relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang
akan dibahas dalam penelitian, guna memperoleh hasil penelitian yang
dapat dipertanggungjawabkan
b. Reduksi Data
Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang kasar yang
muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data sudah dimulai
sejak peneliti mengambil keputusan tentang kerangka kerja konseptual,
tentang pemilihan kasus, pertanyaan yang diajukan dan tentang tata cara
pengumpulan data yang dipakai.
c. Penyajian data
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12
Yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi
Dari permulaan data, seorang penganalisis mulai mencari arti benda-
benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang
mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Makna-makna yang muncul
dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya
yakni yang merupakan validitasnya. (H.B Sutopo, 2002 : 91-95).
F. Sistematika Penulisan Hukum
Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari empat (4)
bab yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Selain itu
ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Adapun sistematika yang
terperinci adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang
masalah penelitian dan penulisan tentang perjanjian jual beli benda
terdaftar melalui internet, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan
hukum.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisikan kerangka teori dan kerangka pemikiran yang
menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya
tentang perjanjian jual beli benda terdaftar melalui internet.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini penulis menguraikan secara keseluruhan pembahasan yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat dan hasil
perolehan dari penelitian yang dilakukan serta tentang materi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
13
mengenai proses pelaksanaan perjanjian jual beli benda terdaftar
melalui internet dan penyelesaian atau upaya hukumnya jika terjadi
sengketa antara pihak.
BAB IV : PENUTUP
Bab ini merupakan bagian akhir dari hasil penelitian ini yang berisi
tentang simpulan dari apa yang telah dibahas juga berisi saran-saran
yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan
penelitian ini.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. KERANGKA TEORI
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli
a. Pengertian Perjanjian Jual Beli
Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst
(Belanda) yang diterjemahkan dengan persetujuan / perjanjian (Subekti dan
Tjitrosudibio,2003:338). Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Perjanjian
adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Tidak jelasnya definisi dari Pasal
1313 KUH Perdata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini disebabkan
di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang
bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian, karena kelemahan
tersebut maka para ahli hukum mengemukakan sendiri arti kata perjanjian.
Perjanjian memiliki definisi yang berbeda-beda menurut pendapat ahli yang
satu dengan yang lain.
Menurut Van Dunne dalam Salim HS., yang diartikan dengan
perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori tersebut
tidak hanya melihat perjanjian semata - mata, tetapi juga harus dilihat
perbuatan – perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya (Salim HS,
2003:161).
Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan
hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat
untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang
mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut
adalah untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
15
kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat
hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar (Sudikno Mertokusumo,1986:97-
98). Berdasarkan pendapat–pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih
berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban.
Sedangkan Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract
of sale. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal
1540 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga
yang telah dijanjikan. Di sini dapat diambil unsur essensialia dari jual beli,
yaitu penjual menyerahkan barang (obyek jual beli), dan pembeli membayar
harga.
b. Asas Hukum Perjanjian Jual Beli
Menciptakan suatu tujuan perjanjian maka perlu diperhatikan beberapa
asas-asas yang digunakan di dalam perjanjian, khususnya perjanjian jual
beli. Beberapa asas yang digunakan dalam perjanjian jual beli yaitu
(Subekti,1995:3-5) :
1) Asas Konsensualisme bahwa dengan adanya kata sepakat (consensus)
maka mengikat para pihak.
2) Asas kebebasan Berkontrak adalah kebebasan seluas-luasnya yang oleh
undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan
perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.
3) Asas Pacta Sunt Servada yang pada intinya perjanjian mengikat dan
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya juga
bagi kepentingan orang lain.
4) Asas Itikad Baik, artinya kedua belah pihak harus berlaku terhadap
yang lain berdasarkan kepatutan tidak hanya melihat kepentingan diri
sendiri.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
16
5) Asas Kepribadian bahwa persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara
pihak-pihak yang membuatnya, tidak membawa kerugian maupun
manfaat karenanya bagi pihak ketiga.
c. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli
Perjanjian yang lahir memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat
para pihak apabila telah memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata. Demikian halnya dengan syarat sahnya perjanjian
jual beli juga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak
(Pasal 1320 KUH Perdata), antara lain :
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang
mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara
pihak pihak. Unsur kesepakatan (Mariam Darus Badrulzaman,
1983:98):
a) Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang menawarkan.
b) Acceptasi (penerimaan) adalah pernyataan pihak yang menerima
penawaran.
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan bertindak adalah kemampuan untuk melakukan
perbuatan hukum. Orang – orang yang akan mengadakan perjanjian
haruslah orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan
hukum.
Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang
tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:
a) anak di bawah umur atau belum dewasa,
b) orang yang ditaruh di bawah pengampuan,
c) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa
undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian
tertentu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
17
Dengan demikian anak yang belum cukup umur dapat
dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum. Orang yang berada dibawah pengampuan diwakili
oleh pengampunya (Curator) yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk,
pemboros, sedangkan orang-orang perempuan dalam perkembangan
saat ini sudah cakap hukum .
3) Suatu hal tertentu
Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332
sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Objek perjanjian yang dapat
dikategorikan dalam pasal tersebut (Mariam Darus Badrulzaman,
1983:104) :
a) Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat
dihitung.
b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang
dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek
perjanjian).
Obyek dari jual beli adalah prestasi, yaitu debitur berkenaan atas
suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi (Purwahid
Patrik,1994:3). Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat
sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).
4) Suatu sebab yang halal
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian
oorzaak (causa yang halal), dan hanya disebutkan causa yang terlarang
di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab adalah terlarang apabila
bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban
umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan oorzaak sebagai
suatu yang menjadi tujuan para pihak (Salim HS, 2003:166).
Dua syarat pertama disebut syarat subjektif karena mengenai para
pihak dalam suatu perjanjian, bila syarat ini tidak dipenuhi maka
perjanjian dapat dibatalkan (untuk membatalkan perjanjian itu harus
ada inisiatif minimal dari salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
18
membatalkannya). Sedangkan dua syarat yang terakhir disebut syarat
objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari
perjanjian yang dilakukan, bila syarat tersebut tidak dipenuhi maka
perjanjian batal demi hukum (sejak semula dianggap tidak pernah ada
perjanjian sehingga tidak perlu pembatalan) ( R.Subekti, 2002:20).
d. Proses Terjadinya Jual Beli
Proses terjadinya jual beli dalam Pasal 1458 KUH Perdata, antara lain :
1) Apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan barang,
walaupun barang tersebut belum diserahkan dan harganyapun belum
dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi.
2) Jual beli yang memakai masa percobaan dianggap terjadi untuk
sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian,
penjual terus terikat, sedang pembeli baru terikat kalau jangka waktu
percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan setuju.
3) Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang
muka. Kedua belah pihak tak dapat membatalkan perjanjian jual beli
itu, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada penjual,
atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.
Pada transaksi jual beli secara elektronik, sama halnya dengan transaksi
jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak
yang terkait, walaupun dalam jual beli secara elektronik ini pihak-pihaknya
tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui
internet. Proses terjadinya jual beli dalam transaksi secara elektronik, yaitu :
a) Penjual atau merchant atau pengusaha yang menawarkan sebuah
produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
b) Pembeli atau konsumen melihat iklan sebuah produk maupun barang
melalui internet, kemudian memberikan penerimaan produk tersebut ke
penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi
jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha/merchant.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
19
c) Setelah penawaran dari pembeli di terima sampai ke penjual, penjual
bisa menentukan di terima atau tidaknya penawaran tersebut sampai
kesepakatan terjadi antara kedua belah pihak.
d) Setelah kesepakatan untuk mengikatkan diri terjadi, perjanjian jual beli
ini selanjutnya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak
(penjual maupun pembeli), dalam perjanjian jual beli benda terdaftar
barang yang sudah dipindahtangankan belum secara otomatis dapat
mengalihkan kepemilikan atas barang, sebelum barang tersebut di balik
nama/peralihan hak milik.
e. Akibat Hukum Perjanjian yang Sah
Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Undang-undang
menentukan bahwa perjanjian yang mempunyai akibat hukum yaitu :
1) Berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya.
2) Persetujuan-- persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain
kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh
undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (sesuai
dengan Pasal 1338 KUHPerdata) (Mariam Darus Badrulzaman,1994:
27).
Penjelasan dari hal-hal di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
a) Berlaku sebagai undang-undang
Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu bahwa
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang--
undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya adalah bahwa
para pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia
mentaati undang-undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat
salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah mereka buat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
20
tersebut, maka ia dianggap telah melanggar undang-undang yang
mempunyai akibat pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu
sanksi hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang
bersangkutan ataupun telah ditentukan dalam undang-undang.
Menurut Undang-undang pihak yang melanggar perjanjian tersebut
harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata),
perjanjiannya dapat diputuskan (Pasal 1266 KUHPerdata),
menanggung risiko (Pasal 1327 KUHPerdata), membayar biaya
perkara jika perkara sampai di muka pengadilan (Pasal 181 ayat (1)
HIR) (Abdulkadir Muhammad, 1992:97).
b) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
Suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah mengikat
para pihak yang membuat perjanjian itu untuk melaksanakan isi
dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik
kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.
c) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik
Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa:
“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”,
yaitu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
f. Hak dan Kewajiban Dalam Jual Beli
Setiap perjanjian jual beli akan menimbulkan kewajiban – kewajiban
dan hak – hak bagi kedua belah pihak atau pihak – pihak yang mengadakan
perjanjian itu. Hak dan kewajiban ini adalah (C.S.T. Kansil,1991:238):
1) Hak yang diberikan kepada penjual untuk mendesak pembeli membayar
harga, tetapi penjual juga berkewajiban menyerahkan barangnya kepada
pembeli.
2) Hak yang diberikan kepada pembeli untuk mendesak kepada penjual
menyerahkan barangnya yang telah dibeli, tetapi pembeli juga
berkewajiban membayar harga pembelian tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21
2. Tinjauan Umum tentang Benda Terdaftar
a. Pengertian Hukum Benda
Benda (vermogensrecht), sebagaimana hal ini diatur berdasar- kan
Pasal 499 KUHPerdata, berbunyi “Menurut paham Undang-undang yang
dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat
dikuasai oleh hak milik”. Benda diartikan sebagai “zaak” adalah semua
barang dan hak (Subekti & Tjitrosudibio, 2003:157).
Hak juga termasuk ke dalam “bagian dari harta kekayaan” (vermogens-
bestanddeel). Harta kekayaan meliputi barang, hak dan hubungan hukum
mengenai barang dan hak. Barang adalah objek hak milik, hak juga dapat
menjadi hak milik. Karena itu benda adalah hak milik. Menurut hukum
benda itu adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik, dalam arti
hukum, semua benda dapat diperjual-belikan, dapat diwariskan serta dapat
dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
Sedangkan Pengertian Hukum Benda (Zakenrecht) adalah ke- seluruhan
kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum
dengan benda dan hak-hak kebendaan. Ruang lingkup kajian hukum benda
meliputi :
1) Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda;dan
2) Mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan hak-hak
kebendaan (Zakelijk- recht) (Salim H.S,2003:89).
b. Macam-Macam Benda
KUH Perdata membeda-bedakan benda dalam berbagai macam.
Pertama-tama kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak (onroerende
zaken) dan benda bergerak (roerende zaken) (Pasal 504 KUH Perdata).
Kemudian Kedua, kebendaan dapat dibedakan pula atas benda berwujud
(lichamelijke zaken) dan benda yang tidak berwujud (onlichamelijke zaken)
(Pasal 503 KUH Perdata). Selanjutnya ketiga, kebendaan yang dapat
dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan (verbruikebare zaken) dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
22
benda yang tidak dapat dihabiskan (onverbruikbare zaken) (Pasal 505 KUH
Perdata).
Selain itu, baik di dalam Buku II dan Buku III KUH Perdata, kebendaan
dapat dibedakan atas benda yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan
benda yang baru akan ada (toekomstige zaken) (Pasal 1134 KUH Perdata).
Dibedakan lagi atas kebendaan dalam perdagangan (zaken in de handel) dan
benda di luar perdagangan (zaken buiten de handel) (Pasal 1332 KUH
Perdata), kemudian kebendaan dapat dibedakan lagi atas benda dapat dibagi
(deelbare zaken) dan benda yang tidak dapat dibagi (ondeelbare zaken)
(Pasal 1163 KUH Perdata), serta benda kebendaan dibedakan atas benda
yang dapat diganti (vervangbare zaken) dan benda yang tidak dapat diganti
(onvervangbare zaken) (Pasal 1694 KUH Perdata). Kemudian dalam
perkembangannya terdapat pembedaan kebendaan atas benda atas nama dan
benda tidak atas nama dan benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Namun
dari kesemuanya itu, pembedaan kebendaan yang sangat penting dan ini
dikenal dalam hampir semua sistem hukum didunia yaitu pembedaan atas
benda bergerak dan benda tidak bergerak serta benda terdaftar dan tidak
terdaftar (Rachmadi Usman,2011:63).
Menurut Rachmadi Usman macam-macam benda berdasarkan
pengertian di atas adalah sebagai berikut (Rachmadi Usman,2011:66-92) :
1) Kebendaan bergerak (roerend zaken) dan kebendaan tidak bergerak
(onroerend zaken)
Kriteria pembedaan benda bergerak (roerend zaken) dan tidak
bergerak (onroerend zaken) dapat dibedakan sebagai berikut :
No. Indikator Kriteria Pembeda
1 Benda Bergerak
(roerend zaken)
1. Sifat à dapat di pindahkan
2. Ditentukan oleh Undang-Undang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
23
2 Benda Tetap
(onroerend zaken)
1. Sifat à bergabung dengan tanah
2. Ditentukan oleh Undang-Undang
3. Tujuan Pemakaian à bergabung
dengan tanah
Tabel 1. Kriteria Pembeda Benda Bergerak
dan Tidak Bergerak
Keterangan kriteria pembeda di atas :
a) Kebendaan Bergerak, yang karena “sifatnya (memang) bergerak”
dalam arti bahwa kebendaan tersebut dapat berpindah atau
dipindahkan tempat (verplaatsbaar), termasuk pula kapal-kapal,
perahu-perahu, perahu-perahu tambang, penggilingan-penggilingan
dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu atau yang
berdiri, terlepas dan benda-benda sejenis itu, dikecualikan sebagai
benda bergerak yaitu kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-
kurangnya 20 M kubik atau yang dinilai sama dengan itu. Benda
bergerak, yang karena “ketentuan undang-undang” yang telah
menetapkan sebagai kebendaan bergerak yaitu berupa hak-hak atas
benda, yang meliputi hak memetik hasil (vruchtgebruik) dan hak
pakai (gebruik) atas benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang
diperjanjikan selama hidup seseorang (bunga cagak hidup),
penagihan- penagihan atas benda bergerak, saham-saham.
b) Sedangkan kebendaan tidak bergerak karena “sifatnya tidak
bergerak” artinya bahwa kebendaan tersebut tidak dapat dipindah
atau dipindahkan tempat. sebagaimana diatur di dalam Pasal 507
KUHPerdata. Misalnya tanah beserta segala dengan isinya atau
segala sesuatu yang melekat di atasnya. Kebendaan karena
“tujuannya” termasuk dalam kebendaan tidak bergerak, karena
benda-benda tersebut telah menyatu sebagai-bagian dari kebendaan
tidak bergerak, meliputi mesin-mesin dalam suatu pabrik,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
24
perabotan-perabotan dalam suatu rumah. Kebendaan yang “karena
undang-undang”, ini berwujud atas benda-benda yang tidak
bergerak. Misalnya: bunga tanahm, kapal dengan ukuran isi kotor
sekurang-kurangnya 20 M kubik atau yang dinilai sama dengan itu.
2) Kebendaan berwujud (lichamelijke zaken) dan kebendaan tidak
berwujud (onlichamelijke zaken)
Kebendaan berwujud atau bertubuh adalah kebendaan yang dapat
dilihat dengan kasat mata dan diraba dengan tangan,misalnya perabot
rumah, meja, kursi.Sedangkan kebendaan tidak berwujud atau bertubuh
adalah kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan.Misalnya
seperti surat berharga, saham, surat piutang, hak tagih, dan hak klaim.
3) Kebendaan yang dapat dihabiskan (verbruikebare zaken) dan
kebendaan yang tidak dapat dihabiskan (onverbruikbare zaken)
Kebendaan yang dapat dihabiskan (verbruikebare zaken)
sebagaimana diketahui bahwa obyek hukum adalah segala sesuatu yang
berguna/bermanfaat bagi subyek hukum dan yang dapat menjadi obyek
suatu hubungan hukum karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subyek
hukum. Maka benda-benda yang dalam pemakaiannya akan musnah,
kegunaan/manfaat dari benda-benda ini justru terletak pada
kemusnahannya. Misalnya: barang-barang makanan dan minuman,
kalau dimakan dan diminum baru memberi manfaat bagi kesehatan;
demikian juga kayu bakar dan arang, setelah dibakar dan menimbulkan
api baru memberi manfaat untuk memasak sesuatu makanan dan
sebagainya.
Kebendaan yang tidak dapat dihabiskan (onverbruikbare zaken)
ialah benda-benda yang dalam pemakaiannya tidak mengakibatkan
benda itu menjadi musnah tetapi memberi manfaat bagi sipemakai.
Seperti cangkir, sendok, piring, mangkok, mobil, sepeda motor dan
sebagainya.
4) Kebendaan yang dapat diganti (vervangbare zaken) dan kebendaan
yang tidak dapat diganti (onvervangbare zaken)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25
Perbedaan kebendaan yang dapat diganti (vervangbare zaken) dan
kebendaan yang tidak dapat diganti (onvervangbare zaken) ini tidak
disebutkan secara tegas dalam KUH Perdata, tetapi perbedaan itu
disebutkan dalam pasal-pasal KUH Perdata, misalnya dalam pasal yang
mengenai perjanjian penitipan barang (bewaargeving). Menurut Pasal
1694 KUH Perdata pengembalian benda oleh yang dititipi harus in
natura artinya tidak boleh diganti dengan benda yang lain. Oleh karena
itu, perjanjian penitipan barang pada umumnya hanya mengenai
kebendaan yang karena pemakaiannya tidak habis atau musnah.
Kebendaan yang dapat diganti (vervangbare zaken) misalnya,
uang. Kebendaan yang tidak dapat diganti (onvervangbare zaken)
misalnya, seekor kuda.
5) Kebendaan dapat dibagi (deelbare zaken) dan kebendaan yang tidak
dapat dibagi (ondeelbare zaken)
Benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila wujudnya
dibagi tidak mengakibatkan hilangnya hakikat daripada benda itu
sendiri. Misalnya: beras, kopi, nasi, gula pasir.
Benda yang tidak dapat dibagi Benda yang tidak dapat dibagi
adalah benda yang apabila wujudnya dibagi mengakibatkan hilangnya
atau lenyapnya hakikat daripada benda itu sendiri. Misalnya: kuda, sapi,
ayam, dan lain-lain.
6) Kebendaan yang sudah ada (tegenwoordige zaken) dan kebendaan yang
akan ada (toekomstige zaken)
Arti pentingnya pembagian ini terletak pada pembebanan sebagai
jaminan hutang atau pelaksanaan perjanjian. Sesuai dengan pasal 1320
KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian adalah adanya sepakat,cakap
hukum, objek tertentu, dan halal.
Jika objek yang dalam perjanjian itu adalah barang yang sudah ada,
maka perjanjian sah-sah saja. Sebaliknya apabila objek yang
diperjanjikan adalah barang yang akan ada, maka perjanjian itu batal
demi hukum. Kebendaan yang sudah ada (tegenwoordige zaken)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
26
misalnya hipotik, hibah mengenai benda-benda yang sudah ada.
Kebendaan yang akan ada (toekomstige zaken) misalnya barang-barang
yang baru akan ada di kemudian hari, warisan, jual beli gabah yang
belum dipanen.
7) Kebendaan dalam perdagangan (zaken in de handel) dan kebendaan di
luar perdagangan (zaken buiten de handel)
Kebendaan dalam perdagangan adalah benda-benda yang dapat
dijadikan obyek (pokok) suatu perjanjian. Jadi, semua benda yang dapat
dijadikan pokok perjanjian di lapangan harta kekayaan termasuk benda
yang diperdagangkan.
Kebendaan di luar perdagangan adalah benda-benda yang dalam
lapangan perdagangan tidak dapat dijadikan obyek (pokok), tidak dapat
diperjualbelikan, biasanya benda yang dilarang oleh perundang-undang
yang berlaku seperti candu, benda-benda yang dipergunakan untuk
kepentingan umum, dan benda-benda yang karena sifatnya tidak
mungkin dimiliki misalnya, udara, air di laut, jalan umum, dll.
8) Kebendaan yang terdaftar (Geregistreerde Zaken) dan kebendaan yang
tidak terdaftar (ongeregistreerde Zaken)
Pembagian atas benda yang terdaftar dan benda yang tidak
terdaftar tidak diatur di dalam KUH Perdata, tetapi tersebar ke dalam
berbagai peraturan sesuai dengan jenis kebendaannya. Benda-benda
yang harus didaftarkan diatur dalam berbagai macam peraturan yang
terpisah-pisah seperti peraturan tentang pendaftaran tanah, peraturan
tentang pendaftaran kapal, peraturan tentang pendaftaran kendaraan
bermotor, dan lain sebagainya. Adanya peraturan-peraturan hukum
yang mengatur tentang pendaftaran berbagai macam benda itu, di
samping untuk lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas
benda-benda yang didaftarkan tersebut. Kebendaan yang terdaftar
(Geregistreerde Zaken) misalnya tanah, kendaraan bermotor dll.
Kebendaan yang tidak terdaftar (ongeregistreerde Zaken) misalnya
perhiasan, perabot rumah tangga, pakaian, dll.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
27
c. Pengertian Benda Terdaftar
Dalam perkembangannya di negara-negara yang maju, di Inggris,
Amerika Serikat, dan juga Belanda dalam hukum bendanya telah
mengadakan pembedaan benda terdaftar dan tidak terdaftar. Di dalam
Nieuw Bugerlijk Wetboek (NWB) Belanda disebutkan tentang benda
terdaftar (registergoederen), yaitu benda yang merupakan benda terdaftar
pada tempat pendaftaran umum atau register umum (openbare register),
pendaftaran mana mempunyai sifat mutlak bagi benda terdaftar tersebut,
karena mempunyai aspek publisitas (Rachmadi Usman,2011:92).
Pendaftaran terhadap suatu kebendaan ini dimaksudkan untuk
menjamin kepastian hak kepemilikan atas benda-benda yang didaftarkan
tersebut dan memudahkan negara untuk memungut pajak atas benda yang
terdaftar tersebut. Pendaftaran pada benda terdaftar ini, membuktikan
kepemilikan atas benda tersebut.
Pembagian benda mengenai pembedaan benda terdaftar serta benda
tidak terdaftar jika dibandingkan atau dikomparasikan dengan pembedaan
benda bergerak dan benda tidak bergerak dalam arti pentingnya. Dalam
benda terdaftar dan tidak terdaftar arti penting pembedaannya terletak pada
pembuktian kepemilikannya. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti
pendaftarannya, umumnya berupa sertifikat/dokumen atas nama si pemilik,
seperti tanah, kendaraan bermotor, perusahaan, hak cipta, dll. Pemerintah
lebih mudah melakukan kontrol atas benda terdaftar, baik dari segi tertib
administrasi kepemilikan maupun dari pembayaran pajaknya. Benda tidak
terdaftar sulit untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik yang sah atas
benda itu, karena berlaku azas ‘siapa yang menguasai benda itu dianggap
sebagai pemiliknya’. Contohnya: perhiasan, alat alat rumah tangga, hewan
piaraan, pakaian dll.
Menurut Pitlo dalam bukunya het Zakenrecht menyatakan, bahwa
pembedaan benda atas benda bergerak dan benda tetap itu merupakan
pembedaan yang terpenting sejak dahulu, namun di Belanda perkembangan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
28
ilmu pengetahuan sekarang sekarang mengenai pembedaan benda atas
benda atas nama dan benda tidak atas nama. Pada umumnya benda terdaftar
adalah terdaftar dalam register dan disebutkan atas nama yang berhak.
Sedangkan H.Drion dalam bukunya Compendium van het Nederlands
Vermogensrecht berpendapat bahwa bahwa di Belanda terdapat tendensi
menurut pendapat-pendapat modern mereka cenderung untuk mengakui
pembendaan benda-benda atas nama dan tidak atas nama atau benda-benda
terdaftar dan benda-benda tidak terdaftar (registergoederen/niet
registergoederen) dari pembedaan secara lama yaitu atas benda-benda
bergerak dan tak bergerak (Rachmadi Usman,2011:67-68). Hal ini
menunjukkan bahwa pada umumnya sistem hukum pasti membedakan
benda atas benda bergerak dengan benda tak bergerak. Sehubungan dengan
begitu penting dan utamanya pembedaan benda atas benda bergerak dan
benda tak bergerak, maka perlu melihat hal-hal penting yang muncul dari
pembedaan tersebut.
Hal-hal penting tersebut adalah dalam hal bezit, levering, bezwaring
dan verjaring, yaitu :
No. Indikator Bergerak Tidak Bergerak
1 Penguasaan
(bezit)
berlaku asas Pasal
1977
Berlaku sebagai
alasan hak yang
sempurna
2 Penyerahan
(levering)
Fisik à nyata
(Feitelijke)
Secara Hukum
(Juridische) atau Akta
Balik Nama
3
Pembebanan
(bezwaring)
Gadai (Pand recht)
Hipotek (hypotheek)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
29
4 Daluarsa
(verjaring)
- Tidak dikenal
daluwarsa
- Karena bezziter
dianggap eigenaar
- Dikenal Daluwarsa
- Pasal 1963
KUHPerdata
Þ Dengan alas hak
à 20 tahun
Þ Tanpa alas hak
à 30 tahun
Tabel 2. Pembedaan Benda Bergerak
dan Tidak Bergerak
Keterangan pentingnya pembedaan di atas (Rachmadi Usman,2011:76-79):
1) Penguasaan (bezit)
Burgerlijk Bezit ialah bezit dimana orang yang membezit (bezitter)
memang berkehendak untuk mempunyai barang itu bagi dirinya
sendiri berbeda dengan detentie (Houderschap) ialah bezit dimana
bezitternya tidak mempunyai kehendak untuk mempunyai barang itu
bagi dirinya sendiri. Dalam hal ini, orangnya disebut dengan Detentor
(Houder). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1977 ayat (1) KUH
Perdata, orang yang menguasai (mem-bezit) suatu benda bergerak
dianggap sebagai pemilik (eigenaar). Di sini berlaku asas sebagai titel
yang sempurna (bezit geld als volkomend titel). Artinya siapa yang
menguasai (bezitter) suatu benda bergerak dianggap sebagai pemilik
(eigenaar) dari benda tersebut. Sedangkan penguasaan benda tidak
bergerak tidak demikian halnya. Pasal 1977 ayat (1) KUH Perdata
menyatakan bahwa terhadap benda bergerak yang tidak berupa
bungan maupun piutang yang tidak atas tunjuk, maka bezitnya berlaku
sebagai alas hak yang sempurna.
2) Penyerahan (levering)
Pembedaan kebendaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak
penting pula bagi penyerahan (levering). Penyerahan benda yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
30
bergerak pada umumnya dilakukan dengan penyerahan yang nyata
(feitelijke levering), kecuali benda tidak berwujud (surat piutang)
dilakukan dengan cessie atau endossement sebagaimana diatur di
dalam Pasal 612 dan Pasal 613 KUH Perdata. Penyerahan nyata
tersebut sekaligus penyerahan yuridis (juridiche levering). Sementara
itu, untuk penyerahan benda tidak bergerak, maka sesuai dengan
ketentuan dalam Pasal 616 KUH Perdata harus dilakukan dengan
balik nama dengan membukukannya pada register umum.
3) Pembebanan (bezwaring)
Pembebanan (bezwaring) kebendaan bergerak dan kebendaan tidak
bergerak dijadikan sebagai jaminan utang, juga tidak sama. Kalau
pembebanan kebendaan bergerak dilakukan dengan penguasaan benda
yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh kreditornya dan KUH
Perdata telah menentukan lembaga hak jaminannya, yaitu gadai
(pand) atau bisa juga fiduciere eigendoms overdracht atau fiducia
sepanjang tidak dapat digadaikan. Sedangkan pembebanan kebendaan
tidak bergerak (benda tetap) dilakukan dengan tanpa penguasaan
benda yang dijadikan sebagai jaminan utang oleh kreditornya dan
KUH perdata telah menentukan jaminannya, yaitu hyphotheek atau
credietverband.
4) Daluarsa (verjaring)
Berhubungan dengan daluwarsa (verjaring), maka untuk kebendaan
bergerak tidak dikenal daluwarsa, sebab bezitter dari kebendaan
bergerak dianggap sebagai eigenaar dari kebendaan bergerak tersebut.
Sedangkan untuk kebendaan tidak bergerak dikenal daluwarsa
sebagaimana diatur di dalam Pasal 1963 KUH Perdata, yang
menentukan siapa yang dengan beriktikad baik dan berdasarkan suatu
alas hak yang sah, memperoleh suatu kebendaan tidak bergerak, maka
akan memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan
suatu penguasaan selama 20 (dua puluh) tahun, kalau tidak ada alas
hak yang sah, daluwarsa selama 30 (tiga puluh) tahun.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
31
Dilihat dari pembedaan benda diatas, benda tidak bergerak misalnya
rumah dan tanah mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan benda
terdaftar, terutama mengenai peralihan hak milik dan peralihan
kebendaanya. Dalam benda bergerak maupun benda terdaftar perlu adanya
bukti kepemilikan, pemegang benda belum tentu sebagai pemilikan jadi
harus mempunyai bukti kepemilikan, yang umumnya berupa
sertifikat/dokumen atas nama si pemilik.
Sedangkan pembedaan benda terdaftar dan tidak terdaftar dalam hal
bezit, penyerahan, kadaluarsa dan pembebanan dapat di bedakan sebagai
berikut :
No. Indikator Terdaftar Tidak Terdaftar
1 Penguasaan
(bezit)
Perlu adanya bukti
kepemilikan
Tidak memerlukan
bukti kepemilikan
2 Penyerahan
(levering)
Secara Hukum
(Juridische) atau Akta
Balik Nama
Fisik à nyata
(Feitelijke)
Tabel 3. Pembedaan Benda Terdaftar
dan Tidak Terdaftar
Keterangan pentingnya pembedaan di atas :
1) Penguasaan (bezit)
Yaitu, bezitter dari benda tidak terdaftar adalah pemilik dari barang
tersebut. Jadi dalam benda tidak terdaftar tidak perlu bukti
kepemilikan sebagai hak penguasaan, pemegang benda tidak terdaftar
(beziter) dianggap sebagai pemilik (eighiner) benda tidak terdaftar
tersebut. Benda terdaftar perlu bukti kepemilikan, pemegang benda
terdaftar belum tentu sebagai pemilik, ia harus punya bukti
kepemilikan atau sertifikat benda tersebut.
2) Penyerahan (levering)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32
Pembedaan kebendaan atas benda terdaftar dan benda tidak terdaftar
penting pula bagi penyerahan (levering). Penyerahan benda yang tidak
terdaftar pada umumnya dilakukan dengan penyerahan yang nyata
(feitelijke levering). Penyerahan nyata tersebut sekaligus penyerahan
yuridis (juridiche levering). Sementara itu, untuk penyerahan benda
terdaftar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 616 KUH
Perdata harus dilakukan dengan balik nama dengan membukukannya
pada register umum.
Cara penyerahan atau peralihan untuk benda tidak bergerak dan benda
terdaftar relatif sama yaitu dengan cara penyerahan yuridis (juridische
levering) yang terdaftar pada instansi berwewenang atau berfungsi sebagai
tempat pendaftaran. Dalam hal ini untuk menyerahkan suatu benda tidak
bergerak maupun benda terdaftar dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain
dalam bentuk akta balik nama. Dalam sistem sekarang, setelah berlaku
UUPA, mengenai benda tidak bergerak, tunduk pada Pasal 19 PP No.10 /
1961 yang menyebutkan bahwa setiap peralihan hak harus dilakukan di
depan PPAT.
Syarat – Syarat Penyerahan :
(1) Harus ada alas hak yang sah yaitu, suatu hubungan hukum yang
mengakibatkan adanya suatu peralihan
(2) Diserahkan oleh orang-orang yang berhak/berwenang.
Sedangkan penyerahan benda bergerak dan tidak terdaftar juga hampir
sama yaitu diserahkan secara nyata (feitelijke levering) dari tangan ke
tangan (Pasal 612 ayat 1 KUH Perdata).
3. Tinjauan Umum tentang Internet dan E-commerce
a. Pengertian Internet
Saat ini telah memasuki era globalisasi, yang ditandai dengan era
teknologi informasi yang memperkenalkan media dunia maya (cyberspace)
atau internet, yang mempergunakan komunikasi tanpa kertas (paperless
document). Dahulu jika seseorang ingin melakukan akses internet, maka
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
33
pertama kali ia harus memiliki seperangkat alat dan sarana yang terdiri dari
komputer dengan spesifikasi tertentu dan dengan sistem operasi tertentu
(biasanya yang lazim dipergunakan adalah WINDOWS dan dengan program
Windows Explorer produksi dari Microsoft Corp), sebuah telepon tetap
(Fixed Phone) dan sebuah modem.
Mengenai pengertian internet, D.E. Corner (2003) menulis dalam
suatu ensiklopedi elektronik bahwa,
“Internet, computer based global information system. The Internet is composed of many interconnected computer networks. Each network may link tens, hundreds, or even thousands of computers, enabling them to share information with one another and to share computational resources such as powerfull supercomputers and databases of information”.Internet, sistem informasi global berbasis komputer internet terbentuk dari jaringan komputer yang saling terkoneksi. Tiap jaringan dapat mencakup puluhan, ratusan atau bahkan ribuan komputer, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi satu dengan yang lain dan untuk berbagi sumber – sumber daya komputerisasi seperti superkomputer – superkomputer yang kuat dan database – database informasi (D.E. Corner,2003:28).
Secara teknis, internet merupakan jaringan komputer yang bersifat
global dimana dilakukan pertukaran informasi oleh para pengguna internet.
Suatu jaringan komputer dapat saja dibentuk dalam suatu lokasi terbatas dan
kecil, misalnya jaringan yang terdiri dari beberapa komputer di suatu
gedung kantor. Ini dinamakan Local Area Network (LAN). Tetapi, internet
merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan wilayah amat luas,
yaitu bersifat global.
b. Pengertian E-commerce
Electronic Commerce (E-Commerce) didefinisikan sebagai proses
pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara
elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan
yang digunakan adalah internet. Namun pengertian e-commerce secara
umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik
melalui media internet.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
34
Mengenai pengertian e-commerce, diberikan keterangan oleh Peter
Scisco, bahwa :
“Electronic Commerce or e-commerce, the exchange of goods and services by means of the internet or other computer networks. Ecommerce follows the same basic principles as traditional commerce – that is, buyers and sellers come together to exchange goods for money. But rather than conducting business in the traditional way – in stores and other “brick and mortar” buildings or through mail order catalogs and telephone operators – in e-commerce buyer and sellers transact business over networked Computers.”(Electronic Commerce atau e-commerce, pertukaran barang dan jasa menggunakan Internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce mengikuti prinsip – prinsip dasar yang sama dengan perdagangan tradisional yaitu, pembeli dan penjual datang bersama – sama guna saling menukarkan barang – barang untuk uang. Tetapi tidak sebagaimana melakukan bisnis dalam cara tradisional – dalam toko – toko dan gedung – gedung “yang terbagi atas unit dan kelompok” atau melalui katalog surat pesanan dan operator telepon – dalam e-commerce pembeli dan penjual melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komputer (Peter Scisco,2003:19).
Pengertian e-commerce, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Scisco,
adalah pertukaran barang dan jasa menggunakan internet atau jaringan
komputer lainnya. Kegiatan – kegiatan pokok dalam e-commerce, adalah
(Peter Scisco,2003:20):
1) Product transactions (transaksi – transaksi produk), adalah bisnis –
bisnis eceran yang menjual produk kepada konsumen (retail businesses
that sell products to consumers).
2) Auctions (lelang)
3) Business-to-business transactions
4) Service transactions (transaksi – transaksi jasa) berkenaan dengan
penyedia layanan jasa yang menjual jasa kepada konsumen (service
providers that sell services to consumers).
c. Jenis-jenis Transaksi E-commerce
Electronic commerce dalam pelaksanaannya yang menggunakan
media internet sebagai sarana utamanya tidak terlepas dari kemudahan yang
ada dalam internet itu sendiri. Kemudahan tersebut diantaranya adalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
35
kemudahan untuk diakses dimana saja dan dengan siapa seorang pengguna
akan berhubungan. Selain itu, sudut pandang dari e-commorce sangatlah
luas. Berdasarkan sudut pandang para pihak dalam bisnis e-commerce jenis-
jenis dari suatu kegiatan e-commerce adalah sebagai berikut:
1) Busines to Busines (B2B)
Busines to Busines merupakan kegiatan bisnis e-commerce yang
paling banyak dilakukan. Busines to Busines (B2B) terdiri atas:
a) Transaksi Inter-Organizational System (IOS), misalnya transaksi
extranest, electronic funds transfer, electronic forms, integrated
messaging, share data based, supply chain management, dan lain-
lain.
b) Transaksi pasar elektronik (electronic market transfer) (Munir
Fuady, 2005 : 408).
Busines to Busines (B2B) juga dapat diartikan sebagai sistem
komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis (Onno W. Purbo,
2000:2). Busines to Busines (B2B) mempunyai karakteristik, dimana
menurut Budi Raharjo dalam Mengimplementasikan Electronic
Commerce di Indonesia menyebutkan bahwa karekteristik itu antara
lain:
a) Trading Partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki
hubungan (relationship) yang cukup lama. Informasi hanya
dipertukarkan dengan partner tersebut. Sehingga jenis informasi
yang dikirimkan dapat disusun sesuai kebutuhan dan kepercayaan
(trust).
b) Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan
secara berkala, dengan format data yang sudah disepakati
bersama. Sehingga memudahkan pertukaran data untuk dua entiti
yang menggunakan standar yang sama.
c) Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan
data, tidak harus menunggu partner.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
36
d) Model yang umum digunakan adalah per-to-per, dimana
processing intelligence dapat didistribusikan di kedua belah pihak
(http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf, diakses tanggal
17 Februari 2011 pukul 20.30 wib).
2) Bussines to Cunsumer (B2C)
Bussines to Cunsumer (B2C) merupakan transaksi ritel dengan
pembeli individual (Munir Fuady, 2005 : 408). Selain itu Bussines to
Cunsumer (B2C) juga dapat berarti mekanisme toko online (electronic
shoping mall) yaitu transaksi antara e-merchant dengan e-customer
(Onno W. Purbo, 2000 : 2).
Budi Raharjo juga menyebutkan Bussines to Cunsumer (B2C)
mempunyai karakteristik tersendiri, karakteristik tersebut adalah:
a) Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum.
b) Servis yang diberikan bersifat umum (generic) dengan
mekanisme yang dapat digunakan oleh khayalak ramai. Sebagai
contoh, karena sistem web sudah umum digunakan maka servis
diberikan dengan menggunakan basis web.
c) Servis diberikan berdasarkan permohonan (on demand).
Consumer melakukan inisiatif dan produser harus siap
memberikan respon sesuai dengan permohonan.
d) Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi
client (consumer) menggunakan sistem yang minimal (berbasis
web) dan processing (bussines procedure) diletakan di sisi server
(http://www.cert.or.id/~budi/articles/1999-02.pdf. Diakses pada
tanggal 17 Februari 2011 pukul 20.30 wib).
3) Consumer to Consumer (C2C)
Consumer to Consumer (C2C) merupakan transaksi dimana
konsumen menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya.
Dan juga seorang individu yang mengiklankan produk barang atau
jasa, pengetahuan, maupun keahliannya di salah satu situs lelang
(Munir Fuady, 2005 : 408).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
37
4) Consumer to Bussines (C2B)
Consumer to Bussines (C2B) merupakan individu yang menjual
produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual
dan melakukan transaksi (Munir Fuady, 2005:408).
5) Non-Bussines Electronic Commerce
Non-Bussines Electronic Commerce meliputi kegiatan non bisnis
seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan
dan lain-lain (Munir Fuady, 2005 : 408).
6) Intrabussines (Organizational) Electronic Commerce
Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui
internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi,
menjual produk perusahaan kepada karyawan, dan lainlain (Munir
Fuady, 2005 : 408).
Adanya jenis-jenis kegiatan transaksi e-commerce, menimbulkan
berbagai jenis konsumen. Dewi Lestari membagi jenis konsumen
berdasarkan bentuk dan perilaku konsumen. Jenis konsumen tersebut
adalah:
Berdasarkan bentuknya, konsumen dapat kategorikan menjadi:
a) Konsumen individual
Konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media.
b) Konsumen Organisasi
Konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet
yang terdiri dari pemerntah, perusahaan swasta, resellers,
organisasi publik yang bertindak tidak semata-mata
konsumtif sebagaimana layaknya konsumen akhir. Konsumsi
dilakukan untuk membuat produk baru maupun melakukan
modifikasi.
Berdasarkan perilaku konsumsinya, konsumen dapat dibedakan
menjadi:
(1) Implusive Buyers
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
38
Konsumen yang ingin cepat-cepat membeli, cenderung
gegabah dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan.
(2) Patient Buyers
Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan
menganalisa produk yang ditawarkan.
(3) Window Shoppers
Konsumen yang sekedar browsing atau surfing (mejelajah
internet) saja (http//:www.lkht-fhui.com/e-commerce. Diakses
pada 21 Februari 2011 pukul 19.00 wib).
B. Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Perkembangan Teknologi Informasi
Internet memberikan kemudahan dalam sektor perdagangan jual beli
Implikasi Sektor Hukum
Menimbulkan permasalah hukum berkaitan proses perjanjian jual beli
Jual beli benda
terdaftar
Proses pelaksanaan jual beli
benda terdaftar melalui
media internet
Jual beli benda
tidak terdaftar
Penyelesaian atau upaya hukum jika terjadi
sengketa antara para pihak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
39
Keterangan Kerangka pemikiran:
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara bertemu
langsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan.
Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya
teknologi internet, dimana internet merupakan suatu teknologi yang
memungkinkan melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun
orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan
internet menciptakan pengaruh terhadap sektor hukum yaitu dengan menimbulkan
permasalahan yang berkaitan dengan hukum perjanjian terutama dalam kontrak
perdagangan secara elektronik khususnya melalui internet atau biasa disebut
dengan e-commerce.
Perjanjian jual beli dalam e-commerce termasuk ke dalam kontrak
elektronik, terdapat berbagai permasalahan dalam melakukan proses perjanjian
tersebut. Pelaksanaan jual beli khusunya jual beli benda terdaftar melalui media
internet ini menimbulkan beberapa permasalahan dalam pengurusan peralihan hak
milik, misalnya pengurusan masalah pendaftaran hak- hak, pemberian surat-surat
bukti, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, belum lagi pembeli yang
seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau
jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran atau barang yang di
janjikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berbeda dengan jual beli benda
tidak terdaftar yang tidak memerlukan pendaftaran dalam peralihan hak milik.
Dalam jual beli benda terdaftar melalui internet ini masih terdapat hal
yang ditanyakan tentang proses pelaksanaan jual beli benda terdaftar melalui
media internet , serta tentang penyelesaian atau upaya hukumnya jika terjadi
sengketa antara para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli melalui internet
(e-commerce).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Deskripsi Lokasi
Perdagangan (transaksi) melalui elektronik kurang lebih serupa dengan
perdagangan tradisional pada umumnya yang menggunakan kertas sebagai
media transaksi (paper based transaction). Dalam kedua jenis transaksi
tersebut penjual sama-sama menawarkan produk atau jasanya, beserta harga
dan kondisi tertentu kepada calon pembeli yang bebas tanpa paksaan
melakukan pemilihan, menegosiasikan harga, dan melakukan perjanjian
khusus tertentu (misalnya kesepakatan yang telah ditentukan bersama antara
para penjual dan pembeli). Setelah kesepakatan terjadi, transaksi dilakukan
dengan melibatkan beberapa dokumen dan produk yang dipesan akan
diberikan secara langsung atau dikirimkan ke tempat pembeli sesuai dengan
kesepakatan. Perbedaan mekanisme transaksi terjadi pada saat dilibatkannya
teknologi informasi yang menyebabkan dapat dilakukannya proses jual beli
tersebut kapan saja, dimana saja, dan dengan cara yang sangat beragam dan
bervariasi (fleksibel).
Internet telah menjadi tempat orang-orang mencari informasi, hiburan,
bisnis sampai melakukan perdagangan jual beli melalui internet, misalnya
seperti www.kaskus.us, www.propertykita.com, www.rumahraya.com,
www.rumah123.com, www.tokobagus.com, dan lain-lainnya. Website
maupun situs-situs ini merupakan tempat transaksi jual beli dilakukan dan
konsumen/masyarakat yang memasuki situs/website tersebut bisa dengan
mudah mendapatkan informasi mengenai panduan cara membeli dan
memilih barang yang juga disediakan berbagai fasilitas lainnya di website
tersebut. Bahkan tak perlu lagi repot-repot jika ingin mencari rumah, tanah,
kendaraan bermotor. Tinggal ketik apa yang kita inginkan di search engine
lalu “Sim Salabim!” list website yang kita butuhkan langsung bermunculan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
41
2. Proses Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Benda Terdaftar Melalui
Internet.
Telah diketahui bahwa dalam dunia e-commerce dikenal dua pelaku,
yaitu merchant yang melakukan penjualan dan buyer/customer yang
berperan sebagai pembeli. Baik sebagai merchant maupun buyer,
pengetahuan yang mendasar tentang cara belanja dan juga cara pembayaran
akan mendukung pengambilan keputusan yang setepattepatnya baik bagi
merchant maupun buyer pada saat akan memenuhi aktivitas e-commerce.
Pengambilan keputusan yang tepat tentang cara belanja dan cara
pembayaran juga mendukung langkah hati-hati dari para pelaku e-commerce
dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecurangan,
sabotase, maupun penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak
bertanggungjawab.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,
perjanjian yang ada dalam transaksi e-commerce muncul karena adanya
kesadaran dari para pihak untuk saling mengikatkan diri, proses pelaksanaan
perjanjian jual beli melalui internet pada umumnya terdapat beberapa tahap
yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran dan pengiriman. Berbeda dengan
proses perjanjian jual-beli pada benda terdaftar yang menjadi masalah mulai
pada tahap pembayaran, proses pengiriman sampai proses peralihan hak
milik. Menurut hasil penelitian penulis, proses pelaksanaan perjanjian jual
beli benda terdaftar melalui internet, yaitu :
a. Proses Penawaran
Penawaran dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui
website pada Internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan
strorefront yang berisi catalog produk dan pelayanan yang akan
diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut
dapat melihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu
keuntungan jual beli melalui online ini adalah bahwa pembeli dapat
berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42
Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-
barang yang ditawarkan, harga, info atau keterangan tentang barang
yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termasuk menu
produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui Internet terjadi
apabila pihak lain yang mengunakan media Internet memasuki situs
milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh
karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan
memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk
maka tidak dapat dikatakan ada penawaran.. Hasil wawancara penulis
dengan salah satu penjual rumah yang menggunakan media internet,
pada tanggal 20 juni 2011 pukul 13.00 dengan Bapak Nugroho Santoso,
pekerjaan swasta, bertempat di Jl. Mliwis Selatan No. 1 Kerten
Laweyan adalah sebagai berikut:
“Penawaran melalui media internet ini terjadi jika penjual atau pelaku usaha mengunakan media internet untuk menampilkan tawaran terhadap barang yang hendak dijual, oleh karena itu jika menjual rumah atau menawarkan rumahnya pada sebuah website yang menyediakan pelayanan mengenai jual beli, maka dapat dikatakan ada penawaran”.
Dengan demikian, penawaran melalui media internet hanya dapat
terjadi apabila seseorang menampilkan sebuah tawaran melalui salah
satu website maupun situs-situs di internet. Penawaran yang dilakukan
oleh penjual harus nyata dan benar, baik berupa kondisi barang maupun
harga barang, semuanya harus dituliskan secara lengkap, yang benar-
benar menggambarkan keadaan barang yang akan dijual.
b. Proses Penerimaan
Penerimaan dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.
Apabila penawaran dilakukan melalui situs/website, maka penerimaan
dilakukan melalui situs/website, karena penawaran hanya ditujukan
untuk seluruh masyarakat yang membuka website yang berisikan
penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku
usaha maka penerimaan dilakukan melalui situs-situs atau website,
karena penawaran hanya ditujukan melalui situs-situs atau website yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
43
ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website yang
berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual
atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang
yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau
pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Hasil wawancara
penulis masih dengan Bapak Nugroho Santoso, pekerjaan swasta,
bertempat di Jalan. Mliwis Selatan No. 1 Kerten Laweyan, beliau
menyatakan bahwa:
“Pada transaksi jual beli secara elektronik khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik membeli salah satu barang yang ditawarkan maka dapat membuat kesepakatan atau perjanjian dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut (biasanya melalui fasilitas layanan situs/website yang berupa komentar yang berada pada bagian bawah catalog/produk serta bisa melalui via telepon yang sebelumnya penjual telah cantumkan pada deskripsi catalog tersebut)”.
c. Proses Pembayaran dan Proses Pengiriman
Pembayaran dilakukan jika pembeli sudah sepakat mengenai harga
barang yang telah disepakati atau kesepakatan mengenai cara
pembayaran. Klasifikasi cara pembayaran transaksi jual beli melalui
internet pada umunya adalah sebagai berikut :
1) Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan
intitusi finansial dan pemegang account yang akan melakukan
pengambilan atau deposit uangnya dari account masing-masing.
2) Pembayaran dengan menggunakan paypal, paypal dapat digunakan
untuk mengirim uang dari 190 negara dan wilayah di seluruh dunia.
Bayar aman dengan saldo PayPal, kartu kredit, atau rekening bank.
Penerima mendapatkan uang tanpa melihat kartu kredit atau nomor
rekening bank. Penjual atau penerima dapat menarik dana dari
account PayPal ke rekening bank atau kartu kredit., atau, mereka
dapat menggunakan saldo PayPal untuk membayar secara online.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
44
Menurut klasifikasi cara pembayaran diatas, cara itu digunakan
pada umumnya untuk jual beli benda-benda tidak terdaftar. Pada
benda-benda terdaftar memang pembayaran dapat dilakukan melalui
transaksi model ATM/cash account to account atau pengalihan dari
rekening pembeli pada rekening penjual, jika kedudukan penjual dan
pembeli berbeda serta pembayaran bisa dilakukan secara langsung
(penjual dan pembeli bertemu langsung jika pembeli tidak berani
mengambil resiko adanya kecurangan atau penipuan). Jika pembayaran
dilakukan melalui transaksi model ATM/cash account to account, maka
setelah pembayaran penjual mewajibkan kepada pembeli untuk
melakukan konfirmasi atas pembayaran tersebut, karena dengan
konfirmasi tersebut, penjual dapat melakukan pengecekan. Jika pembeli
tidak melakukan konfirmasi meskipun sudah membayar, maka penjual
tidak akan mengirimkan barang (jika jual beli benda terdaftar yang
bergerak) yang sudah dibayar tersebut.
Permasalahan dari proses pengiriman benda-benda terdaftar ini
juga harus perlu diperhatikan. Pengiriman merupakan suatu proses yang
dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh
penjual kepada pembeli. Pengiriman pada benda-benda tidak terdaftar
bisa dilakukan setelah transaksi pembayaran diterima, berbeda dengan
benda terdaftar yang tidak bergerak (seperti rumah, tanah, pabrik) pada
benda ini tidak bisa dilakukan proses pengirimannya seperti benda-
benda tidak terdaftar kerena sesuai sifatnya benda-benda terdaftar yang
tidak bergerak tidak bisa dipindahkan (bergabung dengan tanah), pada
benda terdaftar yang bergerak bisa saja dilakukan pengiriman setelah
pembayaran dilakukan karena benda terdaftar yang bergerak (seperti
kendaraan bermotor) ini bisa dipindahkan-pindahkan sesuai sifat
kebendaanya.
d. Proses Peralihan Hak Milik
Proses peralihan hak milik inilah yang membedakan antara benda
terdaftar dan tidak terdaftar yang juga menjadi permasalahan pokok di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
45
dalam jual beli benda terdaftar yang dilakukan melalui internet. Pada
benda tidak terdaftar tidak memerlukan adanya suatu pendaftaran ke
pejabat yang berwenang sebagai bukti kepemilikan karena sesuai asas
yang tercantum pada dalam Pasal 1997 KUH Perdata yaitu bezitter dari
benda adalah pemilik dari barang jadi pada benda tidak terdaftar tidak
perlu bukti kepemilikan sebagai hak penguasaan (pemegang benda
tersebut (bezitter) di anggap sebagai pemilik (eighiner), berbeda dengan
benda terdaftar yang mengharuskan pendaftaran sebagai bukti hak
kepemilikan (jadi pemegang benda belum tentu sebagai pemilik)
makanya diperlukan adanya bukti kepemilikan. Benda terdaftar juga
dibedakan menjadi benda terdaftar yang tidak bergerak dan benda
terdaftar yang bergerak, yaitu:
1) Pada benda terdaftar yang tidak bergerak
Benda terdaftar yang tidak bergerak seperti rumah, tanah
dalam proses kepengurusan peralihan hak milik tidak bisa
dilakukan melalui internet, karena benda terdaftar yang tidak
bergerak dalam proses peralihan hak milik mengharuskan
kedatangan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus
mendatangi langsung ketempat pejabat yang berwenang mengurusi
proses peralihan hak milik ini atau Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT). Menurut hasil wawancara penulis secara via telepon
dengan Bapak Koko pada tanggal 15 juni 2011 pukul 10.00 yang
berlokasi di Godang-Manahan Surakarta, beliau merupakan salah
satu penjual rumah yang pernah menggunakan internet sebagai
sarana untuk berbisnis. Hasil wawancara penulis adalah sebagai
berikut, menurut beliau:
“Jual-beli benda terdaftar melalui internet seperti rumah, tanah, bangunan sangat berbeda dengan jual-beli pada umumnya. Pada jual beli rumah, tanah di lakukan penyerahan secara hukum dengan melakukan proses balik nama, yang memerlukan kehadiran pihak penjual dan pembeli di depan notaris atau Pejabat Pembuat Akta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
46
Tanah (PPAT) dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional”.
Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, jual beli terkait tanah harus
dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam
praktek Jual Beli tanah ini dikenal istilah Balik Nama yang
berkaitan dengan adanya peralihan hak/peristiwa hukum jual beli.
Pada dasarnya jual beli benda terdaftar yang tidak bergerak
seperti tanah/rumah bersertifikat melalui internet terdiri dari
beberapa tahap, yaitu:
(a) Pendahuluan (mulai dari penawaran, penerimaan sampai kata
sepakat) bisa dilakukan melalui via internet.
(b) Pembayaran (via transfer dari ATM (atas dasar kepercayaan
pembeli) atau secara langsung/face to face atau bersamaan
pada waktu proses balik nama dilakukan atau sesuai perjanjian
yang telah disepakati berdua antara penjual dan pembeli).
(c) Pelaksanaan jual-beli secara terang di hadapan PPAT tidak
bisa di lakukan melalui via internet.
(d) Melakukan pendaftaran tanah untuk mendapat sertifikat tidak
bisa dilakukan melalui via internet.
Sehubungan dengan pernyataan di atas maka tanah yang telah
bersertifikat, apabila terjadi transaksi jual beli antara penjual dan
pembeli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), maka selanjutnya akan dilakukan proses Balik Nama.
Proses Balik Nama disini adalah untuk merubah status kepemilikan
dari Penjual (pemilik tanah sebelumnya) kepada Pembeli (pemilik
tanah yang baru). Hasil wawancara penulis dengan Bapak
Bambang Hermanto, pada tanggal 18 juni 2011 pukul 15.00
pekerjaan wiraswasta yang bertempat di jalan Sembodro no 2
Ponorogo, beliau merupakan pembeli yang pernah membeli rumah
melalui media internet. Hasil wawancara adalah sebagai berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
47
“Saya dulu membeli rumah dari iklan dan catalog yang di tawarkan di internet. Proses transaksi tidak bisa di lakukan melalui internet, jadi hanya sampai tahap penawaran, penerimaan dan kesepakatan harga (melalui chat message dari fasilitas website dan juga bisa melalui telepon) . Lalu bertemu langsung dengan pemilik untuk bernegoisasi harga lagi, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian dibayar sesuai harga yang disepakati, kemudian bersama-sama antara penjual dan pembeli mendatangi kantor notaris untuk balik nama (bahasa hukumya Peralihan hak milik). Selanjutnya biaya notaris biasanya ditanggung pembeli. Permasalahan yang dihadapi biasanya di BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk penerbitan sertifikat yang baru agak lama”.
Jadi untuk pengiriman benda terdaftar yang tidak bergerak
seperti rumah, tanah, bangunan tidak bisa dilakukan proses
pengirimannya, karena tidak bisa dipindah-pindahkan dan proses
peralihan hak milik/balik nama tidak bisa dilakukan melalui
internet karena memerlukan kehadiran para pihak dalam proses
peralihan hak milik.
2) Pada benda terdaftar yang bergerak
Benda terdaftar yang bergerak bisa dicontohkan seperti kendaraan
bermotor (mobil, sepeda motor). Dalam proses kepengurusan balik
nama pada kendaraan bermotor sedikit berbeda dengan kepengurusan
hak milik pada benda-benda terdaftar yang bergerak (seperti tanah,
rumah, pabrik) seperti yang disebutkan di atas. Pada benda terdaftar
yang bergerak bukti kepemilikan (BPKB, STNK dan kwitansi jual beli
dari penjual) bisa langsung dikirimkan bersama kendaraan bermotor
melalui jasa pengiriman.
Pada benda benda terdaftar yang bergerak, setelah dilakukan
pembelian kendaraan bermotor (sesuai pengalaman penulis yang pernah
membeli sepeda motor bekas/second), bisa langsung dibalik nama atau
memakai nama dari pemilik aslinya sampai masa pembaruan STNK
lagi (pembaharuan STNK setiap 5 tahun), jika tidak di balik nama
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
48
permasalahan yang muncul adalah pada saat masa perpanjang STNK
yang memerlukan KTP dari pemilik terakhir yang tertera di BPKB
(Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor), belum lagi masalah jika
pemilik dan pembeli bertempat tinggal berbeda, berarti pembeli harus
selalu datang ke kota pemilik untuk meminjam KTP guna melakukan
proses perpanjangan STNK. Hal inilah yang menyebabkan proses balik
nama penting untuk dilakukan dalam jual beli ini. Hasil wawancara
penulis dengan Bapak Tri Wiyono, pada tanggal 25 juni 2011 pukul
18.00 bertempat tinggal di Jl. Anggrek nomor 16 Ponorogo. Beliau
merupakan Polisi di daerah Ponorogo dengan pangkat Brigadir, yang
bertugas di kantor SAMSAT Ponorogo Jl. Ir Juanda. Hasil wawancara
adalah sebagai berikut:
“syarat cara pengurusan balik nama kendaraan bermotor yang berbeda daerah dengan mutasi kendaraan. Persyaratan mutasi kendaraan misalnya dari Surabaya ke Ponorogo dengan cek fisik, membawa KTP (maupun foto copyannya), kwitansi penjualan motor dari nama yang tertera di BPKB kepada kita sebagai pembeli motor tersebut, STNK dan BPKB (asli), foto copy STNK dan BPKB secukupnya, selanjutnya foto copy KTP pemilik yang sesuai dengan BPKB selanjutnya (akan di mutasi ke pada siapa di Ponorogo). Setelah itu mencabut berkas dari Samsat Surabaya, setelah jadi berkasnya di daftarkan di Ponorogo. Untuk biaya 1% dari pajak yang tertera. Kepengurusan balik nama bisa dilakukan di kantor SAMSAT pembeli tentu saja dengan ketentuan yang berlaku, jadi yang bersangkutan harus melakukan mutasi kendaraan istilahnya harus mencabut berkas-berkas kendaraan bermotor di kantor SAMSAT kendaraan bermotor didaftarkan terus di pindah untuk di isikan ke kantor SAMSAT pembeli tinggal. Untuk masalah kepengurusan perpindahan ini memang sedikit sulit dan memakan waktu”.
Menurut keterangan Bapak Tri Wiyono, adapun proses dalam balik
nama jika berbeda daerah yaitu:
(a) Proses mutasi dari daerah motor itu didaftarkan ke daerah yang
dituju (dalam proses ini bisa di urus oleh pembeli sendiri maupun
penjual dengan ketentuan membawa syarat-syarat mutasi).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
49
(b) Mengurus cek Fisik kendaraan kita. Cek fisik dilakukan oleh
petugas yang berada di Samsat, kalau bingung tanya aja sama
petugas di kantor Samsat tersebut. Yang dibawa adalah : BPKB asli
STNK asli, foto copy BPKB dan foto copy STNK masing-masing 1
rangkap. Terus setelah di cek fisik nanti akan di beri 2 lembar tanda
cek fisik oleh petugas tersebut.
(c) Setelah itu menuju ke loket 1 untuk pengambilan formulir dengan
menyerahkan BPKB asli, KTP asli orang pertama dan foto
copynya, STNK asli beserta foto copynya dan kwitansi penjualan
motor.
(d) Kalau bingung juga, katakan kepada petugas "Saya mau mutasi
kendaraan dan balik nama Pak". nanti akan diberitahu syarat-syarat
yang mungkin kurang.
(e) Lalu kita akan diberi 2 formulir yang mana formulir pertama untuk
mengisi data bayar pajak, dan formulir kedua untuk balik nama
atau memperpanjang STNK. Biasanya di Loket ini sudah
dikenakan biaya administrasi. Isi kedua formulir tersebut.
(f) Setelah kedua formulir di isi, lalu berkas-berkas yang disiapkan
tadi dijadikan satu dengan formulir tersebut dan diserahkan ke
loket 2 atau tempat pengurusan perpanjangan STNK kendaraan
bermotor (lihat aja papan namanya). Ingat jika kita balik nama pada
formulir perpanjangan STNK di isi nama kita sendiri sebagai nama
baru kendaraan tersebut dan sertakan foto copy KTP kita sendiri.
(g) Setelah jadi berkasnya, kemudian dilakukan pencabutan berkas dari
dari kantor SAMSAT daerah semula motor itu berada untuk di
daftarkan ke kantor SAMSAT daerah yang dituju.
Jadi Jika dalam kepengurusan balik nama pada benda terdaftar
yang tidak bergerak sangat jelas dikatakan memerlukan adanya
kedatangan penjual dan pembeli. Berbeda dengan benda terdaftar yang
bergerak proses balik nama bisa saja dilakukan oleh pembeli tentunya
dengan ketentuan dan syarat-syrat yang berlaku.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
50
Selanjutnya untuk masalah proses peralihan balik nama pada benda
terdaftar yang bergerak penulis juga melakukan wawancara dengan
pihak terkait lainnya yaitu Bapak Subagyo, pada tanggal 16 juni 2011
pukul 16.00 yang bertempat tinggal di Jl. Bungur 1 No.9 Banjarsari
Solo, pekerjaan swasta beliau merupakan makelar jual beli rumah,
tanah dan kendaraan bermotor , yang menyatakan :
“Peralihan hak milik atas tanah dan rumah itu melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT Notaris). Proses balik nama di BPN/yang mengesahkan balik nama. Peralihan hak milik harus dihadapan pejabat PPAT jadi tidak bisa dilakukan melalui internet (Kedua pihak harus datang). Masalah yang sering dihadapi masalah batas kepemilikan tanah, tanah yang tidak diurus dan ditempati secara turun temurun. Kepengurusan kendaraan bermotor dan tanah berbeda kalau kendaraan bermotor di kantor SAMSAT, tanah pembuatan akta di PPAT sedangakan pendaftaran di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Jika masalah balik nama kendaraan bermontor biasanya diurus sendiri oleh pembeli.”
Jadi jual beli benda terdaftar yang bergerak seperti kendaraan
bermotor melalui internet terdiri dari beberapa tahap, yaitu:
(1) Pendahuluan (mulai dari penawaran, penerimaan sampai kata
sepakat) bisa dilakukan melalui via internet.
(2) Pembayaran (bisa dilakukan secara cash account to account atau
pengalihan dari rekening pembeli pada rekening penjual jika sudah
ada perjanjian dan saling kepercayaan atau pembayaran bisa
dilakukan secara face to face/langsung)
(3) Pengiriman (bisa dilakukan pengiriman karena merupakan benda
bergerak)
(4) Pelaksanaan balik nama tidak memerlukan pihak pembeli dan
penjual secara langsung, cukup dengan mutasi kendaraan di kantor
SAMSAT tempat penjual (bisa di urus oleh penjual maupun
pembeli/jika pembeli mau datang langsung ketempat penjual asal
syarat-syarat mutasi lengkap) yang kemudian dilakukan pencabutan
berkas untuk didaftarkan di kantor SAMSAT yang ditujukan.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
51
3. Penyelesaian Sengketa atau Upaya Hukumnya Jika Terjadi Sengketa
Antara Para Pihak
Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek
hukum, yang masing-masingnya mempunyai hak dan kewajiban secara
bertimbal balik dalam pelaksanaan kedua subjek hukumnya, yaitu pihak
pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-
balik sebagaimana diuraikan terdahulu.
Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada
kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang mereka
perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya
tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Subekti
(2002:23), mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan)
seseorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana
diperjanjikan.
c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh
dilaksanakannya.
Dalam mengkaji masalah wanprestasi ini, perlu dipertanyakan apakah
akibat dari wanprestasi salah satu pihak merasa dirugikan. Dan perselisihan
diantara keduanya akibat wanprestasi tersebut upaya apa yang dapat
ditempuh pihak yang dirugikan agar dia tidak merasa sangat dirugikan.
Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh
salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami
kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang
menderita kerugian. Namun kasus sudah terjadi, para pihak hanya dapat
berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.
Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang
menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu:
1) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
52
2) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan ganti rugi
3) Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti
rugi
4) Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian
5) Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan
ganti rugi.
Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan
tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266
KUH Perdata diisyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi
kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.
Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata diisyaratkan
apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang dirugikan dapat
menempuh upaya hukum dengan menuntut perabatalan perjanjian kepada
hakim. Dalam kenyataannya pada bentuk perjanjian jual-beli ini perihal
apabila timbul perselisihan (sengketa) diantara mereka, maka para pihak
tersangkut bisa menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi)
maupun secara di luar pengadilan (non litigasi) :
a. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan
Para pihak dalam jual beli tentu tidak menginginkan timbulnya
sengketa di kemudian hari menyangkut pelaksanaan perjanjian jual beli
yang telah disepakati. Menurut hasil penelitian penulis dan wawancara
dengan Bapak Subagyo, pada tanggal 16 juni 2011 pukul 16.00 di Jl.
Bungur 1 No.9 Banjarsari Solo, beliau merupakan makelar jual beli
rumah, tanah dan kendaraan bermotor , yang menyatakan :
“Permasalahan timbul mengenai batas-batas kepemilikan tanah, kasus penipuan jual beli melalui media internet yang membuat iklan palsu dan pembeli harus mentransfer sejumlah uang untuk tanda jadi, selain itu sedikit masalah biasanya kondisi tidak sesuai dengan katalog/foto yang dipasang melalui media internet tersebut. Mengenai penyelesaian sengketa ini dengan jalan musyawarah (non litigasi) atau jalur hukum (litigasi), penyelesaian sengketa bisanya lebih cenderung diselesaikan secara non litigasi dengan jalur musyawarah atau negoisasi”.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
53
Apabila penyelesaian sengketa yang dipilih adalah secara litigasi
(pengadilan), maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata
yang berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdatanya,
maka suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses
pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama
(Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau
mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang
telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van
gewijsde).
Menurut Pasal 38 ayat (1) UU1TE bahwa “setiap orang dapat
mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem
elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang
menimbulkan kerugian”. Ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa
“masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap
pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan
teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berarti seseorang bisa
mengajukan gugatan secara langsung (perseorangan) atau gugatan secara
perwakilan (class action).
Seseorang dapat melakukan gugatan secara perwakilan atas nama
masyarakat lainnya yang dirugikan tanpa harus terlebih dahulu
memperoleh surat kuasa sebagaimana lazimnya kuasa hukum. Gugatan
secara perwakilan (class action) dimungkinkan apabila telah memenuhi
hal-hal sebagai berikut:
a. Masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya, sehingga
apabila gugatan tersebut diajukan secara perorangan menjadi tidak
efektif;
b. Sekelompok masyarakat yang mewakili harus mempunyai
kepentingan yang sama dan tuntutan yang sama dengan masyarakat
yang diwakilinya, serta sama-sama merupakan korban atas suatu
perbuatan melawan hukum dari orang atau lembaga yang sama.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
54
Ganti kerugian yang dimohonkan dalam gugatan perwakilan dapat
diajukan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita, biaya-
biaya pemulihan atas ketertiban umum dan norma-norma kesusilaan yang
telah terganggu serta biaya perbaikan atas kerusakan yang diderita
sebagai akibat langsung dari perbuatan tergugat yang melawan hukum
tersebut. Gugatan yang diajukan bukan merupakan gugatan ganti rugi
saja akibat perbuatan melawan hukum, tetapi juga memohon kepada
pengadilan untuk memerintahkan orang yang sudah melakukan perbuatan
melawan hukum itu dalam pemanfaatan teknologi informasi, dalam hal
ini transaksi jual beli secara elektronik termaksud tidak mengabaikan
aspek peleyanan terhadap publik.
Sementara Pasal 35 UU Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(ITE) ini menegaskan bahwa gugatan perdata dilakukan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penyelesaian sengketa
tersebut diatas khususnya sengketa yang timbul dalam transaksi jual beli
melalui media internet ini dapat diselesaiakan secara alternatif di luar
pengadilan.
b. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Penyelesaian sengketa yang terjadi karena beberapa tindakan hukum
yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya
perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga
menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik
secara litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan
yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di
Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak,
maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan, antara lain dapat
melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase.
Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti tersebut di
atas, tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan biasanya
telah dicantumkan pada perjanjian sebagai klausula baku tertentu.
Apabila dalam perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
55
mengenai cara penyelesaian sengketanya, maka para pihak tetap harus
sepakat memilih salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi.
Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang terjadi
dalam transaksi jual beli secara elektroik yang dilakukan secara non
litigasi, antara lain (Yahya Ahmad Zein,2009:101) :
(1) Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak sebagaimana
dituangkan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media
internet tersebut. Maksud adaptasi ini adalah para pihak dapat secara
sepakat dan bersama-sama merubah isi perjanjian yang telah dibuat,
sehingga perbuatan salah satu pihak yang semula dianggap sebagai
perbuatan melawan hukum pada akhirnya tidak lagi menjadi
perbuatan melawan hukum;
(2) Negosiasi, yang dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa,
baik para pihak secara langsung maupun melalui perwakilan masing-
masing pihak;
(3) Mediasi, merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar
pengadilan, dengan perantara pihak ketiga/mediator yang berfungsi
sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap putusan yang diambil
oleh kedua pihak;
(4) Konsiliasi, juga merupakan cara penyelesaian sengketa di luar
pengadilan, namun mirip pengadilan sebenarnya, dimana ada pihak-
pihak yang di nggap sebagai hakim semu;
(5) Penilaian ahli, Jika para pihak dalam penyelesaian sengketa atau
perbedaan pendapat memperoleh jalan buntu dan belum menuangkan
kesepakatan tertulisnya dalam perjanjian, sengketa tersebut dapat
diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penilai ahli.
(6) Arbitrase, adalah cara penyelesaian sengketa secara non litigasi,
dengan bantuan arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai
bidangnya. Di Indonesia telah ada lembaga khusus
Penentuan jalan atau tata cara penyelesaian sengketa di atas baik
itu secara litigasi maupun non litigasi merupakan hal yang penting agar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
56
dapat ditindaklanjuti jika timbul suatu hal yang merugikan salah satu
pihak. Dengan demikian, orang yang dirugikan akibat tindakan melawan
hukum orang lain dapat mengajukan gugatannya secara perdata terhadap
orang tersebut. Gugatan tersebut dapat diajukan secara perwakilan.
Gugatan perdata yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan
dengan metode penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase yang diatur
menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan:
“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”, sedangkan berdasarkan
ketentuan Pasal 1 angka (10) yang menyatakan: “Alternatif Penyelesaian
Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian
sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi,
atau penilaian ahli”. Maka dari itu menurut Pasal 6 angka (1) juga
menyatakan: “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan
oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan
pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di
Pengadilan Negeri”.
B. Pembahasan
1. Proses Pelaksanaan Jual Beli Benda Terdaftar Melalui Internet.
Proses pelaksanaan perjanjian jual-beli melalui internet pada umumnya
terdapat beberapa tahap yaitu penawaran, penerimaan, pembayaran dan
pengiriman. Sedikit berbeda dengan proses perjanjian jual beli pada benda
terdaftar yaitu tahap penerimaan, penawaran, pembayaran dan pengiriman,
serta tahap peralihan hak milik. Dalam proses jual beli yang menjadi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
57
masalah mulai pada tahap proses pengiriman sampai peralihan hak milik.
Mengenai proses penawaran sampai dengan proses penerimaan hampir
sama dengan jual beli melalui internet pada umumnya, serta dalam proses
pembayaran pun juga bisa dikatakan sama bisa melalui transaksi ATM dan
juga bisa secara langsung/face to face sesuai dengan kesepakatan yang telah
dibuat, yang membedakan disini adalah pada proses tahap pengiriman
sampai proses peralihan hak milik.
Proses perjanjian jual beli benda terdaftar yang tidak bergerak melalui
internet hanya bisa di lakukan hanya sampai tahap penawaran, penerimaan,
sampai proses negoisasi kesepakatan harga, karena belum tersedianya
fasilitas dari Pemerintah untuk mengurus Akta secara online tanpa harus
mendatangi kantor notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Maka
untuk proses yang lebih lanjut pembeli harus mendatangi sendiri tempat
barang itu berada, untuk proses balik nama (peralihan hak milik) yang
nantinya dilakukan bersama penjual/pemilik dihadapan notaris atau Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan belum tersedianya fasilitas yang
mendukung untuk proses jual beli benda terdaftar yang tidak bergerak
berarti jual beli benda terdaftar yang tidak bergerak hanya bisa sampai
proses kesepakatan harga. Mengenai proses pembayaran sebenernya bisa
saja dilakukan melalui transaksi ATM jika pembeli sudah merasa yakin dan
percaya kepada penjual, tetapi untuk menghidari adanya penipuan yang
semakin marak di dunia maya untuk proses pembayaran disarankan bersama
saat proses peralihan hak milik dilakukan. Walaupun Jual beli ini hanya bisa
sampai proses kesepakatan, setidaknya sudah memberikan keuntungan,
kemudahan dalam mencari apa yang dikehendaki, memberikan kemudahan
dalam menawarkan barang dan menghemat waktu serta biaya baik pelaku
usaha, pembeli, konsumen, atau masyarakat.
Sedangkan pada jual beli benda terdaftar yang bergerak (misalnya
berupa kendaraan bermotor) prosesnya bisa saja dilakukan sampai dengan
tahap pembayaran dan pengiriman serta balik nama. Pada proses penawaran
dan penerimaan jelas bisa melalui internet sampai proses kesepakatan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
58
perjanjian terjadi. Pada proses pembayaran juga jelas bisa melalui transaksi
ATM, sedangkan dalam proses pengiriman benda terdaftar yang bergerak
termasuk juga penggolongan benda bergerak yang menurut sifatnya bisa
dipindah-pindahkan, jadi untuk proses pengiriman bisa saja dilakukan.
Selanjutnya dalam proses balik nama bisa juga dilakukan tanpa adanya
pertemuan antara kedua pihak karena proses balik nama tidak seperti balik
nama pada benda terdaftar yang tidak bergerak (misalnya seperti tanah,
rumah, pabrik) yang proses peralihan hak miliknya mengharuskan pembeli
dan penjual hadir dalam pemindahan haknya yang dilakukan dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat aktanya dan
didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebaliknya dalam proses
balik nama benda terdaftar yang bergerak (misalnya kendaraan bermotor)
penjual dan pembeli tidak perlu bertemu, cukup penjual (jika penjual mau
mengurus masalah balik nama) jika tidak terpaksa pembeli lah yang harus
mengurus sendiri (tapi semua ini tergantung kesepakatan yang telah
disepakati bersama). Jadi penjual/pemilik menguruskan mutasi kendaraan,
sebelumnya pembeli harus mengirimkan KTP ke penjual (jika pembeli
sudah merasa percaya)hal ini untuk identitas kepada siapa mmutasi ini
ditujukan, setelah proses mutasi selesai kemudian dilakukan pencabutan
berkas untuk didaftarkan ketempat yang dituju (misalnya ke kantor
SAMSAT pembeli berada). Jadi penjual bisa mengirimkan kembali KTP
pembeli beserta surat-surat lengkap kendaraan bermotor, berkas pencabutan
dari kantor SAMSAT benda tersebut berada untuk dikirim beserta
kendaraan tersebut..
Jadi pembeli bisa saja melakukan jual beli pada benda terdaftar yang
bergerak tanpa bertemu langsung dengan pembeli, tapi hal seperti ini
tentunya tidak semudah yang diharapkan. Penjual belum tentu semuanya
mau mengurus masalah mutasi, dan pembeli juga belum tentu mau percaya
untuk mengirimkan KTP atau mentranfer uang ke rekening ATM penjual
sebelum penjual mengirimkan barangnya begitu juga sebaliknya penjual
enggan mengurus serta mengirim kendaraannya sebelum uang diterima atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
59
ditransfer. Hal ini karena begitu lemahnya sistem hukum di negara kita di
bidang internet/e-commerce. Jual beli benda terdaftar yang bergerak ini
terjadi jika adanya kesepakatan dan kepercayaan antara para pihak.
Sebelum melakukan proses jual beli seperti yang dijelaskan di atas, para
pihak harus mengetahui dahulu syarat - syarat sah perjanjian yang diatur di
dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:
a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak
Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu
orang atau lebih dengan pihak lainnya. Suatu kesepakatan selalu
diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan
dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak
lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak
lain maka dengan demikian tidak akan ada kesepakatan. Karena itu
diperlukan dua pihak untuk melahirkan suatu kesepakatan.
Pada perjanjian jual beli secara langsung, kesepakatan dapat
dengan mudah diketahui. Tetapi dalam transaksi melalui e-commerce,
kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung
melainkan melalui media elektronik dalam hal ini internet.
Dalam transaksi e-commerce, pihak yang memberikan penawaran
adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang
dagangannya melalui website yang dirancang agar menarik untuk
disinggahi. Semua pihak pengguna internet (netter) dapat dengan bebas
masuk untuk melihat-lihat toko virtual tersebut atau untuk membeli
barang yang mereka butuhkan atau minati. Jika pembeli tertarik untuk
membeli suatu barang maka ia hanya perlu mengklik barang yang
sesuai dengan keinginannya.
Proses terciptanya penawaran dan penerimaan tersebut
menimbulkan keragu-raguan kapan terciptanya suatu kesepakatan.
Kesepakatan perjanjian jual beli melalui internet ini terjadi di saat :
1) Klik pertama, yaitu setelah calon pembeli melihat di layar
komputer adanya penawaran dari calon penjual.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
60
2) Klik kedua, yaitu calon pembeli memberikan penerimaan terhadap
penawaran.
3) Klik ketiga, masih disyaratkan adanya peneguhan dan persetujuan
dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya
penerimaan dari calon pembeli. Pada Klik ketiga inilah terjadinya
kesepakatan antara penjual dan pembeli.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang
tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu:
d) anak di bawah umur atau belum dewasa,
e) orang yang ditaruh di bawah pengampuan,
f) orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh
undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa
undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian
tertentu.
Sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan
perjanjian telah memenuhi ketentuan cakap. Hal ini karena para pihak
tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para
pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik pihak yang lain.
Dalam perjanjian jual beli benda terdaftar melalui internet kecakapan
untuk membuat suatu perikatan ini bisa di lihat melalui suara via
telepon/KTP maupun di saat para pihak bertemu langsung dalam proses
balik nama.
Selama para pihak dalam transaksi e-commerce tidak ada yang
ingin membatalkan, maka transaksi tersebut dianggap sah, dan
perjanjian tetap terus berjalan. Jika ternyata yang melakukan transaksi
adalah orang yang tidak cakap maka pihak yang dirugikan dapat
menuntut agar perjanjian dibatalkan, tetapi akan semakin baik apabila
pihak yang melakukan e-commerce adalah orang yang cakap.
c. Suatu hal tertentu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
61
Hal tertentu menurut Undang-Undang adalah prestasi yang
menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Barang yang
dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya,
undang-undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah ada atau
belum di tangan debitur pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga
tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau
ditetapkan.
Selanjutnya objek yang dapat di perdagangkan (barang-barang
yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek
perjanjian), jadi tanah, rumah, kendaraan bermontor ini bisa menjadi
objek perdagangan.
d. Suatu sebab yang halal
Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian
oorzaak (causa yang halal), dan hanya disebutkan causa yang terlarang
di dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Suatu sebab adalah terlarang apabila
bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan, dan ketertiban
umum. Hoge Raad sejak tahun 1927 mengartikan oorzaak sebagai
suatu yang menjadi tujuan para pihak (Salim HS, 2003:166).
Menurut pendapat penulis, dalam e-commerce tidak
dipermasalahkan apakah objek perjanjian adalah barang yang akan
bermanfaat bagi pembelinya. Karena segala macam jasa atau barang
dapat dijadikan objek dalam e-commerce asal tidak bertentangan
dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
Setelah mengetahui syarat sah perjanjian dan menerapkannya dalam
proses jual beli dengan e-commerce, ternyata masih terdapat banyak
kekurangannya, terutama dalam penerapan syarat yang berupa kecakapan
bertindak. Sulit untuk mengetahui apakah para pihak dalam e-commerce
tersebut (terutama customer) sudah berwenang untuk melakukan suatu
perbuatan hukum (jual beli melalui internet) atau tidak.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
62
Jika di atas telah disebutkan mengenai syarat-syarat perjanjian yang sah
maka Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah mempunyai
akibat hukum yaitu :
d) Berlaku sebagai undang-undang
Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu bahwa
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang--
undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya adalah bahwa para
pihak harus menaati perjanjiannya itu sama dengan ia mentaati undang-
undang. Hal ini mengakibatkan apabila terdapat salah satu pihak yang
melanggar perjanjian yang telah mereka buat tersebut, maka ia
dianggap telah melanggar undang-undang yang mempunyai akibat
pihak yang melanggar tersebut dikenai suatu sanksi hukum yang telah
ditetapkan dalam perjanjian yang bersangkutan ataupun telah
ditentukan dalam undang-undang.
e) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak
Perjanjian yang dibuat antara pembeli dan penjual secara sah
adalah mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu untuk
melaksanakan isi dari perjanjian tersebut, sehingga perjanjian itu tidak
dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak saja.
f) Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik
Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa:
“Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, yaitu
dalam mengadakan perjanjian jual beli para pihak baik penjual maupun
pembeli harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.
Perjanjian jual beli melalui media internet juga tak luput dari hambatan-
hambatan dalam pelaksanaannya, berikut ini penulis paparkan tentang
hambatan-hambatan tersebut :
(1) Hambatan secara khusus
Hambatan secara khusus ini dialami langsung oleh para pihak baik
pelaku usaha maupun konsumen dalam menjalankan usahanya.
Hambatan-hambatan dalam transaksi di internet antara lain mengenai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
63
cacat produk, informasi dan webvertising yang tidak jujur atau
keterlambatan pengiriman barang. Misalnya, barang-
barang/foto/keterangan barang tidak sesuai dengan kondisi aslinya
(tidak sesuai kenyataan). Menurut penulis hal itu tidak sesuai dengan
Pasal 9 UUITE yang menjelaskan bahwa pelaku usaha yang
menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan
informasi yang dilengkapi dan benar berkaitan dengan syarat kontrak,
produsen, dan produk yang ditawarkan. Jika pada benda terdadtar
hambatan yang terjadi dalam proses perlihan hak milik.
(2) Hambatan secara umum
(a) Hambatan Mindset
Mindset atau pola pikir yang masih tertanam pada customer
rata-rata adalah bahwa transaksi di internet kurang terjamin
keamanannya, terutama terkait keamanan dalam pembayaran dan
alat pembayarannya. Rata-rata customer ingin agar merchant
memberikan jaminan keamanan bertransaksi pada website
merchant tersebut.
Uniknya di jaman yang sudah serba kartu kredit ini, di
Indonesia budaya penggunaan kartu kredit masih sedikit, sehingga
terdapat banyak website e-commerce di Indonesia yang
menawarkan cara konvensional, yaitu dengan melalui wesel, via
telepon, atau transfer melalui rekening bank (internet banking).
Berdasarkan penelitian penulis, tampilan halaman website e-
commerce di Indonesia masih sering dijumpai hanya menawarkan
jenis produk yang akan dijual, dan transaksi dilakukan dengan
kontak langsung via telepon atau e-mail. Hal ini dipakai sebagai
cara mengatasi hambatan mindset karena kurang terjaminnya
keamanan dalam tujuannya agar meminimalkan risiko kejahatan
dalam transaksi pembayaran melalui internet
(b) Hambatan Minat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
64
Kenyataannya, hingga saat ini sebagian besar pengguna
internet di Indonesia masih memperlakukan internet sebagai alat
komunikasi. Para user tersebut lebih suka mengirimkan e-mail atau
berbagi informasi satu dengan yang lain. Untuk informasi secara
langsung mereka cenderung melakukan pembicaraan melalui chat
room, khususnya anak-anak muda seperti pelajar. Beberapa
diantaranya lebih suka mencari dan menggabungkan informasi
yang mereka peroleh dari internet, khususnya berita.
Jadi menurut pendapat penulis, para pengguna internet di
Indonesia selama ini memang masih memiliki keperluan informasi
dan komunikasi daripada keperluan bisnis pada saat mengakses
internet. Rata-rata user di Indonesia amat berminat kepada internet,
sayangnya minat specifik yang paling banyak adalah e-mail dan
berita. Banyak user yang tidak menyadari bahwa internet dapat
dimanfaatkan untuk keperluan melakukan bisnis dan membuat
transaksi. Oleh karena itu, jumlah customer yang memesan barang
langsung melalui internet jumlahnya sangat sedikit. Cara mengatasi
hambatan minat ini adalah perlunya memasyarakatkan manfaat
transaksi online dengan mengakses internet. Hal ini tentunya juga
diharapkan kepada pemerintah bisa semakin memperbaiki
keamanan dan menambah pelayanan yang dibutuhkan masyarakat
dalam bidang transaksi melalui online.
(c) Hambatan Kultur
Kultur atau budaya juga dapat menghambat perkembangan e-
commerce di Indonesia menurut penulis. E-commerce memang
menawarkan kemudahan dan efisiensi berbelanja bagi orang-orang,
permasalahannya hal ini belum tentu disukai oleh orang Indonesia.
Itu karena berbelanja lewat e-commerce dapat menghilangkan
kesempatan berkreasi karena dengan cara belanja konvensional
biasanya orang-orang dapat sekalian “cuci mata” dan bersenang-
senang.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
65
Kebiasaan melakukan seleksi produk yang rumit juga
menyebabkan tidak bertambahnya minat orang Indonesia untuk
bertransaksi di dunia e-commerce. Ketakutan membeli “kucing
dalam karung” atau membeli tanpa tahu persis bagaimana keadaan
produk yang dibelinya juga turut menjadi penyebab mengapa orang
Indonesia kurang menyukai belanja di internet.
Cara mengatasinya adalah dengan membuat katalog produk
dengan semenarik mungkin seperti berbelanja dalam dunia nyata
dan memberikan deskripsi atas suatu produk dengan sangat detail
sehingga membuat customer nyaman dan senang dalam berbelanja
melaui internet dan tidak takut untuk membeli barang tanpa tahu
persis keadaan barang yang dibelinya, serta membuka line telepon
atau e-mail sebagai forum tanya jawab antara customer dengan
merchant mengenai produk yang diperdagangkan.
2. Penyelesaian Sengketa atau Upaya Hukumnya Jika Terjadi Sengketa
Antara Para Pihak
Penentuan cara dalam menyelesaikan sengketa seperti adanya
tergantung kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan biasanya telah
dicantumkan pada perjanjian sebagai klausula baku tertentu. Apabila dalam
perjanjian jual beli semula belum ada kesepakatan mengenai cara
penyelesaian sengketanya, maka para pihak tetap harus sepakat memilih
salah satu cara penyelesaian sengketa yang terjadi.
Bentuk penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat digolongkan
menjadi dua yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non
litigasi).
a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan para pihak yang
bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk
mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
66
penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah putusan yang
menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.
Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) kurang
begitu efisien dan kurang disukai dalam proses penyelesaian
sengketanya, hal ini disebabkan karena:
1) Prosesnya yang panjang dan lama dalam persidangan
penyelesaian perkara perdata;
2) Tingginya biaya (legal court) jika dilakukan dalam
persidangan;
3) Sidang pengadilan di Pengadilan Negeri dilakukan secara
terbuka, padahal di sisi lain kerahasiaan adalah sesuatu yang
diutamakan di dalam kegiatan bisnis;
4) Seringkali hakim yang menangani atau menyelesaikan
perkara dalam bisnis kurang menguasai substansi hukum
sengketa yang bersangkutan dengan perkataan lain hakim
dianggap kurang profesional; dan
5) Citra yang kurang baik terhadap dunia peradilan di Indonesia
yang membuat masyarakat cenderung tidak suka memilih
penyelesaian di pengadilan (litigasi).
Jadi apabila penyelesaian sengketa yang di pilih adalah secara
litigasi, maka harus diperhatikan ketentuan hukum acara perdata yang
berlaku. Di Indonesia, sesuai ketentuan hukum acara perdatanya. Maka
suatu perbuatan melawan hukum harus dibuktikan melalui proses
pemeriksaan di lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama
(Pengadilan Negeri) sampai tingkat akhir (Pengadilan Tinggi atau
mungkin Mahkamah Agung) dengan syarat adanya putusan hakim yang
telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van
gewijsde).
b. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
67
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat ditempuh
dengan beberapa cara yaitu melalui negosiasi, mediasi,
konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase dan Alternatif Penyelesaian.
Apabila penyelesaian yang di pilih adalah secara nonlitigasi,
maka kedua belah pihak harus menentukan dengan cara
bagaimana penyelesaian sengketa ini dilakukan. Proses
penyelesain secara nonlitigasi (di luar pengadilan) lebih disukai
karena prosesnya yang tidak selama proses melalui pengadilan,
kerahasiaan bisnis pun juga lebih terjaga, serta efisien waktu dan
biaya.
Demikianlah beberapa aspek utama yang harus menjadi bahan
pertimbangan bagi mereka yang ingin terlibat di dalam dunia e-commerce.
Intinya adalah bagaimana menciptakan suatu sistem dan koridor hukum
yang dapat menjamin terciptanya suatu lingkungan sistem e-commerce yang
kondusif, sehingga selain menjunjung tinggi nilai keadilan, dapat pula secara
tidak langsung meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB IV. PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis
seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka telah diperoleh
kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah
diuraikan di atas telah menggambarkan bahwa ternyata tidak semua proses
jual beli benda terdaftar bisa dilakukan sampai proses balik nama atau
peralihan hak milik, proses pelaksanaan jual beli benda terdaftar yang
tidak bergerak melalui media internet hanya sampai dengan tahap
penawaran, penerimaan, dan kesepakatan mengenai harga dan barang,
karena belum tersedianya fasilitas dari Pemerintah untuk mengurus Akta
secara online tanpa harus mendatangi kantor notaris atau Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam jual
beli benda terdaftar yang tidak bergerak dalam pemindahan haknya harus
dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat
aktanya dan didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan
pada benda terdaftar yang bergerak proses jual beli bisa saja dilakukan
tanpa kedua belah pihak bertemu secara langsung sedangkan untuk benda
terdaftar yang bergerak berupa kendaraan bermotor bisa sampai tahap
pembayaran,pengiriman dan balik nama, karena untuk proses balik nama
bisa diuruskan oleh penjual untuk di mutasi ke daerah pembeli, tentunya
pembeli harus mengirimkan identitasnya berupa KTP ke penjual untuk
persyaratan mutasi sebagai identitas kepada siapa, dan ke kota mana
mutasi ini dituju, setelah berkas mutasi jadi kemudian dilakukan
pencabutan berkas untuk di kirim kepada pembeli guna didaftarkan di
kantor SAMSAT daerah pembeli (pengiriman bisa saja dilakukan beserta
surat-surat kendaraan dan kendaraan bermotor), hal ini tentunya atas dasar
kesepakatan dan kepercayaan antara penjual dan pembeli (jika tidak ada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
69
kesepakatan dan kepercayaan maka terpaksa untuk masalah balik nama
pembeli lah yang harus mengurusnya sendiri).
2. Penyelesaian sengketa yang terjadi karena beberapa tindakan hukum yang
dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas terjadinya perbuatan
melawan hukum yang telah dilakukan oleh pihak lain sehingga
menimbulkan kerugian, yaitu menyelesaikan sengketa tersebut baik secara
litigasi atau pengajuan surat gugatan melalui lembaga peradilan yang
berwenang sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di
Indonesia atau berdasarkan hukum acara yang dipilih oleh para pihak,
maupun secara non litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa
yang dipilih cenderung secara non litigasi antara lain melalui cara
negosiasi, mediasi, konsiliasi , arbitrase dan alternatif penyelesaian
sengketa sesuai ketentuan yang berlaku karena penyelesaian secara non
litigasi lebih efisien, cepat dan relatih murah.
B. Saran
Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis
dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:
1. Pemerintah/aparat penegak hukum perlu adanya pembaharuan fasilitas di
bidang jual beli agar jual beli benda terdaftar bisa dilakukan sampai proses
balik nama, hal ini akan mempermudah masyarakat mengurus akta balik
nama secara online untuk mempersingkat waktu dan biaya tanpa adanya
tatap muka antara penjual dan pembeli dihadapan notaris atau Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun menambah fasilitas peralihan hak
milik/balik nama secara online serta tentunya memberikan pengamanan
yang maksimal dalam menjaga keamanan sistem online ini.
2. Dalam penyelesaian sengketa hendaknya mengedepankan penyelesaian
sengketa melalui non litigasi atau di luar pengadilan karena hal ini akan
sangat menguntungkan bagi para pihak karena penyelesaian sengketa
melalui litigasi (pengadilan) sangat lambat, biaya relatif mahal, serta
Peradilan pada umumnya tidak responsif.