perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id ANALISIS PENGARUH ...
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KAJIAN KONSTRUKSI ... · Mahasiswa Fakultas Hukum UNS ....
Transcript of perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id KAJIAN KONSTRUKSI ... · Mahasiswa Fakultas Hukum UNS ....
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KAJIAN KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP
PUTUSAN PEMIDANAAN ATAS DIRI TERDAKWA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn)
Penulisan Hukum (Skripsi)
Disusun dan diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh AMBAR PUSPITASARI WIJAYANTI
NIM : E0007072
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA 2011
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PERNYATAAN
Nama : Ambar Puspitasari Wijayanti
NIM : E0007072
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
KAJIAN KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PUTUSAN
PEMIDANAAN ATAS DIRI TERDAKWA (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Sleman Nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn) betul-betul karya sendiri. Hal
hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi
dan ditujukkan dalam daftar pustaka.
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum
(skripsi) dan gelar saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.
Surakarta, April 2010
Yang membuat pernyataan
Ambar Puspitasari Wijayanti
E0007072
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Motto
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan tapi ilmu
bertambah bila dibelanjakan.
-Khalifah Ali bin Abi Talib-
Nasibmu adalah kumpulan dari tindakanmu, dan kumpulan dari apa yang sanggup engkau lakukan. Tidak ada lagi.
(Mahatma Gandhi)
Peluang sekecil apapun yang membawa kita pada keberhasilan harus kita perjuangkan dengan rasa optimis yang kuat untuk meraihnya
(Penulis)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PERSEMBAHAN
Dengan rasa bersyukur kepada Allah, skripsi ini
dipersembahkan kepada :
Ayahanda dan Ibunda Sarjiman tercinta
Adik Atika tersayang
Nenekku Warno Wiyono
Teman-teman dan sahabatku
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRAK Ambar Puspitasari Wijayanti, E0007072. KAJIAN KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN ATAS DIRI TERDAKWA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn). Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret. Penulisan Hukum (Skripsi). 2011.
Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk konstruksi hukum pembuktian Penuntut Umum dalam tindak pidana gratifikasi terhadap putusan pemidanaan atas diri terdakwa. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif, pendekatan kasus, teknik analisis bahan hukum dengan metode deduksi, pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka dan bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, makalah, dan majalah), bahan non-hukum (kamus dan pustaka maya), dan sumber penelitian hukum dari bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim serta bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, bentuk dakwaan tindak pidana gratifikasi yang dituntut Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal. Bentuk dakwaan tunggal karena pembuktiannya lebih sederhana dan dakwaannya hanya satu. Dan pembuktiannya sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun Penuntut Umum bagi penjatuhan vonis yakni menunjukkan pengaruh signifikan, hal demikian dikarenakan Putusan Hakim 5 tahun sementara tuntutan oleh Penuntut Umum 7 tahun. Sehingga, hakim tidak mengesampingkan pembuktian yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Kata kunci : hukum pembuktian, penuntut umum, tindak pidana gratifikasi
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ABSTRACT Ambar Puspitasari Wijayanti, E0007072. STUDY ON PROSECUTION EVIDENCE LAW CONSTRUCTION IN GRATIFICATION CRIME ON THE VERDICT OF CONVICTION ON SELF-DEFENDANT (STUDY ON SLEMAN’S DISTRICT COURT DECISION NUMBER 534/PID.B/2008.SLMN). Faculty of Law. Sebelas Maret University. Legal Writing (Thesis). 2011. This legal research aimed to know the legal construction of the Public Prosecutor law evidence in criminal convictions against the decision of gratification upon the defendant. The research methods used in this legal writing are as follows: formative type research, prescriptive research, law case approaches of technical legislation analysis with the method of deduction of legal materials, collection of legal materials from the literatures and secondary legal materials (text books written by law experts, law journals, the opinion of graduated students, scientific works, papers and magazines), non-legal materials (dictionaries and the Internet), and sources of legal research of primary legal materials consist of legislation, official records or minutes in making legislation and the decisions of judges and secondary legal materials, i.e. all the publicities about law that are not official documents. Publication of the law includes text books, law dictionaries, law journals, and comments on the decision of the court. Based on the research results, it can be concluded that this form of criminal charges gratification demanded the Public Prosecutor is a single indictment. It is a single indictment because the proof is simpler and there is only one indictment. And the proof is in accordance with Article 184 Criminal Procedure Code. Juridical implication of law construction prepared by the Public Prosecutor for the convictions indicates a significant effect, because the Judge’s decision is 5 years and Public Prosecutor’s decision is 7 years. Thus, the judge did not rule out the evidentiary proposed by Public Prosecutors in the trial. Key words: evidence law, public prosecutor, criminal gratification
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya telah
memberikan kemudahan, semangat, dan kelancaran kepada penulis dalam
menyelesaikan penulisan hukum ini. Tiada daya dan upaya penulis tanpa
kemurahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini
sebagai syarat untuk meraih gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul : KAJIAN
KONSTRUKSI HUKUM PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM
TINDAK PIDANA GRATIFIKASI TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN
ATAS DIRI TERDAKWA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
534/Pid.B/2008/PN.Slmn)
Banyak hambatan dan permasalahan yang penulis alami, menyangkut
penyelesaian penulisan hukum ini, baik yang langsung maupun yang tidak
langsung. Namun berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak, serta
kebersamaan orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu pada kesempatan ini
dengan perasaan yang setulus-tulusnya dari hati yang paling dalam, penulis
ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuannya di dalam penyusunan penulisan hukum ini. Untuk itu
dengan segenap kerendahan hati dan kesempatan ini penulis menyampaikan
ucapan terima kasi kepada :
1. Bapak Moh. Jamin, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberi
kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Bapak Wasis Sugandha, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang
telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis selama belajar di
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian hukum Acara
sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah sangat membantu, mendukung,
membimbing, dan mengarahkan dengan penuh kesabaran kepada penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Terima kasih atas
bimbingannya selama penulisan skripsi hingga selesai.
4. Bapak Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Skripsi
yang telah sangat membantu, mendukung, membimbing, dan mengarahkan
dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan
hukum ini. Terima kasih atas bimbingannya selama penulisan skripsi
hingga selesai.
5. Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal
ilmu bagi penulis selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret.
6. Staff di bagian kemahasiswaan, bagian Akademik, bagian Transit, dan
bagian perpustakaan pusat maupun fakultas serta bagian Tata Usaha
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
7. Ayahanda dan Ibunda Sarjiman tercinta yang senantiasa memberikan doa
dan restu serta pengorbanan yang luar biasa untuk masa depan penulis.
8. Adik Atika Puspitasari Wijayanti dan Suryo Bintoro yang selalu
memberikan semangat dan doanya agar penulis cepat menyelesaikan
skripsi ini.
9. Teman-temanku seperjuangan Rini, Vina, Adelike, Bella, Dyah, Desy, dan
teman-temanku di Fakultas Hukum angkatan 2007 yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya
selama ini.
10. Warga Three Ana Satu Intan, Vita, Mbak Windra, Jouli serta bapak dan
ibu Mulyono, terima kasih atas doa serta supportnya selama penulisan
skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut
membantu serta memperlancar penyusunan Penulisan Hukum Ini. Semoga
yang telah diberikan akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah
SWT.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu berbagai kritik dan saran yang bersifat
membangun sangat penulis harapkan.
Akhir kata semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan
Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.
Surakarta, April 2011
Penulis
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL………………………………………………………. i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………… ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI………………………………….. iii
HALAMAN PERNYATAAN……………………………………………... iv
HALAMAN MOTTO……………………………………………………… v
HALAMAN PERSEMBAHAN…………………………………………… vi
ABSTRAK……………………………………………………………......... vii
KATA PENGANTAR………………………...…………………………… ix
DAFTAR ISI………………………………………………………………. xii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL………………………………………. Xiv
BAB I. PENDAHULUAN………………………………………………… 1
A. Latar Belakang……………………………………………………... 1
B. Perumusan Masalah………………………………...……………… 4
C. Tujuan Penelitian…………………………………………………... 5
D. Manfaat Penelitian…………………………………………………. 5
E. Metode Penelitian………………………………………………….. 6
F. Sistematika Penulisan Hukum ………………...…………………... 10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA………………………………………….. 11
A. Kerangka Teori…………………………………………………….. 11
1. Tinjauan Tentang Pembuktian…………………………………. 11
2. Tinjauan Tentang Penuntut Umum…………………………….. 21
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana………………………………. 23
4. Tinjauan Tentang Gratifikasi…………………………………... 26
5. Tinjauan Tentang Putusan Hakim……………………………... 32
6. Tinjauan Tentang Terdakwa…………………………………… 35
B. Kerangka Pemikiran……………………………………………….. 38
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …………………. 41
A. Hasil Penelitian…………………………………………………….. 41
1. Kasus Posisi……………………………………………………. 41
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2. Dakwaan………………………………………………………. 50
3. Tuntutan……………………………………………………….. 68
4. Putusan………………………………………………………….. 69
B. Pembahasan…………………………………………………………. 71
1. Konstruksi Hukum Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Dalam
Perkara Tindak Pidana Gratifikasi No: 534/Pid.B/2008/PN.Slmn
71
2. Implikasi Yuridis Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Terhadap
Putusan Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Gratifikasi
Atas Diri Terdakwa Nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn…………..
101
BAB IV. PENUTUP………………………………………………………... 109
A. Simpulan…………………………………………………………. 109
B. Saran…………………………………………………………....... 110
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran…………………………………… 38
Tabel 1. Tabel Alat Bukti Saksi……………………………………………… 73
Tabel 2. Tuntutan dan Putusan…………………………………………….... 101
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Praktik korupsi di Indonesia mengalami perkembangan dengan
munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau
kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian
hadiah seringkali kita anggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih
atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Pemberian hadiah sebagai suatu
perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau
benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika
pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan
atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak
hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai
suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang
akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya, adalah
sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan hal ini termasuk dalam
pengertian gratifikasi. Sesungguhnya pelarangan atas segala bentuk pemberian
hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat
atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru.
Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi
perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-
undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. UU No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi
sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang,
rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas
penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: “Setiap
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Ditinjau secara hukum,
sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah
sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada
orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan.
”Black’s Law Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau
Gratification adalah sebagai “a voluntarily given reward or recompense for a
service or benefit” yang dapat diartikan gratifikasi adalah “sebuah pemberian
yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”. Gratifikasi
dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah
dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa
pamrih artinya pemberian dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan
balasan apapun. Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan
dengan tujuan pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan
birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.
Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu mempunyai
arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan gratifikasi. Kenyataannya
seseorang yang memberikan sesuatu tidak mungkin dapat dihindari tanpa
adanya pamrih. Oleh karena itu para pembentuk undang-undang berusaha
dengan gigih membuat jaring hukum yang sangat rapat agar tidak ada celah-
celah kemungkinan bebasnya pegawai negeri dari jaring hukum dalam
menerima setiap pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Oleh
karena itu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dibuat
sedemikian rupa dan mengatur semua hal yang menyangkut tentang
penyelewengan Keuangan Negara sampai pegawai negeri.
Pada akhirnya pembentuk undang-undang sepakat untuk memasukkan
gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 dimana undang-undang tersebut merubah sekaligus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
melengkapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
pengaturan mengenai gratifikasi belum ada. Jadi, gratifikasi adalah pemberian
dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan
perjalanan wisata dan fasilitas lainnya, baik yang diterima didalam atau luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun
tanpa sarana elektronik.
Namun, kendala untuk mengungkap tindak pidana korupsi terutama
tindak pidana gratifikasi bukanlah perkara yang mudah dan ringan. Kendala
utamanya terletak pada pembuktian tindak pidana tersebut. Karena tindak
pidana korupsi khususnya gratifikasi mempunyai karakteristik tertentu, yang
menyulitkan bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
Banyaknya perkara korupsi yang gagal dibuktikan di pengadilan, yang
ditandai dengan dijatuhkan putusan bebas untuk terdakwa, menunjukkan
bahwa perkara korupsi memang mengandung tingkat kesulitan yang sangat
tinggi dalam masalah pembuktian.
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting
dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian inilah
ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti
yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman.
Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti
yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka, terdakwa
harus dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi putusan pemidanaan yang
dijatuhkan oleh hakim.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka hakim harus berhati-hati,
cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
pembuktian. Hakim harus meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan
pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1)
KUHAP (Yahya Harahap, 2000:783).
Pada perkara nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn tentang mantan ketua
DPRD Kabupaten Sleman yang menerima gratifikasi dari suatu korporasi
yang menjadi mitra dalam pengadaan buku wajib teks SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA, yang mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.230.050.000,00
(satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah). Penuntut Umum
menggunakan dakwaan tunggal dalam tindak pidana gratifikasi. Hal tersebut
dikarenakan dakwaan tunggal lebih sederhana dan pembuktiannya mudah.
Dan hakim dalam menjatuhkan putusan itu seimbang dengan tuntutan Jaksa
Penuntut Umum sehingga hakim tidak mengabaikan pembuktian Jaksa
Penuntut Umum pada waktu persidangan.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal
yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian
hukum ini penulis memilih judul : “KAJIAN KONSTRUKSI HUKUM
PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA
GRATIFIKASI TERHADAP PUTUSAN PEMIDANAAN ATAS DIRI
TERDAKWA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
534/Pid.B/2008/PN.Slmn)”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis
merumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah konstruksi hukum pembuktian Jaksa Penuntut Umum
dalam perkara tindak pidana gratifikasi Nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn?
2. Bagaimana implikasi yuridis pembuktian Jaksa Penuntut Umum terhadap
putusan pemidanaan dalam kasus tindak pidana gratifikasi atas diri
terdakwa Nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn?
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
C. Tujuan Penelitian
Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penilitian
adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah
dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal
tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut :
1. Tujuan Obyektif
a) Mengetahui konstruksi hukum pembuktian Jaksa Penuntut Umum
dalam perkara tindak pidana gratifikasi.
b) Mengetahui implikasi yuridis pembuktian Jaksa Penuntut Umum
terhadap putusan pemidanaan dalam kasus tindak pidana gratifikasi atas
diri terdakwa.
2. Tujuan Subyektif
a) Menambah pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya
Hukum Acara Pidana.
b) Menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman
penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diterima selama
menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis dalam
menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat.
c) Sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam
ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan
memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian
adalah :
1. Manfaat Teoritis
a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana
pada khususnya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b) Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi
ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian
sejenis untuk tahap berikutnya.
c) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-
penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
a) Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan
membentuk pola pikir ilmiah, sekaligus untuk mengetahui kemampuan
penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh;
b) Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti;
c) Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait langsung
dengan penelitian ini.
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsif
ilmu hukum” (Peter Mahmud Marzuki. 2006: 35).
Penelitian hukum di lakukan untuk mencari pemecahan atau isu
hukum yang timbul, dengan hasil yang dicapai adalah untuk memberikan
deskripsi mangenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan (Peter
Mahmud Marzuki, 2006:41). Dalam penelitian hukum tersebut seorang
peneliti hukum dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengungkapkan
kebenaran hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
penelitian sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
Dalam usaha penulis memperoleh bahan hukum yang diperlukan
untuk menyusun skrispsi, penulis menggunakan metode penelitian hukum
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
doktrinal. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal karena
keilmuan hukum bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33).
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan, sesuai dengan
karakteristik ilmu hukum. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan
hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu
terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan,
rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud
Marzuki, 2006: 22).
Berpegang kepada karakteristik Ilmu Hukum sebagai ilmu terapan,
preskripsi yang diberikan bukan merupakan sesuatu yang telah diterapkan
atau yang sudah ada. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian
hukum sekalipun bukan asas hukum yang baru atau teori baru, paling
tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan
preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasia
atau angan-angan kosong (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 206-207).
Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan tentang
konstruksi hukum pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana
gratifikasi terhadap putusan pemidanaan atas diri terdakwa.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter
Mahmud Marzuki, antara lain pendekatan undang-undang (statute
approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis
(historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach),
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). (Peter Mahmud
Marzuki, 2006: 93).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (case
aprroach), yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio decidendi, yaitu
alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada
putusannya (Peter Mahmud Marzuki. 2008: 119). Penelitian hukum ini
megkaji mengenai pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana
gratifikasi terhadap putusan pemidanaan terhadap diri terdakwa
4. Sumber Penelitian Hukum
Sumber bahan hukum merupakan tempat data diperoleh. Sumber
bahan hukum dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder.
Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini
meliputi :
a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai
kekuatan hukum mengikat dalam hal ini adalah norma atau kaidah
dasar peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
(1). Kitab Undang- Undang Hukum Pidana
(2). Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana
(3). Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
(4). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
(5). Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor
534/Pid.B/2008/PN.Slmn.
b) Bahan hukum sekundar, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah
para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dan
makalah.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
c) Bahan non-hukum yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang
bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa inggris-
indonesia, kamus hukum bahasa indonesia, jurnal-jurnal non-hukum
yang relevan dengan penelitian hukum dan lainnya.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Suatu penelitian membutuhkan bahan hukum yang lengkap dan
memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Untuk mengumpulkan bahan
hukum tersebut, maka perlu dilakukan dengan cara atau dengan teknik
tertentu. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan oleh
penulis dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.
Studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis lakukan dengan
usaha-usaha pengumpulan bahan hukum terkait dengan konstruksi hukum
pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana gratifikasi terhadap
putusan pemidanaan atas diri terdakwa dalam putusan nomor
534/Pid.B/2008/PN.Slmn dengan cara membaca putusan tersebut,
mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji, dan
mempelajari buku-buku, literature, arikel, majalah, koran, karangan
ilmiah, makalah dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pengaturan
pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana gratifikasi terhadap
putusan pemidanaan atas diri terdakwa.
6. Teknik Analisis
Teknik anasisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk
mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Penelitian ini
mempergunakan teknis analisis data dengan metode deduksi.
Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan
metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian
diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu
kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
F. Sistematika Penulisan Hukum
Agar penulisan skripsi ini dapat dipahami dan mudah dipahami oleh
para pembaca, maka skripsi ini disusun secara sistematika. Adapun perincian
sistematikanya akan penulis sajikan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika
penulisan hukum.
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini terdiri dari kerangka teori tentang pembuktian, tinjauan
tentang penuntut umum, tinjauan tindak pidana gratifikasi dan
tinjauan tentang pemidanaan serta kerangka berpikir.
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini penulis menyajikan tentang hasil penelitian beserta
pembahasan yang meliputi :
a. Konstruksi hukum pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam
perkara tindak pidana gratifikasi Nomor
534/Pid.B/2008/PN.Slmn.
b. Implikasi yuridis pembuktian Jaksa Penuntut Umum terhadap
putusan pemidanaan dalam kasus tindak pidana gratifikasi atas
diri terdakwa Nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn.
BAB IV. PENUTUP
Bab ini berisi simpulan dan saran yang berdasarkan pembahasan dan
jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
G. Kerangka Teori
1. Tinjauan Tentang Pembuktian
a. Pengertian Pembuktian
Pembuktian (pertama) adalah kegiatan pemeriksaan alat-alat bukti
yang diajukan dimuka siding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat
Hukum atau atas Kebijakan Majelis Hakim. Pembuktian dalam arti sempit
adalah pembuktian yang berupa penganalisisan fakta-fakta yang di dapat
dalam persidangan dan penganalisisan hokum masing-masing oleh jaksa
Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim.Pembuktian dalam arti
luas adalah seluruh kegiatan pembuktian dalam arti yang pertama yang
sekaligus atau termasuk pembuktian dalam arti sempit (Adami Chazawi,
2008: 21-22).
Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan
pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (Yahya harahap. 2000: 252).
Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung
beberapa pengertian:
1) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah
Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku
bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
2) Membuktikan dalam arti konvensionil
Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif
sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
a) kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif
(conviction intime)
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b) kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction
raisonnee)
3) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis
Akan tetapi merupakan pembuktian konvensionil yang bersifat
khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-
pihak yang beperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan
demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada
kebenaran mutlak.
b. Asas-Asas Pembuktian
Di dalam pembuktian pidana ada beberapa prinsip yang harus
diketahui, antara lain:
1) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan
Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang
berbunyi: “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu
dibuktikan”. Notoire feiten adalah suatu kesimpulan umum yang
didasarkan pengalaman umum bahwa suatu keadaan atau peristiwa
akan senantiasa menimbulkan kejadian atau akibat yang selalu
demikian. Hanya dengan notoire feiten tanpa dikuatkan dengan alat
bukti lain yang sah menurut undang-undang, hakim tidak boleh yakin
akan kesalahan terdakwa.
2) Menjadi saksi adalah kewajiban
Diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang berbunyi: saksi adalah
orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan
demikian syarat seseorang wajib menjadi saksi adalah orang yang
dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 159 ayat (2)
KUHAP.
3) Satu saksi bukan saksi.
Prinsip ini terkait dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang
berbunyi: keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk
membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan
kepadanya. Prinsip ini disebut dengan istilah unus testis nullus testis
yang artinya satu saksi bukan saksi. Menurut undang-undang menjadi
saksi adalah wajib dan berdasarkan pengalaman di lapangan,
keterangan saksi merupakan alat bukti yang dominan dalam mengadili
perkara pidana di pengadilan.
Setiap acara pemeriksaan biasa, hampir sering dikuatkan dengan
alat bukti saksi. Keterangan saksi yang diberikan apabilahanya berdiri
sendiri dan tidak di kuatkan dengan alat bukti lain yang sah, maka
kesaksian yang berdiri sendiri tersebut tidak cukup membuktikan
kesalahan terdakwa dan untuk itu hakim harus membebaskan terdakwa
dari tuntutan penuntut umum.
4) Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum
membuktikan kesalahan terdakwa.
Pasal 189 ayat (4) KUHAP menyatakan keterangan terdakwa saja
tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan
yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat
bukti lain.
c. Teori-Teori Pembuktian
Teori pembuktian terdapat 2 masa, yaitu teori pembuktian
tradisional dan teori pembuktian modern, yang menjelaskan tentang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
sampai berapa jauhkah hukum positif dapat mengikat hakim atau para
pihak dalam pembuktian peristiwa didalam sidang, yaitu :
1) Teori Pembuktian Tradisonal, antara lain:
a) Teori Pembuktian Bebas
Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang
mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat
diserahkan kepada hakim. Teori ini dikehendaki jumhur/pendapat
umum karena akan memberikan kelonggaran wewenang kepada
hakim dalam mencari kebenaran.
b) Teori Pembuktian Negatif
Teori ini hanya menghendaki ketentuan-ketentuan yang
mengatur larangan-larangan kepada hakim untuk melakukan
sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi hakim disini
dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW)
c) Teori Pembuktian Positif
Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya
perintah kepada hakim. Disini hakim diwajibkan, tetapi dengan
syarat (Pasal. 165 HIR, 285 Rbg, 1870 BW).
2) Teori Pembuktian Modern, antara lain:
a) Conviction – in Time
Sistem pembuktian conviction – in time menentukan salah
tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian
“keyakinan” hakim. Kenyataan hakim yang menentukan
keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan
menyimpulkan keyakinannnya, tidak menjadi masalah dalam
sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari
alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa
juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan
terdakwa.
Sistem pembuktin conviction – in time sudah barang tentu
mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman
pada seseorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan”
belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya
hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang
dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti
dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas
kesalahan terdakwa.
Jadi, dalam sistem pembuktian conviction – in time,
seklipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian
yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim.
Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa “tidak terbukti” berdasar
alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah,
semata-mata atas “dasar keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang
“dominan” atau yang paling menentukan salah atau tidaknya
terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib
terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan
hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem
pembuktin ini.
b) Conviction – Raisonee
Sistem conviction-raisonee, keyakinan hakim tetap
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya
terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, factor
keyakinan hakim “dibatasi”. Jika dalam sistem pembuktian
conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas
maka pada sistem conviction raisonee, keyakinan hakim harus
didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Hakim wajib
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari
keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan
hakim dalam sistem conviction-raisonee, harus dilandasi reasoning
atau alasan-alasan, dan reasoning tersebut harus reasonable yakni
berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus
mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat
diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang
tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.
c) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif
Pembuktian menurut undang-undang secara positif
merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem
pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time.
Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan
hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan
terdakwa.
Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan
menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman
pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan
undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa
semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal
undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa
tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.
Dalam sistem ini, hakim seolah-olah merupakan “robot
pelaksana” undang-undang yang tak memiliki hati nurani.
Sehingga, hakim harus melemparkan dan mengesampingkan jauh-
jauh factor keyakinan, tetapi berdiri tegak pada nilai pembuktian
objektif tanpa mencampur adukkan hasil pembuktian yang
diperoleh dipersidangan dengan unsure subyektif keyakinannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
d) Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (Negatief
Wettelijk Stelsel)
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif
merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang
secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau
conviction-in time. Sehingga, untuk menyatakan salah atau
tidaknya seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan
hakim semata-mata. Atau hanya didasarkan atas keterbuktian
menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti
yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat
dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan
kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti
yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian
kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.
Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa
menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat
dua komponen:
(1). Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang.
(2). Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan
dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Sistem pembuktian negatif dapat dilihat dalam Pasal 183
KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya”. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP, dimana
syarat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ditekankan pada perumusan yang tertera dalam undang-undang,
seseorang untuk dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhkan
pidana kepadanya, apabila:
(1). Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat
bukti”,
(2). Dan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
tersebut, hakim akan “memperoleh keyakinan “bahwa tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukan suatu tindak pidana.
Sistem pembuktian di Indonesia hanya mengakui alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat digunakan
untuk pembuktian. Dalam pembuktian penuntut umum membuat
surat dakwaan dan oleh karena itu, ia bertanggung jawab untuk
menyusun alat bukti dan pembuktian tentang kebenaran surat
dakwaan atau tentang kesalahan terdakwa, bukan sebaliknya
terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
“Pembuktian juga dimaksudkan untuk mencapai suatu kebenaran
yang sesungguhnya, yaitu kebenaran dari hubungan hukum
terhadap pihak-pihak yang berperkara” (Teguh Samudera. 2007.
“Pemahaman Hukum Pembuktian dan Alat Bukti Sebagai Upaya
Meningkatkan Pembangunan Bangsa”. Jurnal Hukum Respublica.
Vol. 6. No. 2).
Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua
alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan
mengemukakan unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu
terbukti dengan sah atau tidak, serta menetapkan pidana apa yang
harus dijatuhkan kepadanya setimpal dengan perbuatannya.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Pembuktian di pengadilan yang salah membuktikan
keadilan yang lemah. Pelanggaran-pelanggaran ini menginfeksi
keakuratan proses pencarian fakta dan merusak integritas
keseluruhan sistem peradilan. Jaksa tidak berperforma baik sebagai
penyedia bukti membebaskan tetapi tetap teguh pada perlawanan
mereka. Pengadilan pidana harus melihat serius alat bukti di dua
belah pihak serta praktek-praktek yang memungkinkan berperkara
untuk memperkenalkan penemuan kesalahan bukti di pengadilan,
baik nantinya pengadilan dikenakan sanksi atau sebagai bukti yang
relevan kelemahan kasus terdakwa (Cynthia E. Jones. 2010. “A
Reason To Doubt: The Suppression Of Evidence And The
Inference Of Innocence”. Northwestern University, School Of Law
Vol. 100, No. 2).
Jenis alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1)
KUHAP, meliputi:
1. Keterangan saksi
Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang
didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27
KUHAP). Dari urut-urutan penyebutan alat-alat bukti tersebut
dapat disimpulkan bahwa di dalam perkara pidana yang
terutama suatu tindak pidana dibuktikan dengan alat bukti
saksi. Karena di dalam melakukan suatu kejahatan, seseorang
akan berusaha menghilangkan jejaknya (Hari Sasangka dan
Liliy Rosita, 2003: 224).
2. Keterangan ahli
Keterangan yang diberikan oleh seseorang, yang memiliki
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
(Pasal 1 butir 28 KUHAP). Keterangan ahli tidak mempunyai
nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan.
Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya
dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat
bukti keterangan saksi (Yahya Harahab, 2003: 304).
3. Surat
Surat sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 187 KUHAP,
adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang
dikuatkan dengan sumpah.
4. Petunjuk
Perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,
maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa
telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal
188 ayat (1) KUHAP). Alat bukti petunjuk diperoleh dari alat
bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa saat di persidangan.
5. Keterangan terdakwa
Merupakan apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perubahan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau
alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan
terdakwa sebagai alat bukti merupakan keterangan terdakwa
yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan keadaan atau
perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai
alat bukti lain (Andi Hamzah, 2005: 273-274).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2. Tinjauan Tentang Penuntut Umum
a. Pengertian Penuntut Umum
Menurut Pasal 1 butir (6) KUHAP, penuntut umum adalah Jaksa
yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan
penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa
penuntut umum adalah surat dakwaan dan diajukan ke pengadilan
dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup
pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi
penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang
mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau
penasihat hukum tersangka (Kuswindiarti.2009.”Pola Pembelaan dalam
Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Proses
Pemeriksaan di Pengadilan”. Jurnal Manajerial. Vol. 5, No. 2).
Sesuai dengan tugasnya sebagai Penuntut Umum maka ia juga
berkewajiban membuat surat penuntutan, menurut Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Kejaksaan yang disebut
penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya
diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Asas-asas pokok dalam penuntutan yakni :
a. Asas oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut
seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan
suatu tindak pidana yang dapat dihukum.
b. Asas legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua
orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah
melakukan pelanggaran hukum.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut
seseorang yang didakwakan telah melakukan tindak pidana. Sedangkan
asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang
melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya jika
orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi
kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak
dapat dituntut. Penerapan asas oportunitas di negara kita berdasarkan
untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan kepentingan
pribadi.
Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kebijaksanaan yang
luas. Jaksa yang bisa memutuskan apa dan siapa yang akan dituntut
serta dapat merekomendasikan mengenai hukuman ringan. Dan ketika
bukti-bukti membebaskan terdakwa, jaksa memutuskan apakah akan
terus menuntut atau menghentikan kasus ini. Karena pentingnya
penuntutan pidana dan jaksa mempunyai kebijaksanaan yang luas
dalam mengejar terdakwa. Seorang jaksa berkewajiban untuk mencari
keadilan, bukan hanya memenangkan keyakinan (Melanie
D.Wilson.2008. ”Finding A Happy and Ethical Medium Between A
Prosecutor Who Believes the Defendant didn’t do it and the Boss Who
Says that He did”. Northwestern University School of Law, Vol. 103).
b. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum
Menurut Pasal 14 KUHAP, disebutkan tugas dan wewenang
Penuntut Umum, antara lain:
1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik
atau penyidik pembantu.
2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada
penyidikan dengan memperhatikan ketetentuan Pasal 10 ayat (3)
dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka
penyempurnaan penyidik dari penyidik.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau
penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah
perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4) Membuat surat dakwaan.
5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan,
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada
sidang yang telah ditentukan.
7) Melakukan penuntutan.
8) Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung
jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang
ini.
10) Melaksanakan penetapan hakim.
Kewenangan Penuntut Umum harus sesuai Peraturan
Perundang-undangan untuk menegakkan kebijakan yang ditetapkan
dalam undang-undang diberlakukan oleh legislatif. Jaksa hanyalah
menegakkan aturan yang sudah ditetapkan, ditambah kemampuan untuk
mengancam kalimat kasar dan wajib, jaksa memiliki begitu banyak
pengaruh dalam negosiasi dengan terdakwa yang mereka miliki, untuk
semua tujuan (Rachel E. Barkow.2009. “The Prosecutor as Regulatory
Agency”. Public Law and Legal Theory Reseach Journal Series.
Vol.40, No. 9).
3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana
a. Pengertian Tindak Pidana
Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan
“strafbaar feit” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak
pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanpa
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud
dengan perkataan “strafbaar feit” tersebut. Pembentuk undang-undang
tidak memberikan suatu penjelasan mengenai maksud dari perkataan
“strafbaar feit”, maka timbullah berbagai pendapat tentang sebenarnya
yang dimaksud dengan “strafbaar feit”. Moeljatno mengutip pendapat
dari beberapa ahli hukum asing yang menjelaskan tentang “strafbaar
feit”, antara lain:
Simon menerangkan, bahwa strafbaar feit adalah kelakuan
(handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan
hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh
orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan
sebagai berikut stafbaar feit adalah kelakuan orang (menselijke
gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum,
yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.
Menurut Wirjono Projodikoro, “Tindak pidana adalah suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana” (Wirjono
Projodikoro.2002:55).
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana untuk tindak pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hokum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuannya) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu (Moeljatno.2000:54).
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana di bagi menjadi 2 (dua) yaitu unsur
subyektif dan unsur obyektif.
1) Unsur Subyektif
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang
berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana adalah
a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus/culpa).
b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat
misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan,dll.
d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan
menurut Pasal 340 KUHP.
e) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
2) Unsur Obyektif
Yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-
keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan
dari si pelaku itu harus dilakukan.
Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana, yaitu:
a) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya: keadaan sebagai seorang
pegawai negara di dalam kejahatan” jabatan menurut Pasal
415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari
suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal
398 KUHP
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
c) Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
(Lamintang, 1997: 193-194).
Selain unsur subyektif dan unsur obyektif, menurut Moeljatno
terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana lain, antara lain:
a) Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperluka pula adanya.
b) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. c) Unsur-unsur yang memberatkan pidana. d) Sifat melawan hukumnya perbuatan. e) Tergatung niat dari orang yang melakukan tindak pidana tersebut.
(Moeljatno, 2002: 58-62).
4. Tinjauan Tentang Gratifikasi
a. Pengertian Gratifikasi
Berdasarkan kamus hukum, gratifikasi berasal dari bahasa
Belanda “Gratificatie” yang berarti hadiah uang, atau pemberian
uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gratifikasi diartikan
sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah
ditentukan (Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005: 157). Black’s Law
Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau Gratification
adalah sebagai “a voluntarily given reward or recompense for a
service or benefit” yang dapat diartikan gratifikasi adalah “sebuah
pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau
keuntungan”(http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Gratifikasi.
pdf, diakses pada tanggal 27 Februari 2011 pukul 11.04 WIB).
Gratifikasi dapat diartikan positif atau negatif. Gratifikasi
positif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus
dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih artinya pemberian
dalam bentuk "tanda kasih" tanpa mengharapkan balasan apapun.
Gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
pamrih, pemberian jenis ini yang telah membudaya dikalangan
birokrat maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan.
Dengan demikian secara perspektif gratifikasi tidak selalu
mempunyai arti jelek, namun harus dilihat dari kepentingan
gratifikasi. Akan tetapi dalam praktik seseorang memberikan sesuatu
tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih
(http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Gratifikasi.pdf, diakses
pada tanggal 27 Februari 2011 pukul 11.04 WIB).
Menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Setiap
gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
(a). Yang nilai gratifikasi Rp 10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
(b). Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Penuntut Umum.
Penjelasan pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
“Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tapa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut
baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik”.
b. Subyek dan Obyek Gratifikasi
1) Subyek Gratifikasi
a) Pegawai Negeri
Dalam tindak pidana korupsi untuk definisi tentang Pegawai
sangat luas tidak hanya memiliki definisi dalam UU Pokok-pokok
Kepegawaian saja. Dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31
Tahun 1999 jo. No. 20 Tahun 2001:
Dalam ketentuan yang dimaksud Pegawai Negeri adalah
meliputi :
(a) Pegawai Negeri sebagaimana di maksud dalam undang-
undang tentang kepegawaian;
(b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana;
(c) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi
yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau
daerah;
(d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi
yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
(e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau
masyarakat.
b) Penyelenggara Negara
Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelenggara
Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara
meliputi:
(a) Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;
(b) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
(c) Menteri;
(d) Gubernur;
(e) Hakim;
(f) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dan
(g) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo.
No. 20 Tahun 2001 tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Pegawai
Negeri atau Penyelenggara Negara memiliki definsi yang sangat-
sangat luas yaitu adalah Setiap Orang yang menerima gaji atau upah
dari APBN, APBD, dari Korporasi yang menerima bantuan APBN,
APBD, modal dan fasilitas negara atau masyarakat
(http://advokatpanji.blogspot.com/diakses pada tanggal 22 Oktober
pukul 9.15 WIB).
2) Obyek Gratifikasi
Dilihat dari penjelasan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, maka disebutkan
objek gratifikasi adalah: pemberian uang, barang, rabat (discount),
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar
negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik. Selain itu terdapat juga kasus-kasus
yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi yaitu:
(1) Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini
dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh
eksekutif.
(2) Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/
kelulusan. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda
bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat
bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi
(dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman).
Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang
dipublikasikan ke media massa dan penindakan tegas pada
pelaku.
(3) Uang restribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan
oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas
Pendapatan Daerah.
(4) Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke
pejabat.
(5) Perjalanan wisata bagi Bupati menjelang akhir jabatan.
(6) Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena
biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat
ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai
dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat
menggunakan kotak amal.
(7) Hadiah pernikahan ke keluarga PNS yang melewati batas
kewajaran.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
(8) Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang
tambahan.
(9) Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya
perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya
penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
(10) Pengurusan ijin yang dipersulit.
c. Unsur-Unsur Gratifikasi
Rumusan korupsi pada Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dimana pada
peraturan perundangan sebelumnya tidak diatur secara khusus. Unsur-
unsur gratifikasi, antara lain:
a) Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
b) Unsur Menerima Gratifikasi;
c) Unsur yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya;
d) Unsur penerimaan Gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK
dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Gratifikasi (alasan
peniadaan pidana/menghilangkan sifat melawan hukumnya).
d. Batasan Gratifikasi
Batasan Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) yaitu:
a) Yang nilai gratifikasi Rp 10.000.000,00 atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh
penerima gratifikasi.
b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00, pembuktian bahwa
gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh Penuntut Umum.
Ketentuan tersebut tidak berlaku jika penerima melaporkan
gratifikasi yang diterimanya pada Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Dan penyampaian paling lambat 30 hari sejak diterima
gratifikasi tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5. Tinjauan Tentang Putusan Hakim
a. Dasar Penjatuhan Putusan Hakim
Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah
masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau
pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan
musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar diperoleh
permufakatan bulat (Pasal 182 ayat (2) KUHAP). Jika permufakatan
bulat tidak diperoleh, putusan diambil dengan suara terbanyak.
Adakalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga
suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh. Jika hal tersebut terjadi
maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling
menguntungkan terdakwa (Pasal 182 ayat (6) KUHAP).
b. Teori Pemidanaan
1) Teori Absolut
Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena
seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindakan pidana
(qui peccatum est). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus
ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan
kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya
atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
Menurut Johanes Andreas tujuan utama (primair) dari
pidana menurut teori absolute adalah “untuk memuaskan tuntutan
keadilan”. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat
dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant dalam bukunya
Philosophy of Law sebagai berikut:
“…Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana
untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu
sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan
suatu kejahatan. Walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat
untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan
masyarakatnya), pembunuh terakhir yang masih berada di dalam
penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan
pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena
setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan
perasaan balas dendamyang tidak dibolehkan tetap ada pada
anggota masyarakat, sebab apabila tidak demikian mereka dapat
dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam
pembunuhan yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan
umum”. Jadi, pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai
tujuan melainkan mencerminkan keadilan (uitdrukking van de
gerechtigheid).
2) Teori Relatif
Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan
tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak
mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andeanaes
berpendapat teori ini disebut “teori perlindungan masyarakat” (the
theory of social defence).
Menurut Nigel Walker teoriini lebih tepat disebut teori atau
aliran reduktif (the “reductive” point of view) karena dasar
pembenaran pidana menurut teori ini adalah mengurangi frekuensi
kejahatan. Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan
atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak
pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh
karena itu, teori ini disebut teori tujuan (utilitarian theory). Dasar
pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena
yang membuat kejahatan) melainkan ne peccetur (supaya orang
jangan melakukan kejahatan).
c. Konsep Pemidanaan
Dalam masalah pemidanaan terdapat dua konsep. Konsep
pertama, orang yang dipidana harus menjalani pidananya di
belakang tembok penjara. Ia diasingkan oleh masyarakat ramai,
terpisah dari kehidupannya yang biasa. Belakangan timbul konsep
dan usul baru dari kalangan masyarakat agar lebih diperhatikan
perlakuan kemanusiaan terhadap terpidana, orang mulai
memperhatikan kebutuhan biologis dan sebagainya.
d. Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi
Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan
dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktin,
musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1)
dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka bentuk dari putusan
hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa
putusan bebas (vrijspraak) dan putusan pemidanaan
(veroordeling).
1) Putusan Bebas (vrijspraak)
Dalam praktik putusan bebas yang lazim disebut putusan
acquittal, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan
tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut
terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana. Berdasarkan ketentuan
Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku
tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat
dijatuhkan karena:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
a) Dari pemeriksaan sidang di pengadilan.
b) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan .
2) Putusan Pemidanaan (Veroordeling)
Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat
terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan tindak pidana yang didakwakan maka majelis hakim
akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (3) KUHAP).
Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jika
terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat
diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut
ditahan, apabila tindak pidana yang diakukan itu diancam
dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak
pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b
KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek
terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau
membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu
(Pasal 193 ayat (2) KUHAP).
6. Tinjauan Tentang Terdakwa
a. Pengertian Terdakwa
Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP, terdakwa adalah seorang
tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
Dalam Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan
istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah
beklaagde dan verdachte, tetapi hanya memakai satu istilah untuk
kedua macam pengertian itu, yaitu istilah verdachte. Namun
demikian, dibedakan pengertian verdachte sebelum penuntutan dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
sesudah penuntutan, dan pengertian verdachte sebelum penuntutan
pararel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita.
Sedangkan pengertian verdachte sesudah penuntutan paralel
dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir 15 di atas.
b. Hak-Hak Terdakwa
Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak
oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68
KUHAP. Hak-hak tersebut meliputi yang berikut ini:
1) Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili
(Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)).
2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang
dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang
didakwakan (Pasal 51 butir a dan b).
3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada
penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52).
4) Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1)).
5) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat
pemeriksaan (Pasal 54).
6) Hak untuk mendapat nasehat hukum dari penasihat hukum
yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua
tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang
diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
7) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk
menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
(Pasal 57 ayat (2)).
8) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa
yang ditahan (Pasal 58).
9) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang
serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk
mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud
yang sama di atas (Pasal 59 dan Pasal 60).
10) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan
dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan
pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
11) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-
menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
12) Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan
menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63).
13) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli
yang a de charge (Pasal 65).
14) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian
(Pasal 68).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
H. Kerangka Pemikiran
Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka pemikiran dalam
penulisan hukum ini, penulis menyajikan bagan sebagai berikut :
Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran
Keterangan :
Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai
konstruksi hukum pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana
gratifikasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman
No.534/Pid.B/208/PN.Slmn) serta implikasi yuridis pembuktian jaksa
penuntut umum terhadap pemidanaan terhadap diri Terdakwa dalam kasus
tindak pidana gratifikasi.
Klasifikasi mengenai gratifikasi baru di atur dalam UU No. 20
Tahun 2001 Jo. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, dan “Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni
Tindak Pidana gratifikasi
Pembuktian Pasal 184 ayat (1)
KUHAP
Konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Gratifikasi
Implikasi yuridis pembuktian Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pemidanaan dalam kasus tindak pidana gratifikasi atas diri terdakwa
Konstruksi Hukum Putusan No 534/Pid.B/2008/PN.Slmn
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.
Untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan tersebut
merupakan tindak pidana korupsi atau bukan maka menggunakan proses
pembuktian. Pembuktian tersebut guna membuktikan tentang kejahatan
yang dilakukan oleh terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.
Sehingga, Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat dakwaan untuk
mendakwa terdakwa, dan juga akan melakukan pembuktian guna
membuktikan terdakwa bersalah atau tidak.
Dengan demikian konstruksi hukum guna pembuktian akan di
ketahui dari alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jenis alat
bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain, keterangan
saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dari alat
bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan diketahui apakah
terdakwa ikut terlibat dalam tindak pidana gratifikasi atau tidak.
Terkait dengan pembuktian kasus gratifikasi, terutama tentang
Putusan No. 534/Pid.B/2008/PN.Slm Tentang Korupsi Mantan Ketua
DPRD Kabupaten Sleman Periode 1999-2004, dimana dalam putusan
tersebut hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Mantan
Ketua DPRD Kabupaten Sleman Periode 1999-2004, secara sah dan
menyatakan bersalah melakukan tidak pidana korupsi sesuai dengan Pasal
12B UU No. 20 Tahun 2001 Jo. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sehingga, implikasi yuridis pembuktian Jaksa Penuntut Umum
terhadap putusan pemidanaan dalam kasus tindak pidana gratifikasi atas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
diri terdakwa berupa putusan pemidanaan oleh hakim. Karena terdakwa
telah sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana korupsi sesuai dengan
Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberanrtasan Tindak Pidana Korupsi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Kasus Posisi
Pada tahun 2003 sampai Januari 2004 PT. Balai Pustaka (Persero)
Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku SD, SMP dan SMA
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman
tersebut merespon dengan mengundang PT. Balai Pustaka (Persero)
Jakarta melakukan presentasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Sleman dan yang melakukan presentasi adalah H.
MURAD IRAWAN.
Pada awal bulan Januari tahun 2004 dalam sidang paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman pada waktu
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun
Anggaran 2004 Kabupaten Sleman ada usulan dari fraksi-fraksi untuk
menyelenggarakan pengadaan buku teks wajib bagi siswa SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2004-2005.
Pada tanggal 26 Januari 2004 PT. Balai Pustaka (Persero) Jakarta
dengan Surat Nomor: 020/SET/BP/B.I.2004 tanggal 26 Januari 2004
mengajukan penawaran pengadaan buku kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman sebesar Rp 65.353.116.465,00 (enam puluh lima
milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat ratus
enam puluh lima rupiah) yang kemudian diperbaharui dengan Surat
Nomor: 051/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 dengan nilai
penawaran sebesar Rp 35.174.453.145,00 (tiga puluh lima milyar seratus
tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus empat
puluh lima rupiah) dan Surat Nomor: 052/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9
Maret 2004 yang semuanya ditandatangani oleh H. MURAD IRAWAN
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
selaku Kepala Perwakilan PT. Balai Pustaka (Persero) Perwakilan
Pemasaran Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
Anggaran tersebut berdasarkan PERDA Kabupaten Sleman
Nomor: 18 tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan APBD
Kabupaten Sleman TA 2004 dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor:
265/11/Prb/DASK/SKKDH/C/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Perubahan
DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, bertambah menjadi sebesar
Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).
Pada tahun 2004 JAROT SUBIYANTORO bersama dengan
H.MURAD IRAWAN mendatangi Drs.H.MUH.BAHRUN dan MASUKO
HARYONO diruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Sleman yang maksud kedatangannya tersebut bersama dengan H.MURAD
IRAWAN menekan Drs. MUH. BACHRUM dan MASUKO HARYONO
supaya segera menyelesaikan surat-surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten
Sleman tentang surat permohonan penunjukan langsung, surat kebutuhan
buku dan surat pendanaan pengadaan buku.
Pada tanggal 19 Februari 2004 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman mengirim surat kepada Bupati Sleman Nomor:
425.2/280.a perihal: Mohon ijin penunjukan langsung pengadaan buku
teks wajib SD, SMP dan SMA yang isinya mengusulkan untuk pengadaan
buku pelajaran wajib murid SD, SMP dan SMA Kabupaten Sleman dapat
ditunjuk langsung kepada PT. Balai Pustaka (Persero). Selanjutnya Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengirim lagi surat kepada Bupati
Sleman Nomor: 425.2/536 tanggal 30 Maret 2004, perihal Pendanaan
pengadaan buku pelajaran wajib Kabupaten Sleman, yang isi surat tersebut
antara lain masih diperlukan tambahan dana sebesar Rp 25.000.000.000,00
(dua puluh lima milyar rupiah) dan memohon Bupati untuk mengeluarkan
ijin penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka (Persero) Jakarta dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
ijin jangka waktu pembayaran dalam dua Tahun Anggaran yaitu Tahun
Anggaran 2004 dan 2005.
Atas dasar surat Bupati Sleman tersebut, selaku Ketua DPRD
Kabupaten Sleman periode tahun 1999-2004 bersama dengan pimpinan
dewan lain yaitu Drs.H.SAIFUDDIN ANWAR (Wakil Ketua), Drs.H
OVIE SUPYANTO (Wakil Ketua) dan H.M. YAZID, S.Ag (Wakil Ketua)
telah mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Pimpinan DPRD
Nomor: 24/K.PIMP.DPRD/2004 tanggal 21 April 2004 yang isinya antara
lain yaitu:
1. Menyetujui pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD/MI, SMP/MTs
dan SMA/MA;
2. Untuk mengadakan buku pelajaran wajib bagi SD/MI, SMP/Mts dan
SMA/MA dimaksud memerlukan dana sebesar Rp 30.000.000.000,00
(tiga puluh milyar rupiah) dengan sistem multi years yaitu tahun
2004, tahun 2005 dan tahun 2006;
3. Untuk tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Sleman baru
menganggarkan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
4. Dengan adanya pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA, kepada para siswa dimaksud tidak boleh
dibebani lagi membeli buku pelajaran wajib dengan dalih apapun;
5. Pengadaan buku pelajaran wajib tersebut akan dilaksanakan mulai
tahun 2004 dan pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Balai Pustaka
adalah satu-satunya penerbit yang memiliki Hak Cetak sesuai
Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 044/M/1994
Tentang Hak Cetak Ulang Buku Pelajaran terbitan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam keputusan Pimpinan
DPRD Kabupaten Sleman Nomor: 425/K.Pimp.DPRD/2004 tanggal 24
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
April 2004 memberikan ijin penunjukan langsung tanpa lelang kepada PT.
Balai Pustaka (Persero) sebagai pelaksana pengadaan buku pelajaran wajib
SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dan ijin kontrak tahun jamak dengan
sistem pembayaran Tahun Anggaran 2004 dan sisanya Tahun Anggaran
2005. Pada tanggal 24 April 2004 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Sleman membentuk Tim Pengadaan Barang, Tim Pemeriksaan dan
Penerima Barang dengan Surat Keputusan Nomor:
087/KPTs/PEND.SLM/IV/2004 tanggal 24 April 2004 tentang
Pembentukan Tim Pengadaan Barang, Tim Pemeriksa dan Penerima
Barang Buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang terdiri
dari:
1. Panitia Pengadaan Barang
Ketua : Drs. M. Masuko, Hs
Sekretaris : Mashudi, SPd
Anggota : a. Dra.Hj. Peni W, Msi
b. Ch. Windu Kuntjara
c. Supriyatono, A.MD. Pd.
d. Supadmi, SE
e. Wisnu Cahya Nugraha, SH
2. Tim Pemeriksa dan Penerima Barang:
Ketua : Resimen Munthe, BA
Sekretaris : Ig. Suhardi, SPd
Anggota : a. Dra. Mae RusmiS, MT
b. M. Hasyim, SE
c. Supardi, ST
d. Heddy Kuswara,
e. Ab. Sungkono
Setelah panitia Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa Barang
terbentuk selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selaku
pengguna barang/jasa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 105/KPTS-PK SLM/V/04 tanggal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
6 Mei 2004 tentang penunjukan PT. Balai Pustaka (Persero) sebagai
penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pengadaan buku teks wajib
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
Pada tahun 2004 JAROT SUBIYANTORO bersama-sama
MASUKO HARYONO, Drs.SAMSIDI dan Drs. H. MUH. BACHRUM
menemui H. MURAD IRAWAN di Kantor PT Balai Pustaka Jakarta dan
membicarakan pengadaan buku tersebut di ruang kerja H.MURAD
IRAWAN sedangkan Drs.H.MUH.BACHRUM, MASUKO HARYONO
dan, Drs. SAMSIDI menunggu di luar sehingga tidak mengetahui isi dari
pembicaraan dengan H. MURAD IRAWAN tersebut.
Tanggal 10 Mei 2004 panitia pengadaan barang menyusun surat
perjanjian kerja pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA
Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang kemudian ditandatangani oleh
Drs. SISWADI selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka (Persero)
sebagaimana surat kontrak Nomor: 425.2/886 tanggal 10 Mei 2004 dengan
nilai kontrak sebesar Rp 29.820.429.000,00 (dua puluh sembilan milyar
delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah.). Dana proyek dibiayai dari dana APBD Kabupaten Sleman TA.
2004 sebesar Rp11.837.571.150,00 (sebelas milyar delapan ratus tiga
puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh
rupiah) dan TA. 2005 sebesar Rp 17.982.578.850,00 (tujuh belas milyar
sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu
delapan ratus lima puluh rupiah) dan pihak PT. Balai Pustaka (Persero)
memberikan bantuan berupa buku yang terdiri dari lembar kerja siswa,
atlas Indonesia kecil dan besar, atlas dunia besar dan laboratorim bahasa
keseluruhannya senilai Rp5.982.857.850,00 (lima milyar sembilan ratus
delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu delapan ratus lima
puluh rupiah) dan kontrak berakhir pada tanggal 22 Oktober 2004.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Pengadaan buku teks wajib untuk SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA se-Kabupaten Sleman tersebut oleh PT. Balai Pustaka (Persero)
Jakarta disubkontrakkan kepada PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) yang
pada waktu itu Direktur Utamanya dijabat oleh H. MURAD IRAWAN
sebagaimana isi kontrak Nomor: 018.1/SET/PJ.5.2004 tanggal 10 Mei
2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp 25.873.324.397,00 (dua puluh lima
milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu
tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan demikina maka terdapat
selisih nilai kontrak yang dibayarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
kepda PT. Balai Pustaka (Persero) Jakarta dengan kontrak yang
dibayarkan PT. Balai Pustaka (Persero) Jakarta kepada PT. Putra Ihsan
Pramudita (PT. PIP) setelah dikurangi PPh sebesar Rp 3.798.002.458,00
(tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ribu empat ratus
lima puluh delapan rupiah) yang merupakan dari PT. Balai Pustaka
(Persero).
Oleh PT. Putra Ihsan Pramudita (PT. PIP) disubkontrakkan lagi
kepada 7 (tujuh) penerbit yang jumlah kontrak keseluruhannya kurang
lebih sebesar Rp 6.542.183.545,00 (enam milyar lima ratus empat puluh
dua juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima
rupiah), sehingga selisih nilai kontrak antara PT. Balai Pustaka (Persero)
dengan PT.PIP disatu pihak dengan kontrak antara PT. PIP dengan 7
(tujuh) penerbit di pihak lain merupakan keuntungan PT. PIP.
Adapun 7 (tujuh) penerbit tersebut terdiri dari:
1. Penerbit dan Percetakan Kanisius Yogyakarta
2. Penerbit dan Percetakan CV Buana Raya Jakarta
3. Konsorsium II Jakarta yang terdiri dari 5 percetakan: PT. Tema Baru
Jakarta, PT. Mulia Jaya Jakarta, PT. Nusantara Lestari Tangerang, PT
Karya Putri Wardani Bandung, PT Mulia Sinta Abadi Jakarta,
4. Percetakan Mardi Mulyo Jakarta
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5. CV. Swakarya Jl. Pangeran Jayakarta Dalam Nomor.2B Jakarta Pusat
6. PT. Galaxy Puspa Mega Jakarta
7. Perorangan Sdr. MALFONSO TUASINAY
Pada tanggal 8 Juli 2004 telah dibayarkan ke PT. Balai Pustaka
(Persero) uang muka sebesar 20% yaitu sebesar Rp 5.800.000.000,00
(lima milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran
pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kabupaten
Sleman namun terhadap pencairan tahap I yang diterima oleh FITRI
ADRIANI, SH, selaku Karyawati PT.PIP ternyata tidak semua masuk ke
rekening PT. Balai Pustaka (Persero) namun oleh FITRI ADRIANI,SH,
atas perintah H.MURAD IRAWAN (Kepala Perwakilan Balai Pustaka
Wilayah Jateng-DIY) uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Balai
Pustaka (Persero) sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ke
rekening istri H. MURAD IRAWAN yang bernama MAYA RITA sebesar
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ke H. MURAD IRAWAN Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke ENI WIYASI
(karyawan PT. PIP) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
dan rekening EKO YULIANTO (Karyawan PT.PIP) Rp 1.500.000.000,00
(satu milyar lima ratus juta rupiah) dan ke rekening terdakwa Di Bank
BCA Yka. (Yogyakarta) Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta senilai Rp
1.230.050.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu
rupiah) melalui Bank BPD Sleman.
Pada tanggal 28 Agustus 2004 untuk pembayaran termin I ke PT.
Balai Pustaka (Persero) sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
dari kuitansi tanpa tanggal diterima oleh H. R. SISWADI (Alm) selaku
Direktur Utama PT. Balai Pustaka (Persero). Sehubungan telah
berakhirnya waktu kontrak, namun pihak PT. Balai Pustaka (Persero)
belum bisa memenuhi prestasinya, maka PT. Balai Pustaka (Persero)
mengajukan perpanjangan waktu dengan suratnya Nomor:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
101/BP/PIP/B.X.2004 tanggal 1 Oktober 2004. Permintaan PT. Balai
Pustaka (Persero) tersebut disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman, kemudian dilakukan penandatanganan
adendum/amandemen kontrak Nomor: 425.2/2813 tanggal 28 Oktober
2004 yang isinya antara lain waktu kontrak diperpanjang dari 165 hari
kalender menjadi 219 hari kalender sampai dengan tanggal 15 Desember
2004.
Pada tanggal 24 Desember 2004 pembayaran tahap I dan tahap II
sebesar Rp 1.037.571.150,00 (satu milyar tiga puluh tujuh juta lima ratus
tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah) oleh Drs. TEDDY
KUSNADI,.Ak, selaku PLT (Pelaksana Tugas) Direktur Utama PT. Balai
Pustaka (Persero), padahal Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
mengetahui sesuai dengan isi perjanjian kerja pengadaan buku teks wajib
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Nomor: 425.2/886 tanggal 10 Mei 2004
dalam Pasal 6 antara lain menyebutkan bahwa:
”Pembayaran termin II dibayarkan setelah pekerjaan pengadaan
buku dan pekerjaan bantuan sudah mencapai 100% dengan disertai
Berita Acara penyerahan kedua pekerjaan pengadaan buku dan
Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan bantuan kepada Panitia
Pemeriksa dan Penerima Barang”
Tanggal 31 Maret 2005 ditetapkan Perda APBD Kabupaten
Sleman TA. 2005 Nomor 4 Tahun 2005 yang di dalamnya terdapat
anggaran pengadaan buku TA.2005 sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua
belas milyar rupiah) dan Keputusan Bupati Sleman Nomor:
42/Kep.KDH/DASK/C/16/DASK/2005 tanggal 6 April 2005 tentang
DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Berdasarkan surat dari PT.
Balai Pustaka (Persero) Nomor: 023/MK.2/B.5.2005 tanggal 14 Mei 2005
perihal permohonan pembayaran tahap II Termin III TA. 2005 yang
diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebesar Rp
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka kepala BPKKD Kabupaten
Sleman setelah memperhatikan disposisi dari Bupati Sleman pada tanggal
9 Juni 2005 membuat surat Nomor: 900/444 ke Pimpinan Bank BPD Prop.
DIY Cabang Sleman yang isinya memerintahkan Pimpinan Bank BPD
Prop. DIY Cabang Sleman untuk mentransfer lagi uang sebesar Rp
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke Rekening PT. Balai Pustaka
(Persero) melalui Bank Mandiri Cabang Cikini Jakarta.
Pada tanggal 29 September 2005 untuk mencairkan pembayaran
tahap II Termin III sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah)
melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cikini Jakarta atas nama PT.
Balai Pustaka (Persero). Sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yaitu
tanggal 15 Desember 2004 ternyata pihak penyedia barang yaitu PT. Balai
Pustaka (Persero) belum bisa memenuhi prestasinya:
1. Masih ada materi buku yang tidak sesuai dengan kontrak dan harus
direvisi total sebanyak 14 judul buku dengan jumlah 120.815
eksemplar senilai Rp 1.821.441.413,00 (satu milyar delapan ratus
dua puluh satu juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus
tiga belas rupiah).
2. Masih ada kekurangan fisik buku sebanyak 17.296 eksemplar senilai
Rp 252.606.942,00 (dua ratus lima puluh dua juta enam ratus enam
ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
Akibat dari perbuatan terdakwa dengan menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sleman periode tahun 2004-2009 yaitu dengan cara ikut
menyetujui penujukkan langsung pengadaan buku oleh PT. Balai Pustaka
(Persero) tersebut telah menguntungkan diri terdakwa sebesar
Rp1.230.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan
korporasi atau orang lain selain terdakwa yaitu PT. Balai Pustaka dan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
PT.PIP sebesar Rp 12.127.155.442, 25 (dua belas milyar seratus dua
puluh tujuh juta seratus lima piluh lima ribu empat ratus empat puluh dua
rupiah koma dua puluh lima sen).
2. Dakwaan
Dalam perkara ini identitas dari terdakwa adalah sebagai berikut :
Nama
Tempat Lahir
Umur/tanggal lahir
Jenis Kelamin
Kebangsaan
Tempat Tinggal
Agama
Pekerjaan
:
:
:
:
:
:
:
:
JAROT SUBIYANTORO
Sleman
39 tahun/ 2 Maret 1969
Laki-laki
Indonesia
Dusun Kredosari RT.04 RW.04 Desa
Selomartani, Kecamatan Kalasan
Kabupaten Sleman
Islam
Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman
periode 1999-2004 dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Sleman periode 2004-2009
Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh jaksa penuntut
umum dengan dakwaan subsidaritas kumulatif, namun peneliti hanya
akan mengkaji pada dakwaan tindak pidana gratifikasinya seperti yang
tersebut di bawah ini :
Bahwa ia terdakwa JAROT SUBIYANTORO selaku Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman periode
tahun 1999-2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 120 Tahun 1999
Tanggal 6 Oktober 1999 Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupetan Sleman, pada tanggal
13 Juli 204 atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2004 bertempat di
Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Yogyakarta Jalan Jenderal
Sudirman Yogyakarta atau mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2)
KUHAP yang mana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir,
ditempat ia diketemukan atau ditahan apabila tempat kediaman
sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan
Negeri Sleman daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri
Yogyakarta yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sleman Terdakwa sebagai pegawai negeri
atau penyelenggara negara telah menerima gratifikasi berupa uang
yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan oleh
terdakwa dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut:
Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti
antara tahun 2003 sampai Januari 2004 PT. Balai Pustaka (Persero)
Jakarta mengajukan penawaran pengadaan buku SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Sleman.
Terhadap penawaran tersebut Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sleman merespon dengan mengundang PT. Balai Pustaka
(Persero) Jakarta melakukan presentasi di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sleman dan yang melakukan presentasi adalah
H.MURAD IRAWAN.
Pada awal bulan Januari tahun 2004 dalam sidang paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman pada
waktu pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
APBD Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Sleman ada usulan dari fraksi-
fraksi untuk menganggarkan pengadaan buku teks wajib bagi siswa
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di dalam RAPBD Tahun Anggaran
2004-2005.
Terdakwa JAROT SUBIYANTORO selaku Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (DPRD) periode 1999-
2004 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 120 Tahun 1999 Tanggal 6
Oktober 1999 Tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sleman sesuai Undang-Undang Nomor: 22
Tahun 2003 mempunyai fungsi dan tugas antara lain yaitu:
a. Legislasi
b. Anggaran
c. Pengawasan
Pada tanggal 26 Januari 2004 PT. Balai Pustaka (Persero)
Jakarta dengan Surat Nomor : 020/SET/BP/B.I.2004 tanggal 26 Januari
2004 mengajukan penawaran pngadaan buku kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman sebesar Rp. 65.353.116.465,00 (enam puluh lima
milyar tiga ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu empat
ratus enam puluh lima rupiah) yang kemudian diperbaharui dengan
Surat Nomor : 051/SET/BP/B.3.2004 tanggal 9 Maret 2004 dengan
nilai penawaran sebesar Rp. 35.174.453.145,00 (tiga puluh lima milyar
seratus tujuh puluh empat empat ratus lima puluh tiga ribu seratus
empat puluh lima rupiah) dan Surat Nomor : 052/SET/BP/B.3.2004
tanggal 9 Maret 2004 yang semuanya ditandatangani oleh H. MURAD
IRAWAN selaku Kepala Perwakilan PT. Balai Pustaka (Persero)
Perwakilan Pemasaran Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor :
8 tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman Tahun Anggaran (TA)
2004 dan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 8/Kep.KDH/A/2004
tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sleman TA. 2004 telah
disebutkan anggaran belanja modal buku pelajaran sebesar Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Sleman Nomor : 29a./11/DASK/SK/KDH/C/2004
tanggal 16 Februari 2004 tentang Pengesahan Dokumen Anggaran
Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, di
dalamnya antara lain tercantum besarnya anggaran pengadaan buku teks
wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA sebesar Rp
10.000.000.0000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai
berikut :
· Biaya administrasi yang meliputi honor tim pengadaan dan
penerima barang, perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK)
sebesar Rp. 162.428.850,00 (seratus enam puluh dua juta empat
ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
· Pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA
sebesar Rp. 9.837.571.150,00 (sembilan milyar delapan ratus tiga
puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh
rupiah);
Bahwa kemudian anggaran tersebut berdasarkan PERDA
Kabupaten Sleman Nomor : 18 tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004
tentang Perubahan APBD Kabupaten Sleman TA. 2004 dan Surat
Keputusan Bupati Sleman Nomor : 265/11/Prb/DASK/SKKDH/C /2004
tanggal 8 Juli 2004 tentang perubahan DASK Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman, bertambah menjadi sebesar Rp. 12.000.000.000,00
(dua belas milyar rupiah).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada
tahun 2004 terdakwa bersama dengan H. MURAD IRAWAN secara
melawan hukum mendatangi Drs. H. MUH. BAHRUM dan MASUKO
MARYONO diruang kerjanya di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Sleman yang maksud kedatanga terdakwa tersebut bersama dengan H.
MURAD IRAWAN adalah menekan Drs. H. MUH. BAHRUM dan
MASUKO MARYONO supaya seger menyelesaikan surat-surat dari
Dinas Pendidikan Kabipaten Sleman tentang :
1) Surat permohonan penunjukan langsung;
2) Surat kebutuhan buku;
3) Surat pendanaan pengadaan buku;
Padahal sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun
2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa
Pemerinyah pasal 5 huruf g menyatakan :
Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak
yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus
memenuhi etika ”Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi,
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara”;
Pada tanggal 19 Februari 2004 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman mengirim surat kepada Bupati Sleman Nomor :
425.2 / 280.a perihal : Mohon ijin penunjukan langsung pengadaan
buku teks wajib SD, SMP, dan SMA yang isinya mengusulkan untuk
pengadaan buku pelajaran wajib murid SD, SMP, dan SMA Kabupaten
Sleman dapat ditunjuk langsung kepada PT. Balai Pustaka (Persero).
Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman mengrim lagi
surat kepada Bupati Sleman Nomor: 425.2/536 tanggal 30 Maret 2004,
perihal : Pendanaan pengadaan buku pelajaran wajib Kabupaten
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Sleman, yang isi surat tersebut antara lain masih diperlukan tambahan
dana sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) dan
memohon Bupati untuk mengeluarkan ijin penunjukan langsung kepada
PT. Balai Pustaka (Persero) Jakarta dan ijin jangka waktu Pembayaran
dalam dua Tahun Angagran yaitu Tahun Anggaran 2004 dan 2005.
Atas asar surat Bupati tersebut seharusnya terdakwa
berkewajiban menolak usulan Bupati Sleman tersebut namun justru
tanpa melalui mekanisme yang semestinya yaitu, tanpa membicarakan
dalam rapat dengan Ketua Komisi, Ketua Panitia Anggaran dan Ketua
Fraksi ternyata Terdakwa selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sleman mengeluarkan dan menandatangani
Keputusan Pimpinan DPRD No.24/K.PIMP.DPRD/2004 tanggal 21
April 2004 yang juga ditandatangani oleh pimpinan dewan yang lain
yaitu Drs.H. SIFUDDIN ANWAR (Wakil Ketua), Drs.H OVIE
SUPYANTO (Wakil Ketua) dan H.M YAZID, S.Ag (Wakil Ketua) dan
Keputusan Pimpinan DPRD No. 24/K.PIMP.DPRD/2004 tanggal 21
April 2004 yang isinya antara lain yaitu:
1. Menyetujui pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA;
2. Untuk mengadakan buku pelajaran wajib bagi SD, SMP dan
SMA dimaksud memerlukan dana sebesar Rp 30.000.000.000,00
(tiga puluh milyar rupiah) dengan sistem multi years yaitu tahun
2004, tahun 2005 dan tahun 2006;
3. Untuk tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Sleman baru
menganggarkan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
4. Dengan adanya pengadaan buku pelajaran wajib bagi SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA, kepada para siswa dimaksud tidak
boleh dibebani lagi membeli buku pelajaran wajib dengan dalih
apapun;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5. Pengadaan buku pelajaran wajib tersebut akan dilaksanakan
mulai tahun 2004 dan pelaksanaannya diserahkan kepada PT.
Balai Pustaka adalah satu-satunya penerbit yang memiliki Hak
Cetak sesuai Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor:
044/M/1994 Tentang Hak Cetak Ulang Buku Pelajaran terbitan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Padahal penetapan metode penyedia barang dengan metode
penunjukkan langsung menurut Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun
2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah
Pasal 17 dan penjelasannya serta lampiran I Bab I huruf C angka 1
huruf a Nomor 4 menyebutkan “bahwa penunjukkan langsung dapat
dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Keadaan tertentu, yaitu:
a. Penanganan darurat untuk pertahanan Negara, keamanan dan
keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak
dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk
penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau
b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan
dan keamanan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:
1) Untuk keperluan sendiri; dan/atau
2) Teknologi sederhana; dan/atau
3) Resiko kecil; dan/atau
4) Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang
perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi
kecil.
2. Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:
a. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang diterapkan pemerintah;
atau
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh
suatu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten, atau
c. Merupakan hasil produksi usaha kecil atau korporasi kecil atau
pengrajin industry kecil yang telah mempunyai pasar dan harga
yang relatif stabil; atau
d. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan
dengan pengguna teknologi khusus dan/atau hanya ada satu
penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.
Setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan PErwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam keputusan
Pimpinan DPRD KAbupaten Sleman Nomor: 425/K.Pimp.DPRD/2004
tanggal 24 April 2004 memberikan ijin penunjukan langsung tanpa
lelang kepada PT. Balai Pustaka (Persero) sebagai pelaksana pengadaan
buku pelajaran wajib SD, SMP, dan SMA dan ijin kontrak tahun jamak
dengan sistem pembayaran Tahun Anggaran 2004 dan sisanya TAhun
Anggaran 2005.
Pada tanggal 24 April 2004 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman membentuk Tim Pengadaan Barang, Tim
Pemeriksaan dan Penerima Barang dengan Surat Keputusan Nomor:
087/KPTs/PEND.SLM/IV/2004 tanggal 24 April 2004 tentang
Pembentukan Tim Pengadaan Barang, Tim Pemeriksa dan Penerima
Barang Buku teks wajib SD/MI. SMP/MTs dan SMA/MA yang terdiri
dari:
1. Panitia Pengadaan Barang
Ketua : Drs. M. Masuko, Hs
Sekretaris : Mashudi, SPd
Anggota : a. Dra.Hj. Peni W, Msi
b. Ch. Windu Kuntjara
c. Supriyatono, A.MD. Pd.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
d. Supadmi, SE
e. Wisnu Cahya Nugraha, SH
2. Tim Pemeriksa dan Penerima Barang:
Ketua : Resimen Munthe, BA
Sekretaris : Ig. Suhardi, SPd
Anggota : a. Dra. Mae RusmiS, MT
b. M. Hasyim, SE
c. Supardi, ST
d. Heddy Kuswara,
e. Ab. Sungkono
Setelah panitia Pengadaan Barang dan Tim Pemeriksa BArang
terbentuk selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman
selaku pengguna barang/jasa menerbitkan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan KAbupaten Sleman Nomor: 105/KPTS-PK
SLM/V/04 tanggal 6 Mei 2004 tentang penunjukan PT. Balai Pustaka
(Persero) sebagai penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pengadaan
buku teks wajib SD. SMP dan SMA Dinas Pendidikan Kabupaten
Sleman.
Bahwa ternyata di dalam proses persetujuan penunjukan
langsung yang dilakukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sleman tersebut pada hari, tanggal, dan bulan yang
sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam tahun 2004 terdakwa
bersama-sama MASUKO HARYONO, Drs. SAMSIDI dan Drs. H.
MUH. BACHRUM menemui H.MURAD IRAWAN di Kantor PT
Balai Pustaka Jakarta dan terdakwa membicarakan pengadaan buku
tersebut di ruang kerja H.MURAD IRAWAN sedangkan
Drs.H.MUH.BACHRUM, MASUKO HARYONO dan, Drs.SAMSIDI
menunggu di luar sehingga tidak mengetahui isi dari pembicaraan
antara terdakwa dengan H.MURAD IRAWAN tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Tanggal 10 Mei 2004 panitia pengadaan barang menyusun surat
perjanjian kerja pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTS,
SMA/MA Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman yang kemudian
ditandatangani oleh Drs. SISWADI selaku Direktur Utama PT. Balai
Pustaka (Persero) sebagaimana surat kontrak Nomor: 425.2/886 tanggal
10 Mei 2004 dengan nilai kontrak sebesar Rp 29.820.429.000,00(dua
puluh Sembilan milyar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua
puluh Sembilan ribu rupiah. Dalam perjanjian kerja tersebut
mneyebutkandana proyek dibiayai dari dana APBD Kabupaten Sleman
TA. 2004 sebesar Rp 11.837.571.150,00 (sebelas milyar delapan ratus
tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seraus lima puluh
rupaiah) dan TA. 2005 sebesar Rp 17.982.578.850,00 (tujuh belas
milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh
delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan pihak PT. Balai
Pustaka (Persero) memberikan bantuan berupa buku yang terdiri dari
lembar kerja siswa, atlas Indonesia kecil dan besar, atlas dunia besar
dan laboratorim bahasa keseluruhannya senilai Rp 5.982.857.850,00
(lima milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima
puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan kontrak berakhir pada
tanggal 22 Oktober 2004.
Bahwa kenyataannya pengadaan buku teks wajib untuk SD,
SMP, dan SMA se-Kabupaten Sleman tersebut oleh PT. Balai Pustaka
(Persero) Jakarta disubkontrakkan kepada PT. Putra Ihsan Pramudita
(PT.PIP) yang pada waku itu Direktur Utamanya dijabat oleh H.
MURAD IRAWAN sebagaimana isi kontrak Nomor:
018.1/SET/PJ.5.2004 tanggal 10 Mei 2004 dengan nilai kontrak sebesar
Rp 25.873.324.397,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus tujuh
puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan
puluh tujuh rupiah), dengan demikina maka terdapat selisih nilai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
kontrak yang dibayarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman kepda
PT. Balai Pustaka (Persero) Jakarta dengan kontrak yang dibayarkan
PT. Balai Pustaka (Persero) Jakarta kepada PT. Putra Ihsan Pramudita
(PT. PIP) setelah dikurangi PPh sebesar Rp 3.798.002.458,00 (tiga
milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ribu empat ratus
lima puluh delapan rupiah) yang merupakan dari PT. Balai Pustaka
(Persero).
Bahwa kemudian semua pekerjaan itu oleh PT. Putra Ihsan
Pramudita (PT. PIP) disubkontrakkan lagi kepada 7 (tujuh) penerbit
yang jumlah kontrak keseluruhannya kurang lebih sebesar Rp
6.542.183.545,00 (enam milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus
delapan puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sehingga
selisih nilai kontrak antara PT. Balai Pustaka (Persero) dengan PT.PIP
disatu pihak dengan kontrak antara PT. PIP dengan 7 (tujuh) penerbit di
pihak lain merupakan keuntungan PT.PIP.
Hal tersebut bertentangan dengan perjanjian kerja pengadaan
buku teks wajib SD, SMP, dan SMA Nomor: 425.2/886 tanggal 10 Mei
2004 antara Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan PT. Balai
Pustaka (Persero) Jakarta.
Adapun 7 (tujuh) penerbit tersebut terdiri dari:
1. Penerbit dan percetakan KAnisius Yogyakarta berdasarkan Surat
perintah Kerja (SPK) Nomor: 242/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004
dengan nilai kontrak sebesar Rp 199.968.825,00 (seratus sembilan
puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu
delapan ratus dua puluh lima rupiah), yaitu:
§ Buku pelajaran Bahasa Inggris untuk SMK sebanyak 13.605
eksemplar.
2. Penerbit dan percetakan CV Buana Raya Jakarta berdasarkan SPK
Nomor: 139/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 senilai Rp
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
505.941.120,00 (lima ratus lima juta sembilan ratus empat puluh
satu ribu seratus dua puluh rupiah), yaitu
§ Kamus Matematika sebanyak 64.320 eksemplar.
3. Konsorsium II Jakarta yang terdiri dari 5 percetakan: PT. Tema
Baru Jakarta, PT. Maulia Jaya Jakarta, PT. Nusantara Lestari
Tangerang, PT Karya Putri Wardani Bandung, PT Mulia Sinta
Abadi Jakarta, berdasarkan SPK Nomor: 241/PIP/VI/2004 tanggal 7
Juni 2004 yang nilai keseluruhannya sebesar Rp 3.717.858.684,00
(tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh
delapan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri
dari:
a. Buku pelajaran SD/MI:
§ Buku Pengetahuan Sosial SD/MI 1-6 sebanyak 80.846
eksemplar
§ Buku Sains SD/MI 1-6 sebanyak 80.846 eksemplar
§ Buku Matematika SD/MI 1-6 sebanyak 80.846 eksemplar
§ Buku Berbahasa Indonesia SD/MI sebanyak 80.846
eksemplar
b. Buku pelajaran SMP/Mts:
§ Buku Kewarganegaraan SPM/MTsN 1-3 sebanyak 36.567
eksemplar
§ Buku Matematika SMP/MTsN 1a, 2b dan 3 sebanyak 61.287
eksemplar
c. Buku pelajaran SMA/MA:
§ Buku Biologi SMA/MA 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar
§ Buku Ekonomi 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar.
§ Buku English for Senior High School 1-3 sebanyak 14.991
eksemplar
§ Buku Fisika 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar
§ Buku Kimia 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar
§ Buku Matematika 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
§ Buku Kewarganegaraan 1-3 sebanyak 14.991 eksemplar
§ Buku Sejarah 1-2 sebanyak 9.627 eksemplar
§ Buku Geografi 1-2 sebanyak 9.627 eksemplar.
§ Buku Trampil Berbahasa Indonesia 1-4 sebanyak 19.613
eksemplar.
4. Percetakan Mardi Mulyo Jakarta berdasarkan SPK Nomor:
239/PIP/VI/2004 tanggal 7 Juni 2004 yang nilai keseluruhannya
sebesar Rp 1.569.115.304,00 (satu milyar lima ratus enam puluh
sembilan juta seratus lima belas ribu tiga raus empat rupiah), yang
terdiri dari:
§ Buku Biologi SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar.
§ Buku Ekonomi SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar.
§ Buku English for Junior School untuk SMP/MTs 1-3 sebanyak
36.594 eksemplar.
§ Buku Fisika SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar.
§ Buku Geografi SMP/MTs 1-3 sebanyak 36.594 eksemplar.
§ Buku Pintar Berbahasa Indonesia 1-3 sebanyak 36.594
eksemplar.
5. CV. Swakarya Jl. Pangeran Jayakarta Dalam Nomor. 2 B Jakarta
Pusat berdasarkan SPK Nomor: 286/PIP/VII/2004 tanggal 27 Juli
2004, yang nilai keseluruhannya sebesar Rp 107.948.652,00
(seratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam
ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
§ Buku Kamus Kimia sebanyak 10.000 eksemplar.
6. PT. Galaxy Puspa Mega Jakarta, berdasarkan SPK Nomor:
026/PIP/II/2004 tanggal 4 Februari 2004 yang nilai keseluruhannya
sebesar Rp 143.783.640,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh
ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) yang
terdiri dari:
§ Buku Kamus Biologi sebanyak 12.870 eksemplar.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
7. Perorangan Sdr. MALFONSO TUASINAY yang nilai
keseluruhannya sebesar Rp 297.567.320,00 (dua ratus embilan
puluh tujuh juta lima ratus enma puluh tujuh ribu tiga ratus dua
puluh rupiah) yang terdiri dari:
§ Buku Kamus Fisika sebanyak 12.870 eksemplar.
Dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh
Pemegang Kas Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 963/9
tanggal 8 Juli 2004 dan SPMU yang diterbitkan oleh Badan Pengelola
Kekayaan dan Keuangan Daerah (BPKKD) Nomor: 62/BT.BM
tanggal 8 Juli 2004 telah dibayarkan ke PT. Balai Pustaka (Persero)
uang muka sebesar 20% yaitu sebesar Rp 5.800.000.000,00 (lima
milyar delapan ratus juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran
pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA
Kabupeten Sleman namun terhadap pencairan tahap I yang diterima
oleh FITRI ADRIANI, SH, selaku Karyawati PT.PIP ternyata tidak
semua masuk ke rekening PT. Balai Pustaka (Persero) namun oleh
FITRI ADRIANI,SH, atas perintah H. MURAD IRAWAN (Kepala
perwakilan Balai Pustaka Wilayah Jateng-DIY) uang tersebut
ditransfer ke rekening PT. Balai Pustaka (Persero) sebesar Rp
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ke rekening istri H. MURAD
IRAWAN yang bernama MAYA RITA sebesar Rp 100.000.000,00
(seraus juta rupiah), ke H. MURAD IRAWAN Rp 750.000.000,00
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah)ke ENI WIYASI (karyawan PT.
PIP) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)dan rekening
EKO YULIANTO (Karyawan PT.PIP) Rp 1.500.000.000,00 (satu
milyar lima ratus juta rupiah) dan ke rekening terdakwa Di Bank BCA
Yka. (Yogyakarta) Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta senilai Rp
1.230.050.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh
ribu rupiah) melalui Bank BPD Sleman.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti
dalam tahun 2004 terdakwa bertempat di ruang kerjanya
memerintahkan ajudan terdakwa yang bernama ISKANDAR
WINARNO dan terdakwa saat itu mengatakan ”bukalah rekening nanti
akan tambah sendiri” untuk membuka rekening di Bank BCA
Yogyakarta atas nama ISKANDAR WINARNO dengan setoran awal
sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari uang
terdakwa dan setelah ISKANDAR WINARNO membuka rekening
maka selanjutnya buku rekening dan ATM tersebut terdakwa
memintanya dan uang senilai Rp 1.230.050.000,00 (satu milyar dua
ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer atau
dikirim oleh FITRI ADRIANI, SH, selanjutnya terdakwa pada tanggal
3 Agustus 2004 memindahbukukan ke rekening atas nama
ISKANDAR WINARNO tersebut sebesar Rp571.000.000,00 (lima
ratus tujuh puluh satu juta rupiah), untuk melunasi kredit rumah di
Pondok Gemilang Jalan Magelang KM. 8 Sendangadi, Mlati, Sleman
Kavling No. B 11 sebesar Rp 67.290.000,00 (enam puluh tujuh juta
dua ratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa
menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
Berdasarkan SPP yang dibuat oleh pemegang kas Dinas
Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 963/21 tanggal 28 Agustus
2004 kemudian BPKKD Kabupaten Sleman menerbitkan SPMU
Nomor: 120/BT.BM tanggal 28 Agustus 2004 untuk pembayaran
termin I ke PT. Balai Pustaka (Persero) sebesar Rp 5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah) yang berdasarkan kuitansi tanpa tanggal diterima
oleh H. R. SISWADI (Alm) selaku Direktur Utama PT. Balai Pustaka
(Persero).
Sehubungan dengan telah berakhirnya waktu kontrak, namun
pihak PT. Balai Pustaka (Persero) belim bisa memenuhi prestasinya,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
maka PT. Balai Pustaka (Persero) mengajukan perpanjangan waktu
dengan suratnya Nomor: 101/BP/PIP/B.X.2004 tanggal 1 Oktober
2004. Permintaan dari PT. Balai Pustaka (Persero) tersebut disetujui
oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, kemudian
dilakukan penandatanganan adendum/amandemen kontrak Nomor:
425.2/2813 tanggal 28 Oktober 2004 yang isinya antara lain waktu
kontrak diperpanjang dari 165 hari kalender menjadi 219 hari kalender
sampai dengan tanggal 15 Desember 2004.
Berdasarkan SPP yang dibuat oleh pemegang kas Dinas
Pendidikan Kabupaten Sleman Nomor: 963/39 tanggal 24 Desember
2004 kemudian BPKKD Kabupeten Sleman menerbitkan SPMU
Nomor: 317/BT.BM tanggal 24 Desember 2004 untuk pembayaran
tahap I dan tahap II sebesar Rp 1.037.571.150,00 (satu milyar tiga
puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seraus lima puluh
rupiah) yang berdasrkan kuitansi tanpa tanggal terima oleh Drs.
TEDDY KUSNADI, Ak, selaku PLT (Pelaksana Tugas) Direktur
Utama PT. Balai Pustaka (Persero), padahal Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman mengetahui sesuai dengan isi perjanjian kerja
pengadaan buku teks wajib SD, SMP dan SMA Nomor: 425.2/886
tanggal 10 Mei 2004 dalam Pasal 6 antara lain menyebutkan bahwa:
”Pembayaran termin II dibayarkan setelah pekerjaan pengadaan
buku dan pekerjaan bantuan sudah mencapai 100% dengan
disertai Berita Acara penyerahan kedua pekerjaan pengadaan
buku dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan bantuan
kepada Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang”
Tanggal 31 Maret 2005 ditetapkan Perda APBD Kabupaten
Sleman TA. 2005 Nomor 4 Tahun 2005 yang di dalamnya terdapat
anggaran pengadaan buku TA.2005 sebesar Rp 12.000.000.000,00
(dua belass milyar rupiah) dan Keputusan Bupati Sleman Nomor:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
42/Kep.KDH/DASK/C/16/DASK/2005 tanggal 6 April 2005 tentang
DASK Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
Berdasarkan surat dari PT. Balai Pustaka (Persero) Nomor:
023/MK.2/B.5.2005 tanggal 14 Mei 2005 perihal permohonan
pembayaran tahap II Termin III TA. 2005 yang diajukan kepada
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman sebesar Rp
5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka kepala BPKKD
Kabupaten Sleman setelah memperhatikan disposisi dari Bupati
Sleman pada tanggal 9 Juni 2005 membuat surat Nomor: 900/444 ke
Pimpinan Bank BPD Prop. DIY cabang Sleman yang isinya
memerintahkan Pimpinan Bank BPD Prop. DIY Cabang Sleman untuk
mentransfer lagi uang sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah) ke Rekening PT. Balai Pustaka (Persero) melalui Bank
Mandiri Cabang Cikini Jakarta.
Berdasarkan SPP yang dibuat oleh pemegang kas Dinas
Pendidikan Kabupaten Sleman menerbitkan SPMU Nomor:
75/BT.BM/ tanggal 29 September 2005 untuk mencairkan pembayaran
tahap II Termin III sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah)
melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cikini Jakarta atas nama
PT. Balai Pustaka (Persero).
Bahwa sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yaitu
tanggal 15 Desember 2004 ternyata pihak penyedia barang yaitu PT.
Balai Pustaka (Persero) belum bisa memenuhi prestasinya:
1. Masih ada materi buku yang tidak sesuai dengan kontrak dan
harus direvisi total sebanyak 14 judul buku dengan jumlah
120.815 eksemplar senilai Rp 1.821.441.413,00 (satu milyar
delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus empat puluh satu
ribu empat ratus tiga belas rupiah).
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
2. Masih ada kekurangan fisik buku sebanyak 17.296 eksemplar
senilai Rp 252.606.942,00 (dua ratus lima puluh dua juta enam
ratus enam ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
Akibat dari perbuatan terdakwa yang berlawanan dan berhubungan
dengan jabatannya dan kewajiban atau tugasnya yaitu ikut menyetujui
penunjukan langsung pengadaan buku oleh PT. Balai Pustaka
(Persero) tersebut terdakwa telah menerima uang sebesar Rp
1.230.050.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh
ribu rupiah) dari FITRI ADRIANI,SH atas perintah H. MURAD
IRAWAN.
Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam
pidana dalam Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-
Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 84 ayat (2)
KUHAP.
Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu
“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan
oleh Penuntut Umum.
Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu
“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
3. Tuntutan
Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaaan di
persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut
agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa Jarot Subiyantoro secara sah dan
menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Dan Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jarot Subiyantoro dengan
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
3. Membebankan membebankan kepda terdakwa Jarot Subiyantoro
untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.230.050.000,00
(satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah), jika
terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1
(satu) bulan maka harta bendanya disita/dilelang dan apabila tidak
mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat)
bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
a. Dokumen Peerjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks Wajib
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA:
b. Buku Teks Wajib SD, SMP, dan SMA.
c. Barang-barang yang disita dari Saudara EKO YULIANTO
mantan Dirut PT PIP Jakarta:
d. Barang bukti yang disita dari SUHARDI, IGN Sekretaris
Penerima.
e. Barang bukti yang disita dari Drs. Hj.NOGATI SRI
KARYATI,MS. Kepala BPKKD Kabupaten Sleman.
Dirampas untuk Negara.
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
4. Putusan
Memperhatikan Pasal 2 dan Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Jo.
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah dirubah dan di
tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64
ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan, , maka amar putusan dari Majelis Hakim
adalah sebagai berikut :
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1. Menyatakan terdakwa JAROT SUBIYANTORO terbukti secara
sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI
SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
2. Menghukum terdakwa JAROT SUBIYANTORO oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp 1.230.050.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh
juta lima puluh rupiah) dikurangi hasil penjualan rumah yang
dirampas, dengan ketentuan jika sisa uang pengganti tersebut
tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan
ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan
harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut maka di pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat)
bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
a. Dokumen Peerjanjian Kerja Pengadaan Buku Teks Wajib
SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA:
b. Buku Teks Wajib SD, SMP, dan SMA.
c. Barang-barang yang disita dari Saudara EKO YULIANTO
mantan Dirut PT PIP Jakarta:
d. Barang bukti yang disita dari SUHARDI, IGN Sekretaris
Penerima.
e. Barang bukti yang disita dari Drs. Hj.NOGATI SRI
KARYATI,MS. Kepala BPKKD Kabupaten Sleman.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Dirampas untuk Negara dan di serahka kepada Penuntut Umum
untuk perkara lain.
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).
B. Pembahasan
3. Konstruksi Hukum Pembuktian Jaksa Penuntut Umum dalam
Perkara Tindak Pidana Gratifikasi No: 534/Pid.B/2008/PN.Slmn
Guna mengetahui konstruksi Penuntut Umum dalam
membongkar tindak pidana gratifikasi pada perkara nomor:
543/Pid.B/2008/PN.Slmn, peneliti akan mengkaji dari 3 (tiga)
prespektif, yaitu dakwaan, alat-alat bukti oleh Penuntut Umum dan
penuntutan berdasarkan Penuntut Umum.
Adapun mengenai dakwaan sebagaimana subbab sebelumnya,
terdakwa di dakwa dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 12B ayat
(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk dakwaan
Subsidaritas Kumulatif.
Meskipun terdakwa didakwa dengan pasal berlapis tentang
korupsi dan gratifikasi, namun sesuai dengan kajian penelitian hukum
ini maka difokuskan pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang isinya “Setiap
gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai
berikut:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap
dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh
Penuntut Umum.
Pada Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu
“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Tindak pidana korupsi dan gratifiaksi pada putusan no.
534/Pid.B/2008/PN.Slmn menggunakan dakwaan subsidaritas
kumulatif, akan tetapi pada dakwaan tindak pidana gratifikasi
menggunakan dakwaan tunggal. Hal tersebut dikarenakan bahwa
dakwaan tersebut hanya satu (tunggal), tidak ada alternatifnya maupun
pengganti atau kumulasinya/kombinasinya, serta tindak pidana yang
didakwakan hanya satu/tunggal. Bentuk dakwaan tunggal tersebut
digunakan dalam kasus tindak pidana gratifikasi karena berdasarkan
hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja
yang dapat didakwakan. Dan tidak dimungkinkan ada alternative atau
kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai
penggantinya.
Penyusunan surat dakwaan tunggal dalam tindak pidana
gratifikasi tersebut dapat dikatakan sederhana , yaitu sederhana dalam
perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan
hukumnya. Alat bukti yang terdapat pada persidangan tindak pidana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
gratifikasi nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn tentang pengadaan buku
wajib SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum antara lain sebagai berikut:
Tabel I. Alat Bukti Tindak Pidana Gratifikasi
Alat Bukti Analisis
1. Keterangan Saksi
a. SAKSI FITRI ANDRIANI, SH
1) Bahwa saksi mengenal
terdakwa pada waktu saksi
kerja di PT.PIP tahun 2003.
Pimpinannya adalah Bapak
Murad Irawan;
2) Bahwa selain Saudara Murad
Irawan selain pimpinan PT.
PIP juga sebagai kepala
bagian pemasaran wilayah
Jateng dan DIY;
3) Bahwa saksi mulai bekerja di
PT. PIP sejak tahun 2001
sampai dengan tahun 2005
sebagai staff administrasi.
Kenal dengan terdakwa
karena masalah pengadaan
buku ajar SD sampai dengan
SMA di Pemkab Sleman
tahun 2004, Jabatan
Terdakwa sebagai Ketua
DPRD Kabupaten Sleman;
4) Bahwa saksi pernah disuruh
Pak Murad untuk mencairkan
Saksi Fitri Andriani merupakan
karyawan PT.PIP, yang di beri
wewenang oleh Murad Irawan
untuk mencairkan uang di BPD
Sleman atas perintah Murad
Irawan. Dan uang yang dicairkan
tersebut salah satunya dikirim ke
rekening terdakwa Jarot
Subiyantoro sebesar Rp
1.230.050.000,00. Pemberian
tersebut di indikasikan sebagai
gratifikasi karena diberikan oleh
direktur PT.PIP kepada seorang
ketua DPRD di mana ketua DPRD
merupakan pegawai negeri yang
mempunyai wewenang dalam
menentukan arah kebijakan dalam
pengadaan buku SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA se-
Kabupaten Sleman. Sesuai dengan
Pasal 12B Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
uang di BPD. Sleman yaitu
Rp5,8 Milyar berdasarkan
surat kuasa dari Balai Pustaka
dan yang mengasihkan surat
kuasa tersebut adalah Pak
Murad;
5) Bahwa saksi pernah datang
tiga kali ke kantor DPRD
Kabupaten Sleman yaitu
waktu saya datang pertama
kali bersama Pak Murad,
istrinya dan saksi tetapi saksi
hanya nunggu di mobil yang
kedua saksi datang bersama-
sama Pak Murad masuk ke
kantor DPRD tetapi saksi
keluar lagi dan yang ketiga
saya hanya nunggu dimobil
saja;
6) Bahwa saksi pernah
mengirim uang kepada
terdakwa sebesar Rp
1.230.000.000,00. Saksi
mengirim uang tersebut
atas perintah Pak Murad.
Uang tersebut adalah untuk
operasional Pak Murad;
7) Bahwa saksi tahu dari rekan
saksi kalau Pak Murad pernah
Presentasi di DPRD Sleman;
8) Bahwa PT.PIP bergerak di
bidang pengadaan barang
Korupsi. Dan pemberian tersebut
ditransfer lewat sarana elektronik
yaitu dengan nomor rekening
0372299957 an. JAROT
SUBIYANTORO tanggal 30
September 2004. Sehingga,
pemberian tersebut merupakan
tindak pidana gratifikasi, karena
menurut Undang -Undang Nomor
20 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, salah satu syarat
seseorang yang menerima
gratifikasi senilai lebih dari
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) maka penerima gratifikasi
paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima harus
melaporkannya ke Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana tata cara
yang telah ditentukan dalam
Undang-Undang Komisi
Pemberantasan Korupsi. Namun,
hal tersebut tidak dilakukan oleh
terdakwa Jarot Subiyantoro, malah
uang pemberian tersebut
digunakan untuk kepentingan
pribadinya sendiri, yaitu digunakan
untuk melunasi pembelian rumah
di daerah Sleman, dimana rumah
tersebut selanjutnya disita oleh
Negara kerena merupakan hasil
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Direkturnya adalah Pak
Murad;
9) Bahwa saksi mencairkan
uang di BPD Sleman secara
tunai sebesar Rp 5,8 Milyar
dan Rp 5 Milyar langsung di
transfer kepada:
a) Transfer kepada
terdakwa Rp
1.230.000.000,00;
b) Transfer kepada Eko
Yulianto (rekanan Pak
Murad)
Rp1.500.000.000,00;
c) Transfer kepada PT. Balai
Pustaka
Rp2.000.000.000,00
d) Transfer kepada Murad
Irawan Rp 750.000.000,00;
e) Transfer kepada Eni
Wiyasti Rp
750.000.000,00;
10) Bahwa saksi tidak tahu siapa
pemilik uang tersebut, karena
tidak boleh tahu oleh Pak
Murad;
11) Bahwa setelah saksi
mencairkan Rp 10,8 Milyar
saksi tidak mencairkan uang
dari kejahatan yang dilakukan oleh
terdakwa Jarot Subiyantoro.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
lagi, karena setelah itu saksi
keluar dan semua karyawan
di PHK bulan September
2004, saksi di PHK karena
kantor cabang Solo di tutup;
12) Bahwa sebelumnya saksi
pernah disuruh oleh Pak
Murad menghantarkan
bungkusan kepada
terdakwa, saksi hanya
disuruh menghantarkan
bungkusan kepada terdakwa;
13) Bahwa saksi sebagai staff
administrasi PT. PIP dan PT.
PIP bergerak di bidang
pengadaan barang berupa
buku dan air cleaner;
14) Bahwa yang memberi kuasa
untuk mencairkan uang
adalah Pak HR. Siswandi.
Saksi tidak ingat saat
menerima SPMU sebesar Rp
5,8 Milyar untuk apa;
15) Bahwa saksi ketemu terakhir
dengan Murad pada waktu
diperiksa di Polda;
16) Bahwa jabatan Murad sebagai
Kepala Bagian Pemasaran
PT. Balai Pustaka untuk
wilayah Jateng dan DIY;
17) Bahwa saksi tidak kenal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dengan HR.Siswadi yang
tanda tangan dalam surat
kuasa tersebut sebab Murad
menyerahkan Surat Kuasa
tersebut sudah ada tanda
tangannya Pak Siswadi;
18) Bahwa saat saksi
menanyakan kepada Pak
Murad uang yang dikirim
kepada terdakwa untuk apa,
Pak Murad bilang tak usah
banyak tanya kalau masih
ingin kerja;
19) Bahwa saksi tidak mengikuti
perkembangan proyek karena
saksi telah keluar dari
pekerjaan;
20) Bahwa Pak Murad sering
pakai rekening orang lain
termasuk karyawan;
Atas keterangan saksi tersebut
terdakwa menyatakan keberatan
karena terdakwa dan Murad
hanya ada hubungan kerja;
b. SAKSI TEGUH WIRATMO
1) Bahwa saksi bekerja di BPD
Sleman sejak Oktober 1996
sampai dengan bulan
September 2005. Jabatan saya
adalah sebagai Pimpinan
bidang pelayanan dan
Saksi Teguh Wiratmo, merupakan
karyawan BPD Sleman dan yang
melayani pencairan dana oleh Fitri
Andriani. Bahwa dari keterangan
tersebut, pencairan dana dilakukan
secara cash / tunai namun
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
operasional.
2) Bahwa proses pencairan
SPMU yaitu rekanan datang
ke BPD membawa SPMU
dan dicocokan dengan daftar
penguji dari BPKKD dan
setelah cocok maka SPMU
baru bisa dicairkan. Rekanan
yang dimaksud adalah PT.
Balai Pustaka;
3) Bahwa yang datang untuk
mencairkan dana milik PT.
Balai Pustaka adalah Sdr.
Fitri Andriani;
4) Bahwa pencairan pertama
kali tanggal 10 Juli 2004
sebesar Rp 5,8 Milyar dan
sudah dicairkan semua.
Tujuannya untuk pembayaran
uang muka pengadaan buku;
5) Bahwa uang tersebut
dicairkan secara cash
kemudian oleh Sdri. Fitri
Andriani langsung di transfer
pada hari Sabtu tanggal 10
Juli 2004 ke beberapa Bank
diantaranya:
a) Ke Bank Mandiri An.
Murad sebesar Rp
750.000.000,00
b) Ke Bank Mandiri An. Eni
kemudian oleh Fitri Andriani di
transfer ke beberapa rekening yang
salah satunya ke Bank BCA dan
rekening tersebut atas nama
terdakwa Jarot Subiyantoro. Saksi
hanya melayani pencairan tersebut
dan tidak mengetahui kegunaan
uang yang ditransfer tersebut. Dari
pernyataan saksi tersebut maka,
diketahui bahwa pentransferan
uang tersebut dilakukan dengan
sengaja oleh Fitri Andriani atas
perintah Murad Irawan. Serta dari
pernyataan tersebut maka
pemberian tersebut benar-benar
ada dan tidak dapat disangkal oleh
terdakwa, karena yang melayani
untuk pentransferan adalah saksi
sendiri. Serta, pernyataan saksi
Teguh Wiratmo mempertegas
kesaksian Fitri Andriani yang telah
mentransfer uang kepada terdakwa
Jarot Subiyantoro yang merupakan
gratifikasi dan tidak dilaporkan ke
Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Wiyasti sebesar Rp
180.000.000,00
c) Ke Bank Mandiri An. Eko
Yulianto sebesar Rp
1.500.000.00,00
d) Ke BCA An. Jarot
Subiyantoro sebesar
Rp1.230.050.000,00
6) Bahwa setiap hari BPD
Sleman selalu membuat
laporan transaksi ke Pemda
Sleman;
7) Bahwa proses transfernya
baru bisa dilaksanakan pada
hari kerja berikutnya yaitu
hari Senin;
8) Bahwa tidak serta merta
keluar sebesar Rp 5,8
Milyar, tetapi ada yang
ditransfer dan ada yang
diambil tunai oleh Fitri
Andriani sebesar
Rp136.000.000,00;
9) Bahwa dalam Slip
pengiriman kepada terdakwa
tidak ada catatan khusus;
10) Bahwa untuk pengiriman
kepada PT. Balai Pustaka,
ada pesan yaitu untuk uang
muka pembayaran
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
pengadaan Buku Kabupaten
Sleman yang masing-masing
diterima oleh Eko Yulianto
dan Eni Wiyasti sedang
untuk Maya Rita tidak ada
pesan;
11) Bahwa yang dikirim kepada
Murad sebesar Rp 750 juta
pada slip pengiriman ada
keterangan untuk
pembayaran Buku
Kabupaten Sleman,
sedangkan untuk pengiriman
kepada terdakwa pada slip
pengiriman tidak ada tertulis
pesan;
Atas keterangan saksi tersebut
terdakwa menyatakan tidak
keberatan.
c. ISKANDAR WINARNO
1) Bahwa pada tahun 2002 saksi
jadi pegawai honor di DPRD
Sleman ditugaskan sebagai
ajudan terdakwa, saat itu
terdakwa sebagai ketua
DPRD;
2) Bahwa saksi pernah disuruh
oleh terdakwa untuk
membuka rekening di
BCA. Karangwaru atas
nama saksi sendiri sebesar
Saksi merupakan ajudan terdakwa
Jarot Subiyantoro yang diberi
perintah oleh oleh terdakwa untuk
membuka rekening di BCA atas
namanya. Namun, uang untuk
membuka rekening tersebut dari
terdakwa Jarot Subiyantoro, selain
itu buku tabungan serta ATM nya
di bawa oleh terdakwa. Dan saksi
tidak tahu nomor PIN dari
tabungan tersebut karena langsung
diminta oleh terdakwa. Namun,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Rp1.000.000,00 kemudian
buku tabungan dan ATM-
nya dibawa oleh terdakwa;
3) Bahwa saksi di suruh untuk
membuka rekening oleh
terdakwa karena terdakwa
percaya kepada saksi, namun
saksi tidak tahu nomor PIN
ATM;
4) Bahwa saksi pernah disuruh
oleh terdakwa untuk
mengecek saldo dan saat
saksi mengecek saldonya
sebesar Rp 570.000.000,00
namun saksi tidak tahu
kiriman dari siapa;
5) Bahwa menurut keterangan
terdakwa uang tersebut akan
digunakan kalau Pak Murad
datang ke Yogya;
6) Bahwa saksi tidak pernah
mengambil uang dari
tabungan atas nama saksi
tersebut di BCA, dan saksi
tidak pernah mendapat uang
dari terdakwa;
Atas keterangan saksi tersebut
terdakwa menyatakan ada
yang keberatan yaitu: Uang
akan digunakan untuk
keperluan Pak Murad kalau ke
Yogyakarta dan belum terjadi
saksi pernah disuruh untuk
mengecek saldonya dan terdapat
uang sebesar Rp570.000.000,00
dan saksi tidak mengetahui
pengirimnya. Dari keterangan
saksi tersebut, diketahui bahwa
terdakwa Jarot Subiyantoro telah
berencana untuk melakukan suatu
tindak pidana yang merugikan
Negara karena berhubungan
dengan jabatannya. Apabila
pemberian tersebut hanya sebatas
pemberian saja dan tidak ada
indikasi lain yang berhubungan
dengan jabatannya, maka
jumlahnya tidak sebesar itu, dan
terdakwa tidak akan membuat
rekening tabungan atas nama orang
lain. Sehingga, terdakwa dan
Murad Irawan telah merencanakan
tindak pidana tersebut.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
uang sudah diambil.
2. Saksi Ahli:
MOHAMMAD HASAN
RIYADI, SE
1) Bahwa saksi adalah Sarjana
Ekonomi dari Sekolah Tinggi
Keuangan Indonesia
Surabaya jurusan Akuntansi
tamat tahun 1986 dan lulus
ujian Negara Akuntansi dan
lulus ujian Negara Akuntansi
Tahun 1998, bekerja di BPKP
sejak tahun 1986;
2) Bahwa adapun dasar ahli
melakukan audit pengadaan
buku di Pemda Sleman atas
dasar permintaan Penyidik
Polda;
3) Bahwa kontrak pengadaan
buku adalah antara Balai
Pustaka dengan Pemda
Sleman;
4) Bahwa kontraknya terjadi
pada tanggal 11 Mei 2004
dengan Nomor SPK
425.2/886/2004 untuk
pengadaan buku pelajaran
wajib SD, SMP dan SMA
dalam hal ini pemesannya
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman;
Bahwa ahli merupakan seorang
yang telah mengaudit pengadaan
buku di Kabupaten Sleman. Dan
menyatakan bahwa uang yang
dikirim oleh Fitri Andriani atas
perintah Murad Irawan tersebut
merupakan pelanggaran. Karena
merugikan Negara sebesar
Rp1.230.000.000,00 yang
seharusnya uang tersebut
dibayarkan kepada PT.Balai
Pustaka. Kerugian Negara
tersebut diketahui setelah saksi
mengadakan audit. Kerugian
Negara dapat diartikan sebagai
kerugian kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata
dan pasti jumlahnya sebagai
akibat perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.
Kerugian negara yang nyata dan
pasti jumlahnya, memberi
kepastian hukum. Demikian
kerugian Negara tersebut secara
nyata dan pasti telah merugikan
Negara sebesar
Rp1.230.050.000,00 dan kerugian
tersebut berdampak pada
Pemerintah Kabupaten Sleman.
Karena uang tersebut seharusnya
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
5) Bahwa anggaran pengadaan
buku tersebut berasal dari
APBD Sleman tahun
anggaran 2004-2005 sebesar
Rp29.982.857.850,00;
6) Bahwa kontrak tersebut
berjalan dan berakhir tahun
2004 dan menurut Berita
Acara yang selesai baru 97%
dan setelah kami turun
kelapangan dengan
mengumpulkan para Kepala
Sekolah SD, SMP dan SMA
buku yang diterima kami
lakukan pengecekan dengan
pengadaan ternyata banyak
yang tidak cocok tidak sesuai
dengan pesanan;
7) Bahwa kekurangan yang ada
adalah Rp 252.506.000,00
dan ada penyimpangan yang
tidak sesuai dengan pesanan
sebesar Rp 1.821.441.413,00
jadi kerugian negara ada Rp
12.120.155.145,00;
8) Bahwa berdasarkan SPMU
Nomor: 62/BP.BM tanggal 8
Juli 2004 telah dicairkan uang
sebesar Rp 5,8 Milyar yang
diterima oleh Fitri Andriani
melalui bank BPD Cabang
Sleman kemudian uang
dikirimkan ke PT. Balai Pustaka
guna pembayaran pengadaan
buku SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA se-Kabupaten Sleman.
Oleh karena itu, pemberian
tersebut berakibat merugiakan
Negara maka pemberian itu dapat
dinyatakan sebagai suatu tindak
pidana suap yang digolongkan
pada tindak pidana gratifikasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
tersebut yang Rp 2 Milyar
ditransfer ke rekening Balai
Pustaka, Rp1,23 Milyar
dikirim kepada Jarot
Subiyantoro sedang sisanya
yang Rp 3,7 Milyar sekian
kami tidak bisa mengetahui;
9) Bahwa saksi mengetahui
adanya pengiriman uang
kepada terdakwa dari bukti
transfer yang diperlihatkan
Polisi Polda;
10) Bahwa uang sebesar
Rp1.230.000.000,00 yang
dikirimkan kepada
Terdakwa itu disebut
sebagai kerugian negara,
karena seharusnya
dikirimkan kepada Balai
Pustaka;
11) Bahwa saksi melakukan audit
investigasi sejak tanggal 4
Mei 2005 sampai tanggal 28
Juli 2005;
12) Bahwa sumber data yang
dipakai oleh Penyidik dari
Dinas Pendidikan dan dari
pihak yang terlibat;
13) Bahwa saksi temukan,
pengadaan buku tersebut
disub kontrakkan menjadi 7
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
sub kontrak;
14) Bahwa saksi menghitung
adanya penggelembungan
harga atas dasar perhitungan
dari IKAPI Jawa Tengah
namun tidak berani
mengeluarkan surat
keterangan karena tidak
berwenang kemudian
disarankan untuk minta
perhitungan dari IKAPI Pusat
Jakarta, selanjutnya dari Pusat
disarankan untuk
menghubungi IKAPI
Yogyakarta kemudian setelah
kami mendapatkan
perhitungan dari IKAPI
Yogyakarta lalu saya
bandingkan dengan harga
pusat di Grafika ternyata
harganya sama;
15) Bahwa saksi menemukan
buku di gudang Dinas
Pendidikan Kabupaten
Sleman, sebelum kontrak
ditandatangani, buku yang
datang sebelum kontrak itu
dikirim tanggal 13 Maret
2004, 6 Mei 2004 dan 19 Mei
2004;
16) Bahwa saksi tidak memeriksa
buku sebelum kontrak,
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
karena saksi mulai melakukan
audit bulan Mei 2004;
17) Bahwa SK. Mendikbud.
Nomor 689 menurut saksi
buku bukan termasuk barang
khusus, jadi pengadaannya
harus melalui lelang;
18) Bahawa dari hasil audit
ternyata pencetakan buku,
tidak dilakukan oleh Balai
Pustaka, namun malah di
subkontrakkan kepada PT.PIP
dan oleh PT.PIP di
subkontrakkan lagi;
19) Bahwa menurut saksi negara
telah dirugikan dalam hal ini,
pihak yang dirugikan adalah
APBD Pemda. Sleman;
20) Bahwa prosedur penunjukan
langsung yang saksi temukan
adalah awalnya Kepala Dinas
minta ijin kepada Bupati,
Bupati tidak langsung
mengeluarkan ijin tetapi
Bupati kirim surat kepada
Ketua DPRD minta
persetujuan kemudian Ketua
Dewan mengeluarkan
SK.Pim yang isinya
menyetujui penunjukan
langsung;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
21) Bahwa yang menandatangani
persetujuan penunjukan
langsung tersebut adalah
Ketua DPRD Jarot
Subiyantoro, Ovie Supyanto,
Yazid HM.Sag, dan
Syarifudin Anwar. Dan belum
pernah saksi menemukan hal
seperti ini;
22) Bahwa dalam proses
penunjukan langsung, harus
ada untuk perbandingan
harga. Selama investigasi
tidak ditemukan harga
perkiraan sendiri (HPS);
23) Bahwa proses sebelum BPKP
melakukan audit kerugian
negara yaitu awalnya kalau
diperkirakan ada
penyimpangan dilakukan
penyidikan yang dilakukan
oleh penyidik kemudian
penyidik menyampaikan
pemaparan kepada BPKP dan
bila ditemukan penyimpangan
lalu dilakukan audit
investigasi;
24) Bahwa BPKP tidak
melakukan audit sendirian
melainkan bekerja sama
dengan Penyidik dari Polisi
Polda;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
25) Bahwa hasil audit BPKP
tersebut ada kesimpulan dan
kesimpulan tersebut
disampaikan kepada penyidik
terus dibuat laporan;
26) Bahwa kalau melihat Berita
Acara Penerimaan barang,
maka yang belum selesai 3%;
27) Bahwa setelah dilakukan
audit dan setelah dilakukan
perbandingan terdapat selisih
sebesar Rp 12 Milyar;
28) Bahwa audit yang dilakukan
termasuk audit investigasi
dan audit perhitungan
kerugian negara;
29) Bahwa pada saat saksi
melakukan audit tahu
orangnya yang diaudit yaitu
Masuko dan Bachrum;
30) Bahwa pengertian kerugian
negara kekurangan uang,
surat berharga yang pasti
jumlahnya akibat perbuatan
melawan hukum;
31) Bahwa ada keterlambatan
dari PT. Balai Pustaka dan
menurut saksi harus
dikenakan denda karena
barang belum selesai 100%;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
32) Bahwa dalam perhitungan
yang dilakukan oleh saksi,
denda tidak dihitung karena
ketidakmampuan PT Balai
Pustaka karena tidak
memenuhi kontrak;
33) Bahwa penawaran harga
mulai Rp 65 Milyar turun lagi
menjadi Rp 34 Milyar
akhirnya menjadi Rp 29
Milyar itu yang menentukan
harga PT Balai Pustaka;
34) Bahwa saksi tahu ada buku
datang sebelum kontrak
berdasarkan data dari Dinas
Pendidikan dan keterangan
dari Ketua Panitia pengadaan
yaitu saudara Masuko;
35) Bahwa sebelumnya saksi
minta IKAPI Jateng tetapi
tidak mau memberikan harga
kemudian kami minta ke
IKAPI Pusat kemudian
IKAPI Pusat menunjuk
IKAPI Yogyakarta untuk
memberikan perhitungan
harga;
36) Bahwa saksi tidak tahu
peruntukan uang yang dikirim
kepada terdakwa;
37) Bahwa pada pokoknya uang
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Rp 5,8 Milyar itu harus
masuk ke rekening Balai
Pustaka semua, namun uang
yang Rp 1.230.000.000,00
masuk ke rekening
terdakawa;
Atas keterangan saksi Ahli
tersebut terdakwa menyatakan
akan menanggapi dalam
pembelaan.
3. Surat
a. 1 (satu) buah buku Tabungan
BCA KCU Yogyakarta
Nomor Rek. 0372299957 an.
JAROT SUBIYANTORO
tanggal 30 September 2004;
b. 1 (satu) lembar foto copy slip
kiriman uang tanggal 12 Juli
2004 yang telah disahkan dan
ditanda tangani oleh Sdr.
SYAIFUDIN ANWAR dari
FITRI ADRIANI, SH Bank
BPD Sleman kepada JAROT
SUBIYANTORO bank BCA
Yogyakarta No.Rek.
0372299957 senilai Rp
1.230.050.000,00(satu milyar
dua ratus tiga puluh juta lima
puluh ribu rupiah);
Modus operandi terdakwa
menerima aliran dana dari Murad
Irawan sebesar Rp
1.230.050.000,00 dapat
dibuktikan dengan sebuah
tabungan BCA Nomor Rek.
0372299957 an. JAROT
SUBIYANTORO tanggal 30
September 2004 dan satu lembar
foto copy slip kiriman uang
tanggal 12 Juli 2004 yang telah
disahkan dan ditanda tangani oleh
Sdr. SYAIFUDIN ANWAR dari
FITRI ADRIANI, SH Bank BPD
Sleman kepada JAROT
SUBIYANTORO bank BCA
Yogyakarta No.Rek. 0372299957
senilai Rp 1.230.050.000,00 (satu
milyar. Dan alat bukti surat
merupakan alat bukti yang
digunakan oleh Penuntut Umum
untuk mengungkap tindak pidana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
gratifikasi yang dilakukan oleh
terdakwa Jarot Subiyantoro.
Menurut penulis alat bukti surat
tersebut merupakan alat bukti
surat yang penting karena setelah
ada pernyataan dari saksi Fitri
Andriani yang menyatakan
mengirim uang kepada terdakwa
sebesar Rp1.230.050.000,00. Alat
bukti surat dalam perkara ini
adalah buku tabungan BCA
Nomor Rek. 0372299957 an.
JAROT SUBIYANTORO
merupakan ditinjau dari segi
formal, alat bukti surat
merupakan alat bukti sempurna
karena dibuat oleh dan berisi
keterangan resmi dari seorang
pejabat yang wenang, dan alat
bukti surat mengikat hakim
apabila tidak ada alat bukti lawan
yang dapat melumpuhkan alat
bukti surat tersebut. Namun, dari
segi materiil, semua alat bukti
surat bukan merupakan alat bukti
yang mempunyai kekuatan
mengikat. Sehingga, bersifat
bebas tanpa mengurangi sifat
kesempurnaan formal alat bukti
surat tersebut. Asas proses
pemeriksaan perkara pidana
untuk memperoleh kebenaran
materiil atau kebenaran sejati,
maka hakim bebas untuk menilai
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
4. Keterangan Terdakwa
a. Bahwa setelah tamat SMA
terdakwa kuliah di Fakultas
Hukum Janabadra selama tiga
tahun, namun tidak
menyelesaikan studynya;
b. Bahwa terdakwa menikah pada
umur 27 tahun dan punya satu
orang anak perempuan umur
10 tahun sekolah di SD Sai
Partai pen;
c. Bahwa terdakwa bisnis jual
beli kotoran ayam di daerah
Dieng dan Wonosobo untuk
pupuk sayuran, selanjutnya
kebenaran yang terkandung pada
alat bukti surat tersebut.
Walaupun dari segi formal alat
bukti surat telah benar dan
sempurna namun kebenaran dan
kesempurnaan formal itu dapat
disingkirkan demi untuk
mencapai dan mewujudkan
kebenaran materiil. Sehingga, alat
bukti surat tersebut dapat
dijadikan sebagai bukti materiil
yang bersifat bebas, maksudnya
hakim tidak terikat dengan alat
bukti tersebut untuk
membuktikan bahwa terdakwa
Jarot Subiyantoro telah menerima
uang sebesar Rp1.230.050.000,00
Terdakwa merupakan Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan
Kabupaten Sleman sebagai ketua
DPRD Sleman periode 1999-2004.
Terdakwa Jarot Subiyantoro
didakwa dengan pasal gratifikasi
karena menurut keterangannya
terdakwa memberikan nomor
rekeningnya kepada Murad Irawan
karena Murad Irawan memintanya.
Sehingga terdakwa
memberikannya. Dan setelah itu,
terdakwa mengecek saldo
tabungannya dan terdapat saldo
uang sebanyak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
memasuki dunai politik sejak
tahun 1997 sebagai ketua
PAC. PDIP;
d. Bahwa pada tahun 2004
sampai tahun 2006 terdakwa
menjabat sebagai ketua PAC.
PDIP;
e. Bahwa terdakwa menjadi
Ketua DPRD periode 1999
sampai dengan 2004 dari
Partai PDI Perjuangan dan
anggota DPRD Kab. Sleman
periode 2005 sampai dengan
2009 diberhentikan tanggal 22
Nopember 2008 karena kasus
narkoba;
f. Bahwa saat terdakwa sebagai
Ketua DPRD, yang menjabat
bupati waktu itu adalah Bapak
Arifin Ilyas selama satu tahun
kemudian diganti oleh Ibnu
Subiyanto sampai saat ini,
sedang yang menjabat sebagai
Kepala Dinas Pendidikan
adalah Saudara Drs.
BACHRUM;
g. Bahwa proses diadakannya
pengadaan buku di Kabupaten
Sleman, yaitu berhubung
Sleman sebagai Kota
Pendidikan maka kami DPRD
Kabupaten Sleman
Rp1.230.000.000,00 dan uang
tersebut digunakan sebagai biaya
operasional Murad Irawan. Namun,
menurut keterangan terdakwa uang
itu telah diberikan kembali kepada
Murad Irawan di sebuah hotel,
tanpa surat bukti penerimaan.
Namun, pernyataan saksi mengenai
pengembalian uang tersebut tidak
dapat dijadikan sebagai alat bukti
yang meringankan terdakwa, hal
tersebut dikarenakan tidak
didukung dengan alat bukti surat
yang autentik dan keterangan
terdakwa tentang pengembalian
uang tersebut tidak mengikat
hakim dalam mengambil putusan.
Dari keterangan terdakwa tersebut
maka terdakwa dengan sengaja
memberikan nomor rekening
kepada Murad Irawan untuk
mendapatkan keuntungan dari
proyek pengadaan buku tersebut
dan terdakwa telah mengakui
bahwa dia menerima sejumlah
uang dari Murad Irawan. Hal
tersebut dapat dikatakan sebagai
gratifikasi dan menyalahi aturan
Pasal 12B Undang-Undang Nomor
20 tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Korupsi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
mengadakan penjaringan
aspirasi masyarakat dan
intinya masyarakat Sleman
memerlukan buku gratis;
h. Bahwa terdakwa kenal dengan
Murad tahun 2003, terdakwa
kenal Murad karena Murad
datang bertamu di Kantor
DPRD dan mengaku sebagai
Direktur Pemasaran PT. Balai
Pustaka untuk wilayah Jawa
Tengah dan DIY;
i. Bahwa selanjutnya Murad
melakukan presentasi
pengadaan buku untuk SD,
SMP dan SMA di Dewan
bersama dua orang temannya;
j. Bahwa saat itu Murad
menerangkan bisa penunjukan
langsung dan menunjukan
dasar hukumnya dan
tanggapan anggota Dewan
biasa-biasa saja;
k. Bahwa setiap akhir tahun
anggaran, Dewan selalu
mengadakan penjaringan
aspirasi masyarakat;
l. Bahwa berdasarkan hasil
penjaringan aspirasi
masyarakat kemudian ada
pandangan fraksi-fraksi di
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
DPRD Sleman dalam
paripurna yaitu masyarakat
menginginkan pengadaan buku
karena Sleman sebagai kota
pendidikan tetapi sudah 10
tahun tidak ada pengadaan
buku untuk SD, SMP dan
SMA;
m. Bahwa selanjutnya Eksekutif
dengan senang hati
menanggapi dengan sambutan
Bupati yang isinya Bupati
menanggapi serius adanya
usulan pengadaann buku dan
akhirnya ada azas sikronisasi
pada akhirnya dari Panitia
Legislatif dan Panitia
Eksekutif bertemu tahun 2004;
n. Bahwa setelah Sinkronisasi
Panitia Anggaran Ekesekutif
dan Legislatif bertemu,
anggaran untuk tahun 2004
sebesar Rp 10 Milyar;
o. Bahwa anggaran bisa menjadi
lebih dari Rp 29 Milyar,
terdakwa tidak tahu karena itu
dari Eksekutif, tetapi Dewan
menyetujui dengan multi years
karena pertimbangannya
karena berdasarkan
menyampaian eksekutif
dibayar beberapa tahun ada
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
segi keuntungan tidak ada
bunga dan harganya tetap dan
menjadi 29 Milyar karena
kebutuhan buku yang banyak;
p. Bahwa setelah eksekutif
mengutarakan pendapat APBD
maka masing-masing fraksi
menanggapi dan meminta
pengadaan buku gratis untuk
tahun 2004;
q. Bahwa untuk munculnya
angka Rp 29 Milyar yaitu
tahun 2004 anggaran Rp 10
Milyar + Rp 2 Milyar dan
tahun 2005 menjadi Rp 29
Milyar denga sistem multi
years tahun 2005;
r. Bahwa RAPBD disahkan awal
Januari 2004 dan pengadaan
buku dianggarkan Rp 10
Milyar dan tahun itu juga
dianggarkan aggaran menjadi
multi years. Dewan
mendasarkan pada permintaan
eksekutif;
s. Bahwa persetujuan pengadaan
buku yang ditandatangani oleh
terdakwa dan pimpinan Dewan
lainnya, pada tanggal 21 April
2004 sesuai dengan Surat
Keputusan Pimpinan Dewan
No.24/K.PIMP/2004;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
t. Bahwa SK Pimpinan tersebut,
pimpinan dewan hanya
menyetujui permintaan
eksekutif, ini karena kebiasaan
yang dulu-dulunya seperti itu;
u. Bahwa SK Pimpinan Dewan
tersebut telah dibahas dan
disetujui oleh rapat pimpinan
Dewan;
v. Bahwa terdakwa pernah
ketemu dengan saudara Murad
dihotel Saripan Jakarta. Dalam
pertemuan itu tidak jelas dan
bahkan tidak membicarakan
soal pengadaan buku, hanya
diajak Murad mengunjungi
Kantor Balai Pustaka dan di
dalam Kantor PIP;
w. Bahwa yang mengundang ke
Jakarta adalah Saudara.
Murad. Terdakwa diundang
selaku Ketua Dewan.
Undangannya secara tertulis
dan setelah disana masuk loby
bersama Murad;
x. Bahwa pada saat itu di hotel
Saripan sudah ada Masuko,
Samsidi, Bahrum dan saya
sendiri, pertemuan tersebut
tidak resmi, terdakwa
menghadiri undangan itu
karena menghargai teman;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
y. Bahwa terdakwa pernah
memberikan nomor
rekening terdakwa kepada
Sdr.Murad pada tanggal 13
Juli 2004 ada uang yang
masuk sebesar Rp
1.230.000.000,00;
z. Bahwa terdakwa
memberikan nomor
rekening karena Murad
minta untuk keperluan biaya
operasional Murad.
aa. Bahwa Murad memasukkan
uang ke rekening terdakwa,
karena Murad pada saat itu
baru tergila-gila dengan
seseorang perempuan bernama
NOVI dari Solo untuk
membiayai kebutuhannya
Novi;
bb. Bahwa uang tersebut
terdakwa berikan kepada
Murad di Hotel Melia
Purosani Jogjakarta,
penyerahan uang kepada
Murad tidak ada tanda
buktinya;
cc. Bahwa Dewan tidak
mempunyai kewenangan untuk
memberikan persetujuan
penunjukan langsung;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dd. Bahwa dari uang yang masuk
ke rekening terdakwa dengan
uang yang keluar dari rekening
saudara tersebut selangnya
selama satu tahun;
ee. Bahwa tugas dan fungsi saya
sebagai Ketua Dewan adalah
legislasi, anggaran dan
pengawasan;
ff. Bahwa selain di BCA
terdakwa punya rekening lain
yaitu di BPD karena pada saat
itu ambil kredit di BPD dan
secara otomatis pada setiap
nasabah yang punya pinjaman
di BPD harus buka rekening;
gg. Bahwa terdakwa pernah
diajukan kredit di BPD karena
dapat prioritas pinjaman
dengan bunga murah;
Bahwauang sebesar Rp 1,230
Milyar sudah dikembalikan
kepada Murad semua,
dikembalikan selama lima
kali;
Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Jarot Subiyantoro
dengan pasal berlapis yaitu Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Dan Pasal
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
12B ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Penuntut Umum menuntut
terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara dan denda
sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut juga di
dakwa dengan pasal gratifikasi, dimana terdakwa Jarot Subiyantoro
menerima uang dari H. Murad Irawan sebesar Rp 1.230.050.000,00
(satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah). Dan
sampai dengan melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima
uang dari H. Murad Irawan tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Pemberian dari
H.Murad Irawan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dijadikan dasar
untuk menjerat terdakwa dengan tindak pidana gratifikasi yang diatur
dalam Pasal 12B undang-undang tindak pidana korupsi.
Pemberian tersebut dianggap bertujuan untuk dapat
mempengaruhi arah kebijakan terdakwa, selaku Ketua DPRD
Kabupaten Sleman tentang pengadaan buku teks wajib SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA. Pengertian pemberian dalam arti luas
meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.
Sehingga, terdakwa Jarot Subiyantoro dituntut dengan pasal
berlapis yaitu pasal korupsi dan pasal gratifikasi. Hal tersebut
digunakan karena kasus korupsi merupakan kasus yang sangat rumit
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dan kompleks sehingga dibutuhkan ketelitian yang cermat agar
terdakwa tidak dapat lepas dari jeratan hukum dan dapat dipidana.
4. Implikasi Yuridis Pembuktian Jaksa Penuntut Umum Terhadap
Putusan Pemidanaan dalam Kasus Tindak Pidana Gratifikasi Atas
Diri Terdakwa Nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn
Mengkaji mengenai implikasi yuridis pembuktian Jaksa Penuntut
Umum terhadap putusan pemidanaan dalam kasus tindak pidana
gratifikasi atas diri terdakwa, harus dilihat dari tuntutan hukum dan
putusan yang dijatuhkan. Implikasi yuridis akan diketahui ketika
membandingkan kedua dokumen yakni tuntutan dan putusan tersebut.
Berikut ini adalah hasil pencermatan kedua dokumen yang dimaksud:
Tabel 2. Tuntutan dan Putusan
Tuntutan Penuntut Umum Putusan Hakim
1. Menyatakan terdakwa Jarot
Subiyantoro secara sah dan
menyakinkan melakukan
tindak pidana Korupsi
sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 3
ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang
sudah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 Jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Dan Pasal 12B ayat (1) dan
ayat (2) Jo. Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun
1. Menyatakan terdakwa JAROT
SUBIYANTORO terbukti secara
sah dan menyakinkan melakukan
tindak pidana KORUPSI SECARA
BERSAMA-SAMA DAN
BERLANJUT;
2. Menghukum terdakwa JAROT
SUBIYANTORO oleh karena itu
dengan pidana penjara selama 5
(lima) tahun;
3. Menghukum terdakwa untuk
membayar denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah), dengan ketentuan apabila
denda tersebut tidak dibayar oleh
terdakwa, diganti dengan pidana
kurungan selama 3 (tiga) bulan;
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang
sudah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap
terdakwa Jarot Subiyantoro
dengan pidana penjara selama
7 (tujuh) tahun dikurangi
selama terdakwa berada dalam
tahanan dan denda sebesar Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) Subsidair 3 (tiga)
bulan kurungan,
3. Membebankan kepada
terdakwa Jarot Subiyantoro
untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp
1.230.050.000,00 (satu milyar
dua ratus tiga puluh juta lima
puluh ribu rupiah), jika
terdakwa tidak membayar
uang pengganti paling lama
dalam 1 (satu) bulan maka
harta bendanya disita/dilelang
dan apabila tidak mencukupi
maka dipidana dengan pidana
penjara selama 4 (empat)
bulan.
4. Menyatakan barang bukti
berupa:
a. Dokumen Peerjanjian
4. Menghukum pula terdakwa untuk
membayar uang pengganti sebesar
Rp 1.230.050.000,00 (satu milyar
dua ratus tiga puluh juta lima puluh
rupiah) dikurangi hasil penjualan
rumah yang dirampas, dengan
ketentuan jika sisa uang pengganti
tersebut tidak dibayar dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan ini berkekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya disita
dan harta bendanya tidak mencukupi
untuk membayar uang pengganti
tersebut maka di pidana dengan
pidana penjara selama 4 (empat)
bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang
telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap
ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti
berupa:
a. Dokumen Perjanjian Kerja
Pengadaan Buku Teks Wajib
SD/MI, SMP/MTs dan
SMA/MA:
b. Buku Teks Wajib SD, SMP, dan
SMA.
c. Barang-barang yang disita dari
Saudara EKO YULIANTO
mantan Dirut PT PIP Jakarta:
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Kerja Pengadaan Buku
Teks Wajib SD/MI,
SMP/MTs dan SMA/MA:
b. Buku Teks Wajib SD,
SMP, dan SMA.
c. Barang-barang yang disita
dari Saudara EKO
YULIANTO mantan Dirut
PT PIP Jakarta:
d. Barang bukti yang disita
dari SUHARDI, IGN
Sekretaris Penerima.
e. Barang bukti yang disita
dari Drs. Hj.NOGATI SRI
KARYATI,MS. Kepala
BPKKD Kabupaten
Sleman.
Dirampas untuk Negara.
5. Membebankan terdakwa untuk
membayar biaya perkara
sebesar Rp5000,00 (lima ribu
rupiah);
d. Barang bukti yang disita dari
SUHARDI, IGN Sekretaris
Penerima.
e. Barang bukti yang disita dari Drs.
Hj.NOGATI SRI KARYATI,MS.
Kepala BPKKD Kabupaten
Sleman.
Dirampas untuk Negara dan di
serahkan kepada Penuntut Umum
untuk perkara lain.
8. Membebankan kepada terdakwa
untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu
rupiah).
Dari tabel di atas dapat diketahui tuntutan penuntut umum yang
pada akhirnya menghasilkan putusan hakim. Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana berlapis yaitu Pasal
Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64
ayat (1) KUHPidana. Dan Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Pidana Korupsi yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Dokumen tuntutan penuntut umum tersebut menuntut terdakwa
Jarot Subiyantoro dengan tuntutan pidana penjara selama 7 tahun dengan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dan
membebankan kepada terdakwa Jarot Subiyantoro untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp 1.230.050.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh
juta lima puluh ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang
pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan maka harta bendanya
disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan. Tuntutan tersebut dikarenakan terdakwa
telah mengakui perbuatannya pada saat pemeriksaan keterangan terdakwa
di persidangan. Dan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana
korupsi dan gratifikasi yang dapat dibuktikan dipersidangan.
Amar putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa JAROT
SUBIYANTORO terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak
pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT.
Menghukum terdakwa JAROT SUBIYANTORO oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Menghukum terdakwa untuk
membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa,
diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum pula
terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.230.050.000,00
(satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima puluh rupiah) dikurangi hasil
penjualan rumah yang dirampas, dengan ketentuan jika sisa uang
pengganti tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
dan harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti
tersebut maka di pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Adapun unsur-unsur tindak pidana gratifikasi yang memenuhi, dan
menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut menurut
dakwaan tunggal, yaitu Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 84 ayat (2)
KUHPidana:
1) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara
Bahwa salah satu tugas dari terdakwa Jarot Subiyantoro selaku
Ketua DPRD Kabupaten Sleman adalah fungsi legislasi dan
terdakwa menerima gaji dari Negara. Jadi, unsur Pegawai Negeri
terpebuhi.
2) Menerima Gratifikasi
Bahwa terdakwa Jarot Subiyantoro menerima uag dari H. Murad
Irawan sebesar Rp 1.230.050.000,00 (satu milyar dua ratus tiga
puluh juta lima puluh ribu rupiah). Dan sampai dengan melampaui
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima uang dari H. Murad
Irawan tersebut terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
3) Apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya.
Bahwa salah satu tugas terdakwa selaku Ketua DPRD adalah
pengawasan/controlling, seharusnya terdakwa menolak adanya
permohonan dari pihak eksekutif untuk menunjuk langsung PT.Balai
Pustaka untuk pengadaan buku tersebut, karena bertentangan dengan
Kepres Nomor 80 Tahun 2003. Dengan terdakwa selaku Ketua
DPRD memberi persetujuan penunjukan langsung, maka patut
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
diduga transfer uang dari H.Murad Irawan kepada terdakwa adalah
sebagai pemberian suap.
Penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap
terdakwa dilandaskan pada unsur-unsur tindak pidana gratifikasi yang
telah terpenuhi yang tersebut di atas. Selain unsur-unsur tersebut
penuntutan juga dilakukan karena fakta-fakta hukum yang telah terungkap
dalam persidangan dengan adaya alat bukti yang dapat mengungkapkan
kejadian kasus tersebut. Dan hakim dalam menjatuhkan hukuman berupa
pemidanaan tidak semata-mata untuk menghukum orang tersebut, namun
hakin mempunyai pertimbangan hukum yang kuat dengan dasar-dasar
hukum yang pasti dan dengan keyakinan hakim sendiri.
Antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Hakim,
tersebut telah berimbang. Maksudnya bahwa, Jaksa Penuntut Umum
menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun,
sedangkan putusan hakim tersebut menjatuhkan hukuman selama 5 (lima)
tahun. Sehingga, antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan
Hakim tersebut berbanding seimbang. Hal tersebut menandakan bahwa
Hakim tidak mengabaikan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum
dalam persidangan. Akan tetapi alat bukti tersebut digunakan sebagai
salah satu Pertimbangan hakim untuk memutus perkara. Adapun hal-hal
yang dapat meringankan maupun yang meringankan hukuman terdakwa,
antara lain:
1. Hal-hal yang memberatkan:
a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat bangsa dan
negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Perbuatan terdakwa melukai hati masyarakat khususnya dunia
pendidikan di Kabupaten Sleman.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
c. Terdakwa selaku Ketua DPRD ataupun selaku anggota DPRD
Kabupaten Sleman tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan
baik.
d. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba.
2. Hal-hal yang meringankan:
a. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.
b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
c. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
d. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, implikasi yuridis
pembuktian Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pemidanaan dalam
kasus tindak pidana gratifikasi atas diri terdakwa Nomor
534/Pid.B/2008/PN.Slmn mempunyai pengaruh yang cukup signifikan
karena hakim menjatuhkan vonis berupa pemidanaan yang berimbang
dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut
terdakwa Jarot Subiyantoro selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dan
membebankan kepada terdakwa Jarot Subiyantoro untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp 1.230.050.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh
juta lima puluh ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang
pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan maka harta bendanya
disita/dilelang dan apabila tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana
penjara selama 4 (empat) bulan.
Sedangkan amar putusan menyatakan putusan bahwa terdakwa
Jarot Subiyantoro terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak
pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT.
Menghukum terdakwa Jarot Subiyantoro oleh karena itu dengan pidana
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
penjara selama 5 (lima) tahun. Menghukum terdakwa untuk membayar
denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti
dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menghukum pula terdakwa
untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.230.050.000,00 (satu milyar
dua ratus tiga puluh juta lima puluh rupiah) dikurangi hasil penjualan
rumah yang dirampas, dengan ketentuan jika sisa uang pengganti tersebut
tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini
berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan harta bendanya
tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana
dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
Perbedaan antara tuntutan dan putusan hanya terletak pada putusan
pemidanaanya yang selisih 2 (dua) tahun penjara. Namun, amar putusan
yang lain sama. Hal tersebut menandakan antara dakwaan, pembuktian
dan penuntutan terjadi sinkronisasi yang baik dari Jaksa Penuntut Umum
dan Hakim dalam memutus tindak pidana gratifikasi memberikan
perbandingan dua pertiga dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, serta Jaksa
Penuntut Umum dapat mempertahankan argumentasinya untuk
mengungkap perkara gratifikasi tersebut. Dengan demikian, putusan
hakim masih menggunakan atau mengindahkan pembuktian dari Jaksa
Penuntut Umum untuk mengungkap perkara korupsi khususnya kasus
gratifikasi.
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang konstruksi hukum pembuktian
penuntut umum dalam tindak pidana gratifikasi terhadap putusan pemidanaan
atas diri terdakwa dapat ditarik kesimpulan :
1. Bentuk dakwaan yang disusun Penuntut Umum dalam perkara Nomor
534/Pid.B/2008/PN.Slmn merupakan dakwaan subsidaritas kumulatif hal
tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan praktek penuntutan, agar
terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, karena kompleksnya
masalah yang dihadapi oleh Penuntut Umum. Sehingga, pembuktian
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 184 ayat
(1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan
keterangan terdakwa dalam pembuktian tersebut tidak menggunkan alat
bukti petunjuk. Setelah, pembuktian maka Jaksa Penuntut Umum
menyusun penuntutan atas kasus korupsi terutama masalah gratifikasi.
Namun, dalam menganalisis putusan tersebut penulis memfokuskan pada
masalah gratifikasi menggunakan dakwaan tunggal, dimana dakwaan
tersebut merupakan dakwaan sederhana dan pembuktiannya mudah
karena hanya satu dakwaan.
Pembuktian yang banyak diajukan adalah keterangan saksi yang
mengetahui secara langsung dengan melihat, mendengar maupun
mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dan keterangan saksi tersebut
dapat mengungkapkan tentang pemberian berupa transfer uang oleh
seseorang kepada terdakwa selaku pegawai negeri, sehingga pemberian
tersebut dapat dinyatakan sebagai gratifikasi yang melanggar Pasal 12B
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id
commit to user
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
2. Implikasi yuridis pembuktian Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan
pemidanaan dalam kasus tindak pidana gratifikasi atas diri terdakwa
Nomor 534/Pid.B/2008/PN.Slmn mempunyai pengaruh yang cukup
signifikan karena hakim menjatuhkan vonis berupa pemidanaan yang
berimbang dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Penjatuhan pidana
selama 5 (lima) tahun tidak terlalu jauh dari tuntutan Jaksa Penuntut
Umum yang menuntut selama 7 (tujuh) tahun. Perbedaan antara tuntutan
dan putusan yang selisih 2 (dua) tahun penjara, namun amar putusan
yang lain sama. Hal tersebut menandakan antara dakwaan, pembuktian
dan penuntutan terjadi sinkronisasi dan Jaksa Penuntut Umum dapat
mempertahankan argumentasinya untuk mengungkap kasus tersebut.
Dengan demikian, putusan hakim masih menggunakan atau
mengindahkan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum untuk
mengungkap perkara korupsi khususnya kasus gratifikasi.
B. Saran
Bertolak dari kesimpulan di atas maka penulis merumuskan saran-saran
yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu :
1. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Penuntut Umum
dalam menyusun surat dakwaan. Terutama mengenai dakwaan yang
berbentuk dakwaan tunggal perkara gratifikasi, karena surat dakwaan akan
menentukan mengenai pembuktian Penuntut Umum di persidangan.
2. Penerapan ancaman hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi
terutama kasus gratifikasi seharusnya diterapkan karena hal tersebut dapat
membuat jera pelaku dan tidak akan ada lagi kesenjangan di masyarakat
mengenai putusan pemidanaan dengan perkara tindak pidana yang lain.