DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ......Lautan Indah Persada (PT. LIP). C. TIM KUNJUNGAN...
Transcript of DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ......Lautan Indah Persada (PT. LIP). C. TIM KUNJUNGAN...
1
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
PENGAWASAN PENGERUKAN PASIR LAUT LAMPUNG SELATAN
DI PROVINSI LAMPUNG
*
**
***
**
*
JAKARTA 2019
2 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA PANITIA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
PENGAWASAN KEGIATAN PENGERUKAN PASIR LAUT LAMPUNG SELATAN
DI PROVINSI LAMPUNG
13 - 15 JULI 2019
A. DASAR HUKUM
Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan Pengerukan Pasir Laut Lampung Selatan di
Provinsi Lampung ini adalah:
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib:
a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan
pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat
mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan
DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 20 April 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 14 Mei 2019.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk:
1. Melihat secara langsung keberadaan titik koordinat Kapal Pengeruk Pasir Laut yang
meresahkan masyarakat Pulau Sebesi Provinsi Lampung.
2. Monitoring dan mengecek kelengkapan ijin tambang kapal pengeruk pasir laut
beserta regulasinya, karena diduga bertentangan dengan Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
3 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
3. Menyerap aspirasi masyarakat yang terkena dampak penambangan pasir laut oleh
kapal pengeruk dari PT. Lautan Indah Persada (PT. LIP).
C. TIM KUNJUNGAN KERJA
Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan
Pengerukan Pasir Laut Lampung Selatan di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :
No. No.
Anggota Nama Fraksi
1. A-335 EDHY PRABOWO, M.M, M.B.A.
Ketua Tim/
Ketua Komisi IV/
F.GERINDRA
2. A-493 VIVA YOGA MAULADI, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV/
F.PAN
3. A-139 SUDIN, S.E. ANGGOTA/F.PDIP
4. A-323 RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M. ANGGOTA/F.PDIP
5. A-337 H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M. ANGGOTA/F.PG
6. A-369 M. IRWAN ZULFIKAR, M.Si. ANGGOTA/F.PAN
7. A-391 Dr. H. ANDI AKMAL P, M.M. ANGGOTA/F.PKS
8. A-105 Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si. ANGGOTA/F.PPP
D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan Pengerukan Pasir
Laut Lampung Selatan di Provinsi Lampung dilaksanakan pada tanggal 13 - 15
September 2019 dan bertempat Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA
Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah keberadaan titik koordinat
Kapal Pengeruk Penambangan Pasir Laut, aspek perijinan dan dampak ekologi-sosial-
ekonomi masyarakat Pulau Sebesi Provinsi Lampung.
4 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
F. GAMBARAN UMUM
Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48'
BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini berada di sebelah barat berbatasan
dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara
berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan
dengan Selat Sunda.
Wilayah Provinsi Lampung memiliki beberapa pulau, diantaranya Pulau Darot, Pulau
Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Kelagian, Pulau Sebesi, Pulau Pahawang,
Pulau Krakatau, Pulau Putus, Pulau Tabuan, Pulau Tampang dan Pulau Pisang.
Geografi alam Provinsi Lampung, tengah-tengahnya merupakan dataran rendah.
Kemudian sebelah barat dan selatannya khususnya di sepanjang pantai merupakan
daerah yang berbukit-bukit dimana sebagai sambungan dari jalur Bukit
Barisan Pulau Sumatra. Sedangkan di dekat pantai sebelah timur dan di sepanjang tepi
Laut Jawa terus ke utara merupakan perairan laut.
Potensi Perikanan dan Kelautan Provinsi Lampung
Provinsi Lampung memiliki wilayah pesisir yang luas dengan garis pantai lebih kurang
1.105 km dan 69 pulau-pulau kecil dengan beragam jenis habitat yang berbeda,
termasuk lingkungan yang dibuat manusia, seperti tambak udang dan perkotaan.
Kemudian untuk luas wilayah pesisirnya sekitar 440.010 ha dan luas perairan laut dalam
batas 12 mil adalah 24.820,0 km2 yang merupakan bagian wilayah Samudera Hindia
5 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
(pantai barat Lampung), Selat Sunda (Teluk Lampung dan Teluk Semangka), dan Laut
Jawa (pantai timur Lampung). Dengan wilayah pesisir dan laut yang cukup luas di
Provinsi Lampung, maka sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor
unggulan.
Pulau Sebesi merupakan daerah terpilih sebagai lokasi pengembangan model Daerah
Perlindungan Laut berbasis masyarakat. Pulau Sebesi dipilih setelah melalui dua tahap
seleksi di tingkat Propinsi Lampung. Ketertarikan masyarakat untuk melindungi
sumberdaya pesisir merupakan salah satu alasan dipilihnya Pulau Sebesi dalam
penentuan lokasi yang diputuskan oleh Pemerintah Kab. Lampung Selatan dan
Pemerintah Provinsi Lampung.
Provinsi Lampung telah memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(RZWP-3-K) tahun 2018-2038 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 1 Tahun 2018. Terbitnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
pulau Kecil tersebut merupakan amanat dari Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Adapun terkait dengan pengaturan Ruang Lingkup RZWP-3-K Provinsi Lampung
meliputi:
1. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi Kecamatan di wilayah pesisir; dan
2. Ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai pada saat pasang
tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
Lahirnya Perda RZWP-3-K Provinsi Lampung ini bertujuan untuk:
3. Pembangunan lingkungan, yaitu rehabilitasi, revitalisasi, dan meningkatkan kualitas
lingkungan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya
wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan;
4. Pembangunan sosial, yaitu membuat suatu panduan bagi semua stakeholder untuk
ikut berperan serta dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut untuk
meningkatkan kesejahteraan;
5. Pembangunan ekonomi, yaitu mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir
dan laut secara optimal, berkelanjutan dan berkeadilan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi kawasan; dan
6. Pembangunan administratif, yaitu tersusunnya rencana pengelolaan dan
pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu dan
berkelanjutan.
Selanjutnya dasar keluarnya kebijakan dari RZWP-3-K Provinsi Lampung tersebut,
tercermin dalam dua kebijakan, antara lain:
6 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
1. Kebijakan Umum, yaitu:
a. memadukan semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya
pesisir dan laut untuk mewujudkan pembangunan perikanan tangkap, perikanan
budidaya, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan
berkelanjutan; dan
b. pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu,
terkoordinasi, dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat.
2. Kebijakan Khusus, antara lain:
a. mendorong pengelolaan perikanan tangkap, perikanan budi daya, pariwisata
bahari dan industri non perikanan secara terpadu berlandaskan potensi
sumberdaya pesisir dan laut;
b. mendorong pembangunan ekonomi secara optimal, efisien dan berorientasi
pada ekonomi rakyat;
c. mendorong pengembangan kawasan konservasi meliputi perlindungan,
pelestarian, pemeliharaan, dan pemanfaatan fungsi lingkungan laut;
perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di air;
perlindungan dan pelestarian alur migrasi biota laut; dan pencegahan dampak
negatif kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan laut;
d. mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum untuk mewujudkan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan kelautan dan perikanan terpadu; dan
e. pengelolaan kawasan pesisir berbasis masyarakat.
Perlu diketahui bahwa rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,
meliputi:
1. kawasan pemanfaatan umum;
2. kawasan konservasi;
3. kawasan strategis nasional tertentu; dan
4. alur laut.
Untuk “kawasan pemanfaatan umum” terdiri dari zona pariwisata, zona permukiman,
zona pelabuhan, zona pertambangan, zona perikanan tangkap, zona perikanan budi
daya dan zona industri. Sedangkan untuk “kawasan Konservasi” meliputi Kawasan
Konservasi Perairan dan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Adapun regulasi di dalam RZWP-3-K Provinsi Lampung tersebut yang berkaitan dengan
pemanfaatan zona pertambangan diperuntukan untuk sub zona minyak dan gas bumi
saja (migas), bukan diperuntukan kepada jenis pertambangan lainnya. Untuk peraturan
pemanfaatan ruang pada kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
32 ayat (2) huruf a, mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendalian pemanfaatan ruang yang berisi:
1. kegiatan yang diperbolehkan;
2. kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
3. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
Mengenai ketentuan perizinan, untuk 1). Izin lokasi; dan 2). Izin pengelolaan diatur
dalam Pasal 32, dimana alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum
kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan, dalam
rangka untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil. Selanjutnya bagi Setiap orang perseorangan, korporasi, atau koperasi yang
melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan
sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi, sebelum izin
pengelolaan dikeluarkan.
Dalam Pasal 66 Perda RZWP-3-K Provinsi Lampung, untuk pelanggaran dalam
penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pihak yang melakukan
penyimpangan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif dan/atau sanksi
pidana. Adapun sanksi administratif, dapat berupa:
1. peringatan tertulis;
2. pembekuan sementara; dan/atau
3. pencabutan Izin Lokasi Perairan Pesisir
Terkait pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil dan pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi, seperti:
1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana alokasi ruang dan peraturan
pemanfaatan ruang;
2. pelanggaran ketentuan umum pemanfaatan dan pengendalian;
3. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan
RZWP-3-K Provinsi;
4. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan
berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
5. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang
yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;
6. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
8 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
7. melaksanakan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh dengan prosedur
yang tidak benar.
Kemudian didalam ketentuan Peralihan Pasal 96 di Peraturan Daerah RZWP-3-K
Provinsi Lampung ini, disebutkan bahwa:
1. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
2. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan
dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang
dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan
penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan
untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan
Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian
yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan
penggantian yang layak; dan
d. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)
dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
3. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan
Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
4. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai
berikut:
a. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang
yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
dan
b. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk
mendapatkan izin yang diperlukan.
Potensi Kehutanan Provinsi Lampung
Dengan luas ± 3.528.835 ha, Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam
yang sangat beraneka ragam, prospektif, dan dapat diandalkan, mulai dari pertanian,
perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, sampai kehutanan.
Provinsi ini memiliki lahan sawah irigasi teknis seluas 103.245 ha, sawah, irigasi
setengah teknis 24.164 ha, dan lahan sawah irigasi non teknis seluas 244.008 ha. Total
saluran irigasi mencapai 371.417 km.
9 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
Sawah-sawah inilah yang pada 2006 menghasilkan 2.129.914 ton padi (gabah
keringgiling/GKG), terdiri atas 1.959.426 ton padi sawah dan 170.488 ton padi ladang.
Dibanding dua tahun terakhir, produktivitas padi yang dicapai meningkat, Pada 2004,
produksi padi mencapai 2.091.996 ton sementara pada 2005 mencapai 2.124.144 ton,
Semua itu belum termasuk produksi ubi kayu rotan 2006 mencapai lebih dari 5.473.283
ton, dan produksi jagung 1.183.982 ton. Dengan demikian ketahanan pangan di provinsi
ini cukup kuat.
Kawasan hutan mencapai 1.004.735 ha atau sekitar 30,43 % dari luas wilayah provinsi,
terdiri atas hutan lindung 317.615 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata/taman
nasional 462.030 ha; hutan produksi terbatas 33.358 ha dan hutan produksi tetap
91.732 ha. Dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan lingkungan yang
berkesinambungan, produksi kehutanan kini lebih diarahkan kepada hasil hutan non
kayu dan potensi ekowisatanya.
Hasil hutan pada 2006 berupa kayu bulat sebanyak 3.4121.171 m³, kayu gergajian
145.732,25 m³ dan kayu lapis 82.714.45 m³, Sedangkan produksi basil hutan non kayu
berupa damar mata kucing sebanyak 5.454,17 ribu ton, damar batu 1.351,30 ton, arang
30.347 rotan manau 3.000 batang, dan rotan lilin 1.293,24 ton.
G. HASIL KUNJUNGAN
Pada kunjungan kali ini Komisi IV DPR RI selain melihat Kapal Penambang Pasir di
Perairan sekitar Pelabuhan Bakauheni, juga melakukan pertemuan dengan pemangku
kepentingan Masyarakat Pulau Sebesi di kediaman Rumah Dinas Bupati Lampung
Selatan. Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantanya:
1. Informasi dari Bupati Lampung Selatan bahwa adanya ketakutan/trauma dari warga
masyarakat Pulau Sebesi dan sekitarnya akibat aktivitas penyedotan pasir laut,
karena jika terjadi sunami seperti pada waktu yang lalu dapat memperparah
masyarakat Pulau Sebesi.
2. Informasi dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP:
a. Kapal Penambang Pasir PT. Lautan Indonesia Persada diindikasi oleh warga
akan melakukan kegiatan penyedotan pasir di perairan sekitar Gunung Anak
Krakatau, Lampung Selatan.
b. Posisi kapal PT. Lautan Indonesia Persada yang berada di sekitar Pulau Sebesi,
belum melakukan pekerjaan penambangan pasir, melainkan hanya labuh
jangkar.
c. Dokumen yang dimiliki Kapal PT. Lautan Indonesia Persada:
1) Persetujuan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Pasir Laut
berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/619.a/II.06/HK/2011.
10 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
2) Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Pasir Lautberdasarkan
Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/671.a/II.06/HK/2011.
3) Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin
Usaha Pertambangan Operasi Produksi Pasir Laut berdasarkan Keputusan
BPMPTSP Propinsi Lampung No. 540/KEP/II.07/2015 berakhir pada 26 Maret
2020.
d. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tidak melakukan penarikan kapal PT.
Lautan Indonesia Persada ke Pelabuhan Bakauheni seperti yang diberitakan di
portal berita online dan belum menerbitkan izin dalam bentuk apapun.
e. Menurut KSOP Pelabuhan Bakauheni, kapal PT. Lautan Indonesia Persada
ditarik dari posisi awal di sekitar Pulau Sebesi bukan atas perintah KSOP
melainkan perintah agen pelayaran atas permintaan PT. Lautan Indonesia
Persada.
f. KSOP belum pernah menerbitkan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK), melainkan
hanya menerbitkan izin olah gerak Kapal PT. Lautan Indonesia Persada.
g. Kapal Penambangan Pasir PT. Sejati 555 Sampurna Nuswantara, memiliki dua
lokasi penambangan, yakni:
1) Di Gosong Syahbandar dengan IUP dari Prov. Lampung No.
540/12980/KEP/II.07/2015 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi
Menjadi IUP Operasi Produksi Pasir Laut Kepada tanggal 30 September 2015
dengan masa berlaku 5 tahun hingga 30 September 2020.
2) Di Gosong Sekopong, dengan IUP dari Prov. Lampung No.
540/12979/KEP/II.07/2015, tentang Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi
Menjadi IUP Operasi Produksi Pasir Laut tanggal 30 September 2015
dengan masa berlaku 5 (lima) tahun hingga 30 September 2020
h. Lokasi penambangan Kapal PT. Sejati 555 Sampurna Nuswantara berada pada
daerah 2 mil laut yang masuk ke dalam kawasan konservasi perairan.
3. Infornasi dari Dirjen Penegakan Hukum (GakKum) KLHK:
a. Berdasarkan informasi dari Bapak SUDIN, Direkrorat Jenderel Penegakan
Hukum (Ditejen GakKum) KLHK telah melakukan penyidikan awal terkait
perijinan yang dimiliki oleh PT. Lautan Indonesia Persada (PT. LIP), dengan hasil
sebagai berikut:
1) PT. LIP telah mendapatkan Izin Lingkungan sesuai Surat Keputusan
Gubernur Lampung No. G/130/II.05/HK/2015 tanggal 12 Maret 2015 tentang
Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Pasir Laut di Kecamatan
Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung oleh PT. Lautan
Indonesia Persada (masa berlaku Izin Lingkungan sama dengan masa
berlakunya izin usaha).
11 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
2) PT. LIP telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan sesuai Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Daerah
Provinsi Lampung No. 540/3710/KEP/II.7/2015 tanggal 26 Maret 2015
tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
menjadi IUP Operasi Produksi Pasir Laut kepada PT. Lautan Indonesia
Persada (masa berlaku IUP sampai dengan tanggal 26 Maret 2020).
b. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan penting adalah:
1) Izin-izin tersebut berlaku apabila PT. LIP melaksanakan kegiatan operasional
di lapangan dan memenuhi seluruh kewajiban sebagai Pemegang IUP,
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2) Perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional di
lapanga, apakah sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan
penambangan pasir laut serta sudah sesuai dengan lokasi yang telah
ditentukan.
3) Perlu ada kajian khusus, apakah penetapan lokasi IUP sudah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku serta peruntukan wilayah/kawasan
yang telah ditentukan (dalam hal ini, sebagaimana telah disampaikan oleh Plt.
Bupati Lampung Selatan dan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, terdapat
permasalahan dalam penentuan lokasi IUP PT. LIP).
Jika terbukti bahwa terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketiga butir tersebut di
atas, maka perlu dilakukan penindakan dalam rangka penegakan hukum.
4. Infornasi dari Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)
KLHK :
a. Berdasarkan laporan dan kronologis kejadian oleh tim patroli pengamanan dan
pendampingan kegiatan penelitian di kawasan Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam
Laut (CAL) Kepulauan Krakatau tanggal 23 - 29 Agustus 2019:
1) Pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, pukul 09.00 WIB, tim melihat 3 unit
kapal yang terdiri dari 1 unit tengker, 1 unit tongkang, dan 1 unit tugboat yang
diduga milik PT. Lautan Indah Persada (LIP) berlabuh di depan dermaga
Desa Tejang Pulau Sebesi Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung
Selatan.
2) Tanggal 28 Agustus 2019, pukul 17.00 WIB, tim melihat kapal-kapal tersebut
bergerak menuju arah tenggara Pulau Sebesi dan berlabuh di antara Pulau
Sebesi dan Krakatau.
3) Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019, sejak pagi hingga sore hari, tim
melihat kapal-kapal tersebut berlabuh di luar kawasan pada arah timur laut
berjarak sekitar 5 km dari batas kawasan CA dan CAL Kepulauan Krakatau.
b. Berdasarkan laporan tim patroli pengamanan kawasan CA dan CAL Kepulauan
Krakatau tanggal 30 Agustus - 5 September 2019, selama kegiatan patroli dan
pengamanan berlangsung, tim tidak melihat adanya keberadaan kapal-kapal
12 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
yang diduga melakukan aktivitas pengambilan pasir baik di dalam kawasan
maupun di luar kawasan pada titik lokasi terakhir kapal tersebut berlabuh. Tim
hanya menjumpai kapal-kapal nelayan tradisional yang melintas dan berteduh
untuk menghindari gelombang tinggi dan angin kencang berada di sekitar
Kepulauan Krakatau.
c. Berdasarkan informasi dan laporan masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi yang
berhasil dihimpun oleh tim BKSDA yang melakukan kunjungan ke Desa Tejang
Pulau Sebesi pada tanggal 3-5 September 2019 .
1) PT. Lautan Indah Persada (LIP) pernah melakukan sosialisasi kepada seluruh
masyarakat Desa Tejang Pulau Sebesi terkait pelaksanaan pengambilan
pasir di perairan selat sunda, yang berjarak sekitar 7 mil dari Pulau Sebesi ke
arah tenggara dan selatan dengan luas areal penambangan sekitar 1.000
hektar, namun sebagian besar masyarakat tersebut menolak terhadap
aktivitas penambangan tersebut karena akan merugikan masyarakat selain
ketakutan masyarakat dan rasa trauma akan bahaya longsor Gunung Anak
Krakatau yang pernah terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 lalu.
2) Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 Pukul 17.30 WIB, masyarakat
melakukan peninjauan langsung ke kapal-kapal yang diduga milik PT. Lautan
Indah Persada (LIP) yang berlabuh di perairan antara Pulau Sebesi dan
Krakatau untuk memastikan kapal tersebut apakah sudah beroperasi dan
berdasarkan pantauan kamera dron, kapal tersebut belum melakukan
aktivitas pengambilan pasir, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, kapal-kapal
tersebut segera bergerak meninggalkan lokasi titik berlabuh menuju arah
pelabuhan bakauheni.
3) Pada hari Selasa tanggal 3 September 2019, masyarakat Desa Tejang Pulau
Sebesi melakukan aksi demonstrasi penolakan terhadap aktivitas
penambangan pasir yang akan dilakukan oleh PT. Lautan Indah Persada
(LIP) di perairan sekitar Pulau Sebesi dan Krakatau.
d. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut, BKSDA Bengkulu akan
melakukan patroli dan pengamanan kawasan CA dan CAL Kepulauan Krakatau
secara rutin sesuai dengan kemampuan personil dan anggaran serta melakukan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan bersama-sama dengan masyarakat
melakukan monitoring dan pemantauan terhadap aktivitas yang akan merusak
keutuhan dan kemurnian kawasan CA dan CAL Kepulauan Krakatau.
5. Aspirasi/masukan:
a. Menolak dengan tegas segala aktivitas penambangan pasir laut di Perairan Laut
Lampung Selatan khususnya di Perairan Laut Pulau Sebesi, Pulau Sebuku,
sekitar Gunung Anak Krakatau, dan di Selat Sunda
b. Meminta Gubernur Lampung mencabut izin Pertambangan Pasir oleh Kapal
Pengeruk dari PT. Lautan Indonesia Persada (LIP).
13 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
c. Meminta Gubernur Lampung untuk tidak mnerbitkan izin pertambangan baru,
karen bertentangan dengan Perda No. 1 tahun 2018 tentang RZWP3K.
d. Masyarakat meminta Pemerintah untuk mengadakan sosialisasi tentang batas-
batas cagar alam sebagaimana aturan yang ada agar masyarakat dapat
memahami secara jelas.
e. Masyarakat meminta Pemerintah untuk membuat Ambulance Laut dan
membentuk Satgas Khusus terhadap kasus penambangan pasir laut yang di
duga masuk dalam “kawasan pemanfaatan umum” terdiri dari zona pariwisata,
zona permukiman, zona pelabuhan, zona pertambangan, zona perikanan
tangkap, zona perikanan budi daya dan zona industri.
6. Tanggapan:
a. Kewenangan penerbitan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) berada di Gubernur
Provinsi Lampung.
b. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil, disebutkan bahwa:
1) Pada Pasal 16 ayat (1), menyatakan Setiap Orang yang melakukan
pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan
sebagian pulau-pulau kecil secara menetap Wajib memiliki Izin Lokasi.
2) Pada Pasal 75 menyatakan Setiap Orang yang memanfaatkan ruang Perairan
Pesisir yang tidak memiliki Izin Lokasi dipidana penjara paling lama 3 tahun
dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00
c. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil, disebutkan bahwa:
1) Pada Pasal 35 menegaskan melarang melakukan penambangan pasir pada
wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya
menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan
dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.
2) Pasal 73 menegaskan bahwa apabila Setiap Orang dengan sengaja
melakukan penambangan pasir yang merusak lingkungan diancam pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
d. Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Prov. Lampung, tidak
ada alokasi ruang untuk pertambangan pasir laut, sehingga pada saat IUP
berakhir pada tahun 2020 tidak dapat diperpanjang.
e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengecek kelengkapan
izin kapal yang melakukan penambangan pasir laut di provinsi Lampung sejak
14 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
diterbitkan tahun 2015, sekaligus memastikan lokasi penambangan. Jika terbukti
tidak ada aktivitas penambangan maka KLHK meminta untuk mencabut izinnya.
f. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghimbau kepada pelaku usaha dan
pemangku kebijakan agar mengindahkan aturan yang ada di UU Pengelolaan
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Perda Prov. Lampung tentang RZWP3K.
g. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk membantu masyarakat
Pulau Sebesi diberikan Bantuan Pemerintah (BP) dari sektor pertanian dan
sektor kelautan perikanan akibat sunami.
H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan
Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk menampung
dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sekitar Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, dan
sekitar Gunung Anak Krakatau terkait penolakan oleh masyarakat atas seluruh
aktivitas penambangan pasir laut di Perairan Laut Lampung Selatan.
2. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan
Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan untuk
berkoordinasi dan melakukan tindak lanjut kepada Pemerintah Provinsi Lampung
dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terkait regulasi kebijakan terkini terkait
keresahan masyarakat Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, dan sekitar Gunung Anak
Krakatau atas adanya aktivitas penambangan pasir laut di Perairan Laut Lampung
Selatan.
3. Komisi IV DPR RI meminta kepada pelaku usaha penambangan pasir laut untuk
menghentikan aktivitasnya, mengingat adanya indikasi pelanggaran aturan dan
meresahkan masyarakat di Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, dan sekitar Gunung Anak
Krakatau, karena zona penambangan pasir merupakan “kawasan pemanfaatan
umum” yang terdiri dari zona pariwisata, zona permukiman, zona pelabuhan, zona
pertambangan, zona perikanan tangkap, zona perikanan budi daya dan zona industri
serta diindikasi masuk zona konservasi laut, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung).
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian seta
Kementerian Kelautan dan Perikanan)\ untuk memberikan akses kepada
masyarakat Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku dalam hal pemberian Bantuan
Pemerintah (BP) dari sektor pertanian serta sektor kelautan dan perikanan, dalam
rangka pemulihan akibat bencana tsunami beberapa waktu yang lalu.
5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan untuk mengalokasikan anggaran di tahun 2020 dalam rangka
15 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
pengadaan masing-masing 1 unit speed-boat di Balai Konservasi Sumber Daya
Alam Bengkulu dan Balai Taman Nasional Way Kambas dalam rangka mendukung
tugas pokok dan fungsi pengawasan serta pengamanan kawasan konservasi.
I. PENUTUP
Demikian Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Pengawasan Kegiatan
Pengerukan Pasir Laut Lampung Selatan di Provinsi Lampung. Komisi IV DPR RI akan
menindaklanjuti permasalahan, usulan dan aspirasi yang telah disampaikan, dalam
Rapat-rapat Kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi terkait lainnya.
Semoga kunjungan ini membawa manfaat bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan
masyarakat.
Jakarta, 19 September 2019
KETUA KOMISI IV DPR RI
Ttd.
EDHY PRABOWO, MM, MBA
A-335
16 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
FOTO-FOTO KEGIATAN
17 Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI
LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT
https://sinarlampung.com/komisi-iv-dpr-ri-minta-pemprov-lampung-mencabut-izin-
penambang-pasir-pt-lip/
https://www.gatra.com/detail/news/443328/ekonomi/masalah-sedot-pasir-di-lampung-
selatan-klhk-buka-suara
https://radarlampung.co.id/2019/09/13/komisi-iv-dpr-pastikan-kapal-penyedot-pasir-gak-
tak-beroperasi/
https://www.kapernews.com/2019/09/14/__trashed-3/
https://lampung.tribunnews.com/2019/09/13/pemprov-lampung-diminta-cabut-izin-
tambang-pasir-di-gunung-anak-krakatau
https://www.kupastuntas.co/2019/09/09/masalah-tambang-pasir-di-dekat-gunung-anak-
krakatau-dibahas-di-dpr-ri-begini-jawaban-menteri-lhk/
https://nasional.republika.co.id/berita/pxww8y396/trauma-warga-sebesi-melihat-tambang-
pasir-krakatau
https://searchernews.com/2019/09/13/warga-menolak-komisi-iv-dpr-ri-berjanji-tambang-
pasir-disekitar-gak-tidak-akan-beroperasi/
https://daerah.sindonews.com/read/1436431/174/warga-pulau-sebesi-tolak-penyedotan-
pasir-laut-gunung-anak-krakatau-1567593572
https://lampung.antaranews.com/berita/356730/walhi-desak-pemprov-lampung-cabut-izin-
penambangan-pasir-di-area-gunung-krakatau
http://www.lampost.co/berita-klhk-telisik-dugaan-pt-lip-sedot-pasir-gak.html
https://www.kupastuntas.co/2019/09/04/dprd-lampung-pastikan-penambangan-pasir-pt-
lautan-indonesia-persada-berada-di-lokasi-terlarang/