DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · Hari, Tanggal : Senin, 9 Oktober ... beserta...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI

DENGAN MENTERI ENERGI SUMBER DAYA DAN MINERAL RI

Tahun Sidang : 2017-2018

Masa Persidangan : I (satu)

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Hari, Tanggal : Senin, 9 Oktober 2017

Waktu : 13.38 WIB – 17.05 WIB

Tempat : R. Rapat Komisi VII

Ketua Rapat : H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM., CA. (Ketua

Rapat/F-Gerindra)

Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti (Kepala Bagian Sekretariat Komisi

VII)

Acara : 1. Renegosiasi kntak PT. Freeport Indonesia

a. Divestasi saham

b. Pembangunan smelter, relinguishment, dll

2. Tindal lanjut penyelesaian barang milik negara di

lingkungan Kementerian ESDM yang sudah habis masa

pakainya. Contoh Kapal Arjuna Sakti.

3. Tindak lanjut penyelesaian barang eks KKKS yang

sudah habis masa pakainya yang diserahkan ke SKK

Migas.

4. Masalah nilai perolehan air tanah (air ikuan) untuk

kegiatan usaha hulu migas dan kementerian ESDM.

Hadir : 30 Anggota

Dengan rincian:

Fraksi PDI-P 6 orang dari 10 Anggota

Fraksi Partai Gerindra 5 orang dari 7 Anggota

Fraksi Partai Golkar 6 orang dari 8 Anggota

Fraksi PAN 2 orang dari 5 Anggota

Fraksi Partai Demokrat 5 orang dari 5 Anggota

Fraksi PKB 0 orang dari 4 Anggota

Fraksi PKS 0 orang dari 4 Anggota

Fraksi PPP 3 orang dari 3 Anggota

Fraksi Partai Hanura 0 orang dari 2 Anggota

Fraksi Partai Nasdem 3 orang dari 3 Anggota

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM., CA./F-GERINDRA):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang salam sejahtera untuk kita sekalian.

Yang kami hormati teman-teman Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII

DPR RI yang terhormat.

Yang kami hormati Menteri ESDM, Bapak Wakil Menteri ESDM dan seluruh

jajaran.

Hadirin sekalian yang kami hormati kami muliakan.

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang

Maha Kuasa atas perkenan-Nya kita dapat melaksanakan melanjutkan tugas-tugas

konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas

kehadiran Bapak-Ibu Anggota Komisi VII beserta seluruh undangan dalam acara

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat

Komisi VII DPR RI pada masa persidangan pertama tahun sidang 2017-2018, pada

hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar

Pendapat dengan Menteri ESDM, Dirjen Kekayaan Negara dan Kepala SKK Migas

adalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Berdasarkan data dari

Sekretariat Komisi VII DPR RI yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir

adalah 15 anggota dari 7 fraksi, sehingga sesuai dengan Pasal 251 ayat (1)

Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat ini...... oleh karenanya dengan

mengucapkan bismillahirrahmannirahim izinkan saya membuka Rapat Kerja Komisi

VII DPR RI.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 19.58 WIB)

Sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa

setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Kami mengusulkan

agar rapat Komisi VII pada hari ini bersifat terbuka dan terbuka untuk umum, apakah

dapat disetujui?.

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Beberapa waktu yang lalu pemerintah dengan Freeport Mc Moran telah

melakukan negosiasi yang cukup panjang tentang divestasi saham pembangunan

smelter dan relaksasi ekspor. Dalam ......mencapai kesepajatan kedua belah pihak

untuk 4 hal penting, yaitu:

1. PT Freeport Indonesia akan mengubah bentuk kontrak karya menjadi izin

khusus atau izin usaha pertambangan khusus IUPK yang memberikan

.....hingga tahun 2041.

2. Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum.

3. PT Freeport Indonesia berkomitmen akan membangun smelter baru di

Indonesia dalam waktu 5 tahun.

4. ....... Mc Moran akan mendivestasikan kepemilikan sahamnya di PT

Freeport Indonesia hingga kepemilikan Indonesia atas saham PT Freeport

Indonesia menjadi 51%.

Untuk itu Komisi VII meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan hasil

negosiasi tersebut dengan rinci dan komprehensif. Terkait dengan tindak lanjut

penyelesaian barang milik negara di lingkungan Kementerian ESDM yang sudah

habis masa pakainya salah satu contohnya adalah berupa satu paket alat angkutan

apung bermotor, untuk barang lainnya yang berasal barang milik negaraeks

kontraktor kontrak kerja sama DP Indonesia di perolah pada tahun 1975-2004,

dengan nilai peroleh seluruhnya sebesar Rp. 491.699.097.657. Kapal FSO tersebut

telah dioperasikan selama 29 tahun untuk penyimpanan gas alam yang telah

diproses menjadi LPG. Kapal FSO Arjuna Sakti dibangun tahun 1976 oleh ......

dengan dimensi panjang 461....atau 140,51 m lebar 136 feet atau 45 m tinggi 56 feet

atau 17,07 m. Saat ini bersandar di pelabuhan Cigading Cilegon sejak diterima

pertama kali oleh BP Migas cq. Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM milik K3S

DP Indonesia, tanggal 29 Oktober 2008. Pada tahun 2008 telah selesai umur

ekonomisnya dan diserahkan kepada negara sebagai barang milik negara untuk

dapat dimanfaatkan, selama bersandar di palabuhan ETKBS tidak ada satupun

ppihak ketiga yang bersungguh-sungguh untuk memanfaatkannya.

Terkait dengan dengan tindak lanjut penyelesaian barang eks K3S yang

sudah habis masa pakainya yang diserahkan ke SKK Migas, Komisi VII dalam

keputusan Rapat Dengar Pendapat dengan SKK Migas tanggal 5 Desember tahun

2016, keputusan poin pertama: Komisi VII DPR RI mendesak Kepala SKK agar

menugaskan kepada seluruh K3S dalam waktu 2 minggu untuk menyampaikan

daftar aset K3S yang tidak terpakai yang akan dihapusbukukan dan disampaikan

oleh SKK Migas kepada Komisi VII DPR RI selambat-lambatnya 28 Desember 2016.

Untuk itu Komisi VII DPR RI meminta penjelasan yang rinci dan komprehensif

tentang penyelesaian barang eks KKKS. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI

atas laporan keuangan Pemerintah RI tahun 2015 bahwa pemerintah telah

menindaklanjuti permasalahan barang milik negara eks K3S dengan melakukan

upaya perbaikan yaitu dengan menyusun buletin teknis standarisasi kertas kerja dan

verifikasi atau rekonsiliasi data barang milik negara atau benda modal K3S dalam

rangka penyusunan laporan keuangan BUN yang saat ini dalam proses penetapan

oleh Dirjen Kekayaan Negara dan menyusun revisi TMK Nomor 245/TMK.05/2012

tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset yang berasal dari K3S, serta

menyelesaikan penelusuran mutasi aset senilai Rp. 2,78 trilyun. Untuk itu Komisi VII

DPR RI meminta Dirjen Kekayaan Negara dan Kepala SKK Migas untuk

menjelaskan secara komprehensif perihal tindak lanjut penyelesaian BMN tersebut.

Untuk itu saya kira sebelum lanjut, untuk diketahui bahwa ada rotasi di

Pimpinan Komisi VII dan juga Anggota Komisi VII. Yang pertama yang terhormat

Bapak DR. Ir. E. Herman Khairon, M.Si Fraksi Partai Demokrat Nomor Anggota 419

Beliau stok lama ya, tapi semangat baru di Komisi VII menggantikan Bapak Ir. H.

Mulyadi pindah ke Komisi III. Berikutnya Pak Wihadi Wiyanto dar Fraksi Partai

Gerindra Nomor Anggota 372, Pak Wihadi hadir, tapi dari Pak Khairon dulu. Saya

kira meski stok lama tapi boleh perkenalan dulu Pak dari Herman Khairon dulu nanti

baru Pak Wiyadi.

Silakan Pak.

WAKIL KETUA RAPAT (DR. Ir. H.E. HERMAN KHAERON, M.SI/F-PD):


Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua selamat siang.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII, Pak Menteri ESDM

beserta seluruh jajarannya dan para Eselon I yang hadir pada hari ini.

Saya pindah dari Komisi IV, saya terlalu lama menjadi Pimpinan di Komisi IV,

kelamaan mencangkul berarti, sekarang saatnya mengebor. Jadi sekarang saya

ditugaskan oleh partai untuk berada di sini dan tentu kami masih mendalami,

melihat, belajar dan mudah-mudahan kehadiran saya juga memberikan kontribusi

positif dan manfaat, khususnya bagi rakyat Indonesia.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mohon maaf Dapil saya, Dapil saya ini penting supaya diketahui, Dapil saya

dari Dapil VIII Jawa Barat, Cirebon dan Indramayu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Khairon, panggilannya Beliau tapi Beliau ini nggak jauh-jauh

dari lobang Pak, kalau dulu melobangnya pakai cangkul sekarang pakai bor, itu saja

sebetulnya nggak jauh dari lobang sih.

Pak Wihadi kami persilakan Pak perkenalan.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi VII, teman-teman Komisi VII dan juga Pak

Menteri beserta jajarannya.

Perkenalkan saya Wihadi Wiyanto, saya dari Fraksi Gerindra Dapil Jatim IX

Dapilnya Pak Satya, jadi kita berbagi Pak Satya...... ssaya sebelumnya di Komisi III

dari awal hingga sekarang baru pindah ke Komisi VII. Jadi saya mungkin masih ingin

belajar dulu dengan Pak Satya dan juga teman-teman Pimpinan semuanya.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selamat bergabung Pak Herman Khairon dan sahabat kami Pak Wihadi, saya

kita Pimpinan ada nuansa baru ini Pak, kalau ada barang baru kita senang gitu. Pak

Wihadi juga terima kasih selamat bergabung, sudah ya. Pak Adian ini barang baru

stok macam-macam lama begitu ya, saya kira itu Pak Menteri. Mudah-mudahan

sekali lagi selamat bergabung di Komisi VII, mudah-mudahan ke depan bisa lebih

baik.

Waktu dan tempat kami persilakan paparan dari Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI:

Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII, Dirjen

Kekayaan Negara, Rekan-rekan saya dari Kementerian ESDM dan Kepala SKK

Migas.


Selamat siang dan salam sejahtera.

Sesuai dengan agenda undangan Rapat Kerja pada hari ini seperti yang

disbeutkan Bapak ketua tadi ada 4 Pak, yang pertama mengenai renegosiasi kontrak

PT Freeport Indonesia, yang kedua mengenai penyelesaian FFSO Arjuna Sakti,

yang ketiga mengenai penyelesaian barang eks K3S yang sudah habis pakainya,

yang keempat menngenai nilai peroleh air tanah untuk kegiatan usaha hulu migas.

Kami mohon izin menjelaskan bersama rekan-rekan kami yang hadir di sini,

yang pertama mengenai renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia. Seperti tadi

yang disbeutkan Bapak Ketua bahwa renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia itu

kesepakata besar sudah dicapai pada tanggal 27 Agustus 2017 yaitu pemerintah

menyetujui perpanjangan maksimum 2x10, ini sesuai dengan Undang-undang

Minerba 2x10 tahun maksimum. Ini diperpanjang pertama itu 2021 sampai 2031, lalu

diberikan persyaratan apabila memenuhi persyaratan itu dapat diperpanjang lagi,

saya katakan dapat belum tentu ya, itu dapat diperpanjang lagi sampai 10 tahun

kedua. Dengan persyaratan 3, Anggota pertama PT Freeport harus mendivestasikan

sahamnya sebesar 51% untuk kepemilikan peserta Indonesia dalam hal ini

gabungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah

itu diwakili oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang terkait dengan

masyarakat adat yaitu .....cukup besar dan sebagianya. Syarat yang kedua yang

dminta pemerintah adalah untuk membangun proses atau fasilitas pengolahan dan

pemurnian sesuai dengan amanah Undang-undang Minerba dalam 5 tahun setelah

persetujuan diberikan. Yang ketiga adalah mengupayakan, pemerintah akan

mengupayakan dan Freeport setuju penerimaan negara dari hasil produksi PT

Freeport secara keseluruhan akan lebih tinggi atau lebih baik. Jadi ini termasuk

PNBP attau royalti lalu juga pajak dalam bentuk apapun dan juga retribusi daerah.

Dari pertemuan sampai hari ini itu sebenarnya tidak ada yang berubah

memang media juga memasukkan belakangan suratnya Freeport yang dikatakan

menolak dan sebagainya ini sebenarnya nggak ada. Jadi surat Freeport itu ditujukan

kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, mengingat bahwa bapak

Presiden menugaskan detil divestasi itu dibicarakan dengan Menteri Keuangan dan

Menteri BUMN. Jadi kami sebagai mitra Bapak itu berada di side line atau yang

sifatnya mendukung saja. Jadi karena detil divestasi itu apa, satu mengenai kapan

divestasi itu dilakukan karena ini belum dibicarakan. Ini tergantung juga dengan

kemampuan keuangan negara dan kemampuan BUMN dan BUMD yang akan

terlibat. Yang kedua adalah dengan nilainya berapa, nilai valuation dari saham 51%

itu berapa. Jadi 2 hal ini dibicarakan oleh Menteri Keuangan dan Menteri BUMN

yang mewakili negara, jadi kami support saja karena tugas Bapak Presiden.

Belakangan Bapak Presiden minta bahwa supaya saya juga membantu aktif supaya

perjanjian ini bisa dilaksanakan dengan cepat.

Itu mengenai divestasi yang bisa saya sampaikan Pak, jadi perundingannya

ada di Menteri Keuangan dan Menteri BUMN pada saat ini. Kalau smelter sudah

nggak ada negosiasi, pasti dibangun, jadi ini no discussion juga penerimaan negara

ini Menteri Keuangan lagi menyiapkan rancangannya. Apapun yang diputuskan di

dalam penerimaan negara prinsipnya harus lebih baik dari pada saat ini dan itu akan

dilampirkan di dalam izin usaha operasi pertambangan khusus. Jadi izin usaha

pertambangan khususnya IUPK ada lampirannya tentang tarif pajaknya, jadi ini

untuk juga menjamin kedua belah pihak itu tidak berubah Pak selama konsesi atau

izin usahanya diberikan. Smelter juga sama dan yang 51%, 51% akan dicantumkan

Pak, kami hanya tinggal menunggu masukan dari Menteri Keuangan dan Menteri

BUMN bagaimana kapan divestasi ini dilakukan dan nilainya berapa karena itu

negosiasinya ada di Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN bukan di kami

karena eksekutornya di 2 kementerian itu.

Demikian, Pak Bambang bisa menambahkan, jadi itu yang dapat kami

laporkan Pak, apakah kami boleh terus Pak.

Baik Pak, mengenai PMN FSO floating storage operation Arjuna Sakti dan

juga sekalian mengenai tindak lanjut penyelesaian barang eks K3S yang sudah

habis masa pakainya, itu yang diserahkan ke SKK Migas kami mohon Dirjen

Kekayaan Negara untuk membantu menjelaskan Pak. Setelah itu Pak Kepala SKK

Migas Pak, nanti saya tambahkan di akhirnya Pak.

Silakan Pak.

DIRJEN KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN ESDM:

Mohon izin Pak Menteri.

Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Untuk FSO Arjuna Sakti ini dapat kami jelaskan bahwa barang milik negara ini

semula adalah memang eks KKKS, namun telah ditetapkan statusnya sebagai

barang milik negara di Kementerian ESDM. Kemudian saat ini FSO Arjuna Sakti ini

disandarkan di PT Krakatau Banjar Samudera di Cigading Banten dengan nilai

perolehan pada waktu di peroleh dulu adalah sampai total 491,7 milyar. Namun

Bapak-Ibu yang kami hormati, FSO ini sudah lama tidak digunakan dalam keadaan

rusak dan sudah biaya perawatannya sendiri jauh lebih besar dari pada yang bisa

dimanfaatkan karena memang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan bahkan biaya

sandarnya saja di pelabuhan Cigading itu cukup memakan biaya yang cukup besar

hampir sekitar 7-8 milyar per tahun untuk sandarnya saja.

Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan di atas dan

karena tidak ada manfaat maka kemudian diusulkan untuk dihapuskan dengan cara

dijual tentunya. Namun karena nilai perolehannya di atas 100 milyar yaitu 491,7

milyar maka untuk penghapusan barang milik negara semacam ini penjenjangannya

adalah harus mendapat persetujuan dari DPR RI dan itu presiden sudah

menyampaikan permohonan untuk persetujuan penghapusan barang milik negara ini

pada bulan Mei 2016. Dan menurut catatan kami dari informasi yang kami peroleh ini

juga dari DPR RI juga sudah dilakukan peninjauan terhadap barang milik negara ini

pada bulan Oktober tahun 2016 dan tentunya tahap berikutnya adalah kami

mengharapkan dapat diberikan persetujuan tersebut untuk dapat ditindaklanjuti

dengan proses penghapusan. Apabila nanti sudah diberikan persetujuannya maka

proses penghapusannya tentu dengan secara lelang karena itu adalah satu-satunya

yang dibenarkan menurut ketentuan yang ada saat ini untuk baranng seperti ini,

barang seperti FSO Arjuni Sakti penghapusannya adalah melalui proses lelang yang

tentunya akan dilakukan di kantor pelayanan lelang setempat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati

mengenai Arjuna Sakti. Adapun secara umum proses penyelesaian ataupun

pemanfaatan barang eks hulu migas, eks KKKS Migas yang telah habis masa

berlakunya ini ada beberapa. Untuk beberapa yang masih dapat dimanfaatkan ini

SKK Migas dapat mempertimbangkan untuk mengalihkannya kepada KKKS lain

untuk dapat dimanfaatkan untuk sisa masa kegunaan, ini ada kemungkinan seperti

itu, ada juga barang SKK Migas yang memang harus kemudian dimusnahkan, ini

biasanya berkaitan dengan limbah dan sebagainya, ini yang biasanya dimusnahkan.

Kemudian ada juga yang ditetapkan status penggunaannya, artinya kalau kemudian

barang-barang tertentu itu dianggap masih dapat dimanfaatkan oleh kementerian

atau lembaga dan sebagainya.

Terakhir kami ingat sekali ada contoh ada barang-barang eks KKKS yang

berupa alat penngeras suara, sound system dan sebagainya itu kemudian

ditetapkan statusnya di salah satu kementerian yang kemudian dihibahkan juga

kepada sekolah yang kebetulan berada di sekitar tempat itu. Dan yang terakhir

adanya seperti yang terjadi FSO Arjuna Sakti ini yaitu dilepaskan dengan cara

dilelang. Dilelang ini bisa dilelang dalam secara keseluruhan, kalau dianggap masih

bisa digunakan walaupun tidak secara sempurna dan ada yang masih berminat

untuk menggunakannya tapi dalam banyak kasus pelelangan ini biasanya sudah

dalam bentuk scarp, artinya limbah padat dan sebagainya. Ini yang biasanya terjadi

pada penyelesaian barang-barang eks KKKS.

Semua proses tersebut sudah ada prosedur dan sudah diatur sesuai dengan

peraturan, sesuai dengan Undang-undang Keuangan Negara dan peraturan-

peraturan pelaksanaannya, kiranya kita tinggal mengikuti prosedur yang ada itu

untuk dapat diselesaikan.

Demikian mungkin penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai Arjuni

Sakti maupun secara umum menngenai pengelolaan barang milik negara di sektor

hulu minyak dan gas bumi yang sudah habis masa penggunaannya.

Kami kembalikan kepada Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI:

Silakan Pak Amin menambahkan.

KEPALA SKK MIGAS:

Baik, terima kasih Pak Menteri.

Jadi mengenai aset, melanjutkan yang dijelaskan oleh Bapak Dirjen

Kekayaan negara. Aset yang diusulkan K3S untuk dihapuskan baik usulan sendiri

atau atas permintaan kami, itu kami terima dan kami buat daftarnya. Kemudian kami

periksa satu-persatu untuk cek fisik maupun cek administrasinya, kemudian setelah

selesai satu-persatu atau paket-perpaket sesuai usulan K3S, kami ajukan ke Menteri

ESDM untuk penghapusannya. Pengertian penghapusan ini nanti akan diproses

lelang, bisa juga yang scrap seperti yang disampaikan Dirjen Kekayaan Negara

terutama yang tadi limbah ataupun bahan peledak yang sudah expired itu yang akan

di scrap.

Kami agak kesulitan untuk daftar ..... Pak karena daftarnya selalu berubah.

Daftar kami terima, usulan kami terima kami buat daftarnya terus kami periksa

kemudian sebagian dilanjutkan proses. Kemudian ada yang sudah disetujui, ada

yang maish diproses nah ini berubah-berubah terus daftarnya. Jadi karena itu daftar

yang paling up dated ada di kertas kerja untuk dukungan di kami, kemudian nilai-nilai

totalnya ada di laporan yang kami sampaikan.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Silakan lanjut Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI:

Boleh saya tambahkan, halaman 8. Ini contoh BMN FSO Arjuni Sakti Pak, jadi

kalau data yang punya itu biaya sonar kapal FSO Arjuna Sakti itu di dermaga PT

KBS iytu 7,8 milyar setahun Pak. Padahal kalau di nilai wajar ini yang tahun 2011 ini

tergantung harga baja juga, nilainya berapa per ton. Itu saya kira 2011 harga

bajanya mungkin lebih tinggi dari hari ini Pak, itu nilainya 32,9. Jadi ini kalau

disandarkan 4 tahun habis Pak, habis nilainya. Oleh karena itu ini salah satu juga

pertimbangan minor jadi bukan pertimbangan mayor, itu yang kita mendorong

supaya ada penerapan gross splitt. Jadi asetnya tidak akan menjadi aset milik

negara lagi di kemudian hari, jadi itu asetnya aset sendiri, asetnya K3S sendiri

terserah mau diapakan karena kalau dia timbun harus bayar ongkos, disandarkan di

pelabuhan juga bayar dan sebagainya, dan akhirnya sekarang begini kalau kita lihat

keseluruhan aset yang sudah habis masa pakainya dari K3S di seluruh Indonesia ini

besar sekali Pak dan ini ongkos penjagaan, pemeliharaan, segala macam jangan-

jangan dalam 5 tahun itu lebih tinggi daripada nilai asetnya sendiri Pak, karena ini

tidak boleh hilang, nanti kalau hilang akan dipidanakan dan sebagainya, padahal

asetnya nilainya Cuma segini, kalau toh misalnya nilainya itu 32,9 m itu betul ini nilai

tahun 2011 Pak, mungkin sekarang lebih berkurang lagi saya nggak tahu, ini tiap

tahun bayarnya 7,8 m, ini salah satu contoh Pak. Jadi menurut saya ini penting

sekali Bapak-Ibu di Komisi VII ini untuk mendorong adanya persetujuan lelang pak,

karna persetujuannya itu di DPR RI yang di atas 100 milyar, inikan keseluruhan Pak

ya dikumpulkan jadi satu lalu diajukan kepada DPR RI.

Halaman 12 itu menjelaskan saja Pak, mengenai proses yang tadi sudah

dijelaskan oleh Kepala SKK Migas dan Dirjen Kekayaan Negara. Jadi nilai

perolehannya sampai dengan 10 milyar itu cukup di Menteri Keuangan

persetujuannya, 10-100 itu ada di presiden dan yang di atas 100 milyar itu harus

persetujuan di DPR RI.

Halaman 13 ini indikator aja pak, jumlah PNBP BUN hasil lelang BMN eks

K3S 2015 itu frekuensi lelangnya 36 kali itu nilainya 21,4 milyar, jadi kecil sekali sih

Pak, 2016 itu 25,5 milyar frekuensinya 35 kali jadi rata-rata ini kalau sekali frekuensi

lelang nggak ada 1 milyar Pak, mungkin ratusan juta Cuma. Lalu 2017 sampai

september itu 42 kali nilainya lumayan siih 68 milyar, tapi kira-kira ya 1,5 m sekali

lelang dan sebagainya. Ini menurut saya sih harus bisa diselesaikan dengan cepat.

Kami lanjut ke, mohon izin lanjut ke butir 4.

WAKIL KETUA RAPAT (Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./F-PG):

Bisa interupsi sebentar saja, Pak Menteri.

Perlu dijelaskan mengenai yang lebih besar 100 milyar Pak karena sampai

saat ini paling tidak di periode sekarang kita tidak pernah memberikan persetujuan

dalam kesimpulan rapat kita dan sebagainya. Jadi aapakah itu kolektif maksudnya

semua dikumpulkan jadi satu sehingga 100 atau persatuan, kalau persatuan berarti

Arjuna itu harus persetujuan DPR RI, jadi Cuma info saja.

MENTERI ESDM RI:

Ini yang diajukan itu atas nilai perolehan Pak, bukan nilai residunya, bukan.


Nilai perolehan.

MENTERI ESDM RI:

Nilai perolehan.


Apalagi Pak, berarti kan ini.

MENTERI ESDM RI:

Kalau nilai perolehan Arjuna Sakti lebih dari 100 Pak.


Lebih dari 100?.

MENTERI ESDM RI:

Iya Pak, ini mungkin 1 trilyun lebih dulunya, 491 tahun 1975.


Oke, kalau begitu dihitungnya pada waktu awal ya.

MENTERI ESDM RI:

Pengajuannya pada nilai perolehannya, bukan nilai reisdunya, bukan. Jadi

kalau misalnya nilai residunya itu 100 ribu tapi kalau nilai perolehannya di atas, 100

milyar atau lebih harus dikirim ke DPR RI.


Tapi selama ini belum ada kan ya, saya tidak, coba kalau mungkin ada yang

ingat pernah nggak meminta persetujuan kepada DPR RI Pak.

F-PDIP (Ir. NAZARUDIN KIEMAS):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.


Ini buka agenda lama ini Pak Ketua, masalah ini sudah 10 tahun yang lalu

Pak. Kita sudah pernah meninjau ke sana tapi kan masalahnya kan sederhana ya,

dilelang oleh siapa, apakah oleh SKK Migas. Ini Pak Menteri ya, ini barang ini

terkatung-katunng di pantai timur Kalimantan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Ada

inisiatif seseorang menarik itu ke daerah pantai Cigading, setelah sampai di pantai

Ciggaading di klaim lah oleh pemerintah itu barang kami, barang pemerintah.

Padahal terkatung-katung di Kalimantan Timur itu sudah berapa tahun, jadi begitu

barang itu sampai semuanya mengklaim, SKK waktu itu SKK Migas, Pertamina atau

siapa itu mengklaim itu barang dia, akhirnya barang itu ditinggalkan, terkatung-

katung lagi siapa pemiliknya. Waktu 10 tahun yang lalu nggak tahu Pak siapa

pemiliknya Pak.

KETUA RAPAT:

Pak Nazar ini Arjuna Sakti Pak.....


Arjuna Sakti, tempo hari sudah ada ingin di bawa itu oleh mau dipakai PGN,

daripada PGN beli RRSO di Lampung tapi terkatung-katung lagi tapi sapa yang

menjual, apakah Kementerian Keuangan, apakah Pertamina, apakah SKK Migas.

Jadi kepemilikan barang ini Pak Menteri, semua barang di tengah laut itu nggak jelas

contohnya Rigg, Rigg itu siapa yang megang sekarang, atanya sudah dilelang, siapa

yang lelang Rigg-rigg itu dan supaya Pak Menteri tahu Rigg itu kita harus bayar

hukum Internasional laut. Setiap Rigg itu bayar pak pajaknya setiap tahun, ini yang

tidak pernah diketahui oleh SKK Migas, oleh siapa-siapa bahwa kita itu bayar pajak

dan yang bayar pajaknya itu Kementerian Kelautan dan Perikanan lewat

Kementerian Perhubungan........barang kapal masuk ke Indonesia ini, itu

asuransinya besar karena lautan Indonesia itu lautan ...... sebab banyak rig-rig yang

tidak terpetakan di dalam peta laut Internasional.

Jadi Pak Menteri, mneurut saya itu barang-baarang tengah laut ini tolong lah

diinventarisasi yang baik ya dan ke siapa harus barang ini, pemilik siapa dan

harusnya dilelang, dilelang sama siapa sebab baru sekarang ini saya dengar bahwa

lelang itu di atas 100 milyar disetujui oleh DPR RI, dulu itu nggak ada Pak, baru saya

dengar ini. Periode yang lalu tidak ada, saya sudah 4 periode di sini sebab waktu itu

kalau mau dilelang kenapa tidak dilelang dari dulu, baru sekarang Dirjen Kekayaan

Negara mengatakan bahwa di atas angka 100 milyar harus menteri. Jadi ini ada

kemajuan bagus lah Pak, jadi kalau kita DPR RI ini tidak tahu memang tidak tahu,

saya juga baru dengar ini Pak. Jadi periode yang lalu kita sudah tahu kita bahwa

biaya standar 7 milyar, sudah kita lihat ke sana. Kita juga tidak tahu bahwa

pemerintah sudah mengajukan untuk dilelang 2016, ini baru dengar ini Pak Menteri,

sebelumnya saya belum pernah dengar ini bahwa itu bisa, pengajuan lelang sudah

ke DPR RI dan DPR RI ini komisi berapa, kalau di Komisi VII tidak pernah kami

terima surat itu, apakah itu di Komisi VI atau XI, barang itu ke siapa, surat itu, yang

lelang itu nanti siapa, ini juga mesti jelas Pak Ketua. Apakah ..... Komisi VII, apakah

komisi berapa, BUMN ya, ini juga harus jelas gitu Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira nanti tolong diklarifikasi Pak ya apakah itu yang dulu

terkatung-katung di mana itu Pak Nazar di Kalimantan, tapi yang pasti hari ini, ini

adalah BMN barang milik negara yang dicatat di Kementerian ESDM mitra Komisi

VII. Saya juga perlu ingatkan kepada kita Pak, sebetulnya memang kalau untuk

pelelangan barang milik negara yang di atas 100 milyar itu, itu perintah Undang-

undang Pak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara di Pasal 58 gitu ya, ini perintah Undang-undang. Dan juga sebetulnya di

tahun lalu 2016 sudah ada pengajuan untuk pelelangan dan Komisi VII pun sudah

juga kita tinjau ini barang, sudah kita tinjau ini barang di tahun 2016, tapi memang di

surat dari Pimpinan Dewan ini ditugaskan Pak Nazar 3 komisi Pak, Komisi VI, Komisi

VII, Komisi XI gitu loh. Saya kira nanti harus kita luruskan tapi concern kita saya kira

adalah bahwa ini barang milik negara yang hari ini masih ada nilainya dipastikan

tahun depan, 2 tahun lagi dan nilai itu akan susut terus sesuai dengan berlalunya

waktu, apalagi ada biaya-biaya yang dikeluarkan untuk sandar, untuk pemeliharaan

dan seterusnya, untuk Arjuna Sakti 7 milyar Pak per tahun. Kalau kita masih tunda

ini yang 23 milyar itu Pak, jangan-jangan nanti tahun depan sudah minus Pak 2015

ya 3 tahun kali 7 21 ya remis lah Pak, tapi kan daripada minus gitu Pak saya kira.

Nanti gini kita ambil kesepakatan saja tolong di kementerian juga inventisasi

statusnya tentu yang di atur oleh Undang-undang ini adalah yang sudah jelas

menjadi BMN barang milik negara, mekanismenya nanti ngomong ke Pimpinan,

saya nggak tahu ini urusan Komisi VI apa misalnya gitu Pak. Kalau Komisi XI kita

fahami bermitra dengan Menteri Keuangan, dengan seluruh jajaran di Kementerian

Keuangan, siapa yang melelang barang milik negara karena ada badan lelang

negara Pak itu sudha jelas juga gitu loh.

Yang penting saya kira maksud Pak Nazar status barang ini jelas dulu, kalau

sudah jelas dicatat sebagai barang milik negara prosesnya juga sudah jelas oleh

Undang-undang. Cuma memang ya ini kadang-kadang karena terlalu ribett

urusannya, birokrasinya terlalu panjang saya mohon maaf Pak, memang banyak

sekali barang negara ini menjadi tidak diurusi karena ya nggak tahu karena males

barangkali urusannya terlalu ribet tapi kan sayaang Pak, nilainya akan terus susut

bahkan kemudian kita mengeluarkan cost tahunan untuk sesuatu barang yang tidak

dimanfaatkan sementara masih ada nilai ekonomis atas barang itu. Saya kira nanti di

kesimpulan kita sepakati itu Pak, jadi masalahnya nanti kemudian kita urus sama-

sama. Saya minta komitmen kita di Komisi VII kita proses, iya kan, saya kira

dukunglah kita barang yang kemudian makan cost kita bikin jadi bernilai cost-nya

jadi hilang gitu Pak.

Silakan Pak Kurtubi, ini tentang barang ya Pak, jangan barang yang lain, nanti

nuklir nanti duulu Pak.

F-NASDEM (Dr. KURTUBI, SE., M.Sp., M.Si):

Nuklir belakangan Pak, barang milik negara kontraktor produk.......awalnya itu

diserahkan ke nasional company namanya Pertamina ngurus secara bisnis oleh

Pertamina, apakah barang ini bisa manfaatkan untuk kegiatan operasi Pertamina

sendiri atau kontraktor yang lain, dengan gampang itu bisa dilakukan. Tetapi ini

dampak dari perubahan sistem tidak lagi di tangan Pertamina di oper ke SKK Migas.

Otomatis semua barang-barang benda modal yang dibeli oleh kontraktor asing yang

dibiayai oleh produk, yang dibiayai oleh cost recovery itu automaticly milik negara.

Sekarang menjadi ribet karena yang nangani SKK Migas, SKK Migas oper ke

ESDM. Jadi ini jelas milik negara harus ada penyelesaian, tapi kalau bicara mana

yang terbaik mestinya diserahkan ke Pertamina. Kalau Pertamina punya tugas

mendistribusikan LPG inikan kapal LPG, mestinya tadinya bisa dimainkan Pertamina

kalau sistem lama, tetapi sekarang sistem sudah berubah jadi walaupun bagaimana

siapa yang melelang ya pemerintah, yang melelang apakah ESDM atau SKK Migas,

pokoknya pemerintah lah, harus ada solusi nggak bisa dibiarkan terus-menerus, rugi

terus-menerus tidak bisa dibiarkan, bila perlu besok lelang aja besok kalau bisa. Itu

pendapat saya.

Terima kasih.


Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, sebentar Pak Nazar silakan nanti Pak ..... tambahin.


Pak Menteri, barang Arjuna inikan statusnya kapal, kapal kan Pak ya.....tanpa

awak kapal. Apakah itu statusnya barang milik negara lagi......kelautan,

apabila.......atau kapla laut tidak bertuan. Ini harus hati-hati loh SKK Migas, ini

barang sudah berapa tahun tidak ada awak kapal dan tidak terdaftar, apakah masih

pemerintah mengakui itu barang ....... saya ada buktinya loh barang itu terluntang-

lantung berapa tahun. Ini supaya Pak Menteri supaya tahu ada hukum laut di

Indonesia ya, nggak maksud saya buat di kemudian hari ini hati-hati, apabila ada

kapal di tengah laut tidak dilaporkan, tidak ada awak kapal yang menunggu sekian

lama itu barang tidak bertuan, siapapun yang mengakui boleh menariknya ke

pinggir. Saya rasa itu Pak supaya Pak Menteri dan jajarannya mengerti.

F-NASDEM (AHMAD HI M. ALI, SE):

Pimpinan, interupsi.

Saya pikir begini supaya jalannya sidang kita hari ini lebih terarah, Pimpinan

Sidang harus lebih tegas mengatur mekanisme diskusi kita. Kalau seperti inikan

interupsi jawab, interupsi pada akhitrnya tidak selesai. Menurut saya, saya sarankan

untuk kita kembalikan kepada pemerintah dlu menjelaskan selesai penjelasannya,

baru kemudian sahut-menyahut tentang persoalan-persoalan yang dipaparkan

kementerian tadi.


F-PDIP (ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Adian nanti Pak.


Saya mau tanya saja tentang harga yang ditanyakan oleh Pak Satya tadi

tentang harga 100 milyar, sekian milyar, siapa itu dasar hukumnya bahwa itu

berdasarkan harga perolehan di mana ya.

KETUA RAPAT:

Undang-undang.


Yang nomor berapa.

KETUA RAPAT:

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.


Pasal.

KETUA RAPAT:

Pasal 58 ayat (1) huruf b, saya bacakan saja lengkap.

B peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah di atur bahwa “pemindahtanganan BMN barang milik negara

selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan dengan ketentuan untuk barang milik

negara yang berada pada pengguna barang dengan nilai lebih dari Rp. 100 milyar

dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan DPR RI”.


Iya Pimpinan, itu nilai lebih dari, dalam penjelasan di sini nilai perolehan itu

yang diperdebatkan awal. Kalau nilai sekarang dia Cuma 35 milyar, kalau 35 milyar

tidak perlu persetujuan DPR RI, tapi kalau kemudian dikatakan kalkulasinya

berdasarkan nilai perolehan 400 sekian milyar dia butuh persetujuan DPR RI. Nah

nilai mana yang kita pakai, kalau di sinikan penjelasannya di sini ada kata nilai

perolehan Pimpinan, sementara dalam pasal yang Pimpinan bacakan tadi tidak

disebutkan nilai itu nilai apa, Cuma nilai saja, apakah nilai perolehan ataukah nilai

terkini. Kalau menurut saya logikanya bukan nilai kemarin, tapi nilai per hari ini,

apakah semua barang menjadi berharga atau tidak berharga bukan dinilai awalnya

dong, tapi dinilai terkini dia. Kalau memang .....itu yang kita sepakati, ini tidak perlu

kita bahas karena di bawah 100 milyar. Kalau kita baca dari Pasal 46 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 juga tidak ada penjelasan apapun tentang nilai mana

yang dipakai.


KETUA RAPAT:

Baik, Pak Khaeron sebentar nanti tolong di anu Pak, ini dari Dirjen Kekayaan

Negara ini yang paling harus hafal.


Terima kasih Pak Ketua.

Pertama Pak Menteri, kalau tadi Pak Nazar sudah memberi informasi bahwa

ini adalah sudah 10 tahun yang lalu ditarik dari Kalimantan. Kami ingin ada kepastian

apakah benar storage LPG ini yang akan disampaikan oleh Pak Nazar, kalau

memang itu berarti proses itu terlalu lama...... tanggal 16 2016 baru sampai ke meja

pimpinan dan pada hari ini kita rapatkan. Untuk ini sangat panjang sekali waktunya,

biasanya barang milik negara itukan juga bukan karena perolehan dari hasil

konstruksi negara tetapi kami di pengalaman di Komisi IV juga barang hasil sitaan

ketika ditetapkan pengadilan menjadi barang milik negara, itu juga merupakan

barang milik negara yang harus memenuhi ketentuan pada waktu lelangnya.

Kami ingin menyampaikan bahwa yang ribet itu sebetulnya di pemerintah,

banyak aturan-aturan yang berbelit-belit dan tentu kalau kami melihat hari ini Pak

Menteri ESDM menyampaikan persetujuan ya prosedurnya sangat panjang sekali

berarti di pemerintah. Bagi saya pribadi kalau melihat seperti ini sebetulnya tidak ada

masalah ya, kalau hanya persetujuan Komisi VII, tetapi inikan ada Komisi VI dan

Komisi XI yang dinyatakan itu. Ini juga butuh penjelasan sisi mana yang tentu ini

akan menjadi keputusan di komisi-komisi lainnya supaya juga pengambilan

keputusan terhadap permohonan yang disampaikan oleh menteri supaya ini tepat

mengambil keputusannya tidak bertumpang tindih dan bertabrakan dengan

keputusan dari komisi-komisi lain.

Nah ini yang perlu diperjelas dulu supaya barangnya benar nggak yang ini,

kalau barangnya jelas yang ini ya kalau berbeda lagi berarti ada barang yang lain

Pak Nazar gitu ya, berarti proses ini sangat panjang. Dan yang terakhir saya tertarik

Pak Nazarudi tadi menyampaikan bahwa rig abondon ini memang juga menjadi

persoalan sampai saat ini, banyak rig-rig yang sudah tidak terpakai dan itu berada di

alur kepulauan kita, yang ini juga menjadi beban negara. Kalau rig abondin

sesungguhnya ....strateginya berada di.......mengoperasionalkan, kapan hal-hal

seperti ini akan diselesaikan. Jadi kalau melihat momentum hari ini berbicara

persoalan storage LPG yang terkait dengan Arjuna Sakti tentu ini masih banyak

barang milik negara lainnya di laut yang perlu diselesaikan. Ini yang mungkin juga

jangan terlalu parsial, Pak Menteri bisa menyampaikan case-case lainnya yang

barangkali ini juga adalah PR kita yang harus diselesaikan di masa pemerintahan ini.

Terima kasih.

F-GERINDRA (RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, melalui Pak Menteri ke Pak Dirjen Kekayaan Negara

saya lihat ada di sini. Saya mau tanya apa Arjuna Sakti ini sudah dimasukkan nggak

sebagai kekayaan negara. Memang secara nilai buku kan ...... ini sudah dimasukkan

nggak, kalau sudah dimasukkan seharusnya kalau ada agenda rapat seperti ini

harus ada koordinasi Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK Migas. Jadi konsepnya

sudah di bawa ke DPR RI, Pak Dirjen kan tahu ini sama dengan divestasi

sebenarnya, jadi privatisasi maksud saya. Jadi misalnya ini saham yang mau dijual

ke swasta harus izin Komisi XI, saya kan dulu lama di Komisi XI Pak, dulu Bapak

mungkin masih Kasub. Jadi harusnya sudah ada konsep diajukan di sini, jadi bahwa

ini sama dengan privatisasi, dijual kekayaan negara ini, ada bentuk saham, ada

bentuk aset. Jadi ini kita ribut-ribut ini didengar publik kan nggak, makanya saya

diem saja Pak Ketua.

Jadi itu aja antara Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK Migas harus

koordinasi karena memang seperti tadi kata Pak Kurtubi bukan SKK Migas lagi,

sejak Undang-undang Migas Tahun 2001 itu udah urusannya SKK Migas bukan

Pertamina lagi gitu. Jadi itu nggak perlu dibicarakan lagi terkecuali kita rombak nanti

Undang-undang itu. Jadi itu aja Pak Ketua, serahkan saja melalui Pak Menteri

segera Dirjen Kekayaan Negara dan SKK Migas rapat koordinasi antar institusi

dilaporkan Komisi VII apapun hasilnya. Apakah itu nanti persetujuan DPR RI terus

masuk Komisi XI, tetapi kita sebagia sektoralnya sektornya harus tahu juga gitu,

harus mengetahui karena inikan menjadi masalah juga di Komisi VII yang

disampaikan oleh mitra kita yaitu Kementerian ESDM dan SKK Migas gitu aja Pak

Ketua, supaya kita bisa lanjut ke case-case yang lain yang sangat strategis.


KETUA RAPAT:

Baik, saya kira itu ya memang surat dari Menteri Keuangan itu Pak, itu ke

Pimpinan Dewan, Pimpinan Dewan menugaskan Komisi VI, VII dan XI, nanti kita

komunikasikan juga di sini. Api ada beberapa Pak untuk sekaligus dilanjut Pak

Menteri, ada beberapa soal kejelasan apakah barangnya memang ini yang

dimaksudkan Pak Nazar dan soal yang 100 milyar itu harga perolehan atau nilai

sekarang gitu, nanti dan sekaligus dilanjut saja Pak. Tolong kita sepakat dulu ya biar

kita tuntaskan.

F-PPP (Dr. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si.):

Izin Ketua, jadi saya berfikir jangan sampai kita menghabiskan waktu

membahas yang sebetulnya bukan kewenangan kita. Ketika 2 Undang-undang baik

yang disebut oleh Ketua tadi maupun oleh Pak Adian itu tidak menjelaskan secara

tegas nilai yang dimaksud, apakah itu nilai perolehan atau nilai barang hari ini. Kalau

itu tidak lalu kemudian kita sepakat bba yang dimaksud itu adalah nilai barang hari

ini dengan nilai di bawah 100 milyar untuk apa kita persoalkan, itu bukan

kewenangan kita karena kewenangan kita harganya harus di atas 100 milyar. Jadi

jangan kita mengurusi yang sebetulnya nggak ada kewenangan kita di situ, apalagi

dibuat berbelit-belit. Pimpinan DPR RI menugaskan 3 komisi kepada, menugaskan

sesuatu yang tidak semestinya di, mestinya Pimpinan DPR RI tolak saja karna

nilainnya kurang dari 100 milyar maka ini tidak membutuhkan persetujuan dari DPR

RI, silakan pemerintah mengatur sendiri lelangnya, nggak usah menugas-nugaskan

itu, janna urusan yang ecek-ecek begini melibatkan DPR RI, 3 komisi lagi kaya hebat

amat ini urusan.

Saya kira itu Ketua, mohon ini diklarifikasi agar segera kita mengatakan ini

bukan urusan saya atau ini urusan kita.

Terima kasih.


......point of clarivication ini, berarti seperti tadi saya sampaikan DPR RI oke

Pak, tapi Komisi XI karena mereka juga takut melakukan, takut ditangkap KPK,

sekarang semua takut. Jadi kalau nanti di Undang-undang itu nilai perolehan,

mereka juga ditangkap juga nanti.......semua kan sekarang pada ini juga, artinya

mungkin Pak Ketua atau siapapun ngopi di sebelah sana udah ada juga yang

dengar-dengarkan gitu, mereka takut-takut juga. Jadi harus kita maklumi. Tetapi itu

cukup Komisi XI tetapi diberitahukan perkembangan di Komisi VII melalui mitra kita

itu wajar. Jadi itu aja, koordinasi saja antara Dirjen Kekayaan Negara dengan SKK

Migas.


KETUA RAPAT:

Baik.


Saya sedikit, nambah sedikit. Ini soalnya menjadi hal yang agak sedikit serius

Pak karena di dalam kontrak KKKS itu .....paska tahun ’93 itu ada namanya abondon

site restoration. Itu mesti di-clear-kan jadi mungkin nanti SKK Migas menjelaskan

mana-mana yanng memang bebannya itu masih dibebankan pada kontraktor, mana

yang tidak karena di bawah tahun ’93 itu tidak ditanggung dalam KKKS. Nah ini yang

mungkin negara di daalam mengurusnya perlu di sini memasukkan, makanya perlu

ketentuan-ketentuan baru. Pertanyaan saya awal tadi kan sebetulnya sampai

sejauhmana sekarang ini yang masuk dikategorikan ASR, mana yang tidak gitu

karena ini asal-muasalnya dari PFC arco Pak........atau untuk Arjuna ini. Jadi saya

juga bingung gitu, apakah itu kalau dilihat dari tahun pembuatannya dia itu pasti

tidak masuk di dalam ASR. Sementara tadi disampaikan oleh Pak Herman yang

namanya rig atau flatform abondon itu banyak sekali di laut Jawa dan lebih dari 200

lebih gitu apa platform yang sudah umurnya mungkin expired sudah di atas 30

tahun. Itu mungkin perlu ada satu Rapat Dengar Pendapat lah nanti mungkin kita

dengan SKK Migas untuk menjelaskan secara lengkap Pak, jadi tidak hanya yang ini

saja walaupun ini sudah menarik perhatian gitu karena ini tadi disampaikan bahwa

menurut kalkulasi kan di atas 100 milyar untuk menangani di DPR RI. Tapi maksud

saya dalam kesempatan ini masalah ASR kalau bisa dibahas Pak, nanti secara

terpisah karena itu menyangkut mengenai aset kita yang cukup banyak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira di Dewan urusan kita, yang penting klarifikasi soal 100 milyar

ini Pak dan itu tolong diklarifikasi dan tolong dilanjut dan kita nggak ada lagi interupsi

untuk kita selesaikan nanti pendalaman,

Silakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI:

Terima kasih Pak.

Sebelum saya ke agenda terakhir mengenai permasalahan nilai perolehan air

tanah Pak....... saya minta Pak Isa Dirjen Kekayaan Negara untuk klarifikasi

mengenai nilai 100 milyar itu nilai apa Pak, setelah itu Pak Amin tolong dijelaskan ini

apakah ini FS Arjuna Sakti ini yang dimaksud oleh Pak Nazarudin Kiemas atau tidak

gitu Pak. Kebetulan karena saya rutin saya pernah bertugas di Kementerian

Perhubungan Pak, jadi saya tahu tentang Undang-undang Hukum Laut Pak.


Mohon izin Pak Menteri.

Baik, jadi untuk ketentuan penghapusan barang milik negara ini patokannya

pada saat menentukan izin dari siapa itu dasarnya dari nilai perolehan Pak karena

pada saat itu memang belum ada nilai-nilai yang lain, yang ada saat itu adalah nilai

perolehan. Dan sesuai dengan PP yang tadi Bapak Pimpinan juga sudah sebutkan

Pasal 58 ayat (1) PP 27 Tahun 2014 itu kalau di bawah sampai dengan 10 milyar itu

cukup dilakukan oleh Menteri Keuangan Pak. Kemudian 10-100 itu oleh presiden

persetujuannya dan di atas 100 milyar itu persetujuannya oleh DPR RI.

Untuk kasus Arjuna Sakti ini yang menulis surat ini Bapak Presiden Pak

kepada Pimpinan DPR RI pada tanggal 9 Mei 2016. Jadi ini surat Bapak Presiden

disampaikan kepada Pimpinan DPR RI yang kemudian bahwa di DPR RI

didisposisikan kepada Komisi VI, VII atau XI tentunya di luar sepengetahuan dan

kewenangan kami untuk mengetahui hal tersebut. Mungkin sampai di situ Pak

Menteri.

Terima kasih.


Pimpinan, maaf Pimpinan.

Satu sedikit saja, tafsir perolehan dan nilai terkini itu dijelaskan dasar

hukumnya yang mana ya Pak. Nggak Bapak inikan menurut Undang-undang yyang

saya baca kan tidak dijelaskan itu nilainya nilai apa, perolehan atau nilai terkini, nilai

beli atau nilai akhir. Nah Bapak mentafsirkan itu perolehan, kata perolehan ini

adanya di dasar hukum yang aman.


Sebetulnya teman-teman bisa ada support-nya, tapi Pak memang selama ini

kami menggunakannya nilai perolehan karena saat itu, pada saat itu diusulkan untuk

dihapus tidak ada nilai lain Pak, belum ada nilai lain. Nanti setelah diberikan izin

setelah dilakukan persetujuan baru dilakukan penilaian, nah itulah yang kemudian

digunakan nilai kini untuk keperluan pelelangannya dan sebagainya. Pada saat

meminta izin prinsip, belum ada nilai lain Pak hanya ada nilai perolehan yang kita

miliki pada saat itu karena itu adalah sesuatu yang logis untuk kita menggunakan

nilai perolehan.


Nggak dasar hukumnya apa ya Pak, maaf Pak, dasar hukum bahwa itu

memang didasarkan pada kalkulasi nilai perolehan itu di pasal berapa karena agak

nggak masuk nalar saya. Mungkin tidak semua barang di waktu tertentu nilainya jadi

nol, habis, jadi Rp. 5 , jadi Rp. 10.000 misalnya mungkin tidak. Walaupun mungkin

awalnya tinggi harganya, ada depresiasi dan sebagainya. Nah apakah kemudian

yang kita pakai nilai awal apa nilai akhir.

KETUA RAPAT:

Baik Pak, saya kira sambil dicari lah, ada nggak di penjelasan misalnya, tapi

memang secara umum bahwa ini nilai agak akunting, akuntansi ini. Ada nilai

perolehan, ada nilai buku, ini saya pastikan nilai bukunya udah nol kan.


Iya.

KETUA RAPAT:

Nilai buku udah nol, tapi masih ada nilai ekonomisnya dinilai oleh apprisal

kemudian ketemulah nilai pasar 32 milyar dan nilai likuidasi 23 milyar sesungguhnya

semua kalau bicara disebutkan dalam ketentuan memang nilai itu adalah historical

cost-nya gitu, tapi nanti kita lihat di penjelasan. Ini lazimnya itu kalau bicara

.........historical cost karena itu kan penetapan sesuatu yang memang hanya ada

catatan terkait dengan barang itu baru historical cost-nya sama nilai buku yang ada

tentu di balance sheet-nya pemerintah di ESDM gitu. Coba Pak, ada di penjelasan

nggak secara tegas.


Terima kasih Bapak Pimpinan.

Jadi untuk kemudian petunjuk pelaksanaannya untuk proses perizinan ini jadi

tata caranya diatuur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 111, tadinya Nomor

96 Tahun 2009 sekarang sudah diperbaiki dengan Nomor 111 Tahun 2016. Di situ di

salah satu butirnya disebutkan bahwa dalam hal nilai perolehan barrang milik negara

tersebut di atas 10 milyar pengelola barang dalam hal ini Menteri Keuangan terlebih

dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada presiden atau DPR RI sesuai

batas kewenangannya.

Jadi di atas 10 milyar ini ada terlebih dahulu mengajukan permohonan

persetujuan kepada presiden atau DPR RI sesuai batas kewenangannya. Jadi

artinya kalau presiden sampai 100 milyar dan kalau DPR RI di atas 100 milyar, jadi

ini di sini jelas Pak digunakan nilai perolehan Pak......bisa nanti kami berikan Pak.

KETUA RAPAT:

Dicatat Pak nomornya.


Dalam TMK 111 bisa di.

KETUA RAPAT:

TMK-nya berapa.


.... Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, baik.


....... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2009.


Pak Ketua, memang di KPS inikan udah nol nilai bukunya tapi semua itu

dikembalikan ke negara. Logikanya kalau itu bukan nilai perolehan nggak mungkin di

Presiden Jokowi bikin surat ke DPR RI gitu aja. Ini biarpun saya dari Partai Gerindra

saya hargai juga gitu logika itu, jadi kita anggap aja itu nilai perolehan gitu, kalau

nggak salah dong presiden masa bikin surat ke DPR RI kalau itu pakai nilai buku

gitu. Jadi dilanjutkan saja di proses saja ke Komisi XI, kita pakai logika saja Pak

Menteri kan udah ada surat ke DPR RI berarti asumsinya di atas 100 milyar, berarti

itu nilai perolehan supaya kita bisa lanjut.


KETUA RAPAT:

Saya kira sudah terjawab lah Pak, sudah tuntas gitu ya bahwa memang

adalah nilai perolehan, ya bukan apa, kalau kan gini tadi pernyataan Pak Ramson

juga ini ada yang takut-takut ditangkap KPK, segala macam, nggak bisa lah Pak, kita

harus menjalankan tugas sesuai dengan tugasNya nggak boleh karena takut tak

jalan kan begitu atau karena takut dibuang ke Dewan kan begitu tadi, tapi sudah

terjawab Pak Andi Jamaro Pak.

Saya kira ini menjadi jawaban atas klarifikasi, masih ada bahan Pak Menteri

saya kira satu lagi ya.

Silakan Pak.

MENTERI ESDM RI:

Pak Amin silakan.

KEPALA SKK MIGAS:

Terima kasih Pak Menteri.

Untuk FSO Arjuan Sakti ini sebenarnya sudah dihapuskan dari hulu migas,

jadi dialihakan ke pusat barang milik negara di kementerian Pak Menteri, tahun

2008.

KETUA RAPAT:

Baik Pak, saya kira ini bola dari di kita juga tapi nanti saya pikir bisa

diingatkan kembali Pak supaya kita punya komitmen mneurut saya ya, tapi tidak

hanya ini, banyak sekali masih yang lain mungkin jangna satu-satu kita urusin Pak

Menteri, mungkin lebih bagus ya mana daftarnya kita diskusikan seperti apa

solusinya gitu loh, setuju ya.

Baik Pak Menteri, silakan Pak masih ada apa yang terakhir yang mau

dituntaskan.

MENTERI ESDM RI:

Mohon izin Pak, mengenai nilai perolehan air tanah atai air ikutan untuk

kegiatan uasah hulu migas ini halaman 16, kok nggak kelihatan ya. Ini mungkin

lensanya mungkin diperbaiki atau mata saya yang kurang ya, ini dua-duanya ya. Ini

Pak, kami ingin menjelaskan nanti dibnatu Direktur Jenderal Migas bahwa

sebenarnya penganaan PNBP atua retribusi atau apapun juga dari pemerintah atau

kabupaten atau kota mengenai air ikutan di kegiatan hulu miga situkan begini,

secara filosofi bahwa apa yang diusahakan yang kegiatan ekstraktifnya adalah

kegiatan ekstraktif minyak dan atau gas. Jadi bukan untuk memperoleh air ya, air ini

merupakan bagian yang tidak terhindarkan Pak, apalagi kalau sumurnya sumur yang

sudah lama sekali atau yang eks dikerjakan sudah ada EOR-nya dan sebagainya.

Kalau ini misalnya dikenakan retribusi yang tinggi tentunya nantiu usaha hulu migas

itu tidak ada yang ekonomis lagi Pak.

Saya mohon Pak Egu silakan ditambahkan.

DIRJEN MIGAS KEMENTERIAN ESDM:

Baik, mohon Bapak Menteri.

Bapak Pimpinan dan Anggota.

Mungkin saya sedikit mulai dengan kronologis Pak ya, jadi sebelum

berlakunya Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah itu memang nilai

perolehan air kabupaten kota itu ditetapkan sebesar Rp. 125 per meter kubik untuk

air ikutan migas, yang walaupun sebenarnya filosofinya tadi seperti yang sudah Pak

Menteri sampaikan sebenarnya itu berlaku untuk jenis air akuiver, artinya air baku

yang bisa dimanfaatkan. Sedanngkan air migas itu adalah air ikutan itu sifatnya

beracun Pak, malahan kita di Industri migas itu mendorong agar air itu dikembalikan

lagi ke reservoir yang kita namakan sebagai zero discuss. Jadi itu tujuannya adalah

meningkatkan recovery dari pada minyak.

Untuk selanjutnya Pak, setelah Undang-undang 23/2014 mengenai

Pemerintahan Daerah itu memanng terjadi perubahan kewenangan penetapan nilai

perolehan air dari bupati, sehingga yang peraturan dari Kepmendagri Nomor

12/2002 dinyatakan tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya kita kembali kepada PP

55/2016 di mana penarikan pajak air tanah yang dibayarkan pemerintah untuk

kegiatna hulu migas menngacu kepada ketentuan dan pedoman dari kementerian

teknis yang membidangi geologi, dalam hal ini Kementerian ESDM.

Tadi seperti telah disampaikan oleh Pak Menteri, kami mnegusulkan Pak agar

nilai perolehan air untuk air ikutan migas itu di treat tidak seperti laiknya seperti air

ekuiver yang bisa menjadi air baku yang bisa dimanfaatkan karena secara fisik sifat

air ikutan migas inikan air yang sifatnya beracun, yang justru kita ingin agar air itu

tidak mengalir ke permukaan kembali. Kita mendorong kepada Industri migas

dikembalikan ke reservoir, jadi singkat kata kami mengusulkan agar ini tidak

diberikan nilai perolehan air. Itu usulan kami, mungkin sebagai ilustrasi begini Pak,

kami ingin mennyampaikan begini Pak. Rata-rata produksi minyak di Indonesia yang

sekarang yang 800 ribu barel ini berasal dari lapangan-lapangan minyak yang

memang water cut-nya sudah tinggi Pak. Jadi contohnya begini Pak, kalau kita

bicara lapangan Minas Pak yang produiksinya 100 ribu barel, artinya perusahaan

asing itu memproduksikan hampir 5 juta liquid. Jadi 100 barel artinya airnya itu ada

sekitar 4,900 juta itu kalau kita treat jumlah yang sedemikian besar. Justru kita

menyarankan agar itu dikembalikan Pak ke dalam reservoir.

Itu Pak, sebagai ilustrasi kami jelaskan kenapa kami mengusulkan agar nilai

perolehan air......

Demikian.

F-PD (SAYED ABUBAKAR A. ASSEGAF):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita selesaikan dulu Pak Sayed saya kira nanti bisa ini.

Silakan Pak.

MENTERI ESDM RI:

Jadi mengenai air ikutan ini karena sifatnya tidak bisa dimanfaatkan secara

maksimalkan atau tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kegiatan lain karena

sifatnya beracun. Sebenarnya kita membuat aturan teknis yang mewajibakan bahwa

air ini dikembalikan lagi Pak, di dalam reservoir. Jadi ini bukan air yang dibuang atau

air yang diambil dimanfaatkan untuk hal lainnya karena ada, seperti tadi dijelaskan

menurut PP 55/2016 dan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, itu kami

sudah menyusun peraturan menteri yang bahwa air ikutan ini itu tidak ada nilainya.

Ini beda dengan pajak atau retribusi tentang pengguna air permukaan, kalau air

permukaan atau air sungai beda Pak, jadi ini karena air ikutan ini tidak bisa

dimanfaatkan untuk manusia sama sekali ini, ini harus dikembalikan ke dalam tanah.

Itu dari kami Pak penjelasannya, kalau boleh saya menambahkan tentang tadi

yang FSO Arjuna Sakti itu sebenarnya Kementerian ESDM sudah mengajukan

permohonan kepada Kementerian Keuangan itu 14 Maret 2012. Jadi Menteri

Keuangan mengajukan ke presiden itu 2 September 2015 dan presiden mengajukan

kepada DPR RI iytu 9 Mei 2016 Pak, jadi ini panjang sekali memang perjalannnya.

Terima kasih Bapak.

KETUA RAPAT:

Panjangnya di pemerintah Pak, makanya Pak Khaeron katakan tadi ribetnya

di pemerintah. Saya khawatir aja karena ribet Pak nggak diurusin karena takut tadi

yang dibilang Pak Ramson nggak mau ngurusin ambil resiko begitu, padahal ada

nilainya 7 milyar kita harus keluarin setiap tahun, nggak masuk ini Pak. Saya kira

nanti kita bisa tuntaskan.

Pak Sayed silakan.



Berkaitan dengan nilai perolehna air ini Pak, ini sebetulnya dulu kan punya

nilai Pak Rp. 125 per meter kubik kalau nnggak salah saya. Ini sebenarnya kan

pendapatan buat daerah apalagi dengan kondisi sekarang kan keuangan di daerah

terlalu kecil. Ini yang saya dapatkan informasi ini sudah pernah dilakukan kajian oleh

Kementerian ESDM melalui Badan Geologi sendiri. Itu sudah mendapatkan angka

yang harus dibayar Pak ke daerah sebesar 324 meter Pak, itu hasil kajian

Kementerian ESDM sendiri melalui Badan Geologi Pak, dilakukan oleh Bapa Maralis

Pasaribu penyidik bumi madya Badan Geologi. Itu sudah menetapkan angkanya 324

perak, tiba-tiba kok angkanya sekarang berubah menjadi nol lgai bagaimana Pak,

informasi Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ini perlu klarifikasi Pak Pasaribu pula tadi itu yang menetapkan itu ya, tolong

Pak ya.

F-PD (H. IHWAN DATU ADAM, SE.):

Soalnya Pak Gultom bicara kalau Pak Gultom bicara lain lagi itu.

KETUA RAPAT:

Baik Pak, mau cari data dulu atau nggak.

Silakan Pak.

MENTERI ESDM RI:

Dirjen Migasnya kebetulan sebelumnya juga 3 bulan lalu masih Kepala Badan

Geologi Pak.


Terima kasih Pak Sayed.

Memang dulu ada kesalahan persepsi Pak, bahwa pajak untuk air baku

adalah air yang bisa dimanfaatkan langsung ya. Jadi memang kalau kita bicara kaya

sekarang sumur pemboran, sumur-sumur yang kita Badan Geologi lakukan daerah

sulit, itu airnya langsung bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita bicara Industri migas

kan, airnya kan air ikutan Pak, air ikutan yang jumlahnya dengan volume yang

sangat sedemikian besar plus dia tidak bisa langsung dimanfaatkan Pak, harus

treatment dan sangat luar biasa. Mungkin lebih mahal ongkos treatment-nya Pak.


Interupsi Pak, ini yang jadi permasalahan dulu dia punya nilai Pak 125, nah

sekarang kok bisa Pak Menteri sudah melakukan kajian terus menemukan angka

324 meter per kubik, tiba-riba sekarang Bapak mengeluarkan lagi, artinnya Bapak

menyalahi kajian Bapak sendiri dong.

MENTERI ESDM RI:

Kajian itu tidak pernah saya baca yang tadi Bapak bilang itu.


Yang bawah tadi apa tadi Bapak sampaikan bahwa itu Bapak salah persepsi

kan gitu. Artinya kan Bapak melakukan kajian itu kan.


Mohon izin Pak, saya juga belum pada saat saya kemarin jadi Badan Geologi

itu memang saya belum mengetahui mengenai kajian itu Pak. Tapi sepengetahuan

kami dari sisi Industri migas tadi seperti Bapak Menteri sampaikan. Ini justru dengan

volume yang sedemikian besar di satu sisi kita secara keteknisan ingin

mengembalikan air itu ke dalam reservoir justru ini kami khawatirkan mendistorage

Pak, mengenai Industri hulu migas Pak, kalau kita air ikutan ini kita pajakin Pak.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Saya faham ini Pak, di Dapil saya juga ada persoalan ini dengan tambang

emas. Saya kira kita inikan di parlemen ini negarawan ya, inikan kepentingan besar

harus kita menjadi yang di atas segala-galanya. Saya pikir tadi Pak, mungkin

memang ada Perda di daerah yang merujuk ke Kepmendagri kalau tidak salah. Saya

pikir memang di sini tadi masih dalam kajian kalau nggak salah Pak ya, ESDM akan

melakukan ini juga sebetulnya. Ini mungkin perlu dipercepat Pak untuk menjawab

supaya tidak ada persepsi-persepsi yang berbeda di lapangan begitu.

Pak Khaeron.


Saya kira saya mungkin jadi kalau usulan untuk dinolkan mungkin ini adalah

usulan dari Kementerian ESDM, kita hargai itu ya. Kita hargai dan memang tidak

bisa diputuskan mungkin harus diadakan rapat-rapat selanjutnya. Tetapi dulu lahir

Undang-undang 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, yang

memungkinkan setiap air yang dipergunakan atau air yang dikeluarkan dari sumber

air itu harus mendapatkan pengembalian dari setiap kawasan yang itu akan

dikonservasi. Mungkin boleh saja Pak Menteri, artinya bahwa ada usulan gitu untuk

dinolkan tetapi mungkin dengna catatan-catatan tadi bahwa untuk tidak melanggar

terhadap Undang-undang maka ada kewajiban untuk mengembalikan pada reservoir

atua barangkali juga akan ada memberikan konservasi terhadap kawasan-kawasan

yang terindikasi itu secara eksploitatif itu diambil sumber airnya. Mneurut saya itu

jadi tidak loose begitu saja artinya, kalaupun ada usulan tentu harus dengan ada

catatan-catatan lain. Mohon nanti dikaji Undang-undang 37 Tahun 2014.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masukan lainnya Pak Menteri ya.


Sebenarnya begini Pak, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa penetapan nilai perolehan air

daerah merupakan wewenang pemerintah provinsi Pak. Itu ada Undang-undangnya

Pak, Nomor 23 Tahun 2014 Pak. Nah berdasarkan itu pemerintah daerah melalui

Gubernur Riau itu mengeluarkan peraturan ini Pak, jadi maksud saya ini sebenarnya

wewenangnya ada di daerah dan daerah yang menentukan jumlah nilainya. Dan

jumlah nilai yang ditentukan daerah itu sepertinya sudah ada masuk Pak ke

Kementerian Keuangan. Makanya sekarang masyarakat di provinsi Riau khususnya

Umumeru ya mereka sudah mulai menagih karena dari tahun 2014 ini nggak pernah

dibayar, sementara dengan kondisi keuangan daerah sekarang kan mereka kan

sangat membutuhkan uang ini Pak.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Atau biar sekalian dengan Pak Nasir ya, silakan Pak Nasir.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):


Mungkin begini Pak Menteri, karena aturan inikan ada 125 perak ini dihitung

per kubik. Nah tiba-tiba hilang daerah ini mempertanyakan, setiap Pimpinan yang

disampaikan tadi Pak Herman setiap satu perusahaan yang melakukan pengeboran

mungkin diwajibkan untuk menghitung air tersebut. Sekarang mulai tahun 2014 ini

tidak terhitung, terutama daerah penghasil inikan Riau. Ini tidak dibayar, mereka

sampaikan ke kita, kalau ada perubahan-perubahan ataupun hitungan-hitungan

yang bisa dihitung kepada pemerintah daerah itu provinsi Riau, ini segera

dibicarakan karena mereka mempertanyakan hal ini dan gubernur sudah juga

mengirimkan surat ke Pak Menteri, mereka minta pengajuannya kan per kubik itu 4

ribu tapi kan tidak disetujui oleh Kementerian ESDM pada waktu itu. Mungkin itu

pembicaraan itu kita minta ditindaklanjuti Pak Menteri, supaya ada titik temu dari

perhitungan air yang terpakai oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Mungkin itu, terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, saya kira banyak masukan Pak...... karean dalam proses pembahasan di

Kementerian ESDM Pak ya, beberapa tadi ini bagus juga saya kira Pak Khaeron tadi

bagaimana itu masuk lagi ke reservoir karena itu air ikutan bukan barang yang

diinginkan, beracun gitu, bagaimana bumi masih butuh itu dikembalikan lagi, begitu

kurang lebih Pak.

Saya kira beberapa masukan ini dicatat dengan baik, nanti mudah-mudahan

itu bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI:

Terima kasih Bapak.

Memang yang membuat peraturan nanti Peraturan Gubernur Pak, jadi bukan

kami, peraturan menteri tidak ada. Menteri hanya memberikan pedoman Pak,

pedoman mengenai nilai perolehan air tanahnya Pak. Jadi ini nanti ada masukan

dari meja Pimpinan juga, ini yang kita sedang bahas. Kalau memang ini airnya ini air

ikutan ya, kalau seperti misalnya Minas itu kalau mau diambil minyaknya pasti airnya

ikut Pak, karena ini sudah tua sekali sumurnya dan ini ada EOR dan sebagainya,

pakai steam ..... atau pakai apapun, pakai sulfaktan dan sebagainya. Ini kita akan

kita kasih bikinkan pedoman, kalau airnya kembali ke reservoir lagi ya tentunya

nggak bisa dipungut, tapi kalau airnya digunakan dalam bentuk apapun misalnya ya

tidak bisa untuk manusia, mungkin untuk cuci mobil lah misalnya ya tentunya harus

bayar Pak. Jadi inikan lebih make sense, memang kalau iar beracun itu belum tentu

digunakan manusia, tapi mungkin untuk cuci mobil atau apa ya gitu.

Kalau sampai air ini tidak dikembalikan lagi ke reservoir ya tengtunya harus

bayar Pak, ya kita akan kasih guidence Pak. Tapi tetap peraturannya nanti peraturan

gubernur karena yang 125 pun itu kali 20% itu adalah peraturan Mendagri Pak, jaddi

bukan dari kami sebenarnnya karena ini di Perda.

Terima kasih.


Baik, ini sedikit nanti kita minta gubernur juga menyoroti Pak Menteri kembali

dan kalau ini nggak ada hitungannya nggak usah diambil airnya, jadi impas ini. Jadi

Riau nggak kerugian Pak minyaknya diambil, airnya diambil nggak dibayar lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Nasir.

Saya kira kita ke pendalaman di meja pimpinan, ada beberapa yang ingin

melakukan pendalaman. Pertama kesempatan kepada Pak Bara Hasibuan nanti

setelahnya Pak Kurtubi.

Silakan Pak Bara.

F-PAN (BARA K. HASIBUAN, MA):


Pak Menteri dan jajaran ESDM.

Tadi mendengar penjelasan Pak Menteri mengenai proses negosiasi

Freeport, itu kelihatannya memang ada semacam titik terang dari permasalahan

yang timbul minggu lalu. Jadi ya tentu kami senang bahwa Freeport masih

mempunyai goodwill untuk bukan hanya meneruskan negosiasi, tapi mennghormati,

merespect framework yang sudah disepakati dengan pemerintah karena kalau kita

lihat surat yang bocor ke media. Itu kelihatan sekali memang pihak Freeport

semacam men-challenge setiap ....yang sudah disepakati dalam agreement yang

diumumkan oleh Menteri ESDM sendiri Menteri Keuangan dan CEO Freeport

Richard Ackerson. Jadi memang tentu saja kami di DPR RI di Komisi VII cukup

terkejut melihat bocoran surat tersebut, namun ketika minggu CEO Freeport datang

dengan menteri dan kelihatan hasil positif dan tadi menteri juga mengatakan bahwa

memang hasilnya positif, tentu kami menyambut baik, tapi tentu saja ke depannya ini

memang pada akhirnya kunci keberhasilan dari negosiasi ini itu di detil. Jadi

framework itukan belum menyentuh secara detil the devil.....detail kata banyak

orang, jadi di sini saya mengusulkan apakah kalau memang kalau lihat dari poin-poin

yang menjadi poin-poin yang krusial dari proses negosiasi itu dan menteri

mengatakan sudah .......berapa kali ini bukan urusan saya lagi, ini urusan Menteri

BUMN dan Menteri Keuangan.

Memang betul ini menyangkut .....mengenai divestasi soal pajak, itu soal-soal

keuangan tapi apakah mungkin perlu dipertimbangkan bahwa Menteri ESDM perlu

melakukan koordinasi dalam proses ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari yang

terjadi minggu lalu ada keresahan dan ada semacam kelihatan ada semacam

penolakan yang ditunjukan .....tersebut, tapi kemudian ketika bertemu dengan

Menteri ESDM kemudian kelihatannya itu selesai. Jadi apakah, saya pikir kami ingin

mengusulkan kepada presiden bahwa tetep perlu ada koordinator dalam proses

negosiasi ini dan saya pikir yang paling tepat adalah Menteri ESDM karena yang

mimpin proses sampai framework itu disepakati adalah Menteri ESDM dan ke

depannya saya pikir dan ketika terjadi kita mendengar laporan bahwa Freeport

menolak poin-poin yang disepakati dalam framework tersebut kemudian ternyata

Menteri ESDM lah yang kemudian yang ditemui oleh CEO Freeport dan kemudian

ternyata Freeport menyatakan komitmennya untuk tetap stick pada poin-poin di

dalam framework itu. Jadi ke depannya saya pikir tetap saja perlu ada keterlibatan

langsung dari Menteri ESDM sehingga proses ini tidak tentu saja bisa sesuai dengan

harapan dari rakyat Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional karena memang

ini prosesnya sangat complicated sangat kompleks dari segala aspek, apakah aspek

geopolitik bukan saja komersil tapi juga ada aspek .... yang tentu perlu

diperhitungkan, sehingga memang kita tidak bisa meng-approach ini melakukan

pendekatan ini secara sektoral gitu, jadi perlu ada pendekatan yang holistik dan ini

memerlukan saya pikir kepemimpinan langsung dari Menteri ESDM.

Itu saja, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pka Bara.

Tapi lead-nya saya kira Pak Menteri kan memang Menteri ESDM Pak, Cuma

terkait divestasi karena ini menyangkut aksi korporasi ada BUMN, menyangkut aset

negara ya Menteri Keuangan. Saya kira gitu Pak ya, nanti saja Pak biar kita lanjut

dulu Pak, saya ingin anu saja tadi, Bapak sudah ngangguk berarti betul.

Pak Kurtubi Pak, setelah ini nanti Pak Ahmad Ali.



Rekan sejawat Anggota Komisi VII, Bapak Menteri, Wakil Menteri dan jajaran.

Saya singkat saja, pertama kami mendukung solusi yang sudah disepakati

meskipun masih ada apa namanya detilnya mungkin nanti di perlu pembicaraan

dengan pihak Freeport. Pertama divestasi 51% kita dukukng, Cuma bisa dijelaskan

dengan harga berapa 51% ini dan mengacu kepada valuation yang seperti apa.

Saya khawatir penilaian nilai saham yang harus dibayar oleh pemerintah oleh BUMN

51% ini mengacu kepada acuan yang kurang tepat, sehingga nilainya amat sangat

mahal, seperti apa, kalau kita kembali pada Pasal 33 UUD ’45 kekayaan yang ada di

perut bumi, dalam konteks ini adalah cadangan tambang, bahan tambang yang ada

di peruut bumi itu dikuasai negara.

Di Undang-undang Migas secara jelas disebutkan cadangan migas yang ada

di perut bumi itu milik negara. Jadi kata dikuasai di sini adalah pengertiannya adalah

dimiliki negara, kalau dalam menilai saham Freeport yang mau dijual ini

memperhitungkan nilai proves result nilai cadangan bahkan mungkin masih berupa

resources yang ada di perut bumi jadi bahan tambang yang ada di Papua ini. Ini

saya khawatir ini akan menyimpang dari konstitusi kita atau bisa-bisa kita dianggap

membeli aset kita sendiri. Jadi harus hati-hati menelaah, mempelajari, melihat

bagaimana Freeport menghitung nilai saham yang mereka akan jual ke pihak kita.

Saya yang termasuk berpendapat harus hati-hati ya, jangan sampai nilai cadangan

yang ada di perut bumi itu ikut dinilai dalam nilai saham yang dijual sebab itu milik

negara, siapa pun yang menemukan apakah migas, tambang, siapapun yang

menemukan itu ada milik negara. Kalau di migas menyatakan baru milik kontraktor

setelah migas atau dalam konteks ini setelah bahan tambang itu naik ke permukaan

bumi, baru ada pembagian di situ, sepanjang masih di perut bumi itu masih milik

negara. Jadi jangan sampai cadangan yang ada di Freeport itu diperhitungkan

daalam menilai saham ini. Jadi yanng dinilai oke ya aset mereka, alat-alat,

infrastruktur dan seterusnya itu dapat difahami, tapi kalau cadangan saya merasa

berkeberatan, argumentasi saya tadi itu karena itu adalah milik negara. Itu supaya

hati-hati, itu satu.

Kedua, kami juga mendukung penuh Freeport ini berubah menjadi izin usaha

penambangan khusus di mana kewajiban membangun smelter harus dan wajib.

Untuk kepentingan efisiensi nasional baik dalam rangka apa namanya pembuatan

pabrik pemurnian smelternya dan ada tujuan-tujuan me gurangi kesenjangan antar

daerah saya termasuk yang berpendapat ya bahwa sebaiknya Freeport dalam hal

membangun smelter ini juga membangun smelternya di pulau Sumbawa, jadi satu

dengan Aman Mineral sehingga perencanaan kapasitas smelter yang akan dibangun

itu bisa lebih efisien. Di Aman Mineral tidak ada persoalan tanah tersedia berapapun

kebutuhan tanah untuk smelter ini, demikian kami cukup mendukung agar bisa

terimplementasi langsung mulai dibangun 5 tahun bisa selesai.

Demikian, terima kasih.


Terima kasih Pak Kurtubi, selanjutnya Pak Ahmad Ali nggak ada ya.

Pak Ramson Siagian, nanti Bu Eni sama Pak ini.



Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Tadi soal air sudah jelas, soal kapal sudah jelas Arjuna Sakti saya pikir sudah

bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah lah dengan Komisi XI, tinggal dikirim tembusan

saja ke Komisi VII hasilnya, kalau masukan dari saya begitu.

Ini soal poin pertama mengenai divestasi 51%, ini yang tadinya kita sih udah

senang saya pikir masyarakat mayoritas senang karena Bapak Presiden Jokowi

mengatakan baru kali ini bisa divestasi Freeport 51% sudah 40 tahun. Jadi prestasi

luar biasa, kita senang juga mendengarkannya. Hanya sesudah hari demi hari

berlalu, minggu demi minggu berlalu isi divestasi 51% ini nggak jelas sampai keluar

surat dari bosnya Freeport dari head office dari Amerika sana ke Menteri Keuangan

dan bocor lagi. Jadi apanya yang sudah beres, ini yang terus terang aja kadang-

kadang dunia pencitraan ini terlalu apa namanya seharusnya apa adanya

dikemukakan sebenarnya ke publik, baru tahapan membicarakan divestasi 51%,

isinya belum jelas, harga sahamnya belum jelas, apakah mampu beli, kalau nanti

dinilai 51% itu misalnya 7 milyar US dolar apakah siap uang, terus nanti syarat-

syarat investasi berikutnya harus ditanggung 51% misalnya kalau investasi 20 tahun

butuh 100 trilyun harus di tanggung 51% apa siap, jadi ini belum detil, tahu-tahu ....

satu prestasi 40 tahun baru kali ini divestasi 51%. Ini saya heran juga kok bisa Pak

Presiden menyampaikan seperti itu, apa kurang masukan dari para stafnya, ini yang

saya heran Pak Ketua Rapat. Kalau kita rapat sekarang Pak Satya ya, itu yang saya

heran Pak Satya. Kita tentunya sebagai wakil rakyat menyampaikan apa juga

keluhan rakyat kok belum jelas kata rakyat ya, saya hanya menyampaikan saja di

sini Pak Ketua, namanya wakil, apa kata rakyat ya wakil juga dengar sampaikan juga

di rapat ini dengan mitra kerja.

Ini memang kadang-kadang kita perlu yang substansi saja dijelaskan ke

publik jadi supaya tahu karna nanti kalau misalnya yang diajukan oleh Freeport itu

harga sahamnya terlalu tinggi akhirnya kan nggak jadi di divestasi 51%, mau berani

paksa Amerika. Saya mau lihat deh, apalagi Donald Trump inikan mulai anggaran

persenjataannya makin besar nih, memang yang makin ditembak ...... main mata dia

ke Korea Utara. Jadi ini yang saya heran sesuadah munculnya surat dari Freeport

Mc Moran ......and gold corporation yang sekarang mereka punya saham 81,28%.

Jadi tolonng dibuka oleh pemerintah apakah itu Menteri ESDM, apakah itu Menteri

Keuangan, apakah itu Menteri BUMN, ini supaya rekan-tekan pers tahun juga minta

dibuka gitu ke publik, apa sih syarat-syarat yang 51% itu, kalau terlalu berat apa

yang mau dibuat oleh pemerintah, tegas nggak, terus kita kan harus logis juga

karena di sana kan berfikir bisnis, sekarang harga saham Freeport Mc Moran di

Amerika udah naik, dulu sekitar 2016 awal waktu lagi diangkat-angkat waktu itu juga

saya ikut dialog di TV One termasuk juga dengan wakilnya Menteri ESDM yang

lama, waktu itu masih rendah harganya ini saham, sekarang mungkin udah naik 10

kali lipat karena apa? Udah mau diberikan izin kan. Terus besok Pak Menteri 10

Oktober kalau nggak salah izinnya sementara temporary IUPK yang mau diberikan

itu udah .......di situ bagaimana nih, ini nanti tolong dijelaskan oleh Pak Menteri

ESDM. Jadi supaya apa yang ada aja yang disampaikan ke publik, jangan yang abu-

abu, kita ini udah terlalu banyak abu-abu. Memang berat kalau abu-abu ini, jadi itu

Pak Ketua Rapat, kita perlu penjelasan dari pemerintah baik dari Menteri ESDM,

Menteri Keuangan dan Menteri BUMN dan saya mengharapkan Menteri ESDM juga

minta informasi dari Menteri Keuangan jangan diem-diem aja mereka hanya

disimpan-simpan informasi tidak disampaikan kepada Menteri ESDM, tahu-tahu

kalau seperti ini yang dikejar pers Menteri ESDM lagi. Ini Menteri Keuangan jangan

informasinya disimpan-simpan harus disampaikan juga.

Itu Pak Ketua, saya sangat mengharapkan agar pemerintah menyampaikan

apa adanya saja gitu, apa sih yang dituntut oleh bosnya Freeport Mc Moran yang

dari Amerika sana, harus tegas, harus terperinci dan detil supaya publik supaya

rakyat tahu.

Demikian Pak Ketua, itu aja karena kita bagaimana sebenarnya iklim investasi

itu berjalan di Indonesia. Jadi jangan di satu sisi kita gertak, di satu sisi ini kurang

bagus lah. Artinya bagaimana win-wi solution, mutual benefit gitu Pak Ketua, saling

menguntungkan untuk kepentingan negara, kepentingan provinsi Papua,

kepentingan masyarakat dan juga tentunya investor.

Demikian, terima kasih.



Terima kasih Pak Ramson.

Berikutnya Pak Tjatur nanti siap-siap Pak Sayed.

F-PAN (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT.):



Terima kasih Ketua.

Saudara Menteri, Saudara Wakil Menteri dan jajarannya yang saya hormati.

Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman saya memberi catatan dan saran

saja ini. Yang pertama itu Freeport itu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan

di republik ini, dulu dari perusahaan kecil menjadi perusahaan raksasa dan kami

juga belum mendapat respon dari pemerintah terkait audit BPK tentang kerusakan

lingkungan yang di evaluasi oleh BPK Rp. 185 trilyun. Itu resmi supreme auditor

negara dan Rp. 166 trilyunnya itu di laut.

Saya mengingatkan kepada pemerintah bahwa kontrak karya itu berlaku

sampai tahun 2021 bukan tahun 2041 karena setiap kami dengar dari penjelasan

pemerintah seakan-akan pemerintah mengakui bahwa itu tahun 2041. Di gedung ini

ya di ruangan ini tahun 2009 lalu kita membuat Undang-undang Minerba, Undang-

undang 4 Tahun 2009 dengan berbagai macam aturan yang rigid, kemudian ada di

aturan peralihan bahwa Undang-undang itu menghormati KK sampai selesai,

selesainya itu 2021. Kalau tidak ada Undang-undang itu maka Freeport bisa

meminta perpanjangan 2x10 tanpa pemerintah bisa menolak kalau tidak ada

Undang-undang itu, tapi karena ada Undang-undang itu selesainya kontrak karya itu

2021, bukan 2041. Itu saya minta ini difahami terlebih dahulu.

Saudara-saudara semua, Saudara Menteri dan jajarannya.

Perundingan itu harus detil tadi benar teman-teman menyampaikan, dengan

surat itu Freeport menyampaikan dia evaluasinya mau tahun 2041. Kalau 2041

berarti ada cadangan di kita yang ikut devaluasi ke situ dan itu melanggar Undang-

undang Dasar 1945 ini yang saya meminta betul pemerintah strick jangan mau 2041

karena cadangan itu belum jadi miliknya, belum menjadi, cadangan itu sudah

menjadi kontraktor apabila sudah dibayar royaltinya. Royalti itu to royal, pengakuan

bahwa kita yang berdaulat. Kalau belum dibayar royaltinya itu mau menjadi milik dari

kekayaan alam Republik Indonesia.

Dan yang kedua apa maksud penerimaan yyang lebih baik, ini harus detil ini

penerimaan yang lebih baik. Wong ini ada rancangan PP Freeport mau diberikan

keringanan pajak turun ddari 35 ke 25%, PPH badannya itu. Itu bagaimana, itu kok

bisa begitu, apakah Kementerian ESDM tidak diajak turut serta, kan nggak mungkin

itu. Walaupun 25% terus kemudian ditambah 6% daerah, kemudian 4% pusat tapi itu

35% itu ebida, artinya sebelum pajak. Terus kemudian yang 10% itu dihitung dari

laba bersih, itu kita, kalau itu bener, rugi kita Pak.

Kemudian saya memberi saran ya kalau Freeport tetap ngotot evaluasi tahun

2041 termasuk cadangan ini melanggar Undang-undang Dasar Pasal 33 ayat (3).

Saya minta pemerintah tidak perlu melanjutkan negosiasi ini biar selesai tahun 2021

saja ya, di PBB itu jelas ada 2 saya pernah sampaikan juga ada 2, ada gium di situ,

yang pertama fakta surserfanda perjanjian itu menjadi Undang-undang bagi

keduanya selama yang keduanya itu memperoleh keuntungan masing-masing. Yang

kedua PBB juga mengakui azaz ....... dalam perjanjian itu bahwa salah satu pihak

berhak untuk menterminasi kalau merasa dirugikan, itu diakui oleh PBB.

Saya menyarankan kepada pemerintah kalau Freeport tetap memaksakan

nilai evaluasinya tahun 2041 lebih baik tidak usah, biar sampai tahun 2021 saja.

Saya yakin kita mampu walaupun itu kompleks, kalau tidak mampu tinggal mengajak

pihak yang lain. Saya minta agak lebih tegas lah, saya minta didampingi itu, kalau

Ibu-ibu itu mungkin kurang tegas Pak, jadi didampingi oleh yang lebih tegas itu.

Pesan saya ini Pak, kalau tahun 2041 saya hampir pastikan ini pemerintah

melanggar Undang-undang Dasar, ini secara konstitusi, secara tata negara

berbahaya buat pemerintah.

Terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Tjatur.

F-PG (ENI MAULANI SARAGIH):

Interupsi Pak Tjatur jangan bicara gender dong, ibu-ibu saya tersinggung.

KETUA RAPAT:

Kalau gitu Bu Eni lanjut, gilirannya memang dia. Saya takut tersinggung pula

lagi kalau nanti terlompati kan gitu.

Iya Ibu Eni kami persilakan.


Saya bicara Ibu-ibu rasanya padahal yang saya tahu sebutkan Pak Tjatur lagi

ibu-ibu yang luar biasa menurut saya gitu.



Yang saya hormari Pak Menteri dan jajarannya, Pimpinan Komisi VII dan

Anggota Komisi VII yanng saya banggakan.

Sama saya ingin menyoroti soal Freeport, terus terang saya sempat bicara

waktu itu di ruang makan dengan Pak Menteri, Pak Menteri bilang kok nggak ada

yang kasih selamat saya gitu 51% dan saya oh iya ya kok saaya nggak ada respon

juga karena saya meyakini Pak Menteri, 51% saham yang akan diberikan ke kita itu

biasanya kayanya nggak mungkin karena begitu perolehan itu 51% ke kita kendali

itu ada di pemerintah Indonesia, nggak mungkin rasanya di Freeport lega begitu saja

melepaskan sahamnya kepada Indonesia, karena sebelum menjadi Anggota DPR RI

saya juga pernah dagang, saya tetap kalau mau dagang itu maunya ya 51% karena

saya ingin semua urusan berada di bawah kendali saya. Jadi kalaupun misalnya itu

langsung diberikan lega begitu, ada apa ya, malah saya jadi curiga. Dan tapi

ternyata memang ada apa-apa dan ini nggak beres juga 51% yang katanya sudah

beres yang dihitung 2041 ya nggak mungkin dong, evaluasinya 2041. Itu sama saja

membeli aset kita sendiri, kalau rank-rangk-an begitu selesai apa yang dia punya

apa yang kita punya kita hitung sama-sama. Itu mungkin lebih fair menurut saya.

Kalau dihitung langsung 2041 dihitung cadanan kita bagaimana menghitungnya.

Makanya saya meyakini maaf Pak Menteri, saya belum kasih selamat ke Pak

Menteri waktu itu karena dalam hati saya kayanya nggak mungkin deh, kayanya

nggak begitu saja Freeport mau lega melepaskan sahamnya dan ternyata benar.

Jadi dan hal-hal lain terkait dengan negosiasi ini pembangunan smelter pun

saya nggak yakin juga jadinya karena apa yang pernah disampaikan berkali-kali

bahwa Freeport sudah membangun sekian, pembangunannya berapa persen, sudah

MoU, nggak ada sama sekali nol. Saya pernah Kunspek Cuma berdua dengan Pak

Tony waktu itu. Begitu banyak alasan yang disampaikan Freeport, padahal

membangun smelter itu adalah kewajiban Undang-undang dan kewajiban Freeport

untuk melaksanakan Undang-undang. Apalagi melepaskan begitu saja 51%, oh

rasanya saya belum masih mimpi menurut saya.

Mungkin saja Pak Menteri, saya nggak tahu kelanjutan negosiasi ini seperti

apa, jangan juga kita diberikan mimpi lagi terus dialihkan isu-isu yang daerah mau

dikasih 10%, alhamdulillah kalau memang seperti itu, itu udah kewajiban. Kalau

Undang-undang Migas 10% itu dikasih daerah, iya harus, kalau perlu diberikan

golden share untuk daerah, tapi apakah iya. Saya nggak meyakini juga very-very

sorry ini. Jadi sedangkan seperti apa yang disampaikan Pak Ramson tadi ini akhir

Oktober untuk izin ekspor sementara sudah mulai habis, terus kalau ini juga kalau

belum selesai apa kita harus memperpanjang lagi izin ekspornya. Ini luar biasa

banyak, jadi sepertinya kita Cuma dibuat apa ya, iya ini buat catatan kita semua lah.

Maksud saya juga saya tidak faham apa yang disampaikan kadang-kadang Pak

Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi langsung diberikan informasi yang sebenar-

benarnya, mudah-mudahan karena Beliau memang bukan tidak mengerti, tapi

memang tidak diberikan informasi yang sebenarnya, tapi begitu bangganya bahwa

ini pada waktu jamannya Pak Jokowi bahwa dapat itu saya merasa kayanya no.

Jadi itu saja agar menjadi perhatian kita semua, mudah-mudahan apa yang

saya sampaikan ini menjadi mudah-mudahan tidak terjadilah bahwa benar-benar

negosiasi antara pemerintah dengan Freeport itu berjalan seperti apa yang kita

harapkan bersama, itu saja.

Terima kasih.


KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bu Eni.

Berikutnya Pak Ivan Doly dan setelahnya Pak Aryo ya, silakan Pak Ivan.

F-PG (IVAN DOLY GULTOM):

Saya duduk di sini Pak Ketua.


Saya ingin bicara dengan Pak Dirjen Kekayaan Negara Pimpinan, mohon izin,

terima kasih.


Pak Dirjen selamat siang, salam sejahtera.

Saya melihat membaca dari hand ...yang saya dapatkan bahan Kementerian

ESDM di halaman 10 Pak. Saya melihat kronologis penanganan kapal Arjuni Sakti

Pak Dirjen, di sini saya melihat prosesnya cukup panjang dari tahun 2008 sampai

Oktober 2016. Di mana proses penghapusan dan penetapan status aset negara

dengan kesimpulan memakan waktu lama dan complicated. Tetapi saya punya

pengalaman sendiri Pak Dirjen, sebelum saya menjadi Anggota DPR RI saya pernah

mau transaksi bidang tanah di Depok di kelurahan Sukmajaya, kelurahan Tirtajaya.

Anehnya bagia saya itu di dalam bidang tanah yang sekian puluh hektar waktu itu

ditengahnya ada RRI, tetapi kemudian saya cek di BPN tanah itu adalah barang

milik negara sekitar 2 hektar. Saya ingin tanya karena ini pembelajaran bagi yang

awam ya Pak, termasuk saya bagaimana tata cara pemerintah atau oknum dapat

membuat barang milik swasta menjadi barang milik negara Pak, bagaimana tata

caranya itu. Saya masih kurang faham dan yang kedua bagaimana mengecek

barang milik negara karena jangan sampai katanya-katanya ternyata itu tidak

terdaftar sebagai barang milik negara.

Barangkali kalau Pak Dirjen berkenan, saya bisa berkunjung ke kantor Bapak

untuk mendapatkan penjelasan atau barangkali Bapak bisa menjawabnya secara

tertulis, bagi kami saya sangat mengharapkan itu Pak Dirjen.


KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Ivan.

Nanti tertulis saja Pak, supaya itukan saya kira pasti historisnya panjang

supaya bisa kita dalami sekalian. Tapi ada aset manajemen BLU yang udah jadi itu

Pak ya, BBLU aset manajemen kalau nggak salah, sudah jadi Pak ya.

Terima kasih Pak Ivan.

Pak Aryo dan nanti baru Pak Harry, silakan Pak Aryo.

F-GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO):



Salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom ohm suastiastu nama budhaya.

Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, pada Dirjen, Pak Kepala

SKK Migas.

Saya ingin fokus saja karena kebetulan saya juga di Panja Freeport, saya

tidak mau mengomentari saya hanya mau mengklarifikasi, jadi Pimpinan munkin izin

interaktif aja karena klarifikasi aja.

Pertama-tama kami tepat 6 minggu plus 1 hari yang lalu tanggal 27 Agustus

kami semua senang dengan pengumuman Pak Menteri beserta Ibu Menteri

Keuangan bahwa sudah ada perjanjian tentang divestasi Freeport. Tadi sudah

disampaikan oleh Pak Ramson dan kami semua sangat apresiasi, tapi ya seperti

yang disampaikan Bro Bara Hasibuan the devil in DC and the details. Jadi saya ingin

klarifikasi beberapa hal saja, di halaman 4 dari pemaparan Kementerian ESDM

presentasi hari ini ada nomor dan tanggal IUPK, IUPK tanggal 31 Maret tahun 2017

untuk Freeport. Saya ingin klarifikasi saja jadi Freeport ini statusnya IUPK atau

inikan bentuk baru kontrak karya atau memang masih kontrak karya, statusnya apa

sekarang saat ini Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI:

IUPK Pak.


Jadi bukan kontrak karya.

MENTERI ESDM RI:

Kita kasih tiap 6 bulan Pak, sampai perundingannya selesai.


Sampai perundingannya selesai, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak, mohon

maaf oleh Pak Tjatur tadi bahwa ini sampai tahun 2021 itu saat ini tidak ada ya

sampai tahun 2021.

MENTERI ESDM RI:

Freeport bisa setiap saat call untuk balik ke kontrak karya tapi kalau dia

sampai kembali ke kontrak karya ya dia bisa operasi Pak, bisa operasi, bisa

menghasilkan dan sebagainya tapi tidak bisa eksport Pak.


Interupsi Pimpinan, mungkin interupsi 1 detik aja.


Maaf, ini giliran saya Pak.


Nggak, kalau mau Freeport mau kembali lagi ke kontrak karya nasibnya untuk

perpanjangan ekspor itu bagaimana, kok enak banyak.

MENTERI ESDM RI:

Iya nggak dikasih Bu, nggak dikasih.


Yang sudah lewat.


Maaf Pak Pimpinan, ini giliran saya mungkin Bu Eni bisa melanjutkan setelah

saya.

Terima kasih.

MENTERI ESDM RI:

Baik.


Jangan khawatir Bu Eni, di keluarha saya meskipun kepala keluarga itu laki-

laki tapi pengambil keputusan perempuan. Kalau kepala keluarga itu pasti laki-laki,

kami itu kepalanya tapi ibu-ibu itu lehernya, kan lehernya yang gerakkan kepalanya,

jangan khawatir kok saya menghormati, tapi mohon saya belum selesai.

Jadi, saat ini memang bukan kontrak karya ya terima kasih atas klarifikasinya.

Kemudian tentu saja untuk detil seperti pajak dan lain-lain, proses pembayaran,

financing untuk 51% itu saya yakin Kementerian Keuangan. Tetapi bisa dijelaskan

kan saya pasti ngerti bahwa sekarang ini perbedaannya adalah antara 51% sampai

dengan tahun 2021 atau 2041, bisa kasih nggak kira-kira itu range ke harganya saat

ini ya saya yakin nggak bisa persis range-nya itu pemerintah saat ini kira-kira

menurut Pak Menteri harganya berapa untuk divestasi, untuk ambil alih 51% sampai

tahun 2021, ada range nggak kira-kira.

MENTERI ESDM RI:

Pak ini Bapak Pimpinan, saya mohon izin kalau interaksi sekalian saya jawab

semua saja Pak, dari mulai Pak Bara, Pak Kurtubi, Pak Ramson, Pak Tjatur, Bu Eni

dan Pak Aryo sekalian ini Pak karena ini pertanyaannya bagus sekali ini Pak,

sekalian saja.


Oke, kalau gitu nanti aja deh.

Pertanyaan saya berikutnya kan dengan dikeluarkannya IUPK 31 Maret 2017

berarti smelternya paling lama selesai 31 Maret 2022 ya, tolong dijelaskan

perkembangannya bagaimana sampai saat ini karena kan ini sudah pembahasan

kita Komisi VII sudah ke Grassberg sudah berapa kali dan mereka selalu alasannya

tentang kejelasan perpanjangan. Jadi apakah sudah ada up date progres untuk

smelter ini karena saya asumsi IUPK sudah diberikan, ekspor udah jalan, smelternya

sudah mulai jalan dong. Ini menunjukkan itikad baik dari mereka karena kalau

mereka sudah setuju, kemudian pertanyaan berikutnya kan ceritanya kan PT FI

sudah setuju divestasi saham 51%, sekarang tinggal harganya yang belum. Apabila

harganya belum ketemu juga, saya ingin tahu karena ada saya pribadi belum pernah

lihat kontrak karya yang tahun 1991, saya belum lihat itu. Apabila ternyata tidak bisa

ketemu harga, berartikan tidak ada divestasi, apakah Freeport Mc Moran limited

FCX yang ada di New York itu, apakah mereka bisa menggugat kita di arbitrase dan

apakah mereka akan kemungkinan menangnya besar atau tidak karena ini berarti

kalau saya pemegang saham FCX saya pasti akan gugat pemerintah Indonesia dan

......gue pasti menang misalnya.

Kemudian kalau dari sisi lainnya, pertanyaan saya yang berikutnya terakhir

mungkin, apa kepikiran nggak sih daripada cape-cape di sini ada ide ambil alih FCX

saja salah satu BUMN ditugaskan beli saham buy 51% off FCX Freeport Mc Moran./

kalau saya sebagai pengusaha mikirnya gitu, apa ngapain sih gue cape-cape

negosiasi gue ambil alih aja ....company-nya, terutama pada saat harga sahamnya

rendah, ya gue tugasin siapa kek BPJS atau siapapun atua apa karena desas-

desusnya salah satu yang akan megang sahamnya hasil divestasi saya baca di

media kemungkinan BPJS atau dan yang lain. Jadi bisa dijelasin nggak ide-iidenya

gitu.

Itu saja dari saya Pak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Aryo.

Terakhir Pak Harry Poernomo, silakan Pak.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):


Singkat saja, agenda pertama Freeport sudah banyak dibahas, barang tidak

terpakai sudah, air sudah. Saya hanya ingin menyampaikan saran saja bukan

pertanyaan sebetulnya, kalau tadi kita panjang lebar ngurusi barang bekas saja

kelihatannya sulit ya. Ke depan tadi sudah disinggung oleh Pak Kurtubi, barang-

barang yang sudah selesai pemakaiannya oleh K3S dari sisi, dari sektor hulu migas

ini. Ke depan ini kalau udah selesai yang saya dengar dikelola oleh, tadi Pak Gus

Irawan juga nyinggung Badan Layanan Umum Aset Pak. Nah jangan lagi kita

mengulang pengalaman yang sudah-sudah, kalau memang barang-barang ini bisa

digunakan contohnya saja Arun, LNG, nanti Badak LNG. Itu serahkan saja ke

operator jangan lagi dikelola oleh Kementerian Keuangan, jadi jangan berfikir

keuangan ini mendapatkan income dari hal seperti itu, pemerintah jangan berdagang

lah, kasih saja operator. Sehingga mereka-mereka yang notabene juga BUMN itu

dengan mudah bisa berinovasi, bisa inisiatif memanfaatkan aset-aset tersebut,

jangan seperti sekarang ini Arun itu Pertamina akan me-utilise tetapi terkendala

harus sewa lah, harus ini lah, akhirnya mereka cuek, at the end aset ini nganggur

gitu. Kalau tadi kita berkutat ngurusi barang bekas saja sampai hari ini nggak

selesai, sebetulnya kita malu ya. Nah ke depan jangan sampai ini terulang barang-

barang yang masih bisa separuh dimanfaatkan, contoh di depan mata kita adalah

Arun, sudahlah serahkan ke operator. Kalau percaya ke Pertamina, Pertamina, kalau

percaya ke PGN, silakan PGN. Bahkan kalau perlu ke PLN karena PLN juga jangan

sampai membangun instalasi LNG sendiri, di sana sudah ada.

Jadi ini usul ya jangan lagi ego sektoral ini makin menonjol, kan Presiden

Jokowi berkali-kali mengatakan kadang-kadang juga jengkel kok urusan Indonesia

ini kok berbelit-belit, adakan simplifikasi penyederhanaan dalam segala hal. Kita

sebagai pembantu presiden kalau caranya kerja mindsetnya seperti ini kapan mau

maju republik ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan ya barang bekas ini sudah lah

saya pikir ini bukan porsinya DPR RI lah apalagi harganya harga sekarang ini di

bawah 100 milyar, masa pemerintah nggak bisa menyelesaikan barang bekas.

Itu saja Pimpinan, jadi usul saya kebetulan hadir dari unsur Kementerian

Keuangan, jangan lagi lah keuangan ini mau nnyari duit secara langsung, nyewa-

nyewain barang bekas, serahkan ke operatora.

Itu saja dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pka Harry.

Ada lagi nih terakhir Pak Adian Napitupulu, kami persilakan Pak.


Terima kasih.

Saya nggak mengomentari soal Freeport dulu, saya tetap kembali ke

persoalan awal tadi kita bahas karena sampai saat ini saya belum menemukan di

mana dasar hukumnya kalau kalkulasi itu berdasarkan nilai perolehan. Saya sudah

buka yang dibuka PMK tadi, yang Bapak sampaikan tadi tetap tidak ada kata bahwa

itu dihitung berdasarkan nilai perolehan. Agak membingungkan saja buat saya alau

tanah bagaimana, tahun ’70 kita beli harga tanah Rp. 1.000 per meter lalu kita mau

jual nanti berdasarkan nilai harga yang mana, nilai harga perolehan yang tahun ’70

atau nilai harga yang sekarang karena tanah naik. Lalu bagaimana menghitungnya,

apakah untuk tanah dan bangunan berbeda cara menghitungnya dengan kendaraan

bermotor dan sebagainya termasuk kapal tangker. Ini kita harus selesaikan dulu

Pimpinan, menurut saya agar kita tidak buang waktu, kalau memang bukan

kewenangan kita bahas, jangan kita bahas, jangan sampai kemudian kalau memang

bukan kewenangan kita, lalu kita setujui, lalu ada kesalahan di kemudian hari, orang

mengatakan itu persetujuan DPR RI. Jadi saya pikir ini perlu kita selesaikan dulu

Pak Pimpinan, kita pantas tidak membahas persoalan kapal tanker tadi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira ini sekaligus Pak ini yang terakhir Pak Adian ini saatnya

sekarang untuk merespon beberapa pertanyaan dan masukan dari teman-teman.

Kami persilakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI:

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Yang pertama mungkin yang lebih pendek dulu responnya Pak, mohon izin

yang pertanyaannya Pak Ivan untuk Dirjen Kekayaan Negara yang juga disarankan

oleh Pak Harry Poernomo tentang barang aset atau barang-barang modal yang

pernah digunakan oleh K3S yang tidak digunakan lagi dan juga pertanyaannya Pak

Adian.

Silakan Pak, respon dulu nanti saya tambahkan.


Terima kasih Pak Menteri. Mohon izin Pak Pimpinan

Bapak-Ibu Anggota Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Terkait pertanyaan barang milik negara eks KKKS yang sudah selesai dipakai

serahkan saja ke operator tidak usah dikuasai oleh negara. Jadi ini kita melihat

dalam kacamata yang lebih besar Pak, jadi banyak barang-barang milik negara yang

jelas statusnya adalah milik negara. Tentunya kalau kita ingin menggunakannya

wajar untuk kemudian memberikan imbalan kepada negara. Jadi ini memang

sesuatu yang secara logis dan wajar terjadi pada 2 orang yang bertransaksi, yang

punya barang, barangnya digunakan tentunya mengharapkan suatu imbalan. Kalau

kemudian dipermasalahankan imbalannya, besaran imbalan yang dibicarakan tentu

ini ada sesuatu perhitungan-perhitungan yang bisa dibicarakan karena negara pun

ingin suatu saat memajukan, misalnya sektor-sektor tertentu atau pihak-pihak

swasta yang berkompeten dan sebagainya sehingga kemudian diberikan harga yang

mendorong, memacu hal-hal.

KETUA RAPAT:

Ada yang lebih simple Pak, masa bagi hasil apa segala macam repot lagi,

udah hibahkan saja atau dikonversi jadi penyertaan saham pemerintah Pak, kan

BUMN juga, kita mikirnya simple begitu ya Pak Harry ya.


Barangkali Pimpinan, jadi negara itukan ......dari pajak, deviden, udah itu saja,

the rest itu operator, ngapain pula Kementerian Keuangan ngurusin aset. Ini

pandangan kami sebagai praktisi, buat apa, seperti Arun sekarang, Pertamina mau

utilisasi tankinya saja mesti nyewa, ngurus nyewanya saja tidak mudah Pak. Kalau

tanahnya oke lah silakan, tapi Pertamina itu.......bayar, tetapi kalau Bapak serahkan

ke Pertamina, Pertamina komersilkan, Bapak ngambil dari pajaknya, ngambil dari

deviden, cukup, ngapain negosiasi sama apa, saudara sendiri, pemerintah untuk

bisnis itu, regulator, pajak oke, jangan bisnis buat apa.

Ini pandangan kami sejalan dengan visinya presiden penyederhanaan,

kemudahan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya kira yang simple gitu Pak, supaya kan negara dapat juga Cuma itu jadi

saham gitu kan, bagi perusahaan, nilai perusahaan naik gitu Pak, barang

termanfaatkan.

Silakan Pak.


Dilanjutkan Pak.


Pimpinan, maaf Pimpinan.

Maksud saya begini sebelum saya masuk kepada pembahasan mau

dihibahin, mau apa segala macam kita nilai dulu kepatutan kita untuk membahas itu,

jangan-jangan kita tidak punya kewenangan karena nilainya tidak sama seperti yang

diamanatkan Undang-undang. Jadi jangan berbicara terlalu jauh dulu Pimpinan, mau

dihibahkan ada perhitungan tersendiri, ditukar ada perhitungan sendiri, dijual ada

perhitungan sendiri, tapi seluruhnya itu apakah dia butuh persetujuan DPR RI atau

tidak, itu dulu yang kita sepakati, baru kita bicara yang lain.

Mneurut saya berdasarkan Undang-undangnya, peraturan pemerintahnya dan

PMK yang disampaikan tadi tidak ada penjelasan yang memperkuat argumentasi

bahwa harga berangkat dari harga perolehan. Nah saya minta penjelasan karena

kalau tadi penjelasannya kan ada, Bapak bilang ada tadi, ada kata perolehannya,

ada. Saya cari PP-nya, saya cari PMK-nya tidak ada kata perolehan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, ini dalam tidak hanya bicara saat ini Pak, dalam konteks besar ada aset

yang kemudian dari K3S yang menjadi milik negara kita mau penggunaannya

optimal memberikan manfaat besar bagi nagsa negara ini, itu Pak intinya. Soal tadi

mekanismenya, silakan Pak dijawab ini, apakah kewenangan tadi yang 100 milyyar

ini Pak.

Silakan Pak.


Terima kasih.

Saya lanjutkan dulu yang Pak Harry Poernomo, terima kasih Pak Harry

Poernomo untuk masukannya, tentu itu akan jadi pertimbangan kami. Namun tadi

saran untuk memasukkan sebagai penyertaan penambahan PMN, pennyertaan

modal pemerintah di suatu BUMN itu menjadi salah satu alternatif memang Pak, jadi

itu salah satu alternatif. Namun ada kalanya juga BUMN-nya juga belum tentu mau

Pak, menerima aset tersebut. Banyak pertimbangannya, kami tentu harus melihat

satu-persatu base-nya. Dalam konteksnya demikian tentu kalau tetap ini

dimanfaatkan maka caranya adalah kerjasama ataupun sewa. Jadi itu hanya salah

satu alternatif.

Kemudian kami lanjutkan untuk Pak Adian, Pak Adian mengenai penggunaan

nilai perolehan ini bukan untuk menetapkan harga transaksinya Pak, tetapi adalha

untuk menentukan siapa yang berwenang untuk memberikan persetujuan

penghapusan dengan cara penjualan secara lelang, belum harganya. Harganya

nanti tetap dinilai Pak, oleh penilai-pneilai negara, dalam hal ini adalah penilaian

negara yang ada di Kementerian Keuangan. Jadi pada waktu kita membicarakan

nilai perolehan itu hanya untuk menentukan siapa yang memberikan persetujuan

dalam penghapusan tersebut, apakah Kementerian Keuangan kalau di bawah 10

milyar, 10-100 milyar itu adalah presiden, di atas 100 milyar itu adalah DPR RI.

Hanya untuk memberi persetujuan, mengenai harganya sendiri nanti akan dinilai lagi

oleh penilai negara gitu. Jadi muudah-mudahan itu mengklarifikasi tapi kalau nanti

mengenai peraturannya nanti kalau perlu kejelasan nanti akan kami berikan copy-

nya Pak.



Begini maksud saya, orang bisa berdalih ini pemahaman akuntansi atau tidak,

tapi menurut saya seluruh tindakan yang butuh persetujuan DPR RI dasar hukumnya

harus jelas, jangan kita berdalih akuntan. Saya mau tanya penentuan dasar bahwa

harga itu berdasarkan harga perolehan itu dari pasal berapa ayat berapa, aturan

yang mana, Undang-undang pasal berapa, TMK pasal berapa karena ini penting, ini

persoalan apakah memang patut untuk membicarakan ini di sini atau tidak karena

ada 2 hal yang berbeda Pak. Kalau barang ada depresiasi, negara mau untung, dia

gunakan harga perolehan iya toh untuk dibicarakan oleh DPR RI atau tidak, dia

pakai harga paling tinggi. Kalau tanah bagaimana, apakah kita hitung harga

perolehan juga, kan tidak, dia harga terkini, dibentuk tim penilaiannya. Artinya begini

Pak, dinilai dulu apakah barang ini perlu dibicarakan oleh DPR RI atau tidak,

ukurannya apa, kalau 100 milyar ke atas dia dibicarakan oleh DPR RI. Nah 100

milyar ini berdasarkan kalkulasi apa, apakah harga perolehan atau harga terkini.

Kalau menurut Bapak harga perolehan tidak persoalan, selama ada dasar

hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya menurut saya sampai kita dapatkan

jangan dibahas, saya juga tidak mau mengambil resiko ketika ternyata bukan

kewenangan DPR RI lalu DPR RI membahas dan DPR RI ......terjadi kesalahan,

orang bisa berdalih kesalahan ini terjadi atas persetujuan DPR RI.

Jadi menurut saya Pimpinan, khusus untuk poin kedua materi kita jangna kita

bahas dulu, kita pending saja dulu sampai ada kejelasan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, tadi memang di dalam klarifikasi di awal tadi ada yang Bapak bacakan

kayanya dicatat atau bagaimana gitu ya, ada sebutan historical cost itu apa nilai

perolehan itu. Itu yang Pak Adian tanya di pasal berapa itu, di Permen kah, di

Undang-undang atau di mana gitu, kalau nggak salah kan di, saya kira itu Pak.


Pak Ketua, kiri, boleh saya interupsi sebentar.

KETUA RAPAT:

Iya, silakan.


Tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwa ada surat Presiden ditujukan kepada

Pimpinan DPR RI untuk meminta persetujuan ini, betul Pak ya. Saya minta itu

dibacakan saja Pak Ketua, kita belum pegang itu. Biasanya kan kalau surat presiden

kan pasti ada menunjuk dasar hukumnya apa gitu, kalau bisa disampaikan di sini

kita bisa menilai itu.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, sambil kita cari itu saya pikir kita tinggalkan dulu itu Pak. Surat dari

Pimpinan Dewan ke Komisi VII menyebutkan memang bahwa, saya baca penuh

saja. Dengan ini kami beritahukan bahwa rapat dari Badan Musyawarah DPR RI

masa persidangan V tahun sidang 2015-2016 yang dilaksanakan pada tanggal 19

Mei 2016 telah membicarakan surat masuk dari Presiden RI Nomor R-

29/pres/05/2016 tanggal 9 Mei 2016, perihal permohonan persetujuan penjualan

barang milik negara pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

Didalamnya saya belum dapat ini ada surat dari Menteri Keuangan yang ke

presiden terlampir, tolong cari surat presidennya. Di surat Menteri Keuangan

memang menunjukkan Undang-undangnya Pak, pasalnya pun ditunjuk gitu.


Yang saya heran kok surat presidennya tahun 2016 ya. Mei 2016, udah 1,5

tahun yang lalu.

KETUA RAPAT:

Iya Pak, kita udah tindak lanjut sampai kunjungan lapangan kita Pak, di sini.


Ada surat Pak, dari Pak Dirjen ada nggak surat dari presiden ke DPR RI. Itu

merujuknya Undang-undangnya apa itu, merujuk.

KETUA RAPAT:

Dibacakan saja Pak.


Di angka 3 dari surat presiden Pak, kami sampaikan sesuai ketentuan pada

Pasal 46 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan Pasal 58 ayat (1) huruf B, Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur

bahwa pemindahtanganan barang milik negara selain tanah dan atau bangunan

dilaksanakan dengan ketentuan untuk barang milik negara yang berada pada

pengguna barang dengan nilai lebih dari 100 milyar dilakukan oleh pengguna barang

setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau saya ingin mengajak kita sebelum pendapat kita yang berbeda dari

presiden kita percayai sajalah sama presiden dulu iya kan, kecuali kita dapat

memang bahwa tidak begitu.


Maaf Pimpinan, ini bukan persoalan percaya tidak percaya, nggak, jangan

kemudian kita tarik jadi masalah percaya tidak percaya, tapi adalah kita punya

kewenangan atau tidak punya kewenangan, kan persoalannya di situ sebenarnya

dan saya tidak mau kemudian karena hal apapun DPR RI menjadi bempernya.

Ketika barang itu sudah terjual lalu terjadi masalah hukum di kemudian hari, orang

akan lihat keputusannya dari mana, DPR RI. Artinya 560 Anggota di sini

bertanggung jawab atas keputusan ini, inikan bukan sesuatu yang harus kita segera

putuskan per hari ini. Usul saya daripada tidak berpanjang-panjang nanti dia

berlama-lama, sampai kita mendapatkan tafsir yang jelas, kalau perlu minta fatwa

Mahkamah Agung, maksudnya apa ini, sampai kita dapatkan tafsiran yang jelas

terhadap ini dan bisa dipertanggungjawabkan jangan kita bahas dulu poin ini karena

.......... itu untuk kepentingan kita bersama Pimpinan dan tidak persoalan bagaimana

pandangan saya terhadap percaya tidak percaya kepada presiden.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik Pak, tolong didalami Pak Dirjen Kekayaan Negara Pak. Secara prinsip

saya faham itu karena basic saya akuntan Pak, saya faham yang Bapak maksud.

Tapi Bapak menyebutkan tadi ada nilai perolehan, setelah dicek nggak ada oleh Pak

Adian gitu. Kami di toilet pun tadi agak berdiskusi panjang kami Pak, tolong dulu

Bapak dalami lagi, tolong didalami lagi Pak. Kita nggak, kita belum ambil kesimpulan

untuk apakah kita setuju, belum Pak, kalau mau setuju kan tinjau lagi, lihat lagi kan

nggak sampai ke sana.


Setuju tidak setuju, itu kesimpulan, yang saya tanya kita punya kewenangan

tidak untuk membahas. Menurut saya tidak punya kewenangan, jadi jangan bicara

setuju tidak setuju dulu. Kita berwenang nggak bahas ini gitu, menurut saya tidak

punya kewenangan. Menurut Bapak ini punya, saya baca dari PP-nya, Undang-

undangnnya sudah saya copy, nggak ada. Kalau Bapak ini lebih yakin, tolong

yakinkan saya bahwa memang perhitungan itu berdasarkan pasal sekian, ayat

sekian, dihitung berdasarkan nilai perolehan. Kalau tidak ada penjelasan itu, untuk

keamanan kita bersama dari pada kita sama-sama menanggung persoalan yang

tidak mungkin kita fahami, saya minta dengan mohon jangan dibahas dulu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira kita sepakat lah nggak dibahas dulu karena memang sudah

dibahas Pak. Saya kira sudah cukup ini, sudah lah, lanjut Pak, saya kira ini kita

tinggal.

Pak Menteri silakan.

MENTERI ESDM RI:

Terima kasih Pak.

Jadi saya menambahkan saja pandangannya Pak Harry, Pak Adian, Pak Ivan

itu begini. Sebenarnya kalau aset barang modal itu, itu sama aja Pak, mau tanah,

mau bangunan, mau apa. Saya tidak tahu kenapa di dalam prakteknya itu kalau

asetnya itu tanah dan bangunan valuation-nya nilai pasar, tapi kalau aset yang diluar

itu, itu nilai perolehan. Jadi mestinya kalau wellfare prosedurnya yang diubah, semua

itu dibikin apprisal dulu secara fair yang ditunjuk oleh bendara umum negara atau

yang dikuasakan, nanti dilihat aset ini, itu masih 100 milyar apa tidak untuk diajukan

ke DPR RI, kalau nggak ya nggak usah, nanti ada aset yang 1 trilyun sekarang

harganya Cuma ......saya itu kadang-kadang membaca tembusan itu Pak harganya

700 juta, 200 juta gitu, kadang-kadang 60 juta, ya menarik juga Pak. Saya itu

kadang-kadang 1 minggu segini Pak, jadi ini saya pikir masukan saja Pak...... Pak

Dirjen Kekayaan Negara itu ada simplifikasi lah karena yang paling kenapa ini FSO

Arjuna Sakti ini dijadikan contoh bahwa ada .......biaya sandarnya itu 7,8 milyar. Ini

kalau dibiarkan 3 tahun lagi ya selesai sudah, misalnya tolak......

Mengenai usulan Pak Harry, ini kalau mau devaluasi nilai pasarnya berapa,

terus di-PMN-kan itu kepada operator. Kalau saya sebagai menteri teknis sepakat

Pak, hannya satu harus ditanyakan kepada operator BUMN, apakah Beliau mau

menerima atau tidak, kalau nggak menerima ya jangan Pak, nanti malah nggak bisa

dipakai dan sebagainya nanti modalnya besar tapi asetnya banyak yang nggak bisa

dipakai gitu. Jadi saya kira ini sudah dibahas selesai.

Mohon izin saya terus ke jawaban terhadap Pak Bara, Pak Kurtubi, Pak

Ramson, Pak Tjatur, Bu Eni, Pak Aryo mengenai Freeport Indonesia. Ini menarik

memang, menarik ya, masih menarik ya. Begini Pak, kalau arahan Bapak Presiden

terakhir ke saya Pak, negosiasi ini harus win-win, jadi tidak boleh win-loose Pak.

Yang kedua mengenai proses divestasi, itu dia tidak bisa nanti divestasinya itu 10

tahun lagi atau sebagainya itu nggak bisa. Ini harus jalan Pak dan harus dibikin

tahap sampai di mana juga dicocokkan dengan kemampuan keuangan pemerintah,

dalam hal ini mungkin BUMN, BUMD dan sebagainya itu kira-kira. Kalau mengenai

evaluasi sampai sekarang itu saya pribadi saya belum ikut dalam negosiasi Pak

karena sudah 1,5 bulan sejak diputuskan kerangkanya ini saya sudah serahkan,

saya minta kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan tentang penerimaan

negara dan juga tentang negosiasi divestasi ke Kementerian BUMN.

Ini sekarang Bapak Presiden minta saya untuk ikut membantu lagi lah ini

supaya bisa jalan dengan baik. Kalau ditanya soal evaluasi bagaimana, kalau

melihat fair market price ya. Kalau tadi saya buka kapitalisasi pasar Freeport Mc

Moran FCXT New York Stock Exchange itu 20, kalau ini saya tulis 20,74 billlion US

dolar, milyar dolar hari kemarin Pak, penutupan kemarin. Kita lihat kontribusi

Freeport Indonesia baik kontribusi pendapatan tapi yang lebih penting itu kontribusi

keuntungan Pak, keuntungannya berapa. Mneutut saya dalam 5 tahun terakhir

mungkin dihitung 10 tahun lah ya terakhir, itu kurang lebih mungkin maksimum 40%

Pak, maksimum 40%. Kalau mau dihitung begitu berarti nilai 100% PT Freeport

Indonesia kalau mau dihitung secara matematis ya 8 billion US, 20 kali ini. Bahkan

kalau Bapak-bapak lihat ini mohon maaf saya baru masuk kurang dari setahun di

Kementerian ESDM, itu Januari 2016 kalau mau liihat pasarnya Freeport Mc Moran

itu Cuma 7 milyar dolar. Ini sudah mending naik 20 dan sebagainya.

Mengenai 51 begini, kalau 51 berapa? Ya nilainya 51 berarti 4 billion.

Tentunya kalau mayoritas pasti akan minta premi.....semua kepemilikan mayoritas

itu pasti ada ..... ya dihitung, tinggal nego premiumnya maunya berapa dan

sebagainya. Ini kalau tadi juga menjawab pertanyaan Bapak-Ibu sekalian, ada

pertanyaan begini kalau misalnya tidak mau bagaimana........... Indonesia pemerintah

.......tidak mau win-loose, tidak mau sama sekali. Jadi dengan pertimbangan tadi Pak

Bara juga bilang geopolitik dan sebagainya, tapi ini tetap ya harus win-win. Nilainya

ya nilai yang wajar, kalau misalnya Freeport Indonesia, PT Freeport Indonesia itu,

Freeport Mc Moran menilai 100% saham PT Freeport Indonesia itu misalnya 20

milyar atau 16 milyar saya kira terlalu tinggi. Ada, ini bukan komplikasi ya tapi artinya

Freeport Mc Moran itu tahun berapa saya nggak tahu, ’97 kalau nggak salah,

mereka itu jual participating interest bukan saham, participating interest 40%...... ini

dia bagi hasilnya dengan ......40%, 40% ini sekarang ditawarkan, di pasar itu

ditawarkan Pak, kalau tidak salah permintaannya 3,5 milyar dolar 40%, ada orang

tawar 2,5 milyar, bukan saya Pak, nanti kalau saya berhenti Menteri ESDM mungkin

saya nawar juga, tapi sekarang nggak. Ini ada yang nawar begini, makanya idenya

Pak Aryo tadi juga betul, kalau mau pemerintah Indonesia naik untuk akuisisi saham

Freeport Mc Moran di New York Stock Exchange itu free market nggak ada yang

bisa stop, bisa sih kalau kongres mau stop sih sop Pak. Tapi ini free market Pak,

punya 10% bisa punya ....besar di board of directors dan sebagainya.

Ini mungkin kalau Bapak tanya selanjutnya strategi negosiasi bagaimana

mungkin saya minta bahwa ada pertemuan Rapat Kerja tertutup karena kalau ini

dibuka ya dibaca Freeport, lah ini maunya sebenarnya ke mana. Kalau mau ada lagi

ya tolong ini tertutup Pak.

KETUA RAPAT:

Ini saya kira kita sepakat lah saya kira untuk kebaikan semua kan dan bisa

lebih terbuka.

MENTERI ESDM RI:

Mengenai evaluasi saya kira itu referensi Pak, referensi jelas kalau Freeport

Mc Moran yang di Amerika itu FCX, saya ulangi lagi itu nilai pasarnya 20,74 billion.

Ini sebenarnya cukup tinggi Pak karena .....ratio-nya sudah 20 lebih, 20,02. Kalau itu

referensi rata-rata 5-10 tahun kontribusi profitnya dari operasi gross split itu atau

....report Indonesia itu sekitar 40% ya nilainya 8 billion, 8 milyar kali 51% ya 4 milyar

gampang ini, tinggal minta premiumnya berapa gitu karena ini kontrol 51.

Mengenai hak kontrol bagaimana, ini sedang dibicarakan tapi komitmen sejak

awal begini, untuk operasi tetap diserahkan kepada Freeport Mc Moran, tapi untuk

manajemen dari dulu tidak pernah Pak. Jadi untuk manajemen tetap pemerintah

akan menentukan 51 atau tidak 51, mungkin Bapak perlu fahami juga di Undang-

undang Minerba juga, di PP-nya juga bahwa setiap pergantian komisaris dan

pemegang ....direksi, semua pemegang IUPK, mau KK, mau PKB2P itu harus

persetujuan pemerintah. Jadi misalnya 1 hari Pak Bambang Gatot diusulkan sebagai

direktur utama PT freeport Indonesia, saya tolak, saya tolak aja Pak misalnya gitu.

Pak Bambang Gatot ini Pak, Pak Dirjen Minerba ini misalnya, ini misalnya Pak. Jadi

ini nggak ada, jadi ini harus dengan persetujuan pemerintah.

Perpanjangan bagaimana, tadi Pak Gatot juga tanya perpanjangan

bagaimana, jadi begini Pak. Ini pemerintah akan setuju perpanjangan maksimum

2x10 jika, jika ini Pak itu satu divestasinya jalan Pak, kalau nggak jalan ya nggak

setuju, mungkin selesai 2021. Ini supaya clear saja di sini, 2 harus bikin smelter.

Nanti Pak Bambang atau Pak Dirjen Minerba akan jelaskan progres smelter karena

Beliau yang mantau bukan saya. Yang ketiga, harus penerimaan negara harus lebih

besar. Itukan masih draft yang masih dibicarakan Pak ya, saya juga nggak ngikuti

terus terang, saya kira Pak Isa, saya nggak tahu kalau mau jelaskan silakan, kalau

nggak lanjuti ya sudah nggak usah. Ini penerimaan negara itu harus lebih baik,

memang pertanyaan Pak Tjatur betul lebih baik itu kaya apa. Undang-undang

Minerbanya di Pasal 1 Tahun 2009 hanya tulisannya lebih baik Pak, tulisannya lebih

baik gitu aja Pak. Sama PP-nya juga sama Pak, nah ini makanya kita akan buat

bahwa penerimaan negara ini di fix jadi tidak pakai free.....tapi pakai ..... di fix tidak

berubah sepanjang konsesinya diberikan itu tapi lebih baik penerimaannya. Jadi ini

Bapak nggak usah khawatir Pak, kalau nggak lebih baik juga saya akan tolak Pak,

nggak akan saya masukkan di lampiran IUPK, jadi mestinya ada begitu.

Jadi ini penjelasan saya, untuk yang lebih detil mungkin mohon ada Rapat

Kerja tertutup Pak.

Terima kasih.


Pimpinan, ada yang terlupakan mengenai perpanjangan relaksasi ekspor,

nanti kalau akhir bulan ini belum selesai masalah .....ini bagaimana nasibnya.

Terima kasih.

MENTERI ESDM RI:

IUPK-nya betul Pak Tjatur tanggal 10 kita akan kasih 3 bulan saja Pak.


Sebentar Pak Pimpinan, ini yang menyangkut operator ...... tadi Pak. Saya

pikir ini memang harus hati-hati betul ya karena 51% tetapi operator ship di mereka.

Itu nanti di pola pengambilan keputusan karena kita punya pengalaman dengan

Exxon yang di Cepu itu Pak. Pola pengambilan keputusannya luar biasa kita nggak

bisa ngapa-ngapain Pak akhirnya karena ...... apa participating interest itu selalu ke

tempatnya dia juga gitu. Sehingga semua decision making yang dipakai di sana ya

kita ikut mereka. Ini yang sebetulnya kita nanti pikirkan yang 51 tadi Pak, jangan

sampai kita 51 harus dipecah-pecah, tetapi sejatinya yang tinggi masih mereka itu

kan juga hal yang pernah terjadi di Newmont Pak. Newmont juga demikian,

Newmont itu dipecah-pecah, Indonesianya itu tapi tetap saja yang tinggi adalah dari

Newmont Corporation, sekarang sudah jadi Aman, sudah beda lagi. Ini kita berbicara

yang kemarin, jangan sampai kita nanti ke sana karena operator ship masih

dipegang dia itu juga menjadi sesuatu menurut saya.

MENTERI ESDM RI:

Maksud saya begini Pak, ini bukan operator ship kalau Bapak bilang Exxon itu

betul, itu operatort ship Pak, tapi ini bukan. Bidang operasi Pak, bukan operator ship

Pak, kalau manajemen pasti sesuai dengan kepemilikan saham Pak dan kalau

begini ini akan ada stakeholders agreement antara pemerintah dengan Freeport Mc

Moran secara B to B, itu siapa mengerjakan apa Pakk dan ini jadi satu saya sudah

bicara dengan Pak Gubernur Papua kemarin, ada wakil dari Bapak datang juga

prinsipnya ini, ini kita jadi satu Pak, kalau perlu nanti satu Pak. Jadi badan usahanya

dibikin di grade satu itu yang pemegang sahamnya misalnya 20% itu Pemprov,

Pemkab, ....... dan sebagainya, 80%-nya pemerintah pusat itu nggak tahu.....macam-

macam dan sebagainya itu.

Jadi yang saya jamin bahwa ini akan ada stakeholder agreement yang

menjelaskan pemmbagian tugasnya apa gitu, kira-kira begitu. Mungkin Pak

Bambang Gatot bisa jelaskan mengenai progres pembangunan fasilitas pengolahan

dan pemurnian emas.

DIRJEN MINERBA KEMENTERIAN ESDM:

Mohon izinpm, Pak Pimpinan minta izin.

Yang kami hormati Pak Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI.


Pak saya usul kalau ini ditutup bagaimana Pak, tertutup saja Pak, soalnya

nanti nanggung Pak, tutup saja sekarang, tertutup, oh nggak kalau tertutup inikan

pemerintah kita kan. Pak Dirjen Kekayaan inikan wakil negara Indonesia .......

KETUA RAPAT:

Bukan maksudnya tertutup apa maksudnya sekarang juga.


Iya, kalau nggak nanti nanggung juga, nggak maksuud saya diskors.

KETUA RAPAT:

Ini nggak apa-apa ini, kalau Pak Menteri masih perintahkan dirjennya karena

masih bisa dibuka kan begitu.

MENTERI ESDM RI:

Iya masih bisa dibuka.

KETUA RAPAT:

Kalau nggak perintah ya berarti ditutup.

MENTERI ESDM RI:

......Pak tertutup itu mungkin ada rapat gabungan Menteri Keuangan dan

Menteri BUMN saya kira Pak.

KETUA RAPAT:

Iya dan perlu persiapan bahan juga, jadi saya kira kita selesaikan dulu ini

nanti tertutupnya kita jadwalkan.

MENTERI ESDM RI:

Nggak Pak, tertutup itu bukan hanya untuk warga negara asing Pak, kalau

tertutup ya tertutup saja Pak ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.


Terima kasih Pak Pimpinan.

Yang pertama kami ingin menyampaikan tambahan sedikit informasi

sebetulnya mengenai 51% ini.....perkembangan yang baru karen asebetulnya kalau

melihat dari sisi kontrak Freeport itu malah ada pasal yang meniadakan divestasi

yaitu Pasal 24 ayyat (2) D Pak, Pak Satya tahu banget ini mengenai itu. Sehingga

dia pada waktu bertitik tolak dari situ saya nggak wajib divestasi. Yang kedua ada

PP 77 Pakk, yang mana underground pada waktu itu kewajiban hanya 30% Pak,

sehingga 51% itu merupakan effort tersendiri dari pemerintah untuk mendapatkan 51

Pak, jadi 51 ini merupakan yang baru juga Pak Satya.

Terus kemudian dari Pak Tjatur BPK Pak, BPK ini kewenangan Kementerian

LH Pak, kami sudah bahas, nanti kami juga mensyaratkan bahwa Freeport ada

perpanjangan tentunya kewajiban semuanya termasuk lingkungan hidup yang

dihubungkan dengan temuan BPK akan diselesaikan. Itu akan diselesaikan Pak, itu

menjadi kewajiban juga karena itu persyaratan performance daripada untuk

perpanjangan Freeport sendiri, tanpa itupun kalau namanya perpanjangan semua

kontrak itu semua kinerja itu harus baik, baik keuangan, lingkungan dan sebagainya.

Mengenai kemajuan daripada smelter Pak, sebetulnya persyaratan ekspor

konsentrat itukan pertama persyaratannya harus IUPK dan IUPK akan diperpanjang,

yang kedua membnagun smelter dalam waktu 5 tahun dan proses itu sudah lama

Pak. Jadi sejak 2015 mereka sudah mendapatkan izin usaha operasi khusus untuk

pembangunan smelter. Jadi mereka sekarang pun sudah melakukan itu dan saya

kira kalau diberikan waktu 5 tahun sampai 2022, itu apabila nanti selesai dengan

masalah negosiasi dan mereka sudah berlaku berupa mendapatkan kepastian,

mereka akan membangun karena apa? Karena penunjukan lokasi itu sudah hampir

ada kepastian Pak yaitu Gresik. Gresik itu bisa di Petrokimia atau yang satunya di

JECC dan itu kemungkinan karena integrated dari Industri yang ada di situ.

Yang kedua Pak, mereka sekarang ini sedang memperpanjang proses

memperpanjang dengan Petrokimia Gresik. Yang ketiga, Petrokimia Gresik juga

melakukan studi Amdal karena Amdalnya termasuk di dalam Petrokimia Gresik. Jadi

kalau ada sesuatu yang baru dia harus memperbaiki Pak, harus amandemen, ini

dilakukan. Selain itu dalam membangun smelter juga tidak sekaligus mengkonstruksi

tapi melakukan studi-studi Pak, mereka sudah banyak melakukan studi yang antara

lain studi tekno ekonomi bekerjasama dengan Mitsubishi ..... ini sudah juga sudah

selesai. Kemudian melakukan early works and basic engeneering untuk smelter

tembaga juga sudah diselesaikan. Terus kemudian untuk produce metal refinery

basic engeneering-nya juga sudah diselesaikan, bahkan sekarang akan bekerja

sama dengan Aneka Tambang. Yang selanjutnya juga melakukan front and

engeneering design atau fit smelter dengan kemajuan 96,601% dari rencana 100%.

Sedangkan tahap rekayasa untuk opsi PMR yang dianggap paling sesuai ini masih

dalam perkembangan karena .....


Sebentar Pak Pimpinan, Pak Dirjen kita kan pernah ke sana ya waktu itu inget

kan tahun berapa, 2015 waktu itu saya mimpin itu ke sana, terus mereka

mneunjukkan dia sama partnernya sama orang Jepang itu sama Pak Ma’ruf waktu

ituya kan dia bilang bahwa ini tempat yang akan dibebaskan segalanya, kan tidak

ada progres Pak. Sekarang sudah 2 tahun lebih ya, sekarang 2017 ini dari 2015

waktu itu kalau nggak salah kita ke sana, 2 tahun lebih Pak. Jadi apa yang

diceritakan Pak Dirjen itu perkembangan baru atau Bapak karena yang jelas dari

jaman Pak Ma’ruf dulu jadi Dirut di tahun 2015 sampai beliau keluar itu tidak ada

perkembangan itu Pak.


Pimpinan, saya mau tambahkan setelah waktu dengan Pak Satya dengan

......Pak Satya dan dengan Pak Ma’ruf waktu kita masih Kunspek lagi sekali lagi Pak

Satya dan itu ada Pak Gatot juga hadir di situ dan waktu itu disampaikan langsung

dengan Freeportnya bahwa mereka, benar kan ya Pak Gatot ya bahwa memang

mereka belum bisa melanjutkan MoU dengan Petrokimia gitu dan MoU yang sudah

terjadi antara Freeport dengan Petrokimia itu tidak diperbaharui karena mereka

menganggap bahwa harus ada kepastian dulu dengan perpanjangan. Jadi masih

normal disampaikan mereka kesulitan keuangan, jadi sekarang apakah ini

perkembangan baru padahal negosiasi lagi diproses.

KETUA RAPAT:

Pak Aryo.


Pak Pimpinan, meneruskan saja apa yang disampaikan Pak Satya bener

sekali, penyampaian Pak Bambang Gatot saya sudah dengar semuanya waktu kita

kunjungan ke Grassberg waktu tahun 2015. Jadi kesimpulan saya ini belum ada

progres sama sekali 2 tahun terakhir apalagi 6 bulan terakhir.


KETUA RAPAT:

Silakan Pak.


Jadi izin, memang pada waktu itu konstruksi belum ada, tapi land clearence

sudah ada Bu. Waktu itu kita lihat sendiri land clearence itu artinya wilayah yang

direklamasi sudah ada, waktu itu kalau nggak salah kita muter-muter lewat jalan itu.


Jadi begini, kalau dari Petrokimia memang sudah menyiapkan lahan, iya, tapi

MoU yang sudah terjadi antara Freeport dengan Petrokimia, malah mereka dateng

ke sini untuk minta dibantu karena itu tidak diperbaharui lagi MoU-nya kan Pak Gatot

waktu itukan mungkin ada staf-staf di situ itu malah dari Freeport menyampaikan

mereka kesulitan keuangan dan sebagainya gitu ya. Jadi mereka butuh dulu

kepastian perpanjangan itu baru mereka baru mau melanjutkan untuk bangun

smelter ini, orang tempatnya sampai hari ini saja belum pasti apakah di Petrokimia

apa di tempat lain, itu aja belum pasti Pak.


1 menit, saya menawarkan solusi yang lebih cepet dari ribet di Gesik, Gresik

sudah penuh dengan Industri dan untuk mengurangi kesenjangan Indonesia timur

dengan barat, NTB, Sumbawa saya tawarkan PT Aman Mineral bersedia untuk itu....

untuk efisiensi, ngangkut lebih jauh ke Jawa Timur daripada ke Sumbawa kira-kira

begitu Pak Menteri....... PT Aman Mineral menawarkan agar mereka merencanakan

smelternya bisa lebih efisien.


Ini daripada Pak Prof sama Bu Eni berantem solusinya ke Kaltim aja.


PT Newmont ini bagus juga karena bisa kerja sama gitu Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak, kita dengar lagi ya.


Tadi saya sampaikan sekarang dia sedang mengamandemen dengan

Petrokimia Gresik Bu, jadi sefang melakukan amandemen. Yang kedua

Bu......pengeluaran sebetulnya kalau kita lihat kan hitungan kalau berdasarkan IUP

kan 2017 Pak, 5 tahunnya sejak 2017 bukan 2015, jadi 5 tahun sampai 2022.

Sekarang itu pengeluarannya mereka yang actual itu sudah 223 juta US dolar dan

itu komitmen biayanya 1,3 padahal biaya mereka untuk membangun itu sekitar 2,3

milyar US dolar. Jadi kalau dilihat dari komitmen-komitmen saya kira mereka selesai

dengan negosiasi karena memang harus menjadi paket perpanjangan dan

sebagainya. Saya kira mereka akan membuat kalau ini selesai dengan proses

negosiasi, tetapi dengan .......


Pimpinan, mudah-mudahan Pak Dirjen ini jangan hanya jadi corongnya

Freeport saja.

KETUA RAPAT:

Nanti saya kira Panja kita akan terus ikuti ini, saya pikir kita belajar lah

Undang-undang Nomor 4/2009 memberikan 5 tahun, perpanjang 3 tahun gitu,

sekarang 5 tahun lagi. Kondisi itu maunya 5 tahun ke depan benar-benar sudah ada

Pak, kita pastikan bahwa dulu ya pada waktu kita bahas soal PP itukan kita

mengatakan akan turut mengawasi setiap progres dari pada pembangunan smelter.


Pak Ketua izin, tadi kan Pak Menteri sudah menawarkan untuk rapat tertutup

dan terkoordinasi dengan kementerian lainnya. Menurut saya nggak usah dijawab

saja, nanti saja terbuka secara khusus gitu kan bisa dibuka-bukalah secara detil,

apakah menjadi corong atau bukan kan lebih terbuka secara tertutup begitu ya.

Terima kasih Ketua.

MENTERI ESDM RI:

Boleh Pak Ketua, saya teruskan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

MENTERI ESDM RI:

Terima kasih Pak.

Jadi kalau saran saya begini sampai di sini mungkin kalau Bapak-Ibu Anggota

Komisi VII tidak keberatan, ini kita lanjutkan di Rapat Kerja tertutup dengan saya

akan berusaha untuk menghadirkan mitra, rekan saya Menteri Keuangan dan

Menteri BUMN untuk membahas tertutup Pak, karena ini jangan sampai terus terang

begini ya, ini mohon maaf sekali, jangan sampai nanti kesannya itu di publikasinya

itu DPR RI ini dengan pemerintah itu tidak satu suara untuk menghadapi Freeport

Mc Moran gitu. Ini saya kira sangat tidak baik, kita ini menghadapi Freeport Mc

Moran kalau kesannya tidak satu bahasa saya kira ini juga iya gitu, ya Freeport Mc

Moran-nya ya ketawa-ketawa saja gitu.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Banyak hal yang harus memang kita di parlemen juga tahu ya, siasat apa, dia

sekarang sedang bersiasat Pak, jelas, saya melihat, saya boleh melihat itukan tadi

.........saaya bukan pelaku usaha bisnis tapi katanya yang sudah mengaku itukan iya,

kalau ini wah ini Pak Ramson punya kacamata kali itu mirip Pak Kurtubi. Kalau ini

dari apa yang dia lakukan sekarang, dia ingin bertahan di Freeport dan itu oleh

pengusaha juga hal biasa saja Pak, kalau menguntungkan ya bertahan dia. Kita

hadapi jangan kalut juga tapi perlu ada siasat juga dari kita, dia munculkan hitungnya

pakai IPO katanya, itu bagian siasat juga, mari kita susun siasat Pak, Cuma Pak

Menteri jangan diam-diam saja kan begitu, nah nanti kita buka di rapat tertutup.


Pak Ketua, interupsi.

Inikan ujian terhadap keberanian pemerintah substantif, kemarin kan

disampaikan oleh presiden 40 tahun baru kali bisa divestasi 51%, kita dengar dong

buktinya. Kita DPR RI selalu mendukung mana pernah kita berbeda dengan

pemerintah di rapat ini nggak pernah, Cuma kan eksekutornya kan pemerintah,

bagaimana? Katanya udah oke 51%, kita udah bangga di sini sebagai DPR RI sudah

senang, tahu-tahu nggak jelas juga barang itu kalau kata istilahnya siapa gitu. Jadi

kita serahkan pemerintah, kita nggak pernah misalnya berbeda dengan pemerintah,

nggak pernah tetapi memang itu sudah tugasnya pemerintah dan pemerintah

mengatakan baru 40 tahun baru kali divestasi 51% Freeport berhasil, inikan nilai

politik bahasa ini, tapi kalau ini tidak direalisasikan nilai politiknya juga terdegradasi

Pak Ketua iya kan.

Itu maksud saya, jadi kita serahkan saja pemerintah Pak, saya kan nggak

pernah misalnya bertentangan dengan pemerintah, kita dukung-dukung aja apa

yang mau dilakukan pemerintah untuk selanjutnya merealisasi pernyataan Bapak

Presiden 40 tahun baru 51% divestasi baru kali ini, ya kita tunggu aja itu betul-betul

jalan gitu. Kita apa aja dari sisi DPR RI ya kita dukung, itu aja tapi yang kita minta

penjelasan ke publik. Rapat Kerja tertutup itu jarang Pak Menteri, itu terbuka supaya

rakyat juga tahu. Ini kemarin-kemarin saya pernah juga ditanya oleh rekan pers saya

sudah mengurangi wawancara baik di TV mau di oleh rekan-rekan jurnalis 1,5 tahun

belakangan ini, tapi saya ngomong sama satu ini tanya dong apa isinya yang 51%,

nilai sahamnya berapa, kewajiban nanti kalau udah pengalihan saham divestasi

pemegang saham yang 51% apa kewajibannya untuk investasi sekian puluh

mendatang, sanggup nggak merealisasikan pemerintah. Saya minta waktu itu salah

satu saya waktu mood saya lagi oke sedikit, saya di telepon muncul mungkin, saya

nggak ikuti tuh koran karena saya agak kurang sekarang banyakan di Dapil. Saya

leih nikmat di Dapil saja daripada kritik-kritik. Makanya kalau ada staf-stafnya Pak

Menteri program di Dapil saya senang banget itu, tadi mau penjelasan-penjelasan

apa itu hukum apa itu, biro hukum silakan saja melalui Pak Menteri daripada saya

buka lagi semua kelemahan-kelemahan ini. Saya kan dulu bidang saya itu 8 tahun

saya berhadapan, 5 tahun lah dengan pemerintah saat itu, saya waktu itu masih ini.

Jadi Pak Ketua, kita tunggu bagaimana itu 51%, saya menunggu, buktikan.

Soal misalnya pemerintah berani kita nggak pernah melarang supaya berani.......

KETUA RAPAT:

Baik, cukup ya saya kira itu udah jelas.


Itu saja Pak Ketua, kita tunggu.

KETUA RAPAT:

Kita akan supaya kita dibekali juga, kita ini di parlemen kan dikejar media juga

kaya tadi, tapi mungkin memang ada Pak informasi dalam bersiasat, tidak semua

juga harus kita tutupi.


Kita serahkan ke pemerintah, apa hasilnya dikasih tahu kita detil, jangan

hanya 51%-nya gitu, tahu-tahu didalamnya seperti gunung es.


KETUA RAPAT:

Baik, banyak hal di situ baru angka 51%, bagaimana angka itu, dari mana

hitungnya, apa diperhitungannya ....kita tahu semua itu, kita ...... di sini nanti di

tertututup saja.


Pak Ketua, saya agak kurang sependaat dengan Saudara Menteri tadi yang

menyampaikan bahwa jangna sampai kita beda suara. Maksud saya begini, selama

pemerintah itu memegang Undang-undang Dasar, perundang-undangan dan

keuntungan sebesar-besarnnya untuk kemakmuran rakyat pasti kita dukung, jangan

kita paksakan pemerintah dan DPR RI satu suara. Kalau pemerintah kemudian terus

keuntungannya menjadi lebih kecil, tidak sesuai dengan perundang-undangan itu

kita beda pendapat kan begitu. Jadi rapat tertutup dalam rangka kita membedah itu,

bukan dalam rangka penyamaan suara Pak. Kalau parameternya nanti untuk rakyat

dan kemudian sesuai Undang-undang Dasar pasti satu suara, tapi kalau output-nya

tidak itu pasti tidak satu suara gitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira di tertutup, jadi semangat yang dibangun sekarang kan kita

senang-senang saja, negeri berdaulat 51% gitu ya. Saya pikir kita cukup di situ nanti

di dalami di kita diskusi lebih detil lagi nanti, kita ambil waktu ya Pak Menteri dengan

mengundang juga Menteri Keuangan dan Meneng BUMN.


Izin Pimpinan, itu rapatnya kapan.

KETUA RAPAT:

Kita jadwalkan.


Izin Pimpinan, sekalian interupsi.

Mungkin begini Pak Menteri, karena sudah sempet konferensi pers antara

Pak Menteri dengan Menteri Keuangan maupun Freeport, ini sebenarnya seperti

kebohongan publik mneurut saya karena publik melihat ini sudah ada kesepakatan

awalnya 51%, tapi ini kita lihat Freeport ini seperti ....... buat begini boleh, buat begini

boleh, buat aturan begini boleh, lokasi yang sudah ditunjuk sampai sekarang juga

belum ada kepastian. Nah kita minta di sini ada ketegasan seperti apa pola yang

harus dibuat karena publik ini menunggu sekarang. Kita rapat ini juga bahas Pak

Menteri tadi rapat tertutup, mereka juga mempertanyakan ada apa di sini. Menurut

saya harus ada kepastian yang pasti bagaimana perhitungan ini, kalau memanng

rapatnya hharus menghadirkan beberapa menteri itu juga harus ada kejelasan

setelah rapat itu. Mneurut saya begitu Pimpinan, supaya gamblang di publik gitu

karena saya melihat banyak sih kepentingan di dalam Freeport itu setelah saya

membaca media begini. Saya lihat banyak seklai kepentingan ini yang memperberat

suasana perundingan ini. Itu juga menjadi pertanyaan kita, menurut saya jangan

menjadi kebohongan publik Pak Menteri karena konferensi pers kemarin itu cukup

bagus medianya, tapi hasilnnya tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi seperti

jalan di tempat dan Menteri Keuangannya statement-nya begini, Pak Menteri begini,

jadi saya tanya Freeport-nya, Freeport-nya bilang oh belum, kami belum final. Nah

itu saya tanya juga Freeport-nya, jadi saya bingung sendiri ....... katanya sudah final

ttapi kok belum final. Ini yang menjadi harapan publik itu supaya lebih jelas,

bagaimana rapat nanti segera mungkin karena ini menjadi harapan publik yang perlu

dan kita memang mengambil keputusan pun, keputusan politik untuk kepentingan

bangsa ini.

Mungkin menurut saya itu Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Itu poin Bapak yang terakhir itu Pak bahwa orang punya kepentingan apa, kita

kepentingannya satu, kepentingan merah putih Indonesia raya selesai pak iya kan.

Saya kira kita selesaikan di situ karena nanti akan ada lagi rapat, kita boleh ke draft

kesimpulan, tolong sama-sama ya kita cermati draft kesimpulan ini.

Saya bacakan:

1. Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri ESDM RI untuk melakukan

koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN terkait dengan

detil teknis negosiasi divestasi saham agar memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

Iya divestasi saham PT Freeport Indonesia, tolong ditambahkan, setuju ya.


Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Aryo silakan.


Maaf, kalau poin 1 ini saya yakin Kementerian ESDM pasti sudah melakukan

koordinasi dengan Kementerian Keuangan, tapi apakah kita ini arahnya mau rapat

tertutup dulu dengan kita atau apa ini.

KETUA RAPAT:

Nanti nomor 2 rapat tertutup Pak dalilnya memang.


Pak Ketua, nomor 1 itukan kalau koordinasi kan sudah

KETUA RAPAT:

Atau langsung nomor 2 aja ya.


Publik perlu informasi terbuka dari hasil setiap penjelasan-penjelasan

pemerintah gitu, kebuka ke publik supaya rakyat tahu apa aja hasilnya yang 51% itu,

tolong dibuat staf ahli, ini tiba-tiba agak gatal ini tenggorokan. Jadi di sini kelihatan

keberanian membuat keputusan dari pemerintah, buram lagi ini bagaimana TA kok

bisa buram sih.

KETUA RAPAT:

Saya usul malah kita langsung ke 2 Pak, sebetulnya kan setiap langkah

negosiasi kan ada publikasi tapi hasilnya tentu namanya negosiasikan ada

perkembangan-ada perkembangan, kalau boleh nanti kita masih akan di rapat itu, di

poin 2 saja kita, usul saya kita ke poin 2 langsung.

Mas Aryo, silakan.


Saya rasa yang dimaksud Pak Ramson adalah supaya kita tidak, pasti

negosiasi kan lama, masih bertahun-tahun. Jadi daripada kita nunggu negosiasi

bertahun-tahun, hasil negosiasi muncul kita semua pada marah atau pada seneng

atau pada gimana, mungkin setiap poin yang telah disetujui dipublikan, diberitahukan

ada up date biar nanti nggak berubah-ubah pikiran lagi kan kita khawatirnya Freeport

mengelabui pemerintah, mengelabui rakyat Indonesia, berubah pikiran mereka

seperti mennyebabkan kebingungan yang terjadi belum lama ini. Jadi mungkin

setiap poin yang sudah setujui dipublikasikan, yang sudah disetujui ya.


KETUA RAPAT:

Kalau gitu bagaimana kalimatnya, Komisi VII DPR RI minta kepada Menteri

ESDM untuk, saya baca dengar ya, di dengar saja barangkali saya baca. Komisi VII

DPR RI meminta kkepada Menteri ESDM untuk melakukan koordinasi dengan

Menteri Keuangan dan Menteri BUMN terkait dengan teknis negosiasi divestasi

saham aggar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya baik kepentingan

nasional dan mempublikasikan setiap perkembangan dari hasil negosiasi, begitu Pak

Ramson.


Menyampaikan ke publik, bukan ke DPR RI.

KETUA RAPAT:

Iya kalau ke DPR RI kan bisa kita undang.


Nggak kan begini Pimpinan, proses negosiasi itukan bertahap, bagaimana

kemudian setiap kemenangan-kemenangan kecil itu tidak dianggap kesombongan

oleh Freeport yang memang perusahaan dari negara adi kuasa. Jadi menurut saya

tidak perlu ada pernyataan ke publik tapi ke DPR RI gitu, kita kan sedang

bernegosiasi ini kadang-kadang langkah kita sudah ini tapi karena ribut di media,

berantakan gitu loh.

Terima kasih.


Setuju Pimpinan, ke DPR RI ya.

KETUA RAPAT:

Baik, ditambahkan saja kalau begitu.


Satu juga Pak Ketua yang perlu disimpulkan, apa di poin 1 itu sekaligus ya

bahwa hasil divestasi 51% yang sudah diumumkan pemerintah agar diumumkan

secara detil kepada publik gitu dong, hasil akhirnya hasil yang kemarin kan itu sudah

suatu prestasi detilnya supaya diumumkan ke publik, kalau belum sesuai harapan

juga kasih tahu aja ke publik gitu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Saaya kira udah ada di sini itukan bagian yang dinegosiasikan.


Belum diumumkan ke publik, orang udah ....... divestasi sudah dinyatakan

51% oke, detilnya supaya diumumkan ke publik.

Itu aja Pimpinan.


Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Detilnya inikan yang terus saya kira di dalam perundingan-perundingan.

Silakan Pak Aryo.


Izin Pimpinan, izin tanya ke Pak Menteri.

Pak Menteri hasil kesepakatan perundingan tanggal 27 Agustus 2017 itu

apakah ada nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani bersama atau ini

Cuma persetujuan secara lisan, kalau ada nota kesepahaman itu apakah nanti bisa

kasih lihat kepada kita.

MENTERI ESDM RI:

....risalah rapat yang ditantangani bersama.


Oh nanti risalah rapatnya bisa.

MENTERI ESDM RI:

Rapat tertutup ya, kalau tahapan negosiasinya saya harus lapor saya kira

mungkin tidak efektif Pak. Kalau mau ya seperti Pak Ramson nanti hasilnya

bagaimana saya lapor karena ini ditugaskan pemerintah Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, menyampaikan hasil .....dari setiap perundingan kepada Komisi VII DPR

RI begitu ya Pak Menteri ya biar lebih tegas Pak.


Pak Ketua begini Pak Ketua, pemerintah kan sudah mengumumkan bahwa

ada kesepakatan divestasi 51% kedua belah, itu sampai presiden sampai

mengumumkan, maksud saya detilnya yang diumumkan ke publik, iya donng, wajar

dong rakyat mengetahuinya. Saya sebagai wakil rakyat menyampaikan keinginan

rakyat itu, itu aja, mau apapun hasilnya divestasi 51% apa syaratnya dikasih tahu aja

ke publik bahwa akhirnya maaf belum bisa ya itu juga disampaikan ke publik dong.

KETUA RAPAT:

Inikan baru sepakatnya 51.


Iya detilnya apa, kasih tahu dong.

KETUA RAPAT:

Ini yang sedang berunding itu, Pak Menteri tolong Pak.

MENTERI ESDM RI:

Mau tau detilnya itu seperti apa sih, kan saya sudah umumkan ini sesuai

kesepakatan dapat diperpanjang maksimum 2x10 dengan syarat: satu, Freeport

menerima untuk divestasi 51%, sudah saya jelaskan juga di media bahwa detil

jadwal maupun valuasi ditangani oleh Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Ini

saya sudah 1,5 bulan saya nggak ikut loh Pak, sekarang saya akan ikut lagi.

Yang kedua, ini tolong dicatat ya, media, yang kedua bahwa Freeport sepakat

untuk membuat smelter dalam 5 tahun. Memang tadi Bu Eni betul kalau ini nggak

ada persetujuan, kesepakatan final termasuk divestasi Pak itu tidak akan smelternya

dibangun. Kalau saya jadi Freeport saya juga akan melakukan yang sama gitu.

Yang ketiga adalah penerimaan negara lebih besar, nah ini yang saya sudah

jelaskan. Masalah penerimaan negara ini lebih besar, yang memimpin negosiasi

adalah Menteri Keuangan, tinggal kami tinggal tunggu ini Pak. Sebenarnya saya ini

lagi tunggu kedua rekan saya ini negosiasi, nanti hasilnya dilampirkan sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari IUPK. Ini sudah saya jelaskan Pak, nggak ada

detil lagi yang bisa saya jelaskan Pak karena ini ditangani oleh kedua rekan saya,

saya lagi tunggu ini karena sudah bocor surat begini saya menawarkan mau nggak

saya ikut lagi supaya lebih cepat. Kalau memang ditanyakan berapa lama

negosiasinya, saya kira sih kalau saya ikut mestinya nggak lama ya saya nggak bisa

tentukan waktu.


Pak Ketua, terima kasih Pak.

Justru yang kita meminta ke pemerintah melalui menteri ESDM, pemerintah

yang harus menjelaskan termasuk Menteri Keuangan, presiden, Menteri BUMN

karena yang bicara itu sudah sampai presiden, itu maksud saya, kok malah Menteri

ESDM ditinggalkan 1,5 bulan kan. Jadi ke pemerintah melalui Menteri ESDM supaya

dijelaskan dong, terbuka gitu, apa hasil divestasi 51% itu, apa itu karena kalau

Beliau jadi Menteri ESDM sudah ditinggalkan 1,5 bulan kan yang tahu hasilnya yang

lain, tapip juga. Itu yang kita minta di sini supaya publik tahu bahwa Komisi VII DPR

RI meminta bahwa kita concern terhadap kepentingan rakyat gitu.



Kalau boleh saya tambahkan Pimpinan, saya ingin menambahkan saja dari

Pak Ramson. Kita ini di Komisi VII khawatir ada sedikit ada miss komunikasi atau

kesalahan antara presiden dengan para menteri-menteri yang memimpin negosiasi,

kan presiden mengklaim seolah-olah 40 tahun baru kali ini loh seolah-olah lebih sakti

dari presiden 40 tahun sebelumnya, baru kali ini atau seorang mantan tukang kayu

bisa naklukkan Freeport karena itu yang beredar di media di sana.

Jadi saya ingin menambahkan saja, mohon maaf Pak Nazarudin saya baca

media, mohon maaf kalau saya salah kutip. Jadi kita khawatirnya kan menteri-

menteri kan sudah melaporkan hasilnya mungkin tidak disampaikan bahwa dvestasi

51% ini masih ada syarat-syaratnya. Jadi kita ingin membantu pemerintah, kita ingin

membantu presiden Joko Widodo, kita ingin membantu Menteri ESDM supaya nanti

akan disampaikan itu sesuai dengan realita yang terjadi Pak.

KETUA RAPAT:

Ini kan intinya artinya apa-apa yang disepakati di rilis ke publik, bukan ke

publik ke Komisi VII gitu, inikan menteri teknisnya di kita. Saya kira itu suatu yang,

saya kira memang begitu lah begitu, nggak ada yang terlalu ini saya pikir.

Pak Adian masih ada Pak.


Sudah benar, artinya bahwa kedatangan menteri dan Rapat Kerja inikan

bagian dari upaya memberikan penjelasan itu. Jadi saya mengerti yang dimaksud

Bbang Ramson itu sama Pak Harry itu apa, gitu. Kalau kemudian ada yang nggak

ngerti-ngerti sedikit sampai titik komanya berapa kali, berapa kali titik, berapa kali

koma segala macam itu berdua saja bicaranya. Tapi menurut saya perlu berikan

apresiasi adalah bahwa Rapat Kerja ini sesuai dengan agendanya bagian dari upaya

memberikan penjelasan itu, bahwa kemudian itu tidak semua menyenangkan hati

Pak Ramson dan Pak Harry itu persoalan nomor 2, tapi bahwa proses yang sudah

kita jalani sudah benar, nggak ada yang salah di sini.


KETUA RAPAT:

Saya kira semua kita punya pemikiran yang sama, tadi judulnya kita ingin apa

yang dirilis, apa yang dipublikasi 51% ini kita happy semuanya sebagai bagian

daripada rakyat Indonesia gitu ya, kita senang pemerintah kan bisa menjadi kita jadi

pengendali di Freeport. Tapi kita pun faham juga bahwa mencapai itu kan baru

angka ini, detilnya itu masih saya kira memang kita harus fahami bahwa ini sesuatu

yang memang tidak sebentar dan pasti akan ada tarik dan seterusnya, dan

seterusnya gitu, gitu Pak. Tapi setiap tahapan perkembangan kita butuh di info gitu

Pak, supaya nanti pada saat yang sama juga karena kami ini wakil rakyat, kita

ditanya juga supaya penjelasan kita dengan pemerintah itu tidak berbeda tadi Pak.

Saya kira intinya itu sih, saya pikir nggak terlalu.


Mungkin setengah menit Ketua, klarifikasi. Ini bukan soal senang tidak

senang, pernyataan divestasi 51% kan diasumsikan rakyat sudah clear. Kalau belum

clear maksud saya dikasih tahu gitu, itu aja. Tadinya kan kalau udah clear ini, ini,

tahu-tahu berkembang belakangan ini kan berarti belum clear. Itu maksudnya Pak

Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira udah menjawab yang nomor 1 ya bahwa kita di informasi etiap

hasil perundingan, kalimatnya uda ada yang mau tambahkan, cukup.

Komisi VII DPR RI meminta kepada Menteri ESDM RI untuk melakukan

koordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN terkait detil teknis

negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia agar memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.


Pak Ketua, ditambah terkait divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia

yang telah dinyatakan oleh pemerintah, itu nggak ada. Itukan persoalannya kan di

situ, kalau yang ini bahasa retorika gini kan udah dari sekian tahun yang lalu sudah

kita buat seperti itu. Jadi yang konkrit gitu.


Sebentar Ketua, saya ingin lihat kalau kita mau ngomong divestasi itu ada di

poin nomor 2 Pak. Jadi kalimat atas itu sebetulnya normatif Cuma kita minta supaya

itu di info ke kita secara reguler lah kira-kira begitu, tertutup mekanismenya bisa lah

kita lakukan dan nanti detilnya kalau yang 51% dan nanti detilnya kalau yang 51%

mungkin kita coba simak yang nomor 2 itu, supaya meng-cover dari apa yang

menjadi concern pembicaraan kita ini.


Interupsi Pak Satya melalui Pak Ketua, kalau yang kedua itukan untuk rapat

tertutup, kalau yang satu itu prestasi 51% yang sudah dinyatakan oleh pemerintah.

KETUA RAPAT:

Betul.


Yang nomor 2 itu karena kita ngomongnya juga 51% tapi kalau

disempurnakan.


Mungkin bukan disempurnakan saja mungkin tidak seperti ini kalimatnya, jadi

kita sempurnakan saja jangan seperti ini, kalau seperti ini jadi nggak nyambung. Jadi

kita akan minta penjelasan mengenai hasil pembahasan detil dari divestasi 51% itu

dengan misalkan rapat tertutup gitu. Jadi udah masuk kan 51%.


Jadi kok takut-takut Pak Satya ini, saya jujur aja kan yang di atas itu divestasi

51% sampai Freeport yang sudah dinyatakan pemerintah, itu yang perlu......saham

itu udah dari dulu.


Pimpinan, sebentar Pimpinan.

Saya berfikir justru tidak tepat kita bikin rapat tertutup untuk membahas apa.


Detil 51-nya.


Iya, lalu ngapain dimasukin ke poin 1 harus terbuka pada publik, orang kita

mau bahas tertutup dulu kok, step-nya bagaimana, planning-nya bagaimana,

masalahnya bagaimana, kan itu kita akan bahas di rapat tertutup. Apa yang harus

kita paksakan untuk disampaikan pada publik di penjelasan terbuka di nomor 1.


Itu pemahaman saya, makanya pemahaman saya yang satu kan.


Kalau dipaksa kan Pimpinan, blunder ini, nggak bisa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar ini ke Komisi VII Pak, saya pikir kalau memang disebut saham itu

PT Freeport ya memang acuannya 51% nggak apa-apa juga.


Kan 51%, artinya misalnya tahapannya belum sesuai yang dinyatakan

sebelumnya ya disampaikan saja itu maksudnya Pak Satya, apa adanya.

KETUA RAPAT:

Nggak untuk stressing saja saya kira nggak apa-apa, 51-nya nggak apa-apa

Pak karena memang kan fokus kita 51.


Begini Pimpinan, jadi bingung saya kita rapat tertutup ngapain, bahas 51%

kan. Artinya ada hal-hal yang terkait yang 51% yang belum bisa kita paparkan

terbuka kepada publik.

KETUA RAPAT:

Itu maksudnya, Pak di atas Pak, tolong makanya ini Pak Adian nggak bisa

baca ....itu di dengar.


Interupsi sedikit Pak.

KETUA RAPAT:

Menyampaikan hasil setiap perundingan yang belum ada hasilnya

disampaikan gitu.


Bukan, kalau dituliskan secara spesifik mengenai 51% divestasi saham

sementara kita juga sudah bersepakat pada waktu yang sama akan membicarakan

itu secara tertutup bukan malah jadi aneh Pimpinan, kan jadi lucu kaya becanda kita.


Mungkin itu ada keterkaitan poin 1 sama poin 2.


Bukan kita mau membicarakan 51% secara tertutup ya oke tunggu saja

tertutupnya, ngapain juga kita paksakan harus sampaikan secara terbuka di poin 1,

jadi lucu. Ketika kita sudah bersepakat ada yang akan dibicarakan secara tertutup itu

mungkin mengidentifikasikan bahwa ada hal-hal lain yang tidak bisa di publish

secara terbuka, kenapa kita .....poin nomor 1.


Betul juga itu Pak, betul juga kata bang Adian itu, saya setuju itu.



KETUA RAPAT:

Saya kesepakatan saja, di atas itu poinnya adalah kita minta Komisi VII

diinformasikan setiap hasil perundingan atas divestasi saham 51% PT Freeport,

satu. Yang di bawah itu adalah kita minta untuk koordinasi dari Menteri ESDM

dengan Menteri Keuangan dan Meneg BUMN kita lakukan rapat tertutup terkait

dengan divestasi 51%.


Iya sama saja Pimpinan, bedanya di mana.

KETUA RAPAT:

Boleh atau kita satukan juga nggak apa-apa.


Menurut saya sudah clear di poin ke-2 sudah, ngapain kita paksain. Poin 1

51%, poin 2 51%, poin 2 di rapat tertutup itu clear 3 menteri yang hadir, apa

persoalan kita.

KETUA RAPAT:

Pak Hadi, silakan.

WAKIL KETUA RAPAT (H. HADI MULYADI, S.Si., M.Si./F-PKS):

Pimpinan, kalau kita membaca kesimpulan selalu sesungguhnya nomor 1, 2,

3, sampai penutup itu selalu terhubung, terkait. Nomor 1 sebenarnya kan yang akan

di nego bukan hanya 51% Pak Menteri, kita juga akan menyinggung soal smelter

dan masalah pajak penerimaan untuk negara. Artinya nomor 1 itu tidak hanya

berbicara 51% ada 3 hal yang dibicarakan yang dibicarakan, itu termuat pada poin 1.

Nah poin 2 ini spesifik nanti akan dalam rapat tertutup.

Jadi saya kira Pak Ramson, ini nanti tidak mengurangi substansi dalam

pembicaraan kita dalam satu hari ini bahwa nomor 1 dan nomor 2 itu sudah kita

setujui, begitu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke atau begini di atas nomor 1 yang kita minta Menteri ESDM melaporkan

ke Komisi VII setiap hasil perundingan terkait dengan PT Freeport Indonesia, sudah

semua itu iya kan. Yang kedua spesifik yang 51% divestasi, begitu Pak saya pikir.

Inikan semua perundingan, bukan hanya soal divestasi, ada soal smelter juga gitu.

Baik Pak, umum aja di atas yang spesifiknya di 2. Jadi tidak melakukan

koordinasi, koordinasi itu sudah lah, itu jalan. Komisi VII DPR RI meminta kepada

Menteri ESDM untuk menyampaikan hasil dari setiap perundingan terkait dengan PT

Freeport Indonesia kepada Komisi VII DPR RI begitu.


Pak Ketua, kalau koordinasikan di poin 2, jadi saya pikir di nomor 1 begini

saja. Komisi VII DPR RI meminta kepada pemerintah melalui Menteri ESDM RI

untuk mengumumkan hasil divestasi 51% dengan apa adanya, itu aja yang sudah

dicapai, cukup itu aja.

F-PG (IVAN DOLY GULTOM):

Pimpinan, saya tadi sudah mendengar ulasan Pimpinan dan telah mendengar

ulasan Pak Menteri. Saya rasa yang terbaik tadi adalah yang telah kita sepakati

bersama, jadi jangan kita lari-lari lagi dari pada koridort, dari pada kerangka yang

sudah ada.



Jadi Pak Ketua, saya ulangi itu aja karena koordinasi kan udah koordinasi di

poin 2, selama inikan koordinasi. Jadi hanya diumumkan hasil divestasi 51% yang

dicapai itu apa adanya. Jadi supaya jangan berlebih-lebihan begitu faktanya saja,

coba dibuat pasalnya oleh TA. Itu aja yang kita inginkan rakyat juga menginginkan

begitu.


Pimpinan, saya jadi bingung apa, problemnya di mana sih. Coba dibantu

Pimpinan untuk menjelaskan juga, kita sudah akan bicara banyak hal dengna sekian

bannyak menteri di rapat tertutup terkait divestasi saham. Kenapa lagi kita harus

dipaksakan untuk difokuskan untuk di poin 1, apalagi persoalan kita. Yang

dibicarakan yang terbuka tidak terbuka, kita bicara sama-sama nanti, kenapa harus

dipaksakan lagi masuk ke poin 1.

Maaf Pimpinan, ini DPR RI lembaga politik, iya saya juga berfikir politis. Kalau

kemudian dipaksakan sesuatu yang menurut saya tidak etis, tidak masuk nalar saya

gitu. Sudah jelas poin 2 kita bahas semua, berapa menteri? 3, yang terbuka, yang

tidak terbuka rencana kita bahas di saat, kenapa kita harus paksakan di nomor 1.

KETUA RAPAT:

Nggak, di atas tidak, itu di atas tadi yang saya bacakan ya itu mengenai kita

minta bahwa Kementerian ESDM melaporkan setiap hasil perundingan terkait

dengan PT Freeport Indonesia kepada Komisi VII.


Titik, itu Pak, kalau sudah disepakati, ketok.


Kalau koordinasi kan di poin 2.

KETUA RAPAT:

Nggak ada koordinasi lagi Pak, ini bagaimana sih.


Poin 2 itukan udah koordinasi rapatnya terkait hasil, udah titik itu.


Udah, kita mesti akhiri ini kalau nggak diskusi ini jadi bingung saya.

KETUA RAPAT:

Oke, begini jadi semua terkait dengan PT Freeport itu dilaporkan ke Komisi

VII gitu.


Dan ke publik diumumkan ke publik, tahapan yang sudah ada sampe terakhir

itu.


Menyampaikan ke Komisi VII tadi, menyampaikan ke Komisi VII DPR RI,

sudah, hasil perundingan PT Freeport Indonesia.


Jadi ini sebenarnya Pak Ketua, maksud saya kalau belum jelas divestasi 51%

dikasih tahu belum jelas, nanti perjelasnya di rapat tertutup gitu, jadi kita fair dong

terbuka, kata rakyat kita ngapain sih.....

KETUA RAPAT:

Kalau itukan udah di 2 Pak, yang di atas itu adalah umum untuk setiap

perkembangan hasil dari negosiasi Pak, kita di informasi dong.


Ketua, interupsi.

Kalau memang ada ketemu nanti Bnag Ramson dan Bang Adian saya bawa

keluar aja, kita ngopi di luar jadi jelas, selesai urusan ini.

KETUA RAPAT:

Nggak lah saya kira ini setuju ya, setuju.

(RAPAT:SETUJU)

2. Komisi VII DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM untuk melakukan rapat

koordinasi yang bersifat tertutup dengan Menteri Keuangan dan Menteri

BUMN untuk membahas detil divestasi 51% saham PT Freeport

Indonesia, udah itu aja dan pihak Indonesia menjadi pengendali, nanti lah

itu iya kan, sudah, habis titik aja di situ.

Namanya tertutup-tertutup nanti banyak perkembangan, oke setuju. Mungkin

smelter ada kaitan nggak dengan ......

MENTERI ESDM RI:

Saya kira gini Pak, kalau boleh yang nomor 2 itu ini fokusnya mau apa begitu,

kalau mau fokusnya itu perundingan ya lengkap aja nggak usah divestasi saja gitu,

perundingan saja titik gitu Pak. Jadi ada penerimaan negara, ada smelter dan ada

divestasi.


Pimpinan, jadi mending untuk membahas detil negosiasi, perundingan antara

Pemerintah Republik Indonesia dengan PT FI, jadi mencakup semuanya.

KETUA RAPAT:

Baik, saya kira tolong di ini ya, supaya nggak usah sebut bahwa yang kita

mau diskusikan lebih detil itu adalah perundingan dengan PT Freeport Indonesia.


Detilnya jadi divestasi dihapus, membahas detil perundingan atau detil

negosiasi.


Fokus tidak membahas 51%.

KETUA RAPAT:

Membahas semuanya lah.


Jadi di poin 1 tidak ada 51%, poin 2 tidak ada 51%, siap.


Pak Ketua, saya kurang sependapat itu. Jadi poin 2 di sini disebut termasuk

divestasi 51% yang sudah dinyatakan oleh pemerintah, itu dong yang mau kita

bahas gimana ini Pak Ketua, aduh.

KETUA RAPAT:

Nggak ini rapat tertutup saya nanti, di tertutup itu banyak hal yang bisa kita

diskusikan.


Pimpinan, saya khawatirnya kalau kita batasi di poin-poin tertentu kita nggak

bisa ngomong yang lain semuanya.

KETUA RAPAT:

Iya, oke ya, setuju ya.


Tunggu dulu termasuk divestasi saham 51% saham PT Freeport itu termasuk

dong yang mau kita bahas.


Itu dalam hati aja itu.


Nggak ..... karena itukan yang menjadi substansi pembahasan kan itu.


Itu sudah termasuk Ketua, di dalam nanti di rapat tertutup Ketua, negosiasi itu

udah mencerminkan semuanya.

KETUA RAPAT:

Sudah saya kira kan udah semua, kenapa kita batas-batasi lagi, sudah setuju

ya.

(RAPAT:SETUJU)

3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk lebih cermat

melakukan inventarisasi barang milik negara BMN eks K3S yang sudah

tidak terpakai dan melakukan percepatan mekanisme penyelesaiannya

agar memberikan manfaat kepada negara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

4. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI secepatnya membuat

Peraturan Menteri ESDM RI tentang penetapan nilai perolehan air tanah

pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang mampu mengakomodasi

kepentingan daerah terkait dengan upaya pendapatan hasil daerah dan

keberlangsung usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi dengan

memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pak Menteri ini antara kepentingan korporasi dan kepentingan daerah ini saya

kira, baik.

MENTERI ESDM RI:

Kita akan fair Pak, nggak apa-apa Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Baik, aya kira kita sudah di akhir, cukup dan nanti akan kita agendakan untuk

rapat yang lebih detil.

Singkat penutup dari Pak Menteri silakan.

MENTERI ESDM RI:

Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang saya

hormati, juga rekan-rekan di sini.

Atas nama pemerintah saya menghaturkan banyak terima kasih atas

perkenan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, untuk mengadakan Rapat Kerja bersama

pemerintah. Apa yang sudah disepakati dalam risalah akan dijalankan dengan

sebaik-baiknya dan kami niatkan up date baik secara formal maupun informal untuk

bisa menyelesaikan apa yang sudah diputuskan bersama. Lebih kurangnya saya

mohon maaf.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak-Ibu teman-teman Anggota Komisi VII. Terima kasih Pak

Menteri ESDM, Pak Wamen dan seluruh jajaran. Terima kasih Pak Dirjen Kekayaan

Negara dan Kepala SKK Migas dan kita semua. Maka dengan ucapan

alhamdulillahirobbil'alamin Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat ditutup.


(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 17.05 WIB)

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT

Dra. Nanik Herry Murti NIP. 19650506199403200

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · Hari, Tanggal : Senin, 9 Oktober ... beserta...

Documents

Transcript of DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · Hari, Tanggal : Senin, 9 Oktober ... beserta...