DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN

DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD

2007

2

BANGSA BERNEGARA

SUATU BANGSA BERNEGARA BUKANLAH SUATU TAKDIR, MELAINKAN SUATU PILIHAN BERUPA KEPUTUSAN POLITIK DARI PARA PENDIRINYA

INDONESIAMEMUTUSKAN MEMILIH

NEGARA KESATUAN

3

VISI NEGARA

VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA:

“…NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR”

(ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945)

4

MISI PEMERINTAHAN NEGARA

MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA:

“…MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN YANG ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…”

(ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945)

BAGAN NEGARA KESATUAN

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

KEPADA PERANGKAT PUSAT DI DAERAH

PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA

PROSES DESENTRALISASI

PROSES DEKONSENTRASI

6

DUA AZAS YANG KONTINUM

AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS SENTRALISASI TIDAK BERSIFAT DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM

TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI

DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI AKAN TERJADI DISINTEGRASI

DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN

DEKONSENTRASIPEMERINTAH

ADMINISTRATIF / WILAYAH

• KANWIL• KANDEP

PEMERINTAH PUSAT DELEGASI

• OTORITA

DAERAH OTONOM

• PROPINSI • KABUPATEN/

KOTA

DESENTRALISASI

PRIVATISASI

• SWASTA MURNI

• KEMITRAAN

DAERAH MENURUT UUD 1945PASAL 18

DAERAHPROPINSI

DAERAHKABUPATEN

DAERAHKOTA

MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :- ASAS OTONOMI- PEMBANTUAN

NEGARA KESATUAN

R.I

9

FILOSOFI OTONOMI DAERAH

“BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE”

(MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT)

ARTINYAMENINGKATKAN PELAYANAN DAN

AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKATBUKANMENINGKATKAN KEKUASAAN

10

WUJUD OTONOMI DAERAH

1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA

PELAYANAN MASYARAKAT4. KETERBUKAAN DALAM PROSES

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT PUSAT

1. PERTAHANAN;2. KEAMANAN;3. YUSTISI;4. POLITIK LUAR NEGERI;5. MONETER; DAN6. AGAMA.

CONCURRENT(BERSAMA)

KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN

1. EXTERNALITAS (DAMPAK)2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT

URUSAN WAJIB(PELAYANAN DASAR)

URUSAN PILIHAN(POTENSI UNGGULAN)

MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN

MINIMUM

UUD 1945

SWASTA

PEMERINTAHAN

MASYARAKAT

RENCANA PERUSAHAAN

ASPEK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

STRATEGI DAN PERILAKU

KEBIJAKAN PUBLIK

PENGATURAN

PELAYANAN

PENYEDIAAN“PUBLIC GOODS”

AKUNTABILITAS

CITA CITABANGSA

BERNEGARA

KEUNTUNGAN

HUKUM

KESEJAHTERAAN DAN PERANSERTA

EKSEKUTIF

LEGISLATIF

YUDIKATIF

(SUMBER: IRMALINA, ADAPTASI DARI SANKRI – LAN)

KERANGKA KEPEMERINTAHAN

PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAHAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KEPALA DAERAH

PERANGKAT DAERAH

PIMPINAN

KOMISI

PAN - MUS

PAN - GAR

BADAN KEHORMATAN

SET DPRD

SEKDA

DINAS

LEMBAGA TEKNIS

14

PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN

1. BERSIFAT FASILITATIF DAN KATALISTIK (TO STEER NOT TO

ROW)2. BERTINDAK EFISIEN

- MENINGKATKAN PELAYANAN- MENINGKATKAN AKUNTABILITAS- MENGURANGI HAMBATAN

BIROKRASI3. BERSIKAP TERBUKA

15

PERSOALAN PENGELOLAAN DAERAH

1. PEMBIAYAAN (LOCAL FINANCE)2. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA3. KETERTIBAN DAN KEAMANAN4. PENGATURAN DAN PERIZINAN5. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN

HIDUP6. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN7. PENGANGKUTAN DAN JARINGAN TRANSPORTASI8. PENGENTASAN SI MISKIN DAN JAMINAN SOSIAL

16

KONDISI UNTUK SWASTA

1. KEMUDAHAN PERIZINAN2. SISTEM RETRIBUSI DAN PERPAJAKAN3. PERTANAHAN4. INFORMASI TATA RUANG DAN ZONING5. TERSEDIANYA SARANA, PRASARANA DAN

UTILITAS PERKOTAAN6. SUMBER ENERJI7. FASILITAS INFORMATIKA DAN TELEKOMUNIKASI8. INFORMASI SUMBER DAYA (ALAM, MANUSIA,

BUATAN)

17

LANGKAH STRATEGIS

1. IDENTIFIKASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN DAERAH

2. PENCERAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3. MENINGKATKAN PARTISIPASI PARA PIHAK4. KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS5. PROFESIONALISME MANAJEMEN DAERAH6. PENINGKATAN PELAYANAN7. PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN

18

PENUTUP

1. NEGARA KESATUAN MERUPAKAN KERANGKA UTAMA DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH

2. URUSAN MUTLAK HANYA ADA PADA PEMERINTAH PUSAT, SEMENTARA URUSAN LAINNYA BERSIFAT “CONCURRENT” ANTARA PUSAT DAN DAERAH

3. PERGESERAN PARADIGMA DAN TREND GLOBAL PERLU SEGERA DIANTISIPASI OLEH PARA PENGELOLA DAERAH