desentralisasi pembangunan

kesehatan

Kelompok1

disusun oleh :

Andi Angga Baba (F1D2 09 009) Ida Mardhyah Afrini K.A. (F1D2 09 031) Ilvian (F1D2 09 085) Algino Surya Febrishar (F1D2 11 001) Angga Dwi Syahputra (F1D2 11 003) Dina Amalia Zainuddin (F1D2 11 004) Indah ade Prianti (F1D2 11 005) Muhammad Ikbal (F1D2 11 048)

Desentralisasi

Definisi

Sistem

Peran Masyarakat

Dampak

PetaPembahasan

DEFINISI DARI DESENTRALISASI PEMBANGUNAN KESEHATAN

Menurut Koesoemaatmadja, Desentralisasi adalah sistem untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Sementara itu menurut UU No 5 Tahun 1974 tentang, Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah, menjadi urusan rumah tangganya.

Desentralisasi Pembangunan Kesehatan

• Penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah, yang bertujuan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal berupa keadaan sejahtera dari fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan orang hidup produktiv baik sosial maupun ekonomi.

Ada 4 jenis Desentralisasi yang di anut di indonesia

yakniDekonsentrasi

Delegasi

Devolusi

Privatisasi

SISTEM

Peran Serta Masyarakat

mengemukakan

pendapat

mengajukan usul

berkenaan dengan

pembangunan kesehatan di

daerah

masyarakat dapat

berperan sebagai

pengawas jalannya

pembangunan

kesehatan

Dampak Positif Desentralisasi

1)Terwujudnya pembangunan kesehatan yang demokratis yang berdasarkan atas aspirasi masyarakat.

2) Pemerataan pembangunan dan pelayanan kesehatan,

3) Optimalisasi potensi pembangunan kesehatan di daerah yang selama ini belum tergarap

4) Memacu sikap inisiatif dan kreatif aparatur pemerintah daerah yang selama ini hanya mengacu pada petunjuk atasan,

5) Menumbuhkembangkan pola kemandirian pelayanan kesehatan (termasuk pembiayaan kesehatan) tanpa mengabaikan peran serta sektor lain.

Dampak NegatifWaktu pengambilan kebijakan.Pada dinas kesehatan yang selama ini terbiasa

dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat diharuskan membuat program dan kebijakan sendiri.

Adanya ketimpangan pegambilan keputusan oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya mempunyai kewenangan tersebut. Hal tersebut dikarenakan ada orang yang ingin menguasainya, atas dasar keegoisan manusia

Peluang terjadinya penyelewengan dana lebih besar.

GOMAWO