DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA - depkop.go.id · Fotokopi sertifikat dan atau surat keterangan...
Transcript of DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA - depkop.go.id · Fotokopi sertifikat dan atau surat keterangan...
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Ir. Yuana Sutyowati, MM
SEKRETARIS
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Ir. Halomoan Tamba, MBA
ASDEP PEMETAAN KONDISI DAN
PELUANG USAHA
Wardoyo, S.Sos, MM
ASDEP PENGEMBANGAN
INVESTASI USAHA
Dra. Sri Istiati
ASDEP PERLINDUNGAN USAHA
Ir. Karimuddin, MM
ASDEP PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN USAHA
Ir. Yoseva, MM
ASDEP PENDAMPINGAN USAHA
Eviyanti Nasution, SH, MM
2
STRUKTUR ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSIDEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor: 08/PER/M.KUKM/IX/2015
(pasal 332 & pasal 333)
Fungsi Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha:
1. Perumusan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
2. Koordinasi dan sinkronisasi di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
3. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, perlindungan usaha, dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
4. Pelaksanaan administrasi Deputi bidang RestrukturisasiUsaha.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
Tugas Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha:
“Menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan strategi pengembangan usaha, pemetaan kondisi dan peluang usaha, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan usaha, perlindungan usaha dan pengembangan investasi usaha baru, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.”
3
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENDAMPINGAN USAHA KUMKM
Permen 02/Per/M.KUKM/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 tentang
Pendamping Koperasi Usaha Mikro, dan Kecil
1. Pembangunan PLUT-KUMKM2. Sinergitas pendampingan3. Pengembangan SKKNI
1
2
4
1. Skema restrukturisasi usaha sedang disusun2. Kebijakan restrukturisasi hutang dalam
proses penyelesaian
RESTRUKTURISASI USAHA
KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGEMBANGAN INVESTASI USAHA
1. Penyiapan implementasi pengelolaan Sistem Resi Gudang(SRG) oleh Koperasi.
2. Fasilitasi temu konsultasi perluasan kerjasama investasiusaha
3. Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi
4
3
1. Pemetaan KUMKM yang sudah dan yang potensial bermitra usaha.
2. Fasilitasi Kemitraan Usaha Bagi KUMK.3. Kemitraan dengan Lotte Mart Wholesale
KEMITRAAN USAHA
5
5
PERLINDUNGAN USAHA
1. Fasilitasi Legalitas Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/IUMK- Sosialisasi IUMK dengan Pemangku Kepentingan- Monitoring dan Evaluasi IUMK- Percepatan melalui koordinasi dan pendampingan
IUMK.2. Penanganan KUMKM pasca bencana
I. Pendampingan PLUT-KUMKM
6
ROAD MAP PLUT - KUMKM dan PENDAMPING KUMKM
TA (2013 - 2020)
252 Org Pendamping
129 Orgpendamping
603 OrgPendamping
293 Org Pendamping
252 Org Pendamping
2014
2015
2016
988 OrgPendamping
1373 Org
Pendamping
2017
2018
2019
2020
21 PLUT - KUMKM
21 PLUT - KUMKM
7plut - kumkm
Jumlah PUT 266
252 Org Pendamping
21 PLUT
129 Orgpendamping
21 PLUT
603 OrgPendamping
75 PLUT
293 Org Pendamping
60 PLUT
252 Org Pendamping
7 PLUT
2014
2015
2016
988 OrgPendamping
75 PLUT
1373 OrgPendamping
2017
2018
2019
2020
21 PLUT - KUMKM
42 PLUT - KUMKM
48plut -
108 PLUT - KUMKM
183 PLUT - KUMKM
258PLUT - KUMKM
Jumlah PLUT 258
7
Lampung
Bengkulu
Belitung
Tulungagung
Sulteng
Kab. Malang
Sumaba Barat Daya
PETA 51 LOKASI PLUT-KUMKMDISELURUH INDONESIA
*) Tahun 2017 sedang proses pembangunan di 2 lokasi: Kab. Anambas dan Kab. Lima Puluh Kota 8
SUDAH HIBAH 26 1. Cianjur 2. Jawa Tengah 3. Kebumen 4. D.I. Jogyakarta 5. Batu 6. Aceh Besar 7. Riau 8. Kalimantan Barat 9. Banjar Baru 10. Bali 11. Jambi 12. Sukabumi 13. Pacitan 14. Sulawesi Selatan 15. Palopo 16. Sulawesi Tenggara 17. Papua Barat 18. Bima 19. Bulungan20. Cilacap21. NTB22. Palelawan23. Kalteng24. Bantaeng25. Gianyar26. MalukuCatatan : Sudah diserahkan ke daerah.
MENUNGGU PERSETUJUAN PRESIDEN1. Subang2. Simalungun3. Kotabaru4. Wakatobi5. Malut6. Sulbar7. Kampar
Catatan : Menunggu persetujuan Presiden
PERSETUJUANKEMENKEU1. Surakarta2. Aceh3. NTT4. Gorontalo
Catatan : Persetujuan Menteri Keuangan No.S-98/MK.6/2017 Tanggal 13 Januari 2017. Dalam proses penyerahan ke daerah tahun 2017
PERSETUJUAN PRESIDEN SUDAH, TINGGAL MENUNGGU IJIN PRINSIP DARI KEMENKEU 1. Tasikmalaya2. Banten3. Babel
Catatan : Persetujuan hibah dari Presiden No.4149/Kemensetneg/Ses/PB.02/2016 Tanggal 28 Desember 2016. Menunggu persetujuan Menteri Keuangan
PROSES HIBAH DI KEMENKOP1. Sulut2. Lampung 3. Belitung4. Malang5. Tulungagung6. Sulteng7. SBDCatatan : Berkas di Biro Keuangan
BELUM PROSES HIBAH1. Bengkulu (Penyelesaian
BPK)3. Papua (bermasalah)
53%
8%
6%
15%
14%
4%
PROGRES HIBAH 49 PLUT-KUMKMPER TGL 15 Mei 2017
SUDAH HIBAH 26 PLUT-KUMKM
PERSETUJUAN KEMENKEU 4 PLUT-KUMKMPERSETUJUAN IJIN PRINSIP DARIKEMENKEU 3 PLUT-KUMKMPROSES HIBAH DI KEMENKEU 7 PLUT-KUMKMHIBAH DI KEMENKOP 7 PLUT-KUMKM
BELUM PROSES HIBAH 2 PLUT-KUMKM
9
50.641 55.080
130.952
KINERJA PLUT – KUMKM (Jumlah UMKM binaan yang didampingi)
2014 2015 2016
10
Pengembangan PLUT-KUMKM Mandiri
11
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU (PLUT)
Program yang
diselenggarakan Kementerian
Koperasi dan UKM dalam
rangka memberikan jasa
layanan yang komperehensif
dan terpadu bagi
pengembangan usaha
Koperasi dan UMKM
Lingkup pelayanan PLUT-KUMKM:
1. SDM
2. Produksi
3. Pembiayaan
4. Pemasaran
5. Kelembagaan
6. Pengembangan IT
7. Pengembangan Jaringan
Kerjasama
Sejak tahun 2013
sudah terealisasi di
24 Provinsi dan 27
Kabupaten/Kota
Didanai oleh APBN, dengan adanyaketerbatasan APBN menghambatpembangunan gedung PLUT-KUMKM
Solusi yang dapat dilakukan adalah melalui:
Program PLUT-KUMKM Mandiri
12
Apa itu PLUT-KUMKM Mandiri ?
Replikasi program secara swadaya daripemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
Menggunakan sarana dan asset gedungyang tersedia milik pemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota yang difungsikan sebagai PLUT-KUMKM
Tujuan :
Menyediakan jasa layananpendampingan bagi peningkatan kinerjausaha KUMKM dalam mengembangkanproduk KUMKM potensi unggulan daerah
Memanfaatkan sarana dan asset gedungyang dimiliki PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota yang difungsikan sebagai PLUT-KUMKM
Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha No. 02/PER/DEP.4/I/2017 tanggal 3 Januari2017 tentang Petunjuk Teknis PLUT-KUMKM pada pasal 6 (II)
13
Mekanisme usulan Program PLUT-KUMKM Mandiri
Gubernur/Bupati/Walikota mengajukan suratpermohonan kepadaMenteri Cq. Deputi
Bidang RestrukturisasiUsaha untuk menjadicalon peserta PLUT-
KUMKM Mandiri
Gubernur/Bupati/Walikota membuat
pernyataan secaratertulis bahwa gedungtersebut adalah milikPemerintah Daerah
dan tidak dalamsengketa
Deputi BidangRestrukturisasi Usaha
menetapkan PLUT-KUMKM Mandiri
berdasarkan hasil timpenilai kelayakan
Sarana/prasaranaberdasarkan pasal 5
(terlampir)
Keputusan Deputi BidangRestrukturisasi Usaha No. 02/Per/Dep.4/I/2017
14
SHARING PENGANGGARAN
APBN Dekonsentrasi :
1. Honorarium Pengelola dan Konsultan Pendamping PLUT-KUMKM
2. Temu Konsultasi dan Pendampingan3. Bimbingan Teknis, dan4. Aplikasi Bisnis
APBD :
1. Pengadaan sarana dan prasarana kerja pegawai dan konsultan (meja, kursi, lemari, komputer, AC, dll)
2. Jaringan Internet3. Sarana display untuk galery produk
KUMKM4. Biaya pemeliharaan gedung5. Biaya operasional rutin (biaya telepon,
air, listrik internet).
15
Persyaratan PLUT-KUMKM Mandiri
Pasal 5Persayaratan peserta PLUT-KUMKM adalah sebagai berikut :a. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersedia menyiapkan lahan di lokasi strategis dan terjangkau
layanan transportasi umum;b. Luas lahan kurang lebih 2.000 M2 dengan status milik Pemerintah Daerah dan tidak dalam sengketa;c. Memenuhi dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan sarana dan prasarana gedung PLUT-
KUMKM, Meliputi :1. Surat permohonan sebagai calon peserta PLUT-KUMKM yang ditandatangani Gubernur/Bupati/Walikota;2. Surat pernyataan kesediaan menerima PLUT-KUMKM dengan skema anggaran melalui pola Tugas
Pembantuan;3. Fotokopi sertifikat dan atau surat keterangan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang
yang akan dialokasikan untuk pembangunan sarana PLUT-KUMKM;4. Membuat pernyataan tertulis untuk mengoptimalkan keberlanjutan pemanfaatan gedung PLUT-KUMKM;5. Membuat pernyataan tertulis kesanggupan menyediakan dukungan anggaran APBD untuk pengadaan
sarana pendukung operasional program PLUT-KUMKM;6. Gedung PLUT-KUMKM tidak dijadikan Kantor Pemerintah Daerah; dan7. Menyediakan dukungan anggaran melalui APBD untuk kebutuhan PLUT-KUMKM yang tidak dibiayai APBN.
16
PLUT-KUMKM MandiriProv. Kalimantan Timur
Salah Satu PLUT-KUMKM Mandiri
Diresmikan tanggal 4 Mei 2017 OlehDeputi Bidang Restrukturisasi Usaha Ir. Yuana Sutyowati, MM
Alamat :Jl. D.I Panjaitan No. 6 Samarinda – Kalimantan Timur
Kontak :Email : [email protected] : 0541-4100390
17
Launching Peresmian Gedung PLUT-KUMKM MandiriProv. Kalimantan Timur
Sambutan Oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
Ir. Yuana Sutyowati, MM
Peresmian Gedung PLUT-KUMKM Mandiri dan Launching Kampung UKM Digital
18
II. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIANIZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)
19
1. Perpres No. 98/2014 Ttg Perizinan Untuk UMK;2. Permendagri No.83/2014 Ttg Pedoman Pemberian IUMK;3.Nota Kesepahaman 3 Menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM,
Kemendag;
4. PKS Lima instansi Kemendagri, Kemenkop & UKM, Kemendag, BRI, Asippindo.
DASAR HUKUM
20
1. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
2. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;3. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan
bank dan non-bank;4. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
Izin Usaha Mikro (IUMK) adalah Tanda Legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar
Tujuan
21
1. Pemberian IUMK hanya untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil;
2. Persyaratannya ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota yg sesuai dgn Permendagri No. 83 Tahun 2014;
3. Diberikan dalam bentuk naskah 1 lembar;
4. Tidak dikenakan biaya, baik retribusi dan/atau pungutan lainnya.
RUANG LINGKUP PENGATURAN
22
1. Camat yg telah mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
2. Dapat dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah;
3. Diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
4. Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) melanggar ketentuan perundang-undangan;
5. Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.
PELAKSANA PEMBERIAN IUMK
23
PROSEDUR SEDERHANA, MUDAH DAN CEPAT;*TERBUKA INFORMASI BAGI PELAKU USAHA MIRO DAN KECIL;*
KEPASTIAN HUKUM SERTA KENYAMANAN DALAM BERUSAHA*
PRINSIP PEMBERIAN IUMK
24
Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan cabang unit usaha lain yang berskala menengah atau
besar.
Unit usaha berskala mikro atau kecil yang merupakan bagian dari system waralaba yang dikembangkan oleh
unit usaha lain yang berskala menengah atau besar.
Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh unit usaha lain yang
berskala menengah atau besar
Unit usaha berskala mikro atau kecil yang sebagian atau seluruh sahamnya dikuasai oleh pelaku usaha yang
memiliki usaha berskala menengah atau besar.
UNIT USAHA YANG TIDAK MASUK DALAM KRITERIA IUMK (Dalam Permendagri No.83 Tahun 2014)
25
26
Paska Penerbitan IUMK 1. Hak PUMK
Melakukan kegiatan usaha Mendapatkan inf & Sosial. Atau pemberitahuan terkait dengan usaha Mendapatkan pembinaan dan kemudahan dlm pemberdayaan Pemerintah,Pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
Mendapat kemudahan dlm akses pembiayaan ke lembaga keuangan dan nonBank.
2. Kewajiban PUMKMematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait denganIUMK.
3. Larangan bagi IUMKMelakukan kegiatan usaha yang bertentangan peraturan perundang-undangan.
4. Pencabutan izinCamat berhak melakukan pencabutan IUMK, bilamana PUMK melanggar hukumdan/atau peraturan terkait dengan kegiatan usaha
26
REKAP PERKEMBANGAN IUMKPERIODE APRIL 2017
27
Jumlah Kab/Kota : 514
Belum Terbit : 224
43,58% Sudah Terbit : 290
56,42%
PERKEMBANGAN PENERBITAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA
Periode April 2017
28
29
PERCEPATAN IUMK Tahun 2017
Mendorong Percepatan Dikeluarkan Peraturan Bupati/Walikota;
Mendorong Percepatan Dikeluarkan IUMK oleh Camat/Lurah/Desa;
Pendampingan PUMK untuk Mendapatkan IUMK dan Kartu BRI;
Pendampingan Usaha PUMK ke Usaha Produktif;
Mengalihkan Perizinan yang telah habis masa berlakunya menjadi IUMK.
29
PERAN ASOSIASIDALAM PERCEPATAN PENERBITAN IUMK
1. Mensosialisasikan IUMK kepada Pengusaha Mikro dan Kecil binaan;
2. Mendorong pengurus DPW/DPC Asosiasi UKM untuk berpartisipasi aktif dalam rangka Pendampingan Registrasi IUMK;
3. Pengurus DPW/DPC Melakukan koordinasi dengan OPD Kabupaten/Kota yang membidangi PembinaanKoperasi dan UKM dalam upaya percepatan penerbitan IUMK.
30
Dinas Kop & UKM Propinsi/DI PUMK Bupati/Walikota
Camat
BRI
Dinas Kop & UKM Kab/Kota
Anggota/PUMK
Pendelegasian
Kewenangan melalui
PerBup/PerWali
- Verivikasi IUMK- Menerbitkan IUMK
- Meregistrasi PUMK- Mencetak Kartu IUMK- Kemudahan Akses
Pembiayaan
NaskahIUMK
Kartu BRI
- Monev IUMK- Koordinasi Gub.
PercepatanPerbup/Perwali
- Koordinasi Ke DinasKab/Kota
- Koord. Kab/kotaPenerbitanPerbup/Perwali
- Lounching- Pendampingan Kepada
Kop.
Registrasi Kartu BRI
Mendampingianggotanya mengurus
IUMK
STRATEGI PERCEPATAN IUMK melalui PendampinganKoperasi / Asosiasi
Koperasi dan Asosiasi
31
PERCEPATAN PENERBITAN IUMK TAHUN 2017
DASAR PERATURAN
Peraturan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
Nomor : 20/PER/DEP.4/XII/2016, Tanggal 30 Desember 2017
Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Bagi Pendamping
Dalam Rangka Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil
Bantuan Pemerintah IUMK Tahun 2017Target 50.000 Naskah
32
IMPLEMENTASI IUMK TINGKAT KABUPATEN/KOTA
NO PROVINSI JMLH KAB/KOTAPERBUB/PERWALI DI KAB/KOTA
TELAH TERBIT
TARGET PENERBITAN IUMKJUMLAH (Rp)
PERKIRAAN JMLH PENDAMPING IUMKIUMK RUPIAH
1 BALI 9 9 1550 40.000 62.000.000 15
2 BANTEN 8 5 900 40.000 36.000.000 9
3 BENGKULU 10 1 200 40.000 8.000.000 2
4 D.I. YOGYAKARTA 5 5 1100 40.000 44.000.000 11
5 DKI JAKARTA 6 6 1000 40.000 40.000.000 10
6 JAMBI 11 8 1400 40.000 56.000.000 14
7 JAWA BARAT 27 15 2600 40.000 104.000.000 26
8 JAWA TENGAH 35 35 6000 40.000 240.000.000 60
9 JAWA TIMUR 38 9 2000 40.000 80.000.000 20
10 KALIMANTAN BARAT 14 7 1200 40.000 48.000.000 12
11 KALIMANTAN SELATAN 13 12 2200 40.000 88.000.000 22
12 KALIMANTAN TENGAH 14 14 2500 40.000 100.000.000 25
13 KALIMANTAN TIMUR 10 9 1500 40.000 60.000.000 15
14 KEP BANGKA BELITUNG 7 7 1200 40.000 48.000.000 12
15 KEPULAUAN RIAU 7 7 1200 40.000 48.000.000 12
16 LAMPUNG 15 9 1500 40.000 60.000.000 15
17 MALUKU 11 5 900 40.000 36.000.000 9
18 MALUKU UTARA 10 6 1000 40.000 40.000.000 10
19 NUSA TENGGARA BARAT 10 10 1700 40.000 68.000.000 17
20 NUSA TENGGARA TIMUR 22 4 700 40.000 28.000.000 7
21 PAPUA 29 1 200 40.000 8.000.000 2
22 PAPUA BARAT 13 0 0 40.000 - 0
23 RIAU 12 5 900 40.000 36.000.000 9
24 SULAWESI BARAT 6 3 550 40.000 22.000.000 6
25 SULAWESI SELATAN 24 19 3300 40.000 132.000.000 33
26 SULAWESI TENGAH 13 4 700 40.000 28.000.000 7
27 SULAWESI TENGGARA 17 7 1200 40.000 48.000.000 12
28 SULAWESI UTARA 15 5 900 40.000 36.000.000 9
29 SUMATERA BARAT 19 9 1500 40.000 60.000.000 15
30 SUMATERA SELATAN 17 17 3000 40.000 120.000.000 30
31 SUMATERA UTARA 33 14 2400 40.000 96.000.000 24
32 ACEH 23 10 1800 40.000 72.000.000 18
33 GORONTALO 6 3 600 40.000 24.000.000 6
34 KALIMANTAN UTARA 5 3 600 40.000 24.000.000 6
JUMLAH 514 283 50.000 2.000.000.000 500
33
PROSEDUR KEGIATAN PENDAMPINGAN REGISTRASI IUMK
PERSYARATAN PUMK :1. Surat Pengantar RT/RW2. KTP3. Kartu Keluarga4. Pas Foto 2 lembar (4x6 cm)5. Mengisi Formulir :
a. Namab. No KTPc. No Tlpd. Alamate. Kegiatan Usahaf. Sarana yang digunakang. Jumlah Modal Usaha
PendampingPenerbitan IUMK
UMK
CAMAT
KARTU IUMK(BRI)
PERSYARATAN :1. Fotocopy KTP;2. Fotocopy Naskah IUMK;
NASKAHIUMK
34
PROSEDUR SELEKSI DAN PENGUSULAN PENDAMPING IUMK
OPD KABUPATEN/KOTA
OPD PROVINSI/DI
DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA
Permohonan
Seleksi dan Penugasan
Penetapan Penerima Program
Pendamping Penerbitan IUMK
Usulan Pendamping/Calon Penerima Bantuan
35
PROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN PEMERINTAH(PENERBITAN IUMK)
Penerbitan PPSPM
Penerbitan SP2D
TransferLS
Pendamping Penerbitan IUMK
PERSYARATAN :1. Surat Permohonan;2. Berita Acara Pencairan;3. Kuitansi;4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;5. Daftar Nominatif IUMK;6. Fotocopy Naskah IUMK.
DINAS KAB/KOTA
PPK DEPUTI
PPSPM DEPUTI
KPPN JAKARTA VI
Usulan
Penetapan Penerima Bantuan
36
REKAP USULAN KAB / KOTA PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH BAGI PENDAMPING
DALAM RANGKA PENERBITAN IUMK
37
REKAP USULAN PENDAMPING PENERBITAN IUMKBANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2017
SUDAH
USULAN
PENDAMPING
IUMK
Prosentase
(%)
1 BALI 9 9 10 100% 1.550
2 BANTEN 8 5 - 63% 900
3 BENGKULU 10 1 - 10% 200
4 D.I. YOGYAKARTA 5 5 20 100% 1.100
5 DKI JAKARTA 6 6 - 100% 1.000
6 JAMBI 11 8 4 73% 1.400
7 JAWA BARAT 27 15 13 56% 2.600
8 JAWA TENGAH 35 34 58 97% 6.000
9 JAWA TIMUR 38 10 26 26% 2.000
10 KALIMANTAN BARAT 14 7 12 50% 1.200
11 KALIMANTAN SELATAN 13 12 13 92% 2.200
12 KALIMANTAN TENGAH 14 14 16 100% 2.500
13 KALIMANTAN TIMUR 10 9 - 90% 1.500
14 KEP BANGKA BELITUNG 7 7 - 100% 1.200
15 KEPULAUAN RIAU 7 7 - 100% 1.200
16 LAMPUNG 15 11 12 73% 1.500
17 MALUKU 11 5 7 45% 900
18 MALUKU UTARA 10 6 - 60% 1.000
19 NUSA TENGGARA BARAT 10 10 6 100% 1.700
20 NUSA TENGGARA TIMUR 22 4 3 18% 700
21 PAPUA 29 1 - 3% 200
22 PAPUA BARAT 13 0 - 0% -
23 RIAU 12 5 - 42% 900
24 SULAWESI BARAT 6 3 - 50% 550
25 SULAWESI SELATAN 24 19 40 79% 3.300
26 SULAWESI TENGAH 13 4 - 31% 700
27 SULAWESI TENGGARA 17 7 6 41% 1.200
28 SULAWESI UTARA 15 7 - 47% 900
29 SUMATERA BARAT 19 9 - 47% 1.500
30 SUMATERA SELATAN 17 17 25 100% 3.000
31 SUMATERA UTARA 33 15 7 45% 2.400
32 ACEH 23 11 - 48% 1.800
33 GORONTALO 6 4 - 67% 600
34 KALIMANTAN UTARA 5 3 8 60% 600
JUMLAH 514 290 286 50.000
PERATURAN BUPATI/KOTA
NO PROVINSI/DIJUMLAH
KAB/KOTA
TARGET
PENERBITAN
IUMK
KETERANGAN
38
Terima kasih