DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Seragam Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;...
Transcript of DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA … · Seragam Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;...
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : P - 33/BC/2009
TENTANG
PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan nomor
375/KMK.04/2008 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu mengatur bentuk, model, ketentuan
penggunaan, dan ketentuan lainnya terkait Pakaian Dinas Seragam Pegawai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pakaian Dinas
Seragam Pegawai Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
R.I. Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3612),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara R.I.
Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara R.I.
Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3613),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara R.I.
Nomor 4755);
3. Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-579/MK/6/1975 tentang Lambang
Departemen Keuangan Republik Indonesia;
4. Keputusan Menteri Keuangan nomor 52/KMK.05/1996 tentang Tanda Korps Bea
Dan Cukai;
5. Keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea Dan Cukai;
6. Keputusan Menteri Keuangan nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK.01/2009;
8. Keputusan Menteri Keuangan nomor 375/KMK.04/2008 tentang Pakaian Dinas
Seragam Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PAKAIAN
DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pakaian Dinas Seragam Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya
disebut dengan Pakaian Dinas Seragam, berwarna biru kehitam-hitaman (blue black).
Pasal 2
Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. Pakaian Dinas Harian;
2. Pakaian Dinas Lapangan; dan
3. Pakaian Dinas Upacara.
Pasal 3
Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
1. Tutup kepala;
2. Tutup badan; dan
3. Tutup kaki.
Pasal 4
(1) Lambang Departemen Keuangan Republik Indonesia adalah sebagaimana
ditetapkan pada Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-579/MK/6/1975 tentang
Lambang Departemen Keuangan Republik Indonesia.
(2) Tanda Korps Bea dan Cukai adalah sebagaimana ditetapkan pada Keputusan
Menteri Keuangan nomor 52/KMK.05/1996 tentang Tanda Korps Bea Dan Cukai.
Pasal 5
Pegawai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang meliputi :
1. Pejabat dan pegawai di lingkungan :
a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
b. Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai;
c. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
d. Unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
2. Para Tenaga Pengkaji Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
BAB II
PAKAIAN DINAS SERAGAM
Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian
Pasal 6
Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 yang selanjutnya
disingkat PDH dipakai oleh pegawai yang sedang bertugas di dalam ruangan/bangunan
Kantor Bea dan Cukai.
Pasal 7
(1) Tutup kepala PDH untuk :
a. pegawai pria dan wanita menggunakan bivakmuts dengan Lambang
Departemen Keuangan; dan
b. pegawai wanita berbusana muslimah menggunakan kain jilbab berukuran
120cm x 120cm.
(2) Tutup badan PDH untuk :
a. pegawai pria terdiri dari :
a.1. Kemeja lengan pendek, krah tegak, dan epolet yang dipasang di atas bahu.
a.2. Celana panjang tanpa plui dan tanpa lipatan di bawah.
b. pegawai wanita terdiri dari :
b.1. Kemeja lengan pendek, krah tegak, dan epolet yang dipasang di atas bahu.
b.2. Rok model span, paling tinggi 2cm di bawah lutut dan paling rendah 5cm
di bawah lutut.
c. pegawai wanita berbusana muslimah terdiri dari :
c.1. Kemeja lengan panjang, krah tegak, dan epolet yang dipasang di atas bahu.
c.2. Rok model lurus sebatas mata kaki.
Pasal 8
Bentuk dan model tutup kepala dan tutup badan PDH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
Paragraf 2
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 9
(1) Pakaian Dinas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 yang
selanjutnya disingkat PDL, dipakai oleh pegawai yang bertugas di tempat tugas
selain yang dimaksud dalam Pasal 6.
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Pemeriksa di terminal penumpang di Pelabuhan Udara/Laut;
b. Pemeriksa fisik barang impor dan ekspor;
c. Pawang anjing pelacak narkotika; dan
d. Kru kapal/pesawat udara patroli Bea dan Cukai.
Pasal 10
(1) PDL untuk kru kapal/pesawat udara patroli Bea dan Cukai menggunakan Pakaian
Dinas Patroli.
(2) Bentuk, model, dan penggunaan Pakaian Dinas Patroli adalah sebagai berikut :
a. Pakaian Dinas Patroli Motif Polos untuk kru kapal/pesawat udara patroli Bea
dan Cukai.
b. Pakaian Dinas Patroli Motif Loreng hanya digunakan pada pelaksanaan patroli
Bea dan Cukai.
(3) Kru kapal/pesawat udara patroli Bea dan Cukai yang tidak sedang melaksanakan
patrol memakai Pakaian Dinas Patroli Motif Polos.
Pasal 11
(1) Tutup kepala PDL untuk :
a. pawang anjing pelacak narkotika menggunakan baret;
b. pemeriksa fisik barang impor dan ekspor menggunakan topi lapangan;
c. pemeriksa di terminal penumpang di Pelabuhan Udara/Laut menggunakan
bivakmuts.
d. pegawai wanita berbusana muslimah menggunakan kain jilbab berukuran
120cm x 120cm.
(2) Baret dan topi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
menggunakan Tanda Korps Bea dan Cukai.
(3) Bivakmuts sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan Lambang
Departemen Keuangan.
Pasal 12
Tutup badan PDL untuk pegawai pria dan wanita, serta wanita berbusana muslimah :
1. untuk pawang anjing pelacak narkotika, terdiri dari :
a. Kemeja lengan panjang tanpa manset, krah tegak, dan epolet yang dipasang di
atas bahu; dan
b. Celana panjang tanpa plui dan tanpa lipatan di bawah, dengan saku pada samping
kiri dan kanan celana.
2. untuk pemeriksa fisik barang impor dan ekspor, dan pemeriksa di terminal
penumpang di Pelabuhan Laut/Udara, terdiri dari :
a. Kemeja lengan panjang dengan manset, krah tegak, dan epolet yang dipasang di
atas bahu; dan
b. Celana panjang tanpa plui dan tanpa lipatan di bawah.
3. untuk kru kapal/pesawat udara patroli Bea dan Cukai, terdiri dari :
a. Baju terusan lengan panjang tanpa manset, menggunakan krah tegak, dua buah
epolet pada bahu, serta dua buah saku luar berpenutup pada bagian dada.
Bagian bawah menggunakan dua buah saku luar berpenutup pada bagian
samping, resleting pada bagian depan, dan protektor pada bagian siku dan lutut.
b. Baju lengan panjang dengan manset, menggunakan krah tegak, dua buah saku
luar berpenutup di bagian dada, dan protektor pada bagian siku.
Celana panjang tanpa plui dan lipatan di bawah, menggunakan dua buah saku
dalam berbentuk miring pada bagian samping atas, dua buah saku luar berpenutup
pada bagian belakang, dua buah saku luar berpenutup di bagian samping bawah
dan protektor pada bagian lutut.
Pasal 13
Bentuk dan model tutup kepala PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan tutup
badan PDL untuk pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan pada
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
Paragraf 3
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 14
Pakaian Dinas Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 yang selanjutnya
disingkat PDU, dipakai oleh pegawai pada :
1. Upacara Peringatan Hari Besar Nasional yang diselenggarakan di lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Upacara pengambilan sumpah, pelantikan, dan serah terima jabatan yang
dilaksanakan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
3. Upacara lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 15
(1) Tutup kepala PDU untuk pegawai pria dan wanita menggunakan pet dengan
Lambang Departemen Keuangan.
(2) Terhadap pegawai wanita berbusana muslimah menggunakan kain jilbab berukuran
120cm x 120cm yang dipakai dibawah pet.
Pasal 16
(1) Tutup badan PDU untuk pegawai pria dan wanita, serta wanita berbusana
muslimah terdiri dari :
a. Jas lengan panjang tanpa manset;
b. Kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan manset, menggunakan krah
tegak, satu buah saku luar tidak berpenutup pada bagian dada kiri, dan epolet
yang dipasang di atas bahu;
c. Dasi berwarna biru kehitam-hitaman dengan logo Tanda Korps Bea dan Cukai;
d. Celana panjang untuk pegawai pria;
e. Rok model span, paling tinggi 2cm di bawah lutut dan paling rendah 5cm di
bawah lutut untuk pegawai wanita; dan
f. Rok model lurus sebatas mata kaki untuk pegawai wanita berbusana muslimah.
(2) Jas lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan
kancing logam dengan Tanda Korps Bea dan Cukai.
Pasal 17
Bentuk dan model tutup kepala dan tutup badan PDU sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dan Pasal 16 ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai ini.
BAB III
TUTUP KAKI
Pasal 18
(1) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 terdiri dari :
a. Sepatu pantofel dari kulit berwarna hitam, digunakan pada :
a.1. PDH;
a.2. PDL untuk pegawai yang bertugas sebagai pemeriksa fisik barang impor
dan ekspor, dan pemeriksa di terminal penumpang di Pelabuhan
Udara/Laut;
a.3. PDU.
b. Sepatu bot dari kulit berwarna hitam, digunakan pada :
b.1. PDL untuk pegawai yang bertugas sebagai pawang anjing pelacak
narkotika;
b.2. PDL untuk pegawai yang bertugas sebagai kru kapal/pesawat udara patroli
Bea dan Cukai;
(2) Sepatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf a :
a. untuk pegawai pria menggunakan tali dan kaos kaki berwarna hitam;
b. untuk pegawai wanita tanpa tali dan kaos kaki;
c. untuk pegawai wanita berbusana muslimah tanpa tali dan menggunakan kaos
kaki berwarna hitam.
Pasal 19
Bentuk dan model tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 18 ditetapkan
pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
BAB IV
TANDA PANGKAT, TANDA JABATAN, TANDA KEAHLIAN,
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS SERAGAM
Paragraf 1
Tanda Pangkat, Tanda Jabatan, Dan Tanda Keahlian
Pasal 20
Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menggunakan :
1. Tanda Pangkat yang dipasang pada epolet kemeja di bahu kanan dan kiri.
2. Tanda Jabatan yang dipasang pada saku kanan kemeja, untuk pegawai yang
menduduki jabatan eselon I, II, III, IV, dan V.
3. Tanda Keahlian untuk :
3.1. Pejabat Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dipasang pada saku kanan
kemeja;
3.2. Nahkoda kapal patroli Bea dan Cukai dipasang pada dada kiri di atas Tanda
Customs dan Excise; dan
3.3. Pilot pesawat udara patroli Bea dan Cukai dipasang pada dada kiri di atas Tanda
Customs dan Excise.
Pasal 21
(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 2 :
a. untuk jabatan eselon I, II, dan III menggunakan Lambang Departemen
Keuangan;
b. untuk jabatan eselon IV dan V menggunakan Tanda Korps Bea dan Cukai.
(2) Tanda Keahlian sebagaimana dimaksud Pasal 20 angka 3 menggunakan Tanda
Korps Bea dan Cukai.
Pasal 22
(1) Bentuk dan model Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka 1
adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan
nomor 375/KMK.04/2008 tentang Pakaian Dinas Seragam Pegawai Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai.
(2) Bentuk dan model Tanda Jabatan dan Tanda Keahlian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 angka 2 dan angka 3, ditetapkan sebagaimana Lampiran V
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
(3) Penempatan Tanda Jabatan dan Tanda Keahlian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 angka 2 dan angka 3, ditetapkan pada Lampiran VII Peraturan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai ini.
Paragraf 2
Atribut
Pasal 23
(1) Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib menggunakan
atribut yang dipasang pada kemeja PDH dan PDL, serta jas PDU, yaitu berupa :
a. Tanda Departemen Keuangan;
b. Badge Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
c. Tanda Customs dan Excise;
d. Tanda Nama;
e. Tanda Jabatan; dan
f. Tanda Pangkat.
(2) Selain atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pegawai yang
mendapat penghargaan formal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dapat diperkenankan menggunakan atribut berupa tanda jasa.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
(4) Atribut lainnya seperti Tanda Pengabdian dan Tanda Keahlian dapat digunakan
sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang mengaturnya.
Pasal 24
(1) Bentuk dan model atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
ditetapkan pada Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
(2) Penempatan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan pada
Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
Paragraf 3
Kelengkapan
Pasal 25
(1) Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memakai
kelengkapan berupa :
a. Ikat pinggang yang digunakan pada :
a.1. PDH;
a.2. PDL untuk pegawai yang bertugas sebagai pemeriksa fisik barang impor
dan ekspor, dan pemeriksa di terminal penumpang di Pelabuhan
Udara/Laut;
a.3. PDU.
b. Kopel riem, digunakan pada :
b.1. PDL pegawai yang bertugas sebagai pawang anjing pelacak narkotika;
b.2. PDL pegawai yang bertugas sebagai kru kapal/pesawat udara patroli Bea
dan Cukai.
(2) Ikat pinggang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a. Ban ikat pinggang dari kain berwarna hitam; dan
b. Kepala ikat pinggang dari logam dengan Tanda Korps Bea dan Cukai;
(3) Kopel riem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ban ikat
pinggang berwarna hitam dan kepala ikat pinggang dari logam.
Pasal 26
Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, kelengkapan lainnya
Pakaian Dinas Seragam adalah berupa :
1. Ban piket untuk petugas penegak disiplin kepegawaian, yang digunakan pada lengan
kanan kemeja PDH.
2. Rompi pengaman untuk pegawai yang sedang melaksanakan tugas pengawasan
kepabeanan dan cukai;
3. Jas hujan.
Pasal 27
Bentuk dan model kelengkapan Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 dan Pasal 26, ditetapkan pada Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Bea
dan Cukai ini.
BAB V
KEWAJIBAN DAN SANKSI
Pasal 28
(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pegawai wajib memakai Pakaian Dinas
Seragam sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai ini.
(2) Terhadap pegawai yang melanggar Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini,
dan/atau menyalahgunakan Pakaian Dinas Seragam, Tanda Pangkat, Tanda
Jabatan, Tanda Keahlian, Atribut dan Kelengkapan, dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI
PENGECUALIAN
Pasal 29
(1) Terhadap pegawai tertentu yang karena jabatan dan/atau karena tugasnya dapat
dikecualikan dari kewajiban pemakaian Pakaian Dinas Seragam sebagaimana
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
(2) Ketentuan tentang pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dan atas nama
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
BAB VII
PENGADAAN DAN DISTRIBUSI PAKAIAN DINAS SERAGAM
Pasal 30
(1) Pengadaan dan distribusi Pakaian Dinas Seragam, Tanda Pangkat, Tanda Jabatan,
Tanda Keahlian, Atribut, dan Kelengkapan, dilaksanakan oleh Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Pelaksanaan pengadaan dan distribusi Pakaian Dinas Seragam, Tanda Pangkat,
Tanda Jabatan, Tanda Keahlian, Atribut, dan Kelengkapan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31
Terhadap pegawai yang sedang dalam tugas perbantuan pada instansi lain di luar
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam melaksanakan tugasnya memakai pakaian
sesuai ketentuan yang berlaku di instansi tempat pegawai yang bersangkutan
diperbantukan/dipekerjakan.
Pasal 32
(1) Terhadap pegawai yang sedang dalam tugas pendidikan dan pelatihan di Pusat
Pendidikan Dan Latihan Bea Dan Cukai, menggunakan Pakaian Dinas Seragam
dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Terhadap pegawai yang sedang dalam tugas pendidikan dan pelatihan selain
sebagaimana disebutkan pada ayat (1), menggunakan pakaian sesuai ketentuan
yang berlaku di tempat pegawai yang bersangkutan mengikuti pendidikan dan
latihan.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pada saat Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku :
a. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-67/BC/1999 tentang
Pembagian Dan Pemakaian Dinas Seragam Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-105/BC/2005; dan
b. Semua ketentuan terkait Pakaian Dinas Seragam Pegawai Direktorat Jenderal Bea
Dan Cukai, yang sebelumnya telah diatur baik dalam Peraturan maupun Keputusan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 34
Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 2009.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya pada Berita Negara Republik
Indonesia:
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Agustus 2009
DIREKTUR JENDERAL,
TTD
ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
A. TUTUP KEPALA PDH
BIVAKMUTS
a
b
c
Keterangan :
(a). Lambang Departemen Keuangan dibagian depan sebelah kiri bivakmuts;
(b). Lis bivakmuts :
b.1. Golongan IV/e berwarna kuning emas, lebar 1.50 cm;
b.2. Golongan IV/b s.d. IV/d berwarna kuning emas, lebar 1.20 cm;
b.3. Golongan III/c s.d. IV/a berwarna kuning emas, lebar 0.80 cm;
b.4. Golongan II/d s.d. III/b berwarna kuning emas, lebar 0.40 cm;
b.5. Golongan I/a s.d. II/c berwarna putih perak, lebar 0.40 cm;
(c). Kain bivakmuts berwarna biru kehitam-hitaman.
JILBAB
Keterangan :
Untuk pegawai wanita berbusana muslimah menggunakan kain jilbab berwarna biru kehitam-hitaman berukuran 120 cm x 120 cm yang dalam penggunaannya bagian bawah jilbab dimasukkan kedalam krah kemeja.
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
B. TUTUP BADAN PDH
1. PEGAWAI PRIA
KEMEJA
Depan Belakang
CELANA PANJANG Depan Belakang Samping
Keterangan :
(a). Kemeja menggunakan krah tegak, dua buah epolet pada bahu, serta dua buah saku luar berpenutup pada bagian dada;
(b). Celana panjang tanpa plui dan lipatan dibawah, menggunakan dua buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping, dan menggunakan dua buah saku dalam tidak berpenutup pada bagian belakang;
(c). Kain tutup badan PDH berwarna biru kehitam-hitaman.
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2. PEGAWAI WANITA
KEMEJA
Depan Belakang
ROK
Depan Belakang Samping
Keterangan :
(a). Kemeja menggunakan krah tegak, dua buah epolet pada bahu, serta dua buah saku luar berpenutup pada bagian dada;
(b). Rok model span, menggunakan dua buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping, paling tinggi 2 cm dibawah lutut dan paling rendah 5 cm dibawah lutut;
(c). Kain tutup badan PDH berwarna biru kehitam-hitaman.
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
3. PEGAWAI WANITA BUSANA MUSLIMAH
KEMEJA
Depan Belakang
ROK
Depan Belakang Samping
Keterangan :
(a). Kemeja menggunakan krah tegak, dua buah epolet pada bahu, serta dua buah saku luar berpenutup pada bagian dada;
(b). Rok panjang sebatas mata kaki dan menggunakan dua buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping;
(c). Kain tutup badan PDH berwarna biru kehitam-hitaman.
DIREKTUR JENDERAL, TTD ANWAR SUPRIJADI NIP. 120050332
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)
A. TUTUP KEPALA PDL
TOPI LAPANGAN
Untuk Golongan II/d s.d. IV/e Untuk Golongan I/a s.d. II/c
BARET
Untuk Golongan II/d s.d. IV/e Untuk Golongan I/a s.d. II/c
Keterangan :
(a). Tanda Korps BC berwarna kuning emas, untuk Golongan II/d s.d. IV/e;
(b). Tanda Korps BC berwarna putih perak, untuk Golongan I/a s.d. II.c;
(c). Kain topi lapangan dan baret berwarna biru kehitam-hitaman.
JILBAB
Keterangan :
Untuk pegawai wanita berbusana muslimah menggunakan kain jilbab berwarna biru kehitam-hitaman berukuran 120 cm x 120 cm yang dalam penggunaannya bagian bawah jilbab dimasukkan kedalam krah kemeja.
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
B. TUTUP BADAN PDL
1. PAWANG ANJING PELACAK
KEMEJA
Depan Belakang
CELANA PANJANG
Depan Belakang Samping
Keterangan :
(a). Kemeja panjang menggunakan krah tegak, dua buah epolet pada bahu, serta dua buah saku luar berpenutup pada bagian dada;
(b). Celana panjang tanpa plui dan lipatan dibawah, menggunakan dua buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping atas, menggunakan dua buah saku luar berpenutup pada bagian belakang, dan menggunakan dua buah saku luar berpenutup pada bagian samping bawah ;
(c). Kain tutup badan PDL berwarna biru kehitam-hitaman.
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2. PEMERIKSA BARANG EKSPOR DAN IMPOR
KEMEJA
Depan Belakang
CELANA PANJANG
Depan Belakang Samping
Keterangan :
(a). Kemeja panjang dengan manset menggunakan krah tegak, dua buah epolet pada bahu, serta dua buah saku luar berpenutup pada bagian dada;
(b). Celana panjang tanpa plui dan lipatan dibawah, menggunakan dua buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping, dan menggunakan dua buah saku luar tidak berpenutup pada bagian belakang;
(c). Kain tutup badan PDL berwarna biru kehitam-hitaman.
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
3. PAKAIAN DINAS PATROLI
A. MOTIF POLOS
Depan Belakang
Keterangan :
(a). Pakaian Dinas Patroli Motif Polos adalah baju terusan lengan panjang tanpa manset menggunakan krah tegak, dua buah epolet pada bahu, serta dua buah saku luar berpenutup pada bagian dada. Bagian bawah menggunakan dua buah saku luar berpenutup pada bagian samping;
(b). Menggunakan resleting pada bagian depan, dan menggunakan protektor pada bagian siku dan lutut;
(c). Kain tutup badan Pakaian Dinas Patroli Motif Polos berwarna biru kehitam-hitaman.
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
B. MOTIF LORENG
Depan Belakang
Keterangan :
(a). Pakaian Dinas Patroli Motif Loreng adalah baju lengan panjang dengan manset menggunakan krah tegak, dua buah saku luar berpenutup pada bagian dada, dan menggunakan protektor pada bagian siku;
(b). Celana panjang tanpa plui dan lipatan dibawah, menggunakan dua buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping atas, menggunakan dua buah saku luar berpenutup pada bagian belakang, menggunakan dua buah saku luar berpenutup pada bagian samping bawah, dan menggunakan protektor pada bagian lutut;
(c). Kain tutup badan Pakaian Dinas Patroli bermotif loreng berwarna dasar biru kehitam-hitaman.
DIREKTUR JENDERAL, TTD ANWAR SUPRIJADI NIP. 120050332
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PAKAIAN DINAS UPACARA PDU
A. TUTUP KEPALA PDU
PET
a b c d e f g
Pria Wanita
PADI / KAPAS PADA KLEP PET GOL. IV/B s.d. IV/E PDU
PADI PADA KLEP PET GOL. III/C s.d. IV/A PDU
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
JILBAB
Keterangan :
(a) Lambang Departemen Keuangan
(b) List pet : b.1. Golongan II/d s.d. IV/e berwarna kuning emas; b.2. Golongan I/a s.d. II/c berwarna putih perak.
(c) Klep pet berwarna hitam : c.1. Golongan IV/b s.d. IV/e bergambar padi dan kapas; c.2. Golongan III/c s.d. IV/a bergambar padi; c.3. Golongan I/a s.d. III/b polos.
(d) Band berwarna hitam
(e) Kancing list pet : e.1. Golongan II/d s.d. IV/e berwarna kuning emas, bertuliskan BC; e.2. Golongan I/a s.d. II/c berwarna putih perak, bertuliskan BC.
(f) Tali berwarna hitam
(g) Kain pet berwarna biru kehitam-hitaman;
(h) Untuk pegawai wanita berbusana muslimah selain menggunakan pet juga menggunakan kain jilbab berwarna biru kehitam-hitaman berukuran 120 cm x 120 cm yang dalam penggunaannya bagian bawah jilbab dimasukkan kedalam krah kemeja.
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
B. TUTUP BADAN PDU
1. PEGAWAI PRIA
JAS
Depan Belakang
CELANA PANJANG
Depan Belakang Samping
Keterangan :
(a). Jas menggunakan dua buah epolet pada bahu, mengguinakan dua buah saku luar berpenutup pada bagian dada, dan menggunakan dua buah saku dalam berpenutup pada bagian bawah depan;
(b). Celana panjang tanpa plui dan lipatan dibawah, menggunakan dua buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping, dan menggunakan dua buah saku dalam tidak berpenutup pada bagian belakang;
(c). Kain tutup badan PDU berwarna biru kehitam-hitaman.
LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2. PEGAWAI WANITA
JAS
Depan Belakang
ROK
Depan Belakang Samping
Keterangan :
(a). Jas menggunakan dua buah epolet pada bahu, , dan menggunakan dua buah saku dalam berpenutup pada bagian bawah depan;
(b). Rok model span, menggunakan dua buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping, paling tinggi 2 cm dibawah lutut dan paling rendah 5 cm dibawah lutut;
(c). Kain tutup badan PDU berwarna biru kehitam-hitaman.
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
3. PEGAWAI WANITA BUSANA MUSLIMAH
JAS
Depan Belakang
ROK
Depan Belakang Samping
Keterangan :
(a). Jas menggunakan dua buah epolet pada bahu, , dan menggunakan dua buah saku dalam berpenutup pada bagian bawah depan;
(b). Rok panjang sebatas mata kaki dan menggunakan dua buah saku dalam berbentuk miring pada bagian samping;
(c). Kain tutup badan PDU berwarna biru kehitam-hitaman.
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
4. KEMEJA TUTUP BADAN PDU
Keterangan :
(a). Kemeja panjang dengan manset, satu buah saku luar tidak berpenutup pada bagian dada sebelah kiri, dan menggunakan krah tegak;
(b). Kain kemeja PDU berwarna biru muda.
5. DASI PDU
3.5 cm 9 cm
145 cm 1
Keterangan :
Dasi berwarna biru kehitam-hitaman bergambar tanda korps Bea Cukai dengan ukuran panjang 145 cm, lebar pangkal 9 cm, dan lebar ujung 3.5 cm;
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
6. KANCING JAS PDU
Keterangan :
(a). Kancing baju PDU berbentuk bulat dengan bergambar tanda korps BC;
(b). Warna Kancing Jas PDU :
b.1. Golongan II/d s.d. IV/e berwarna kuning emas b.2. Golongan I/a s.d. II/c berwarna putih perak
DIREKTUR JENDERAL, TTD ANWAR SUPRIJADI NIP. 120050332
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TUTUP KAKI
A. TUTUP KAKI PDH DAN PDU
PRIA
WANITA
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
B. TUTUP KAKI PDL
Keterangan :
(a). Tutup Kaki PDH, PDL, dan PDU berwarna hitam; (b). Tutup Kaki PDH, PDL, dan PDU untuk pria menggunakan tali pengikat dan
berkaus kaki warna hitam; (c). Tinggi Tutup Kaki PDL adalah maksimal 20 cm.
DIREKTUR JENDERAL, TTD ANWAR SUPRIJADI NIP. 120050332
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TANDA JABATAN DAN TANDA KEAHLIAN
A. TANDA JABATAN STRUKTURAL
1. ESELON I 2. ESELON II
3. ESELON III 4. ESELON IV 5. ESELON V
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Keterangan :
(a) Dibuat dengan gambar timbul bertumpuk : a.1. Eselon I warna dasar, gambar bintang, dan logo Departemen Keuangan berwarna
kuning emas dan gambar pita berwarna putih perak; a.2. Eselon II warna dasar, gambar bintang, dan logo Departemen Keuangan berwarna
kuning emas dan gambar pita berwarna putih perak; a.3. Eselon III warna dasar dan logo Departemen Keuangan berwarna kuning emas
dan gambar bintang berwarna putih perak; a.4. Eselon IV warna dasar dan lambang korps DJBC berwarna kuning emas; a.5. Eselon V wana dasar adalah kuning emas dan lambang korps DJBC berwarna
putih perak.
(b) Ukuran : b.1. Eselon I : garis tengah vertikal lingkaran : 6.50 cm garis tengah horisontal lingkaran : 5.80 cm b.2. Eselon II : garis tengah vertikal lingkaran : 5.80 cm garis tengah horisontal lingkaran : 5.00 cm b.3. Eselon III : garis tengah vertikal lingkaran : 5.30 cm garis tengah horisontal lingkaran : 4.60 cm b.4. Eselon IV : garis tengah vertikal lingkaran : 4.50 cm garis tengah horisontal lingkaran : 4.00 cm b.5. Eselon V : garis tengah vertikal lingkaran : 3.70 cm garis tengah horisontal lingkaran : 3.30 cm
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
B. TANDA JABATAN FUNGSIONAL
1. Pejabat Fungsional Bea dan Cukai Golongan IV :
Ukuran : Garis tengah lingkaran lambang 2 cm Garis tengah lingkaran luar 4 cm
Warna : Dasar hitam Gambar kuning emas
Bahan : Sulaman diatas kain
2. Pejabat Fungsional Bea dan Cukai Golongan III :
Ukuran : Garis tengah lingkaran lambang 1.80 cm Garis tengah lingkaran luar 3.60 cm
Warna : Dasar hitam Gambar kuning emas
Bahan : Sulaman diatas kain
3. Pejabat Fungsional Bea dan Cukai Golongan II :
Ukuran : Garis tengah lingkaran lambang 1.80 cm Garis tengah lingkaran luar 3.40 cm
Warna : Dasar hitam Gambar kuning emas
Bahan : Sulaman diatas kain
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
C. TANDA KEAHLIAN
1. Nakoda Kapal Patroli Bea dan Cukai :
Ukuran : Lingkaran lambang 1.60 cm Tinggi jangkar 3.60 cm
Lebar jangkar 3.20 cm
Warna : Dasar hitam Gambar kuning emas
Bahan : Sulaman diatas kain
2. Pilot Pesaawat Udara Patroli Bea dan Cukai :
Ukuran : Lingkaran lambang 1.60 cm Bentang sayap 7.0 cm
Warna : Dasar hitam Gambar kuning emas
Bahan : Sulaman diatas kain
Jumlah sayap : Kecil, 15 kiri dan 15 kanan Besar, 5 kiri dan 5 kanan
DIREKTUR JENDERAL, TTD ANWAR SUPRIJADI NIP. 120050332
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
ATRIBUT WAJIB PDH, PDU, DAN PDL A. TANDA INSTANSI DEPARTEMEN KEUANGAN
7.5 cm
1.7 cm
6.0 cm B. TANDA CUSTOMS EXCISE
3.0 cm
8.5 cm C. TANDA NAMA
2.5 cm
8.5 cm
Keterangan : (a) Warna dasar hitam; (b) Huruf pada tanda instansi Departemen Keuangan, tanda Customs Excise dan
tanda nama berwarna kuning emas dengan lis hitam.
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
D. BADGE
6.5 cm
2.0 cm
6.5 cm
8.5 cm
Keterangan : (a) Lis berwarna hitam;
(b) Tulisan DITJEN. BEA DAN CUKAI berwarna kuning emas dan dasar berwarna hitam dengan tinggi huruf 1 cm;
(c) Tanda Korps Bea dan Cukai : a. Sayap, tongkat, bulir padi dan garis tepi segi lima berwarna kuninig emas
dengan garis-garis berwarna hitam; b. Ruang dalam garis lima berwarna putih; c. Angkasa, gunung, dan laut berwarna hitam.
(d) Warna dasar tanda korps sebanyak 5 (lima) salur : a. berwarna merah; b. berwarna hitam.
DIREKTUR JENDERAL, TTD ANWAR SUPRIJADI NIP. 120050332
LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN ATRIBUT
A. PDH UNTUK PRIA DAN WANITA
Keterangan :
(a). Tanda Pangkat dipakai pada epolet di atas bahu kiri dan kanan;
(b). Tanda Instansi Departemen Keuangan dan Badge DJBC dipakai pada lengan kiri;
(c). Tanda Nama dipakai di atas saku kanan;
(d). Tanda Customs dan Excise dipakai di atas saku kiri;
(e). Tanda Jabatan dipakai pada bagian depan saku kanan.
LAMPIRAN VI I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
B. PDH, DAN PDL WANITA BUSANA MUSLIMAH
Keterangan :
(a). Tanda Pangkat dipakai pada epolet di atas bahu kiri dan kanan;
(b). Tanda Instansi Departemen Keuangan dan Badge DJBC dipakai pada lengan kiri;
(c). Tanda Nama dipakai di atas saku kanan;
(d). Tanda Customs dan Excise dipakai di atas saku kiri;
(e). Tanda Jabatan dipakai pada bagian depan saku kanan;
(f). Seluruh bagian bawah Penutup Kepala pada Pakaian Dinas Seragam Wanita Busana Muslimah dimasukkan kedalam kemeja PDH, PDL, dan PDU.
LAMPIRAN VI I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
C. JAS PDU
1. PEJABAT FUNGSIONAL
Keterangan :
(a). Tanda Pangkat dipakai pada epolet di atas bahu kiri dan kanan;
(b). Tanda Nama dipakai di atas saku kanan;
(c). Tanda Keahlian dipakai diatas Tanda Nama:
(d). Tanda Pengabdian dipakai pada bagian depan saku kiri.
LAMPIRAN VI I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2. PEJABAT STRUKTURAL
Keterangan :
(a). Tanda Pangkat dipakai pada epolet di atas bahu kiri dan kanan;
(b). Tanda Nama dipakai di atas saku kanan;
(c). Tanda Jabatan dipakai pada bagian depan saku kanan.
DIREKTUR JENDERAL, TTD ANWAR SUPRIJADI NIP. 120050332
LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KELENGKAPAN WAJIB
A. IKAT PINGGANG
1. KEPALA IKAT PINGGANG PDH DAN PDU
3.5 cm
5.0 cm
2. IKAT PINGGANG (KOPEL) PDL
Keterangan :
(a) Ikat Pinggang dan Kopel DJBC berwarna dasar hitam;
(b) Kepala Ikat Pinggang untuk Golongan II/d s.d. IV/e berwarna kuning emas;
(c) Kepala Ikat Pinggang untuk Golongan I/a s.d. II/c berwarna putih perak;
(d) Kepala Kopel DJBC berwarna kuning emas;
(e) Lebar Ikat Pinggang 3.5 cm, dan lebar Kopel 7 cm.
LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
B. BAN PIKET
.
Keterangan :
(a). Ban Piket DJBC berwarna biru kehitam-hitaman;
(b). Lambang Korps DJBC dan Tulisan PIKET berwarna kuning emas;
(c). Penggunaannya dipasang pada lengan sebelah kiri.
LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
C. ROMPI PENGAMAN
Depan Belakang
Keterangan :
(a). Rompi Pengaman DJBC berwarna biru kehitam-hitaman;
(b). Tulisan CUSTOMS EXCISE berwarna kuning emas pada bagian dada dan punggung;
(c). Menggunakan dua buah epolet pada bahu dan dua buah saku luar berpenutup pada bagian depan;
(d). Digunakan pada unit kerja yang mempunyai tugas memeriksa barang.
LAMPIRAN VIII
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-33/BC/2009 TENTANG PAKAIAN DINAS SERAGAM PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
D. JAS HUJAN
Depan Belakang
Keterangan :
(a). Jas Hujan DJBC berwarna biru kehitam-hitaman;
(b). Menggunakan dua buah saku luar berpenutup pada bagian depan;
(c). Lambang Korps DJBC berwarna kuning emas pada bagian dada kiri;
(d). Tulisan CUSTOMS EXCISE berwarna kuning emas pada bagian punggung.
DIREKTUR JENDERAL, TTD ANWAR SUPRIJADI NIP. 120050332