DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...
Transcript of DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA...
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Gedung Perbendaharaan Lantai II Jl.Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139
telephone : 3450959 344-9230 (20 saluran)
384-2234, 386-5310, 344-0107 Faksimili : 381-6402,345-4640
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Diseluruh Indonesia.
SURAT EDARAN NOMOR SE- 01 /PB/2006
TENTANG
PEDOMAN ANALISA DAN REKONSILIASI
LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KUASA BUN KPPN DAN KANWIL DJPB
Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN akan menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umun Negara (Neraca KUN), sedangkan SAU menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.
Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan di atas, KPPN dan Kanwil
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) wajib melaksanakan analisa dan rekonsiliasi laporan keuangan secara harian, bulanan, semesteran, dan tahunan. Untuk mempermudah proses analisa dimaksud, diperlukan suatu petunjuk yang lebih rinci bagi KPPN dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal serta rekonsiliasi Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB diatur sebagai berikut : A. TINGKAT KPPN I. Analisa Laporan Pada Tingkat KPPN dilakukan analisa terhadap laporan yang terdiri dari :
1. Analisa Intern Meliputi analisa laporan yang ada pada Tingkat KPPN terdiri dari :
a. Laporan Arus Kas (LAK) Harian /Bulanan /Semesteran/Tahunan; b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Harian /Bulanan /Semesteran / Tahunan; c. Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) Harian /Bulanan /Semesteran/
Tahunan; d. Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU) Harian /Bulanan /Semesteran/
Tahunan. 2. Analisa Antar Laporan Meliputi analisa antar laporan-laporan yang ada pada tingkat KPPN yang terdiri
dari : a. LAK dengan Neraca KUN Bulanan/Semesteran/Tahunan; b. LAK dengan LRA Bulanan/Semesteran/Tahunan; c. Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran/Tahunan; d. Laporan yang dihasilkan Seksi Vera dengan Laporan seksi-seksi lain yang
terkait.
II. Rekonsiliasi Laporan Rekonsiliasi laporan yang dilakukan pada pada tingkat KPPN terdiri dari :
a. Rekonsiliasi antara LAK dengan Laporan Kas Posisi (LKP); b. Rekonsiliasi antara KPPN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA). Rincian lebih lanjut mengenai tata cara analisa dan rekonsiliasi laporan pada tingkat KPPN dimuat pada Lampiran I dan III. B. TINGKAT KANWIL DJPB I. Analisa Laporan Pada Tingkat Kanwil dilakukan analisa terhadap laporan yang terdiri dari :
a. Analisa Intern Meliputi analisa laporan yang ada pada Tingkat Kanwil yang terdiri dari :
1. Laporan Arus Kas (LAK) Harian /bulanan /Semesteran; 2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Harian /Bulanan /Semesteran; 3. Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) Harian /Bulanan /Semesteran; 4. Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU).
b. Analisa Antar Laporan Meliputi analisa antar laporan-laporan yang ada pada tingkat Kanwil yang terdiri
dari : 1. LAK dengan Neraca KUN Bulanan/Semesteran; 2. LAK dengan LRA Bulanan/Semesteran; 3. Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran; 4. Laporan yang dihasilkan Seksi Vera dengan Laporan seksi-seksi lain yang
terkait.
II. Rekonsiliasi Laporan Rekonsiliasi laporan yang dilakukan pada pada tingkat Kanwil yaitu melakukan Rekonsiliasi antara Kanwil DJPB dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-W) di wilayah kerjanya. Rincian lebih lanjut mengenai tata cara analisa dan rekonsiliasi laporan pada tingkat Kanwil DJPB dimuat pada Lampiran II dan IV. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan surat edaran ini. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 2006
a.n Direktur Jenderal Direktur Informasi dan Akuntansi
Dr. Hekinus Manao, Ak,M.Acc.,CGFM. NIP. 060052698
Tembusan : 1. Menteri Keuangan R.I 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
1
PEDOMAN ANALISA DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KUASA BUN KPPN
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, pasal 3
menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem
Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU).
SAKUN akan menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umun
Negara (Neraca KUN), sedangkan SAU menghasilkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan Neraca SAU.
Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan di atas, KPPN
wajib melaksanakan analisa laporan keuangan secara harian, bulanan dan
semesteran. Untuk mempermudah proses analisa dimaksud, diperlukan suatu
petunjuk yang lebih rinci bagi KPPN.
Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun
eksternal serta Rekonsiliasi tingkat Kuasa BUN KPPN diatur sebagai berikut :
I. ANALISA INTERNAL LAPORAN
1. Analisa Laporan Arus Kas (LAK) (Harian/Bulanan/Semesteran) :
a. Dalam rangka kebutuhan analisa LAK, cetak LAK rinci (6 digit);
b. Lakukan pencocokan Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan pada
LAK akun 8143 dengan Jumlah Pengeluaran Pemindahbukuan pada
LAK akun 8243. Keduanya harus menunjukkan jumlah yang sama;
c. Bandingkan MAK 8143XX dengan 8243XX. Jumlahnya harus sama;
kalau tidak sama, telusuri perbedaan tersebut ke dokumen
pemindahbukuan terkait;
d. Teliti apakah saldo Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah
dengan Pengeluaran UP Dana Rupiah menunjukkan jumlah yang
sama; apabila tidak sama, hal itu berarti masih terdapat Kas di
Bendahara Pengeluaran sebesar selisih tersebut;
Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
2
e. Lakukan pencocokan jumlah saldo awal LAK dengan saldo besi yang
ada di LKP; jika terdapat selisih, telusuri perbedaannya dan lakukan
koreksi;
f. Lakukan pencocokan jumlah saldo akhir dengan saldo Akhir Kas
yang ada di LKP; jika terdapat selisih, telusuri perbedaannya dan
lakukan koreksi;
g. Teliti apakah masih ada pemakaian Mata Anggaran Pusat, misalkan
MAP 411112 (Pendapatan PPh Gas Alam), MAP 411111 (Pendapatan
Minyak Bumi).
2. Analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Harian/Bulanan/
Semesteran/Tahunan) :
a. Cetak LRA Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan untuk
mengetahui masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program
yang belum terisi atau salah. Identifikasikan berdasarkan kode dan
uraiannya;
b. Cetak LRA Belanja menurut BA untuk mengetahui apakah masih
terdapat data DIPA (Anggaran) Satker yang belum tercantum;
c. Cetak LRA Belanja menurut Jenis Belanja;
d. Cetak LRA Belanja menurut Bagian Anggaran;
e. Bandingkan Realisasi Belanja Daerah Akun 61 dengan Realisasi
Belanja BA 70;
f. Bandingkan Realisasi Belanja Daerah Akun 62 dengan Realisasi
Belanja BA 71;
g. Cetak Realisasi Pendapatan menurut BA;
h. Analisa akun pendapatan apakah sudah sesuai dengan kode BA dan
Es1 yang bersangkutan; misalnya Pendapatan Perpajakan harus di
BA 15 Es. 15.04;
i. Pastikan penerimaan fungsional Kementerian Negara dan Lembaga
hanya untuk Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
Misalnya: Pendapatan Nikah Talak Rujuk hanya ada di Departemen
Agama;
Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
3
j. Apabila terjadi perbedaan pada poin a s/d g rujuk kembali ke RTH.
3. Analisa Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) (Harian/ Bulanan/
Semesteran/Tahunan) :
a. Bandingkan Rekening Kas di KPPN dengan Saldo Rekening KPPN
yang merupakan penjumlahan dari Bank Operasional (BO) yaitu BO1
+ BO2 + BO3;
b. Jumlah Kas dalam Transito adalah Selisih Penerimaan KU dan
Pengeluaran KU;
c. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah selisih antara
Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito di tambah Kas
(Uang Persediaan - UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran yang
belum disetor kembali ke Kas Negara;
d. Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah selisih
Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK;
e. Jumlah SAL adalah Saldo Awal;
f. Jumlah SILPA/SIKPA adalah selisih antara seluruh realisasi
penerimaan dengan seluruh realisasi pengeluaran;
g. SAL ditambah SILPA/SIKPA harus sama dengan jumlah Kas di
Bendahara Pengeluaran ditambah Kas di KPPN ditambah Kas dalam
Transito dikurang Utang PFK.
4. Analisa Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU) secara
Bulanan/Semesteran/Tahunan dengan cara:
a. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (Uang
Persediaan-UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang belum disetor ke Kas Negara
pada tanggal penyusunan neraca harus sama dengan uang muka
dari KPPN;
b. Jumlah aset tetap yang terdiri dari Tanah Sebelum Disesuaikan,
Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan, Gedung dan Bangunan
Sebelum Disesuaikan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Sebelum
Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
4
Disesuaikan harus sama dengan Ekuitas Diinvestasikan Dalam Aset
Tetap;
c. Jumlah Ekuitas Dana adalah selisih jumlah Aset dengan Kewajiban.
II. ANALISA ANTAR LAPORAN
1. Analisa LAK dengan Neraca KUN ( Bulanan/Semesteran/Tahunan):
a. Saldo akhir kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di KPPN
pada Neraca KUN;
b. Selisih antara Pengeluaran KU dengan Penerimaan KU pada LAK
harus sama dengan Kas dalam transito di Neraca KUN;
c. Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito
pada LAK harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada
Neraca KUN;
d. Selisih Pengeluaran Reimbursment dalam rangka PP dan PFK BUN
lainnya dikurang dengan Penerimaan Reimbursment dalam rangka
PP dan PFK BUN lainnya harus sama dengan Uang Muka dari
Rekening BUN pada Neraca KUN;
e. Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada LAK
harus sama dengan Utang PFK di Neraca KUN;
f. Jumlah Saldo besi Akhir Tahun yang lalu atau Saldo Besi Awal
Tahun ini di tambah Saldo Awal UP TAYL pada LAK harus sama
dengan SAL di Neraca KUN;
g. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas
Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas
Bersih dari Aktivitas Pembiayaan harus sama dengan SILPA/SIKPA
di Neraca KUN.
2. Analisa LRA dengan LAK (Bulanan/Semesteran/Tahunan) :
a. Bandingkan Realisasi Pendapatan/Belanja menurut jenis
pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK. Keduanya harus
menunjukkan jumlah yang sama;
Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
5
b. Bandingkan Realisasi Pengembalian Pendapatan/Belanja pada
Laporan LRA dengan LAK. Keduanya harus menunjukkan jumlah
yang sama;
c. Bandingkan Realisasi Pendapatan/ Belanja menurut jenis
pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK. Keduanya harus
menunjukkan jumlah yang sama;
d. Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA lembar muka (on the face)
- kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan Jumlah Pendapatan
Perpajakan Dalam Negeri ditambah Pendapatan Perpajakan
Internasional netto di LAK;
e. Jumlah Penerimaan PNBP pada LRA lembar muka (on the face) -
kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Pendapatan
PNBP Lainnya (dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Non
Keuangan) netto pada LAK;
f. Jumlah Belanja Pegawai pada LRA lembar muka (on the face) - kode
laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Gaji &
Tunjangan, Belanja Honor, Lembur/Vakasi, Kontribusi Sosial netto
pada LAK;
g. Jumlah Belanja Barang pada LRA lembar muka (on the face) - kode
laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Barang, jasa,
Pemeliharaan, Perjalanan netto dii LAK;
h. Jumlah Belanja Modal pada LRA lembar muka (on the face) - kode
laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Modal Tanah,
Peralatan Mesin dan Bangunan, Jalan/Irigasi dan Jaringan, Modal
Fisik lainnya netto di LAK;
i. Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA lembar muka (on the face)
- kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja
Bantuan Kompensasi Sosial, Belanja Lembaga Pendidikan dan
Peribadatan dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto di LAK;
j. Jumlah Belanja Lain-lain netto pada LRA lembar muka (on the face) -
kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Lain-
lain di LAK.
Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
6
3. Analisa Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran dan Tahunan:
Kas di Bendaharawan Pengeluaran pada Neraca SAU harus sama
dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca KUN.
III. REKONSILIASI INTERNAL KPPN
Rekonsiliasi antara Laporan Arus Kas (LAK) dengan Laporan Kas Posisi (LKP)
perlu dilakukan karena :
1. Pada Laporan Arus Kas
• Terdapat proses Posting;
• Terdapat Jurnal;
• Kode MAK/MAP ada pada Posting Rule;
2. Pada Laporan Kas Posisi
• Data MAK/MAP diambil langsung dari server;
• Tidak ada Sistem Akuntansinya;
3. Terdapat Perbedaan waktu proses antara Aplikasi Bendum dan Aplikasi
Vera
4. Terdapat Perbedaan pengertian kontra pos:
• Pada aplikasi Vera kontra pos menjadi pengembalian belanja, dan
mengurangi belanja;
• Pada aplikasi Bendum kontra pos menambah penerimaan;
5. Terdapat perubahan SPM/SP2D di Seksi Perbendaharaan yang tidak
sampai kepada Seksi Vera
Prosedur Rekonsiliasi :
1. Cetak LKP oleh Seksi Bendum laporan akhir bulan;
2. Cetak LAK oleh Seksi Vera laporan akhir bulan;
3. Lakukan Rekonsiliasi antara LAK dengan LKP per kelompok MAK dan
MAK, Saldo awal dan Saldo akhirnya;
4. Jika terjadi kesalahan di LKP, maka Seksi Bendum diminta
memperbaikinya;
Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
7
5. Bila terjadi kesalahan pada LAK, maka seksi Vera menyampaikan
kepada Seksi terkait untuk memperbaikinya;
6. Setelah LAK dan LKP sama, maka Seksi Bendum dapat mengirimkan
data dan ADK-nya ke Ditjen Perbendaharaan Pusat, dan Seksi Vera
dapat mengirim data dan ADK-nya kepada Bidang Aklap Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.
Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
1
PEDOMAN ANALISA DAN REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah, pasal 3
menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) terdiri dari Sistem
Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU).
SAKUN akan menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umum
Negara (Neraca KUN), sedangkan SAU menghasilkan Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) dan Neraca.
Dalam rangka meningkatkan akurasi laporan keuangan di atas,
Kanwil wajib melaksanakan analisa laporan keuangan secara harian,
bulanan dan semesteran. Untuk mempermudah proses analisa dimaksud,
diperlukan suatu petunjuk yang lebih rinci bagi Kanwil dalam
melaksanakan ketentuan tersebut.
Tata cara analisa laporan keuangan baik secara internal maupun
eksternal serta Rekonsiliasi tingkat Kanwil DJPB diatur sebagai berikut:
I. ANALISA INTERNAL LAPORAN
1. Analisa Laporan Arus Kas (LAK) (Harian/Bulanan/ Semesteran/
Tahunan) :
a. Lakukan pencocokan Jumlah Penerimaan Pemindahbukuan pada
LAK (MAP 8143.....) dengan Jumlah Pengeluaran
Pemindahbukuan (MAK 8243.....) untuk menguji apakah sudah
sama. Apabila tidak sama, maka harus disamakan dengan data
yang ada di Laporan Kas Posisi (LKP);
b. Teliti apakah Mata Anggaran Penerimaan Pemindahbukuan intern
KPPN yaitu MAP Penerimaan Pemindahbukuan (MAP 8143.....)
sudah sama dengan MAK Pengeluaran Pemindahbukuan (MAK
8243.....);
Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
2
c. Teliti apakah saldo Penerimaan Pengembalian UP Dana
Pinjaman/Hibah LN dengan Pengeluaran Dana Pinjaman/Hibah
LN jumlahnya sama;
d. Teliti saldo Pengeluaran Pengembalian UP Pengguna PNBP untuk
memastikan jumlahnya tidak boleh lebih besar dari
penerimaannya;
e. Lakukan pencocokan jumlah saldo awal dengan saldo besi yang
ada di LKP; jika terdapat selisih telusuri perbedaannya dan
lakukan koreksi;
f. Lakukan pencocokan jumlah saldo akhir dengan saldo Akhir Kas
yang ada di LKP; jika terdapat selisih telusuri perbedaannya dan
lakukan koreksi;
g. Teliti kalau masih ada pemakaian Mata Anggaran Pusat, misalkan
MAP 411112 (Pendapatan PPh Gas Alam), MAP 411111
(Pendapatan Minyak Bumi) yang seharusnya tidak boleh terjadi.
2. Analisa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Harian/Bulanan/
Semesteran/Tahunan) :
a. Cetak LRA Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan, untuk
mengetahui masih adakah kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program
yang belum terisi, atau salah. Identifikasikan berdasarkan kode
dan uraiannya;
b. Cetak LRA Belanja menurut BA untuk mengetahui apakah masih
terdapat data DIPA (Anggaran) Satker yang belum tercantum;
c. Cetak LRA Belanja menurut jenis Belanja, untuk menganalisa
Realisasi Belanja Daerah Akun 61 dengan Realisasi Belanja BA 70
dan akun 62 dengan Realisasi Belanja 71;
d. Analisa LRA Pendapatan Negara dan Hibah menurut Mata
Anggaran dengan LRA Pengembalian Pendapatan Negara dan
Hibah menurut Mata Anggaran, untuk meyakinkan besarnya
realisasi netto belanja yang dapat dilihat pada Laporan Realisasi
Anggaran lembar muka (on the face) - kode laporan LRAUW.S;
e. Analisa Laporan Realisasi Belanja menurut jenis belanja dengan
Laporan Pengembalian Belanja Menurut Jenis Belanja, untuk
Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
3
meyakinkan besarnya realisasi netto belanja yang dapat dilihat
pada Laporan Realisasi Anggaran lembar muka (on the face) -
kode laporan LRAUW.S;
f. Analisa akun pendapatan apakah sudah sesuai dengan kode BA
dan Es1 yang bersangkutan, misalnya Pendapatan Perpajakan
harus di BA 15 Es. 15.04;
g. Pastikan Penerimaan Fungsional Kementerian Negara dan
Lembaga hanya untuk Kementerian Negara/Lembaga
bersangkutan. Misalnya : Pendapatan Nikah Talak Rujuk hanya
ada di Departemen Agama;
h. Apabila terjadi perbedaan pada poin a s/d g rujuk kembali ke
RTH.
3. Analisa Neraca Kas Umum Negara (Neraca KUN) (Harian/ Bulanan/Semesteran/Tahunan) :
a. Bandingkan Rekening Kas di KPPN dengan Saldo Rekening KPPN
yang merupakan penjumlahan dari Bank Operasional (BO) yaitu
BO1 + BO2 + BO3;
b. Jumlah Kas dalam Transito adalah Selisih Penerimaan KU dan
Pengeluaran KU;
c. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran adalah selisih antara
Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito di tambah Kas
(Uang Persediaan - UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran yang
belum disetor kembali ke Kas Negara;
d. Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah selisih
Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK;
e. Jumlah SAL adalah Saldo Awal;
f. Jumlah SILPA/SIKPA adalah selisih antara seluruh realisasi
penerimaan dengan seluruh realisasi pengeluaran;
g. SAL ditambah SILPA/SIKPA harus sama dengan jumlah Kas di
Bendahara Pengeluaran ditambah Kas di KPPN ditambah Kas
dalam Transito dikurang Utang PFK.
Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
4
4. Analisa Neraca Sistem Akuntansi Umum (Neraca SAU)
(Bulanan/Semesteran/Tahunan) :
a. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas (Uang
Persediaan-UP) yang ada di Bendahara Pengeluaran pada
Kementerian Negara/Lembaga yang belum disetor ke Kas Negara
pada tanggal penyusunan neraca harus sama dengan uang muka
dari KPPN;
b. Jumlah aset tetap yang terdiri dari Tanah Sebelum Disesuaikan,
Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan, Gedung dan
Bangunan Sebelum Disesuaikan, Jalan, Irigasi dan Jaringan
Sebelum Disesuaikan harus sama dengan Ekuitas Diinvestasikan
Dalam Aset Tetap;
c. Jumlah Ekuitas Dana adalah selisih jumlah Aset dengan
Kewajiban.
II. ANALISA ANTAR LAPORAN
1. Analisa LAK dengan Neraca KUN (Bulanan/Semesteran/
Tahunan):
a. Saldo akhir kas pada LAK harus sama dengan Rekening Kas di
KPPN pada Neraca KUN;
b. Selisih antara Pengeluaran KU dengan Penerimaan KU pada LAK
harus sama dengan Kas dalam Transito di Neraca KUN;
c. Selisih antara Pengeluaran Transito dengan Penerimaan Transito
pada LAK harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran
pada Neraca KUN;
d. Selisih Pengeluaran Reimbursment dalam rangka PP dan PFK BUN
lainnya dikurang dengan Penerimaan Reimbursment dalam
rangka PP dan PFK BUN lainnya harus sama dengan Uang Muka
dari Rekening BUN pada Neraca KUN;
e. Selisih antara Penerimaan PFK dengan Pengeluaran PFK pada
LAK harus sama dengan Utang PFK di Neraca KUN;
f. Jumlah Saldo besi Akhir Tahun yang lalu atau Saldo Besi Awal
Tahun ini di tambah Saldo Awal UP TAYL pada LAK harus sama
dengan SAL di Neraca KUN;
Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
5
g. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ditambah Arus Kas
Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan ditambah Arus Kas
Bersih dari Aktivitas Pembiayaan harus sama dengan
SILPA/SIKPA di Neraca KUN;
2. Analisa LRA dengan LAK (Bulanan/Semesteran/Tahunan) :
a. Bandingkan Realisasi Pendapatan/Belanja menurut jenis
pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK, untuk memastikan
bahwa jumlahnya sudah sama;
b. Bandingkan Realisasi Pengembalian Pendapatan/Belanja pada
Laporan LRA dengan LAK, untuk memastikan bahwa jumlahnya
sudah sama;
c. Bandingkan Realisasi Pendapatan/ Belanja menurut jenis
pendapatan/belanja pada LRA dengan LAK, untuk memastikan
bahwa jumlahnya sudah sama;
d. Jumlah Penerimaan Perpajakan pada LRA lembar muka (on the
face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan Jumlah
Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri ditambah Pendapatan
Perpajakan Internasional netto di LAK;
e. Jumlah Penerimaan PNBP pada LRA lembar muka (on the face) -
kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Pendapatan
PNBP Lainnya (dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi Non
Keuangan) netto pada LAK;
f. Jumlah Belanja Pegawai pada LRA lembar muka (on the face) -
kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Gaji
& Tunjangan, Belanja Honor, Lembur/Vakasi, Kontribusi Sosial
netto pada LAK;
g. Jumlah Belanja Barang pada LRA lembar muka (on the face) -
kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja
Barang, jasa, Pemeliharaan, Perjalanan netto dii LAK;
h. Jumlah Belanja Modal pada LRA lembar muka (on the face) - kode
laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja Modal
Tanah, Peralatan Mesin dan Bangunan, Jalan/Irigasi dan
Jaringan, Modal Fisik lainnya netto di LAK;
Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
6
i. Jumlah Belanja Bantuan Sosial pada LRA lembar muka (on the
face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja
Bantuan Kompensasi Sosial, Belanja Lembaga Pendidikan dan
Peribadatan dan Belanja Lembaga Sosial Lainnya netto di LAK; j. Jumlah Belanja Lain-lain netto pada LRA lembar muka (on the
face) - kode laporan LRAUW.S, harus sama dengan jumlah Belanja
Lain-lain di LAK.
3. Analisa Neraca SAU dengan Neraca KUN Semesteran dan
Tahunan :
Kas di Bendaharawan Pengeluaran (Uang Muka dari KPPN) pada
Neraca SAU harus sama dengan Kas di Bendahara Pengeluaran pada
Neraca KUN.
Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE-01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
1
PEDOMAN REKONSILIASI
ANTARA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) DENGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN)
Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa
KPPN melaksanakan rekonsiliasi dengan Satuan Kerja (UAKPA) setiap bulan
maka diperlukan suatu petunjuk yang lebih terinci bagi KPPN dalam
melaksanakan ketentuan tersebut.
I. CAKUPAN REKONSILIASI UAKPA DENGAN KPPN
Data yang direkonsiliasi adalah seluruh unsur data transaksi yang
terdapat di UAKPA. Jenis transaksi dan unsur data tersebut adalah:
1. Allotmen (DIPA): direkonsiliasi secara rinci, termasuk data Fungsi Sub
Fungsi dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sumber Dana dan Cara
Penarikan, dan Jenis Satker.
2. Estimasi Pendapatan: data yang direkonsiliasi adalah jenis pendapatan
dan jumlah rupiah;
3. Realisasi Belanja: direkonsiliasi secara rinci seperti alotmen;
4. Pengembalian belanja: direkonsiliasi secara detail, kecuali untuk nomor
dan tanggal dokumen. Nomor dan tanggal dokumen ini akan berbeda
antara UAKPA dengan KPPN disebabkan setoran ini melalui SSBP dan
penomoran di UAKPA dibuat melalui aplikasi SAI, dimana 6 digit pertama
adalah kode satker, 2 digit berikutnya adalah tahun anggaran, 2 digit
selanjutnya adalah bulan, kemudian tiga digit selanjutnya adalah nomor
urut;
5. Realisasi pendapatan: yang dilakukan rekonsiliasi adalah ringkasan jenis
pendapatan (nomor dan tanggal dokumen tidak perlu direkonsiliasi).
Khusus untuk Pendapatan Pajak dan Cukai tidak dapat direkonsiliasi
antara KPPN dengan KPP karena pembayaran/penyetoran pajak dapat
dilakukan di seluruh Nusantara. Perbedaan antara KPPN dan KPP
dijelaskan dalam CALK;
Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE-01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
2
6. Pengembalian pendapatan: direkonsiliasi secara rinci.
Khusus untuk UAKPA yang belum dapat melaksanakan aplikasi SAI yang
disebabkan oleh UAKPA tidak mempunyai komputer dan atau pada wilayah
belum ada listrik serta kondisi yang tidak memungkinkan untuk menyusun
Laporan Keuangan secara elektronis, penyusunan laporan keuangan dan
rekonsiliasi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
1. UAKPA berkoordinasi dengan KPPN dalam rangka memperoleh fasilitas
untuk merekam data transaksi dengan menggunakan aplikasi SAI;
2. Kemudian transaksi diproses lebih lanjut seperti posting, pencetakan
laporan dan pengiriman ADK ke KPPN;
3. Terhadap transaksi yang sudah diinput dan diproses jadi laporan
disiapkan back up data setiap bulan. Hal ini perlu untuk menghindari
kehilangan data.
II. PROSEDUR REKONSILIASI
1. Satuan Kerja atau UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan berupa
LRA, Neraca, dan ADK, termasuk data transaksi pembiayaan dan
perhitungan secara bulanan selambat-lambatnya 7 hari kerja bulan
berikutnya ke KPPN;
2. Kepala Subbagian Umum menerima Surat Pengantar, Register
Pengiriman, Daftar Buku Besar (GL), dan Arsip Data Komputer (ADK-GL)
dari UAKPA setiap bulan, yang kemudian diteruskan kepada Seksi
Verifikasi dan Akuntansi;
3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan upload ADK-GL UAKPA:
a). Menerima ADK-GL UAKPA dari Subbagian Umum;
b). Melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran ADK-GL
UAKPA dengan register pengiriman;
c). Setelah Upload ADK-GL UAKPA ke database KPPN, kemudian
melakukan pengecekan register penerimaan ADK-GL UAKPA
dengan register pengiriman dari UAKPA. Pengecekan ADK UAKPA
dilakukan sebagai berikut :
− Masuk ke Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi KPPN (SIA KPPN);
Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE-01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
3
− Pada menu Utility, pilih Penerimaan GL Satker;
− Masukkan disket / Flash Disk atau media penyimpanan lain yang
berisi ADK-GL ;
− Isikan kode satker dan bulan transaksi;
− Klik tombol Proses sampai menghasilkan Register Penerimaan
ADK-GL satker;
− Bandingkan antara Register Pengiriman ADK-GL satker dengan
Register Penerimaan ADK-GL satker yang dihasilkan dari aplikasi
SIA KPPN.
Apabila hasil pengecekan ADK-GL UAKPA dengan register
pengiriman tidak sama dengan register penerimaan, maka ADK-
GL UAKPA bersama registernya dikembalikan ke Subbag Umum;
4. Melakukan rekonsiliasi data SAU dengan data SAI dengan cara sebagai
berikut :
a). Masuk ke aplikasi Rekonsiliasi;
b). Pilih menu Level KPPN;
c). Pilih menu rekonsiliasi dan pilih data yang akan direkonsiliasi,
apakah realisasi Pajak, PNBP, Belanja, Uang Persediaan (UP), Pagu
atau estimasi pendapatan;
d). Isikan tanggal transaksi sesuai data yang akan direkonsiliasi;
e). Pilih kategori data yang akan direkonsiliasi;
f). Pilih tingkatan rekonsiliasi, ringkasan atau detail;
g). Pilih parameter dan outputnya;
h). Klik tombol Proses;
5. Mencetak dan meneliti Laporan Hasil Pencocokan Realisasi Anggaran
Antara Buku Besar SAU dan SAI (Kd Lap:VS AUSAIBFD) dengan cara
membandingkan unsur GL SAU dan unsur GL SAI serta memperhatikan
apakah sama atau tidak sama pada kolom Status;
6. Apabila Hasil Laporan Rekonsiliasi antara SAI dengan SAU telah sesuai
maka dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh An. Kuasa
Bendahara Umum Negara dan An. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE-01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
4
Berita acara dan Laporan Hasil Rekonsiliasi (Hasil Pencocokan Realisasi
Anggaran Antara Buku Besar SAU dan SAI) di buat rangkap dua, satu
rangkap dikirimkan ke satker dan satu rangkap diarsipkan.
7. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAI dengan SAU:
a). Apabila hasil SAI (UAKPA) yang mengandung salah, kirimkan
Laporan Hasil Rekonsiliasi tersebut ke satker yang bersangkutan
untuk dilakukan pengecekan ke dokumen sumber dan kemudian
melakukan perbaikan data, posting dan pencetakan Bukti
Jurnal/Daftar Transaksi (BJ/DT). Bersama BJ/DT yang sudah
diperbaiki Satker mengirimkan kembali hasil rekonsiliasi ke KPPN,
kemudian dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi;
b). Apabila hasil SAU (KPPN) yang mengandung salah, lakukan
pengecekan terhadap dokumen sumber, kemudian mengirimkan
dokumen yang perekamannya salah kepada seksi terkait untuk
diperbaiki, selanjutnya lakukan posting dan rekonsiliasi;
c). Berita acara rekonsiliasi tersebut dibuat 2 rangkap sesuai dengan
PMK No.59/PMK.06/2005 dan ditandatangani oleh Kepala KPPN
dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). satu rangkap diserahkan
pada pihak UAKPA dan 1 rangkap untuk arsip KPPN. Berita Acara
Rekonsiliasi dapat dilihat pada Lampiran V;
Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
1
PEDOMAN REKONSILIASI
ANTARA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH (UAPPA-W) DENGAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat bahwa
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan
rekonsiliasi dengan UAPPA-W setiap triwulan maka diperlukan suatu petunjuk
yang lebih terinci bagi KANWIL Ditjen Perbendaharaan dalam melaksanakan
ketentuan tersebut.
I. CAKUPAN REKONSILIASI
1. KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DENGAN UAPPA-W
Data yang direkonsiliasi adalah seluruh data transaksi, tetapi dilakukan
terhadap ikhtisar data. Jika ternyata hasil rekonsiliasi terhadap ikhtisar
data menunjukkan masalah baru ditelusuri data sampai detail.
2. KANWIL-KANWIL DITJEN DEPARTEMEN KEUANGAN YANG BERBEDA
WILAYAHNYA DENGAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Sesuai dengan ketentuan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan
rekonsiliasi dengan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UPPA-W) setiap triwulan. Pelaksanaan rekonsiliasi ini akan
menemui kendala apabila lokasi Kanwil satker yang menjadi UAPPA-W
ternyata lain dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dimana lokasi satker
berada.
Dalam hal demikian perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. UAPPA-E1 menunjuk salah satu satker sebagai UAPPA-W
koordinator di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk
melaksanakan rekonsiliasi;
2. UAKPA mengirimkan ADK ke UAPPA-W koordinator untuk dilakukan
rekonsiliasi. Setelah dilakukan rekonsiliasi di tinggkat UAPPA-W
koordinator dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan apabila
Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
2
masih terdapat data UAKPA yang salah, maka UAKPA
memperbaikinya;
3. Apabila data benar, UAKPA mengirim ADK ke UAPPA-W (Kanwil yang
secara struktural membawahi UAKPA tersebut).
Kanwil Ditjen yang secara struktural membawahi satker-satker di
beberapa propinsi, hanya melakukan rekonsiliasi terhadap data-data
transaksi pada propinsi domisili Kanwil Ditjen tersebut. Pengiriman
ADK ke UAPPA-E1 berdasarkan penggabungan ADK dari seluruh UAKPA
yang lokasinya di beberapa propinsi.
II. PROSEDUR REKONSILIASI
1. Kepala Bagian Umum menerima Surat Pengantar, Laporan Keuangan,
Register Pengiriman dan ADK-GL dari UAPPA-W setiap triwulan
kemudian mengirimkannya kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mendisposisikan Surat
Pengantar, Regiser Pengiriman dan ADK-GL UAPPA-W yang diterima dari
Kepala Bagian Umum kepada Kepala Seksi Pengolahan Data Akuntansi
(PDA), dan Laporan Keuangan kepada Kepala Seksi Pelaporan;
3. Seksi PDA melakukan upload data serta melakukan verifikasi dengan
cara mengecek kelengkapan dan kebenaran ADK-GL dengan register
pengirimannya. Pengecekan ADK dilaksanakan sebagai berikut :
a). Pilih menu Proses, sub menu Penerimaan GL UAPPA-W.
Kemudian pilih jenis UAPPA-W. Jika memilih UAPPA-W biasa atau
UAPPA-W 62/69 berarti data berasal dari UAPPA-W Kementerian
Negara/Lembaga selain Kementerian Keuangan yang mempunyai
kanwil-kanwil di daerah. Jika memilih UAPPA-W Kanwil atau
UAPPA-W 62/69 Kanwil berarti data berasal dari Kanwil
Kementerian Keuangan yang ada di daerah;
b). Isikan kode BA-ES-1, Wilayah dan bulan transaksi data yang akan
diterima;
c). Pilih lokasi data ADK UAPPA-W;
Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
3
d). Klik tombol Proses sampai menghasilkan Register Penerimaan ADK-
GL UAPPA-W;
e). Bandingkan antara Register Pengiriman ADK-GL UAPPA-W dengan
Register Penerimaan ADK-GL yang dihasilkan dari aplikasi
Akuntansi dan Pelaporan;
4. Apabila register upload sudah sama dengan register pengiriman,
masukkan ADK_UAPPA-W ke dalam data base Aplikasi Akuntansi
Pelaporan. Jika terdapat perbedaan antara register upload dengan
register pengiriman dari UAPPA-W, maka ADK dan register pengiriman
dikirim oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan kepada Kepala
Bagian Umum untuk dikembalikan kepada UAPPA-W yang
bersangkutan;
5. Dalam hal rekonsiliasi data Sistem Akuntansi Umum dengan data
Sistem Akuntansi Instansi setiap triwulanan, rekonsiliasi dilakukan
dengan cara sebagai berikut :
a. Masuk ke aplikasi Rekonsiliasi;
b. Pilih menu Level Kanwil;
c. Pilih menu rekonsiliasi dan pilih data yang akan direkonsiliasi,
apakah realisasi Pajak, PNBP, Belanja, Uang Persediaan (UP), Pagu
atau estimasi pendapatan;
d. Isikan tanggal transaksi sesuai data yang akan direkonsiliasi;
e. Pilih katagori data yang akan direkonsiliasi;
f. Pilih tingkatan rekonsiliasi, ringkasan atau detail;
g. Pilih parameter dan outputnya;
h. Klik tombol Proses;
i. Cetak Laporan Hasil Rekon;
j. Laporan Hasil Rekonsiliasi dikirimkan ke Seksi Pelaporan.
6. Cetak laporan hasil rekonsiliasi triwulanan; Laporan yang dicetak
adalah Hasil Pencocokan Realisasi Anggaran Antara Buku Besar SAU
dan SAI (kode laporan : VSAUSAIOSD) dan dikirim ke Seksi Pelaporan;
Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
4
7. Seksi Pelaporan membandingkan Rupiah GL SAU dan Rupiah GL SAI
serta melihat pada kolom Status apakah sama atau tidak sama;
8. Apabila Hasil Laporan Rekonsiliasi sudah sesuai antara SAI dengan SAU
maka dibuatkan berita acara sesuai dengan PMK No.59/PMK.06/2005
yang ditandatangani a.n Kuasa Bendahara Umum Negara, dalam hal ini
dapat dilakukan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan pihak
UAPPA-W. Berita acara dan Laporan Hasil Rekonsiliasi (Hasil
Pencocokan Realisasi Anggaran Antara Buku Besar SAU dan SAI) di
buat rangkap 2, 1 rangkap dikirimkan ke UAPPA-W dan 1 rangkap
diarsipkan.
9. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara SAU dengan SAI maka
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a). Apabila hasil SAI (UAPPA-W) yang salah
− ADK-GL UAPPA-W dikembalikan ke UAPPA–W melalui Bagian
Umum;
− UAPPA–W selanjutnya memberitahukan/ mengirimkan kembali
ADK ke UAKPA untuk diperbaiki;
− UAKPA melakukan perbaikan dan mengirimkan hasilnya ke
UAPPA-W;
− UAPPA–W menerima dan memproses ADK-GL perbaikan dari
UAKPA;
− UAPPA–W mengirimkan Laporan Keuangan dan ADK–GL
perbaikan ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan;
− Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan proses upload sampai
dengan dikeluarkan berita acara rekonsiliasi;
− Jika masih terdapat perbedaan dalam rekonsiliasi, yang
disebabkan oleh perbaikan data dengan jurnal koreksi, maka
diidentifikasi jurnal koreksi tersebut pada periode selanjutnya,
kemudian dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
b). Apabila hasil SAU (Kanwil) yang salah:
− Memberitahukan data yang salah kepada KPPN;
Lampiran IV Surat Edaran Direktur Jenderal PBN
Nomor SE- 01 /PB/2006 Tanggal 02 Januari 2006 Tentang Pedoman Analisa dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Tingkat Kuasa BUN KPPN dan Kanwil DJPB
5
− KPPN melakukan pengecekan terhadap dokumen sumber,
memperbaiki data serta melakukan posting ulang;
− Mencetak Laporan dan melakukan verifikasi;
− Mengirim data perbaikan ke Kantor Wilayah;
− Kantor Wilayah menerima data perbaikan dan selanjutnya
melakukan proses rekonsiliasi sampai dengan pembuatan berita
acara rekonsiliasi;
10. Berita acara rekonsiliasi yang telah ditanda tangani tersebut dibuat 2
lembar, 1 lembar diserahkan pada pihak UAPPA-W dan 1 lembar
sebagai arsip Kanwil. Contoh Berita acara rekonsiliasi dapat dilihat
pada Lampiran VI;