demokrasi 1959-1965
-
Upload
dindayou -
Category
Presentations & Public Speaking
-
view
234 -
download
4
Transcript of demokrasi 1959-1965
![Page 1: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/2.jpg)
DINDA YOULANDA DAMANIK
ARNAINI REVA NINGSIH
ANGGUN PRATAMI
AMY SASPITA
ERISANTO
FACHRI ARIFIN
![Page 3: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/4.jpg)
Periode 1959-
1965 Demokrasi apa yang berlaku ????
DEMOKRASI TERPIMPIN
![Page 5: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/5.jpg)
Pelaksanaan demokrasi terpimpindimulai dengan berlakunya DekritPresiden 5 Juli 1959.
a. Pembubaran konstituanteb. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.c. Pembentukan MPRS dan DPAS
ISI DEKRIT PRESIDEN
![Page 6: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/6.jpg)
Latar belakang Dekrit presiden1. Situasi politik yang kacau dan semakin buruk2. Terjadinya sejumlah pembrontakan di dalam
negeri3. Konflik antar partai politik yang mengganggu
stabilitas nasional4. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling
berbeda pendapat5. Masing-masing partai politik selalu berusaha
untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai
6. Kegagalan konstituante dalam menetapkanundang-undang dasar sehingga membawaIndonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap
7. Undang-undang Dasar yang menjadi pelaksanaanpemerintahan negara belum berhasil dibuatsedangkan Undang-undang Dasar Sementara(UUDS 1950) dengan sistem pemerintahandemokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengankondisi kehidupan masyarakat Indonesia.
![Page 7: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/7.jpg)
Tujuan Dektrit Presiden
untuk menyelesaikan masalahnegara yang semakin tidak
menentu dan untuk menyelamatkannegara.
![Page 8: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/8.jpg)
Pelaksanaan Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin berlaku di Indonesia antara tahun 1959-1966, yaitu dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga Jatuhnya kekuasaan Sukarno.Disebut Demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Sukarno.Terpimpin pada saat pemerintahan Sukarno adalah kepemimpinan pada satu tangan saja yaitu presiden.Tugas Demokrasi terpimpin :Demokrasi Terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak setabil sebagai warisan masa Demokrasi Parlementer/Liberal menjadi lebih mantap/stabil.Demokrasi Terpimpin merupakan reaksi terhadap Demokrasi Parlementer/Liberal. Hal ini disebabkan karena :
Pada masa Demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.
Sedangkan kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.Dampaknya: Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
![Page 9: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/9.jpg)
Pelaksanaan masa Demokrasi Terpimpin
1. Kebebasan partai dibatasi2. Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.3. Pemerintah berusaha menata kehidupan politik sesuai dengan UUD 1945.4. Dibentuk lembaga-lembaga negara antara lain MPRS,DPAS, DPRGR dan Front Nasional.
![Page 10: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/10.jpg)
Penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan Demokrasi terpimpin dari UUD 1945 adalah sebagai berikut
![Page 11: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/11.jpg)
Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presidenberada di bawah MPR. Akan tetapi,kenyataannya bertentangan dengan UUD 1945, sebabMPRS tunduk kepada Presiden. Presiden menentukanapa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebuttampak dengan adanya tindakan presiden untukmengangkat Ketua MPRS dirangkap oleh WakilPerdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketuaMPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar
sertawakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagaimenteri yang tidak memimpin departemen
![Page 12: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/12.jpg)
Presiden juga membentuk MPRS berdasarkan Penetapan PresidenNo. 2 Tahun 1959. Tindakan tersebut bertentangan dengan UUD1945 karena Berdasarkan UUD 1945 pengangkatan anggota MPRSsebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umumsehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggotaanggota yang duduk di MPR.Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan syarat :Setuju kembali kepada UUD 1945, Setia kepada perjuangan RepublikIndonesia, dan Setuju pada manifesto Politik.Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orangutusan daerah, dan 200 orang wakil golongan.Tugas MPRS terbatas pada menetapkan Garis-Garis BesarHaluanNegara (GBHN).
![Page 13: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/14.jpg)
Besarnya kekuasaan Presiden dalam Pelaksanaan demokrasi terpimpintampak dengan:a. Pengangkatan Ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri III serta pengagkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen.b. Pidato presiden yang berjudul ”Penemuan Kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) ditetapkan sebagai GBHN atas usul DPA yang bersidang tanggal 23-25 September 1959.c. Inti Manipol adalah USDEK (Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Sehingga lebih dikenal dengan MANIPOL USDEK.d. Pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang berarti sebagai presiden seumur hidup.e. Pidato presiden yang berjudul ”Berdiri di atas Kaki Sendiri” sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri.f. Presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di antara TNI dengan Parpol.g. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata dengan di bentuk Komandan Operasi Tertinggi (KOTI).
![Page 15: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/15.jpg)
Adalah dominasi dari presiden,terbatasnya peranan politik,berkembangnya pengaruh komunis,dan meluasnya peranan ABRI sebagaiunsur sosial politik
![Page 16: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/17.jpg)
PembentukanBAPPENAS
Kenaikanlaju inflasi
Kebijakan lain pemerintah
Deklarasiekonomi
Devaluasi
![Page 18: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/18.jpg)
Presiden soekarno mengatakan bahwa prinsip
prinsip dasar demokrasi terpimpin ,sbb :
1. Tiap-tiap orang di wajibkan untuk berbaktipada kepentingan umum,masyarakat,bangsa,negara
2. Tiap-tiap orang berhak mendapatkanpenghidupan layak dalammasyarakat,bangsa,negara.
![Page 19: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/19.jpg)
KESIMPULAN
Dalam pandangan A.Syafi’i Ma’rif demokrasiterpimpin sebenarnya ingin menempatkanSoekarno sebagai ayah dalam famili besaryang bernama indonesia dengan kekuasaanterbesar berpusat di tangannya. Dengandemikian kekeliruan yang sangat besar dalamdemokrasi terpimpin Soekarna adalah adanyapengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasiyaitu absolutismedan terpusat kekuasaanyahanya pada diri pemimpin sehingga tidak adaruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif
![Page 20: demokrasi 1959-1965](https://reader036.fdocument.pub/reader036/viewer/2022082216/55a9207f1a28ab6a5a8b467b/html5/thumbnails/20.jpg)