Nama : Siti Octrina Malikah Mata Kuliah : Politik Luar NegeriNIM : 209000061 Dosen : Makarim WibisonoProdi : Hubungan Internasional

Decision Making ProcessPolitik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri merupakan suatu kebijakan yang dirumuskan di dalam negeri dan diimplementasikan keluar negeri sebagai sebuah upaya negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri adalah sebuah cara yang dikembangkan oleh sebuah negara dalam interaksinya dengan negara lain yang dalam hal ini sebagai system internasional untuk dapat mengubah tingkah laku negara lain agar dalam lingkungan internasional aktivitas negara-negara ini dapat terselaraskan.

Politik luar negeri merupakan hasil dari decision making process, maka dari itu setiap hal yang terjadi saat proses pembuatan kebijakan sudah pasti sangat mempengaruhi pola kebijakan luar negeri. Dalam decision making process politik luar negeri, terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yaitu pengaruh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah pengaruh-pengaruh yang berada pada level internal negara, misalnya kapabilitas militer, pembangunan ekonomi, sistem pemerintahan, dsb. Sedangkan faktor eksternal adalah bahwa kebijakan luar negeri merupakan aktivitas yang melintasi batas negara dan dipengaruhi oleh faktor diluar negara, misalnya adalah geopolitik, karakter negara lain, dsb.

Terdapat lima variabel penting yang dapat mempengaruhi sebuah decision making process yang dalam hal ini adalah pembuatan kebijakan luar negeri, yaitu:

1. Variabel Individu: Sebuah persepsi tentang pengaruh individu dalam proses menentukan kebijakan luar negeri dimana unsur individu hanya akan memiliki pengaruh jika ia memiliki power. Selain itu, unsur individu cenderung lebih berpengaruh pada sebuah sistem yang otoriter daripada demokrasi.

2. Variabel Grup: Berkaitan dengan aktor-aktor atau kelompok-kelompok yang berada disekitar aktor utama dimana mereka memiliki kesempatan untuk memasukkan kepentingannya dalam decision making process.

3. Variabel Birokrasi: Keputusan tentu juga akan mempertimbangkan masukan-masukan dari departemen yang ada dalam birokrasi sebuah negara. Fungsi pemerintah yang kompleks membuat organisasi-organisasi berkembang luas sebagai bagian dari eksekutif. Birokrasi diartikan sebagai kumpulan berbagai individu serta organisasi di dalam lembaga eksekutif yang membantu para pembuat keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri.

4. Variabel Nasional: Unsur ini berkaitan dengan keadaan domestik sebuah negara, misalnya adalah ukuran luas wilayah, ideologi, budaya, letak geografis, iklim dan sumber daya yang dimiliki termasuk karakteristik masyarakatnya.

1

5. Variabel Global: Unsur global melingkupi eksternal sebuah negara, termasuk misalnya adalah agenda dan isu internasional yang sedang terjadi misalnya isu terorisme sehingga terdapat kebijakan pemerangan teroris internasional.

Kebijakan luar negeri merupakan suatu bentuk eksistensi negara tersebut dalam dunia internasional dan pasti akan selalu mencerminkan national interest negara. Karena setiap kebijakan luar negeri pasti memiliki kaitan dengan negara lain sehingga ketika sebuah negara dapat maju melalui kebijakan luar negerinya yang baik dan kuat maka itu otomatis menunjukkan keeksistensiaannya dalam hubungan internasional.

Dilematis Decision Making Process Kebijakan Luar Negeri Indonesia saat ini

Sisitem pembuatan keputusan luar negeri Indonesia memang terkesan tertutup karena biasanya masyarakat hanya mengetahui tahap kesimpulan saja sementara aktor kunci pembuatan keputusan luar negeri adalah Departemen Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri dan jajarannya sebagai pemain paling berpengaruh dalam proses tersebut. Kesimpulan demikian menunjukkan adanya kekurangan koordinasi, kerja sama, dan komunikasi antara birokrat dengan masyarakat. Politik luar negeri seakan-akan menjadi domain departemen luar negeri saja. Padahal isu-isu baru internasional bukan hanya menuntut pluralisasi dalam pembuatan keputusan luar negeri, tetapi juga pengakuan akan pentingnya kesetaraan antara apa yang dianggap sebagai kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri. Sampai saat ini ada kecenderungan bahwa kebijakan luar negeri dan kebijakan dalam negeri sebagai suatu superior dan inferior di mana kebijakan dalam negeri jauh lebih penting sehingga dalam pengambilan keputusannya melibatkan seluruh lapisan masyarakat sementara seharusnya proses pengambilan keputusan luar negeri Indonesia juga melibatkan masyarakat dalam taraf lebih jauh.

Dari waktu ke waktu departemen luar negeri memang melakukan dengar pendapat dengan badan legislatif. Tetapi sejauh ini, hal itu hanya dilihat oleh publik sebagai sebuah proses diskusi antara Departemen Luar Negeri RI dengan DPR, serta paparannya di hadapan DPR mengenai masalah-masalah internasional Indonesia. Proses di atas tidak salah dan tidak pula bertentangan dengan prinsip komunikasi sebagai salah satu dimensi penting dari policy network. Keberatan publik mungkin adalah ruang yang sangat terbatas bagi mereka untuk mengekspresikan pandangan-pandangan mereka mengenai masalah-masalah internasional. Padahal mereka sebenarnya adalah salah satu policy resources yang pada akhirnya menimbulkan kewajaran jika ruang yang terbatas ini kemudian menjadi alasan bagi mereka untuk mengajukan pilihan-pilihan kebijakan tandingan atau mengeritik secara tajam kebijakan luar negeri yang telah diputuskan. Stabilitas politik luar negeri Indonesia pada akhirnya memang tergantung pada perkembangan dalam proses demokrasi di Indonesia sendiri.

Reformasi Decision Making Process Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Bagaimana implikasi reformasi politik domestik  terhadap kebijakan luar negeri? Rakyat Indonesia memiliki kebebasan untuk mendayagunakan kebijakan luar negeri sehingga melahirkan kemakmuran dan kemajuan untuk seluruh lapisan masyarakat. Secara idiil, tujuan dari politik luar negeri Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Ada empat agenda dalam reformasi politik luar negeri Indonesia:

2

Pertama, perumusan kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri tak lagi tersentralisasi di badan eksekutif atau di tangan presiden. Dengan tema-tema hubungan internasional seperti hak asasi manusia, demokratisasi, lingkungan hidup dan terciptanya masyarakat madani, maka rakyat seluruhnya memiliki akses dalam memberikan pemikiran, menilai dan ikut memikirkan arah kebijakan luar negeri.

Kedua, politik luar negeri tidak lagi otonom dari pemerintah tapi harus mempertimbangkan perbuahan-perubahan dan tuntutan masyarakat. Meminggirkan masyarakat dalam hal politik luar negeri akan melahirkan langkah yang fatal terhadap kemajuan seluruh bangsa.

Ketiga, dalam jangka mendatang tidak perlu lagi keputusan penting dalam menghadapi era globalisasi ini diserahkan ke tangan seorang presiden atau menteri. Karena kebijakan luar negeri pada akhirnya akan berpengaruh terhadap seluruh lapisan masyarakat dari kota sampai desa, maka pengambilan keputusan hanya di tangan satu orang dengan asumsi ia serba tahu tentang politik luar negeri akan berakibat kehilangan kontrol. Dr Moh Idris Kesuma melukiskan bahwa politik luar negeri itu tak lain daripada perjuangan seluruh bangsa Indonesia yang pada awalnya mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan pengakuan internasional1

Keempat, meskipun orientasi politik luar negeri negeri sudah ditentukan bebas dan aktif serta landasan idiilnya ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, namun dalam implementasinya jangan sampai terjebak pada sakralisasi kebijakan. Politik luar negeri seperti halnya politik dalam negeri bukanlah sesuatu yang sakral, yang suci, yang tak bisa diubah dan dikemas dengan pendekatan baru. Desakralisasi kebijakan eksternal bisa dilakukan jika masyarakat ikut berpartisipasi dalam memikirkan arah bangsa Indonesia dalam memasuki abad ke-21 ini.

Sumber

Coplin, William D. Introduction to International Politics a Theoretical Overview. Syracuse University.Mas’oed, Mochtar. 1990. Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi. Yogyakarta. PAU UGMRoy, S.L. DiplomasiViotti, Paul and Mark V. Kauppi. 1994. International Relations Theory. -3rd ed. Allyn and Bacon.

1 Prof Dr Moh Idris A Kesuma, Sejarah Diplomasi Indonesia. Yogyakarta, Fakultas Sosial dan Politik, UGM, 1978.

3