8/16/2019 Dasar Hukum Pelaporan Perkembangan Industri

1/3

Dasar Hukum Pelaporan Perkembangan Industri :

1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 21!Pasal "! a#at 1Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri

yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada

Menteri, gubernur dan bupati/walikotaPasal $ a#at 1Setiap Perusahaan Industri yang tidak menyampaikan Data

Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat !" dan

Perusahaan #awasan Industri yang tidak mennyampaikan Data

#awasan Industri dalam Pasal 6$ ayat !" dikenai sanksi

administrati% berupa &

a' Peringatan (ertulisb' Denda administrati% c' Penutupan sementarad' Pembekuan i)in usaha industri atau i)in usaha kawasan industri

dan/ataue' Pencabutan i)in usaha industri atau i)in usaha kawasan industri

2. Peraturan %enteri Perindustrian &epublik Indonesia Nomor 

!1'%(IND'P)&'"'2* tentang +etentuan dan Tata ,araPemberian I-in Usaha Industri I-in Perluasan dan Tanda

Da/tar Industri00 I +)4I0N P)%)5N5 IUI I6IN P)&7U8N DN

TDIPasal 3$!' Perusahaan Industri yang telah memiliki I*I/I)in perluasan wajib

menyampaikan In%ormasi Industri secara berkala kepada

Menteri, +ubernur, upati/-alikota sesuai dengan I)in *saha

Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut &a' 6 enam" bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat

 . lambatnya setiap tanggal ! 0uli dengan menggunakan

1ormulir Model Pm23 untuk In%ormasi Industri melalui

Persetujuan Prinsip atau SP2I3 untuk In%ormasi Industri

(anpa Persetujuan Prinsip dengan tembusan kepada

Direktur 0enderal Pembina Industri , #epala Dinas Proinsi ,

dan #epala Dinas #abupaten/#ota'

8/16/2019 Dasar Hukum Pelaporan Perkembangan Industri

2/3

b' ! satu" tahun selambat . lambatnya setiap tanggal !

0anuari pada tahun berikutnya dengan menggunakan

1ormulir Model Pm23I untuk Industri melalui Persetujuan

Prinsip atau SP23 untuk Industri (anpa Persetujuan Prinsip

dengan tembusan kepada Direktur 0enderal PembinaIndustri , #epala Dinas Proinsi , dan #epala Dinas

#abupaten/#ota'5' Perusahaan Industri yang telah memiliki (DI wajib

menyampaikan In%ormasi Industri kepada upati/-alikota

setiap tahun selambat . lambatnya tanggal ! 0anuari pada

tahun berikutnya dengan menggunakan 1ormulir Model Pd% III2

I# dengan tembusan kepada Direktur 0enderal Industri #ecil

dan Menengah dan #epala Dinas #abupaten/#ota

3. Peraturan Daerah +abupaten 8emarang Nomor ! Tahun 2!

tentang I9in Usaha Industri dan Tanda Da/tar Industri00 I +ea9iban dan 7aranganPasal ;!' #ewajiban Pemegang I*I adalah &

a' Menyampaikan In%ormasi Industri secara berkala kepada

Pejabat yang berwenang memberikan I*I mengenai

kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut &- *ntuk 6 enam" bulan pertama tahun yang bersangkutan

selambat . lambatnya setiap tanggal ! 0uli- *ntuk kurun waktu ! satu" tahun selambat2 lambatnya

setiap tanggal ! 0anuari pada tahun berikutnya'5' #ewajiban Pemegang (DI adalah &

a' Perusahaan Industri yang telah memperoleh (DI wajib

menyampaikan In%ormasi Industri kepada Pejabat yang

mengeluarkan (DI setiap tahun selambat . lambatnyatanggal ! 0anuari pada tahun berikutnya

00 II 8N+8I D%INI8T&8IPasal 11!' Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis

apabila &c' (idak menyampaikan In%ormasi Industri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ! atau dengan sengaja

menyampaikan in%ormasi yang tidak benar'

8/16/2019 Dasar Hukum Pelaporan Perkembangan Industri

3/3

5' Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri

sebanyak tiga" kali berturut . turut dengan jangka waktu

masing masing ! bulan

Pasal 12!' (erhadap perusahaan industri I*I dan (DI dibekukan apabila &

a' (idak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat

peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal !! ayat 5'