dan Hakim rang - BPK Perwakilan Provinsi...
4
Sub Bagian Humas dan Tata Usa BPK Rl Perwakilan Frovinsi Bali ftadar Bali m dan Hakim aling rang perql- dana DENPASAR - cluduk sebagai s terdak:wa mantan dikporabud I Nyor *belirm diteken. "ladi, ihi AFda sebagai Bnd4 tangan saja? dan Stikes embrana tan Bupati Winasa sengit yang {engan majelis Ciketuai Wayan gan anggota Dewa Suard- hita dan Nurbaya Winasa dengan lam. Selama dua perlangsung deq Pemeriksaan sa sebagai saksi hampir dua iru pula, suasana persidangan $.erap tak tensi tinggi. Bahkan, debat kusir Winasa dan maielis hakim silih berganti salinq arqumen $ > Baca Winasa... Hal 31 HakimKes Jawaban,W rnasa Suryadi. iawa- r wtltast".. Sambungan dari hal 21 didikanAnda S-3. rlfasat tanda tangan perbup tak tahu isinya," sentil hakim berkacamata itu. Tapi, pensiunan dokter 8i8i itu tak kurang ia$'aban. Dia kembali memberikan.iawaban khas politisi. "Tapi, saya dipilih oleh masyarakat," celetuknya. Tak mau kalah galak, hakim anggota satu Dewa Suardhita menyebut \{'hasa tak bisa lePas dari tanggung ia$?b hukum se- bagai bupati. Sebagai Pemimp- in, Winasa bertanggung jawab atas semua yang dilakukan bawahamya. "Hukum itu ada dua, tujuan dan proses. Anda sebagai bupati pilih mana? Tir- juan Anda memang baik, tapi caranla salahj' regas Suardhita. LagiJagi, Winasa mementah- kan pemyataan hakim. Wina- sa memutar balik pertanyaan ' hakim. "Makanya itu, saya ingin bongka-r itu kebenaran perbuP. Mana buldi tanda tangan basah saya? fa.ngan-langan Perbup itu rekayasa;' sergah Winasa. "Yang jelas, sampai sekarang sa}? tidak pernah baca perbup itq. SaYa baru tahu setelah dipPriksF penyidik kejati," sambuhgnYa dengannada meninggi. Winasa justru menyebut tanggung iawab program bea- siswa adalah Asisten Il Setda fembrana, sebagai Pejabat pengguna anggaran. Jawaban Winasa membuat hakim kem- bali naik pitam. Dikatakan Sukanila, keteran- gan Winasa saat diPeriksa penyidik mengaku pember{an beasiswa berdasarkan Perbup No 4/2009. Namun, dalam persidangan Winasa berkelit. "Anda dipaksa penyidik dalam memberikan keterangan? Ko k 'disana sama di sini (Persidan- gan) berbeda? Yang benar Yang mana?" keiar sukanila. Seienak Winasa terdiam. Kemudian pda yang saat ini menghuni Rutan Negara itu menyebut ada kesalahan da- lam memberikan keterangan pada penYidik. Hakim menS- ingatkan agar Winasa iujur dalam memberi keterangan. Dalam persidangan iuga ter- ungkap bahwa proses beasiswa diberikan mulai dari menga- jukan permohonan ke Dis- dikporabud, dilanjutkan ke buoad. dan kembali ke Disdik- oorabud. Sidang akan dilan- iutkan pekan dipan dengan 'keteranian saksi at i. (san/Plt) tseberapa kali jau'abanWina- sa membuat alur tanya jawat) yang diajukan hakim mentok. Majelis hakim berusah{ keras mengorek keterangan dari Wi- nasa secara hukum. Sementara winasa membalasnya dengan jawaban sudut pandang Poli' tik. Tak pelak, jawaban politis Winasa kemp membuat maje- lis hakim geregetan. Yang menjadi perdebatan ada- lah keberadaan SK No 4/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa. Dengan nada meng- gebu, Winasa berusaha mem- buktikan bahwa dirinya tidak bersalah. "Sampai sekarang saya tidak pemah lihat PerbuP No 4/2009. Jangankan baca Per- bup, lihat bentulinya saia tidak pernah,'' tandas Winasa dengan nada berapi-api. Pemyataan Vvinasa membuat maielis hakim mengernyitlan kening. Dengan suara keras, hakim Sukanila menanyakan tanggung jawab \^tnasa sebagai bupati. Dikatakan sukanila, se- bagai bupati seharu-snya mem baca dan mengetahui PerttuP isiny{8" qecar hakim Su Medki dmertak isk 4asal meniawab pert flakirln dengan nada tinl 'lDaltm birckasi ada F *a. Birpati kalau sudah $aw{han, tinggal tandt {aja. Kalau semua per [acal bisa pusing iadi hwap \ nnasa. I Behlmpuasmemberik ban. lt{inasa rnalah me fan fncapaian diriny l0 t+run jadi bupati. ferlSe kedua saya da1 fs,s feFe4. rertinggi di {ia.r$asyarakat Iembn denghn saya Pedanggr fan fala iuga sudah t fewdn tanpa catatani' in tnenibela diri. asal tahu yaan ,uga. di- Tak kalah akal, kanila memberi menbhok "Saya Su- gung jawab politik An bagaimana pertanggrr ban hukum Anda seb patil YangAnda pakai negdra, .bukan uang l sodok Sukanila. 'And kan orang sembarang yaan tanq- llapi, idi bu- Edisi : Kcvlrtfr 2+ \vrr ,016 Hal ' t" r'lrn ? t Pen- den-
Transcript of dan Hakim rang - BPK Perwakilan Provinsi...
Sub Bagian Humas dan Tata Usa BPK Rl Perwakilan Frovinsi Bali
ftadar Bali
m dan Hakimaling rang
perql-dana
DENPASAR -
cluduk sebagai sterdak:wa mantandikporabud I Nyor
*belirm diteken. "ladi,ihi AFda sebagaiBnd4 tangan saja?
dan Stikesembrana
tan BupatiWinasa sengit
yang{engan majelisCiketuai Wayangan anggota Dewa Suard-hita dan Nurbaya Winasa
dengan
lam. Selama duaperlangsung deq
Pemeriksaan sa sebagai saksi hampir duairu pula, suasana persidangan
$.erap taktensi tinggi. Bahkan, debat kusirWinasa dan maielis hakim silih
berganti salinq arqumen $> Baca Winasa... Hal 31
HakimKes Jawaban,Wrnasa
Suryadi.
iawa-
r wtltast"..Sambungan dari hal 21
didikanAnda S-3. rlfasat tandatangan perbup tak tahu isinya,"sentil hakim berkacamata itu.
Tapi, pensiunan dokter 8i8iitu tak kurang ia$'aban. Diakembali memberikan.iawabankhas politisi. "Tapi, saya dipiliholeh masyarakat," celetuknya.
Tak mau kalah galak, hakimanggota satu Dewa Suardhitamenyebut \{'hasa tak bisa lePasdari tanggung ia$?b hukum se-bagai bupati. Sebagai Pemimp-in, Winasa bertanggung jawabatas semua yang dilakukanbawahamya. "Hukum itu adadua, tujuan dan proses. Andasebagai bupati pilih mana? Tir-juan Anda memang baik, tapicaranla salahj' regas Suardhita.
LagiJagi, Winasa mementah-kan pemyataan hakim. Wina-sa memutar balik pertanyaan
' hakim. "Makanya itu, saya inginbongka-r itu kebenaran perbuP.Mana buldi tanda tangan basahsaya? fa.ngan-langan Perbup iturekayasa;' sergah Winasa. "Yangjelas, sampai sekarang sa}? tidakpernah baca perbup itq. SaYa
baru tahu setelah dipPriksFpenyidik kejati," sambuhgnYadengannada meninggi.Winasa justru menyebut
tanggung iawab program bea-siswa adalah Asisten Il Setdafembrana, sebagai Pejabatpengguna anggaran. JawabanWinasa membuat hakim kem-bali naik pitam.
Dikatakan Sukanila, keteran-gan Winasa saat diPeriksapenyidik mengaku pember{anbeasiswa berdasarkan PerbupNo 4/2009. Namun, dalampersidangan Winasa berkelit."Anda dipaksa penyidik dalammemberikan keterangan? Ko k'disana sama di sini (Persidan-gan) berbeda? Yang benar Yangmana?" keiar sukanila.
Seienak Winasa terdiam.Kemudian pda yang saat inimenghuni Rutan Negara itumenyebut ada kesalahan da-lam memberikan keteranganpada penYidik. Hakim menS-ingatkan agar Winasa iujurdalam memberi keterangan.
Dalam persidangan iuga ter-ungkap bahwa proses beasiswadiberikan mulai dari menga-jukan permohonan ke Dis-dikporabud, dilanjutkan kebuoad. dan kembali ke Disdik-oorabud. Sidang akan dilan-iutkan pekan dipan dengan'keteranian
saksi at i. (san/Plt)
tseberapa kali jau'abanWina-sa membuat alur tanya jawat)yang diajukan hakim mentok.Majelis hakim berusah{ kerasmengorek keterangan dari Wi-nasa secara hukum. Sementarawinasa membalasnya denganjawaban sudut pandang Poli'tik. Tak pelak, jawaban politisWinasa kemp membuat maje-lis hakim geregetan.
Yang menjadi perdebatan ada-lah keberadaan SK No 4/2009tentang Pemberian BantuanBeasiswa. Dengan nada meng-gebu, Winasa berusaha mem-buktikan bahwa dirinya tidakbersalah. "Sampai sekarangsaya tidak pemah lihat PerbuPNo 4/2009. Jangankan baca Per-bup, lihat bentulinya saia tidakpernah,'' tandas Winasa dengannada berapi-api.
Pemyataan Vvinasa membuatmaielis hakim mengernyitlankening. Dengan suara keras,hakim Sukanila menanyakantanggung jawab \^tnasa sebagaibupati. Dikatakan sukanila, se-
bagai bupati seharu-snya membaca dan mengetahui PerttuP
isiny{8" qecar hakim SuMedki dmertak isk
4asal meniawab pertflakirln dengan nada tinl'lDaltm birckasi ada F*a. Birpati kalau sudah
$aw{han, tinggal tandt{aja. Kalau semua per
[acal bisa pusing iadihwap \ nnasa.I Behlmpuasmemberikban. lt{inasa rnalah me
fan fncapaian dirinyl0 t+run jadi bupati.ferlSe kedua saya da1
fs,s feFe4. rertinggi di
{ia.r$asyarakat Iembndenghn saya Pedanggrfan fala iuga sudah tfewdn tanpa catatani' intnenibela diri.
asaltahu
yaan,uga.
di-
Tak kalah akal,kanila memberimenbhok "Saya
Su-
gung jawab politik Anbagaimana pertanggrrban hukum Anda sebpatil YangAnda pakainegdra, .bukan uang lsodok Sukanila. 'Andkan orang sembarang
yaantanq-llapi,
idi bu-
Edisi : Kcvlrtfr 2+ \vrr ,016
Hal ' t" r'lrn ? t
Pen-
den-
sub Bagian Humas dan Tata Usat{a BpK Rr perwakiran provinsi Bari
ftadar Bali
Edisi
Hal
; Korn6,2f )nr\ )"19
Zl
TaxAmn sty DiharapTingkatk Pendapatan
MANGUPURA- Pemberlakuanpengampunan pajak (nx amnesty) dtnrJ.z
beri dampak bagus bq8i Pqndapatan Asli(PAD) di Badung. Bahka4 tahun 2017, IBadung memasang fenc{na belanja mtRp a,9 triliun lebih.
i
ini perlu
5 filiun lebih. Iadi
Aqi Amaw?, KepalaPendapahn Badrmg, bell.ut lama ini.
Kata dia, kalau mellhat dari situasilrASlH FAVORIT: Wbatawanasing bersantai di Pan-tai Kuta. Diharapkan kebijakan pengampunan psjakbiss meningkatkan p€ndapatan tahun ini.
pendapatan paiak yang strdah ada. Denganpenerapan sistem o/l/ine. rPemasangan webservis untuk mencatat data transaksi real timeakan tetaD dilaksanakan.
Seperti diketahui, Pemkab Badung tahun2017 memasang rencana belanja mencapaiRp 4,9 triliun lebih. Belanja ini sebagian besardidanai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yangpada tahun 2017 dirancang sebesar Rp 3,5triliun. Ini meningkat sebesar Rp 580,1 miliardibandingkan pada induk 2016 yang sebesarRp 2,9 triliun lebih. Idwl/ptt)
Kata dra, kahu melnat oan slruasr KeDrripemerintahan pusat sek{rang dengan wa<
menerapkan tax arunes\y temyata mem
danialan. Saya
oranSke Indo
besarj'
pengaruh.
realisasi pendapatan pajak per luni 201 iniIni
pi-
juga sudah
belanja
dampak. "Saya bisa mtBea Perolehan Hak Ata6(BPHTB) sudah mulaitahu kenapa. Temyatauang di luar negeril dmembed implikasi qrl
mungkin pertana )"ng kit4 bisai' terangnya.Peiabat asal Pecaq.r irli menambahkan,
haknya iuga mengir*ensifkan sumber-sur
Sub Bagian Htrmm jrrl Tata Usal
tadar Bali
Ketika M b Men
- Korupsi memang tidakpandang usia. Mantan
Rektor IHDN DenpasarMade Titib ini di usia 63
tahun dinyatakan terbuk-ti merugikan kquangan
negara. Tapi, kariena Pu-nya surat sakit dia tidak
dimasukkan penjara'
SANDIJAYA, Denpasar
PRIA uzur yang untuk berjalankaki harus dibantu tongkat, itu
r PAKAI...
Sambungan dari hal 21denganUU
D ana pun ia y ang dipungut darimahasiswa seharusnya masukkekas negala melalui pendapatannegara bukan pajak
Tapl danapunla itu dipungutdan dikelola langsung IHDNdi bawah koordinasi mantanKaro Umurn IHDN Praptini(dalam berkas terpisah). Karenaitu, meski Titib tidak terbuktimenilanati kt-rrupsi dana punramahasiswa kainpus IHDN.
Maka Titib harus bertanggungjawab atas apa yang dilal'ukanbawahannya. Dalam persidan-gan terungkap, dana korurpsidigunakan untuk keperluan diIingkungan kampus IHDN. Sep-erti membayar langganan tele-visi kabel, transportasi dosen,hingga dipakai membiayai per-awatanmobil dinas.Atas dasar pertimbangan
tersebut, majelis hakim menilaiTitib terbukti melakukan per-buatan korupsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 UU RI
2001 tentangPasal 55 (r) ke-rum menjatuhkar
n, majelis hakim
dan meringan
ita sakit yang m
dangan dan menannya "Sementa
BPK Rl Perwakifan Provinsi Bali
I
I
V0nis Hukuman Kasus Dana Punia
Pakai Surat S t, Dig jar Setahun dan Tidak Ditahan
I gagal-menghindar {ari jerat' hukum. Permohonan bebasnYa
dalam pleidoi ditol{k majelis
hakim Pengadiian Tindak Pi-dana Korupsi (TiPikor) DenPasar.Kemarin (27/7) dia mendaPatganjaran pidana Penjara sela-rna setahun oleh malelis hakimpimpinan Dewa Gede Suardtrita.
"Menjatuhkan Pidana Pen-iara satu tahun, dan denda RP
50 juta subsider lima bulan ku-rungani' tandas hakim Suadhi-ta dalam amar Putusannya.Majelis hirkim menilai, Titibsebagai rektor bertanggungjawab atas PenYalahgunaanpemungutan dana Punia ma-hasiswa kampus IHDN. Se-bagai rektor, Titib mentPunYaitanggung jawab melekat Padaiabatannva "l' i Baca Pakai... Hal 31
Sama-S aMe yatakan Pilcir-Pikir
5eIkumpertatkayanIticla
hal
meringankan, terdr menikmati hasi
gan sakit dari dokter. "Beliaudalam kondisi sakit dan masaperawatan," ujar Komang Dar-imayasa dan Made Adi Seraya.l
Terhadap keputusan hakim,ikuasa hukumrTitib mengakupikir-pikir. Begitu juga denganJPU Gede Arthana nienlatakanpernyataan serupa. "Kamipikir-pikir dulu. Selain iru kamijuga akan berkonsultasi den-gan pimpinan. untuk langkah,selanjutnya," terang jaksa asalBuleleng itu.
. Seperti diketahui, rapat an-tara Titib, Praptini, dan se-jumlah pejabat tinggi IHDNIainnya. Mereka membdhaspenerimaan mahasiswa baru.Hasil rapat kemudian sepakatmembentuk panitia, selanjutn-yaTitib selaku rektor menerbit-kan SK tentang pembentukanpanitia penerimaan maha-siswa baru tahun 201 l.'Dalam rapat selanjutnya,Praptini menyampaikanpendapat bahwa kampus,IHDN saat itu banyak kegiatan
I
keagamaan sep erti ngay ah.Ke- i
giatan itu memerlukan dana,sedangkan dana yang tersediadi IHDN tidak mencukupi.
Praptini mengusulkan supayamahasiswa baru dikenakanuangdana punia. Dengan rin-cian, mahasiswa baru S-l Rp Ijuta, D-3 Rp 800 ribu, S-l dariD-3 Rp 200 ribu, dan S-l dariD-2 sebesar Rp 500 ribu.Praptini mengatakan bahwa
usulan itu akan dibicarakandengan Kementerian Agama.Dalam dakwaan jaksa jugaterungkap, iika dana puniadiserahkan ke kas negara akansulit untuk pengelolaannya.Sedangkan Titib sebagai rektormenyetujui apa yang diusul-kan Praptini. Akibat dari per-buatan para terdakwa, negaradirugikan sekitar Rp 752 juta.
Untrk tedalq,va Praptini sendirimasih belum divonis. Persidan-gan terdakwa Praptini saat inimasih dalam tahap pembacaanduplik (tanggapan terdakara un-tuk jaksa). Besar kemungkinanPraptini akan divonis dua pekanmendatang. (*pit)
rlP-rbFhu {'lo
T-
Halkwanya,
perawatan.akwa berlaku sop
lratKan, perbualtidak menduku up-rerintah dalamskorupsi. Perl n
merugikankeu," imbuh hakim.menerrma vonls,
nunung.Inititib'an-
bpasrah. Dia di tun
lelakinya ke IuarMeski divonis
a, Titib tidak I
Tahun 1999
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
ftadar Bali
MANGKFAK: Bangunan Kantor masih manglrak
DENPASAR - Bangunankembali me4ghiasi
