Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja dan...
Transcript of Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja dan...
-
DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI TERHADAP PASAR KERJA DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
DISERTASI
SAFRIDA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008
-
SURAT PERNYATAAN Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan
dalam disertasi saya yang berjudul:
DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI TERHADAP PASAR KERJA DAN
PEREKONOMIAN INDONESIA
merupakan gagasan atau hasil penelitian disertasi saya sendiri, dengan bimbingan
Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan
rujukannya. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar dalam
program sejenis di perguruan tinggi lain. Seluruh sumber data dan informasi yang
digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.
Bogor, September 2008
SAFRIDANRP. A 161030031
-
ABSTRACT
SAFRIDA. The Impact of Migration Policy on Labor Market and Indonesian Economy (BONAR M. SINAGA as Chairman, HERMANTO SIREGAR and HARIANTO as Members of the Advisory Committee) The problem of internal and international migration is still faced by Indonesian government until the recent year. The internal migration problem is related to the concentration of migration in Java as a destination region, even though this region has high population and unemployment. The problem of international migration is caused by the high demand of professional migrant of the destination country. Some of internal and international migration policies have been regulated by the government to handle the problem.
The main purpose of internal and international migration policies in Indonesia is to solve population distribution and labor market problem and improve economic condition in Indonesia. The objectives of this research are: (1) to describe the pattern of internal and international migration, labor market and Indonesian economy, (2) to analyze the factors that influence internal and international migration in Indonesia, and (3) to forecast the ex-ante (2009-2012) impact of some alternatives internal and international migration policies on labor market and Indonesian economy.
To reach these objectives, a simultaneous equations model containing 58 structural equations and 30 identities equations are constructed. The analysis use time series 1985-2006 data. Model was estimated by 2SLS method and the SYSLIN procedure. Forecasting simulation used the Newton method and the SIMNLIN procedure.
The results of the research indicate that the pattern of internal migration is still concentrated in Java, and the pattern of international migration in every island in Indonesian is concentrated in Malaysia, excluding Java, is in Arab Saudi.
Factors influence the internal migration from other islands to Java is the amount of migrant from the previous period, on the contrary from Java to the other islands is influenced by the wages in Java and the demand for labor in destination regions. The factors influence international migration are the wages and the demand for labor in destination country.
Generally, the impacts of internal migration policies on population distribution can decrease the amount of inmigration to Java. The policies, except minimum wage policy, can solve labor market problem through decreasing unemployment in each island, then the policies are also able to increase investment and consumption in each island, so that GRDP in each island is also increasing. The impacts of combination internal and international migration policies on labor market and Indonesian economy in each island are better than the impacts of single internal migration policy. The combination of depretiation, decreasing interest rate, and increasing infrastructure government expenditure can solve population distribution problem, labor market problem and those can increase Indonesian economy (2009-2012).
Keywords: internal and international migration, labor market, Indonesian economy
-
RINGKASAN
SAFRIDA. Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia (BONAR M. SINAGA sebagai Ketua, HERMANTO SIREGAR dan HARIANTO sebagai Anggota Komisi Pembimbing)
Masalah migrasi internal dan internasional hingga saat ini terus dihadapi
pemerintah Indonesia. Masalah migrasi internal adalah terkonsentrasinya arus tujuan migrasi ke Pulau Jawa, meskipun jumlah penduduk dan pengangguran di pulau tersebut cukup tinggi. Todaro menyatakan keputusan tersebut merupakan keputusan yang rasional. Para migran tetap migrasi ke daerah tujuan, meskipun pengangguran cukup tinggi di daerah tersebut. Tindakan ini dilakukan karena alasan yang kuat yaitu adanya perbedaan upah dan pendapatan antara daerah asal dan daerah tujuan. Para migran selalu membandingkan dan mempertimbangkan pasar tenaga kerja yang tersedia bagi mereka di daerah asal dan daerah tujuan. Kemudian akan memilih salah satunya jika dapat memaksimumkan keuntungan (Todaro, 1998). Sedangkan masalah migrasi internasional adalah belum berhasilnya pemerintah memenuhi tingginya permintaan tenaga kerja profesional oleh negara tujuan migran internasional Indonesia. Hingga saat ini tenaga kerja migran internasional Indonesia yang bersedia bekerja di luar negeri adalah tenaga kerja yang berpendidikan rendah.
Berbagai kebijakan ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan utama kebijakan migrasi internal yang ditetapkan pemerintah adalah mengatasi masalah distribusi penduduk dan pasar kerja, serta meningkatkan kondisi makroekonomi di Indonesia. Sedangkan tujuan utama kebijakan migrasi internasional adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja migran internasional untuk mengurangi jumlah pengangguran dan menambah devisa negara. Hingga saat ini masih sulit bagi pemerintah untuk mencapai terlaksananya kebijakan tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi internal dan internasional, dan bagaimana dampak kebijakan migrasi internal dan internasional terhadap pasar kerja dan perekonomian Indonesia pada periode 2009-2012. Tujuan penelitian adalah: (1) mendeskripsikan perkembangan migrasi internal dan internasional, pasar kerja dan perekonomian Indonesia, (2) menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi migrasi internal dan internasional di Indonesia, dan (3) meramalkan dampak kebijakan migrasi internal dan internasional terhadap pasar kerja dan perekonomian Indonesia tahun 2009-2012.
Tujuan tersebut dicapai dengan merumuskan model persamaan simultan yang terdiri dari 58 persamaan struktural dan 30 persamaan identitas. Analisis ini menggunakan data time series tahun 1985-2006. Model diestimasi dengan metode 2SLS dan prosedur SYSLIN. Simulasi historis dan peramalan menggunakan metode Newton dan prosedur SIMNLIN.
Hasil penelitian menunjukkan arus migrasi internal di Indonesia masih tertuju ke Pulau Jawa dan arus migrasi internasional setiap pulau di Indonesia tertuju ke Malaysia, kecuali Pulau Jawa yang arus migrasi internasionalnya tertuju ke Arab Saudi.
Faktor yang mempengaruhi migrasi dari luar Jawa ke Jawa adalah upah daerah asal dan jumlah migran pada periode sebelumnya, tetapi migrasi dari Jawa
-
ke luar Jawa dipengaruhi oleh upah di Jawa dan permintaan tenaga kerja di daerah tujuan. Faktor yang mempengaruhi migrasi internasional adalah upah dan permintaan tenaga kerja di negara tujuan.
Umumnya kebijakan migrasi internal melalui peningkatan pengeluaran infrastuktur dan kebijakan migrasi internasional melalui depresiasi nilai tukar dapat mengatasi masalah distribusi penduduk melalui penurunan jumlah migran masuk ke Jawa dan peningkatan jumlah migran keluar Jawa, mengatasi masalah pasar kerja melalui penurunan jumlah pengangguran pada setiap pulau, dan meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia yang terlihat dari peningkatan investasi, konsumsi rumah tangga dan GRDP masing-masing pulau. Sedangkan kebijakan migrasi internal melalui peningkatan upah minimum hanya dapat mengatasi masalah distribusi penduduk, tetapi tidak dapat mengatasi masalah pasar kerja dan masalah perekonomian Indonesia yang terlihat dari meningkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya GRDP masing-masing pulau.
Kombinasi kebijakan migrasi internal dan internasional melalui penurunan suku bunga, depresiasi nilai tukar dan peningkatan pengeluaran infrastruktur dapat mengatasi masalah distribusi penduduk yang terlihat dari penurunan jumlah migran masuk ke Jawa, peningkatan jumlah migran keluar Jawa dan peningkatan jumlah migran internasional. Kebijakan tersebut juga dapat mengatasi masalah pasar kerja melalui peningkatan permintaan tenaga kerja, penurunan pengangguran dan dapat memenuhi tuntutan pekerja dalam hal peningkatan upah. Selanjutnya kebijakan tersebut juga dapat meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia melalui peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga pada periode 2009-2012. Kata Kunci: migrasi internal, migrasi internasional, pasar kerja dan
perekonomian Indonesia.
-
Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumber a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh
karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin IPB
-
DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI TERHADAP PASAR KERJA DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
SAFRIDA
DISERTASI
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada
Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2008
-
Judul Disertasi : DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI TERHADAP PASAR KERJA DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
Nama : SAFRIDA
NRP : A161030031
Program Studi : Ilmu Ekonomi Pertanian
Bidang Konsentrasi : Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
Menyetujui,
1. Komisi Pembimbing,
Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, M.A. Ketua
Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec Dr. Ir. Harianto, MS Anggota Anggota
Mengetahui,
2. Ketua Program Studi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Ilmu Ekonomi Pertanian
Prof. Dr. Ir Bonar M. Sinaga, M.A. Prof. Dr. Ir. Khairil A.Notodiputro, M.S. Tanggal Ujian : 19 Agustus 2008 Tanggal Lulus : 10 September 2008
-
PRAKATA Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT yang telah memberi rahmat dan
karunianya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini yang
berjudul DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI TERHADAP PASAR KERJA DAN
PEREKONOMIAN INDONESIA. Penelitian dan disertasi ini dapat terlaksana
berkat arahan, bimbingan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada
kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada:
1. Prof. Dr. Ir. Bonar M. Sinaga, MA sebagai Ketua Komisi Pembimbing, atas
segala perhatian, bimbingan, saran, kritik dan motivasi yang selalu diberikan
kepada penulis sejak masa perkuliahan di Institut Pertanian Bogor,
penyusunan usulan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data,
hingga penyusunan disertasi.
2. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec dan Dr. Ir. Harianto, MS sebagai Anggota
Komisi Pembimbing, atas segala perhatian, bimbingan, motivasi, arahan,
saran dan kritik kepada penulis sejak masa penyusunan usulan penelitian,
pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan disertasi.
3. Prof. Dr. Bomer Pasaribu, SH, SE, MS., dan Prof. Dr. Ir. Tb. Sjafri
Mangkuprawira, sebagai penguji luar komisi dan Dr. Sri Hartoyo sebagai
pimpinan ujian terbuka yang telah memberikan kritik dan saran demi
perbaikan disertasi ini.
4. Rektor, Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, dan Ketua Program Studi EPN yang
berkenan memberi kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan di
Institut Pertanian Bogor.
-
5. Rektor, Dekan Fakultas Pertanian, dan Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Pertanian Universitas Syiah Kuala yang telah memberikan izin pada penulis
untuk mengikuti pendidikan di Institut Pertanian Bogor.
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional yang
telah memberikan bantuan beasiswa BPPS Program Doktor di Sekolah
Pascasajana IPB pada penulis.
7. Pemda Nangroe Aceh Darussalam, dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
(BRR) Aceh yang telah memberikan dana penelitian pada saat bantuan
beasiswa BPPS berakhir.
8. Yayasan Damandiri yang juga telah memberi bantuan dana penelitian pada
saat bantuan dana beasiswa BPPS berakhir.
9. Pimpinan dan Staf Depnakertrans, BPS, dan PSE yang telah membantu dalam
penyediaan data yang dibutuhkan penulis.
10. Sekretariat Program Studi EPN (Ruby, Yani, Aam, bu Kokom, dan Pak Husen)
yang telah banyak membantu meringankan segala pengurusan akademik sejak
masa perkuliahan hingga penulisan draft disertasi. Sahabat setia (Femi
Hadidjah Elly, Sitti Wajizah, Nurliana dan Evi Lisna dan keluarga), dan
teman-teman ikatan mahasiswa Pascasarjana Aceh atas kebersamaan yang
terjalin selama ini.
11. Ayahanda H. Syammaun dan Ibunda Hj. Faridah tercinta, atas segala doa
restu, dorongan semangat, perhatian, dan bantuan moril dan materil sehingga
penulis mampu menyelesaikan penulisan draft disertasi ini.
12. Suami tercinta Dr. Drh. Razali, M.Si dan ananda terkasih Rajwa Syafiqa atas
segala doa, pengorbanan, dorongan semangat, kasih sayang, dan dukungan
sepenuhnya bagi penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini.
-
13. Seluruh saudara-saudaraku tercinta (Keluarga Ir. Nila Fairiza dan Ir. M. Jailani
Abubakar, M.Si, Ir. Marliza, M.T., Laiya Haviza, Amd., Laila Zahara, Spd.,
dan Keluarga Safiran Nizar, SE), atas segala doa, dorongan semangat dan
perhatian bagi penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan draft
disertasi ini.
14. Seluruh keluarga besar Alm. Mahyiddin Amin atas segala doa dan perhatian
yang diberikan bagi penulis selama ini.
Semoga tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih.
Penulis
-
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Banda Aceh tanggal 28 Mei 1968 sebagai anak
keempat dari Ayahanda H. Syammaun Asyek dan Ibunda Hj. Faridah Hasyim.
Pada tahun 1987 penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 3
Banda Aceh. Pendidikan Sarjana diselesaikan tahun 1993 pada jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Pada semester
akhir kuliah, penulis lulus seleksi sebagai mahasiswa penerima tunjangan ikatan
dinas dosen dan tahun 1993 diangkat sebagai staf pengajar pada jurusan Sosial
Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Syiah Kuala, Nanggroe Aceh
Darussalam. Tahun 1996 penulis mendapat kesempatan tugas belajar pada
Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian
Bogor, dan selesai pada tahun 1999. Pada tahun 2003 penulis menempuh
Program Doktor di program studi yang sama di Institut Pertanian Bogor.
Penulis menikah dengan Dr. Drh. Razali, M.Si dan dikaruniai seorang
putri yaitu Rajwa Syafiqa.
-
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
DAFTAR GAMBAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
DAFTAR LAMPIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Perumusan Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3. Tujuan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.4. Kegunaan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . 14
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Perkembangan Migrasi di Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Migrasi Internal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Migrasi Internasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
19
2.2. Kebijakan Migrasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Migrasi Internal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1.1. Kebijakan Migrasi Internal . . . . . . . . .. . . . . . . .
2.2.1.2. Intrumen Kebijakan Migrasi Internal . . . . . . . .
2.2.2. Migrasi Internasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2.1. Kebijakan Migrasi Internasional . . . . . . . . . . . .
2.2.2.2. Instrumen Kebijakan Migrasi Internasional . . .
24
24
24
28
29
29
32
2.3. Tinjauan Studi Terdahulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Migrasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Pasar Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Makroekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
33
33
38
42
III. KERANGKA TEORI
3.1. Migrasi Penduduk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3.1.1. Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Migrasi . . . . . . . 47
3.1.2. Transisi Migrasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
i
-
3.1.3. Karakteristik Migran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
3.1.4. Migrasi sebagai Investasi Human Capital . . . . . . . . . . . 53
3.1.5. Beberapa Model Migrasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.1.5.1. Model Migrasi Todaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.1.5.2. Model Migrasi Skedul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.1.5.3. Model Migrasi Dreher dan Poutvaara . . . . . . . . 58
3.2. Pasar Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 60
3.2.1. Angkatan Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
3.2.2. Kesempatan Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.2.3. Upah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.2.4. Pengangguran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
3.3. Variabel Makroekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3.1. Pendapatan Nasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.3.2. Konsumsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.3.3. Investasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 74
3.3.4. Pengeluaran Pemerintah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.3.5. Ekspor Bersih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.4. Hubungan Migrasi, Pasar Kerja dan Variabel Makroekonomi . . 78
IV. METODOLOGI PENELITIAN
4.1. Model Ekonomi Migrasi Indonesia . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 85
4.1.1. Blok Migrasi Internal dan Internasional . . . . . . . . . . . . 85
4.1.1.1. Migrasi Internal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.1.1.2. Migrasi Internasional . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
4.1.2. Blok Pasar Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.1.2.1. Permintaan Tenaga Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . 97
4.1.2.2. Penawaran Tenaga Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
4.1.2.3. Pengangguran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.1.2.4. Upah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4.1.3. Blok Makroekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
4.1.3.1. Pendapatan Nasional . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 102
4.1.3.2. Pendapatan Disposibel . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.1.3.3. Konsumsi Rumah Tangga . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
ii
-
4.1.3.4. Investasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 106
4.1.3.5. Devisa . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.2. Identifikasi dan Metode Pendugaan Model . . . . . . . . . . . . . . . . 108
4.3. Validasi Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.4. Simulasi Kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
4.5. Defenisi dan Pengukuran Variabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.6. Jenis dan Sumber Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 130
V. DESKRIPSI PERKEMBANGAN MIGRASI, PASAR KERJA DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
5.1. Migrasi Internal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.1.1. Arus Migrasi Masuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.1.2. Arus Migrasi Keluar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.2. Migrasi Internasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
5.3. Perkembangan Migrasi Internal dan Internasional dan Angkatan Kerja Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
5.4. Perkembangan Pendapatan Migran Internal, Devisa Migran Internasional dan Perekonomian Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . 147
VI. HASIL ESTIMASI MODEL EKONOMI MIGRASI INDONESIA
6.1. Blok Migrasi Internal dan Internasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
6.1.1. Migrasi Internal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
6.1.1.1. Migran Masuk dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain ke Jawa . . . . . . . . . . 155
6.1.1.2. Total Migran Masuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
6.1.1.3. Migrasi Keluar dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain . . . . . . . 163
6.1.1.4. Total Migran Keluar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
6.1.2. Migrasi Internasional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
6.1.2.1. Migran dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain ke Malaysia . . . . . . . 174
6.1.2.2. Migran dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain ke Arab Saudi . . . . . 185
6.1.2.3. Migran dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain ke Singapura . . . . . . 192
iii
-
6.1.2.4. Migran dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain ke Hongkong. . . . . . 199
6.1.2.5. Total Migrasi Internasional . . . . . . . . . . . . . . . 205
6.2. Blok Pasar Kerja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
6.2.1. Permintaan Tenaga Kerja di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain . . . . . . . . . . . . . . 207
6.2.2. Penawaran Tenaga Kerja di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain . . . . . . . . . . . . . 214
6.2.3. Pengangguran di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
6.2.4. Upah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 223
6.3. Blok Makroekonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
6.3.1. Produk Domestik Regional Bruto di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain . . . . . . . . . . . . . . 232
6.3.2. Pendapatan Disposibel di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 232
6.3.3. Konsumsi Rumah Tangga di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain . . . . . . . . . . . . . . 233
6.3.4. Investasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
6.3.5. Devisa dari Tenaga Kerja Migran Internasional asal Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain . 247
VII. DAMPAK KEBIJAKAN MIGRASI TERHADAP PASAR KERJA DAN PEREKONOMIAN INDONESIA
7.1. Hasil Validasi Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
7.2. Hasil Simulasi Kebijakan Periode Peramalan 2009- 2012 . . . . . 255
7.2.1. Simulasi Peningkatan Upah Minimum Regional di Jawa 10 Persen dan Upah Minimum Regional di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain 15 Persen . . . . . . 261
7.2.2. Simulasi Depresiasi Nilai Tukar Rupiah 5 Persen . . . . . . 266
7.2.3. Simulasi Penurunan Suku Bunga 2 Persen dan Depresiasi Nilai Tukar 5 Persen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
7.2.4. Simulasi Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur di Jawa 10 Persen dan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain 20 Persen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
iv
-
7.2.5. Simulasi Depresiasi Nilai Tukar 5 Persen, Penurunan Suku Bunga 2 Persen dan Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur di Jawa 10 Persen dan di Luar Jawa 20 Persen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
7.3. Rangkuman dan Sintesis Dampak Simulasi Kebijakan Migrasi Internal dan Internasional terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
7.3.1. Rangkuman Dampak Simulasi Kebijakan Migrasi Internal dan Internasional terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
7.3.2. Sintesis Kebijakan Ketenagakerjaan dan Migrasi di Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
7.3.3. Sintesis Dampak Simulasi Kebijakan Migrasi Internal dan Internasional terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
VIII. SIMPULAN, IMPLIKASI KEBIJAKAN DAN SARAN
8.1. Simpulan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
8.2. Implikasi Kebijakan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
8.3. Saran Penelitian Lanjutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 303
DAFTAR PUSTAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
LAMPIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
v
-
DAFTAR TABEL
Nomor Halaman 1. Jumlah Industri dan Pekerja yang Tersebar pada Pusat-pusat Industri
di Indonesia Tahun 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Kawasan Tahun 2001-2006. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3. Penerimaan Devisa dari Tenaga Kerja Migran Indonesia Menurut Kawasan Tahun 2002-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
7
4. Jumlah Penduduk dan Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2001-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Selama Sebulan Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2002-2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6. Studi Terdahulu Mengenai Migrasi, Pasar Kerja dan Perekonomian . .
45
7. Perkembangan Jumlah Penduduk, Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2000-2005 . . . . . . . . . . . . . .
61
8. Jumlah dan Rata-rata Pertumbuhan Migrasi Masuk Seumur Hidup Menurut Pulau di Indonesia Tahun 1985-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
9. Jumlah dan Rata-rata Pertumbuhan Migrasi Keluar Seumur Hidup Menurut Pulau di Indonesia Tahun 1985-2005. . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
10. Jumlah Tenaga Kerja Migran Internasional Menurut Pulau dan Negara Tujuan Tahun 1985-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
11. Jumlah Tenaga Kerja Migran Internasional dan Penerimaan Devisa (Remittances) Menurut Pulau Tahun 1985-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
12. Jumlah Migran Internal dan Internasional, Angkatan Kerja Menurut Pulau di Indonesia Tahun 1985-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
13. Pendapatan Migran Internal, Devisa Migran Internasional, Konsumsi Rumah Tangga dan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pulau di Indonesia Tahun 1985-2005 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
149
14. Hasil Estimasi Persamaan Migran Masuk dari Sumatera ke Jawa . . .
156
15. Hasil Estimasi Persamaan Migran Masuk dari Kalimantan ke Jawa .
159
16. Hasil Estimasi Persamaan Migran Masuk dari Sulawesi ke Jawa . . . .
160
vi
-
17. Hasil Estimasi Persamaan Migran Masuk dari Pulau Lain ke Jawa . . .
162
18. Hasil Estimasi Persamaan Migran Keluar dari Jawa ke Sumatera . . . .
164
19. Hasil Estimasi Persamaan Migran Keluar dari Jawa ke Kalimantan .
167
20. Hasil Estimasi Persamaan Migran Keluar dari Jawa ke Sulawesi . . . .
168
21. Hasil Estimasi Persamaan Migran Keluar dari Jawa ke Pulau Lain . .
169
22. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Jawa ke Malaysia . . . . . . . . . .
176
23. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Sumatera ke Malaysia . . . . . .
178
24. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Kalimantan ke Malaysia . . . .
181
25. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Sulawesi ke Malaysia . . . . . . .
183
26. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Pulau Lain ke Malaysia . . . . .
184
27. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Jawa ke Arab Saudi . . . . . . . .
186
28. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Sumatera ke Arab Saudi . . . . .
188
29. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Kalimantan ke Arab Saudi . . .
188
30. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Sulawesi ke Arab Saudi . . . .
189
31. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Pulau Lain ke Arab Saudi . . .
190
32. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Jawa ke Singapura . . . . . . . . .
192
33. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Sumatera ke Singapura . . . . .
193
34. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Kalimantan ke Singapura . . . .
195
35. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Sulawesi ke Singapura . . . . . .
196
36. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Pulau Lain ke Singapura . . . .
198
37. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Jawa ke Hongkong . . . . . . . . .
200
38. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Sumatera ke Hongkong . . . . .
202
39. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Kalimantan ke Hongkong . . .
203
40. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Sulawesi ke Hongkong . . . . .
204
41. Hasil Estimasi Persamaan Migran dari Pulau Lain ke Hongkong . . . . 205
vii
-
42. Hasil Estimasi Persamaan Permintaan Tenaga Kerja di Jawa . . . . . . .
209
43. Hasil Estimasi Persamaan Permintaan Tenaga Kerja di Sumatera . . . .
210
44. Hasil Estimasi Persamaan Permintaan Tenaga Kerja di Kalimantan . .
211
45. Hasil Estimasi Persamaan Permintaan Tenaga Kerja di Sulawesi . . . .
212
46. Hasil Estimasi Persamaan Permintaan Tenaga Kerja di Pulau Lain. . .
213
47. Hasil Estimasi Persamaan Penawaran Tenaga Kerja di Jawa . . . . . . .
216
48. Hasil Estimasi Persamaan Penawaran Tenaga Kerja di Sumatera . . . .
217
49. Hasil Estimasi Persamaan Penawaran Tenaga Kerja di Kalimantan . .
219
50. Hasil Estimasi Persamaan Penawaran Tenaga Kerja di Sulawesi . . . .
221
51. Hasil Estimasi Persamaan Penawaran Tenaga Kerja di Pulau Lain . .
222
52. Hasil Estimasi Persamaan Upah di Jawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
53. Hasil Estimasi Persamaan Upah di Sumatera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227
54. Hasil Estimasi Persamaan Upah di Kalimantan. . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
55. Hasil Estimasi Persamaan Upah di Sulawesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
56. Hasil Estimasi Persamaan Upah di Pulau Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . .
231
57. Hasil Estimasi Persamaan Konsumsi Rumah Tangga di Jawa . . . . . .
235
58. Hasil Estimasi Persamaan Konsumsi Rumah Tangga di Sumatera. . . .
237
59. Hasil Estimasi Persamaan Konsumsi Rumah Tangga di Kalimantan .
238
60. Hasil Estimasi Persamaan Konsumsi Rumah Tangga di Sulawesi. . . .
239
61. Hasil Estimasi Persamaan Konsumsi Rumah Tangga di Pulau Lain . .
240
62. Hasil Estimasi Persamaan Total Investasi di Jawa . . . . . . . . . . . . . . . .
243
63. Hasil Estimasi Persamaan Total Investasi di Sumatera . . . . . . . . . . . .
244
64. Hasil Estimasi Persamaan Total Investasi di Kalimantan . . . . . . . . . .
245
65. Hasil Estimasi Persamaan Total Investasi di Sulawesi . . . . . . . . . . . .
246
66. Hasil Estimasi Persamaan Total Investasi di Pulau Lain . . . . . . . . . . . 247
viii
-
67. Hasil Estimasi Persamaan Devisa dari Tenaga Kerja Migran Internasional asal Jawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
249
68. Hasil Estimasi Persamaan Devisa dari Tenaga Kerja Migran Internasional asal Sumatera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
69. Hasil Estimasi Persamaan Devisa dari Tenaga Kerja Migran Internasional asal Kalimantan .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
251
70. Hasil Estimasi Persamaan Devisa dari Tenaga Kerja Migran Internasional asal Sulawesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
71. Hasil Estimasi Persamaan Devisa dari Tenaga Kerja Migran Internasional asal Pulau Lain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253
72. Hasil Peramalan Variabel Endogen Tanpa Alternatif Kebijakan (Nilai Dasar) Tahun 2009-2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
258
73. Hasil Simulasi Peningkatan Upah Minimum Regional di Jawa 10 Persen dan Upah Minimum Regional di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain 15 Persen (Simulasi 1) . . . . . . . . . . . . . . . . .
263
74. Hasil Simulasi Depresiasi Nilai Tukar 5 Persen (Simulasi 2) . . . . . .
268
75. Hasil Simulasi Penurunan Suku Bunga 2 Persen dan Depresiasi Nilai Tukar 5 Persen (Simulasi 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
272
76. Hasil Simulasi Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur di Jawa 10 Persen dan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau Lain 20 Persen (Simulasi 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276
77. Hasil Simulasi Depresiasi Nilai Tukar 5 Persen, Penurunan Suku Bunga 2 Persen dan Peningkatan Pengeluaran Infrastruktur di Jawa 10 Persen dan di Luar Jawa 20 Persen (Simulasi 5) . . . . . . . . . . . . . .
280
78. Rangkuman Dampak Simulasi Kebijakan Peramalan Tahun 2009-2012 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
ix
-
DAFTAR GAMBAR
Nomor Halaman
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jumlah Remittances TKI untuk Indonesia Tahun 1983-2005 . Faktor-faktor yang Terdapat di Daerah Asal dan Daerah Tujuan serta Rintangan Antara.. Pilihan Kesempatan Kerja yang Optimal untuk Upah Riil Tertentu. Hubungan Migrasi dan Pasar Kerja . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keterkaitan antara Remittances dan Pembangunan Ekonomi . Hubungan antara Migrasi, Pasar Kerja, dan Variabel Makroekonomi..
7
47
64
79
82
83
x
-
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Halaman
1. Perkembangan Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Besih Tahun 1980, 1990, 1995 dan 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
313
2. Sumber Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
314
3a. Program Estimasi Parameter Model Ekonomi Migrasi Indonesia Menggunakan Prosedur SYSLIN Metode 2SLS dengan Program SAS/ETS Versi 9*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316
3b. Program Estimasi Parameter Model Ekonomi Migrasi Indonesia Menggunakan Prosedur SYSLIN Metode 2SLS dengan Program SAS/ETS Versi 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
319
4. Hasil Estimasi Parameter Model Ekonomi Migrasi Indonesia Menggunakan Prosedur SYSLIN Metode 2SLS dengan Program SAS/ETS Versi 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
322
5. Program Validasi Model Ekonomi Migrasi Indonesia Tahun 2001-2006 Menggunakan Prosedur SIMNLIN Metode Newton dengan Program SAS/ETS Versi 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328
6. Hasil Validasi Model Ekonomi Migrasi Indonesia Tahun 2001-2006 Menggunakan Prosedur SIMNLIN Metode Newton dengan Program SAS/ETS Versi 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
333
7. Program Peramalan Variabel Eksogen Model Ekonomi Migrasi Indonesia Tahun 2009-2012 Menggunakan Prosedur Forecast Metode Trend-Linier Stepwise Autoregressive dengan Program SAS/ETS Versi 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
8. Hasil Peramalan Variabel Eksogen Model Ekonomi Migrasi Indonesia Tahun 2009-2012 Menggunakan Prosedur FORECAST Metode Trend-Linier Stepwise Autoregressive dengan Program SAS/ETS Versi 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
342
9. Program Peramalan Nilai Konstanta Variabel Endogen Model Ekonomi Migrasi Indonesia Tahun 2009-2012 Menggunakan Prosedur FORECAST Metode Trend-Linier Stepwise Autoregressive dengan Program SAS/ETS Versi 9 . . . . . . . . . . . . .
362
10. Program Peramalan Variabel Endogen Model Ekonomi Migrasi Indonesia Tahun 2009-2012 Menggunakan Prosedur SIMNLIN Metode Newton dengan Program SAS/ETS Versi 9 . . . . . . . . . . . .
363
xi
-
11. Hasil Peramalan Variabel Endogen Model Ekonomi Migrasi Indonesia Tahun 2009-2012 Menggunakan Prosedur SIMNLIN Metode Newton dengan Program SAS/ETS Versi 9 . . . . . . . . . . . .
368
xii
-
1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Migrasi merupakan perpindahan orang dari daerah asal ke daerah tujuan.
Keputusan migrasi didasarkan pada perbandingan untung rugi yang berkaitan
dengan kedua daerah tersebut. Tujuan utama migrasi adalah meningkatkan taraf
hidup migran dan keluarganya, sehingga umumnya mereka mencari pekerjaan
yang dapat memberikan pendapatan dan status sosial yang lebih tinggi di daerah
tujuan (Tjiptoherijanto, 2000).
Sejalan dengan definisi tersebut, Martin (2003) menyatakan migrasi adalah
perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, yang terjadi karena adanya
perbedaan kondisi kedua daerah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong
terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non ekonomi. Berdasarkan
pengelompokannya, maka faktor yang mendorong migran untuk migrasi
dibedakan dalam tiga kategori, yaitu faktor demand pull, supply push dan
network. Faktor demand pull terjadi jika ada permintaan tenaga kerja dari daerah
tujuan, seperti tenaga kerja Meksiko yang direkrut untuk bekerja pada sektor
pertanian di Amerika. Faktor supply push terjadi jika tenaga kerja sudah tidak
mungkin lagi memperoleh pekerjaan di daerahnya sendiri, sehingga mendorong
mereka untuk migrasi ke daerah lain. Network factor merupakan faktor yang
dapat memberi informasi bagi migran dalam mengambil keputusan untuk migrasi.
Menurut Osaki (2003) migrasi penduduk terjadi karena adanya keperluan
tenaga kerja yang bersifat hakiki (intrinsic labor demand) pada masyarakat
industri modern. Pernyataan ini merupakan salah satu aliran yang menganalisis
keinginan seseorang melakukan migrasi yang disebut dengan dual labor market
theory. Menurut aliran ini, migrasi terjadi karena adanya keperluan tenaga kerja
-
2
tertentu pada daerah atau negara yang telah maju. Oleh karena itu migrasi bukan
hanya terjadi karena push factors yang ada pada daerah asal tetapi juga adanya
pull factors pada daerah tujuan.
Aliran new economics of migration, beranggapan migrasi penduduk tidak
hanya berkaitan dengan pasar kerja saja, tetapi berkaitan juga dengan keputusan
lingkungan terdekat migran, terutama keluarganya. Berbeda dengan keputusan
individu, keputusan keluarga lebih mampu menangani resiko dalam rumah tangga
pada saat migrasi dilakukan, yaitu melalui diversifikasi alokasi sumber daya yang
mereka miliki, seperti alokasi tenaga kerja keluarga. Beberapa anggota keluarga
tetap berada di daerah asal, sementara yang lain bekerja di daerah atau negara
lain. Alokasi tersebut merupakan upaya untuk meminimalkan resiko kegagalan
yang dapat terjadi akibat migrasi. Selain itu, jika pasar kerja lokal tidak
memungkinkan anggota keluarga yang berada di daerah asal memperoleh
penghasilan yang memadai, maka pengiriman uang (remittances) yang dikirim
oleh anggota keluarga yang bekerja di luar daerah atau luar negara dapat
membantu ekonomi rumah tangga (Stark, 1991).
Menurut Todaro (1998) migrasi internal sebagai proses alamiah yang
menyalurkan surplus tenaga kerja di daerah pedesaan ke sektor industri modern di
kota yang daya serap tenaga kerjanya lebih tinggi. Proses ini dipandang positif
secara sosial, karena memungkinkan berlangsungnya suatu pergeseran
sumberdaya manusia dari lokasi yang produk marjinal sosialnya nol ke lokasi
yang produk marjinal sosialnya bukan hanya positif tetapi juga akan terus
meningkat sehubungan dengan adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi.
Berdasarkan teori-teori tersebut terlihat bahwa tujuan utama migrasi
adalah meningkatkan taraf hidup migran dan keluarganya, sehingga masalah
-
3
migrasi masih dipandang sebagai suatu hal yang positif dalam pembangunan
ekonomi. Fakta yang terjadi di negara berkembang berbeda dengan pandangan
tersebut, dimana arus migrasi tenaga kerja dari pedesaan yang umumnya bekerja
pada sektor pertanian jauh melampaui tingkat penciptaan atau penambahan
lapangan pekerjaan khususnya sektor industri atau jasa-jasa layanan sosial di
perkotaan.
Pesatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga merupakan penyebab
meningkatnya jumlah penduduk migran. Sektor industri yang merupakan salah
satu faktor penggerak dalam pertumbuhan ekonomi, menjadi faktor penarik bagi
migran yang berharap mendapat kesempatan kerja yang lebih baik. Kondisi ini
juga terjadi di Indonesia, dimana Jawa yang merupakan daerah paling
berkembang sektor industrinya dibanding daerah lain di Indonesia menjadi daerah
tujuan utama migran luar Jawa untuk migrasi ke daerah tersebut.
Tabel 1 memperlihatkan jumlah industri dan pekerja yang tersebar pada
pusat-pusat industri di Indonesia. Tabel tersebut memperlihatkan sekitar 90
persen jumlah industri pada pusat-pusat industri di Indonesia terdapat di pulau
Jawa dan 42.7 persen diantaranya terdapat di Jawa Barat. Perkembangan industri
ini mempengaruhi tumbuhnya kawasan bisnis dan jasa pendukung lainnya.
Kondisi infrastruktur, transportasi, layanan publik, bisnis dan jasa di daerah
tersebut terus membaik, sehingga keinginan migran dari luar Jawa untuk migrasi
ke Jawa terus meningkat. Akibatnya jumlah migran yang datang ke pulau tersebut
melebihi jumlah kesempatan kerja yang tersedia.
Berdasarkan kondisi tersebut, maka migrasi tenaga kerja tidak dapat lagi
mengatasi kelebihan permintaan tenaga kerja pada sektor industri di Jawa.
-
4
Sebaliknya, migrasi dapat menyebabkan surplus tenaga kerja dan memperburuk
masalah pengangguran di daerah tersebut.
Tabel 1. Jumlah Industri dan Pekerja yang Tersebar pada Pusat-pusat Industri di Indonesia Tahun 2006
Jumlah Industri Jumlah Pekerja Wilayah
Unit Persen Orang Persen Sumatera
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Sulawesi
900
1890
4524
567
2539
176
8.49
17.84
42.70
5.35
23.96
1.66
225469
363901
1269600
171880
502209
20080
8.83
14.25
49.73
6.73
19.67
0.79
Total 10596 100.00 2553139 100.00 Sumber : Litbang Kompas, 2006 (diolah).
Lampiran 1 menunjukkan perkembangan migrasi internal yang terjadi di
Indonesia yang terdiri dari migrasi masuk, migrasi keluar dan total migrasi selama
periode 1980-2000. Lampiran tersebut memperlihatkan selama periode 1980
migrasi masuk terbanyak terdapat di DKI Jakarta dan Lampung, tetapi pada
periode selanjutnya terdapat di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan migrasi
keluar terbanyak terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, tetapi jika ditinjau dari
migrasi bersih, maka jumlah migrasi terbesar terdapat di DKI Jakarta.
Sebagai suatu negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat
pengangguran yang tinggi, maka migrasi tenaga kerja ke luar negeri (migrasi
internasional) merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Migrasi internasional merupakan proses perpindahan penduduk suatu negara ke
negara lain. Umumnya orang melakukan migrasi ke luar negeri untuk
memperoleh kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya.
Suatu fakta memperlihatkan bahwa pengangguran, upah yang rendah, prospek
-
5
karir yang kurang menjanjikan untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi dan
resiko untuk melakukan investasi di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang
mempengaruhi seseorang melakukan migrasi ke luar negeri (Solimano, 2001).
Saat ini Indonesia dihadapkan pada masalah tenaga kerja, yaitu tingginya
jumlah pengangguran. Kondisi ini terjadi karena jumlah penduduk usia kerja dan
kasus Pemutusan Hubungan Kerja yang terus meningkat akibat krisis ekonomi.
Sekitar Februari 2005 dan 2006 penduduk usia kerja tumbuh dari 155.6 juta orang
menjadi 159.3 juta orang atau bertambah 3.7 juta orang. Angkatan kerja
meningkat dari 105.8 juta orang menjadi 106.3 juta orang atau bertambah 479 ribu
orang. Jumlah pekerja meningkat dari 94.9 juta orang menjadi 95.2 juta orang
atau meningkat sebanyak 229 ribu orang. Sementara jumlah penganggur
meningkat dari 10.8 juta orang menjadi 11.1 juta orang atau bertambah 250 ribu
orang (BPS, 2006). Melihat kondisi ini, pemerintah melalui menteri tenaga kerja
berusaha untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan mengirim tenaga kerja
Indonesia ke luar negeri.
Migrasi internasional merupakan fenomena menarik dalam mengatasi
masalah tenaga kerja di Indonesia. Pada situasi tingkat pengangguran yang terus
meningkat, Indonesia mendapatkan keuntungan dari mengirimkan tenaga kerja ke
luar negeri. Selain dapat mengatasi masalah pengangguran, pengiriman tenaga
kerja migran juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan menambah
devisa negara.
Negara-negara tujuan utama migran adalah Malaysia, Timur Tengah,
Singapura dan Hongkong, dan sejak tahun 2005 terjadi penambahan permintaan
tenaga kerja migran Indonesia ke Taiwan dalam jumlah yang cukup besar.
Kondisi ini terjadi karena terbukanya kesempatan kerja di negara-negara tersebut.
-
6
Tabel 2 memperlihatkan penempatan tenaga kerja migran Indonesia menurut
kawasan tahun 2001-2006.
Tabel 2. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Menurut Kawasan Tahun 2001-2006
(Orang) Negara Tujuan 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Saudi Arabia Malaysia Singapura Brunei Hongkong Jepang Korea Taiwan Belanda Amerika Serikat Negara lain
103235 110490 34295
5773 23929
1543 3391
38119 19
138 16267
213603 152680 16071
8502 20431
444 4273
35922 1268
40 26460
169038 89439
6103 1146 3509 100
7495 1930
30 171
12730
203446 127175
9131 6503
14183 85
2924 969
3 17
16254
150235 201887 25087
4978 12143
102 4506
48576 0 0
26796
307427 270099 9075 2780 13613
21 3100
28090 0 0
45795Total 339200 481696 293694 380690 474310 680000
Sumber: Depnakertrans, 2006. Tabel 2 memperlihatkan adanya peningkatan pengiriman tenaga kerja
migran dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh selain disebabkan
oleh faktor pendorong, juga disebabkan oleh adanya faktor penarik. Faktor
penarik dapat dilihat dari tingginya permintaan tenaga kerja migran Indonesia
untuk bekerja di luar negeri, khususnya tenaga kerja profesional. Tenaga kerja
migran profesional yang dibutuhkan oleh negara tujuan adalah perawat dan
pekerja pada restoran, tetapi hingga saat ini tenaga kerja migran internasional
yang bersedia bekerja di luar negeri adalah tenaga kerja dengan tingkat
pendidikan rendah.
Pengiriman tenaga kerja migran dalam jumlah besar akan memberikan
sumbangan devisa yang besar bagi negara. Devisa ini diperoleh dari kiriman uang
(remittances) tenaga kerja migran kepada anggota keluarganya yang meningkat
cepat dalam beberapa tahun terakhir. Gambar 1 memperlihatkan tahun 2005
jumlah remittances mencapai lebih dari 3 milyar dollar Amerika.
-
7
Gambar 1. Jumlah Remittances Tenaga Kerja Migran untuk Indonesia Tahun 1983-2005
Depnakertrans menargetkan tahun 2006 perolehan devisa dari kiriman
uang tenaga kerja migran kepada keluarganya sebesar lima hingga tujuh milyar
dolar Amerika. Jumlah ini lebih tinggi dibanding devisa selama tahun 2005 yaitu
sekitar 3 milyar dollar Amerika yang berasal dari tenaga kerja migran yang
dikirim ke 15 negara tujuan seperti Jepang, Taiwan dan Qatar. Tabel 3
memperlihatkan jumlah devisa yang diperoleh negara dengan pengiriman tenaga
kerja migran selama tahun 2002-2005.
Tabel 3. Penerimaan Devisa dari Tenaga Kerja Migran Indonesia Menurut Kawasan Tahun 2002-2005
2002 2003 2004 2005 Kawasan TKI
(Orang) Devisa
(000 US $) TKI
(Orang)Devisa
(000 US$)TKI
(Orang)Devisa
(000 US$) TKI
(Orang) Devisa
(000 US$)Asia Pasifik Amerika
Eropa
TimTeng dan Afrika
238324
40
68
241961
1812660.8
221.8
443.5
384693.7
109722
171
202
183770
834531.0
948.0
1317.5
292175.8
160970
17
4
219699
1224316.5
119.7
123.8
349229.9
297291
0
0
177019
2628147.7
0
0
281386.5
Total 480393 2198019.8 293865 1128972.3 380690 1573789.9 474310 2909534.2Sumber: Depnakertrans, Ditjen PPTKLN
Source: IMF, Balance of Payments Statistics Yearbooks, 2006 (Hugo, 2007)
-
8
1.2. Perumusan Masalah
Ketimpangan pasar kerja merupakan masalah utama dalam proses
pembangunan di Indonesia. Ketimpangan ini terjadi karena jumlah angkatan kerja
di Indonesia jauh lebih besar dibanding kemampuan penyerapan tenaga kerja,
sehingga jumlah penggangguran semakin meningkat.
Migrasi dianggap sebagai suatu proses alamiah yang menyalurkan surplus
tenaga kerja pada suatu daerah ke daerah yang tingkat daya serap tenaga kerjanya
tinggi, khususnya daerah-daerah yang mempunyai sektor industri modern. Jawa
yang merupakan salah satu daerah yang paling berkembang sektor industrinya di
Indonesia menjadi daerah tujuan migran yang paling diminati oleh migran dari
luar Jawa.
Ditinjau dari jumlah penduduk dan pengangguran, Jawa merupakan
kawasan yang paling besar jumlah penduduk dan penganggurannya yaitu 60
persen dari total penduduk dan pengangguran di Indonesia terdapat di pulau
tersebut. Namun kondisi ini tidak menurunkan keinginan penduduk di luar Jawa
untuk migrasi ke Jawa. Tabel 4 memperlihatkan jumlah penduduk dan
pengangguran di Indonesia berdasarkan pulau tahun 2001-2005.
Tabel 4. Jumlah Penduduk dan Pengangguran di Indonesia Berdasarkan Pulau Tahun 2001-2005
Penduduk
(000 orang) Pengangguran
(000 orang) Pulau
2001 2005
Pertumbuhan (%)
2001 2005
Pertumbuhan (%)
Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Pulau Lain
39139
121621
11117
14600
15154
46294
127793
12583
15998
16536
3.4
1.0
2.5
1.8
1.8
1461
5227
299
619
398
2147
6884
428
856
561
8.0
5.7
7.4
6.7
7.1
Sumber : Badan Pusat Statistik 2001-2005
-
9
Kondisi yang diperlihatkan pada Tabel 4 memperkuat asumsi Todaro yang
menyatakan migrasi merupakan fenomena ekonomi, dimana keputusan untuk
migrasi merupakan keputusan yang rasional. Para migran tetap migrasi ke daerah
tujuan, meskipun pengangguran cukup tinggi di daerah tersebut. Tindakan ini
dilakukan mereka karena alasan yang kuat yaitu adanya perbedaan upah dan
pendapatan antara daerah asal dan daerah tujuan. Para migran selalu
membandingkan dan mempertimbangkan pasar tenaga kerja yang tersedia bagi
mereka di daerah asal dan daerah tujuan. Kemudian akan memilih salah satunya
jika dapat memaksimumkan keuntungan (Todaro, 1998).
Ditinjau dari sisi upah yang berlaku pada masing-masing pulau di
Indonesia, asumsi tersebut belum sesuai dengan kondisi yang terjadi di Indonesia.
Kondisi ini dapat dilihat pada Tabel 5 yang menunjukkan rata-rata upah/gaji
bersih pekerja selama sebulan menurut pulau di Indonesia.
Tabel 5. Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Selama Sebulan Menurut Pulau di Indonesia Tahun 2002-2006
Upah/Gaji (Rp/Bulan) Pulau
2002 2003 2004 2005 2006 Pertumbuhan
(persen) Sumatera
Jawa
Kalimantan
Sulawesi
Pulau Lain
711585
753265
908281
623080
678670
754925.3
751181.6
927990.5
742939.2
797556.7
798265
749100
947700
862800
916440
784945
755550
975145
739025
903890
870985
802885
1021670
803015
949305
4.1
1.3
2.4
5.2
6.9
Sumber : Badan Pusat Statistik 2002-2006 Tabel 5 memperlihatkan rata-rata upah tertinggi terdapat di Kalimantan.
Sedangkan rata-rata upah di Jawa lebih rendah dibandingkan dengan upah yang
berlaku di luar Jawa, tetapi Jawa tetap menjadi daerah tujuan utama para migran
di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian untuk melihat faktor apa
-
10
yang mempengaruhi penduduk dari pulau-pulau lain di luar Jawa migrasi ke Pulau
Jawa.
Kenyataan ini memperlihatkan migrasi internal khususnya migrasi masuk
ke Jawa dapat menyebabkan surplus tenaga kerja dan meningkatkan masalah
pengangguran di pulau tersebut. Oleh karena itu beberapa kebijakan telah
ditetapkan pemerintah untuk mengatasi masalah terkonsentrasinya penduduk di
Pulau Jawa, terutama pasca kemerdekaan. Kebijakan tersebut adalah undang-
undang yang mengatur penyelenggaraan transmigrasi (Undang-Undang Nomor
29/1960 tentang pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi, yang kemudian
disempurnakan dengan undang-undang nomor 3/1972 tentang ketentuan-
ketentuan pokok transmigrasi dan Undang-Undang Nomor 15/1997 tentang
ketransmigrasian). Pada Undang-Undang Nomor 29/1960 lebih menitik beratkan
pada jenis penempatan transmigrasi spontan secara teratur dalam jumlah yang
besar. Undang-Undang Nomor 3/1972 menitikberatkan pada penempatan
penduduk di wilayah-wilayah strategis, dan adanya berbagai sanksi atas
pelanggaran perundang-undangan sebagai pelanggaran hukum. Undang-Undang
Nomor 15/1997 berorientasi pada pengaturan pemukiman dan lahan, serta
memperbaiki sarana jalan dan transportasi di daerah tujuan (Warsono, 2004).
Kebijakan migrasi yang berjalan hingga saat ini merupakan kebijakan
bersifat direct policy yang mengatur perpindahan penduduk berdasarkan tingkat
kepadatan penduduk. Tetapi hingga saat ini kebijakan tersebut belum mampu
mengatasi masalah distribusi penduduk tersebut, yang terlihat dari tingginya
jumlah migran masuk ke Jawa dibanding jumlah migran keluar dari pulau
tersebut.
-
11
Satu hal yang memungkinkan dalam mengatasi masalah pengangguran
yang semakin tinggi adalah meningkatkan migrasi internasional. Seperti halnya
migrasi internal, motif utama migrasi internasional juga ekonomi. Rendahnya
tingkat upah dan kesempatan kerja di dalam negeri merupakan pendorong migrasi
tenaga kerja ke luar negeri khususnya ke negara kaya dan negara industri yang
mempunyai kesempatan kerja dan upah yang lebih tinggi.
Syahriani (2007) menyatakan banyak faktor yang memotivasi para pekerja
Indonesia memilih bekerja di luar negeri diantaranya peluang kerja yang terbatas,
upah yang rendah, dan kemiskinan mendorong seseorang meninggalkan
negaranya untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain. Para migran
ini pergi ke negara tujuan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih
tinggi dibanding negara asalnya.
Berbeda dengan migrasi internal, dalam migrasi internasional, para migran
tidak dapat memutuskan dengan bebas dalam mencari pekerjaan di negara tujuan.
Tetapi negara tujuan yang memutuskan menerima migran tersebut sesuai
kebutuhannya. Negara tujuan dapat memilih tenaga-tenaga ahli dan terampil yang
sedang dibutuhkan. Hal ini merupakan keuntungan ekonomi bagi negara tujuan.
Keuntungan ekonomi bagi negara asal adalah berkurangnya tekanan terhadap
pasar kerja di dalam negeri, dan sumber penerimaan devisa melalui kiriman uang
mereka kepada keluarganya (Solimano, 2001).
Dampak positif dari migrasi tenaga kerja ke luar negeri adalah
berkurangnya tekanan terhadap pasar kerja di dalam negeri. Dampak tersebut
semakin dirasakan karena tenaga kerja tersebut adalah penganggur atau mereka
yang bekerja sebelum berangkat ke luar negeri tetapi pekerjaannya dengan mudah
-
12
dapat digantikan oleh penganggur atau setengah menganggur yang ada pada pasar
kerja dalam negeri.
Salah satu masalah dalam migrasi internasional yang dihadapi oleh
pemerintah Indonesia adalah belum mampunya pemerintah memenuhi permintaan
luar negeri terhadap tenaga kerja profesional, karena hingga saat ini sebagian
besar tenaga kerja migran yang bersedia bekerja ke luar negeri didominasi oleh
tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah. Umumnya mereka bekerja pada
sektor informal sebagai pembantu rumah tangga, buruh di perkebunan atau sopir.
Sedangkan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi lebih banyak memilih untuk
bekerja di dalam negeri.
Beberapa kebijakan juga telah ditetapkan pemerintah untuk mengatasi
berbagai permasalahan dalam migrasi internasional. Mulai dari undang-undang
penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran (Undang-Undang RI Nomor
39/2004, Keputusan Presiden RI Nomor 29/1999, dan Keputusan Menakertrans
RI Nomor: Kep-104 A/Men/2002), pembekalan keterampilan hingga pengenalan
budaya dan bahasa negara tujuan migran (Peraturan Menakertrans RI Nomor:
Per.04/Men/II/2005, Keputusan Menakertrans RI nomor: kep-80/Men/V/2004).
Secara umum tujuan kebijakan tersebut adalah meningkatkan kualitas dan
kuantitas tenaga kerja migran internasional. Secara khusus tujuannya untuk
mengurangi pengangguran di dalam negeri, dan meningkatkan devisa negara
melalui remittances mereka kepada keluarganya.
Salah satu tahapan sederhana dalam memahami pentingnya fenomena
migrasi adalah memaklumi bahwa setiap kebijakan ekonomi yang mempengaruhi
pendapatan riil penduduk baik secara langsung atau tidak langsung akan
mempengaruhi proses migrasi. Selanjutnya migrasi juga akan mengubah pola-
-
13
pola kegiatan ekonomi, dan mengubah pola distribusi pendapatan penduduk.
Kondisi ini sesuai dengan pernyataan Stark (1982); Stark dan Bloom (1985),
yaitu migrasi memberi jalan yang lebih baik bagi kehidupan rumah tangga
migran, yang terlihat dari pengiriman uang untuk anggota keluarganya. Hal ini
tidak dapat diabaikan dalam perkembangan ekonomi, karena pengiriman uang
tersebut menjadi sumber pendapatan rumah tangga. Kondisi ini dapat meningkat-
kan tabungan rumah tangga, memfasilitasi perdagangan barang dan mengubah
distribusi pendapatan lokal (Osaki, 2003). Namun demikian diperlukan suatu
analisis untuk mengetahui apakah kondisi ini juga terjadi di Indonesia.
Berdasarkan kenyataan tersebut maka peneliti berkeinginan untuk
mengkaji lebih dalam tentang :
1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi migrasi internal dan internasional di
Indonesia ?
2. Bagaimana dampak penerapan kebijakan migrasi internal dan internasional
terhadap pasar kerja dan perekonomian Indonesia pada tahun 2009-2012 ?
1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini
bertujuan untuk :
1. Mendeskripsikan perkembangan migrasi internal dan internasional, pasar kerja
dan perekonomian Indonesia.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi internal
dan internasional di Indonesia.
3. Meramalkan dampak penerapan kebijakan migrasi internal dan internasional
terhadap pasar kerja dan perekonomian Indonesia pada tahun 2009 2012.
-
14
1.4. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna:
1. Sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kebijakan tentang migrasi
dalam rangka mengatasi masalah distribusi penduduk dan ketenagakerjaan
yang bertujuan memperbaiki perekonomian Indonesia.
2. Sebagai bahan pembanding untuk penelitian selanjutnya.
1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini mengkaji migrasi secara makro yang didisagregasi
berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia, yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi dan Pulau Lain. Oleh karena itu ruang lingkup dan keterbatasan
penelitian ini adalah:
1. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada migrasi internal, migrasi
internasional, pasar kerja dan variabel-variabel permintaan agregat.
2. Migrasi internal merupakan migrasi keluar dan masuk dari satu pulau ke
pulau lainnya di Indonesia. Migrasi internal dalam penelitian ini dibatasi
pada migrasi masuk dari pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Pulau
Lain ke Jawa; dan migrasi yang keluar dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi dan Pulau Lain.
3. Tiga jenis migran internal yaitu migran semasa hidup, migran risen, dan
migran total. Jenis migran internal dalam penelitian ini dibatasi pada migran
semasa hidup (life time migrant).
4. Negara tujuan migrasi internasional Indonesia adalah kawasan Asia Pasifik,
Timur Tengah, Amerika dan Eropa. Dalam penelitian ini, migrasi
internasional dibatasi pada migrasi tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi,
-
15
Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Dasar pemilihan negara tujuan
tersebut karena negara-negara tersebut yang paling banyak menggunakan
jasa tenaga kerja Indonesia.
5. Perkembangan ekonomi dapat ditinjau dari sisi permintaan dan penawaran
agregat. Perkembangan ekonomi dalam penelitian ini dibatasi pada
variabel-variabel makroekonomi yang ditinjau dari sisi permintaan agregat,
yaitu produk domestik regional bruto, total konsumsi rumah tangga, total
investasi swasta, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih pada setiap
pulau.
6. Kebijakan migrasi yang berjalan hingga saat ini merupakan kebijakan
bersifat direct policy yang mengatur perpindahan penduduk berdasarkan
tingkat kepadatan penduduk, sedangkan dalam penelitian ini kebijakan
migrasi yang digunakan mengutamakan indirect policy yang tidak mengatur
jumlah perpindahan penduduk, tetapi lebih pada meningkatkan daya tarik
daerah tujuan dengan upaya menciptakan kesempatan kerja dan
meningkatkan kondisi perekonomian di daerah tujuan. Oleh karena itu
kebijakan migrasi difokuskan pada instrumen kebijakan makroekonomi
yang mendorong terlaksananya kebijakan migrasi baik internal maupun
internasional yang telah ditetapkan pemerintah.
-
16
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Perkembangan Migrasi di Indonesia
2.1.1. Migrasi Internal
Migrasi internal merupakan mobilitas penduduk dari satu wilayah ke
wilayah lain dalam satu negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia terdiri
dari transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk
dari satu pulau ke pulau lainnya di Indonesia. Dalam analisis ini transmigrasi
merupakan perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke pulau-pulau lainnya di
Indonesia. Sebaliknya urbanisasi yang merupakan perpindahan penduduk dari
desa ke kota, umumnya terjadi pada penduduk pulau lain yang ingin memperoleh
pekerjaan yang lebih baik di pulau Jawa.
Migrasi penduduk antar propinsi dan migrasi desa-kota memperlihatkan
pola yang sangat sentris ke Pulau Jawa. Pola ini mencerminkan suatu disparitas
wilayah, yang merupakan perwujudan kebijakan pembangunan dengan orientasi
pada pertumbuhan ekonomi, khususnya industri dan jasa yang umumnya berlokasi
di kota-kota besar dan di Pulau Jawa. Dengan kondisi seperti itu aliran penduduk
ke kota-kota besar tidak akan dapat dihambat, meskipun dengan tindakan
menahan pendatang untuk masuk ke daerah tersebut.
Perubahan pola mobilitas pada masa yang akan datang sangat tergantung
pada perkembangan wilayah di luar Jawa. Jika wilayah-wilayah tersebut dapat
mengembangkan kewenangan (otonomi) yang lebih luas bagi pembangunannya
sendiri, maka diharapkan pada masa yang akan datang dapat menjadi penarik bagi
mobilitas penduduk. Wilayah yang kaya akan sumberdaya alam, seperti Riau,
Kalimantan Timur dan Papua diharapkan dapat menyeimbangkan mobilitas
penduduk yang selama ini sangat terpusat pada kota-kota besar di Pulau Jawa.
-
17
Tapi kondisi ini tidak dapat terjadi secara otomatis, namun tergantung pada
keberhasilan pengembangan wilayah dan kota (permukiman). Dengan demikian
untuk pencapaian mobilitas penduduk yang lebih seimbang, agendanya akan
sangat melekat pada program pengembangan wilayah dan perkotaan, khususnya
di luar Jawa.
Transmigrasi merupakan salah satu unsur utama rencana pembangunan
Indonesia. Tujuan sosial transmigrasi adalah menolong rakyat Indonesia yang
termiskin, yaitu petani tanpa lahan, penganggur di kota dan gelandangan.
Transmigrasi bertujuan pula untuk membangun daerah luar Jawa, dengan
memanfaatkan lahan-lahan luas yang belum diolah, mengubah tanah yang belum
digarap menjadi tanah yang lebih produktif (Levang, 2003).
Program transmigrasi telah dimulai sejak Indonesia masih dibawah
pemerintahan kolonial Belanda yaitu pada Fase Percobaan (1905-1931). Pada
masa ini dalam setiap proyek, pemerintah Belanda membangun kelompok inti
yang terdiri atas 500 kepala keluarga. Keluarga-keluarga tersebut mendapat
jaminan selama satu tahun pertama. Setiap keluarga juga diberi subsidi yang
mendorong mereka mendatangkan sanak keluarganya, sehingga memicu migrasi
spontan (Levang, 2003).
Fase Transmigrasi Kedua (1931-1941). Tahun 1931 terjadi krisis pada
sektor perkebunan besar yang mengakibatkan ribuan buruh Jawa diberhentikan
dari pekerjaannya. Tahun 1905-1941, pemerintah Belanda secara keseluruhan
memindahkan sekitar 200 ribu jiwa dari Jawa ke luar Jawa.
Fase Pemecahan Masalah Pascaperang. Pada fase ini pemimpin Republik
Indonesia tetap menerapkan cara dan pola yang sama seperti yang dilakukan oleh
pemerintah Belanda. Tetapi tahun 1947 istilah kolonisasi diganti menjadi
-
18
transmigrasi dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Sosial. Tahun 1948 urusan
transmigrasi dipindahkan dibawah Depertemen Dalam Negeri. Kondisi ini terus
berlangsung, dan tahun 1983 transmigrasi sepenuhnya dibawah Departemen
Transmigrasi.
Pelita III dan IV merupakan masa target. Pada Pelita III (1979-1984),
pemerintah memutuskan untuk membagi tugas kepada departemen-departemen
terkait. Departemen pekerjaan umum bertugas mempersiapkan lokasi, departemen
transmigrasi bertugas merekrut, memindahkan, dan membina para transmigran.
Departemen pertanian mengurus masalah pertanian, departemen agama mengurus
masalah tempat ibadah dan departemen kesehatan mengurus masalah puskesmas.
Untuk memecahkan masalah koordinasi antar dinas dari departemen-departemen
tersebut, maka pemerintah menciptakan instansi baru yang dinamakan Badan
Koordinasi Transmigrasi (Bakortrans). Pada Pelita IV (1984-1989), pemerintah
memindahkan 750 ribu kepala keluarga. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan,
karena lama kelamaan penduduk asli menjadi minoritas di daerahnya sendiri
(Levang, 2003).
Pada Pelita V kebijaksanaan penyelenggaraan transmigrasi ditangani oleh
satu departemen yaitu departemen transmigrasi. Pola usaha pertanian tetap
dilanjutkan, tetapi lebih ditingkatkan pada pola-pola perkebunan, perikanan, dan
perindustrian. Pada Pelita VI, kebijaksanaan pembangunan transmigrasi
diarahkan pada kawasan Indonesia Timur, mendukung pembangunan wilayah,
penanggulangan kemiskinan dan menggalakkan Transmigrasi Swakarsa Mandiri.
Tahun 2001 pada periode Kabinet Gotong Royong, penyelenggara
transmigrasi dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Depnakertrans). Penyelenggaraannya diarahkan pada penanganan pengungsi
-
19
sesuai kondisi politik saat itu. Pada era otonomi daerah pemerintah pusat
berperan sebagai regulator, fasilitator dan mediator. Transmigrasi diposisikan
pada program masyarakat bersama antara dua pemerintahan setempat, dan bukan
pemerintahan pusat. Transmigrasi dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama
antar daerah otonom (Pusdatintrans, 2004).
2.1.2. Migrasi Internasional
Migrasi merupakan fenomena yang telah berlangsung mengikuti
perjalanan peradaban manusia. Perpindahan penduduk dari negara asal ke luar
batas negaranya makin sering terjadi di hampir seluruh belahan dunia, dengan
jumlah yang terus meningkat dan alasan yang beragam. Alasan yang mendasari
migrasi tersebut adalah alasan ekonomi, situasi politik di dalam negeri yang tidak
menentu sampai terjadinya bencana alam. Migrasi tenaga kerja merupakan bagian
dari proses migrasi internasional. Pada awalnya, migrasi tenaga kerja ini terjadi
untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja jangka pendek (short-terms labor
shortages), seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1950-an, dengan
mendatangkan pekerja-pekerja asal Meksiko. Pertumbuhan penduduk yang
lambat dikombinasikan dengan kondisi perekonomian yang cukup baik di
kawasan Eropa Utara dan Eropa Barat pada tahun 1960 sampai pertengahan tahun
1970 juga membuka peluang bagi masuknya pekerja asing (Weeks, 1974).
Hingga akhir dekade 80-an, masalah-masalah migrasi tenaga kerja masih
dipandang dalam perspektif ekonomi-politik. Perspektif ini memandang
terjadinya migrasi internasional difokuskan pada ketidaksamaan tingkat upah
yang terjadi secara global, hubungan ekonomi dengan negara penerimanya,
termasuk juga masalah perpindahan modal, peran yang dimainkan oleh
-
20
perusahaan multinasional, serta perubahan struktural dalam pasar kerja yang
berkaitan dengan perubahan dalam pembagian kerja di tingkat internasional
(international division of labour). Perpindahan penduduk dari negara pengirim
(sending country) ke negara penerima tenaga kerja migran (receiving country)
akan membuat negara pengirim mendapat keuntungan remittance, sedangkan
negara penerima akan mendapat keuntungan pasokan tenaga kerja murah
(Mulyadi, 2003).
Indonesia merupakan salah satu negara dengan angka pengangguran yang
cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang terus
meningkat, sebaliknya kesempatan kerja semakin menurun, sehingga mendorong
masyarakat untuk migrasi ke tempat bahkan ke negara lain untuk memperoleh
pendapatan yang lebih tinggi. Pengiriman tenaga kerja migran Indonesia (TKI) ke
luar negeri secara resmi telah diprogramkan oleh pemerintah sejak 1975. Program
ini merupakan salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah
Indonesia untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan tersebut.
Umumnya migrasi internasional sangat berhubungan dengan pertumbuhan
ekonomi dan transisi demografi dalam suatu negara. Ketika suatu negara
mengalami kemunduran ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi
yang rendah dan pertumbuhan populasinya masih tinggi, sangat tidak mungkin
aktivitas perekonomian negara tersebut dapat menyerap kelebihan tenaga kerja.
Untuk alasan ini, pengiriman tenaga kerja merupakan suatu pemecahan masalah
ketenagakerjaan. Dalam teori ekonomi kependudukan dan ketenagakerjaan, hal
ini sering dinyatakan sebagai the first stage of labor migration transition
(Tjiptoherijanto, 1997).
-
21
Jumlah tenaga kerja migran internasional Indonesia hingga saat ini terus
meningkat. Sekitar 70 persen dari jumlah tenaga kerja tersebut adalah perempuan
yang rentan terhadap masalah. Migrasi internasional dapat membawa dampak
positif bagi negara tujuan, negara asal dan para migran beserta keluarganya. Bagi
negara tujuan, kehadiran migran ini dapat mengisi segmen-segmen lapangan kerja
yang sudah ditinggalkan oleh penduduk setempat karena tingkat kemakmuran
negara tersebut semakin meningkat. Lapangan kerja tersebut seperti sektor
perkebunan dan bangunan atau konstruksi di Malaysia yang banyak digantikan
oleh pekerja-pekerja dari Indonesia, atau menambah kebutuhan tenaga-tenaga
terampil yang jumlahnya kurang, seperti kebutuhan tenaga kerja teknisi dan jasa
di negara-negara Timur Tengah. Bagi negara asal merupakan sumber penerimaan
devisa dari remittancess hasil kerja migran di luar negeri, sementara untuk para
migran, kesempatan ini merupakan pengalaman internasional dan kesempatan
meningkatkan keahlian dan mengenal disiplin kerja di lingkungan yang berbeda.
Bagi keluarga migran hal tersebut merupakan sumber penghasilan yang dapat
memenuhi kebutuhan hidupnya (Syahriani, 2007).
Suatu hal yang diharapkan saat ini adalah menjadikan Indonesia sebagai
negara pengirim tenaga kerja yang terampil dan ahli, serta berdaya saing. Tingkat
pendidikan sangat berpengaruh terhadap penguasaan bahasa, akses informasi
teknologi dan budaya dimana mereka bekerja, terutama bagi tenaga kerja migran
internasional yang bekerja pada lembaga-lembaga atau institusi seperti rumah
sakit, restoran, pertokoan maupun lembaga lain yang menjadikan bahasa sebagai
alat komunikasi adalah persoalan yang sangat penting. Kondisi ini berarti
kualitas pendidikan menjadi pertimbangan penting dalam mengirim tenaga kerja
-
22
ke luar negeri, dan ini menjadi fokus utama pemerintah untuk membekali
pendidikan ketrampilan kepada tenaga kerja tersebut.
Menjadi tenaga kerja migran tidak hanya mempertimbangkan skill atau
teknis keahlian saja, tetapi pemahaman dan wawasan terutama budaya masyarakat
tempat dimana mereka akan bekerja juga merupakan hal yang tidak dapat
diabaikan. Karena kualitas tenaga kerja dan tingkat pendidikan selalu memiliki
keterkaitan. Tenaga kerja migran yang memiliki tingkat pendidikan tinggi,
umumnya bekerja pada lembaga jasa seperti rumah sakit, pertokoan, dan restoran
yang memang memerlukan keahlian khusus dari pekerjanya. Pola rekrutmennya
dilakukan melalui lembaga-lembaga pendidikan kejuruan yang memiliki jaringan
kerja sama dengan penempatan tenaga kerja dengan luar negeri. Kondisi tenaga
kerja migran ini umumnya lebih baik, dan sangat berbeda dengan tenaga kerja
migran yang berangkat hanya berbekal pendidikan dan keahlian yang tidak
memadai. Tenaga kerja migran yang mempunyai latar pendidikan rendah lebih
banyak ditempatkan pada sektor informal seperti pembantu rumah tangga, sopir,
pekerja perkebunan dan sebagainya.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, maka diperlukan suatu manajemen
terpadu antara program pemantauan kebutuhan tenaga kerja asing di luar negeri
oleh diplomasi perwakilan Republik Indondesia di luar negeri, program
perlindungan buruh migran, dan program-program peningkatan keterampilan di
dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional.
Informasi mengenai kondisi serta kebutuhan tenaga kerja di mancanegara
diharapkan dapat tersedia bagi para calon tenaga kerja migran, sehingga mereka
mengetahui dengan jelas kondisi dan resiko kesempatan tersebut. Umumnya
informasi yang paling baik bukan dari sumber resmi pemerintah tetapi dari
-
23
mantan tenaga kerja migran, tetapi pemerintah sebaiknya dapat membantu
menyediakan informasi yang benar.
Peran jasa pengerah tenaga kerja Indonesia tetap sangat penting, karena
pemerintah tidak akan berhasil melaksanakannya sendiri, tetapi ketertiban dan
pemantauan merupakan tujuan pemerintah untuk melindungi calon tenaga kerja.
Salah satu hal yang perlu diketahui oleh calon tenaga kerja migran Indonesia
adalah menyiapkan diri untuk memenuhi kualifikasi yang diharapkan oleh
pengguna jasa tenaga kerja tersebut.
Oleh karena itu tanggal 18 Oktober 2004, pemerintah mengeluarkan
Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan
tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dalam undang-undang ini selain mengatur
tentang landasan hukum bagi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri,
juga mengatur tentang kompetensi calon tenaga kerja. Dalam hal ini dinyatakan
bahwa calon tenaga kerja wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai
dengan prasyarat jabatan. Jika belum memiliki, wajib mengikuti pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia.
Pendidikan dan latihan dimaksudkan untuk (Sembiring, 2006):
1. Membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon
tenaga kerja Indonesia.
2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat
istiadat, budaya, agama, dan resiko kerja diluar negeri.
3. Membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahasa negara tujuan dan
4. Memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon
tenaga kerja.
-
24
Oleh karena itu dalam sudut pandang normatif, dengan dikeluarkannya undang-
undang ini, maka perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja
di luar negeri semakin kuat.
2.2. Kebijakan Migrasi
Kebijakan migrasi yang dibahas dalam sub bab ini adalah kebijakan
migrasi internal dan kebijakan migrasi internasional. Kebijakan migrasi internal
dan internasional ini ditinjau dari sisi kebijakan migrasi formal yaitu kebijakan
migrasi yang ditetapkan oleh pemerintah baik dalam bentuk undang-undang,
keputusan presiden, maupun peraturan menteri. Kemudian dibahas pula
instrumen-instrumen kebijakan yang mendorong terlaksananya kebijakan migrasi
yang telah ditetapkan pemerintah.
2.2.1. Migrasi Internal
2.2.1.1. Kebijakan Migrasi Internal
Beberapa kebijakan (formal) yang mengatur tentang migrasi internal
khususnya periode pasca kemerdekaan tentang ketransmigrasian telah ditetapkan
pemerintah untuk mengatasi masalah distribusi penduduk yang tidak merata dan
membantu pembangunan daerah yang ditinggalkan dan daerah tujuan migrasi.
Beberapa kebijakan tersebut yaitu: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1960,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997,
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
1999, dan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1983.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1960 yang mengatur tentang pokok-
pokok penyelenggaraan transmigrasi, menitikberatkan pada jenis penempatan
-
25
transmigrasi secara teratur dalam jumlah yang sebesar-besarnya. Undang-undang
ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang ketentuan-ketentuan pokok
transmigrasi menetapkan (Departemen Transmigrasi RI, 1986):
1. Transmigrasi merupakan pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah
lain yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia guna kepentingan
pembangunan negara atau atas alasan-alasan yang dipandang perlu oleh
pemerintah.
2. Fungsi transmigrasi adalah sebagai sarana pembangunan yang penting baik
ditinjau dari segi pengembangan proyek-proyek pembangunan nasional
maupun regional. Dalam hal ini, transmigrasi berarti penyebaran dan
penyediaan tenaga kerja serta ketrampilan, baik untuk perluasan produksi
maupun pembukaan lapangan kerja baru di daerah tujuan.
Tahun 1973 ditetapkan Keputusan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973
tentang penetapan daerah penempatan transmigran yaitu: Lampung, Sumatera
Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan
Timur. Lembaga penyelenggaraannya adalah departemen transmigrasi dan
koperasi.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian dan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan transmigrasi
menyatakan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan migran, maka para migran
memperoleh hak-hak sebagai berikut: hak kepemilikan tanah atas namanya;
rumah tempat tinggal yang layak dengan aksessibilitas yang memadai; lahan
sebagai modal usaha atau sarana lainnya sebagai sarana penyediaan kesempatan
-
26
kerja sesuai pola pengembangannya; bimbingan, sarana dan prasarana usaha;
sarana dan fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan.
Selanjutnya kebijakan umum penyelenggaraan transmigrasi juga diatur
dalam GBHN 1983 antara lain :
1. Transmigrasi ditujukan untuk meningkatkan penyebaran penduduk dan tenaga
kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru, terutama
daerah pertanian dalam rangka pembangunan daerah, khususnya di luar Jawa
dan Bali, yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup para transmigran dan
masyarakat di sekitarnya.
2. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan transmigrasi, yang perlu
ditingkatkan adalah jumlah migran, koordinasi dan penyelenggaraan migrasi
yang meliputi penetapan daerah transmigrasi, penyediaan lahan usaha dan
pemukiman, penyelesaian masalah pemilikan tanah, prasarana jalan dan
transportasi, sarana produksi, dan usaha pengintegrasian migran dengan
penduduk setempat.
Namun demikian hingga periode reformasi, program transmigrasi masih
dinilai kurang berhasil. Penilaian ini didasarkan pada kondisi tidak terpenuhinya
asumsi dasar yang dibuat oleh pengkritisi masalah transmigrasi. Menurut
T