dalam Meningkatkan Kredibilitas Pembangunan Industri … · Inpres No 6/2013 tentang Penundaan Izin...
Transcript of dalam Meningkatkan Kredibilitas Pembangunan Industri … · Inpres No 6/2013 tentang Penundaan Izin...
1
PERAN ISPO
dalam Meningkatkan Kredibilitas Pembangunan Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia
Disampaikan oleh :
R. AZIS HIDAYAT
Kepala Sekretariat Komisi ISPO
Disampaikan pd Seminar Sustainable Palm Oil Insight di Auditorium LPP Yogya, 17 Januari 2018
2
PROLOG
UU No 39 Th 2014 ttg PERKEBUNAN
Pasal 2 - AZAS :a. Kedaulatanb. Kemandirianc. Kebermanfaatand. Keberlanjutane. Keterpaduanf. Kebersamaang. Keterbukaanh. Efisiensi-berkea
dilani. Kearifan Lokal,j. Kelestarian Fungsi
Lingkungan hidup
Pasal 3- TUJUAN :
a. Kesejahteraan & Kemakmuran Rakyat,b. Sumber Devisa Negara,c. Lapangan Kerja & Kesempatan Usaha,d. Produksi, Produktivitas, Kualitas, Nilai
tambah, Daya saing, dan Pangsa Pasar,e. Kebutuhan Konsumsi & Bahan Baku
Industri dalam negeri,f. Perlindungan kpd Pelaku Usaha Perkebu
nan & Masyarakat,g. Mengelola & Mengembangkan Sumber
Daya Perkebunan secara Optimal, Ber-
tanggungjawab, dan Lestari,
h. Pemanfaatan Jasa Perkebunan.
4
NILAI EKSPOR SAWIT 2016 : 12,32% dari total Ekspor Indonesia atau 13,56% dari Ekspor Non Migas
NILAI EKSPOR SAWIT 2016 US $ 17,8 Miliar ( 25,7 juta Ton CPO, PKO, dan Turunannya; serta 5,2 juta Ton Bungkil dan
Cangkang ), lebih besar dibanding th 2015 US $ 16,5 Miliar.
PROGRAM B-20 : BIODIESEL yang dihasilkan 2,7 Juta KL;IMPACT BIODIESEL : Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca
4,49 Juta Ton CO2; Nilai Tambah Industri Hilir melalui Biodiesel Rp 4,4 Triliun; Penghematan Devisa &
Ketergantungan pd Bahan Bakar Fosil Rp 14,83 Triliun.
KELAPA SAWIT : EKSPOR TERBESAR INDONESIA th 2016
( sumber : Dr. Bayu Krisnamurthi/ Dirut BPDPKS )
6
ISSUE STRATEGIS
1. Dinamika industri kelapa sawit di pasar domestik dan globalmengalami banyak perkembangan tak terkecuali isu tuntutanmengenai sustainability terus berkembang dan dibicarakan.
Pada akhir tahun 2015 di Amsterdam terjadi penandatangananoleh lima negara antara lain yaitu: Jerman, Perancis, Nederlanddalam konvensi dengan judul “Amsterdam Declaration inSupport of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020.
Tujuan dari deklarasi ini adalah mengintegrasikan sektorindustri swasta dalam produksi minyak kelapa sawit yangsustainable. Walaupun deklarasi ini dilakukan bukan atas namaNegara. Indonesia sebagai produsen CPO dunia harus melihatini sebagai tuntutan yang serius terhadap Sustainable Palm Oilkedepan.
7
2. Akhir-akhir ini marak sekali tuduhan Kelapa Sawit penyebabdeforestasi,baik dari LSM dalam negeri maupun dari hasil votingParlemen Uni Eropa – Komite Lingkungan, Kesehatan Masyarakat danKeamanan Pangan yang sepakat bahwa sawit menyebabkan deforestasi,degradasi habitat, masalah HAM, standar sosial yang tidak patut danmasalah tenaga kerja anak.
3. Kesimpulan Hasil Europe Palm Oil Conference di Brussels tgl 23November 2017 ( Publikasi secara resmi oleh ESPO) al: “Progress towards100% Sustainable Palm Oil in Europe by 2020”, data baru hasil monitoringdari European Sustainable Palm Oil (ESPO) menunjukkan perkembanganyg signifikan yaitu pd th 2016 impor CPO oleh Eropa untuk bahan makanandan refinery mencapai 69% yg sudah CSPO ( Certified Sustainable PalmOil),diantaranya 60% diproses utk Industri Makanan.
4. Selain itu, terdapat trend positif penggunaan Sustainable Palm Oil diEropa sejalan dg meningkatnya produksi CPO dari negara-negara produsenSawit pd th. 2017 terdiri dari RSPO seluas 2,83 juta Ha ( tidak hanyaIndonesia), ISPO seluas 1,9 juta Ha, dan MSPO seluas 260 ribu Ha.
10
T UJUAN
MENDORONG USAHA PERKEBUNAN UNTUK MENTAATI PERATURAN YANG TELAH DIKELUARKAN
PEMERINTAH
MENINGKATKAN KESADARAN PENGUSAHA KELAPASAWIT UNTUK MEMPERBAIKI LINGKUNGAN
MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
MENINGKATKAN DAYA SAING MINYAK SAWIT INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL
TUJUAN ISPO
1. ISO ( 17021 - 2006, 19011 - 2011, 9001 - 2008, 14001-2004,
17000- 2004)
2. IAF (International Accreditation Forum)
3. PP No. 102 tahun 200 tentang Standarisasi Nasional
4. Keppres No. 78 tahun 2001, tentang Komite Akreditasi Nasional
5. Sistem Sertifikasi Nasional tahun 2010
6. UU Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian No. 20/2014
11
ACUAN SISTEM SERTIFIKASI ISPO
Tahun 2011:
Peraturan Menteri Pertanian No 11/2011 tentang PedomanPembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) : Banyaknya perusahaan Kelapa Sawit yang tidak patuh ketentuan mandatory
(wajib),
Standar ISPO hanya untuk kebun yang terintegrasi saja (IUP), bagaimana yang IUP-B dan IUP-P saja?
Standar ISPO untuk usaha Kebun Plasma dan Swadaya belum ada.
Tahun 2013 : Inpres No 6/2013 tentang Penundaan Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Kelapa Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Permentan No 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
IMPLEMENTASI PENERAPAN ISPO
Tahun 2014 : UU No 39/2014 tentang Perkebunan
Project SPOI (UNDP & Kementerian Pertanian)
MOU ISPO dan RSPO “Studi bersama persamaan dan perbedaan ISPO danRSPO”.
Tahun 2015 :Permentan No 11/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa SawitBerkelanjutan Indonesia ( ISPO System):- Standar untuk usaha Budidaya yang Terintegrasi
- Standar untuk usaha Budidaya tanpa PKS
- Standar untuk usaha Pengolahan Hasil
- Standar untuk usaha Pekebun Plasma
- Standar untuk usaha Pekebun Swadaya
- Standar untuk Energi Terbarukan
- Mengatur Pembinaan terhadap Pelaku Usaha yang tidak patuh.
Tahun 2016 : Launching Hasil Studi Persamaan dan Perbedaan ISPO dan
RSPO
Permentan No 18/2016 tentang Peremajaan Kelapa Sawit
Penerbitan dan Pengakuan Sertifikasi ISPO baru mencapai 184
Perusahaan
Tahun 2017 : Permentan no.21 th 2017 tentang perubahan kedua Permentan
No 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
Sistem sertifikasi ISPO tidak memihak dan bersifat independen,
Penilaian sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasioleh Komite Akreditasi Nasional dan disetujui oleh Komisi ISPO,
Sistem sertifikasi ISPO mengacu dan sesuai dengan system dari OrganisasiInternasional untuk Standardisasi (ISO),
ISPO sudah memberikan pengakuan kpd 12 Lembaga Sertifikasi danmengakui 1.184 auditor, 8 Lembaga Konsultan dan 1 Lembaga untukpenyelenggaraan Pelatihan Auditor ISPO ( LPP Yogya)
Sekretariat Komisi ISPO melakukan koordinasi dg BSN dan KAN;verifikasiLaporan Hasil Audit ISPO dari LS sebagai bahan Tim Penilai dan KomisiISPO dalam memberikan pengakuan sertifikasi ISPO; fasilitasi pelatihanAuditor ISPO; pengawasan dan evaluasi pelaksanaan audit ISPO olehlembaga sertifikasi, serta penyelesaian sengketa.
PELAKSANAAN SISTEM SERTIFIKASI ISPO
Sebelum dilaksanakan sertifikasi ISPO, perkebunan dan pabrikkelapa sawit harus dinilai sesuai dengan Peraturan MenteriPertanian No. 7 Tahun 2009 Tentang Pedoman PenilaianPerusahaan Perkebunan. Perkebunan kelapa sawit akan dinilaipada kriteria sebagai berikut:◦ Perizinan; Pengelolaan Perkebunan; Pengolahan; Sosial dan
Ekonomi; Lingkungan; Pelaporan
Perkebunan akan diklasifikasikan ke dalam Kelas I, II, II, IV, dan V.Hanya perkebunan kelapa sawit yang diklasifikasikan sebagai KelasI, II dan III, yang berhak untuk mengajukan permohonan sertifikasiISPO, dan pengajukan permohonan harus dilaksanakan palinglambat pada akhir September 2015.
16
Persyaratan Sebelum Sertifikasi
Standar ISPO harus diterapkan oleh:
1. Perusahaan perkebunan terintegrasi
2. Perkebunan tanpa pabrik
3. Pabrik tanpa perkebunan
4. Pekebun plasma
5. Pekebun swadaya
6. Perusahaan perkebunan yang memproduski CPO untuk energi terbarukan
Setiap kategori memiliki standar sendiri. Bagi perusahaan perkebunan yang
produksi CPO untuk energi terbarukan terdapat kriteria tambahan untuk
penghitungan emisi Gas Rumah Kaca.
Pelaksanaan standar 1, 2, dan 3 adalah wajib, standar 4,5,6 bersifat sukarela.
STANDAR ISPO
1818
1. 1. Legalitas Usaha Perkebunan2. 2. Manajemen Perkebunan3. 3. Perlindungan terhadap Pemanfaatan Hutan4. Alam Primer dan Lahan Gambut.5. 4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.6. 5. Tanggung jawab terhadap Pekerja.7. 6. Tanggungjawab Sosial dan Pemberdayaan8. Ekonomi Masyarakat.9. 7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.
PRINSIP DAN KRITERIA ISPOUNTUK PERUSAHAAN PERKEBUNAN TERINTEGRASI
19
1. LEGALITAS USAHA KEBUN PLASMA
(al:sertifikat tanah, STD-B, dok kerjasama)
2. MANAJEMEN USAHA KEBUN PLASMA
(al: SOP, GAP, Pencatatan)
3. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(al: izin lingkungan SPPL)
4. TANGGUNGJAWAB THD KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
(K3)
5.TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6. PENINGKATAN USAHA SECARA BERKELANJUTAN
PRINSIP DAN KRITERIA ISPO UNTUK USAHA KEBUN PLASMA
20
1. LEGALITAS USAHA KEBUN PLASMA
(al:sertifikat tanah, STD-B, dok kerjasama)
2. MANAJEMEN USAHA KEBUN PLASMA
(al: SOP, GAP, Pencatatan)
3. PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
(al: izin lingkungan SPPL)
4. TANGGUNGJAWAB THD KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA
(K3)
PRINSIP DAN KRITERIA ISPO UNTUK USAHA KEBUN SWADAYA
PERKEMBANGAN SERTIFIKASI ISPO (sampai dengan 8 Desember 2017):
Pelaku Usaha Perkebunan yang ikut sertifikasi ISPO : 578 ( 573 perusahaan, 4KUD/KSU Kebun Plasma,dan 1 Asosiasi Kebun Swadaya), dengan rincian:
LHA diterima Set. Komisi ISPO : 454 Laporan,
Diverifikasi Tim Set. Komisi ISPO : 454 Laporan ( 100% )
SPKD belum direspon : 39 Laporan
LPA siap dibahas Komisi ISPO : 11 Laporan
Sudah terbit Sertifikasi ISPO : 346 pelaku usaha
Ditunda, belum Clean & Clear : 58 pelaku usaha ( Masalah HGU,Pelepasan Kawasan Hutan, Sengketa Lahan, Kebun Pemasokbelum ISPO, Perubahan IUP, Izin Pembuangan & PengangkutanLB3, dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair).
KINERJA SERTIFIKASI ISPO
PERKEMBANGAN SERTIFIKASI ISPO TH 2011- 2016:
Sampai dengan tahun 2014 , jumlah sertifikasi ISPO yang disetujui 63perusahaan dengan luas total 549.468 Ha dan produksi 2.821.567 ton;
Pada bulan April 2015, Komisi ISPO menyetujui 33 sertifikasi lainnya bagiperusahaan perkebunan dengan luas total 297.278 Ha dan produksi 1.027.484ton;
Pada bulan Februari 2016, Komisi ISPO menyetujui 53 sertifikasi bagiperusahaan perkebunan dengan luas total 205.794,10 Ha dan produksi1.103.323,10 ton;
Pada bulan Juli 2016, Komisi ISPO menyetujui 35 sertifikasi bagi perusahaanperkebunan dengan luas total 212.452,29 Ha dan produksi 1.145.267,87 ton;
Pada bulan Desember 2016 Komisi ISPO menyetujui 42 sertifikasi bagiperusahaan perkebunan dengan luas total 87.772,06 Ha dan produksi CPO332.775,42 ton;
REALISASI SERTIFIKASI ISPO
23
PERKEMBANGAN SERTIFIKASI ISPO SD TH 2017 :
Pada bulan April 2017, Komisi ISPO menyetujui 40 sertifikasi bagi: 38 perusahaan perkebunan, 1 KUD Plasma dan 1 Asosiasi KebunSwadaya dengan luas areal 249.543,37 Ha dan produksi CPO861.425,82 ton;
Pada bulan Agustus 2017, Komisi ISPO menyetujui 40 sertifikasibagi perusahaan perkebunan, dengan luas areal 202.427,17 Hadan produksi CPO 539.265,88 ton;
Pada bulan Desember 2017 Komisi ISPO menyetujui 40 sertifikasibagi : 38 perusahaan perkebunan dan 2 KUD Plasma, dengan luastotal 204.677,90 Ha dan produksi CPO 610.825,75 ton;
Jumlah sertifikasi ISPO yang diterbitkan saat ini adalah 346dengan luas total 2.041.548,80 Ha dengan total produksi CPO8.757.839,40 ton;
•Jika sampai akhir September 2015, perusahaanperkebunan kelapa sawit tidak menerapkan ISPO, kelasklasifikasi mereka akan dicabut menjadi Kelas IV. Iniberarti bahwa mereka tidak dapat mengajukanpermohonan sertifikasi ISPO.
•Perusahaan akan diberikan peringatan sebanyak 3 kalidalam rentang 4 bulan dan apabila tidak memenuhipersyaratan untuk menerapkan ISPO, maka Izin UsahaPerkebunan (IUP) akan dapat dicabut dan Hak GunaUsaha (HGU) juga dapat dicabut.
SANKSI
• KUALITAS LAPORAN HASIL AUDIT ISPO MASIH ADA YANG BELUM SESUAIPRINSIP DAN KRITERIA ISPO. PENYEBAB : Pemahaman dan Pendalaman P&CISPO oleh Auditor belum memuaskan, sehingga masih banyak LHA yangdikembalikan kepada LS untuk dilengkapi oleh Auditor dan Pelaku Usahadengan waktu pengembalian yang cukup lama.
•PEMDA/ DISBUN BELUM SEPENUHNYA BERPERAN al : PENILAIAN KLAS KEBUN,FASILITASI DAN PEMBINAAN, PENERBITAN STD-B DAN SPPL, PEMBENTUKAN /PENGEMBANGAN KOPERASI PEKEBUN. PENYEBAB : Sosialisasi kurang intensif,keterbatasan SDM, perubahan SKPD, dan tidak ada alokasi khusus anggaranuntuk ISPO.
•PENYELESAIAN MASALAH PENUNDAAN PERSETUJUAN SERTIFIKASI ISPOMEMERLUKAN WAKTU LAMA, al. MASALAH ASPEK LEGALITAS KEBUN ( HGU,PELEPASAN KAWASAN HUTAN,SENGKETA ), MASALAH LINGKUNGAN ( BELUMMEMILIKI IZIN LAND APPLICATION, LIMBAH B3, PROPER MERAH, DLL);SEBAGIAN LAHAN SAWIT PETANI SWADAYA DI KAWASAN HUTAN, BELUMMEMPUNYAI LEGALITAS LAHAN DAN STD-B, BELUM MEMBENTUK KOPERASI.
25
PERMASALAHAN SERTIFIKASI ISPO
•MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KEPEDULIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN UNTUK SERTIFIKASI ISPO,
•MEMENUHI KETERSEDIAAN AUDITOR ISPO & REFRESHMENT,
•MENINGKATKAN KOORDINASI DAN PERAN PEMDA al : PENILAIAN KLAS KEBUN,FASILITASI DAN PEMBINAAN, PENERBITAN STD-B DAN SPPL, PEMBENTUKAN / PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN /KOPERASI PEKEBUN,
•KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PENUNDAAN PERSETUJUAN SERTIFIKASI MELALUI K/L TERKAIT ( KLHK DAN ATR),
•PENGEMBANGAN MODEL SERTIFIKASI KEBUN PLASMA DAN SWADAYA,
•KOORDINASI DENGAN LEMBAGA SERTIFIKASI SECARA INTENSIF.
•FASILITASI PENDANAAN UNTUK PRA KONDISI SERTIFIKASI ISPO BAGI PEKEBUN PLASMA DAN SWADAYA : APBN, APBD,PERUSAHAAN INTI, BPDP-KS, SUMBER LAIN YANG SYAH DAN TIDAK MENGIKAT.
26
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI ISPO
1. Th 2015 pemerintah menyelenggarakan promosi ISPO ke India, Belanda, Belgia danJerman. Komisi ISPO mengunjungi Komisi Eropa untuk mendapatkan persetujuanStandar ISPO bagi Energi Terbarukan dari CPO di bawah koordinasi Kedutaan BesarIndonesia di Brussels.
2. Kegiatan Sekretariat Komisi ISPO dalam rangka Promosi dan Keberterimaan tingkatInternasional pada th 2016 dan 2017,al :
a) Peserta Roundtable Meeting RT14- RSPO - Bangkok, Nov 2016,
b) Nara sumber pd 6th Indonesia International Palm Oil Conference (IIPOC)-Medan,Okt 2017,
c) Nara sumber pd Palm Oil Multi-Stakeholder National Dialogue, ILO-GAPKI - Jakarta, Okt 2017,
d) Special Lecture-World Plantation Conference and Exhibition (WPLACE) 2017 - Jakarta, Okt 2017,
e) Peserta 13th Indonesian Palm Oil Conference and 2018 Price Outlook (IPOC)- Bali, Nov 2017,
f) Peserta pd Certified Sustainable Palm Oil Forum : The Way Forward, Malaysian Palm Oil
Certification Council (MPOCC), di Kuala Lumpur, Nov 2017,
g) Sosialisasi Sistem ISPO di Kedubes RI Belgia, Kuliah Umum tentang Sistem ISPO di Gent
Universiteit Belgia,serta Delegasi RI pd European Palm Oil Conference (EPOC) di Brussels,
November 2017.
PROMOSI UNTUK KEBERTERIMAAN ISPO
1. UNDP ( United Nation Development Program )
2. RSPO ( Roundtable Sustainable Palm Oil )
3. ISCC ( International Sustainable Carbon Certification )
4. IFC ( International Finance Corporation )
5. CI (Conservation International)
6. ILO (International Labour Organization )
7. IDH the Sustainable Trade Initiative.
8. INOBU (Inovasi Bumi).
9. LEADERSHIP PARK INSTITUTE
28
KERJASAMA dg LEMBAGA INTERNASIONALdan NASIONAL
Kementerian Pertanian bersama dengan UNDP membantu petaniswadaya untuk sertifikasi ISPO.
Proyek percontohan berada di Riau, Sumatera Selatan dan KalimantanBarat.
Tahun 2016 berencana untuk mensertifikasi 2.000 petani ( 4.000 HA) diprovinsi Riau.
Utk Prov. Riau, dilakukan pembinaan dan pelatihan ISPO bersamaantara SPOI-UNDP, Sekretariat Komisi ISPO, Asian Agri dan TanotoFoundation kpd Pekebun Swadaya yg tergabung dlm Asosiasi Amanah diKab. Pelalawan.
Akhir tahun 2016 sudah diaudit oleh LS PT. Mutu Agung Lestari, dansudah terbit Pengakuan Sertifikat ISPO oleh Komisi ISPO pd bulan April2017 ( merupakan Kebun Swadaya pertama dan masih satu-satunyapenerima Sertifikat ISPO).
Selain itu jg dilakukan pembinaan dan pelatihan ISPO pd KUD BukitPotalo- Kab. Pelalawan, kebun Plasma dari Asian Agri.
1. Sustainable Palm Oil Inisiative - UNDP MODEL PERCONTOHAN -SERTIFIKASI KEBUN PETANI SWADAYA
30
2. RSPO ( Roundtable Sustainable Palm Oil ): Joint Study dan Combined Audit;
3. ISCC ( International Sustainable Carbon Certification ) : Promosi bersama, Pelatihan dan Pembinaan Pekebun Plasma;
4. IFC ( International Finance Corporation ) :Pembinaan dan Pelatihan ISPO bagiPekebun Swadaya di Sumut;
5. CI (Conservation International): Pembinaan dan Pelatihan ISPO bagi PetugasDisbun, Penyuluh, dan Pekebun Swadaya di Rantau Prapat –Sumut, serta di Kab. Manokwari dan Sorong- Papua Barat;
6. ILO (International Labour Organization ) : Koordinasi dan Kajian tentang IsueDiskriminasi Pekerja Wanita dan Pekerja Anak.
7. IDH the Sustainable Trade Initiative : Inisiasi Pembinaan dan Pelatihan ISPO bagiPekebun Swadaya di SumSel ;
8. INOBU (Inovasi Bumi): Inisiasi Pembinaan dan Pelatihan ISPO bagi PekebunSwadaya di Kalteng;
9. LEADERSHIP PARK INSTITUTE : Kajian Praktek dan Komitmen Pelesta rian HutanIndonesia, serta Komitmen Penerapan ISPO pd 7 Propinsi/14 Perusahaan.
MANFAAT ISPO
1. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Sawit Indonesia terhadap Peraturanper Undang-undangan RI, Memperbaiki Tata Kelola Industri Sawit Indonesia, danMenghormati HAM,
2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas TBS dan CPO, sebagai dampak PelakuUsaha menerapkan Praktek Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang Baik ( Pembukaan Lahan, Penggunaan Benih/Bibit Unggul bersertifikat, Pengendalian Hama Terpadu, Penggunaan Pesti sida secara bijak, Aplikasi Pemupukan sesuai rekomendasi, Manajemen Panen, dll),
3. Jaminan Rantai Pasok TBS yang sudah ISPO kepada PKS yang sudah ISPO, untukmemenuhi persyaratan ekspor CPO ke pasar Internasional ( The Amsterdam Palm Oil Declaration : 100% sustainable palm oil supply chain in Europe by 2020),
4. Meningkatnya Daya Saing Sawit Indonesia di pasar Internasional,
5. Turut Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup , Menjaga Kelestarian Hutan dankeanekaragaman hayati, serta pengelolaan lahan gambut secara bertanggung jawab,
6. Menjadi salah satu referensi Perbankan,
7. Mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals: 1-Eliminate Poverty, 2-Eliminate Hunger, 8- Decent Jobs and Economic Growth,10- Reducing Inequality, 13-Mitigate Climate Change + Maintain Biodiversity.
31
CAPAIAN KINERJA LAINNYA :1ST INTERNATIONAL CONFERENCE – ISPO
11-12 April 2017 at Jakarta Convention Center
32