DAFTAR PUSTAKA A. Buku - repository.unissula.ac.idrepository.unissula.ac.id/8510/8/DAFTAR...
Transcript of DAFTAR PUSTAKA A. Buku - repository.unissula.ac.idrepository.unissula.ac.id/8510/8/DAFTAR...
122
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Agus Pramusinto,Dr, Dr Erwan Agus Purwanto dkk,2009, Reformasi
Birokrasi, Kepemimpinan dan pelayanan Publik. .Gava
Media.Yogyakarta.
Agus Sutantyo dan Ambar S, 2004, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur
pemerintah dalam birokrasi public di Indonesia, Gava Media, Jakarta.
Andrews, William G, 1968. Constitutions and Constitutionalism. 3rd edition.
New Jersey: Van Nostrand Company.
Arikunto Suharsimi,1989.Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Pendekat
Praktek, Bina Aksara, Jakarta..
Atang Ranumihardja,1989,Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata
Usaha Negara, di Indonesis Tarsito Bandung,
Azizy, A. Qodri. 2007.Change Management dalam Reformasi Birokrasi. PT:
Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.
Bambang Sunggono,2002,Metode Penelitian Hukum, Radja Grafindo Persada,
Jakarta,
Benveniste, Guy,1997, Birokrasi. PT Raja GrafindoPersada.Jakarta.
Boediono,1999,Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1: Ekonomi
Mikro, BPFE, Yogyakarta,
Burhan, Ashshofa,2010,Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta.
Center For Population And Policy Studies,2001,Public Service Performance,
Bureucratic Corruptionin Indonesia, Gajah Mada University,
Yogyakarta.
123
Dwijowijoto, Riant Rugroho, 2001, Reinventing Indonesia Menata Ulang
Manajemen Pemerintahan untuk pembangunan Indonesia baru dengan
keunggulan Global. Gramedia.Jakarta.
David O, Ted G. 1991. Mewirausahakan Birokrasi. PPM, Jakarta.
Departemen pendidikan budaya, 1994. Kamus Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka, Jakarta,
Djumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan
Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1995.
Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
Effendy, Onong Uchjana.1996. Sistem informasi manajemen. CV.Mandar
jaya. Bandung.
John Stuart Mill, Utilitarianism, On Liberty, Consideration on Representative
Government, Vermont: Everyman, 1993. Agus Dwiyanto dan Bevaola
Kusumasari "Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang Harus
Dilakukan?" dalam Policy Brief, No. II/PB/2003.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,2005,Clean Government dan
Good Government Untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan
Pelayanan Publik. Jakarta.
Mardiasmo,2002, Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset,
Yogyakarta.
Mas’ud Said, M. 2007. “Birokrasi dinegara Birokratis, Masalah, Makna dan
Dekontruksi Birokrasi Indonesia
Moh. Mahfud MD, 2010, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik, Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas
Udayana, Bali, 29 September 2010,
124
. , Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999
Mostopadidjaja AR,2003, Reformasi Birokrasi Sebagai syarat
Pemberantasan KKN Dalam Rangka Seminar Pembangunan Nasional
VIII.
Muh Kusnardi, Harmaily,1976,Pengantar Hukum Tata Negara
Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV
“Sinar Bakti”.Jakarta.
Muchsin,2002, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang.
Muhammad Muhdar, 2010. Bahan Kuliah “Metode Penelitian Hukum”
Balikpapan,.
Nugroho,D,Riant,2004, Kebijan Publik, Formulasi Implementasi dan
Evaluasi, Gramedia. Jakarta.
Pramusinto Agus dan Erwan Agus Purwanto,2009,Reformasi Birokrasi,
Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Kerjasama Gava Media.
Yogyakarta.
Purbokusumo,Yuyun dkk, 2006, Reformasi terpadu Pelayanan Publik
Pemerintah Profinsi DIY. Kemitraan.Yogyakarta.
Rayanto, Tavip A.2009. Menggagas Arah Startegi Reformasi Birokrasi Untuk
Mewujudkan Pemerintahan Efektif Dan Akuntabel ( Dalam Reformasi
Birokrasi, Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang
Pelaksanaanotonomi Daerah Di Indonesia). Gava Media.Yogyakarta
Ronny Hanitijo Soemitro,1994,Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. Satjipto, Rahardjo, Ilmu
Hukum, Citra Aditya Darti, Bandung, 1996
Sedarmayanti.2009.Reformasi Administrasi Publik, Refomasi Birokrasi, dan
Kepemimpinan Masa Depan.PT.Refika Aditama. Bandung
125
Subekti,2001,Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta,
Samodra Wibawa, 2005, Reformarmasi administrasi bunga rampai pemikiran
admnistrasiNegara / public .Gaya Media.Yogyakarta.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Gramedia Widia
Sarana Indonesia. Jakarta.
Tamin, Faisal. 2004. Reformasi Birokrasi. Blantika.Jakarta
Utomo, Warsito.2007. Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris
Seputar Isu-Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik. Cet. II
Pustaka Pelajar dan Program Magister Administrasi Publik UGM.
Yogyakarta
Wasistiono, Sadu (2002). Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Daerah Bandung: Fokus Media.Bandung.
Yushira Kunio,1990,Kapitalisme Semu Asia Tenggara, LP3ES, Jakarta
B. Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
Ketetapan MPR Nomor.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025
126
Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan
Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-Government
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
127
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Permenkumkam Nomor M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 30 Desember
2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
PermenPAN/RB Nomor 20 tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014.
Permenkumham Nomor M.HH-01.PR.01.01 tahun 2010 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia 2010-2014.
Permenkumham Nomor M.HH-06.IN.01.01 tahun 2010 Tentang Kebijakan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM.
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.PR.07.01 tahun
1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.PR.01.04 Tahun
2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran
di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
128
Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-01.PL.04.06 Tahun 2014
tentang Penyusunan Laporan BMN Pasca Restrukturisasi Program dan
Kegiatan Pada Kementerian Hukum dan HAM RI
C. Jurnal / Artikel Ilmiah
Ayurisya Dominata, 2013, Apa itu Reformasi Birokrasi?, Makalah bersumber
http://blog.sivitas.lipi.go.id.
Rahadian, Achmad H. 2009. Mewujudkan Good Governace melalui
Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah STIAMI.
Susanto, Heri, Ditjen Pajak Juara Kena Sanksi Pelanggaran, diakses dari
situs http://[email protected]
Taufiq Effendi, 2007, Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good
Governance”,http://www.setneg.go.id/
Thaha, Rasyid. 2012. Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. Jurnal
Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1. No.3 Juni 2012
D. Internet
http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/
http://po-box2000.blogspot.co.id/2010/11/asas-asas-umum-pemerintahan-
yang-baik.html
http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/artikel_148.html
http:// www.kumpulblogger.com
http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html
http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-
definisi.html
http://spiritbloging.blogspot.co.id/2012/01/modul-9-tata-kelola-pemerintahan-
yang.html
129
Hasil Wawancara dengan Bp. Deni Kristiawan, Kepala Subbag PenyusunanProgram Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM JawaTengah, 7 November 2016.
Hasil wawancara dengan Dedi Hartono , Pemangku Program dan KegiatanDivis Admnistrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMJawa Tengah, pada tanggal 2 Agustus 2016
Hasil wawancara dengan Ruri Astuti , Pemangku Program dan KegiatanDivis Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMJawa Tengah, pada tanggal 3 Agustus 2016
Hasil wawancara dengan Dwi Eriyono , Pemangku Program dan KegiatanDivis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMJawa Tengah, pada tanggal 4 Agustus 2016
Hasil wawancara dengan Toto Kuncoro , Pemangku Program dan KegiatanDivis Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHAM Jawa Tengah, pada tanggal 5 Agustus 2016