DAFTAR ISI - pta-ambon.go.id RB/Laporan Evaluasi RB New.pdf · W24-A/45.a/SK/Kp.02.1/I/2015,...
-
Upload
trannguyet -
Category
Documents
-
view
236 -
download
0
Transcript of DAFTAR ISI - pta-ambon.go.id RB/Laporan Evaluasi RB New.pdf · W24-A/45.a/SK/Kp.02.1/I/2015,...
DAFTAR ISI
Hal
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN TINGGI AGAMA
AMBON
A. PENDAHULUAN……………………………………………......………………………. 1
B. DASAR HUKUM…………………………………………….…….…………………….. 4
C. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI...……..……………………. 4
1. Manajemen Perubahan....……….......………………………………………………
2. Penataan Peratran Perundang-undangan..........................................................
3. Penataan dan Pengauatan Organisasi...............................................................
4. Penataan Ketatalaksanaan................................................................................
5. Penataan Sistem Manajemen SDM...................................................................
6. Penguatan Akuntabilitas.....................................................................................
7. Penguatan Pengawasan....................................................................................
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.............................................................
6
6
12
14
18
21
23
24
D.
E.
EVALUASI.....…………………………………………………………………………….
1. Hambatan/Permasalahan...................................................................................
2. Rencana Tindaklanjut.........................................................................................
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)......
1. LKE.....................................................................................................................
2. Eviden (Untuk 8 Area)........................................................................................
26
26
26
28
28
28
1
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
A. PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi),
Ketatalaksanaan (business prosess) dan Sumber Daya Manusia aparatur.
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan system
penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan
berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah
strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan
berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan
nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis
menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan
dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-
langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara
bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan
yang bersifat radikal dan revolusioner.
Reformasi Birokrasi bertujuan memperbaiki atau meningkatkan
kualitas pelayanan publik serta lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap birokrasi. Selain itu, dengan melakukan reformasi birokrasi adalah
untuk menciptakan aparatur yang bersih, professional dan
2
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
bertanggungjawab. Untuk memberikan pelayanan yang prima (efisien) sekaligus
melaksanakan pengawasan yang efektif sangat tergantung pada peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar dari tugas dan kewenangan suatu
birokrasi. Dari peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan system dan
prosedur (sisdur) pelayanan dan pengawasan.
Selanjutnya berdasarkan system dan prosedur yang diinginkan dibuat
struktur organisasi yang diperlukan untuk menetapkan tingkat-tingkat dan jenis
jabatan, tugas dan wewenang serta jumlah dan kualifikasi sumber daya
manusia (SDM) yang diperlukan dengan memperhatikan beban kerja. Tidak
hanya jumlah SDM yang perlu ditetapkan tetapi juga kualitasnya dan keahlian
apa saja dari SDM yang diperlukan merupakan faktor yang harus
dipertimbangkan. Faktor pendukung lain yang tidak kalah penting dari
keberhasilan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan adalah sarana dan
fasilitas kerja serta yang terpenting bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang
tersebut harus dipertanggungjawabkan.
Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan tertinggi di Indonesia juga
terus berbenah dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mencapai
visinya yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung”, demikian halnya
dengan 4 Lingkungan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung baik itu
Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding. Mahkamah Agung telah
menetapkan 8 area perubahan dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi
yaitu:
1. Area Manajemen Perubahan.
2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Area Penataan dan Penguatan Organisasi.
3
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
4. Area Penataan Ketatalaksanaan.
5. Area Penataan Sistem Manajeman SDM.
6. Area Penguatan Akuntabilitas.
7. Area Penguatan Pengawasan.
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Berbagai upaya terus dilaksanakan dalam rangka peningkatan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi, mulai dari Sosialiasi, Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia melalui Diklat bagi Aparatur Mahkamah Agung serta
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung pelaksanaan Tupoksi pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai salah satu Badan Peradilan di
Bawah Mahkamah Agung juga berkewajiban untuk turut serta dalam peningkatan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan cara melaksanakan penguatan pada 8
area perubahan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
4
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum dalam Penyusunan Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang 2005-2025;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010Tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Aturan Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;
6. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Indonesia RI Nomor : B/01/M.RB.06/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal
Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas
Aparatur dan Pengawasan;
7. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 41/SEK/SK/9/2015
Tentang Roadmap Mahkamah Agung RI 2015-2019;
8. Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 17/SEK/OT.01.2/01/2017
tanggal 11 Januari 2017 perihal Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi atau
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 63/SEK/OT.01.2/02/2017
tanggal 20 Februari 2017 perihal Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi
(PMPRB) di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
10. Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor :
0720/DjA/OT.01.2/II/2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal Laporan Evaluasi
Reformasi Birokrasi.
6
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
C. CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama
Ambon untuk tiap-tiap Area adalah sebagai berikut :
1. Manajemen Perubahan
Pada Area Manajemen Perubahan, capaian yang telah dilaksanakan
adalah antara lain :
a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Efektif
Proyek Perubahan yaitu melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Ambon Nomor : W24-A/297/SK/Kp.02.1/III2017 tanggal 2 Maret
2017 tentang Pembentukan Tim Reformasi Biokrasi di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Pada Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan, capaian yang
telah dilaksanakan adalah antara lain :
a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah mensosialisasikan Peraturan
Perundang-undangan terbaru di MA secara periodik (minimal 2x setahun),
diantaranya:
Telah dilakukan Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan mengundang
Perwakilan dari PA-PA Sewilayah PTA. Ambon
Telah dilakukan Sosialisasi SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang
Penanganan Bantuan Panggilan /Pemberitahuan ke PA-PA
7
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Sewilayah PTA. Ambon yang dirangkaikan dengan Pembinaan dan
Pengawasan.
Telah dilakukan Sosialisasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan ke PA-PA Sewilayah PTA. Ambon
yang dirangkaikan dengan Pembinaan dan Pengawasan.
Telah dilakukan pembuatan Peraturan tentang TIM Penegakkan
Disiplin Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai
Perma No. 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim
pada Mahkamah Agung da Badan Peradilan di bawahnya, yaitu :
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor :
W24-A/45.a/SK/Kp.02.1/I/2015, Tentang TIM Penegakkan Disiplin
Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor :
W24-A/53.a/SK/Kp.02.1/I/2016, Tentang TIM Penegakkan Disiplin
Pegawai Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
Telah dilakukan pembuatan Peraturan tentang Hakim Tinggi
Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas
Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sesuai Perma
No. 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan
dibawahnya, yaitu :
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor :
W24-A/535/SK/PS.00/I/2016, Tentang Hakim Tinggi
Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas
Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
8
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor :
W24-A/65/SK/PS.00/I/2017, Tentang Hakim Tinggi
Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas
Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
Kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon di bidang Penataan Peraturan
Perundang-Undangan terkait dengan adanya Sistem Pengawasan
Teringrasi (SIPASTI) yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama
Ambon sebagai wadah Pengawasan yaitu membuat peraturan dan
surat edaran tentang SIPASTI.
a. Telah dilakukan pembuatan Peraturan tentang Tim Pengelola dan
Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI).
- Surat Keputusan Nomor W24-A/1085/SK/Kp.02.3/X/2016,
Tentang Pembentukan Tim Evektif Pembangunan Sistem
Pengawasan yang Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi
Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Surat Keputusan Nomor W24-A/1089/SK/OT.01.3/X/2016,
Tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi
(SIPASTI) di Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- Surat Edaran Nomor W24-A/12.30/OT.01.3/XII/2016, Tentang
Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di
Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama
Ambon.
Telah dilakukan pembuatan Peraturan tentang Pembentukan Tim
Pengaduan dan Pengelola Meja Informasi sesuai Perma No.9 Tahun
9
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(WHISTLEBLOWINGSYSTEM) di Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan dibawahnya melalui :
- Surat Penunjukan Petugas Pengaduan dan Meja Informasi Nomor :
W24-A/115/HK.00/I/2013.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor :
W24-A/1036.a/SK/Kp.04.5/X/2016 Tentang Pembentukan Tim
Penangangan Pengaduan.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor :
W24-A/864/SK/HM.00/VIII/2016, Tentang Pembentukan Tim
Pengelola Meja Informasi.
b. Evaluasi pelaksaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan
Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang
mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, kajian dan Paraf Koordinasi
melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/
/SK/OT.01.2/IV/2016 tentang Penunjukan TIM Penyusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian
penyusunan peraturan melalui :
- SOP Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI), Tanggal 8
Desember 2016, Tanggal Efektif 8 Desember 2016.
- SOP Perkara Tanggal Revisi 25 Juni 2016, Tanggal Efektif 25 Mei
2016.
- SOP Kepegawaian Tanggal Revisi 25 April 2016, Tanggal Efektif
25 April 2016.
10
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
- SOP Keuangan dan Pelaporan, Tanggal Efektif 1 Juni 2016,
Tanggal Revisi 1 Mei 2016.
- SOP Umum, Tanggal Efektif 1 April 2016, Tanggal Efektif 1 April
2016.
c. Evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung
terbaru dan Peraturan Daerah terkait hukum dan teknis judicial
Evaluasi terhadap Kebijakan MA.RI dan Peraturan Daerah terkait
Hukum dan Teknis Judicial. Telah dilakukan revisi khusus tentang
surat keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan terkait dengan
Hukum Teknis Judicial seperti:
- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-
A/137/HK.05/I/2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Ambon.
- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-
A/138/HK.05/I/2017 Tentang Biaya Perkara Tingkat Banding
Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-
A/142/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya
Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-
A/143/HK.05/I/2017 Tentang Daftar urut seioritas Hakim Tinggi
pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-
A/144/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera
11
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Pengganti Pendamping dan Pembantu Majelis Hakim
dipersidangan.
- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-
A/145/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat
Penanggungjawab kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan
Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
d. Harmonisasi Penetapan SK radius di pengadilan terkait dengan biaya
perkara
Telah di lakukan harmonisasi mengenai Pembuatan SK Bersama
terkait dengan Penetapan radius antar Pengadilan melalui :
- SK Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Ambon No : W27-
U1/1414/HT.02/XII/2014, dan Ketua Pengadilan Agama Ambon
Klas IA No: W24-A1/1127/HK.03.02/XII/2014 Tentang Perubahan
Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata dan Ongkos Perjalanan
Jurusita/Jurusita Pengganti.
e. Implementasi JDIH di Pengadilan
Telah dilakukan Sosialisasi oleh TIM JDIH MA.RI dengan mengundang
Perwakilan PTA. Ambon maupun dari Pengadilan Agama Sewilayah
PTA. Ambon :
- PTA. Ambon dan masing-masing Pengadilan Agama telah tersedia
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada
WEBSITE masing-masing. www.jdih.pta-ambon.go.id
f. Tim Pengelola JDIH di Pengadilan
Telah dibuat Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melalui :
12
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-
A/1037.a/SK/Kp.04.5/X/2016 Tentang TIM Pengelola JDIH
Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Pada Area Penataan dan Penguatan Organisasi, capaian yang telah
dilaksanakan adalah antara lain :
a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Petugas Absens
melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor:
W24-A/45.a/SK/KP.02.1/I/2016 tentang Petugas Absen Pengadilan
Tinggi Agama Ambon.
b. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Humas melalui Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-
A/51.a/SK/HM.00/I/2016, tanggal 04 Januari 2016 tentang Penunjukan
Humas Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
c. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Bendahara Penerima
melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor:
W24-A/820.a/Kp.04.6/VIII/2016, tanggal 05 Agustus 2016 tentang
Penunjukan Bendahara Penerima Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
d. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Bendahara
Pengeluaran melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Ambon Nomor: W24-A/63/Kp.04.6/I/2016, tanggal 05 Januari 2016
tentang Penunjukan Bendahara Pengaluaran Pengadilan Tinggi Agama
Ambon.
e. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Pengelola Meja
Informasi melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
13
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Ambon Nomor: W24-A/864/HM.00/VIII/2016 tentang Pembentukan Tim
Pengelola Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016.
f. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Hakim Tinggi
Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas
Bidang melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Nomor: W24-A/535/SK/PS.00/IV/2016 tentang Hakim Tinggi
Pembina/Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pembina/Pengawas
Bidang Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
g. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Unit Pengumpul
Zakat (UPZ) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Ambon Nomor: W24-A/127/SK/OT.00/I/2016, tanggal 06 Januari 2016
tentang Penunjukan Pelaksanan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2016.
h. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Pengumpul Infaq dan
Sadaqah (PIS) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Ambon Nomor: W24-A/125/SK/OT.00/I/2016, tanggal 06 Januari 2016
tentang Penunjukan Pengumpul Infaq dan Sadaqah (PIS) Pengadilan
Tinggi Agama Ambon Tahun 2016.
i. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Pengelola
Keuangan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor:
W24-A/48/SK/KU.00.1/I/2016, tanggal 4 Januari 2016 Tentang
Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pengelola Keuangan Pengadilan
Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2016.
j. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Unit Layanan
14
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Pengadaan melalui Telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Unit
Layanan Pengadaan Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-
A/825/ULP/SK/VIII/2016, tanggal 08 Agustus 2016 tentang Penunjukan
dan Pengangkatan Tim Unit Layanan Pengadaan Pengadilan Tinggi
Agama Ambon Tahun 2016.
k. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Pejabat
Pemeriksa/Penerima Barang Alat Pengolah Data dan Komunikasi melalui
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-
A/586.a/SK/KU.00.1/V/2016, tanggal 02 Mei 2016 tentang Penunjukan
Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang Alat Pengolah Data dan Komunikasi
Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2016.
4. Penataan Ketatalaksanaan
Pada Area Penataan Ketatalaksanaan, capaian yang telah dilaksanakan
adalah antara lain :
a. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengacu pada visi dan
misi Mahkamah Agung RI sebagai puncak Kuasaan Kehakiman di Negara
Indonesia yang telah menetapkan Visi Misi bagi Badan Peradilan di
Indonesia.
VISI :
Terwujudnya Peradilan Agama Yang Agung Di Maluku
MISI :
Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia Guna Terwujudnya
Penyelenggaraan Peradilan Yang Profesional.
Meningkatkan Kinerja Manajemen Peradilan Di Tunjang Dengan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Standar.
15
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Meningkatkan Pelayanan Peradilan Yang Bersih, Transparan,
Berkualitas dan berkeadilan.
Meningkatkan Pengawasan Terhadap Terselenggaranya JUSTICE
FOR THE POOR Pada Pengadilan Agama di Propinsi Maluku.
Mendorong Terbentuknya Pengadilan Agama Di Kabupaten / Kota
Pemekaran Di Propinsi Maluku.
b. Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)
Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai
dengan tugas dan fungsi berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah
Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan, Persesma Nomor 01 tahun 2012 tentang Pedoman Monev
Terhadap SOP Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan
Peradilan Dibawahnya dan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor: 02 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya.
Seluruh unit organisasi telah menerapkan prosedur operasional tetap
(SOP) pada masing-masing unit eselon I.
Terdapat evalusi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis
dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti
berupa evaluasi SOP mengacu SK Sekma Nomor 01 dan 02 tahun
2012, SK Dirjen Badilag Nomor 0012/DJA.1/SK/KU/II/2014 tentang
Kegiatan Penyusunan Naskah Ketatalaksanaan Monitoring dan
Evaluasi SOP Ditjen Badilag.
16
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
c. E-Government
Sudah memiliki rencana pengembangan e-government dilingkungan
instansi berupa Master Plan SIMARI 2011-2014.
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara
terintegrasi melalui:
1) Memorandum Biro Humas Nomor : 6/Bua.6/Hm.01.1/I/2013 Tgl 14
Januari 2013 Perihal Laporan kemajuan pengembangan Sistem
Informasi MA (SIMARI) Terintegrasi untuk diimplementasikan pada
Satker BUA.
2) SK Dirjen Badilum No.87/DJU/SK/HM02.3/6/2014 tentang
Pembentukan Tim Pengembangan Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP).
3) SEMA No : 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas surat edaran MA
No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai pelengkap
permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
4) Aplikasi KOMDANAS.
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara
terintegrasi berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011,
SIMARI, Website MARI, Meja pengaduan di 4 (empat) lingkungan
peradilan.
Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara
terintegrasi berupa: SMS Gateway/SMS Pengaduan/Proses
Berpekara/CTS/Sistem Penelusuran Perkara/SIADPA/SADMIL/
SIATUN/Direktori Putusan pada MA dan 4 (empat) Lingkungan
Peradilan/One Day Publish.
17
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
d. Keterbukaan Informasi Publik
Telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi
berdasarkan SK KMA Nomor 1-144 tahun 2011, Surat Dirjen Badilag
Nomor 2189/DJA.l/HM.00/VII/2011 tentang PedomanPelayanan Meja
Informasi Dilingkungan Peradilan Agama, Keputusan Sekretaris MA
No.1/SEK/SK/I/2014 tentang penerapan unit layanan pengadaan pada
Ditjen Badilum,Badilag, Badimiltun dan Bawas MA-RI) dan Surat
Sekretaris MA tentang Permintaan Lembar Pengesahan Rencana
Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2014.
Seluruh informasi publik telah dapat diakses melalui Meja Informasi,
Website seluruh pengadilan.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik melalui Laporan Monitoring pelayanan publik dan meja informasi
tahun 2011 dan 2014 Ditjen Badilag dan laporan pelayanan publik dan
meja informasi tahun 2011 dan 2014.
Penataan Sistem Manajemen SDM Kemajuan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI di bidang penataan sistem
manajemen SDM dapat dilihat dari capaian pada 8 (delapan) program
reformasi sebagai berikut:
1) Manajemen Peradilan
2) Penataan Peraturan Perundang-undangan;
3) Penataan dan Penguatan Organisasi;
4) Penataan Tatalaksana
5) Penataan Sistem Manajemen SDM;
6) Penguatan Akuntabilitas;
18
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
7) Penguatan Pengawasan;
8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
5. Penataan Sistem Manajeman SDM
Pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM, capaian yang telah
dilaksanakan adalah antara lain :
a. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) melalui Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-
A/45/SK/KP.04.6/I/2016 tentang Pembentukan Tim Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pengadilan Tinggi Agama
Ambon.
b. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Penegak Disiplin
melalui Telah membentuk Tim Penegak Disiplin pada Pengadilan Tinggi
Agama Ambon yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24.A/53.a/Kp.02.1/SK/I/2016
tanggal 4 Januari 2016 tentang Tim Penegak Disiplin pada Pengadilan
Tinggi Agama Ambon.
c. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Penilaian
Implementasi SIPP yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor:
W24.A/560/Kp.00.3/SK/IV/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Tim
Penilaian Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)
pada Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
d. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Efektif
Pembangunan Sistem Pengawasan yang Terintegrasi Berbasisi
19
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kinerja ASN pada Pengadilan
Tinggi Agama Ambon yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor:
W24.A/1085/Kp.02.3/SK/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang Tim
Efektif Pembangunan Sistem Pengawasan yang Terintegrasi Berbasisi
Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kinerja ASN di Pengadilan
Tinggi Agama Ambon Tahun 2016.
e. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Susunan Majelis
Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang dibuktikan dengan
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-
A/1035/HK.05/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Susunan Majelis
Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
f. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menyusun dan melakukan review
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dengan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-
A/276.a/SK/OT.00/II/2016 pada tanggal 16 Februari 2016.
g. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menyusun dan melakukan review
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2015-2019 dengan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-
A/275.a/SK/OT.00/II/2016 pada tanggal 16 Februari 2016.
h. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menyusun dan menetapkan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.
i. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah mengusulkan ASN dalam wilayah
hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk mengikuti Pendidikan
penjenjangan sesuai TUSI masing-masing.
20
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
j. Dalam penataan sistem manajemen SDM, Pengadilan Tinggi Agama
Ambon melakukan beberapa kegiatan yaitu: pembinaan oleh Hakim
Tinggi dan Pejabat, sosialisasi terhadap suatu permasalahan teknis,
seminar serta pemecahan masalah teknis, yang kesemua kegiatan
tersebut menggunakan biaya DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
k. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membemberikan kesempatan
kepada 9 orang untuk mengikuti Bimbingan Teknis Yusdisial pada tahun
2016 yaitu :
Drs. H. Hambali Barmula, S.H, M.H (Training of Trainerst (TOT) SIPP
versi 3.1.1);
Drs. H. Hambali Barmula, S.H, M.H, Afwan Arsyad, A.Md, M. Fahrizal
Adriyanto, S.Kom, Gani Wael, S.H (Training of Trainert (TOT) SIPP);
Dr. H. Nurdin Juddah, S.H, M.H dan Drs. Sulem Ahmad, S.H, M.A
(Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah);
Dra. Hj. Aminah Akil, S.H, M.H dan Drs. Sulem Ahmad, S.H, M.A
(Diklat Teknis Fungsional Hakim Akad Syariah).
l. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membemberikan kesempatan
kepada 2 orang untuk mengikuti Bimbingan Teknis Non Yusdisial pada
tahun 2016 yaitu :
M. Fahrizal Adriyanto, S.Kom (Training of Trainert (TOT) SIWAS);
Ismail Difinubun, S.Ag, M.H (Diklat Pim II);
Endang Arianingsih, S.E (Diklat Bendahara).
m. Telah dilaksanakan akurasi dan update data secara berkala pada aplikasi
Kepegawaian SIKEP Mahkamah Agung RI oleh Bagian Kepegawaian
sebagai Admin.
21
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
n. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim Pengelola
Teknologi Informasi (TI) melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Agama Ambon Nomor: W24-A/868/HM.02.3/VIII/2016, tanggal 24
Agustus 2016 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi (TI) Pengadilan
Tinggi Agama Ambon Tahun 2016.
6. Penguatan Akuntabilitas
Pada Area Penataan Akuntabilitas, capaian yang telah dilaksanakan
adalah antara lain :
a. Telah dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis reviuw (Renstra).
b. Penetapan Kinerja Individu.
Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap
seluruh pegawai yang tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
Pengukuran kinerja individu dilakukan setiap akhir tahun ;
c. Pemantauan Pencapaian Kinerja dengan dilakukannya peningkatan
kedisiplinan secara terus menerus dengan jalan.
Tertibnya kehadiran pegawai melalui absensi secara elektronik
berupa scan wajah (fase print) jam masuk kantor, jam istirahat dan
pulang kantor serta absensi manual.
Dilaksanakan evaluasi pemantauan absensi setiap bulan;
Telah ditunjuknya petugas absensi;
d. Seluruh unit bagian organisasi telah berupaya meningkatkan kapasitas
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melaksanakan
kegiatan asistensi dan konsolidasi ke daerah.
e. Dalam laporan peningkatan kinerja telah dilakukan.
22
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP)
setiap tahun;
Telah dibuatnya Rencana Kerja Startegis (Renstra) setiap tahun;
Telah dibuatnya Perjanjian Kinerja atasan dan bawahan;
Telah dibuatnya RKT (Rencana Kinerja Tahunan);
Telah dilaksanakan Laporan Lembar Kinerja (LLK);
Telah dibuatnya Indikator Kinerja Utama ( IKU);
Telah disusunya Program Kerja (HAsil Rakerda) ;
f. Peningkatkan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan public.
Telah ditunjuk petugas Humas (Hubungan Masyarakat) ;
Telah ditunjuk Petugas Meja I, II dan III dalam pelayanan perkara;
Telah ditunjuk Pramu Tamu ;
Telah ditunjuk Petugas Meja Informasi dan Pengaduan;
Telah dilaporkannya akses Meja Informasi ( website PTA. Ambon
www.pta-ambon.go.id)
g. Untuk peningkatan Tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) dan peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan
keuangan dalam rangkapeningkatan kinerja dilingkungan PTA. Ambon
telah dilakukan MoU PTA. Ambon dengan BPKP Maluku pada tanggal 31
Mei 2001.
h. Untuk membantu masyarakat dalam memmperoleh status hukum dengan
mudah telah dilakukan MoU PTA. Ambon, Pemda Tk. Prov.Maluku dan
Kementerian Agama Prov. Maluku pada tanggal 28 April 2004 tentang
Pelayanan Terpadu Kepemilikan Status Hukum Perkawinan bagi
Masyarakat Prov. Maluku.
23
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
i. Untuk peningkatan jaringan internet cepat telah dilakukan MoU PTA.
Ambon, dengan PT. Telkom Ambon tentang pemasangan jaringan internet
Astinet tanggal 28 Oktober 2016
j. Telah dilakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan Ambon;
k. Telah dilakukan kerja sama Pemerintah Kabupaten berupa penyedian
sarana Gedung Kantor sementara Pengadilan Agama Dataran Hunimua
( SBB), Dataran Hunipopo (SBT) dan Namlea (Pulau Buru) ;
l. Melakasanakan Rukyatul Hilal tiap tahun bersama Kementerian Agama
setempat (Perma No 7 tahun 2015) ;
7. Penguatan Pengawasan
Pada Area Penguatan Pengawasan, capaian yang telah dilaksanakan
adalah antara lain :
a. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk Tim
Pengawasan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Ambon Nomor : W28-A/326/HK.05/I/2017 tanggal 23 Januari 2017
tentang Penunjukan Hakim Tingi Pembina dan Pengawasan
Daerah/Bidang.
b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membuat Surat Keputusan
Nomor : W24-A/1085/SK/Kp.02.3/x/2016 tanggal 20 Oktober 2016
tentang Pembentukan Tim Evektif Penbangunan Sistim Pengawasan
yang Terintegrasi berbasis Teknologi Invormasi dalam meningkatkan
Kinerja ASN di Pengadilan Tinggi Agama Ambon
c. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membuat Surat Keputusan
Nomor : W24-A/1089a/SK/OT.01.3/x/2016 tanggal 24 Oktober 2016
24
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
tentang Pelaksanaan Sisteim Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di
Pengadilan Tinggi Agama Agama.
d. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 6 Desember 2016 Tentang
Pelaksanaan Sistim Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di Pengadilan
Ambon Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pada Area Penguatan Pengawasan, capaian yang telah dilaksanakan
adalah antara lain :
a. Dalam Penerapan pelayanan prima ;
Telah disosialisasikan Siwas Mahkamah Agung PTA. Ambon dan
PA sewilayah PTA. Ambon, sesuai Perma No. 9 tahun 2016 tentang
Pengaduan ;
Telah dilaksanakan peningkatan standar pelayanan publik sesuai
dengan KMA No. 26/KMASK/II/2012 tamggal 9 Februari 2012
tentang Standar Pelayanan Meja
Telah dilaksanakannya transparansi informasi yang mudah di
akses bagi masyarakat pencari keadilan, melalui : Wesite PTA.
Ambon (www.pta-ambon.go.id) dan Jaringan dokumen informasi
hukum/JDIH (www.jdih.pta-ambon.go.id).
Telah dilaksanakan pelayanan perkara bagi masyarakat pencari
keadilan berupa; adanya petugas meja I, meja II dan meja III di
Pengadilan;
Telah dilakukan penataan fisik meja informasi dan pengaduan.
Telah ditetapkan media pelayanan pengaduan secara online
melalui wesite PTA. Ambon dan Meja Pengaduan.
25
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Telah ditetapkan SOP Meja Informasi dan Pengaduan.
Telah ditindak lanjuti hasil laporan pengaduan baik internal maupun
eksternal.
Telah di upload seluruh hasil pengaduan ke website PTA. Ambon
b. Telah dilakukan peningkatan akses jaringan internet (MoU dengan PT.
Telkom Ambon).
c. Mendorong percepatan pembangunan 3 (tiga) gedung kantor Pengadilan
Agama yang baru sehingga terpenuhinya asas peradilan;
d. Telah dibuat Video Profil PTA. Ambon
e. Mempercepat pemasukan data rekening beserta saldo periode per
tanggal 31 Desember tiap tahun dan update saldo rekening di apliaksi
KOMDANAS;
f. Mempercepat proses penyelesaian perkara sejak penerimaan perkara
sampai minutasi;
g. Mengoptimalkan pengisian Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
26
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
D. EVALUASI
1. Hambatan/Permasalahan
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Agama
Ambon terdapat beberapa Hambatan/Permasalahan, antara lain :
a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada saat ini pada Pengadilan
Tinggi Agama Ambon tidak sebanding dengan volume pekerjaan yang
cukup besar sehingga pelaksanaan tugas menjadi sedikit terhambat dan
kurang cepat;
b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas yang
ada di Pengadilan Tinggi Agama Ambon saat ini kurang memadai selain
itu sarana dan prasarana yang ada saat ini dalam kondisi yang kurang
baik;
c. Ketersediaan anggaran yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama
Ambon setiap tahunnya sehingga pelaksanaan program-program yang
telah direncanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak dapat
terealisasi sepenuhnya.
2. Rencana Tindak lanjut
Untuk menindaklanjuti hambatan/permasalahan yang ada, Pengadilan
Tinggi Agama Ambon telah menyusun perencanaan-perencanaan sebagai
berikut :
a. Mengajukan permintaan penambahan Pegawai ke Mahkamah Agung
agar keadaan jumlah Pegawai sesuai dengan porsi jumlah Pegawai
untuk Pengadilan Tingkat Banding;
27
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
b. Menyampaikan usulan penambahan sarana dan prasarana baik pada
saat penyususan RKA-KL maupun ABT;
c. Menyusun perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan
standar biaya umum pada saat kegiatan pembahasan RKA-KL.
28
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
E. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
1. EVIDEN (Untuk 8 Area)
AREA I : MANAJEMEN PERUBAHAN
NO PERSIAPAN MATERI KONDISI SOLUSI DATA DUKUNG/EVIDENCE
1. Sosialisasi Reformasi Biokrasi (RB) Sosialisasi RB telah dilakukan sebatas Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Seharusnya Sosialisasi Reformasi Biokrasi (RB) implementasikan kepada seluruh PA Sewilayah PTA Ambon.
Publikasi Kegiatan sosialisasi RB PTA. Ambon ada pada Website PTA Ambon
2. Tim Reformasi di Pengadilan dan Renja RB
Tim Reformasi Biokrasi (RB) telah di bentuk di Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
Ketua pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membentuk tim RB dan menyusun renja RB
SK. KPTA. No.W24-A1/297/SK/Kp.02.III/2017
3. Sosialisasi Road Map Telah terdapat sosialisasi Rol Map kepada anggota Organisasi
Perlu ditingkatkan sosialisasi Rol Map di Lingkungan PTA Ambon
Kegiatan sosialisasi Road map dan Road Map harus dipublikasikan di website PTA Ambon.
4. Pemilihan Role Model Telah dilakukan pemilihan Role Model di Pengadilan Agama Sewilayah Sewilayah PTA. Ambon, namun belum mempunyai standarisasi pemilihan Role Model.
Seharusnya membuat standarisasi pelaksanaan pemilihan role model sampai dengan evaluasi dan menginstruksikan setiap Satker membuat role model setiap tahun
- Standarisasi peksanaan role model
- Role model pada Satker dibawah.
5. Publikasi Kegiatan dan Pelaksanaan RB Telah melaksanakan kegiatan pelaksanaan RB dalam bidang Pengawasan Terintegrasi
Kegiatan pelaksanaan RB di bidang pengawasan terintegrasi Telah dilounching dan di Publikasikan
Publikasi kegiatan ada pada website PTA. Ambon dan Website.badilag.net.
29
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
6. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Belum seluruh pimpinan dilingkungan peradilan Tinggi Agama Ambon ikut terlibat aktif pelaksanan RB
Melibatkan pimpinan peradilan dalam pelaksanaan RB
Absensi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan RB
7. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB
Seharusnya harus dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RB pada Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
-
AREA II : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
NO PERSIAPAN MATERI KONDISI SOLUSI DATA DUKUNG/EVIDENCE
1
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan terbaru di MA secara periodik
(minimal 2x setahun) contoh:
a. PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum
Bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan.
Sosialisasi ke seluruh Satker
Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA.
Ambon
Telah dilakukan Sosialisasi di
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
dengan mengundang Perwakilan dari
PA-PA Sewilayah PTA. Ambon.
Kegiatan di Publikasi di Website
PTA. Ambon dan dikirim ke
redaksi badilag agar dimuat di
web badilag.
b. SEMA No. 6 Tahun 2014 tentang
Penanganan Bantuan
Panggilan/Pemberitahuan.
Sosialisasi ke seluruh Satker
Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA.
Ambon
Telah dilakukan Sosialisasi ke PA-PA
Sewilayah PTA. Ambon yang
dirangkaikan dengan Pembinaan dan
Pengawasan.
Publikasi Kegiatan ada pada
Website PTA. Ambon maupun
PA-PA Wilayah PTA. Ambon.
c. PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
Sosialisasi ke seluruh Satker
Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA.
Ambon
Telah dilakukan Sosialisasi ke PA-PA
Sewilayah PTA. Ambon yang
dirangkaikan dengan Pembinaan dan
Pengawasan.
Publikasi Kegiatan ada pada
Website PTA. Ambon maupun
PA-PA Wilayah PTA. Ambon.
d. Perma No. 7 Tahun 2016 tentang
Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung da Badan Peradilan di
bawahnya
Membuat Peraturan tentang TIM
Penegakkan Disiplin Pegawai Pada
Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
Telah dilakukan pembuatan
Peraturan tentang TIM Penegakkan
Disiplin Pegawai Pada Pengadilan
Tinggi Agama Ambon.
- Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama
Ambon Nomor : W24-
A/45.a/SK/Kp.02.1/I/2015,
Tentang TIM Penegakkan
30
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Disiplin Pegawai Pada
Pengadilan Tinggi Agama
Ambon.
- Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama
Ambon Nomor : W24-
A/53.a/SK/Kp.02.1/I/2016,
Tentang TIM Penegakkan
Disiplin Pegawai Pada
Pengadilan Tinggi Agama
Ambon.
e. Perma No.8 Tahun 2016 tentang
Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung dilingkungan Mahkamah
Agung RI dan Badan Peradilan
dibawahnya.
Membuat Peraturan tentang
Pembinaan dalam lingkungan
Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Telah dilakukan pembuatan
Peraturan tentang Hakim Tinggi
Pembina/Pengawas Daerah dan
Hakim Tinggi Pembina/Pengawas
Bidang di Lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Ambon
- Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama
Ambon Nomor : W24-
A/535/SK/PS.00/I/2016,
Tentang Hakim Tinggi
Pembina/Pengawas Daerah
dan Hakim Tinggi
Pembina/Pengawas Bidang di
Lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Ambon.
- Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama
Ambon Nomor : W24-
A/65/SK/PS.00/I/2017,
Tentang Hakim Tinggi
Pembina/Pengawas Daerah
dan Hakim Tinggi
Pembina/Pengawas Bidang di
Lingkungan Pengadilan Tinggi
Agama Ambon.
31
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Kemajuan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di lingkungan Pengadilan
Tinggi Agama Ambon di bidang
Penataan Peraturan Perundang-
Undangan terkait dengan adanya
Sistem Pengawasan Teringrasi
(SIPASTI) yang dibuat oleh PTA.
Ambon sebagai wadah Pengawasan
Membuat Peraturan dan surat edaran
tentang SIPASTI
- Surat Keputusan Nomor W24-
A/1085/SK/Kp.02.3/X/2016,
Tentang Pembentukan Tim
Evektif Pembangunan Sistem
Pengawasan yang Terintegrasi
berbasis Teknologi Informasi
Pengadilan Tinggi Agama
Ambon.
- Surat Keputusan Nomor W24-
A/1089/SK/OT.01.3/X/2016,
Tentang Pelaksanaan Sistem
Pengawasan Terintegrasi
(SIPASTI) di Pengadilan Tinggi
Agama Ambon.
- Surat Edaran Nomor W24-
A/12.30/OT.01.3/XII/2016,
Tentang Pelaksanaan Sistem
Pengawasan Terintegrasi
(SIPASTI) di Pengadilan
Agama Sewilayah Pengadilan
Tinggi Agama Ambon.
f. Perma No.9 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan
(WHISTLEBLOWINGSYSTEM) di
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
dibawahnya.
Membuat Peraturan tentang
Pembentukan Tim Pengaduan dan
Pengelola Meja Informasi
Telah dilakukan pembuatan
Peraturan tentang Pembentukan Tim
Pengaduan dan Pengelola Meja
Informasi
- Surat Penunjukan Petugas
Pengaduan dan Meja
Informasi Nomor : W24-
A/115/HK.00/I/2013.
- Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama
Ambon Nomor : W24-
32
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
A/1036.a/SK/Kp.04.5/X/2016
Tentang Pembentukan Tim
Penangangan Pengaduan.
- Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama
Ambon Nomor : W24-
A/864/SK/HM.00/VIII/2016,
Tentang Pembentukan Tim
Pengelola Meja Informasi.
2 Evaluasi pelaksaan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan
Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, kajian dan Paraf Koordinasi melalui SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/ /SK/OT.01.2/IV/2016 tentang Penunjukan TIM Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan
- SOP Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI), Tanggal 8 Desember 2016, Tanggal Efektif 8 Desember 2016.
- SOP Perkara Tanggal Revisi 25 Juni 2016, Tanggal Efektif 25 Mei 2016.
- SOP Kepegawaian Tanggal
Revisi 25 April 2016, Tanggal Efektif 25 April 2016.
- SOP Keuangan dan
Pelaporan, Tanggal Efektif 1 Juni 2016, Tanggal Revisi 1 Mei 2016.
- SOP Umum, Tanggal Efektif 1
April 2016, Tanggal Efektif 1 April 2016.
33
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
3 Evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan Daerah terkait hukum dan teknis Judisial
Merevisi surat keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan terkait dengan Hukum Teknis Judicial
Telah dilakukan revisi khusus tentang surat keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan terkait dengan Hukum Teknis Judicial
- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/137/HK.05/I/2017 Tentang Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/138/HK.05/I/2017 Tentang Biaya Perkara Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- SK Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Ambon Nomor : W24-A/142/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- SK Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Ambon Nomor : W24-A/143/HK.05/I/2017 Tentang Daftar urut seioritas Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- SK Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Ambon Nomor : W24-A/144/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Pendamping dan Pembantu Majelis Hakim dipersidangan.
34
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
- SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/145/HK.05/I/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Penanggungjawab kegiatan/Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
4 Harmonisasi Penetapan SK radius di
pengadilan terkait dengan biaya perkara Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama (Peradilan Umum maupun Peradilan Agama) telah sepakat menyetujui tentang Penetapan Radius biaya perkara dengan suatu Penetapan
Telah di lakukan harmonisasi mengenai Radius biaya perkara dengan SK Bersama antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.
SK Bersama Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Ambon No : W27-U1/1414/HT.02/XII/2014, dan Ketua Pengadilan Agama Ambon Klas IA No: W24-A1/1127/HK.03.02/XII/2014 Tentang Perubahan Panjar Biaya Pendaftaran Perkara Perdata dan Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti.
5 Implementasi JDIH di Pengadilan Sosialisasi ke seluruh Satker Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA. Ambon
Telah dilakukan Sosialisasi oleh TIM JDIH MA.RI dengan mengundang Perwakilan PTA. Ambon maupun dari Pengadilan Agama Sewilayah PTA. Ambon.
PTA. Ambon dan masing-masing Pengadilan Agama telah tersedia Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada WEBSITE masing-masing. www.jdih.pta-ambon.go.id
6 Tim Pengelola JDIH di Pengadilan Membuat Surat Keputusan tentang Tim Pengelola JDIH
Telah dibuat Surat Keputusan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/1037.a/SK/Kp.04.5/X/2016, Tentang TIM Pengelola JDIH Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
35
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
AREA III : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
NO PERSIAPAN MATERI KONDISI SOLUSI DATA DUKUNG/EVIDENCE
1 Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
Masih ada jabatan yang belum terisi sesuai struktur dalam KMA Nomor 07 tahun 2015, yaitu : Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Fungsional Arsiparis, Fungsional Pustakawan, Fungsional Pranata Komputer dan Fungsional Pranata Peradilan.
1. Untuk Jabatan Kabag Umum dan Keuangan, kabag Perencanaan dan Kepegawaian telah dilakukan asessment dan telah diusulkam Ke Mahkamah Agung, tetapi belum dikeluarkan SK.
2. Perlu menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Pranata Peradilan sehingga dapat memenuhi syarat untuk diusulkan mengisi jabatan tersebut.
Struktur Organisasi
2 Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi
Hirarki organisasi belum ideal karena masih adanya rangkap tugas dan wewenang
3
Evaluasi yang menganalisa kemungkinan duplikasi fungsi kepada seluruh unit kerja
Masih ada duplikasi yaitu rangkap jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan (PPK)
Perlu ditunjuk pegawai yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan PPK
SK penunjukkan KPA dan PPK
4
Evaluasi yang menganalisa satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja
Pejabat FUngsional di tempatkan di Kesekretariatan untuk membantu Bagian IT
Penempatan Pejabat sesuai bidangnya
5
Evaluasi yang menganalisa kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan pada seluruh unit kerja
Dibuat secara berjenjang sesuai dengan SOP
SOP Hukum, SOP Banding, SOP Kepegawaian dan TI, SOP Rencana Program dan Anggaran, SOP Keuangan dan Pelaporan, SOP Tata Usaha dan Rumah Tangga
6 Evaluasi yang menganalisa kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerja
Belum ada evaluasi Perlu adanya evaluasi yang menganalisa kesesuaan Struktur Organisasi dengan kinerja
36
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat kepada seluruh unit kerja
Belum ada evaluasi Perluadanya evaluasi kesesuaian Struktur Organisasi
7 Evaluasi yang menganisa kemungkinan tumpang tindih dengan instansi lain
Tidak ada tumpang tindih dengan instansi lain
8 Evaluasi penguatan organisasi berdasarkan perma 07 tahun 2015
Telah dilakukan evaluasi sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015
SK Baperjakat, SK Mutasi Pegawai
AREA IV : PENATAAN TATA LAKSANA
NO PERSIAPAN MATERI KONDISI SOLUSI DATA DUKUNG/EVIDENCE
1 Peta Proses Bisnis; yang menggambarkan Visi,Misi, strategis teknik cara meraihnya, serta out put dan out come yang diharapkan
2. Standard Operating Prosedure; Ketata laksanaan birokrasi yang terstandard, terukur dari segi waktu tempat, dan penanggung jawab (sesuai dengan struktur organisasi baru, Perma 7 tahun 2015)
Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan,
- Persesma Nomor 01 tahun 2012 tentang Pedoman Monev Terhadap SOP Dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP dilingkungan Mahkamah Agung RI dan badan Peradilan Dibawahnya.
3 Monitoring Pelaksanaan SOP
Dalam Pelayanan dan Ketata Laksanaan. Seluruh Unit Organisasi telah menerapkan Standar Operating
Agar Standar Operating Prosedure ( SOP ) dapat berjalan secara Efektif
- SOP Sistem Pengawasan Terintegrasi ( SIPASTI ), Tanggal 8 Desember 2016,
37
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
Prosedure (SOP) pada masing-masing Bagian
dan Efisien perlu adanya Revisi SOP secara berkala
Tanggal Efektif 8 Desember 2016.
- SOP Perkara Tanggal Revisi 25 Juni 2016, Tanggal Efektif 25 Mei 2016.
- SOP Kepegawaian Tanggal Revisi 25 April 2016, Tanggal Efektif 25 April 2016.
- SOP Keuangan Dan Pelaporan, Tanggal Efektif 01 Juni 2016, Tanggal Revisi 01 Mei 2016.
- SOP Umum, Tanggal Efektif 01 April 2016, Tanggal Efektif 01 April 2016.
4 E-Government (Pelayanan Pemerintah Kepada Publik Berbasis Elektronik, dengan tujuan transparansi). (Cetak Biru MA 2010-2035.- arahan strategis pengembangan IT di lingkungan MA)
Implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi
Telah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi melalui :
- Aplikasi KOMDANAS - Aplikasi SIPP - Aplikasi SIPASTI
- surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016, Tentang Implementasi Aplikasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama.
- Surat Keputusan Nomor : W24-A/1085/SK/KP.02.3/X/2016, Tentang Pembentukan Tim Efektif Pembangunan Sistim Pengawasan Yang Terintegrasi Berbasis Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi agama ambon.
- Surat Keputusan Nomor : W24-
38
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
A/1089/SK/OT.01.3/X/2016, Tentang Pelaksanaan Sistim Pengawasan Terintegrasi ( SIPASTI ) di Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
5 Keterbukaan Informasi Publik (SK KMA 1 – 144)
Untuk Informasi Publik telah dapat diakses melalui Meja Informasi, maupun Website Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
Melakukan pembinaan terpadu, keterampilan dan kecakapan petugas meja pengaduan dan informasi serta melengkapi sarana dan prasarana pada Meja Pengaduan dan Informasi
Telah ada kebijakan Pimpinan tentang keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA nomor 1-144 tahun 2011. Surat Dirjen Badilag Nomor 2189/DJA.I/HM.00/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di lingkungan Peradilan Agama. - Surat Penunjukan Petugas
Pengaduan dan Meja Informasi Nomor : W24-A/115/HK.00/I/2013
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/1036.a/SK/KP.04.5/X/2016 Tentang Pembentukan Tim Penaganan Pengaduan.
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agam,a Ambon Nomor : W24-A/864/SK/HM.00/VIII/2016, Tentang Pembentukan Tim Pengelola Meja Informasi
39
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
AREA V : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
NO PERSIAPAN MATERI KONDISI SOLUSI DATA DUKUNG/EVIDENCE
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Perencanaan kebutuhan pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, contohnya jumlah Panitera Pengganti di PTA Ambon sebanyak 8 orang sedangkan jumlah perkara pada tahun 2016 sebanyak 5 perkara
Setiap promosi jabatan dan mutasi masuk pegawai harus melalui Baperjakat dengan memperhatikan rasio kebutuhan pegawai
Struktur Organisasi, DUK
2 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
Telah dilakukan kegiatan pelatihan/pembinaan sesuai dengan kebutuhan jabatan
SK Baperjakat, Pelatihan/Pembinaan, Bimtek, DDTK, Surat Tugas
3 Penetapan kinerja individu Kinerja individu telah diterapkan dan di sosialisasikan kepada seluruh pegawai
SKP, LLK, PKT, Renstra
4 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
Sudah ada kode etik sebagai pedoman bagi pegawai teknis dan non teknis tetapi belum dilaksanakan secara optimal
Sosialisasi kode etik, peraturan disiplin pegawai, pembinaan
Kode Etik Hakim, Kode Etik Panitera
5 Sistem Informasi Kepegawaian Masih ada beberapa data SIKEP yang belum di Update
Updating data SIKEP dan kelengkapan Dokumen
Dokumen Pegawai, SK Penunjukan Operator SIKEP
AREA VI : PENGUATAN AKUNTABILITAS
NO PERSIAPAN MATERI KONDISI SOLUSI DATA DUKUNG/EVIDENCE
1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam hal :
a. Penyusunan Renstra
- Renstra ada
- Dokumen renstra reviuw PTA. Ambon
b. Penyusunan Penetapan Kinerja
- Penetapan Kinerja ada
Pemantapan tentang pemahaman Penetapan Kinerja
- Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
40
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
c. Pemantauan Pencapaian kinerja;
- Kegiatan Laporan, bulanan, pertriwulan, semester, maupun tahunan untuk Pemantauan Pencapaian kinerja;
- Masih adanya keterlambatan dalam pelaporan maupun belum membuat laporan.
Peningkatan kedisiplinan dengan absensi secara elektronik (fase print) maupun manual
- Laporan per bulan
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
a. Telah tersusunnya Pedoman Akuntabilitas Kinerja ;
Peningkatan dan komitmen membuat komponen sistem Akuntabilitas sesuai dengan sistem tersebut
Pelaksanaan action plan untuk peningkatan kualitas penilaian akuntabilitas di PTA. Ambon
Surat dari Sekretaris MA, dan Badan Urusan Adimintrasi untuk menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
b. Sistem Pengukuran Kinerja telah dirancang berbasis elektronik.
Kewajiban untuk Pelaksanaan SIIP, e-LLK, maupun pemanfaatan Komdanas (Komunikasi Data Nasional) dalam pelaksanaan: Keuangan APBN dan Perkara, BMN, SDM)
- Pengalokasian anggaran yang belum maksimal untuk Teknologi Informasi.
- Website, Simari (SIIP, e-LLK, RKK-L on line, Sistem Informasi Kepegawaian).
- Website Komdanas (Tunjangan Khusus Kinerja, Laporan Realisasi Kinerja Anggaran (Monev Kinerja Anggaran)
- Kenaikan Pangkat e-dokumen Badilag
c. Sistem pengukuran kinerja dapat diakses oleh seluruh unit;
- SIIP dan e-LLK dapat diakses secara berjenjang dengan on line sesuai admin masing-masing.
- Komdanas dapat diakses untuk keperluan evaluasi dari kinerja terkait.
Pimpinan melakukan pemantauan dan mengevaluasi dari pelaksanaan pengukuran kinerja yang diakses oleh seluruh unit dibawahnya
Website Simari (SIIP, e-LLK, RKK-L on line,Sistem Informasi Kepegawaian)
41
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
AREA VII : PENGUATAN PENGAWASAN
NO PERSIAPAN MATERI KONDISI SOLUSI DATA DUKUNG/EVIDENCE
1. Kebijakan Penanganan Grativikasi dan sosialisasi
kebijakan Gratifikasi sudah disampaikan kepada seluruh pegawai PTA Ambon
Telah disosialisasikan tentang kebijakan Gratifikasi lewat pertemuan dan disaat apel masuk Kantor oleh Pimpinan.
Publikasi kegiatan ada pada Website PTA Ambon
2. Implementasi dan Evaluasi Penanganan Gratifikasi
Sudah di implementasikan tentang kebijakan Gratifikasi oleh Pimpinan.
Implementasi tentang kebijakan Gratifikasi telah dilakukan pada saat pembinaan dan pengawasan.
Publikasi kegiatan ada pada Website PTA Ambon dan PA Sewilayah PTA Ambon
3. Peraturan Pimpinan Organisasi tentang SPIP
Telah disosialisasikan oleh Pimpinan tentang SPIP
Telah dibuat Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di PTA Ambon
- Surat Keputusan Nomor : W24-A/1085/SK/KP.02.3/X/2016 tentang Pembentukan Tim Efektif Pembangunan Sistem Pengawasan Intergrasi berbasis Teknologi Informasi PTA Ambon
- Surat Keputusan Nomor : W24-A/1089/SK/OT.01.3/X/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di PTA Ambon
- Surat Edaran Nomor : W24-A/12.30/OT.01.3/XII/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Integrasi (SIPASTI) di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon
4 Telah dibangun Lingkungan Pengendalian Kemajuan pelaksanaan RB di lingkungan PTA Ambon dalam bidang IT Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di jadikan sebagai wadah pengawasan
Dibuat peraturan dan surat edaran tentang pembentukan tim tentang SIPASTI
- Surat Keputusan Nomor : W24-A/1085/SK/KP.02.3/X/2016 tentang Pembentukan Tim Efektif Pembangunan Sistem Pengawasan Intergrasi
42
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
berbasis Teknologi Informasi PTA Ambon
- Surat Keputusan Nomor : W24-A/1089/SK/OT.01.3/X/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi (SIPASTI) di PTA Ambon
- Surat Edaran Nomor : W24-A/12.30/OT.01.3/XII/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Integrasi (SIPASTI) di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon
5. SPIP telah di informasikan dan di komonikasikan kepada seluruh pihak terkait.
Telah di informasikan kepada seluruh pegawai PTA Ambon
Dibuat Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terintegrasi.
- Surat Edaran Nomor : W24-A/12.30/OT.01.3/XII/2016 tentang Pelaksanaan Sistem Pengawasan Integrasi (SIPASTI) di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon
6. Telah disusun kebijakan Pengaduan Masyarakat
Sudah disusun Kebijakan pengaduan Amasyarakat
Dibuat Surat Keputusan Ketua tentang Penangan pengaduan/ surat penunjukan
- SK. KPTA Ambon Nomor : W24-A/1036.a/SK/Kp.04.05/X/2016 Tentang pembentukan tim penanganan pengaduan
- Surat Penunjukan petugas pengaduan dan meja informasi Nomor : W24-A/115/HK.00/I/2013
7. Penanganan Pengaduan masyarakat telah disosialisasikan dan diimlementasikan.
Sudah disosialisasikan kepada seluruh Satker Pengadilan Tinggi Agama Ambon
Disosialisasikan penanganan pengaduan pada saat Pembinaan dan Pengawasan dan penerapan PERMA Nomor 9 Tahun 2016
- Publikasi kegiatan ada pada Website PTA maunpun PA
- PERMA Nomor 09 Tahun 2016
43
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
AREA VIII : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
NO PERSIAPAN MATERI KONDISI SOLUSI DATA DUKUNG/EVIDENCE
1. Adnya kebijakan standar pelayanan mengacu pada SK KMA No. 026 Tahun 2012
Apakah Pengadilan sudah mengacu kepada SK KMA No. 026 Tahun 2012?
Sudah m mengacu kepada SK KMA No. 026 Tahun 2012
SK.Petugas Meja informasi dan Petugas Pengaduan
2. Maklumat Standar pelayanan (untuk semua jenis pelayanan)
Apakah Pengadilan sudah tersosialisikan dan terpasang di Pengadilan-Pengadilan?
Banner dan Spanduk sudah ada di website
Website PTA. Ambon
3. SOP bagi Pelaksanaan standar pelayanan Apakah Pengadilan sudah memiliki SOP?
SOP sudah ada SOP Pengaduan dan SOP Meja Informasi
4. Dilakukannya reviu dan perbaikan atas SOP
Apakah Pengadilan sudah melakukan revieu?
Revieu SOP yang dikirim ke Ditjen masing-masing
SOP Pengaduan review dan SOP Meja Informasi review
5. Sosialisasi/pelatihan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)
Apakah pengadilan sudah melakukan sosialisasi budaya pelayanan prima?
Sosialisasi dan berita di website Website
6. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
Apakah pengadilan sudah menginformasikan ke publik?
Sudah ada d website dan banner Website dan Banner
7. Terdapat sistem Punishment (sanksi) / reward
Apakah pengadilan sudah menjalankan reward and punishment?
Sanksi sudah dilaksanakandan reward
Website
8 Sarana layanan terpadu/terintegrasi Pengadilan sudah memiliki sarana layanan terpadu
Sudah ada Sidang Keliling, Sidang Pelayanan Terpadu
9 Terdapat inovasi pelayanan Apakah Pengadilan sudah memiliki inovasi pelayanan?
Sudah ada pelayanan Siwas MARI
10 Terdapat media pengaduan pelayanan Apakah Pengadilan memiliki media pengaduan?
Sudah ada media pengaduan Website, telephone
11 Terdapat SOP pengaduan pelayanan Apakah Pengadilan memiliki SOP Pengaduan Pelayanan?
Sudah ada SOP Pengaduan Pelayanan?
SOP Pengaduan dan Meja Informasi
12 Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan
Apakah pengadilan memiliki unit mengelola Pengaduan Pelayanan?
Sudah ada unit mengelola Pengaduan Pelayanan
SK Petugas Pengaduan dan Meja Informasi
44
LAPORAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI PTA AMBON
13
Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan
Apakah Ada tidak lanjut pengaduan pelayanan?
Sudah ada tidak lanjut pengaduan pelayanan?
Website
14 Telah dilakukan Evaluasi atas penanganan keluhan
Apakah ada evaluasi atas penanganan keluhan?
sudah ada evaluasi atas penanganan keluhan
15 Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Apakah ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Sudah ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Website
16 Publikasi hasil Survey kepuasan masyarakat
Apakah hasil survey kepuasan masyarakat sudah dipublikasi?
Sidah ada hasil survey kepuasan masyarakat sudah dipublikasi?
Website
17 Tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
Apakah ada tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat?
18 Rencana penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik
Adakah rencana penerapan TI dalam pelayanan publik?
Sudah dilaksanakan Website
19 Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
Apakah telah dilakukan perbaikan secara terus menerus?
Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus?
Tempat/ruang Meja Informasi dan Pengadiuan serta standarisasi website