Daftar Isi - Bank Indonesia Provinsi...KPW BI Provinsi NTT Jl. El Tari No. 39 Kupang – NTT (0380)...
Transcript of Daftar Isi - Bank Indonesia Provinsi...KPW BI Provinsi NTT Jl. El Tari No. 39 Kupang – NTT (0380)...
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi
KPW BI Provinsi NTTJl. El Tari No. 39 Kupang – NTT(0380) 832-364 / 827-916 ; fax : [0380] 822-103www.bi.go.id
Daftar IsiDaftar IsiSejalan dengan salah satu tugas pokok
Bank Indonesia, Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara
Timur di daerah memiliki peran yang
sangat penting dalam memberikan
kontribusi secara optimal dalam proses
formulasi kebijakan moneter. Secara
triwulanan KPw BI Provinsi NTT
melakukan pengkajian dan penelitian
t e r h a d a p p e r k e m b a n g a n
perekonomian daerah sebaga i
masukan kepada Kantor Pusat Bank
Indonesia dalam kaitan perumusan
kebijakan moneter tersebut. Selain itu
kajian/analisis ini dimaksudkan untuk
m e m b e r i k a n i n f o r m a s i y a n g
diharapkan dapat bermanfaat bagi
eksternal stakeholder setempat, yaitu
Pemda, DPRD, akademisi, masyarakat
serta stakeholder lainnya.
Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi
Nusa Tenggara Timur ini mencakup Ekonomi Makro
Regional, Perkembangan Inflasi, Perkembangan
Perbankan dan Sistem Pembayaran, Keuangan
Pemerintah, Kesejahteraan serta Prospek Perekonomian
Daerah pada periode mendatang. Dalam menyusun kajian
ini digunakan data yang berasal dari internal Bank
Indonesia maupun dari eksternal, dalam hal ini
dinas/instansi terkait.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih
terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan
masukan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas isi
dan penyajian laporan. Akhirnya kami mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu,
baik dalam bentuk penyampaian data maupun dalam
bentuk saran, kritik, dan masukan sehingga kajian ini
dapat diselesaikan. Kami mengharapkan kerjasama yang
telah terjalin dengan baik selama ini, kiranya dapat terus
berlanjut di masa yang akan datang.
Kupang, Februari 2018
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Naek Tigor Sinaga
Deputi Direktur
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi
Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi
KPW BI Provinsi NTTJl. El Tari No. 39 Kupang – NTT(0380) 832-364 / 827-916 ; fax : [0380] 822-103www.bi.go.id
Daftar IsiDaftar IsiSejalan dengan salah satu tugas pokok
Bank Indonesia, Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara
Timur di daerah memiliki peran yang
sangat penting dalam memberikan
kontribusi secara optimal dalam proses
formulasi kebijakan moneter. Secara
triwulanan KPw BI Provinsi NTT
melakukan pengkajian dan penelitian
t e r h a d a p p e r k e m b a n g a n
perekonomian daerah sebaga i
masukan kepada Kantor Pusat Bank
Indonesia dalam kaitan perumusan
kebijakan moneter tersebut. Selain itu
kajian/analisis ini dimaksudkan untuk
m e m b e r i k a n i n f o r m a s i y a n g
diharapkan dapat bermanfaat bagi
eksternal stakeholder setempat, yaitu
Pemda, DPRD, akademisi, masyarakat
serta stakeholder lainnya.
Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi
Nusa Tenggara Timur ini mencakup Ekonomi Makro
Regional, Perkembangan Inflasi, Perkembangan
Perbankan dan Sistem Pembayaran, Keuangan
Pemerintah, Kesejahteraan serta Prospek Perekonomian
Daerah pada periode mendatang. Dalam menyusun kajian
ini digunakan data yang berasal dari internal Bank
Indonesia maupun dari eksternal, dalam hal ini
dinas/instansi terkait.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan kajian ini masih
terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan
masukan dari semua pihak untuk meningkatkan kualitas isi
dan penyajian laporan. Akhirnya kami mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu,
baik dalam bentuk penyampaian data maupun dalam
bentuk saran, kritik, dan masukan sehingga kajian ini
dapat diselesaikan. Kami mengharapkan kerjasama yang
telah terjalin dengan baik selama ini, kiranya dapat terus
berlanjut di masa yang akan datang.
Kupang, Februari 2018
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Naek Tigor Sinaga
Deputi Direktur
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
TABEL INDIKATOR MAKRO TERPILIH
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB IIIPERKEMBANGAN INFLASI
BAB IVSTABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSESKEUANGAN DAN UMKM
Daftar Isi
3.1. Kondisi Umum
3.1.1. Inflasi Triwulanan dan Bulanan
3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas
3.2.1. Bahan Makanan
3.2.2. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
3.2.3. Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau
3.2.4. Perumahan Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
3.2.5. Komoditas Lainnya
3.3. Disagregasi Inflasi
3.3.1 Kelompok Volatile foods
3.3.2 Kelompok Administered prices
3.3.3 Kelompok Inti (Core)
3.4. Inflasi NTT Berdasarkan Kota
3.4.1 Inflasi Kota Kupang
3.4.2 Inflasi Kota Maumere
3.5. Proyeksi Inflasi Provinsi NTT Triwulan I 2018
3.6. Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID
BOKS 4. Evaluasi Komoditas Penyumbang Inflasi 2017 & Potensi 2018
BAB IIKEUANGAN PEMERINTAHDAERAH
2.1 Kondisi Umum
2.2 Pendapatan Daerah
2.3 Belanja Daerah
2.3.1. Belanja APBN
2.3.2. Belanja Pemerintah Provinsi NTT
2.3.3. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota
2.4 Dana Pemerintah di Perbankan
BOKS 2. Realisasi Program Nawa Cita di Provinsi
BOKS 3. Pagu Anggaran APBN 2018 Provinsi NTT
4.1. Kondisi Umum
4.2. Asesmen Ketahanan Rumah Tangga
4.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah
Tangga
4.2.2. Eksposur Rumah Tangga di Perbankan
4.3. Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM
4.3.1. Kondisi Saat Ini dan Prospek Usaha
4.3.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM
4.3.3. Perkembangan Risiko Kredit UMKM
4.4. Asesmen Ketahanan Korporasi
4.5. Asesmen Perbankan
4.5.1. Kinerja Bank Umum
4.5.2 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat
BOKS 5. Kinerja Ketahanan Rumah Tangga di NTT
08
08
08
08
08
08
1.1 Kondisi Umum
1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2017
1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan IV 2017
1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran
1.2.1. Konsumsi
1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) / Investasi
1.2.3. Ekspor-Impor
1.2.3.1. Ekspor-Impor Antar Daerah
1.2.3.2. Ekspor-Impor Luar Negeri
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Sektoral
1.3.1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
1.3.2. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
1.3.3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor
1.3.4. Sektor-Sektor Lainnya
BOKS 1. Dana Desa 2018
BAB IPERKEMBANGAN EKONOMIMAKRO DAERAH
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GRAFIK
TABEL INDIKATOR MAKRO TERPILIH
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB IIIPERKEMBANGAN INFLASI
BAB IVSTABILITAS KEUANGAN DAERAH,PENGEMBANGAN AKSESKEUANGAN DAN UMKM
Daftar Isi
3.1. Kondisi Umum
3.1.1. Inflasi Triwulanan dan Bulanan
3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok Komoditas
3.2.1. Bahan Makanan
3.2.2. Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
3.2.3. Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau
3.2.4. Perumahan Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar
3.2.5. Komoditas Lainnya
3.3. Disagregasi Inflasi
3.3.1 Kelompok Volatile foods
3.3.2 Kelompok Administered prices
3.3.3 Kelompok Inti (Core)
3.4. Inflasi NTT Berdasarkan Kota
3.4.1 Inflasi Kota Kupang
3.4.2 Inflasi Kota Maumere
3.5. Proyeksi Inflasi Provinsi NTT Triwulan I 2018
3.6. Aktivitas Pengendalian Inflasi oleh TPID
BOKS 4. Evaluasi Komoditas Penyumbang Inflasi 2017 & Potensi 2018
BAB IIKEUANGAN PEMERINTAHDAERAH
2.1 Kondisi Umum
2.2 Pendapatan Daerah
2.3 Belanja Daerah
2.3.1. Belanja APBN
2.3.2. Belanja Pemerintah Provinsi NTT
2.3.3. Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota
2.4 Dana Pemerintah di Perbankan
BOKS 2. Realisasi Program Nawa Cita di Provinsi
BOKS 3. Pagu Anggaran APBN 2018 Provinsi NTT
4.1. Kondisi Umum
4.2. Asesmen Ketahanan Rumah Tangga
4.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah
Tangga
4.2.2. Eksposur Rumah Tangga di Perbankan
4.3. Perkembangan Akses Keuangan dan UMKM
4.3.1. Kondisi Saat Ini dan Prospek Usaha
4.3.2. Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM
4.3.3. Perkembangan Risiko Kredit UMKM
4.4. Asesmen Ketahanan Korporasi
4.5. Asesmen Perbankan
4.5.1. Kinerja Bank Umum
4.5.2 Kinerja Bank Perkreditan Rakyat
BOKS 5. Kinerja Ketahanan Rumah Tangga di NTT
08
08
08
08
08
08
1.1 Kondisi Umum
1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2017
1.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan IV 2017
1.2 Perkembangan Ekonomi Sisi Pengeluaran
1.2.1. Konsumsi
1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) / Investasi
1.2.3. Ekspor-Impor
1.2.3.1. Ekspor-Impor Antar Daerah
1.2.3.2. Ekspor-Impor Luar Negeri
1.3 Perkembangan Ekonomi Sisi Sektoral
1.3.1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
1.3.2. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
1.3.3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor
1.3.4. Sektor-Sektor Lainnya
BOKS 1. Dana Desa 2018
BAB IPERKEMBANGAN EKONOMIMAKRO DAERAH
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
BAB VPENYELENGGARAANSISTEM PEMBAYARAN DANPENGELOLAAN UANG RUPIAH
5.1. Kondisi Umum
5.2. Transaksi Pembayaran Tunai
5.2.1. Aliran Uang Masuk (Inflow) dan Aliran Uang Keluar
(Outflow)
5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas
5.2.3. Perkembangan Uang Tidak Layak Edar
5.2.4. Perkembangan Uang Palsu (UPAL)
5.3. Transaksi Pembayaran Non Tunai (SKNBI)
5.4. Perkembangan KUPVA BB
BOKS 6. Implementasi Pilot Project BI Jangkau di Provinsi
NTT
BAB VIKETENAGAKERJAAN DAERAHDAN KESEJAHTERAAN
6.1. Kondisi Umum
6.2. Kondisi Kesejahteraan
6.2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan
6.2.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani
6.2.3. Survei Konsumen (SK) Dan Indeks Tendensi
Konsumen (ITK)
6.3. Perkembangan Ketenagakerjaan
6.3.1. Perkembangan Tenaga Kerja Secara Umum
6.3.2. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)
6.4. Indeks Kebahagiaan
6.4.1. Perkembangan Indeks Kebahagiaan
6.4.2. Indeks Kebahagiaan NTT Menurut Beberapa
Karakteristik
BOKS 7. Permasalahan Ketenagakerjaan di NTT
BOKS 8. Program Beasiswa Bank Indonesia
BAB VIPROSPEKPEREKONOMIAN DAERAH
7.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT
7.1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II 2018
7.1.1.1 Pertumbuhan Sisi Penggunaan
7.1.1.2 Pertumbuhan Sisi Sektoral
7.1.2 Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2018
7.2. Inflasi
7.2.1 Inflasi Triwulan II Tahun 2018
7.2.2 Inflasi Tahun 2018
Tabel 1.1 PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran
2017
Tabel 1.2 PDRB Komponen Konsumsi Rumah Tangga
Provinsi NTT 2017
Tabel 1.3 PDRB Komponen Konsumsi Pemerintah Provinsi
NTT 2017
Tabel 1.4 PDRB Komponen PMTB/Investasi Provinsi NTT
2017
Tabel 1.5 Proyek Baru Pemerintah & Swasta Triwulan IV
2017
Tabel 1.6 Proyek Pemerintah & Swasta di Provinsi NTT
2017
Tabel 1.7 Lokasi dan Sektor Utama Investasi di NTT Tw IV
2017
Tabel 1.8 Komoditas Ekspor ke 10 Negara Tujuan Utama
Tabel 1.9 PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Sektor Ekonomi
2017
Tabel Boks 1.1 Perbandingan Tahapan Pencairan Tahun
2017 dan 2018
Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan
Kabupaten /Kota di Provinsi NTT
Tabel 2.2 Komposisi DPK Pemerintah di NTT
Tabel 2.3 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja
P e m e r i n t a h P u s a t , P r o v i n s i d a n
Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Tabel Boks 2.1 Rincian Output Program Nawacita di
Provinsi NTT 2017
Daftar TabelTabel 3.1 10 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi
Tahunan di NTT
Tabel 3.2 Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Bulanan
di Provinsi NTT
Tabel 3.3 Komoditas Penyumbang Deflasi Utama Bulanan
di Provinsi NTT
Tabel 3.4 Inflasi di NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas
Tabel 3.5 Komoditas Volatile Food Penyumbang Utama
Inflasi
Tabel 3.6 Komoditas Administered Prices Penyumbang
Utama Inflasi
Tabel 3.7 Komoditas Core Penyumbang Utama Inflasi
Tabel 3.8 Inflasi di Kota Kupang berdasarkan Kelompok
Komoditas
Tabel 3.9 Inflasi di Kota Maumere berdasarkan Kelompok
Komoditas
Tabel Boks 4.1 Ringkasan Analisis Komoditas Inflasi
Provinsi NTT
Tabel Boks 4.2 Ringkasan Analisis Komoditas Inflasi Kota
Kupang
Tabel Boks 4.3 Ringkasan Analisis Komoditas Inflasi Kota
Maumere
Tabel 4.1 Komposisi Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTT
Tabel 4.2 Perkembangan Indikator Utama Bank Umum di
NTT
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
BAB VPENYELENGGARAANSISTEM PEMBAYARAN DANPENGELOLAAN UANG RUPIAH
5.1. Kondisi Umum
5.2. Transaksi Pembayaran Tunai
5.2.1. Aliran Uang Masuk (Inflow) dan Aliran Uang Keluar
(Outflow)
5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas
5.2.3. Perkembangan Uang Tidak Layak Edar
5.2.4. Perkembangan Uang Palsu (UPAL)
5.3. Transaksi Pembayaran Non Tunai (SKNBI)
5.4. Perkembangan KUPVA BB
BOKS 6. Implementasi Pilot Project BI Jangkau di Provinsi
NTT
BAB VIKETENAGAKERJAAN DAERAHDAN KESEJAHTERAAN
6.1. Kondisi Umum
6.2. Kondisi Kesejahteraan
6.2.1. Perkembangan Tingkat Kemiskinan
6.2.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani
6.2.3. Survei Konsumen (SK) Dan Indeks Tendensi
Konsumen (ITK)
6.3. Perkembangan Ketenagakerjaan
6.3.1. Perkembangan Tenaga Kerja Secara Umum
6.3.2. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)
6.4. Indeks Kebahagiaan
6.4.1. Perkembangan Indeks Kebahagiaan
6.4.2. Indeks Kebahagiaan NTT Menurut Beberapa
Karakteristik
BOKS 7. Permasalahan Ketenagakerjaan di NTT
BOKS 8. Program Beasiswa Bank Indonesia
BAB VIPROSPEKPEREKONOMIAN DAERAH
7.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT
7.1.1 Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II 2018
7.1.1.1 Pertumbuhan Sisi Penggunaan
7.1.1.2 Pertumbuhan Sisi Sektoral
7.1.2 Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2018
7.2. Inflasi
7.2.1 Inflasi Triwulan II Tahun 2018
7.2.2 Inflasi Tahun 2018
Tabel 1.1 PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran
2017
Tabel 1.2 PDRB Komponen Konsumsi Rumah Tangga
Provinsi NTT 2017
Tabel 1.3 PDRB Komponen Konsumsi Pemerintah Provinsi
NTT 2017
Tabel 1.4 PDRB Komponen PMTB/Investasi Provinsi NTT
2017
Tabel 1.5 Proyek Baru Pemerintah & Swasta Triwulan IV
2017
Tabel 1.6 Proyek Pemerintah & Swasta di Provinsi NTT
2017
Tabel 1.7 Lokasi dan Sektor Utama Investasi di NTT Tw IV
2017
Tabel 1.8 Komoditas Ekspor ke 10 Negara Tujuan Utama
Tabel 1.9 PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Sektor Ekonomi
2017
Tabel Boks 1.1 Perbandingan Tahapan Pencairan Tahun
2017 dan 2018
Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan
Kabupaten /Kota di Provinsi NTT
Tabel 2.2 Komposisi DPK Pemerintah di NTT
Tabel 2.3 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja
P e m e r i n t a h P u s a t , P r o v i n s i d a n
Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
Tabel Boks 2.1 Rincian Output Program Nawacita di
Provinsi NTT 2017
Daftar TabelTabel 3.1 10 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi
Tahunan di NTT
Tabel 3.2 Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Bulanan
di Provinsi NTT
Tabel 3.3 Komoditas Penyumbang Deflasi Utama Bulanan
di Provinsi NTT
Tabel 3.4 Inflasi di NTT Berdasarkan Kelompok Komoditas
Tabel 3.5 Komoditas Volatile Food Penyumbang Utama
Inflasi
Tabel 3.6 Komoditas Administered Prices Penyumbang
Utama Inflasi
Tabel 3.7 Komoditas Core Penyumbang Utama Inflasi
Tabel 3.8 Inflasi di Kota Kupang berdasarkan Kelompok
Komoditas
Tabel 3.9 Inflasi di Kota Maumere berdasarkan Kelompok
Komoditas
Tabel Boks 4.1 Ringkasan Analisis Komoditas Inflasi
Provinsi NTT
Tabel Boks 4.2 Ringkasan Analisis Komoditas Inflasi Kota
Kupang
Tabel Boks 4.3 Ringkasan Analisis Komoditas Inflasi Kota
Maumere
Tabel 4.1 Komposisi Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTT
Tabel 4.2 Perkembangan Indikator Utama Bank Umum di
NTT
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
Daftar GrafikGrafik 1.1 PDRB (ADHB) & Pertumbuhan PDRB
Tahunan Provinsi NTT dibandingkan
Nasional (%yoy)
Grafik 1.2 PDRB dan Pertumbuhan PDRB Tahunan
Beberapa Provinsi
Grafik 1.3 PDRB (ADHB) & Pertumbuhan dibanding
Nasional (%yoy)
Grafik 1.4 PDRB & Pertumbuhan PDRB NTT, Bali, NTB
& Nasional (% yoy)
Grafik 1.5 Survei Konsumen
Grafik 1.6 Survei Penjualan Eceran
Grafik 1.7 Indeks Tendensi Konsumen
Grafik 1.8 Indeksi Kegiatan Dunia Usaha
Grafik 1.9 Perkembangan Konsumsi BBM
Grafik 1.10 Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah
Tangga
Grafik 1.11 Penyaluran Kredit Konsumsi
Grafik 1.12 Perkembangan Realisasi Investasi di
Provinsi NTT
Grafik 1.13 Realisasi Konsumsi Semen di Provinsi NTT
Grafik 1.14 Perkembangan Peti Kemas
Grafik 1.15 Aktivitas Bongkar Muat
Grafik 1.16 Perkembangan Ekspor dan Impor
Grafik 1.17 Negara Tujuan Ekspor
Grafik 1.18 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Grafik 1.19 Data Perkembangan Pengiriman Ternak
Grafik 1.20 Perkembangan Kredit Pertanian
Grafik 1.21 Perkembangan SKDU Pertanian
Grafik 1.22 Proyeksi SKDU Pertanian
Grafik 1.23 Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah
Triwulan IV 2017
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
Grafik 1.24 Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah
2017
Grafik 1.25 Perkembangan Simpanan Pemerintah di
Perbankan
Grafik 1.26 Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
Grafik 1.27 Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan
Grafik 1.28 Proyeksi SKDU Perdagangan
Grafik 1.29 Perkembangan Tamu Hotel
Grafik 1.30 Perkembangan Penumpang Bandara
Grafik Boks 1.1. Perkembangan Alokasi Dana Desa
Provinsi NTT
Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja
Pemerintah di Provinsi NTT
Grafik 2.2 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan
APBN
Grafik 2.3 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan
APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota
Grafik 2.4 Realisasi Pendapatan Pemerintah
Kabupaten / Kota dan Komponennya
Triwulan IV 2017
Grafik 2.5 Realisasi Pendapatan Pemerintah
Kabupaten/Kota Tw IV 2017
Grafik 2.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD di
Provinsi NTT
Grafik 2.7 Pagu dan Realisasi PAD APBD Kab/Kota di
NTT
Grafik 2.8 Pangsa Belanja Kabupaten/Kota
Grafik 2.9 Perkembangan Realisasi Total Belanja
Daerah
Grafik 2.10 Perkembangan Realisasi Belanja Modal
Grafik 2.11 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi
& Kab/Kota
Grafik 2.12 Pangsa Realisasi Belanja Konsumsi APBN
Pemerintah & APBD
Grafik 2.13 Realisasi Belanja & Komponennya Kab/Kota
di NTT
Grafik 2.14 Dana Pihak Ketiga Pemerintah di Perbankan
NTT
Grafik Boks 2.1. Realisasi Program Nawacita di Provinsi
NTT
Grafik Boks 2.2. Waktu Realisasi Program Nawacita di
Provinsi NTT
Grafik Boks 2.3. Lokasi Proyek Program Nawacita
Grafik Boks 2.4. Pelaksana Program Nawacita dan
Realisasi Anggaran
Grafik Boks 3.1. Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN
di Provinsi NTT
Grafik Boks 3.2. Pangsa Belanja APBN di Provinsi NTT
Grafik Boks 3.3. Pangsa Alokasi APBN di Kabupaten/Kota
Grafik Boks 3.4. Nominal Alokasi APBN di Kabupaten/Kota
Grafik 3.1 Inflasi Tahunan Provinsi NTT dan Nasional
Grafik 3.2 Perbandingan Inflasi 5 Regional di Indonesia
Grafik 3.3 Perbandingan Inflasi di wilayah Balinusra
Grafik 3.4 Inflasi Kelompok Komoditas Bahan
Makanan secara Triwulanan, Tahunan dan
Bulanan
Grafik 3.5 Inflasi Kelompok Komoditas Bahan
Makanan Per Sub Kelompok Komoditas
Grafik 3.6 Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi,
Komunikasi dan Jasa Keuangan secara
Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Grafik 3.7 Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi,
Komunikasi dan Jasa Keuangan per Sub
Kelompok Komoditas
Grafik 3.8 Inflasi Kelompok Komoditas Makanan
Jadi,Minuman dan Tembakau secara
Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Grafik 3.9 Inflasi Kelompok Komoditas Makanan
Jadi,Minuman dan Tembakau per Sub
Kelompok Komoditas
Grafik 3.10 Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air,
Listrik, Gas dan Bahan Bakar Secara
Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Grafik 3.11 Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air,
Listrik, Gas dan Bahan Bakar Per Sub
Kelompok Komoditas
Grafik 3.12 Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasi
Tahunan Provinsi NTT
Grafik 3.13 Ekspektasi Harga Konsumen 3 dan 6 Bulan
ke Depan
Grafik 3.14 Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Kupang
Grafik 3.15 Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Maumere
Grafik 3.16 Perbandingan Series Harga Daging Ayam
Ras NTT dan Nasional
Grafik 3.17 Perbandingan Series Harga Telur Ayam Ras
NTT dan Nasional
Grafik 3.18 Perbandingan Series Harga Cabai Rawit NTT
dan Nasional
Grafik 3.19 Perbandingan Series Harga Cabai Merah
NTT dan Nasional
Grafik Boks 4.1. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama
NTT tahun 2016
Daftar GrafikGrafik 1.1 PDRB (ADHB) & Pertumbuhan PDRB
Tahunan Provinsi NTT dibandingkan
Nasional (%yoy)
Grafik 1.2 PDRB dan Pertumbuhan PDRB Tahunan
Beberapa Provinsi
Grafik 1.3 PDRB (ADHB) & Pertumbuhan dibanding
Nasional (%yoy)
Grafik 1.4 PDRB & Pertumbuhan PDRB NTT, Bali, NTB
& Nasional (% yoy)
Grafik 1.5 Survei Konsumen
Grafik 1.6 Survei Penjualan Eceran
Grafik 1.7 Indeks Tendensi Konsumen
Grafik 1.8 Indeksi Kegiatan Dunia Usaha
Grafik 1.9 Perkembangan Konsumsi BBM
Grafik 1.10 Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah
Tangga
Grafik 1.11 Penyaluran Kredit Konsumsi
Grafik 1.12 Perkembangan Realisasi Investasi di
Provinsi NTT
Grafik 1.13 Realisasi Konsumsi Semen di Provinsi NTT
Grafik 1.14 Perkembangan Peti Kemas
Grafik 1.15 Aktivitas Bongkar Muat
Grafik 1.16 Perkembangan Ekspor dan Impor
Grafik 1.17 Negara Tujuan Ekspor
Grafik 1.18 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Grafik 1.19 Data Perkembangan Pengiriman Ternak
Grafik 1.20 Perkembangan Kredit Pertanian
Grafik 1.21 Perkembangan SKDU Pertanian
Grafik 1.22 Proyeksi SKDU Pertanian
Grafik 1.23 Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah
Triwulan IV 2017
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
Grafik 1.24 Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah
2017
Grafik 1.25 Perkembangan Simpanan Pemerintah di
Perbankan
Grafik 1.26 Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
Grafik 1.27 Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan
Grafik 1.28 Proyeksi SKDU Perdagangan
Grafik 1.29 Perkembangan Tamu Hotel
Grafik 1.30 Perkembangan Penumpang Bandara
Grafik Boks 1.1. Perkembangan Alokasi Dana Desa
Provinsi NTT
Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja
Pemerintah di Provinsi NTT
Grafik 2.2 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan
APBN
Grafik 2.3 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan
APBD Provinsi/ Kabupaten/Kota
Grafik 2.4 Realisasi Pendapatan Pemerintah
Kabupaten / Kota dan Komponennya
Triwulan IV 2017
Grafik 2.5 Realisasi Pendapatan Pemerintah
Kabupaten/Kota Tw IV 2017
Grafik 2.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD di
Provinsi NTT
Grafik 2.7 Pagu dan Realisasi PAD APBD Kab/Kota di
NTT
Grafik 2.8 Pangsa Belanja Kabupaten/Kota
Grafik 2.9 Perkembangan Realisasi Total Belanja
Daerah
Grafik 2.10 Perkembangan Realisasi Belanja Modal
Grafik 2.11 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi
& Kab/Kota
Grafik 2.12 Pangsa Realisasi Belanja Konsumsi APBN
Pemerintah & APBD
Grafik 2.13 Realisasi Belanja & Komponennya Kab/Kota
di NTT
Grafik 2.14 Dana Pihak Ketiga Pemerintah di Perbankan
NTT
Grafik Boks 2.1. Realisasi Program Nawacita di Provinsi
NTT
Grafik Boks 2.2. Waktu Realisasi Program Nawacita di
Provinsi NTT
Grafik Boks 2.3. Lokasi Proyek Program Nawacita
Grafik Boks 2.4. Pelaksana Program Nawacita dan
Realisasi Anggaran
Grafik Boks 3.1. Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN
di Provinsi NTT
Grafik Boks 3.2. Pangsa Belanja APBN di Provinsi NTT
Grafik Boks 3.3. Pangsa Alokasi APBN di Kabupaten/Kota
Grafik Boks 3.4. Nominal Alokasi APBN di Kabupaten/Kota
Grafik 3.1 Inflasi Tahunan Provinsi NTT dan Nasional
Grafik 3.2 Perbandingan Inflasi 5 Regional di Indonesia
Grafik 3.3 Perbandingan Inflasi di wilayah Balinusra
Grafik 3.4 Inflasi Kelompok Komoditas Bahan
Makanan secara Triwulanan, Tahunan dan
Bulanan
Grafik 3.5 Inflasi Kelompok Komoditas Bahan
Makanan Per Sub Kelompok Komoditas
Grafik 3.6 Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi,
Komunikasi dan Jasa Keuangan secara
Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Grafik 3.7 Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi,
Komunikasi dan Jasa Keuangan per Sub
Kelompok Komoditas
Grafik 3.8 Inflasi Kelompok Komoditas Makanan
Jadi,Minuman dan Tembakau secara
Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Grafik 3.9 Inflasi Kelompok Komoditas Makanan
Jadi,Minuman dan Tembakau per Sub
Kelompok Komoditas
Grafik 3.10 Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air,
Listrik, Gas dan Bahan Bakar Secara
Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
Grafik 3.11 Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air,
Listrik, Gas dan Bahan Bakar Per Sub
Kelompok Komoditas
Grafik 3.12 Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasi
Tahunan Provinsi NTT
Grafik 3.13 Ekspektasi Harga Konsumen 3 dan 6 Bulan
ke Depan
Grafik 3.14 Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Kupang
Grafik 3.15 Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Maumere
Grafik 3.16 Perbandingan Series Harga Daging Ayam
Ras NTT dan Nasional
Grafik 3.17 Perbandingan Series Harga Telur Ayam Ras
NTT dan Nasional
Grafik 3.18 Perbandingan Series Harga Cabai Rawit NTT
dan Nasional
Grafik 3.19 Perbandingan Series Harga Cabai Merah
NTT dan Nasional
Grafik Boks 4.1. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama
NTT tahun 2016
Grafik Boks 4.2. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama
NTT tahun 2017
Grafik Boks 4.3. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama
Kota Kupang 2017
Grafik Boks 4.4. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama
Kota Maumere 2017
Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi RT terhadap Agregat
Grafik 4.2 IKK, IKE dan IEK
Grafik 4.3 Indeks Pengeluaran Membeli Barang Tahan
Lama
Grafik 4.4 Pangsa DPK Rumah Tangga dan Non
Rumah Tangga
Grafik 4.5 Pertumbuhan DPK
Grafik 4.6 Preferensi DPK Rumah Tangga
Grafik 4.7 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga
Grafik 4.8 Kredit Konsumsi Rumah Tangga
Grafik 4.9 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga
Grafik 4.10 Perkembangan Dunia Usaha
Grafik 4.11 Kondisi Keuangan
Grafik 4.12 Pertumbuhan Kredit UMKM
Grafik 4.13 NPL UMKM
Grafik 4.14 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan
Jenis Usaha
Grafik 4.15 Pertumbuhan Kredit UMKM 6 Sektor
Ekonomi
Grafik 4.16 NPL UMKM Berdasarkan Jenis Usaha
Grafik 4.17 NPL UMKM 3 Sektor
Grafik 4.18 Pertumbuhan Tahunan Kredit Korporasi
Grafik 4.19 NPL Kredit Sektor Korporasi
Grafik 4.20 NPL Kredit 4 Sektor Korporasi
Grafik 4.21 Pertumbuhan DPK (yoy) dan Kredit (yoy)
Grafik 4.22 Perkembangan LDR
Grafik 4.23 BOPO dan ROA Bank Umum
Grafik 4.24 LDR dan CAR BPR
Grafik 4.25 BOPO, ROA dan NPL BPR
Grafik Boks 5.1. Kecukupan Kebutuhan
Grafik Boks 5.2. Konsumsi 3 bulan yad
Grafik Boks 5.3. Kepemilikan Dana Cadangan
Grafik Boks 5.4. Besar Dana Cadangan banding Gaji
Grafik Boks 5.5. Sumber Dana Cadangan
Grafik Boks 5.6. Konsumsi 3 bulan yad
Grafik Boks 5.7. Perkiraan jumlah tabungan 6 bulan
mendatang
Grafik Boks 5.8. Perkiraan Pinjaman 6 bulan yad
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai
Grafik 5.2 Perkembangan Inflow/Outflow di Provinsi
NTT
Grafik 5.3 Share Setoran Bank Triwulan IV 2017
Grafik 5.4 Share Bayaran Bank Triwulan IV 2017
Grafik 5.5 Perkembangan Inflow Per Pecahan Rupiah
Grafik 5.6 Perkembangan Outflow Per Pecahan
Rupiah
Grafik 5.7 Perkembangan Kas Keliling di Provinsi NTT
Grafik 5.8 Perkembangan Inflow dan Outflow Kas
Titipan Provinsi NTT
Grafik 5.9 Perkembangan Kas Titipan Berdasarkan
Kabupaten di NTT
Grafik 5.10 Perkembangan Distribusi ULE dan
Penarikan UTLE
Grafik 5.11 Distribusi ULE dan Penarikan UTLE Masing-
masing Kas Titipan
Grafik 5.12 Perkembangan Pemusnahan UTLE
Grafik 5.13 Perkembangan UPAL di Provinsi NTT
Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi Kliring
Grafik 5.15 Perkembangan Transaksi KUPVA BB
Provinsi NTT
Grafik 5.16 Perkembangan Pangsa Valuta Asing KUPVA
BB di NTT
Grafik 6.1 Perbandingan Persentase Kemiskinan
Provinsi NTT dan Nasional
Grafik 6.2 Sepuluh Provinsi dengan Penduduk Miskin
Tertinggi
Grafik 6.3 Jumlah Penduduk Miskin NTT
Grafik 6.4 Gini Ratio NTT dan Nasional
Grafik 6.5 Perkembangan Garis Kemiskinan
Grafik 6.6 Sepuluh Provinsi dengan Garis Kemiskinan
Terendah
Grafik 6.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Grafik 6.8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Grafik 6.9 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Grafik 6.10 Perkembangan NTP Per Sektor
Grafik 6.11 Perkembangan SK-BI dan ITK-BPS
Grafik 6.12 Perkembangan SKDU Tenaga Kerja
Grafik 6.13 Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan
NTT
Grafik Boks 7.1. Perbandingan Spasial Sektoral
Grafik Boks 7.2. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
Grafik Boks 7.3. Struktur Usia Penduduk di NTT
Grafik Boks 7.4. Rasio Ketergantungan di NTT
Grafik Boks 7.5. Angka Partisipasi Murni
Grafik Boks 7.6. Rata-Rata Lama Sekolah di NTT
Grafik Boks 7.7. IPM Provinsi NTT
Grafik Boks 7.8. IPM Kabupaten/Kota NTT
Grafik Boks 7.9. Sepuluh Provinsi Termiskin dan Terkaya
Grafik Boks 7.10. Usia dan Formalitas Pekerjaan
Grafik Boks 7.11. Lokasi Bekerja dan Pendidikan
Grafik Boks 7.12. Struktur Pendidikan per Provinsi
Grafik Boks 7.13. Pangsa Tenaga Kerja
Grafik Boks 7.14. Perbandingan Status Pekerjaan Utama
Grafik Boks 7.15. Gaji/Jam Sektor Utama
Grafik Boks 7.16. Sektor Usaha Pekerja Rendah
Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II
2018
Grafik 7.2 Survei Konsumen
Grafik 7.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun
2018
Grafik 7.4 Prediksi Inflasi Tw I dan II 2018
08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
Grafik Boks 4.2. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama
NTT tahun 2017
Grafik Boks 4.3. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama
Kota Kupang 2017
Grafik Boks 4.4. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama
Kota Maumere 2017
Grafik 4.1 Kontribusi Konsumsi RT terhadap Agregat
Grafik 4.2 IKK, IKE dan IEK
Grafik 4.3 Indeks Pengeluaran Membeli Barang Tahan
Lama
Grafik 4.4 Pangsa DPK Rumah Tangga dan Non
Rumah Tangga
Grafik 4.5 Pertumbuhan DPK
Grafik 4.6 Preferensi DPK Rumah Tangga
Grafik 4.7 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga
Grafik 4.8 Kredit Konsumsi Rumah Tangga
Grafik 4.9 Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga
Grafik 4.10 Perkembangan Dunia Usaha
Grafik 4.11 Kondisi Keuangan
Grafik 4.12 Pertumbuhan Kredit UMKM
Grafik 4.13 NPL UMKM
Grafik 4.14 Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan
Jenis Usaha
Grafik 4.15 Pertumbuhan Kredit UMKM 6 Sektor
Ekonomi
Grafik 4.16 NPL UMKM Berdasarkan Jenis Usaha
Grafik 4.17 NPL UMKM 3 Sektor
Grafik 4.18 Pertumbuhan Tahunan Kredit Korporasi
Grafik 4.19 NPL Kredit Sektor Korporasi
Grafik 4.20 NPL Kredit 4 Sektor Korporasi
Grafik 4.21 Pertumbuhan DPK (yoy) dan Kredit (yoy)
Grafik 4.22 Perkembangan LDR
Grafik 4.23 BOPO dan ROA Bank Umum
Grafik 4.24 LDR dan CAR BPR
Grafik 4.25 BOPO, ROA dan NPL BPR
Grafik Boks 5.1. Kecukupan Kebutuhan
Grafik Boks 5.2. Konsumsi 3 bulan yad
Grafik Boks 5.3. Kepemilikan Dana Cadangan
Grafik Boks 5.4. Besar Dana Cadangan banding Gaji
Grafik Boks 5.5. Sumber Dana Cadangan
Grafik Boks 5.6. Konsumsi 3 bulan yad
Grafik Boks 5.7. Perkiraan jumlah tabungan 6 bulan
mendatang
Grafik Boks 5.8. Perkiraan Pinjaman 6 bulan yad
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai
Grafik 5.2 Perkembangan Inflow/Outflow di Provinsi
NTT
Grafik 5.3 Share Setoran Bank Triwulan IV 2017
Grafik 5.4 Share Bayaran Bank Triwulan IV 2017
Grafik 5.5 Perkembangan Inflow Per Pecahan Rupiah
Grafik 5.6 Perkembangan Outflow Per Pecahan
Rupiah
Grafik 5.7 Perkembangan Kas Keliling di Provinsi NTT
Grafik 5.8 Perkembangan Inflow dan Outflow Kas
Titipan Provinsi NTT
Grafik 5.9 Perkembangan Kas Titipan Berdasarkan
Kabupaten di NTT
Grafik 5.10 Perkembangan Distribusi ULE dan
Penarikan UTLE
Grafik 5.11 Distribusi ULE dan Penarikan UTLE Masing-
masing Kas Titipan
Grafik 5.12 Perkembangan Pemusnahan UTLE
Grafik 5.13 Perkembangan UPAL di Provinsi NTT
Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi Kliring
Grafik 5.15 Perkembangan Transaksi KUPVA BB
Provinsi NTT
Grafik 5.16 Perkembangan Pangsa Valuta Asing KUPVA
BB di NTT
Grafik 6.1 Perbandingan Persentase Kemiskinan
Provinsi NTT dan Nasional
Grafik 6.2 Sepuluh Provinsi dengan Penduduk Miskin
Tertinggi
Grafik 6.3 Jumlah Penduduk Miskin NTT
Grafik 6.4 Gini Ratio NTT dan Nasional
Grafik 6.5 Perkembangan Garis Kemiskinan
Grafik 6.6 Sepuluh Provinsi dengan Garis Kemiskinan
Terendah
Grafik 6.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Grafik 6.8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Grafik 6.9 Perkembangan Nilai Tukar Petani
Grafik 6.10 Perkembangan NTP Per Sektor
Grafik 6.11 Perkembangan SK-BI dan ITK-BPS
Grafik 6.12 Perkembangan SKDU Tenaga Kerja
Grafik 6.13 Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan
NTT
Grafik Boks 7.1. Perbandingan Spasial Sektoral
Grafik Boks 7.2. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
Grafik Boks 7.3. Struktur Usia Penduduk di NTT
Grafik Boks 7.4. Rasio Ketergantungan di NTT
Grafik Boks 7.5. Angka Partisipasi Murni
Grafik Boks 7.6. Rata-Rata Lama Sekolah di NTT
Grafik Boks 7.7. IPM Provinsi NTT
Grafik Boks 7.8. IPM Kabupaten/Kota NTT
Grafik Boks 7.9. Sepuluh Provinsi Termiskin dan Terkaya
Grafik Boks 7.10. Usia dan Formalitas Pekerjaan
Grafik Boks 7.11. Lokasi Bekerja dan Pendidikan
Grafik Boks 7.12. Struktur Pendidikan per Provinsi
Grafik Boks 7.13. Pangsa Tenaga Kerja
Grafik Boks 7.14. Perbandingan Status Pekerjaan Utama
Grafik Boks 7.15. Gaji/Jam Sektor Utama
Grafik Boks 7.16. Sektor Usaha Pekerja Rendah
Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II
2018
Grafik 7.2 Survei Konsumen
Grafik 7.3 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun
2018
Grafik 7.4 Prediksi Inflasi Tw I dan II 2018
08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN Secara tahunan, aktivitas sistem pembayaran tunai
mengalami peningkatan. Jumlah uang yang beredar di
masyarakat atau net outflow pada tahun 2017 mencapai
Rp 2,13 triliun atau meningkat 51,54% (yoy) dibandingkan
tahun 2016 yang sebesar Rp 1,41 triliun. Kondisi tersebut
menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, transaksi
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada tahun
2017 mengalami penurunan secara nominal sebesar
12,41% (yoy) menjadi Rp 11,09 triliun. Kondisi tersebut
sejalan dengan penurunan nominal kliring nasional yang
mencapai 23,22% (yoy). Namun, dari sisi volume, jumlah
warkat kliring pada tahun 2017 justru mengalami
kenaikan 1,53% (yoy) dibandingkan tahun 2016,
menunjukkan bahwa rata-rata transfer dana per warkat
mengalami penurunan.
of trade) petani di pedesaan. Jumlah pengangguran per
bulan Agustus 2017 sebesar 3,27% dari total angkatan
kerja. Di samping itu, Indeks Kebahagiaan Provinsi NTT
tahun 2017 menunjukkan peningkatan, dari tahun 2014
sebesar 66.22 menjadi 68,98, terutama disebabkan
tingginya nilai indeks makna hidup terutama terkait dalam
membangun hubungan positif dengan orang lain.
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DANKESEJAHTERAANIndikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan pada
triwulan IV 2017 juga mengalami peningkatan, tercermin
dari adanya penurunan persentase penduduk miskin,
kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP), serta penurunan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT). Namun demikian, dengan
posisi kemiskinan dan kebahagiaan yang masih pada
peringkat 3 terendah secara nasional, langkah struktural
dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan
kebahagiaan masyarakat perlu lebih digalakkan lagi.
Persentase penduduk miskin NTT pada bulan September
2017 sebesar 21,38 % atau di atas nasional yang sebesar
10,12%. NTP pada triwulan laporan sebesar meningkat
1,7% dari triwulan sebelumnya menjadi 104,8, yang
menunjukkan peningkatan daya beli dan daya tukar (term
PROSPEK PEREKONOMIAN Ke depan, perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II
2018 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,20%-5,60%
(yoy), sementara secara keseluruhan tahun 2018
diperkirakan tumbuh 4,98%-5,38% (yoy), sedikit lebih
tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,16%
(yoy). Dari sisi pengeluaran, perekonomian masih akan
ditopang konsumsi rumah tangga dan peningkatan
investasi, sementara dari sisi sektoral akan didorong oleh
sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran,
in fo rmas i dan komun ikas i se r ta admin i s t ra s i
pemerintahan, selain tetap ditopang oleh sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan. Faktor risiko yang perlu
diwaspadai terutama dari sisi domestik di antaranya hasil
produksi pertanian dan perikanan yang masih sangat
bergantung kondisi cuaca, kelanjutan pembangunan
infrastruktur yang tidak sesuai target karena terpengaruh
adanya Pilkada serta adanya pemotongan belanja
pemerintah. Tekanan harga pada triwulan II 2018 dan
keseluruhan 2018 diperkirakan masih pada kisaran inflasi
nasional 3,5%±1,0%, masing-masing pada kisaran
3,20%-3,60% (yoy) dan 4,00-4,40% (yoy) dengan adanya
potensi pembalikan arah harga pada tahun 2018 pasca
inflasi yang rendah pada tahun 2017.
08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
EKONOMI MAKRO REGIONALPertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
pada tahun 2017 sedikit melambat apabila dibandingkan
tahun 2016. Indikator konsumsi yang terdiri dari konsumsi
rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga dan
pemerintah seluruhnya menunjukkan peningkatan
pertumbuhan, begitu pula Pembentukan Modal Tetap
Domestik Bruto (PMTB) / investasi. Namun demikian,
peningkatan PMTB/investasi dan konsumsi yang sejalan
dengan peningkatan impor barang modal maupun
konsumsi, baik dari dalam negeri dan luar negeri,
menyebabkan produk domestik regional bruto (PDRB)
Provinsi NTT tergerus sehingga pertumbuhan ekonomi
t idak mampu lebih t inggi dibandingkan tahun
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada
tahun 2017 sebesar 5,16% (yoy), sedikit lebih rendah
dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,17% (yoy)
namun lebih tinggi daripada nasional yang tumbuh 5,07%
(yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT
pada triwulan IV-2017 sebesar 5,29% (yoy) atau
meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar
5,00%(yoy). Sumber pertumbuhan terutama berasal dari
pen ingkatan per tumbuhan sektor konst ruks i ,
pe rdagangan besar dan eceran , admin i s t ras i
pemerintahan, jasa pendidikan dan penyediaan
akomodasi dan makan minum.
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi NTT pada
akhir tahun mencapai Rp 27,16 triliun atau 102,38% dari
total target tahunan sebesar Rp 26,52 triliun. Realisasi
pendapatan APBN Pemerintah Pusat di Provinsi NTT
menjadi yang tertinggi yakni sebesar 874,71% atau Rp
2,60 triliun, terutama diperoleh dari Pajak Penghasilan
(Pph). Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp
33,55 triliun atau 89,31% dari total pagu belanja tahunan
sebesar Rp 37,57, lebih tinggi dibanding capaian akhir
tahun 2016 sebesar 87,11%.
PERKEMBANGAN INFLASIKinerja inflasi menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Walaupun sempat dibayangi kekhawatiran adanya potensi
kenaikan inflasi karena kenaikan tarif listrik, biaya
perpanjangan STNK di awal tahun, kenaikan harga pulsa
ataupun kenaikan biaya pendidikan tinggi, namun pada
akhir tahun 2017 inflasi dapat mengalami penurunan yang
cukup signifikan dengan nilai sebesar 2,00% (yoy).
Capaian inflasi tersebut menjadi yang terendah dalam 17
tahun terakhir Provinsi NTT, terutama disebabkan oleh
turunnya harga sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan
seiring dengan adanya peningkatan produksi.
PERKEMBANGAN STABILITAS KEUANGANSelama tahun 2017 dan pada periode triwulan laporan,
stabilitas sistem keuangan daerah tetap terjaga stabil
seiring tidak adanya gejolak signifikan yang terjadi. Rumah
tangga masih memegang kontribusi penting dalam
menopang stabilitas keuangan daerah yang diukur dari
besarnya penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Di
akhir tahun 2017, tercatat peningkatan penyaluran kredit
di sektor rumah tangga, UMKM dan korporasi yang diikuti
dengan perbaikan kualitas kredit.
Ringkasan UmumRingkasan Umum
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN Secara tahunan, aktivitas sistem pembayaran tunai
mengalami peningkatan. Jumlah uang yang beredar di
masyarakat atau net outflow pada tahun 2017 mencapai
Rp 2,13 triliun atau meningkat 51,54% (yoy) dibandingkan
tahun 2016 yang sebesar Rp 1,41 triliun. Kondisi tersebut
menunjukkan aktivitas ekonomi yang meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, transaksi
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada tahun
2017 mengalami penurunan secara nominal sebesar
12,41% (yoy) menjadi Rp 11,09 triliun. Kondisi tersebut
sejalan dengan penurunan nominal kliring nasional yang
mencapai 23,22% (yoy). Namun, dari sisi volume, jumlah
warkat kliring pada tahun 2017 justru mengalami
kenaikan 1,53% (yoy) dibandingkan tahun 2016,
menunjukkan bahwa rata-rata transfer dana per warkat
mengalami penurunan.
of trade) petani di pedesaan. Jumlah pengangguran per
bulan Agustus 2017 sebesar 3,27% dari total angkatan
kerja. Di samping itu, Indeks Kebahagiaan Provinsi NTT
tahun 2017 menunjukkan peningkatan, dari tahun 2014
sebesar 66.22 menjadi 68,98, terutama disebabkan
tingginya nilai indeks makna hidup terutama terkait dalam
membangun hubungan positif dengan orang lain.
PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DANKESEJAHTERAANIndikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan pada
triwulan IV 2017 juga mengalami peningkatan, tercermin
dari adanya penurunan persentase penduduk miskin,
kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP), serta penurunan Tingkat
Pengangguran Terbuka (TPT). Namun demikian, dengan
posisi kemiskinan dan kebahagiaan yang masih pada
peringkat 3 terendah secara nasional, langkah struktural
dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan
kebahagiaan masyarakat perlu lebih digalakkan lagi.
Persentase penduduk miskin NTT pada bulan September
2017 sebesar 21,38 % atau di atas nasional yang sebesar
10,12%. NTP pada triwulan laporan sebesar meningkat
1,7% dari triwulan sebelumnya menjadi 104,8, yang
menunjukkan peningkatan daya beli dan daya tukar (term
PROSPEK PEREKONOMIAN Ke depan, perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II
2018 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,20%-5,60%
(yoy), sementara secara keseluruhan tahun 2018
diperkirakan tumbuh 4,98%-5,38% (yoy), sedikit lebih
tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,16%
(yoy). Dari sisi pengeluaran, perekonomian masih akan
ditopang konsumsi rumah tangga dan peningkatan
investasi, sementara dari sisi sektoral akan didorong oleh
sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran,
in fo rmas i dan komun ikas i se r ta admin i s t ra s i
pemerintahan, selain tetap ditopang oleh sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan. Faktor risiko yang perlu
diwaspadai terutama dari sisi domestik di antaranya hasil
produksi pertanian dan perikanan yang masih sangat
bergantung kondisi cuaca, kelanjutan pembangunan
infrastruktur yang tidak sesuai target karena terpengaruh
adanya Pilkada serta adanya pemotongan belanja
pemerintah. Tekanan harga pada triwulan II 2018 dan
keseluruhan 2018 diperkirakan masih pada kisaran inflasi
nasional 3,5%±1,0%, masing-masing pada kisaran
3,20%-3,60% (yoy) dan 4,00-4,40% (yoy) dengan adanya
potensi pembalikan arah harga pada tahun 2018 pasca
inflasi yang rendah pada tahun 2017.
08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
EKONOMI MAKRO REGIONALPertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
pada tahun 2017 sedikit melambat apabila dibandingkan
tahun 2016. Indikator konsumsi yang terdiri dari konsumsi
rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga dan
pemerintah seluruhnya menunjukkan peningkatan
pertumbuhan, begitu pula Pembentukan Modal Tetap
Domestik Bruto (PMTB) / investasi. Namun demikian,
peningkatan PMTB/investasi dan konsumsi yang sejalan
dengan peningkatan impor barang modal maupun
konsumsi, baik dari dalam negeri dan luar negeri,
menyebabkan produk domestik regional bruto (PDRB)
Provinsi NTT tergerus sehingga pertumbuhan ekonomi
t idak mampu lebih t inggi dibandingkan tahun
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada
tahun 2017 sebesar 5,16% (yoy), sedikit lebih rendah
dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,17% (yoy)
namun lebih tinggi daripada nasional yang tumbuh 5,07%
(yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT
pada triwulan IV-2017 sebesar 5,29% (yoy) atau
meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar
5,00%(yoy). Sumber pertumbuhan terutama berasal dari
pen ingkatan per tumbuhan sektor konst ruks i ,
pe rdagangan besar dan eceran , admin i s t ras i
pemerintahan, jasa pendidikan dan penyediaan
akomodasi dan makan minum.
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi NTT pada
akhir tahun mencapai Rp 27,16 triliun atau 102,38% dari
total target tahunan sebesar Rp 26,52 triliun. Realisasi
pendapatan APBN Pemerintah Pusat di Provinsi NTT
menjadi yang tertinggi yakni sebesar 874,71% atau Rp
2,60 triliun, terutama diperoleh dari Pajak Penghasilan
(Pph). Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp
33,55 triliun atau 89,31% dari total pagu belanja tahunan
sebesar Rp 37,57, lebih tinggi dibanding capaian akhir
tahun 2016 sebesar 87,11%.
PERKEMBANGAN INFLASIKinerja inflasi menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Walaupun sempat dibayangi kekhawatiran adanya potensi
kenaikan inflasi karena kenaikan tarif listrik, biaya
perpanjangan STNK di awal tahun, kenaikan harga pulsa
ataupun kenaikan biaya pendidikan tinggi, namun pada
akhir tahun 2017 inflasi dapat mengalami penurunan yang
cukup signifikan dengan nilai sebesar 2,00% (yoy).
Capaian inflasi tersebut menjadi yang terendah dalam 17
tahun terakhir Provinsi NTT, terutama disebabkan oleh
turunnya harga sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan
seiring dengan adanya peningkatan produksi.
PERKEMBANGAN STABILITAS KEUANGANSelama tahun 2017 dan pada periode triwulan laporan,
stabilitas sistem keuangan daerah tetap terjaga stabil
seiring tidak adanya gejolak signifikan yang terjadi. Rumah
tangga masih memegang kontribusi penting dalam
menopang stabilitas keuangan daerah yang diukur dari
besarnya penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Di
akhir tahun 2017, tercatat peningkatan penyaluran kredit
di sektor rumah tangga, UMKM dan korporasi yang diikuti
dengan perbaikan kualitas kredit.
Ringkasan UmumRingkasan Umum
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
INDIKATOR
INDEKS HARGA KONSUMEN
NTT
- KOTA KUPANG
- MAUMERE
LAJU INFLASI TAHUNAN (YOY %)
NTT
- KOTA KUPANG
- MAUMERE
II. INFLASI
I
2017
II
128.24
129.19
122.01
2.95
2.83
3.84
129.19
130.2
122.57
2.45
2.18
4.34
III IV
128.79
129.55
123.82
3.46
3.30
4.57
130.68
131.71
123.93
2.00
2.05
1.70
I
2016
II
126.10
127.42
117.47
5.02
5.23
3.57
III IV
124.48
125.41
118.41
3.07
3.18
2.28
128.12
129.07
121.86
2.48
2.31
3.62
124.56
125.64
117.50
5.04
5.16
4.16
I
2015
II
120.07
121.09
113.42
6.01
6.57
2.24
III IV
120.78
121.54
115.77
6.74
7.08
4.44
125.02
126.15
117.60
4.92
5.07
3.89
118.59
119.47
112.81
5.39
5.81
2.55
INDIKATOR
A. BANK UMUM KONVENSIONAL DAN SYARIAH (DALAM RP. MILIAR KECUALI DINYATAKAN LAIN)
1. TOTAL ASET
2. DPK
- GIRO
- TABUNGAN
- DEPOSITO
3. KREDIT BERDASARKAN LOKASI PROYEK
- INVESTASI
- MODAL KERJA
- KONSUMSI
4. KREDIT BERDASARKAN LOKASI KANTOR CABANG
- INVESTASI
- MODAL KERJA
- KONSUMSI
LDR (%)
KREDIT UMKM
B. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (DALAM RP. MILIAR KECUALI DINYATAKAN LAIN).
TOTAL ASET
DANA PIHAK KETIGA
KREDIT BERDASARKAN LOKASI KANTOR CABANG
LDR (%)
C. GRAND TOTAL (A+B)
1. TOTAL ASET
2. DANA PIHAK KETIGA
3. PEMBIAYAAN BERDASARKAN LOKASI KANTOR CABANG
D. PANGSA BPR TERHADAP GRAND TOTAL
1. TOTAL ASET (%)
2. DANA PIHAK KETIGA (%)
3. PEMBIAYAAN BERDASARKAN LOKASI KANTOR CABANG (%)
III. PERBANKAN
I
2017
II
30,575
22,565
5,330
11,311
5,924
23,092
6,981
1,716
14,395
22,153
6,694
1,531
13,929
98.2%
7,352
624
467
461
77.6%
31,199
23,032
22,615
2.0%
2.0%
2.0%
35,648
25,236
6,400
12,162
6,675
24,127
7,599
1,658
14,871
23,134
7,348
1,413
14,373
91.7%
7,897
646
485
489
77.6%
36,294
25,721
23,624
1.8%
1.9%
2.1%
III IV
33,629
24,152
5,183
12,095
6,875
25,370
8,035
2,128
15,207
24,215
7,637
1,870
14,708
100.3%
8,262
660
492
512
76.8%
34,289
24,644
24,727
1.9%
2.0%
2.1%
33,147
23,163
3,492
14,117
5,554
30,072
9,452
3,670
16,950
25,284
7,946
1,951
15,387
109.2%
9,221
695
523
514
76.8%
33,843
23,686
25,797
2.1%
2.2%
2.0%
2016
III IV
30,327
22,405
5,059
11,063
6,283
22,383
7,050
1,661
13,672
21,508
6,764
1,472
13,272
96.0%
7,308
529
399
391
77.9%
30,856
22,804
21,898
1.7%
1.7%
1.8%
29,757
21,466
3,722
12,819
4,924
22,837
7,121
1,659
14,057
21,913
6,813
1,474
13,627
102.1%
7,358
576
434
416
75.2%
30,333
21,900
22,329
1.9%
2.0%
1.9%
Inflasi rebase 2007 ke 2012=100**Angka sangat sementara
2015 2016
29,757
21,466
3,722
12,819
4,924
22,837
7,121
1,659
14,057
21,913
6,813
1,474
13,627
102.1%
7,358
620
469
449
75.2%
30,377
21,935
22,362
2.0%
2.1%
2.0%
28,602
21,478
4,372
11,933
5,173
20,284
6,110
1,650
12,524
19,492
5,922
1,381
12,189
90.8%
6,301
510
381
366
76.7%
29,112
21,859
19,849
1.8%
1.7%
1.8%
Tabel Indikator Ekonomi TerpilihTabel Indikator Ekonomi Terpilih
INDIKATOR
BERDASARKAN SEKTOR/ LAPANGAN USAHA (HARGA BERLAKU)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (HARGA BERLAKU)
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG
KONSTRUKSI
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI
REAL ESTATE
JASA PERUSAHAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
JASA PENDIDIKAN
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
JASA LAINNYA
BERDASARKAN PERMINTAAN / PENGGUNAAN (HARGA BERLAKU)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (HARGA BERLAKU)
1. KONSUMSI RUMAH TANGGA
2. KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT (LNPRT)
3. KONSUMSI PEMERINTAH
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
5. PERUBAHAN INVENTORI
6. EKSPOR LUAR NEGERI
7. IMPOR LUAR NEGERI
8. NET EKSPOR ANTAR DAERAH (IMPOR)
DATA EKSPOR IMPOR DI PROVINSI NTT
EKSPOR
NILAI EKSPOR NONMIGAS (RIBU USD)
VOLUME EKSPOR NONMIGAS (TON)
IMPOR
NILAI IMPOR NONMIGAS (RIBU USD)
VOLUME IMPOR NONMIGAS (TON)
III
2017
IV
23,730.3
6,902.7
300.6
296.1
16.9
12.9
2,565.7
2,617.8
1,290.5
177.7
1,562.5
945.2
602.7
72.7
3,065.0
2,303.0
494.8
503.5
23,730.3
16,647.7
747.8
8,273.1
9,846.2
164.5
627.6
94.6
-12,481.9
15,335
29,511
24,321
3
24,134.5
6,492.9
318.0
311.4
18.6
13.1
2,676.4
2,688.9
1,325.5
192.9
1,632.5
985.8
620.0
74.3
3,282.2
2,460.6
526.7
514.7
24,134.5
17,967.9
797.0
8,254.1
10,994.9
156.3
629.1
429.0
-14,235.8
25,854
369
25,854
369
%QTQ**)
%YOY**)
0.54
-7.12
5.18
3.22
7.62
0.87
3.09
1.41
2.33
7.23
3.68
2.76
1.95
1.91
5.14
5.61
5.03
1.23
0.54
5.15
5.44
-2.39
9.50
-5.68
-4.13
352.36
8.93
68.59
-98.75
6.30
10,882.92
5.29
3.39
3.37
7.51
4.60
0.95
6.15
4.06
9.04
18.60
3.74
4.13
4.83
0.06
6.74
7.12
8.37
8.53
5.29
3.88
2.56
4.81
7.01
-9.92
27.11
728.56
2.28
1.13
-98.90
9,222.91
-22.14
2016
2017
2017
83,947.8
24,316.9
1,166.8
1,034.3
59.4
49.0
8,994.9
9,321.8
4,528.3
586.1
5,878.5
3,357.4
2,209.5
257.2
10,665.0
7,983.3
1,768.0
1,771.4
83,947.8
61,506.3
2,636.9
24,346.4
35,725.0
458.3
1,776.7
274.8
-42,227.1
45,099
113,307
12,435
22,615
%YOY*) IV
5.16
4.88
2.07
7.36
0.70
1.43
6.12
4.45
7.66
13.59
5.10
5.81
4.96
1.43
2.96
6.24
7.36
6.99
5.16
4.72
6.86
5.24
6.05
19.64
24.67
314.99
4.39
87.77
36.49
132.36
643.50
22,022.3
6,098.3
309.4
279.2
16.0
12.8
2,437.7
2,487.9
1,210.7
159.8
1,569.3
898.3
577.5
69.5
2,827.9
2,132.0
473.6
462.3
22,022.3
16,623.8
744.9
7,156.4
10,143.2
166.7
475.1
51.9
-13,235.8
25,566
33,475
277
474
83,947.8
24,316.9
1,166.8
1,034.3
59.4
49.0
8,994.9
9,321.8
4,528.3
586.1
5,878.5
3,357.4
2,209.5
257.2
10,665.0
7,983.3
1,768.0
1,771.4
83,947.8
61,506.3
2,636.9
24,346.4
35,725.0
458.3
1,776.7
274.8
-42,227.1
45,099
113,307
12,435
22,615
*) Total Pertumbuhan 2015 dibandingkan 2014**) Pertumbuhan Q3 2016 dibandingkan Q2 2016***) Pertumbuhan Q3 2016 dibandingkan Q3 2015****) Untuk mengukur pertumbuhan digunakan PDRB Harga Konstan
2016
I. EKONOMI MAKRO REGIONAL
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018 08KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
INDIKATOR
INDEKS HARGA KONSUMEN
NTT
- KOTA KUPANG
- MAUMERE
LAJU INFLASI TAHUNAN (YOY %)
NTT
- KOTA KUPANG
- MAUMERE
II. INFLASI
I
2017
II
128.24
129.19
122.01
2.95
2.83
3.84
129.19
130.2
122.57
2.45
2.18
4.34
III IV
128.79
129.55
123.82
3.46
3.30
4.57
130.68
131.71
123.93
2.00
2.05
1.70
I
2016
II
126.10
127.42
117.47
5.02
5.23
3.57
III IV
124.48
125.41
118.41
3.07
3.18
2.28
128.12
129.07
121.86
2.48
2.31
3.62
124.56
125.64
117.50
5.04
5.16
4.16
I
2015
II
120.07
121.09
113.42
6.01
6.57
2.24
III IV
120.78
121.54
115.77
6.74
7.08
4.44
125.02
126.15
117.60
4.92
5.07
3.89
118.59
119.47
112.81
5.39
5.81
2.55
INDIKATOR
A. BANK UMUM KONVENSIONAL DAN SYARIAH (DALAM RP. MILIAR KECUALI DINYATAKAN LAIN)
1. TOTAL ASET
2. DPK
- GIRO
- TABUNGAN
- DEPOSITO
3. KREDIT BERDASARKAN LOKASI PROYEK
- INVESTASI
- MODAL KERJA
- KONSUMSI
4. KREDIT BERDASARKAN LOKASI KANTOR CABANG
- INVESTASI
- MODAL KERJA
- KONSUMSI
LDR (%)
KREDIT UMKM
B. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) (DALAM RP. MILIAR KECUALI DINYATAKAN LAIN).
TOTAL ASET
DANA PIHAK KETIGA
KREDIT BERDASARKAN LOKASI KANTOR CABANG
LDR (%)
C. GRAND TOTAL (A+B)
1. TOTAL ASET
2. DANA PIHAK KETIGA
3. PEMBIAYAAN BERDASARKAN LOKASI KANTOR CABANG
D. PANGSA BPR TERHADAP GRAND TOTAL
1. TOTAL ASET (%)
2. DANA PIHAK KETIGA (%)
3. PEMBIAYAAN BERDASARKAN LOKASI KANTOR CABANG (%)
III. PERBANKAN
I
2017
II
30,575
22,565
5,330
11,311
5,924
23,092
6,981
1,716
14,395
22,153
6,694
1,531
13,929
98.2%
7,352
624
467
461
77.6%
31,199
23,032
22,615
2.0%
2.0%
2.0%
35,648
25,236
6,400
12,162
6,675
24,127
7,599
1,658
14,871
23,134
7,348
1,413
14,373
91.7%
7,897
646
485
489
77.6%
36,294
25,721
23,624
1.8%
1.9%
2.1%
III IV
33,629
24,152
5,183
12,095
6,875
25,370
8,035
2,128
15,207
24,215
7,637
1,870
14,708
100.3%
8,262
660
492
512
76.8%
34,289
24,644
24,727
1.9%
2.0%
2.1%
33,147
23,163
3,492
14,117
5,554
30,072
9,452
3,670
16,950
25,284
7,946
1,951
15,387
109.2%
9,221
695
523
514
76.8%
33,843
23,686
25,797
2.1%
2.2%
2.0%
2016
III IV
30,327
22,405
5,059
11,063
6,283
22,383
7,050
1,661
13,672
21,508
6,764
1,472
13,272
96.0%
7,308
529
399
391
77.9%
30,856
22,804
21,898
1.7%
1.7%
1.8%
29,757
21,466
3,722
12,819
4,924
22,837
7,121
1,659
14,057
21,913
6,813
1,474
13,627
102.1%
7,358
576
434
416
75.2%
30,333
21,900
22,329
1.9%
2.0%
1.9%
Inflasi rebase 2007 ke 2012=100**Angka sangat sementara
2015 2016
29,757
21,466
3,722
12,819
4,924
22,837
7,121
1,659
14,057
21,913
6,813
1,474
13,627
102.1%
7,358
620
469
449
75.2%
30,377
21,935
22,362
2.0%
2.1%
2.0%
28,602
21,478
4,372
11,933
5,173
20,284
6,110
1,650
12,524
19,492
5,922
1,381
12,189
90.8%
6,301
510
381
366
76.7%
29,112
21,859
19,849
1.8%
1.7%
1.8%
Tabel Indikator Ekonomi TerpilihTabel Indikator Ekonomi Terpilih
INDIKATOR
BERDASARKAN SEKTOR/ LAPANGAN USAHA (HARGA BERLAKU)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (HARGA BERLAKU)
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG
KONSTRUKSI
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI
REAL ESTATE
JASA PERUSAHAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
JASA PENDIDIKAN
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
JASA LAINNYA
BERDASARKAN PERMINTAAN / PENGGUNAAN (HARGA BERLAKU)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (HARGA BERLAKU)
1. KONSUMSI RUMAH TANGGA
2. KONSUMSI LEMBAGA NON PROFIT (LNPRT)
3. KONSUMSI PEMERINTAH
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
5. PERUBAHAN INVENTORI
6. EKSPOR LUAR NEGERI
7. IMPOR LUAR NEGERI
8. NET EKSPOR ANTAR DAERAH (IMPOR)
DATA EKSPOR IMPOR DI PROVINSI NTT
EKSPOR
NILAI EKSPOR NONMIGAS (RIBU USD)
VOLUME EKSPOR NONMIGAS (TON)
IMPOR
NILAI IMPOR NONMIGAS (RIBU USD)
VOLUME IMPOR NONMIGAS (TON)
III
2017
IV
23,730.3
6,902.7
300.6
296.1
16.9
12.9
2,565.7
2,617.8
1,290.5
177.7
1,562.5
945.2
602.7
72.7
3,065.0
2,303.0
494.8
503.5
23,730.3
16,647.7
747.8
8,273.1
9,846.2
164.5
627.6
94.6
-12,481.9
15,335
29,511
24,321
3
24,134.5
6,492.9
318.0
311.4
18.6
13.1
2,676.4
2,688.9
1,325.5
192.9
1,632.5
985.8
620.0
74.3
3,282.2
2,460.6
526.7
514.7
24,134.5
17,967.9
797.0
8,254.1
10,994.9
156.3
629.1
429.0
-14,235.8
25,854
369
25,854
369
%QTQ**)
%YOY**)
0.54
-7.12
5.18
3.22
7.62
0.87
3.09
1.41
2.33
7.23
3.68
2.76
1.95
1.91
5.14
5.61
5.03
1.23
0.54
5.15
5.44
-2.39
9.50
-5.68
-4.13
352.36
8.93
68.59
-98.75
6.30
10,882.92
5.29
3.39
3.37
7.51
4.60
0.95
6.15
4.06
9.04
18.60
3.74
4.13
4.83
0.06
6.74
7.12
8.37
8.53
5.29
3.88
2.56
4.81
7.01
-9.92
27.11
728.56
2.28
1.13
-98.90
9,222.91
-22.14
2016
2017
2017
83,947.8
24,316.9
1,166.8
1,034.3
59.4
49.0
8,994.9
9,321.8
4,528.3
586.1
5,878.5
3,357.4
2,209.5
257.2
10,665.0
7,983.3
1,768.0
1,771.4
83,947.8
61,506.3
2,636.9
24,346.4
35,725.0
458.3
1,776.7
274.8
-42,227.1
45,099
113,307
12,435
22,615
%YOY*) IV
5.16
4.88
2.07
7.36
0.70
1.43
6.12
4.45
7.66
13.59
5.10
5.81
4.96
1.43
2.96
6.24
7.36
6.99
5.16
4.72
6.86
5.24
6.05
19.64
24.67
314.99
4.39
87.77
36.49
132.36
643.50
22,022.3
6,098.3
309.4
279.2
16.0
12.8
2,437.7
2,487.9
1,210.7
159.8
1,569.3
898.3
577.5
69.5
2,827.9
2,132.0
473.6
462.3
22,022.3
16,623.8
744.9
7,156.4
10,143.2
166.7
475.1
51.9
-13,235.8
25,566
33,475
277
474
83,947.8
24,316.9
1,166.8
1,034.3
59.4
49.0
8,994.9
9,321.8
4,528.3
586.1
5,878.5
3,357.4
2,209.5
257.2
10,665.0
7,983.3
1,768.0
1,771.4
83,947.8
61,506.3
2,636.9
24,346.4
35,725.0
458.3
1,776.7
274.8
-42,227.1
45,099
113,307
12,435
22,615
*) Total Pertumbuhan 2015 dibandingkan 2014**) Pertumbuhan Q3 2016 dibandingkan Q2 2016***) Pertumbuhan Q3 2016 dibandingkan Q3 2015****) Untuk mengukur pertumbuhan digunakan PDRB Harga Konstan
2016
I. EKONOMI MAKRO REGIONAL
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2017 sebesar 5,16% (yoy),
sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,17% (yoy)
namun lebih tinggi daripada nasional yang tumbuh 5,07% (yoy).
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV-2017
sebesar 5,29% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar
5,00%(yoy). Sumber pertumbuhan terutama berasal dari peningkatan
pertumbuhan sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, administrasi
pemerintahan, jasa pendidikan dan penyediaan akomodasi dan makan
minum.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2017
sedikit melambat apabila dibandingkan tahun 2016. Indikator konsumsi yang
terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga dan
pemerintah seluruhnya menunjukkan peningkatan pertumbuhan, begitu pula
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) / investasi. Namun
demikian, peningkatan PMTB/investasi dan konsumsi yang sejalan dengan
impor barang modal maupun konsumsi yang juga meningkat, baik dari dalam
negeri dan luar negeri, menyebabkan produk domestik regional bruto (PDRB)
Provinsi NTT tergerus sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mampu lebih
tinggi daripada tahun sebelumnya.
Ekonomi MakroRegional
bab i.
INDIKATOR
INFLOW (RP. TRILIUN)
OUTFLOW (RP. TRILIUN)
UANG PALSU (LEMBAR)
TRANSAKSI NON TUNAI
BI-RTGS
TO NTT
NOMINAL TRANSAKSI BI-RTGS (RP. TRILIUN)
VOLUME TRANSAKSI BI-RTGS (LEMBAR WARKAT)
KLIRING
NOMINAL KLIRING PENYERAHAN (RP. TRILIUN)
VOLUME PERPUTARAN KLIRING PENYERAHAN (LEMBAR WARKAT)
CEK/BG KOSONG
IV. SISTEM PEMBAYARAN
I
2017
II
2.1
0.4
403
0.00
0.00
2.43
67,677
189
0.85
2.20
16
0.00
0.00
2.33
69,272
313
III IV
1.3
1.5
7
0.00
0.00
3.03
81,780
269
1.6
3.9
0
0.00
0.00
3.30
88,830
212
I
2016
II
0.7
1.7
89
6.76
335
3.36
75,723
247
III IV
0.9
1.3
38
0.00
0.00
2.81
73,560
244
0.7
2.3
26
0.00
0.00
3.38
86,316
300
1.8
0.3
25
8.69
323
3.11
67,315
229
2015 2016
4.2
5.6
178
15
658
12.66
302,914
1,020
3.7
5.6
1098
135.76
21,758
6.32
201,975
1,203
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada tahun 2017 sebesar 5,16% (yoy),
sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,17% (yoy)
namun lebih tinggi daripada nasional yang tumbuh 5,07% (yoy).
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan IV-2017
sebesar 5,29% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan III yang sebesar
5,00%(yoy). Sumber pertumbuhan terutama berasal dari peningkatan
pertumbuhan sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, administrasi
pemerintahan, jasa pendidikan dan penyediaan akomodasi dan makan
minum.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2017
sedikit melambat apabila dibandingkan tahun 2016. Indikator konsumsi yang
terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non profit rumah tangga dan
pemerintah seluruhnya menunjukkan peningkatan pertumbuhan, begitu pula
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) / investasi. Namun
demikian, peningkatan PMTB/investasi dan konsumsi yang sejalan dengan
impor barang modal maupun konsumsi yang juga meningkat, baik dari dalam
negeri dan luar negeri, menyebabkan produk domestik regional bruto (PDRB)
Provinsi NTT tergerus sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mampu lebih
tinggi daripada tahun sebelumnya.
Ekonomi MakroRegional
bab i.
INDIKATOR
INFLOW (RP. TRILIUN)
OUTFLOW (RP. TRILIUN)
UANG PALSU (LEMBAR)
TRANSAKSI NON TUNAI
BI-RTGS
TO NTT
NOMINAL TRANSAKSI BI-RTGS (RP. TRILIUN)
VOLUME TRANSAKSI BI-RTGS (LEMBAR WARKAT)
KLIRING
NOMINAL KLIRING PENYERAHAN (RP. TRILIUN)
VOLUME PERPUTARAN KLIRING PENYERAHAN (LEMBAR WARKAT)
CEK/BG KOSONG
IV. SISTEM PEMBAYARAN
I
2017
II
2.1
0.4
403
0.00
0.00
2.43
67,677
189
0.85
2.20
16
0.00
0.00
2.33
69,272
313
III IV
1.3
1.5
7
0.00
0.00
3.03
81,780
269
1.6
3.9
0
0.00
0.00
3.30
88,830
212
I
2016
II
0.7
1.7
89
6.76
335
3.36
75,723
247
III IV
0.9
1.3
38
0.00
0.00
2.81
73,560
244
0.7
2.3
26
0.00
0.00
3.38
86,316
300
1.8
0.3
25
8.69
323
3.11
67,315
229
2015 2016
4.2
5.6
178
15
658
12.66
302,914
1,020
3.7
5.6
1098
135.76
21,758
6.32
201,975
1,203
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 201808 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
03KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
TRILIUN RP %
Grafik 1.1.
SUMBER : BPS; DIOLAH
20172011 2012 2013 2014 2015 2016
SUMBER : BPS; DIOLAH
5.16 5.590.11
7.23 5.81 7.674.01 4.64
NON PDRB (RP TRILIUN)
NTT BALI NTB SULSEL MALUKU MALUT PABAR PAPUA
91.2215.4 123.9
418.9
39.9 32.3 71.8191.6
Grafik 1.2.
48.8254.89
61.3368.50
76.1283.95
91.16
4
4.5
5
5.5
6
6.5
40
50
60
70
80
90
5.16
5.07
PDRB NTT NASIONAL (%,YOY)NTT (%,YOY)
NTT BALI NTB SULSEL MALUKU MALUT PABAR PAPUA
PDRB (ADHB) dan Pertumbuhan PDRB TahunanProvinsi NTT dibanding Nasional
PDRB dan Pertumbuhan PDRB Tahunan Beberapa Provinsi di Indonesia
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi
Nusa Tenggara Timur pada triwulan-IV 2017 tercatat
tumbuh sebesar 5,29% (yoy). Pertumbuhan ekonomi
pada triwulan-IV 2017 meningkat jika dibandingkan
triwulan-III 2017 sebesar 5,00%, begitu pula apabila
dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 5,24% (yoy).
Akselerasi pertumbuhan ekonomi terutama disumbang
oleh meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga
dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi.
Secara sektoral, akselerasi pertumbuhan didorong oleh
sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran,
administrasi pemerintahan serta jasa pendidikan.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi secara agregat
m e n u n j u k k a n a k s e l e r a s i p e r t u m b u h a n
dibandingkan triwulan III 2017 menjadi 4,10% (yoy)
dari sebelumnya sebesar 3,46 (yoy), terutama
didorong oleh konsumsi rumah tangga yang
meningkat menjadi 3,88% (yoy) dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 2,71% (yoy). Akselerasi
pertumbuhan konsumsi rumah tangga terutama
dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi makanan dan
minuman, pakaian dan alas kaki, kesehatan dan
pendidikan, transportasi dan komunikasi serta restoran
dan hotel seiring masa libur keagamaan Hari Raya Natal
dan Tahun Baru 2018. Selain itu, peningkatan
pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi turut
mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada
1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan IV 2017
triwulan IV 2017, seiring peningkatan realisasi proyek-
proyek pemerintah dan swasta di akhir tahun.
Dari sisi sektoral, akselerasi pertumbuhan terutama
disumbang oleh meningkatnya kinerja beberapa
sektor utama seperti konstruksi, perdagangan besar
dan eceran, informasi dan komunikasi, administrasi
pemerintahan serta jasa pendidikan. Selain itu,
akse le ras i pe r tumbuhan tu rut d idorong o leh
meningkatnya kinerja sektor pengadaan listrik, gas dan
produksi es; transportasi dan pergudangan; penyediaan
akomodasi dan makan minum (pariwisata) serta real
estate. Sektor konstruksi mengalami peningkatan
terutama seiring maraknya penyelesaian pembangunan
proyek pemerintah pada akhir tahun. Peningkatan
pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran
terjadi seiring tibanya momen hari libur keagamaan dan
sekolah yakni Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang
meningkatkan konsumsi masyarakat Provinsi NTT,
sebagaimana turut mendorong peningkatan sektor
transportasi dan pergudangan dari sisi penyimpanan
barang-barang keperluan konsumsi di akhir tahun.
Peningkatan konsumsi paket jasa telekomunikasi di akhir
tahun turut menjadi faktor pendorong akselerasi sektor
informasi dan komunikasi. Upaya mengejar realisasi
anggaran pemerintah di akhir tahun seperti belanja modal
dan konsumsi juga menyumbang dari sisi administrasi
pemerintahan, salah satunya tercermin dari sektor jasa
pendidikan seiring percepatan realisasi target peningkatan
fasilitas pendidikan.
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
1.1 KONDISI UMUM
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi
Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 tumbuh
sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan
pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy)
meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional
yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan terutama
ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah
tangga, lembaga non profit rumah tangga dan pemerintah
yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan
modal tetap bruto/investasi. Adapun faktor yang
menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi antara
lain net impor antar daerah dan impor luar negeri yang
tumbuh meningkat, sehingga menjadi pengurang PDRB
Provinsi NTT. Net impor antar daerah dan impor luar negeri
tumbuh meningkat masing-masing sebesar 4,39% (yoy)
dan 314,99% (yoy) dibandingkan tahun 2016 sebesar -
0,28% (yoy) dan 5,91% (yoy). Peningkatan net impor
antar daerah dan impor luar negeri terjadi karena
meningkatnya investasi dan konsumsi di Provinsi NTT
memerlukan peningkatan barang dan jasa yang perlu
didatangkan dari daerah lain di dalam negeri dan luar
negeri. Selain itu, adanya impor pesawat terbang pada
November 2017 oleh salah satu maskapai yang beroperasi
di Provinsi NTT turut menjadi penyumbang signifikan
impor pada tahun ini. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga
sebagai penggerak utama perekonomian Provinsi NTT
dengan pangsa lebih dari 70% terhadap total PDRB
menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Peningkatan
didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat,
tercermin dari indikator peningkatan nilai tukar petani dan
pendapatan saat ini berdasarkan survei konsumen Bank
Indonesia. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan
peningkatan produksi pertanian, upah minimum pegawai
tahun 2017 dan bantuan sosial pemerintah, serta
1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2017
didukung oleh capaian inflasi yang lebih rendah dan
terkendali. Berdasarkan sektor utama penyumbang
pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan pada tahun 2017 mampu tumbuh progresif
sebesar 4,88% (yoy), lebih baik dibandingkan tahun lalu
sebesar 2,37% (yoy) atau tertinggi dalam tujuh tahun
terakhir seiring banyaknya pembukaan lahan pertanian
baru tahun ini serta peningkatan jaringan irigasi dan
embung yang terus dilakukan. Selain itu, sumber
pertumbuhan ekonomi baru yakni sektor penyediaan
akomodasi dan makan minum (pariwisata) mampu
mencatatkan pertumbuhan tinggi di atas 10% (yoy) dalam
dua tahun terakhir yakni 14,46% (yoy) pada 2016 dan
13,59% (yoy) pada 2017. Fokus pengembangan sektor
ekonomi utama yakni pertanian dan sumber pertumbuhan
baru seperti pariwisata dapat terus didorong guna lebih
memajukan perekonomian Provinsi NTT.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun
2017 masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan
beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dari
18 provinsi yang termasuk dalam KTI, pertumbuhan
ekonomi Provinsi NTT berada di peringkat ke-14, kalah dari
beberapa provinsi terdekat seperti Maluku (5,81% yoy)
dan Bali (5,59% yoy). Pertumbuhan Provinsi NTT masih
lebih baik dibandingkan Papua, Kalimantan Timur dan NTB
yang tumbuh masing-masing 4,64% (yoy), 3,13% (yoy)
dan 0,11% (yoy). Provinsi-provinsi tersebut terkena
dampak dari kinerja sektor pertambangan yang belum
sepenuhnya pulih di tahun 2017, sehingga tak mampu
tumbuh lebih tinggi. Apabila sumber pertumbuhan
tersebut da lam kondis i normal , maka k iner ja
perekonomian provinsi-provinsi tersebut dapat lebih tinggi
dibandingkan Provinsi NTT.
02 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
03KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
TRILIUN RP %
Grafik 1.1.
SUMBER : BPS; DIOLAH
20172011 2012 2013 2014 2015 2016
SUMBER : BPS; DIOLAH
5.16 5.590.11
7.23 5.81 7.674.01 4.64
NON PDRB (RP TRILIUN)
NTT BALI NTB SULSEL MALUKU MALUT PABAR PAPUA
91.2215.4 123.9
418.9
39.9 32.3 71.8191.6
Grafik 1.2.
48.8254.89
61.3368.50
76.1283.95
91.16
4
4.5
5
5.5
6
6.5
40
50
60
70
80
90
5.16
5.07
PDRB NTT NASIONAL (%,YOY)NTT (%,YOY)
NTT BALI NTB SULSEL MALUKU MALUT PABAR PAPUA
PDRB (ADHB) dan Pertumbuhan PDRB TahunanProvinsi NTT dibanding Nasional
PDRB dan Pertumbuhan PDRB Tahunan Beberapa Provinsi di Indonesia
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi
Nusa Tenggara Timur pada triwulan-IV 2017 tercatat
tumbuh sebesar 5,29% (yoy). Pertumbuhan ekonomi
pada triwulan-IV 2017 meningkat jika dibandingkan
triwulan-III 2017 sebesar 5,00%, begitu pula apabila
dibandingkan triwulan IV 2016 sebesar 5,24% (yoy).
Akselerasi pertumbuhan ekonomi terutama disumbang
oleh meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga
dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi.
Secara sektoral, akselerasi pertumbuhan didorong oleh
sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran,
administrasi pemerintahan serta jasa pendidikan.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi secara agregat
m e n u n j u k k a n a k s e l e r a s i p e r t u m b u h a n
dibandingkan triwulan III 2017 menjadi 4,10% (yoy)
dari sebelumnya sebesar 3,46 (yoy), terutama
didorong oleh konsumsi rumah tangga yang
meningkat menjadi 3,88% (yoy) dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 2,71% (yoy). Akselerasi
pertumbuhan konsumsi rumah tangga terutama
dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi makanan dan
minuman, pakaian dan alas kaki, kesehatan dan
pendidikan, transportasi dan komunikasi serta restoran
dan hotel seiring masa libur keagamaan Hari Raya Natal
dan Tahun Baru 2018. Selain itu, peningkatan
pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/investasi turut
mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada
1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan IV 2017
triwulan IV 2017, seiring peningkatan realisasi proyek-
proyek pemerintah dan swasta di akhir tahun.
Dari sisi sektoral, akselerasi pertumbuhan terutama
disumbang oleh meningkatnya kinerja beberapa
sektor utama seperti konstruksi, perdagangan besar
dan eceran, informasi dan komunikasi, administrasi
pemerintahan serta jasa pendidikan. Selain itu,
akse le ras i pe r tumbuhan tu rut d idorong o leh
meningkatnya kinerja sektor pengadaan listrik, gas dan
produksi es; transportasi dan pergudangan; penyediaan
akomodasi dan makan minum (pariwisata) serta real
estate. Sektor konstruksi mengalami peningkatan
terutama seiring maraknya penyelesaian pembangunan
proyek pemerintah pada akhir tahun. Peningkatan
pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran
terjadi seiring tibanya momen hari libur keagamaan dan
sekolah yakni Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang
meningkatkan konsumsi masyarakat Provinsi NTT,
sebagaimana turut mendorong peningkatan sektor
transportasi dan pergudangan dari sisi penyimpanan
barang-barang keperluan konsumsi di akhir tahun.
Peningkatan konsumsi paket jasa telekomunikasi di akhir
tahun turut menjadi faktor pendorong akselerasi sektor
informasi dan komunikasi. Upaya mengejar realisasi
anggaran pemerintah di akhir tahun seperti belanja modal
dan konsumsi juga menyumbang dari sisi administrasi
pemerintahan, salah satunya tercermin dari sektor jasa
pendidikan seiring percepatan realisasi target peningkatan
fasilitas pendidikan.
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
1.1 KONDISI UMUM
KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi
Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 tumbuh
sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan
pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy)
meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional
yang tumbuh 5,07% (yoy). Pertumbuhan terutama
ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah
tangga, lembaga non profit rumah tangga dan pemerintah
yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan
modal tetap bruto/investasi. Adapun faktor yang
menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi antara
lain net impor antar daerah dan impor luar negeri yang
tumbuh meningkat, sehingga menjadi pengurang PDRB
Provinsi NTT. Net impor antar daerah dan impor luar negeri
tumbuh meningkat masing-masing sebesar 4,39% (yoy)
dan 314,99% (yoy) dibandingkan tahun 2016 sebesar -
0,28% (yoy) dan 5,91% (yoy). Peningkatan net impor
antar daerah dan impor luar negeri terjadi karena
meningkatnya investasi dan konsumsi di Provinsi NTT
memerlukan peningkatan barang dan jasa yang perlu
didatangkan dari daerah lain di dalam negeri dan luar
negeri. Selain itu, adanya impor pesawat terbang pada
November 2017 oleh salah satu maskapai yang beroperasi
di Provinsi NTT turut menjadi penyumbang signifikan
impor pada tahun ini. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga
sebagai penggerak utama perekonomian Provinsi NTT
dengan pangsa lebih dari 70% terhadap total PDRB
menunjukkan peningkatan pertumbuhan. Peningkatan
didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat,
tercermin dari indikator peningkatan nilai tukar petani dan
pendapatan saat ini berdasarkan survei konsumen Bank
Indonesia. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan
peningkatan produksi pertanian, upah minimum pegawai
tahun 2017 dan bantuan sosial pemerintah, serta
1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2017
didukung oleh capaian inflasi yang lebih rendah dan
terkendali. Berdasarkan sektor utama penyumbang
pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan pada tahun 2017 mampu tumbuh progresif
sebesar 4,88% (yoy), lebih baik dibandingkan tahun lalu
sebesar 2,37% (yoy) atau tertinggi dalam tujuh tahun
terakhir seiring banyaknya pembukaan lahan pertanian
baru tahun ini serta peningkatan jaringan irigasi dan
embung yang terus dilakukan. Selain itu, sumber
pertumbuhan ekonomi baru yakni sektor penyediaan
akomodasi dan makan minum (pariwisata) mampu
mencatatkan pertumbuhan tinggi di atas 10% (yoy) dalam
dua tahun terakhir yakni 14,46% (yoy) pada 2016 dan
13,59% (yoy) pada 2017. Fokus pengembangan sektor
ekonomi utama yakni pertanian dan sumber pertumbuhan
baru seperti pariwisata dapat terus didorong guna lebih
memajukan perekonomian Provinsi NTT.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun
2017 masih cukup rendah apabila dibandingkan dengan
beberapa provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dari
18 provinsi yang termasuk dalam KTI, pertumbuhan
ekonomi Provinsi NTT berada di peringkat ke-14, kalah dari
beberapa provinsi terdekat seperti Maluku (5,81% yoy)
dan Bali (5,59% yoy). Pertumbuhan Provinsi NTT masih
lebih baik dibandingkan Papua, Kalimantan Timur dan NTB
yang tumbuh masing-masing 4,64% (yoy), 3,13% (yoy)
dan 0,11% (yoy). Provinsi-provinsi tersebut terkena
dampak dari kinerja sektor pertambangan yang belum
sepenuhnya pulih di tahun 2017, sehingga tak mampu
tumbuh lebih tinggi. Apabila sumber pertumbuhan
tersebut da lam kondis i normal , maka k iner ja
perekonomian provinsi-provinsi tersebut dapat lebih tinggi
dibandingkan Provinsi NTT.
02 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
masih terdapat risiko pengaruh Pilkada yang berpotensi
menyebabkan beberapa investor cenderung bersikap
“wait and see” sehingga menjadi faktor penahan
pertumbuhan investasi yang lebih tinggi lagi.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat
pada keseluruhan tahun 2018 dengan kisaran 4,98-
5,38%. Akselerasi diperkirakan disumbang oleh
peningkatan investasi baik oleh pemerintah maupun
swasta terutama di bidang kelistrikan, sumber daya air,
infrastruktur fasilitas publik dan pariwisata, telekomunikasi
dan perdagangan ritel. Investasi bidang kelistrikan yang
tinggi di tahun 2017 diperkirakan terus meningkat pada
tahun 2018 seiring upaya pencapaian target rasio
elektrifikasi 100% pada tahun 2018 di Provinsi NTT. Upaya
tersebut juga dalam rangka mendukung percepatan target
rasio elektrifikasi 100% nasional yang dicanangkan
pemerintah dari sebelumnya tahun 2023 menjadi tahun
2020. Peningkatan investasi di bidang sumber daya air
terutama kelanjutan pembangunan Bendungan Napun
Gete di Kabupaten Sikka dan dimulainya pembangunan
Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan,
serta peningkatan jaringan irigasi diperkirakan turut
menjadi pendorong utama akselerasi investasi di tahun
2018, selain pembangunan infrastruktur publik dan
pariwisata seperti akses jalan, perhotelan serta penguatan
jaringan telekomunikasi di Provinsi NTT.
1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PENGELUARANSecara tahunan, pertumbuhan konsumsi rumah
tangga yang mencapai 4,72% (yoy) menjadi
pendorong utama pada tahun 2017. Pertumbuhan
konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 tersebut
meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya
sebesar 4,08% (yoy). Pertumbuhan disumbang oleh
konsumsi makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki
serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga.
Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya daya beli
masyarakat seiring meningkatnya produksi pertanian,
upah minimum pegawai, bantuan sosial oleh pemerintah
serta tambahan tunjangan hari raya.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT di
triwulan IV 2017 dari sisi pengeluaran terutama
dipengaruhi oleh menguatnya konsumsi rumah
tangga dan meningkatnya investasi. Pada triwulan IV
2017 konsumsi rumah tangga tumbuh meningkat sebesar
3,88% (yoy) dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 2,71%
(yoy), meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,02% (yoy).
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi juga
mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 7,01% (yoy),
lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya maupun
periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh
3,99% (yoy) dan 4,42% (yoy). Realisasi investasi yang
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA
PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
PERUBAHAN INVENTORI
EKSPOR LUAR NEGERI
IMPOR LUAR NEGERI
NET EKSPOR ANTAR DAERAH
P D R B
URAIAN
Tabel 1.1. PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran 2017
Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah)
IVYOY
2017YOY
3,88
2,56
4,81
7,01
-9,92
27,11
728,56
2,28
5,29
4,72
6,86
5,24
6,05
19,64
24,67
314,99
4,39
5,16
III
2017
IV
16.647.726
747.815
8.273.120
9.846.171
164.497
627.592
94.647
(12.481.932)
23.730.341
17.967.921
797.011
8.254.096
10.994.853
156.250
629.140
428.989
(14.235.774)
24.134.508
BOBOT QTQ
74,45
3,30
34,20
45,56
0,65
2,61
1,78
-58,99
100,00
5,15
5,44
-2,39
9,50
-5,68
-4,13
352,36
8,93
0,54
2016
TOTAL
2017
61.506.312
2.636.946
24.346.400
35.724.984
458.340
1.776.697
274.813
(42.227.064)
83.947.803
66.707.543
2.920.514
27.194.486
38.685.565
571.030
2.282.868
1.101.703
(46.100.564)
91.159.740
III IV
15.388.266
677.222
7.580.223
9.341.925
136.664
448.575
93.436
(11.676.307)
21.803.132
16.623.791
744.944
7.156.354
10.143.179
166.701
475.060
51.931
(13.235.789)
22.022.309
2016
05KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
PDRB NTT (TRILIUN RP) NTT (%YOY) NAS (%YOY)
SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU; DIOLAH
Grafik 1.3.
SUMBER : BPS; DIOLAH
Grafik 1.4.
-1.7
0.54
-11.28
-0.74
5.07 5.160.11
5.59
NAS NTT NTB BALI NAS NTT NTB BALI
QTQ YOY
NTT BALINTB NAS
PDRB ADHB
(TRILIUN)
3568.8455.67
31.1924.13
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
10
12
14
16
18
20
22 TRILIUN RP
PDRB (ADHB) dan Pertumbuhan PDRB Provinsi NTTdibanding Nasional (%yoy)
PDRB dan Pertumbuhan PDRB NTT, Bali, NTB dan Nasional (% yoy)
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT
triwulan IV-2017 sebesar 5,29% (yoy) tercatat lebih
tinggi dibanding nasional, Provinsi Nusa Tenggara
Barat dan Bali. Pertumbuhan nasional sebesar 5,19%
(yoy) didorong oleh kenaikan investasi bangunan seiring
ber lanjutnya pembangunan infrastruktur serta
pertumbuhan ekspor sebagai dampak positif peningkatan
harga komoditas dan pemulihan ekonomi dunia.
Konsumsi rumah tangga juga meningkat didukung inflasi
yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi nasional tersebut
turut mendorong kenaikan impor khususnya barang
modal dan bahan baku untuk mendukung investasi dan
produksi. Kondisi tersebut serupa dengan yang terjadi di
Provinsi NTT. Sementara dari sisi sektoral, pendorong
peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional juga sama
dengan Provinsi NTT, yakni meningkatnya kinerja
konstruksi, transportasi dan pergudangan dan informasi
dan komunikasi. Sementara itu, jika dibandingkan dengan
provinsi tetangga di kawasan Bali dan Nusa Tenggara
(Balinusra), pertumbuhan Provinsi NTT menjadi yang
terkuat dibandingkan Provinsi NTB dan Bali yang tumbuh
masing-masing sebesar 0,58% (yoy) dan 4,01% (yoy).
Provinsi NTB terutama masih mengalami pemulihan kinerja
sektor pertambangan seiring berlangsungnya penyesuaian
perubahan kepemilikan PT Amman Nusa Tenggara setelah
proses akuisisi PT Newmont Nusa Tenggara dan peralihan
izin usaha sehingga belum mampu tumbuh tinggi dan
melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun
Provinsi Bali mengalami perlambatan pertumbuhan pada
triwulan IV 2017 karena adanya dampak erupsi gunung
agung yang menurunkan jumlah kunjungan wisatawan ke
Bali. Secara keseluruhan, kawasan Balinusra sendiri
mencatatkan perlambatan pertumbuhan pada triwulan
laporan menjadi 3,20% (yoy) dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 5,31% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I
2018 diperkirakan melambat dengan kisaran 4,90-
5,30% (yoy). Perekonomian diperkirakan melambat
dipengaruhi oleh meningkatnya net impor antar daerah
seiring tingginya kebutuhan barang modal, bahan
produksi dan konsumsi pada awal tahun 2018 dalam
rangka memenuhi peningkatan investasi dan konsumsi
rumah tangga. Perlambatan diperkirakan ditahan oleh
peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)/investasi dan terus menguatnya konsumsi rumah
tangga. Selain itu, konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah
Tangga (LNPRT) diperkirakan juga meningkat seiring
maraknya persiapan menjelang Pilkada Gubernur NTT
serentak. Secara sektoral, sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan diperkirakan melambat seiring belum tibanya
masa panen dan pengaruh cuaca buruk sehingga
mengganggu produksi pertanian dan perikanan.
Perlambatan diperkirakan tertahan oleh peningkatan
sektor konstruksi dan perdagangan besar dan eceran pada
triwulan I 2018. Apabila dibandingkan periode yang sama
tahun 2017, secara umum diperkirakan pertumbuhan
sedikit lebih tinggi didorong terutama oleh peningkatan
investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, meskipun
04 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
masih terdapat risiko pengaruh Pilkada yang berpotensi
menyebabkan beberapa investor cenderung bersikap
“wait and see” sehingga menjadi faktor penahan
pertumbuhan investasi yang lebih tinggi lagi.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat
pada keseluruhan tahun 2018 dengan kisaran 4,98-
5,38%. Akselerasi diperkirakan disumbang oleh
peningkatan investasi baik oleh pemerintah maupun
swasta terutama di bidang kelistrikan, sumber daya air,
infrastruktur fasilitas publik dan pariwisata, telekomunikasi
dan perdagangan ritel. Investasi bidang kelistrikan yang
tinggi di tahun 2017 diperkirakan terus meningkat pada
tahun 2018 seiring upaya pencapaian target rasio
elektrifikasi 100% pada tahun 2018 di Provinsi NTT. Upaya
tersebut juga dalam rangka mendukung percepatan target
rasio elektrifikasi 100% nasional yang dicanangkan
pemerintah dari sebelumnya tahun 2023 menjadi tahun
2020. Peningkatan investasi di bidang sumber daya air
terutama kelanjutan pembangunan Bendungan Napun
Gete di Kabupaten Sikka dan dimulainya pembangunan
Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan,
serta peningkatan jaringan irigasi diperkirakan turut
menjadi pendorong utama akselerasi investasi di tahun
2018, selain pembangunan infrastruktur publik dan
pariwisata seperti akses jalan, perhotelan serta penguatan
jaringan telekomunikasi di Provinsi NTT.
1.2 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI PENGELUARANSecara tahunan, pertumbuhan konsumsi rumah
tangga yang mencapai 4,72% (yoy) menjadi
pendorong utama pada tahun 2017. Pertumbuhan
konsumsi rumah tangga pada tahun 2017 tersebut
meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya
sebesar 4,08% (yoy). Pertumbuhan disumbang oleh
konsumsi makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki
serta perumahan dan perlengkapan rumah tangga.
Kondisi tersebut didukung oleh meningkatnya daya beli
masyarakat seiring meningkatnya produksi pertanian,
upah minimum pegawai, bantuan sosial oleh pemerintah
serta tambahan tunjangan hari raya.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT di
triwulan IV 2017 dari sisi pengeluaran terutama
dipengaruhi oleh menguatnya konsumsi rumah
tangga dan meningkatnya investasi. Pada triwulan IV
2017 konsumsi rumah tangga tumbuh meningkat sebesar
3,88% (yoy) dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 2,71%
(yoy), meskipun masih lebih rendah dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh 5,02% (yoy).
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi juga
mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 7,01% (yoy),
lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya maupun
periode yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh
3,99% (yoy) dan 4,42% (yoy). Realisasi investasi yang
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA
PENGELUARAN KONSUMSI LNPRT
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO
PERUBAHAN INVENTORI
EKSPOR LUAR NEGERI
IMPOR LUAR NEGERI
NET EKSPOR ANTAR DAERAH
P D R B
URAIAN
Tabel 1.1. PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Pengeluaran 2017
Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah)
IVYOY
2017YOY
3,88
2,56
4,81
7,01
-9,92
27,11
728,56
2,28
5,29
4,72
6,86
5,24
6,05
19,64
24,67
314,99
4,39
5,16
III
2017
IV
16.647.726
747.815
8.273.120
9.846.171
164.497
627.592
94.647
(12.481.932)
23.730.341
17.967.921
797.011
8.254.096
10.994.853
156.250
629.140
428.989
(14.235.774)
24.134.508
BOBOT QTQ
74,45
3,30
34,20
45,56
0,65
2,61
1,78
-58,99
100,00
5,15
5,44
-2,39
9,50
-5,68
-4,13
352,36
8,93
0,54
2016
TOTAL
2017
61.506.312
2.636.946
24.346.400
35.724.984
458.340
1.776.697
274.813
(42.227.064)
83.947.803
66.707.543
2.920.514
27.194.486
38.685.565
571.030
2.282.868
1.101.703
(46.100.564)
91.159.740
III IV
15.388.266
677.222
7.580.223
9.341.925
136.664
448.575
93.436
(11.676.307)
21.803.132
16.623.791
744.944
7.156.354
10.143.179
166.701
475.060
51.931
(13.235.789)
22.022.309
2016
05KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
PDRB NTT (TRILIUN RP) NTT (%YOY) NAS (%YOY)
SUMBER : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI MALUKU; DIOLAH
Grafik 1.3.
SUMBER : BPS; DIOLAH
Grafik 1.4.
-1.7
0.54
-11.28
-0.74
5.07 5.160.11
5.59
NAS NTT NTB BALI NAS NTT NTB BALI
QTQ YOY
NTT BALINTB NAS
PDRB ADHB
(TRILIUN)
3568.8455.67
31.1924.13
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
10
12
14
16
18
20
22 TRILIUN RP
PDRB (ADHB) dan Pertumbuhan PDRB Provinsi NTTdibanding Nasional (%yoy)
PDRB dan Pertumbuhan PDRB NTT, Bali, NTB dan Nasional (% yoy)
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT
triwulan IV-2017 sebesar 5,29% (yoy) tercatat lebih
tinggi dibanding nasional, Provinsi Nusa Tenggara
Barat dan Bali. Pertumbuhan nasional sebesar 5,19%
(yoy) didorong oleh kenaikan investasi bangunan seiring
ber lanjutnya pembangunan infrastruktur serta
pertumbuhan ekspor sebagai dampak positif peningkatan
harga komoditas dan pemulihan ekonomi dunia.
Konsumsi rumah tangga juga meningkat didukung inflasi
yang terkendali. Pertumbuhan ekonomi nasional tersebut
turut mendorong kenaikan impor khususnya barang
modal dan bahan baku untuk mendukung investasi dan
produksi. Kondisi tersebut serupa dengan yang terjadi di
Provinsi NTT. Sementara dari sisi sektoral, pendorong
peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional juga sama
dengan Provinsi NTT, yakni meningkatnya kinerja
konstruksi, transportasi dan pergudangan dan informasi
dan komunikasi. Sementara itu, jika dibandingkan dengan
provinsi tetangga di kawasan Bali dan Nusa Tenggara
(Balinusra), pertumbuhan Provinsi NTT menjadi yang
terkuat dibandingkan Provinsi NTB dan Bali yang tumbuh
masing-masing sebesar 0,58% (yoy) dan 4,01% (yoy).
Provinsi NTB terutama masih mengalami pemulihan kinerja
sektor pertambangan seiring berlangsungnya penyesuaian
perubahan kepemilikan PT Amman Nusa Tenggara setelah
proses akuisisi PT Newmont Nusa Tenggara dan peralihan
izin usaha sehingga belum mampu tumbuh tinggi dan
melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun
Provinsi Bali mengalami perlambatan pertumbuhan pada
triwulan IV 2017 karena adanya dampak erupsi gunung
agung yang menurunkan jumlah kunjungan wisatawan ke
Bali. Secara keseluruhan, kawasan Balinusra sendiri
mencatatkan perlambatan pertumbuhan pada triwulan
laporan menjadi 3,20% (yoy) dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 5,31% (yoy).
Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada triwulan I
2018 diperkirakan melambat dengan kisaran 4,90-
5,30% (yoy). Perekonomian diperkirakan melambat
dipengaruhi oleh meningkatnya net impor antar daerah
seiring tingginya kebutuhan barang modal, bahan
produksi dan konsumsi pada awal tahun 2018 dalam
rangka memenuhi peningkatan investasi dan konsumsi
rumah tangga. Perlambatan diperkirakan ditahan oleh
peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)/investasi dan terus menguatnya konsumsi rumah
tangga. Selain itu, konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah
Tangga (LNPRT) diperkirakan juga meningkat seiring
maraknya persiapan menjelang Pilkada Gubernur NTT
serentak. Secara sektoral, sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan diperkirakan melambat seiring belum tibanya
masa panen dan pengaruh cuaca buruk sehingga
mengganggu produksi pertanian dan perikanan.
Perlambatan diperkirakan tertahan oleh peningkatan
sektor konstruksi dan perdagangan besar dan eceran pada
triwulan I 2018. Apabila dibandingkan periode yang sama
tahun 2017, secara umum diperkirakan pertumbuhan
sedikit lebih tinggi didorong terutama oleh peningkatan
investasi baik oleh pemerintah maupun swasta, meskipun
04 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SURVEI PENJUALAN ECERAN (RP JUTA) PERTUMBUHAN (%YOY)
Grafik 1.6. Survei Penjualan Eceran
SUMBER : BANK INDONESIA
Grafik 1.5. Survei Konsumen
SUMBER : BANK INDONESIA
INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE)INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK)
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
mengonsumsi makanan melalui restoran ataupun berlibur
dengan menginap di hotel seiring dengan makin maraknya
restoran dan hotel. Hal tersebut ditunjukkan oleh
konsumsi restoran dan hotel yang tumbuh cukup
signifikan sebesar 9,67% (yoy), meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun 2016
sebesar 6,06% (yoy) dan 8,88% (yoy).
Hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia triwulan IV
2017 menunjukkan kondisi yang sedikit berbeda. SK yang
dilakukan di Kota Kupang menunjukkan bahwa seluruh
indeks menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan
triwulan III 2017, meskipun optimisme masih tetap terjaga
di atas angka 100. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)
sedikit turun menjadi 142,83 dari sebelumnya 144,67.
Begitu pula dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)
dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang juga turun
menjadi 128,17 dan 157,50 dari triwulan sebelumnya
130,89 dan 158,44. Selain itu, indeks konsumsi barang-
barang kebutuhan tahan lama juga menurun menjadi
100,33 dari sebelumnya 103,50, yang mengonfirmasi
bahwa pada triwulan laporan masyarakat cenderung
menahan konsumsi barang tahan lama seperti perumahan
dan perlengkapan rumah tangga.
Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia pada
triwulan IV 2017 mencerminkan arah yang sejalan dengan
akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. SPE
menunjukkan akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV
2017 sebesar 3,50% (yoy). Peningkatan pertumbuhan
didorong oleh penjualan makanan, minuman dan
tembakau (1,03% yoy) terutama bahan makanan
(22,50% yoy) seiring adanya momen hari raya keagamaan
serta peralatan elektronik (89% yoy). Kondisi tersebut
mengonfirmasi peningkatan konsumsi rumah tangga pada
triwulan IV 2017 pada komponen konsumsi makanan dan
minuman selain restoran serta transportasi dan
komunikasi.
KONS MAKANAN DAN MINUMAN
KONS PAKAIAN & ALAS KAKI
KONS PERUMAHAN & PERL RT
KESEHATAN & PENDIDIKAN
TRANSPORTASI & KOMUNIKASI
RESTORAN & HOTEL
KONSUMSI LAINNYA
KONSUMSI RT
URAIAN
Tabel 1.2. PDRB Komponen Konsumsi Rumah Tangga Provinsi NTT 2017
Sumber: BPS (diolah)
IVYOY
2017YOY
5,09
1,70
-2,39
6,54
6,52
9,67
-2,08
3,88
5,67
5,02
2,91
5,40
4,43
6,40
1,61
4,72
III
2017
IV
7.414.900
765.223
2.635.345
1.273.016
3.341.979
680.675
536.590
16.647.726
7.928.030
842.599
2.779.549
1.279.219
3.690.833
902.660
545.030
17.967.921
BOBOT QTQ
44,12
4,69
15,47
7,12
20,54
5,02
3,03
100,0
3,53
5,97
4,78
0,31
9,39
10,72
1,42
5,15
2016
TOTAL
2017
27.349.820
2.862.112
9.695.389
4.470.764
12.888.241
2.362.791
1.877.196
61.506.312
29.747.071
3.125.759
10.615.491
4.834.565
13.533.233
2.808.305
2.043.119
66.707.543
III IV
6.718.367
732.704
2.517.282
1.190.989
3.138.881
593.434
496.610
15.388.266
7.476.732
778.248
2.641.825
1.180.679
3.350.726
674.323
521.258
16.623.791
2016
07KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
tinggi di bidang tanaman pangan dan perkebunan
terutama oleh swasta menjadi faktor pendorong utama
akselerasi pertumbuhan investasi di triwulan IV 2017. Di
sisi lain, menguatnya konsumsi rumah tangga tidak diikuti
oleh konsumsi pemerintah yang sedikit melambat seiring
realisasi anggaran pemerintah yang telah lebih banyak
dilakukan pada triwulan III 2017.
Ekspor luar negeri tercatat tumbuh melambat sebesar
27,11% (yoy) dibandingkan triwulan III 2017 yang tumbuh
36,87% (yoy) seiring melambatnya permintaan dari Timor
Leste pasca pemenuhan yang telah banyak dilakukan pada
triwulan III 2017 dalam rangka persiapan Natal dan Tahun
Baru. Kondisi berbeda terjadi pada impor luar negeri yang
tumbuh tinggi sebesar 728,56% (yoy) dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 0,82% (yoy) yang didorong
oleh adanya impor pesawat terbang dari Perancis senilai
US$ 12,50 juta pada bulan November 2017.
sebelumnya sebesar 1,94% (yoy). Peningkatan
pertumbuhan konsumsi terutama disumbangkan oleh
konsumsi rumah tangga (porsi 68% terhadap total
konsumsi) yang tumbuh sebesar 3,88% (yoy), meningkat
dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 2,71% (yoy)
walaupun masih lebih rendah dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya sebesar 5,02% (yoy). Di sisi lain,
konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) dan
pemerintah pada triwulan laporan tumbuh melambat
menjadi 2,56% (yoy) dan 4,81% (yoy) dibandingkan
triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,97% (yoy)
dan 4,92% (yoy), meskipun masih lebih baik dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya.
Konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama
pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Menguatnya
pertumbuhan konsumsi rumah tangga terutama
disebabkan oleh meningkatnya konsumsi makanan dan
minuman serta transportasi dan komunikasi seiring masa
libur keagamaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Selain
itu, konsumsi pakaian dan alas kaki, kesehatan dan
pendidikan serta restoran dan hotel turut terdorong oleh
adanya momen tersebut sehingga tumbuh meningkat. Di
sisi lain, konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah
tangga dan konsumsi lainnya tercatat menurun yang lebih
disebabkan oleh prioritas konsumsi masyarakat pada akhir
tahun yang lebih cenderung memilih konsumsi barang
jangka pendek dibandingkan jangka panjang seperti
rumah dan perlengkapannya.
Menurut komponen pembentuknya, konsumsi yang
dilakukan oleh rumah tangga di Provinsi NTT sebagian
besar berupa makanan dan minuman serta transportasi
dan komunikasi yang tumbuh meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 5,09% (yoy)
dan 6,52% (yoy). Namun jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan
konsumsi makanan dan minuman sedikit melambat. Pada
triwulan IV 2016, konsumsi makanan dan minuman
tumbuh sebesar 5,70% (yoy). Kondisi tersebut ditengarai
sebagai dampak dari mulai terjadinya pergeseran
konsumsi masyarakat di Provinsi NTT yang mulai gemar
1.2.1 KonsumsiSecara keseluruhan, pengeluaran konsumsi pada
tahun 2017 tercatat tumbuh 4,92% (yoy) atau
meningkat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh
3,25% (yoy). Peningkatan pertumbuhan berasal dari
seluruh komponen konsumsi yakni konsumsi rumah
tangga, lembaga nonprofit rumah tangga dan
pemerintah. Akselerasi konsumsi rumah tangga didorong
oleh meningkatnya daya beli masyarakat seiring adanya
peningkatan produksi pertanian, upah minimum pegawai,
bantuan sosial oleh pemerintah serta tunjangan hari raya.
Adapun konsumsi pemerintah turut menunjukkan
peningkatan seiring dengan realisasi belanja konsumsi
pemer intah yang meningkat menjadi 96,04%
dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 89,21% dari
total pagu anggaran, terutama dari pos-pos belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan
bantuan keuangan.
Pada triwulan IV 2017, konsumsi tumbuh meningkat.
Konsumsi tumbuh sebesar 4,10% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2017 sebesar
3,46% (yoy) maupun periode yang sama tahun
06 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SURVEI PENJUALAN ECERAN (RP JUTA) PERTUMBUHAN (%YOY)
Grafik 1.6. Survei Penjualan Eceran
SUMBER : BANK INDONESIA
Grafik 1.5. Survei Konsumen
SUMBER : BANK INDONESIA
INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE)INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK)
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
mengonsumsi makanan melalui restoran ataupun berlibur
dengan menginap di hotel seiring dengan makin maraknya
restoran dan hotel. Hal tersebut ditunjukkan oleh
konsumsi restoran dan hotel yang tumbuh cukup
signifikan sebesar 9,67% (yoy), meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya dan periode yang sama tahun 2016
sebesar 6,06% (yoy) dan 8,88% (yoy).
Hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia triwulan IV
2017 menunjukkan kondisi yang sedikit berbeda. SK yang
dilakukan di Kota Kupang menunjukkan bahwa seluruh
indeks menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan
triwulan III 2017, meskipun optimisme masih tetap terjaga
di atas angka 100. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)
sedikit turun menjadi 142,83 dari sebelumnya 144,67.
Begitu pula dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)
dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang juga turun
menjadi 128,17 dan 157,50 dari triwulan sebelumnya
130,89 dan 158,44. Selain itu, indeks konsumsi barang-
barang kebutuhan tahan lama juga menurun menjadi
100,33 dari sebelumnya 103,50, yang mengonfirmasi
bahwa pada triwulan laporan masyarakat cenderung
menahan konsumsi barang tahan lama seperti perumahan
dan perlengkapan rumah tangga.
Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia pada
triwulan IV 2017 mencerminkan arah yang sejalan dengan
akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. SPE
menunjukkan akselerasi pertumbuhan pada triwulan IV
2017 sebesar 3,50% (yoy). Peningkatan pertumbuhan
didorong oleh penjualan makanan, minuman dan
tembakau (1,03% yoy) terutama bahan makanan
(22,50% yoy) seiring adanya momen hari raya keagamaan
serta peralatan elektronik (89% yoy). Kondisi tersebut
mengonfirmasi peningkatan konsumsi rumah tangga pada
triwulan IV 2017 pada komponen konsumsi makanan dan
minuman selain restoran serta transportasi dan
komunikasi.
KONS MAKANAN DAN MINUMAN
KONS PAKAIAN & ALAS KAKI
KONS PERUMAHAN & PERL RT
KESEHATAN & PENDIDIKAN
TRANSPORTASI & KOMUNIKASI
RESTORAN & HOTEL
KONSUMSI LAINNYA
KONSUMSI RT
URAIAN
Tabel 1.2. PDRB Komponen Konsumsi Rumah Tangga Provinsi NTT 2017
Sumber: BPS (diolah)
IVYOY
2017YOY
5,09
1,70
-2,39
6,54
6,52
9,67
-2,08
3,88
5,67
5,02
2,91
5,40
4,43
6,40
1,61
4,72
III
2017
IV
7.414.900
765.223
2.635.345
1.273.016
3.341.979
680.675
536.590
16.647.726
7.928.030
842.599
2.779.549
1.279.219
3.690.833
902.660
545.030
17.967.921
BOBOT QTQ
44,12
4,69
15,47
7,12
20,54
5,02
3,03
100,0
3,53
5,97
4,78
0,31
9,39
10,72
1,42
5,15
2016
TOTAL
2017
27.349.820
2.862.112
9.695.389
4.470.764
12.888.241
2.362.791
1.877.196
61.506.312
29.747.071
3.125.759
10.615.491
4.834.565
13.533.233
2.808.305
2.043.119
66.707.543
III IV
6.718.367
732.704
2.517.282
1.190.989
3.138.881
593.434
496.610
15.388.266
7.476.732
778.248
2.641.825
1.180.679
3.350.726
674.323
521.258
16.623.791
2016
07KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
tinggi di bidang tanaman pangan dan perkebunan
terutama oleh swasta menjadi faktor pendorong utama
akselerasi pertumbuhan investasi di triwulan IV 2017. Di
sisi lain, menguatnya konsumsi rumah tangga tidak diikuti
oleh konsumsi pemerintah yang sedikit melambat seiring
realisasi anggaran pemerintah yang telah lebih banyak
dilakukan pada triwulan III 2017.
Ekspor luar negeri tercatat tumbuh melambat sebesar
27,11% (yoy) dibandingkan triwulan III 2017 yang tumbuh
36,87% (yoy) seiring melambatnya permintaan dari Timor
Leste pasca pemenuhan yang telah banyak dilakukan pada
triwulan III 2017 dalam rangka persiapan Natal dan Tahun
Baru. Kondisi berbeda terjadi pada impor luar negeri yang
tumbuh tinggi sebesar 728,56% (yoy) dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 0,82% (yoy) yang didorong
oleh adanya impor pesawat terbang dari Perancis senilai
US$ 12,50 juta pada bulan November 2017.
sebelumnya sebesar 1,94% (yoy). Peningkatan
pertumbuhan konsumsi terutama disumbangkan oleh
konsumsi rumah tangga (porsi 68% terhadap total
konsumsi) yang tumbuh sebesar 3,88% (yoy), meningkat
dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 2,71% (yoy)
walaupun masih lebih rendah dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya sebesar 5,02% (yoy). Di sisi lain,
konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) dan
pemerintah pada triwulan laporan tumbuh melambat
menjadi 2,56% (yoy) dan 4,81% (yoy) dibandingkan
triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,97% (yoy)
dan 4,92% (yoy), meskipun masih lebih baik dibandingkan
periode yang sama tahun sebelumnya.
Konsumsi rumah tangga menjadi pendorong utama
pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Menguatnya
pertumbuhan konsumsi rumah tangga terutama
disebabkan oleh meningkatnya konsumsi makanan dan
minuman serta transportasi dan komunikasi seiring masa
libur keagamaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Selain
itu, konsumsi pakaian dan alas kaki, kesehatan dan
pendidikan serta restoran dan hotel turut terdorong oleh
adanya momen tersebut sehingga tumbuh meningkat. Di
sisi lain, konsumsi perumahan dan perlengkapan rumah
tangga dan konsumsi lainnya tercatat menurun yang lebih
disebabkan oleh prioritas konsumsi masyarakat pada akhir
tahun yang lebih cenderung memilih konsumsi barang
jangka pendek dibandingkan jangka panjang seperti
rumah dan perlengkapannya.
Menurut komponen pembentuknya, konsumsi yang
dilakukan oleh rumah tangga di Provinsi NTT sebagian
besar berupa makanan dan minuman serta transportasi
dan komunikasi yang tumbuh meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya, masing-masing sebesar 5,09% (yoy)
dan 6,52% (yoy). Namun jika dibandingkan dengan
periode yang sama tahun sebelumnya, pertumbuhan
konsumsi makanan dan minuman sedikit melambat. Pada
triwulan IV 2016, konsumsi makanan dan minuman
tumbuh sebesar 5,70% (yoy). Kondisi tersebut ditengarai
sebagai dampak dari mulai terjadinya pergeseran
konsumsi masyarakat di Provinsi NTT yang mulai gemar
1.2.1 KonsumsiSecara keseluruhan, pengeluaran konsumsi pada
tahun 2017 tercatat tumbuh 4,92% (yoy) atau
meningkat dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh
3,25% (yoy). Peningkatan pertumbuhan berasal dari
seluruh komponen konsumsi yakni konsumsi rumah
tangga, lembaga nonprofit rumah tangga dan
pemerintah. Akselerasi konsumsi rumah tangga didorong
oleh meningkatnya daya beli masyarakat seiring adanya
peningkatan produksi pertanian, upah minimum pegawai,
bantuan sosial oleh pemerintah serta tunjangan hari raya.
Adapun konsumsi pemerintah turut menunjukkan
peningkatan seiring dengan realisasi belanja konsumsi
pemer intah yang meningkat menjadi 96,04%
dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 89,21% dari
total pagu anggaran, terutama dari pos-pos belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan
bantuan keuangan.
Pada triwulan IV 2017, konsumsi tumbuh meningkat.
Konsumsi tumbuh sebesar 4,10% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2017 sebesar
3,46% (yoy) maupun periode yang sama tahun
06 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Sumber: BPS (diolah)
KONS KOLEKTIF PEMERINTAH
KONS INDIVIDU PEMERINTAH
KONSUMSI PEMERINTAH
URAIAN
Tabel 1.3. PDRB Komponen Konsumsi Pemerintah Provinsi NTT 2017
2017YOY
7,05
2,56
5,24
III
2017
IV
5.002.902
3.270.218
8.273.120
4.968.426
3.285.670
8.254.096
BOBOT IVYOY
60,19
39,81
100,0
6,33
2,40
4,81
2016
TOTAL
2017
14.851.126
9.495.274
24.346.400
16.152.419
11.042.067
27.194.486
III IV
4.574.524
3.005.699
7.580.223
4.497.445
2.658.909
7.156.354
2016
Grafik 1.11. Penyaluran Kredit Konsumsi
SUMBER : COGNOS BANK INDONESIA, DIOLAH
KONSUMSI KONSUMSI
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18 RP TRILIUN
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia yang
menurun menjadi 137,17 dari triwulan sebelumnya
138,67 di tengah pertumbuhan kredit konsumsi yang
meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di
tengah penghasilan konsumen yang sedikit menurun,
pendanaan konsumsi melalui utang kepada bank menjadi
salah satu pilihan utama masyarakat dengan dilandasi
keyakinan dan ekspektasi konsumen yang masih terjaga
cukup tinggi. Sementara itu, konsumsi listrik rumah tangga
tercatat tumbuh melambat sebesar 4,11% (yoy)
dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 5,98% (yoy) yang
disinyalir sebagai dampak dari adanya kenaikan tarif dasar
listrik.
Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan IV
2 0 1 7 m e n j a d i p e n y u m b a n g p e r l a m b a t a n
pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Konsumsi
pemerintah tumbuh melambat sebesar 4,81% (yoy)
dibandingkan triwulan III 2017, meskipun lebih baik
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang
tumbuh negatif sebesar -4,59% (yoy). Perlambatan
konsumsi pemerintah terjadi seiring konsumsi kolektif
pemerintah yang melambat di triwulan laporan, seperti
pembangunan infrastruktur dan ekonomi serta penelitian
dan pengembangan menjadi 6,33% (yoy) dari triwulan
sebelumnya 8,73% (yoy). Sementara itu, konsumsi
individu pemerintah tercatat mengalami peningkatan
pertumbuhan sebesar 2,40% (yoy) dari triwulan
sebelumnya terkontraksi sebesar -0,87% (yoy) seiring
percepatan realisasi anggaran untuk peningkatan
pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, olahraga, rekreasi
dan kebudayaan. Peningkatan pertumbuhan konsumsi
individu pemerintah untuk peningkatan pendidikan
setidaknya tercermin pula pada akselerasi pertumbuhan
yang terjadi pada sektor jasa pendidikan pada triwulan
laporan.
Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi
yang ter jadi pada tr iwulan IV 2017 serta
mempertimbangkan adanya faktor musiman,
tracking pertumbuhan komponen konsumsi pada
triwulan I 2018 diperkirakan cenderung meningkat.
Pertumbuhan diperkirakan terjadi pada komponen
konsumsi rumah tangga dan pemerintah seiring maraknya
persiapan Pilkada serentak tahun 2018 yang rencananya
dilaksanakan pada akhir triwulan II 2018. Indikasi
akselerasi pertumbuhan tercermin dari Survei Konsumen
Bank Indonesia per bulan Januari 2018 yang menunjukkan
peningkatan indeks pada konsumsi barang-barang tahan
lama menjadi 126,00 dibanding indeks triwulan IV 2017
yang sebesar 100,33, serta indeks kondisi ekonomi saat ini
yang meningkat menjadi 138,17 dari indeks triwulan
sebelumnya sebesar 128,16.
09KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Grafik 1.9. Perkembangan Konsumsi BBM
SUMBER : PT PERTAMINA (PERSERO), DIOLAH
PENJUALAN BBM HK-2016 (RP JUTA) PERTUMBUHAN (%-YOY)
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
500
550
600
650
700
750
800
850
900
Grafik 1.10. Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga
SUMBER : PT PLN, DIOLAH
KONSUMSI (RIBU KWH) GROWTH (YOY)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
ITK PENDAPATAN RT PROYEKSI ITK
Grafik 1.7. Indeks Tendensi Konsumen
SUMBER : BPS; DIOLAH
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Grafik 1.8. Indeks Kegiatan Dunia Usaha
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Badan Pusat
Statistik pada triwulan IV 2017 meningkat menjadi
122,25 dari triwulan sebelumnya sebesar 113,40,
atau searah dengan peningkatan pertumbuhan
konsumsi di triwulan laporan. Peningkatan ITK tersebut
disebabkan oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga
serta pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi yang
lebih rendah. Indeks tingkat konsumsi yang terdiri dari
bahan makanan, makanan jadi di restoran, pakaian,
perumahan, dan lain-lain juga menunjukkan adanya
peningkatan menjadi 115,57 dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 100,68 yang turut mengindikasikan
adanya peningkatan konsumsi masyarakat.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia
pada triwulan IV 2017 juga menunjukkan adanya
peningkatan kegiatan usaha di Provinsi NTT
dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan
kegiatan usaha terutama terjadi pada sektor industri
pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel
dan restoran serta jasa-jasa seiring investasi dan konsumsi
rumah tangga yang meningkat. Banyaknya promo pada
akhir tahun dalam rangka meningkatkan penjualan cukup
berdampak pada peningkatan kegiatan usaha
perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu, sektor
keuangan menunjukkan peningkatan tenaga kerja.
Penyaluran kredit konsumsi pada triwulan IV 2017
tercatat meningkat. Kredit konsumsi yang disalurkan
perbankan sampai dengan triwulan IV 2017 mencapai
Rp15,93 triliun atau tumbuh sebesar 13,29% (yoy).
Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan
III 2017 maupun periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 11,23% (yoy) dan 12,24% (yoy). Kondisi tersebut
sejalan dengan akselerasi konsumsi di triwulan laporan.
Kecenderungan pendanaan konsumsi masyarakat Provinsi
NTT pada triwulan IV 2017 melalui utang kepada bank
tampak pada indeks penghasilan konsumen saat ini
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Sumber: BPS (diolah)
KONS KOLEKTIF PEMERINTAH
KONS INDIVIDU PEMERINTAH
KONSUMSI PEMERINTAH
URAIAN
Tabel 1.3. PDRB Komponen Konsumsi Pemerintah Provinsi NTT 2017
2017YOY
7,05
2,56
5,24
III
2017
IV
5.002.902
3.270.218
8.273.120
4.968.426
3.285.670
8.254.096
BOBOT IVYOY
60,19
39,81
100,0
6,33
2,40
4,81
2016
TOTAL
2017
14.851.126
9.495.274
24.346.400
16.152.419
11.042.067
27.194.486
III IV
4.574.524
3.005.699
7.580.223
4.497.445
2.658.909
7.156.354
2016
Grafik 1.11. Penyaluran Kredit Konsumsi
SUMBER : COGNOS BANK INDONESIA, DIOLAH
KONSUMSI KONSUMSI
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18 RP TRILIUN
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia yang
menurun menjadi 137,17 dari triwulan sebelumnya
138,67 di tengah pertumbuhan kredit konsumsi yang
meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa di
tengah penghasilan konsumen yang sedikit menurun,
pendanaan konsumsi melalui utang kepada bank menjadi
salah satu pilihan utama masyarakat dengan dilandasi
keyakinan dan ekspektasi konsumen yang masih terjaga
cukup tinggi. Sementara itu, konsumsi listrik rumah tangga
tercatat tumbuh melambat sebesar 4,11% (yoy)
dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 5,98% (yoy) yang
disinyalir sebagai dampak dari adanya kenaikan tarif dasar
listrik.
Komponen konsumsi pemerintah pada triwulan IV
2 0 1 7 m e n j a d i p e n y u m b a n g p e r l a m b a t a n
pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Konsumsi
pemerintah tumbuh melambat sebesar 4,81% (yoy)
dibandingkan triwulan III 2017, meskipun lebih baik
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang
tumbuh negatif sebesar -4,59% (yoy). Perlambatan
konsumsi pemerintah terjadi seiring konsumsi kolektif
pemerintah yang melambat di triwulan laporan, seperti
pembangunan infrastruktur dan ekonomi serta penelitian
dan pengembangan menjadi 6,33% (yoy) dari triwulan
sebelumnya 8,73% (yoy). Sementara itu, konsumsi
individu pemerintah tercatat mengalami peningkatan
pertumbuhan sebesar 2,40% (yoy) dari triwulan
sebelumnya terkontraksi sebesar -0,87% (yoy) seiring
percepatan realisasi anggaran untuk peningkatan
pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, olahraga, rekreasi
dan kebudayaan. Peningkatan pertumbuhan konsumsi
individu pemerintah untuk peningkatan pendidikan
setidaknya tercermin pula pada akselerasi pertumbuhan
yang terjadi pada sektor jasa pendidikan pada triwulan
laporan.
Berdasarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi
yang ter jadi pada tr iwulan IV 2017 serta
mempertimbangkan adanya faktor musiman,
tracking pertumbuhan komponen konsumsi pada
triwulan I 2018 diperkirakan cenderung meningkat.
Pertumbuhan diperkirakan terjadi pada komponen
konsumsi rumah tangga dan pemerintah seiring maraknya
persiapan Pilkada serentak tahun 2018 yang rencananya
dilaksanakan pada akhir triwulan II 2018. Indikasi
akselerasi pertumbuhan tercermin dari Survei Konsumen
Bank Indonesia per bulan Januari 2018 yang menunjukkan
peningkatan indeks pada konsumsi barang-barang tahan
lama menjadi 126,00 dibanding indeks triwulan IV 2017
yang sebesar 100,33, serta indeks kondisi ekonomi saat ini
yang meningkat menjadi 138,17 dari indeks triwulan
sebelumnya sebesar 128,16.
09KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
URGrafik 1.9. Perkembangan Konsumsi BBM
SUMBER : PT PERTAMINA (PERSERO), DIOLAH
PENJUALAN BBM HK-2016 (RP JUTA) PERTUMBUHAN (%-YOY)
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
500
550
600
650
700
750
800
850
900
Grafik 1.10. Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga
SUMBER : PT PLN, DIOLAH
KONSUMSI (RIBU KWH) GROWTH (YOY)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
ITK PENDAPATAN RT PROYEKSI ITK
Grafik 1.7. Indeks Tendensi Konsumen
SUMBER : BPS; DIOLAH
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
Grafik 1.8. Indeks Kegiatan Dunia Usaha
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Badan Pusat
Statistik pada triwulan IV 2017 meningkat menjadi
122,25 dari triwulan sebelumnya sebesar 113,40,
atau searah dengan peningkatan pertumbuhan
konsumsi di triwulan laporan. Peningkatan ITK tersebut
disebabkan oleh meningkatnya pendapatan rumah tangga
serta pengaruh inflasi terhadap tingkat konsumsi yang
lebih rendah. Indeks tingkat konsumsi yang terdiri dari
bahan makanan, makanan jadi di restoran, pakaian,
perumahan, dan lain-lain juga menunjukkan adanya
peningkatan menjadi 115,57 dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 100,68 yang turut mengindikasikan
adanya peningkatan konsumsi masyarakat.
Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia
pada triwulan IV 2017 juga menunjukkan adanya
peningkatan kegiatan usaha di Provinsi NTT
dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan
kegiatan usaha terutama terjadi pada sektor industri
pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel
dan restoran serta jasa-jasa seiring investasi dan konsumsi
rumah tangga yang meningkat. Banyaknya promo pada
akhir tahun dalam rangka meningkatkan penjualan cukup
berdampak pada peningkatan kegiatan usaha
perdagangan, hotel dan restoran. Selain itu, sektor
keuangan menunjukkan peningkatan tenaga kerja.
Penyaluran kredit konsumsi pada triwulan IV 2017
tercatat meningkat. Kredit konsumsi yang disalurkan
perbankan sampai dengan triwulan IV 2017 mencapai
Rp15,93 triliun atau tumbuh sebesar 13,29% (yoy).
Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan
III 2017 maupun periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 11,23% (yoy) dan 12,24% (yoy). Kondisi tersebut
sejalan dengan akselerasi konsumsi di triwulan laporan.
Kecenderungan pendanaan konsumsi masyarakat Provinsi
NTT pada triwulan IV 2017 melalui utang kepada bank
tampak pada indeks penghasilan konsumen saat ini
08 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
RUMAH SAKIT / PUSKESMAS
JALAN RAYA
PABRIK PEMROSESAN IKAN
GUDANG GARAM
PENJARA
COLD STORAGE
KANTOR PAJAK
STASIUN POMPA AIR
GUDANG RUMPUT LAUT
TOTAL
URAIAN
Tabel 1.5. Proyek Baru Pemerintah dan Swasta di Provinsi NTT Triwulan IV 2017
Sumber: BCI Asia (diolah)
LOKASI
PEMERINTAH
RP JUTA
KAB. MANGGARAI, MANGGARAI BARAT, KUPANG & TIMOR TENGAH SELATAN
KAB. FLORES TIMUR
KAB. FLORES TIMUR
KAB. SABU RAIJUA
KOTA KUPANG & KAB. NGADA
KOTA KUPANG
KAB. BELU
KAB. SUMBA BARAT
KAB. SUMBA TIMUR
29.486
21.232
15.424
8.285
7.345
6.028
3.053
2.900
1.211
94.964
JARINGAN LISTRIK
HOTEL
BANK
SUPERMARKET
BIOSKOP
TOTAL
URAIAN LOKASI
SWASTA
RP JUTA
802.355
216.196
13.963
6.000
3.375
1.041.889
KAB. KUPANG & SIKKA
KAB. MANGGARAI BARAT
KAB. ENDE & KOTA KUPANG
KAB. KUPANG
KOTA KUPANG
di Provinsi NTT. Nilai investasi sebesar itu di Kabupaten
Kupang terutama digunakan untuk mendukung program
percepatan peningkatan rasio elektr if ikasi dan
infrastruktur penghubung dengan ibukota Provinsi NTT
(Kota Kupang) baik jaringan jalan raya, irigasi dan air
bersih. Berikutnya, investasi terbesar ditanamkan di
Kabupaten Sikka dengan tujuan utama pembangunan
jaringan kelistrikan dalam rangka peningkatan rasio
elektrifikasi, di antaranya pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) berkapasitas total
80MW untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Pulau
Flores serta saluran transmisi listrik tegangan tinggi yang
menghubungkan PLTMG Maumere dengan kota Maumere
dan daerah sekitarnya berkapasitas 150KV. Jumlah
investasi di Kabupaten Belu menjadi terbesar ketiga
dengan total mencapai Rp575,22 miliar dengan tujuan
utama pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan,
seperti pembangunan jalan, jembatan dan saluran irigasi
senilai Rp325,86 miliar, pembangunan tahap kedua Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain beserta fasilitasnya
sebesar 178,83 miliar serta rumah sakit dan puskesmas
senilai Rp49,07 miliar.
Peningkatan pertumbuhan PMTB/investasi
tercermin pula dari konsumsi semen di Provinsi NTT
yang tumbuh meningkat pada triwulan laporan.
Pertumbuhan konsumsi semen meningkat menjadi
39,19% (yoy) dibandingkan triwulan III 2017 dan periode
yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh masing-
masing sebesar -8,39% (yoy) dan 6,54% (yoy).
Peningkatan konsumsi semen tersebut juga menunjukkan
tingginya kegiatan konstruksi pada triwulan laporan
seiring tingginya investasi di periode tersebut dan juga
triwulan sebelumnya.
Sementara itu, penyaluran kredit investasi juga
mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Penyaluran
kredit investasi tumbuh 38,94% (yoy) atau meningkat
dibandingkan triwulan III 2017 dan periode yang sama
tahun 2016 masing-masing sebesar 28,12% (yoy) dan
0,56% (yoy). Kondisi tersebut turut mencerminkan adanya
peningkatan kepercayaan investor untuk berinvestasi di
Provinsi NTT di tengah stabilnya pertumbuhan ekonomi
dan masih terbuka luasnya peluang investasi terutama di
bidang infrastruktur dan pengembangan potensi ekonomi
daerah. Hal tersebut juga didukung oleh kualitas
penyaluran kredit yang terus terjaga di bawah batas 5%
NPL (Non Performing Loan), sehingga membuka peluang
perbankan berekspansi kredit berjenis penggunaan
investasi di Provinsi NTT.
11KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Sumber: BPS (diolah)
PMTB BANGUNAN
PMTB NON BANGUNAN
PMTB
URAIAN
Tabel 1.4. PDRB Komponen PMTB/Investasi Provinsi NTT 2017
2017YOY
11,11
-18,58
6,05
III
2017
IV
8.311.883
1.534.287
9.846.171
9.104.381
1.890.472
10.994.853
BOBOTIV
YOY
82,81
17,19
100,0
6,87
7,87
7,01
2016
TOTAL
2017
28.518.052
7.206.932
35.724.984
32.436.407
6.249.157
38.685.565
III IV
7.683.971
1.657.954
9.341.925
8.393.027
1.750.152
10.143.179
2016
1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) / InvestasiPertumbuhan PMTB/investasi di Provinsi NTT pada
tahun 2017 tercatat mengalami pertumbuhan yang
positif sebesar 6,05% (yoy), atau meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh
sebesar 5,06% (yoy). Akselerasi pertumbuhan didorong
oleh adanya peningkatan realisasi investasi mencapai
45,72% (yoy) dari tahun sebelumnya, dari senilai Rp3,15
triliun menjadi Rp4,60 triliun terutama disumbang oleh
intensifnya pembangunan infrastruktur jalan raya, saluran
irigasi, bendungan, embung, pelabuhan dan jembatan
oleh pemerintah. Selain itu, investasi swasta juga turut
menyumbang pertumbuhan investasi tahun 2017, di
antaranya pembangunan hotel berbintang, pusat
perbelanjaan, jaringan kelistrikan, perumahan dan
pelabuhan.
Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)/investasi di Provinsi NTT pada triwulan IV
2017 tumbuh meningkat, baik dari sisi bangunan
maupun non bangunan. PMTB/investasi tumbuh sebesar
7,01% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2017
maupun periode yang sama tahun sebelumnya masing-
masing 3,99% (yoy) dan 4,42% (yoy). Akselerasi
disumbang oleh investasi bangunan dan non bangunan
yang seluruhnya tumbuh meningkat menjadi 6,87% (yoy)
dan 7,87% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 5,76%
(yoy) dan -6,57% (yoy).
Peningkatan pertumbuhan PMTB/investasi pada
triwulan laporan terindikasi dari peningkatan
konsumsi semen di tengah masih banyaknya realisasi
proyek baru. Berdasarkan data BCI Asia, proyek-proyek
baru yang dibangun pada triwulan IV 2017 bernilai total
sekitar Rp1,14 triliun, meningkat dibandingkan triwulan III
2017 sebesar Rp1,13 triliun. Proyek baru oleh pemerintah
dan swasta tersebut meliputi 14 kategori dengan tiga
terbesar untuk pembangunan dan/atau pengembangan
infrastruktur kelistrikan senilai Rp802,36 miliar, hotel
senilai Rp216,20 miliar dan rumah sakit/puskesmas senilai
Rp29,49 miliar. Proyek baru terbesar pada triwulan laporan
adalah untuk pengembangan jaringan kelistrikan di
Kabupaten Kupang dan Sikka oleh pemerintah bekerja
sama dengan swasta, yaitu high voltage transmission lines
dan powerplant masing-masing kabupaten tersebut
sebesar 150 kV dan 40MW. Pembangunan fasilitas
akomodasi oleh swasta di Kabupaten Manggarai Barat
dalam rangka mendukung perkembangan pariwisata
khususnya di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo
terus berlanjut dengan adanya investasi baru pada triwulan
laporan sebesar Rp216,20 miliar untuk pembangunan tiga
hotel berbintang yang direncanakan selesai pada tahun
2018. Di sisi lain, pengembangan fasilitas kesehatan
menjadi bentuk investasi terbesar oleh pemerintah pada
triwulan laporan dengan nilai Rp29,49 miliar untuk
pembangunan rumah sakit dan puskesmas di empat
kabupaten yakni Manggarai, Manggarai Barat, Kupang
dan Timor Tengah Selatan.
Secara tahunan, total investasi yang ditanamkan di
Provinsi NTT pada tahun 2017 sebesar Rp4,60 triliun,
atau meningkat 45,72% dibandingkan tahun 2016.
Investasi terbesar tahun 2017 di antaranya untuk
infrastruktur sebesar Rp1,96 triliun yang tersebar di 20
kabupaten/kota, diikuti oleh pembangunan jaringan
kelistrikan, fasilitas air dan kebersihan sebesar Rp1,42
triliun dan perhotelan sebesar Rp296,20 miliar. Investasi
terbesar ditanamkan di Kabupaten Kupang sebesar
Rp980,14 miliar atau 21% dari total investasi tahun 2017
10 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
RUMAH SAKIT / PUSKESMAS
JALAN RAYA
PABRIK PEMROSESAN IKAN
GUDANG GARAM
PENJARA
COLD STORAGE
KANTOR PAJAK
STASIUN POMPA AIR
GUDANG RUMPUT LAUT
TOTAL
URAIAN
Tabel 1.5. Proyek Baru Pemerintah dan Swasta di Provinsi NTT Triwulan IV 2017
Sumber: BCI Asia (diolah)
LOKASI
PEMERINTAH
RP JUTA
KAB. MANGGARAI, MANGGARAI BARAT, KUPANG & TIMOR TENGAH SELATAN
KAB. FLORES TIMUR
KAB. FLORES TIMUR
KAB. SABU RAIJUA
KOTA KUPANG & KAB. NGADA
KOTA KUPANG
KAB. BELU
KAB. SUMBA BARAT
KAB. SUMBA TIMUR
29.486
21.232
15.424
8.285
7.345
6.028
3.053
2.900
1.211
94.964
JARINGAN LISTRIK
HOTEL
BANK
SUPERMARKET
BIOSKOP
TOTAL
URAIAN LOKASI
SWASTA
RP JUTA
802.355
216.196
13.963
6.000
3.375
1.041.889
KAB. KUPANG & SIKKA
KAB. MANGGARAI BARAT
KAB. ENDE & KOTA KUPANG
KAB. KUPANG
KOTA KUPANG
di Provinsi NTT. Nilai investasi sebesar itu di Kabupaten
Kupang terutama digunakan untuk mendukung program
percepatan peningkatan rasio elektr if ikasi dan
infrastruktur penghubung dengan ibukota Provinsi NTT
(Kota Kupang) baik jaringan jalan raya, irigasi dan air
bersih. Berikutnya, investasi terbesar ditanamkan di
Kabupaten Sikka dengan tujuan utama pembangunan
jaringan kelistrikan dalam rangka peningkatan rasio
elektrifikasi, di antaranya pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG) berkapasitas total
80MW untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Pulau
Flores serta saluran transmisi listrik tegangan tinggi yang
menghubungkan PLTMG Maumere dengan kota Maumere
dan daerah sekitarnya berkapasitas 150KV. Jumlah
investasi di Kabupaten Belu menjadi terbesar ketiga
dengan total mencapai Rp575,22 miliar dengan tujuan
utama pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesehatan,
seperti pembangunan jalan, jembatan dan saluran irigasi
senilai Rp325,86 miliar, pembangunan tahap kedua Pos
Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain beserta fasilitasnya
sebesar 178,83 miliar serta rumah sakit dan puskesmas
senilai Rp49,07 miliar.
Peningkatan pertumbuhan PMTB/investasi
tercermin pula dari konsumsi semen di Provinsi NTT
yang tumbuh meningkat pada triwulan laporan.
Pertumbuhan konsumsi semen meningkat menjadi
39,19% (yoy) dibandingkan triwulan III 2017 dan periode
yang sama tahun sebelumnya yang tumbuh masing-
masing sebesar -8,39% (yoy) dan 6,54% (yoy).
Peningkatan konsumsi semen tersebut juga menunjukkan
tingginya kegiatan konstruksi pada triwulan laporan
seiring tingginya investasi di periode tersebut dan juga
triwulan sebelumnya.
Sementara itu, penyaluran kredit investasi juga
mencatatkan peningkatan pertumbuhan. Penyaluran
kredit investasi tumbuh 38,94% (yoy) atau meningkat
dibandingkan triwulan III 2017 dan periode yang sama
tahun 2016 masing-masing sebesar 28,12% (yoy) dan
0,56% (yoy). Kondisi tersebut turut mencerminkan adanya
peningkatan kepercayaan investor untuk berinvestasi di
Provinsi NTT di tengah stabilnya pertumbuhan ekonomi
dan masih terbuka luasnya peluang investasi terutama di
bidang infrastruktur dan pengembangan potensi ekonomi
daerah. Hal tersebut juga didukung oleh kualitas
penyaluran kredit yang terus terjaga di bawah batas 5%
NPL (Non Performing Loan), sehingga membuka peluang
perbankan berekspansi kredit berjenis penggunaan
investasi di Provinsi NTT.
11KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Sumber: BPS (diolah)
PMTB BANGUNAN
PMTB NON BANGUNAN
PMTB
URAIAN
Tabel 1.4. PDRB Komponen PMTB/Investasi Provinsi NTT 2017
2017YOY
11,11
-18,58
6,05
III
2017
IV
8.311.883
1.534.287
9.846.171
9.104.381
1.890.472
10.994.853
BOBOTIV
YOY
82,81
17,19
100,0
6,87
7,87
7,01
2016
TOTAL
2017
28.518.052
7.206.932
35.724.984
32.436.407
6.249.157
38.685.565
III IV
7.683.971
1.657.954
9.341.925
8.393.027
1.750.152
10.143.179
2016
1.2.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) / InvestasiPertumbuhan PMTB/investasi di Provinsi NTT pada
tahun 2017 tercatat mengalami pertumbuhan yang
positif sebesar 6,05% (yoy), atau meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh
sebesar 5,06% (yoy). Akselerasi pertumbuhan didorong
oleh adanya peningkatan realisasi investasi mencapai
45,72% (yoy) dari tahun sebelumnya, dari senilai Rp3,15
triliun menjadi Rp4,60 triliun terutama disumbang oleh
intensifnya pembangunan infrastruktur jalan raya, saluran
irigasi, bendungan, embung, pelabuhan dan jembatan
oleh pemerintah. Selain itu, investasi swasta juga turut
menyumbang pertumbuhan investasi tahun 2017, di
antaranya pembangunan hotel berbintang, pusat
perbelanjaan, jaringan kelistrikan, perumahan dan
pelabuhan.
Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)/investasi di Provinsi NTT pada triwulan IV
2017 tumbuh meningkat, baik dari sisi bangunan
maupun non bangunan. PMTB/investasi tumbuh sebesar
7,01% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2017
maupun periode yang sama tahun sebelumnya masing-
masing 3,99% (yoy) dan 4,42% (yoy). Akselerasi
disumbang oleh investasi bangunan dan non bangunan
yang seluruhnya tumbuh meningkat menjadi 6,87% (yoy)
dan 7,87% (yoy) dari triwulan sebelumnya sebesar 5,76%
(yoy) dan -6,57% (yoy).
Peningkatan pertumbuhan PMTB/investasi pada
triwulan laporan terindikasi dari peningkatan
konsumsi semen di tengah masih banyaknya realisasi
proyek baru. Berdasarkan data BCI Asia, proyek-proyek
baru yang dibangun pada triwulan IV 2017 bernilai total
sekitar Rp1,14 triliun, meningkat dibandingkan triwulan III
2017 sebesar Rp1,13 triliun. Proyek baru oleh pemerintah
dan swasta tersebut meliputi 14 kategori dengan tiga
terbesar untuk pembangunan dan/atau pengembangan
infrastruktur kelistrikan senilai Rp802,36 miliar, hotel
senilai Rp216,20 miliar dan rumah sakit/puskesmas senilai
Rp29,49 miliar. Proyek baru terbesar pada triwulan laporan
adalah untuk pengembangan jaringan kelistrikan di
Kabupaten Kupang dan Sikka oleh pemerintah bekerja
sama dengan swasta, yaitu high voltage transmission lines
dan powerplant masing-masing kabupaten tersebut
sebesar 150 kV dan 40MW. Pembangunan fasilitas
akomodasi oleh swasta di Kabupaten Manggarai Barat
dalam rangka mendukung perkembangan pariwisata
khususnya di Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo
terus berlanjut dengan adanya investasi baru pada triwulan
laporan sebesar Rp216,20 miliar untuk pembangunan tiga
hotel berbintang yang direncanakan selesai pada tahun
2018. Di sisi lain, pengembangan fasilitas kesehatan
menjadi bentuk investasi terbesar oleh pemerintah pada
triwulan laporan dengan nilai Rp29,49 miliar untuk
pembangunan rumah sakit dan puskesmas di empat
kabupaten yakni Manggarai, Manggarai Barat, Kupang
dan Timor Tengah Selatan.
Secara tahunan, total investasi yang ditanamkan di
Provinsi NTT pada tahun 2017 sebesar Rp4,60 triliun,
atau meningkat 45,72% dibandingkan tahun 2016.
Investasi terbesar tahun 2017 di antaranya untuk
infrastruktur sebesar Rp1,96 triliun yang tersebar di 20
kabupaten/kota, diikuti oleh pembangunan jaringan
kelistrikan, fasilitas air dan kebersihan sebesar Rp1,42
triliun dan perhotelan sebesar Rp296,20 miliar. Investasi
terbesar ditanamkan di Kabupaten Kupang sebesar
Rp980,14 miliar atau 21% dari total investasi tahun 2017
10 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
1800%
-150,000
-100,000
-50,000
0
50,000
100,000
150,000 TON
Grafik 1.14. Perkembangan Peti Kemas
SUMBER : PELINDO III, DIOLAH
TEUS PERTUMBUHAN (% YOY)
Grafik 1.15. Aktivitas Bongkar Muat
SUMBER : PELINDO III, DIOLAH
BONGKAR MUAT NET NET UNLOADING (% YOY)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000 TEUS
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
KAB. KUPANG (4)
KOTA KUPANG (3)
KAB. MANGGARAI BARAT (3)
KAB. MANGGARAI (3)
KAB. SABU RAIJUA (2)
Tabel 1.7. Lokasi dan Sektor Utama Investasi di NTT Triwulan IV 2017
JUMLAH REALISASI
LOKASI INVESTASI
NOMINAL
KAB. KUPANG (RP 749,51 M)
KAB. MANGGARAI BARAT (RP 218,20 M)
KAB. SIKKA (RP 47,45 M)
KAB. FLORES TIMUR (RP 36,66 M)
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (RP 17,46 M)
HOTEL (6)
TAMAN HIBURAN/WISATA (4)
INDUSTRI (3)
KETENAGALISTRIKAN (2)
PERDAGANGAN (2)
JUMLAH REALISASI
INVESTASI SEKTORAL
NOMINAL
KETENAGALISTRIKAN (RP 654,32 M)
REAL ESTATE (RP 179,12 M)
HOTEL (RP 124,10 M)
PERKEBUNAN TEBU (RP 72,09 M)
TAMAN HIBURAN/WISATA (RP 34,81 M)
Sementara itu, secara triwulan pertumbuhan net
impor antar daerah mencatatkan perlambatan dari
sebesar 2,54% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi
2,28% (yoy) pada triwulan IV 2017. Perlambatan
tersebut juga tercermin dari pertumbuhan peti kemas di
pelabuhan wilayah Provinsi NTT yang melambat dari
42,95% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 22,47% (yoy)
pada triwulan IV 2017. Hal tersebut seiring dengan
pemenuhan barang-barang konsumsi masyarakat, barang
konstruksi dan produksi yang telah banyak dilakukan pada
triwulan III 2017. Pertumbuhan volume bongkar di
pelabuhan juga menunjukkan adanya perlambatan, 1sehingga net-bongkar menunjukkan perlambatan dari
149,00% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 75,45%
(yoy) pada triwulan IV 2017.
Pada triwulan I 2018 net impor antardaerah
diperkirakan meningkat. Peningkatan terjadi karena
didorong oleh banyaknya proyek-proyek investasi baru
oleh pemerintah dan swasta pada tahun 2018 sehingga
memerlukan barang konstruksi dan produksi yang
didatangkan dari luar daerah, sementara permintaan
konsumsi masyarakat masih cukup tinggi seiring persiapan
Pilkada serentak pada tahun 2018.
Net impor antar daerah Provinsi NTT pada tahun 2017
tumbuh sebesar 4 ,39% (yoy) , meningkat
dibandingkan tahun 2016 yang tercatat kontraksi
sebesar -0,28% (yoy). Berdasarkan komponennya,
peningkatan terjadi pada impor antar provinsi yang
tumbuh sebesar 3,02% (yoy), sementara ekspor masih
terkontraksi -6,99% (yoy) seiring pengiriman barang hasil
produksi dari NTT ke daerah lain yang menurun seperti ikan
dan rumput laut. Impor antar provinsi meningkat seiring
dengan kebutuhan konsumsi masyarakat, barang
konstruksi dan barang produksi yang meningkat pada
tahun 2017.
1.2.3 Ekspor – Impor1.2.3.1 Ekspor-Impor Antar Daerah
Secara tahunan, ekspor luar negeri Provinsi NTT
mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, ekspor
tumbuh sebesar 24,67% (yoy) atau meningkat
dibandingkan tahun 2016 yang terkontraksi -5,57% (yoy).
1.2.3.2 Ekspor-Impor Luar Negeri
selisih antara volume bongkar dan muat pelabuhan1.
13KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Grafik 1.12. Perkembangan Realisasi Investasi di Provinsi NTT
SUMBER : BKPMD NTT, DIOLAH
2015 2016 2017
I II III IV
2017
232 252
445
2.100
501 818
391
1.444
1.007 906
1.546
1.136
0
500
1000
1500
2000
2500 RP MILIAR
KAB. KUPANG
SIKKA
BELU
MANGGARAI BARAT
KOTA KUPANG
ENDE
MANGGARAI
ALOR
SUMBA TIMUR
SABU RAIJUA
SUMBA BARAT DAYA
FLORES TIMUR
MANGGARAI TIMUR
MALAKA
TIMOR TENGAH UTARA
TIMOR TENGAH SELATAN
SUMBA BARAT
ENDE & RUTENG
NAGEKEO
ROTE NDAO
NGADA
SUMBA TENGAH
LEMBATA
TOTAL
KABUPATEN/KOTA
Tabel 1.6. Proyek Pemerintah dan Swasta di Provinsi NTT 2017
Sumber: BCI Asia (diolah)
LISTRIK, AIR & KEBER-SIHAN
RP JUTA
740.130
527.451
14.000
4.086
21.000
17.500
13.827
14.000
17.224
40.000
13.798
1.423.016
980.136
640.423
575.222
488.033
319.415
267.831
166.927
161.169
117.068
116.296
110.327
101.329
100.856
92.593
85.490
64.368
42.356
40.000
38.652
38.577
28.148
11.835
10.000
4.597.051
RITEL TRANS-PORTASI
12.595
150.000
1.625
164.220
24.600
30.133
10.000
10.000
8.601
83.334
PARI-WISATA
PERUM-AHAN
9.712
9.712
65.000
15.000
12.080
12.000
9.000
113.080
LANDS-CAPING
KANTOR
4.417
6.700
3.000
16.000
4.484
34.601
5.347
181.883
8.372
10.363
12.916
5.185
1.742
4.249
230.057
INDUSTRI INFRAS-TUKTUR
2.987
6.028
15.000
1.211
38.285
15.424
10.000
88.935
134.917
47.426
325.855
179.051
103.273
175.005
151.161
126.812
104.232
78.011
92.827
72.078
86.856
92.593
54.302
34.909
16.132
33.467
36.835
11.835
1.957.577
KESEHA-TAN
HOTEL
19.160
25.946
49.067
2.000
20.150
15.330
15.766
4.873
18.272
17.459
1.500
189.523
296.196
296.196
PENDIDI-KAN
6.800
6.800
Berdasarkan tracking triwulan I 2018, pertumbuhan
PMTB/investasi secara tahunan diperkirakan
meningkat dibandingkan triwulan IV 2017.
Peningkatan terutama didorong oleh berlanjutnya
investasi pemerintah pada sumber daya air terutama
Grafik 1.13. Realisasi Konsumsi Semen Provinsi NTT
SUMBER : ASOSIASI SEMEN INDONESIA, DIOLAH
RIBU TON YOY
RP TRILIUN
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
bendungan yang masuk dalam tujuh proyek strategis
nasional seperti Bendungan Napun Gete dan Temef,
jaringan kelistrikan yang bekerja sama dengan swasta,
serta banyaknya investasi baru swasta terutama kelistrikan,
perhotelan dan kelanjutan investasi perkebunan di
Kabupaten Sumba Timur.
12 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
-200%
0%
200%
400%
600%
800%
1000%
1200%
1400%
1600%
1800%
-150,000
-100,000
-50,000
0
50,000
100,000
150,000 TON
Grafik 1.14. Perkembangan Peti Kemas
SUMBER : PELINDO III, DIOLAH
TEUS PERTUMBUHAN (% YOY)
Grafik 1.15. Aktivitas Bongkar Muat
SUMBER : PELINDO III, DIOLAH
BONGKAR MUAT NET NET UNLOADING (% YOY)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000 TEUS
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
KAB. KUPANG (4)
KOTA KUPANG (3)
KAB. MANGGARAI BARAT (3)
KAB. MANGGARAI (3)
KAB. SABU RAIJUA (2)
Tabel 1.7. Lokasi dan Sektor Utama Investasi di NTT Triwulan IV 2017
JUMLAH REALISASI
LOKASI INVESTASI
NOMINAL
KAB. KUPANG (RP 749,51 M)
KAB. MANGGARAI BARAT (RP 218,20 M)
KAB. SIKKA (RP 47,45 M)
KAB. FLORES TIMUR (RP 36,66 M)
KAB. TIMOR TENGAH SELATAN (RP 17,46 M)
HOTEL (6)
TAMAN HIBURAN/WISATA (4)
INDUSTRI (3)
KETENAGALISTRIKAN (2)
PERDAGANGAN (2)
JUMLAH REALISASI
INVESTASI SEKTORAL
NOMINAL
KETENAGALISTRIKAN (RP 654,32 M)
REAL ESTATE (RP 179,12 M)
HOTEL (RP 124,10 M)
PERKEBUNAN TEBU (RP 72,09 M)
TAMAN HIBURAN/WISATA (RP 34,81 M)
Sementara itu, secara triwulan pertumbuhan net
impor antar daerah mencatatkan perlambatan dari
sebesar 2,54% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi
2,28% (yoy) pada triwulan IV 2017. Perlambatan
tersebut juga tercermin dari pertumbuhan peti kemas di
pelabuhan wilayah Provinsi NTT yang melambat dari
42,95% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 22,47% (yoy)
pada triwulan IV 2017. Hal tersebut seiring dengan
pemenuhan barang-barang konsumsi masyarakat, barang
konstruksi dan produksi yang telah banyak dilakukan pada
triwulan III 2017. Pertumbuhan volume bongkar di
pelabuhan juga menunjukkan adanya perlambatan, 1sehingga net-bongkar menunjukkan perlambatan dari
149,00% (yoy) pada triwulan III 2017 menjadi 75,45%
(yoy) pada triwulan IV 2017.
Pada triwulan I 2018 net impor antardaerah
diperkirakan meningkat. Peningkatan terjadi karena
didorong oleh banyaknya proyek-proyek investasi baru
oleh pemerintah dan swasta pada tahun 2018 sehingga
memerlukan barang konstruksi dan produksi yang
didatangkan dari luar daerah, sementara permintaan
konsumsi masyarakat masih cukup tinggi seiring persiapan
Pilkada serentak pada tahun 2018.
Net impor antar daerah Provinsi NTT pada tahun 2017
tumbuh sebesar 4 ,39% (yoy) , meningkat
dibandingkan tahun 2016 yang tercatat kontraksi
sebesar -0,28% (yoy). Berdasarkan komponennya,
peningkatan terjadi pada impor antar provinsi yang
tumbuh sebesar 3,02% (yoy), sementara ekspor masih
terkontraksi -6,99% (yoy) seiring pengiriman barang hasil
produksi dari NTT ke daerah lain yang menurun seperti ikan
dan rumput laut. Impor antar provinsi meningkat seiring
dengan kebutuhan konsumsi masyarakat, barang
konstruksi dan barang produksi yang meningkat pada
tahun 2017.
1.2.3 Ekspor – Impor1.2.3.1 Ekspor-Impor Antar Daerah
Secara tahunan, ekspor luar negeri Provinsi NTT
mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, ekspor
tumbuh sebesar 24,67% (yoy) atau meningkat
dibandingkan tahun 2016 yang terkontraksi -5,57% (yoy).
1.2.3.2 Ekspor-Impor Luar Negeri
selisih antara volume bongkar dan muat pelabuhan1.
13KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Grafik 1.12. Perkembangan Realisasi Investasi di Provinsi NTT
SUMBER : BKPMD NTT, DIOLAH
2015 2016 2017
I II III IV
2017
232 252
445
2.100
501 818
391
1.444
1.007 906
1.546
1.136
0
500
1000
1500
2000
2500 RP MILIAR
KAB. KUPANG
SIKKA
BELU
MANGGARAI BARAT
KOTA KUPANG
ENDE
MANGGARAI
ALOR
SUMBA TIMUR
SABU RAIJUA
SUMBA BARAT DAYA
FLORES TIMUR
MANGGARAI TIMUR
MALAKA
TIMOR TENGAH UTARA
TIMOR TENGAH SELATAN
SUMBA BARAT
ENDE & RUTENG
NAGEKEO
ROTE NDAO
NGADA
SUMBA TENGAH
LEMBATA
TOTAL
KABUPATEN/KOTA
Tabel 1.6. Proyek Pemerintah dan Swasta di Provinsi NTT 2017
Sumber: BCI Asia (diolah)
LISTRIK, AIR & KEBER-SIHAN
RP JUTA
740.130
527.451
14.000
4.086
21.000
17.500
13.827
14.000
17.224
40.000
13.798
1.423.016
980.136
640.423
575.222
488.033
319.415
267.831
166.927
161.169
117.068
116.296
110.327
101.329
100.856
92.593
85.490
64.368
42.356
40.000
38.652
38.577
28.148
11.835
10.000
4.597.051
RITEL TRANS-PORTASI
12.595
150.000
1.625
164.220
24.600
30.133
10.000
10.000
8.601
83.334
PARI-WISATA
PERUM-AHAN
9.712
9.712
65.000
15.000
12.080
12.000
9.000
113.080
LANDS-CAPING
KANTOR
4.417
6.700
3.000
16.000
4.484
34.601
5.347
181.883
8.372
10.363
12.916
5.185
1.742
4.249
230.057
INDUSTRI INFRAS-TUKTUR
2.987
6.028
15.000
1.211
38.285
15.424
10.000
88.935
134.917
47.426
325.855
179.051
103.273
175.005
151.161
126.812
104.232
78.011
92.827
72.078
86.856
92.593
54.302
34.909
16.132
33.467
36.835
11.835
1.957.577
KESEHA-TAN
HOTEL
19.160
25.946
49.067
2.000
20.150
15.330
15.766
4.873
18.272
17.459
1.500
189.523
296.196
296.196
PENDIDI-KAN
6.800
6.800
Berdasarkan tracking triwulan I 2018, pertumbuhan
PMTB/investasi secara tahunan diperkirakan
meningkat dibandingkan triwulan IV 2017.
Peningkatan terutama didorong oleh berlanjutnya
investasi pemerintah pada sumber daya air terutama
Grafik 1.13. Realisasi Konsumsi Semen Provinsi NTT
SUMBER : ASOSIASI SEMEN INDONESIA, DIOLAH
RIBU TON YOY
RP TRILIUN
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
bendungan yang masuk dalam tujuh proyek strategis
nasional seperti Bendungan Napun Gete dan Temef,
jaringan kelistrikan yang bekerja sama dengan swasta,
serta banyaknya investasi baru swasta terutama kelistrikan,
perhotelan dan kelanjutan investasi perkebunan di
Kabupaten Sumba Timur.
12 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Sumber: BKPMD NTT, diolah
VIETNAM
TIMOR LESTE
JEPANG
ITALIA
FILIPINA
TAIWAN
INDIA
KOREA SELATAN
TIONGKOK
SINGAPURA
NEGARA TUJUAN
Tabel 1.8. Komoditas Ekspor ke 10 Negara Tujuan Utama
NILAI(RIBU USD)
TRIWULAN IV 2017
KOMODITAS UTAMA
kacang mete (99%)
semen (19%), kendaraan (15%), makanan (4%)
ikan laut beku (83%)
sepatu (100%)
pesawat terbang (100%)
ikan laut beku (85%)
kacang mete (64%), essential soil (30%)
rumput laut (100%)
udang (37%), bambu dan sebagainya (45%)
ikan laut beku (94%)
13.258
4.758
2.087
1.064
1.000
935
741
728
87
77
VIETNAM
TIMOR LESTE
JEPANG
KOREA SELATAN
INDIA
ITALIA
KENYA
FILIPINA
TAIWAN
HONGKONG
NEGARA TUJUAN
NILAI(RIBU USD)
TOTAL TAHUN 2017
KOMODITAS UTAMA
kacang mete (84%), tembaga (16%)
semen (25%), kendaraan (17%), furnitur (10%), makanan (8%)
ikan tuna beku (84%)
rumput laut (51%), tembaga (49%)
kacang mete (69%), essential soil (13%)
sepatu (97%)
pesawat terbang (100%)
pesawat terbang (92%)
ikan laut beku (75%), batu alam hias (10%)
ikan laut hidup (50%), mutiara (30%)
25.714
18.561
6.441
3.957
1.730
1.102
1.100
1.089
1.061
935
komoditas ekspor juga masih relatif sama serta terdapat
risiko adanya faktor gangguan cuaca di awal tahun yang
menyebabkan produksi hasil perkebunan dan perikanan
berkurang. Di sisi lain, impor luar negeri diperkirakan
tumbuh melambat sekitar 30% (yoy), meskipun terdapat
kedatangan beras impor dari Vietnam sebanyak 10.000
ton pada Februari 2018, lebih disebabkan oleh telah
tingginya impor triwulan IV 2017 maupun periode yang
sama tahun lalu (728,56% yoy dan 326,27% (yoy).
bantuan bibit dan pelatihan kepada petani yang lebih
intensif . Sektor transportasi dan pergudangan
menunjukkan peningkatan pertumbuhan terutama
didorong oleh adanya penambahan jadwal dan rute
pesawat terbang di Provinsi NTT seperti Jakarta-Labuan
Bajo oleh Batik Air, Kupang-Makassar oleh Garuda
Indonesia, Kupang-Dili oleh Air Timor dan Kupang-Bali
oleh NAM Air. Di sisi lain, pertumbuhan jasa pendidikan
meningkat seiring investasi di bidang pendidikan oleh
pemerintah yang banyak dilakukan pada tahun 2016
seperti penambahan jumlah ruang kelas di sekolah
menegah atas, sekolah kejuruan dan universitas/politeknik
serta pembangunan pusat kursus telah selesai dikerjakan
pada Desember 2016 dan mulai dipergunakan pada tahun
2017. Selain itu, ditambah pula dengan adanya
penambahan jumlah ruang kelas dan laboratorium di
universitas/politeknik pada tahun 2017.
Peningkatan pertumbuhan sektor-sektor utama
P r o v i n s i N T T m e n j a d i f a k t o r p e n y e b a b
meningkatnya pertumbuhan ekonomi di triwulan IV
2017. Sektor-sektor utama yang mengalami akselerasi
adalah administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan.
Selain itu, sektor-sektor lain seperti transportasi dan
pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum
serta real estate juga menunjukkan peningkatan.
1.3 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI SEKTORALSecara sektoral, pertumbuhan ekonomi NTT pada
tahun 2017 terutama didorong oleh sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi
dan pergudangan serta jasa pendidikan. Sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat tumbuh
sebesar 4,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 2,37% (yoy). Sektor transportasi dan
pergudangan serta jasa pendidikan juga tumbuh
meningkat sebesar 7,66% (yoy) dan 6,24% (yoy), lebih
tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,43%
(yoy) dan 4,18% (yoy). Sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan mampu tumbuh lebih t inggi seir ing
meningkatnya produksi pertanian pada tahun ini dengan
adanya peningkatan luas lahan pertanian, jaringan irigasi,
15KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Grafik 1.16.Perkembangan Ekspor dan Impor
Sumber : BPS; diolah
-7
-2
3
8
13
18
23
28
33 JUTA USD
EKSPOR IMPOR NET EKSPOR
SUMBER : COGNOS BI, DIOLAH
Grafik 1.17. Negara Tujuan Ekspor
Sumber : BPS; diolah
JUTA USD
SUMBER : COGNOS BI, DIOLAH
0
5
10
15
20
25
USA AUSTRALIA INDIATIMOR LESTESINGAPURA VIETNAMRRC JAPAN
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Peningkatan ekspor disumbang terutama oleh ekspor
barang luar negeri yang tumbuh 39,90% (yoy), meningkat
signifikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,22% (yoy).
Selain itu, ekspor jasa juga menunjukkan peningkatan
pertumbuhan sebesar 6,64% (yoy) setelah tahun
sebelumnya sempat terkontraksi -14,22% (yoy). Ekspor
barang tumbuh meningkat didorong oleh adanya
peningkatan pengiriman ekspor ke negara mitra dagang
utama Provinsi NTT, yakni Vietnam (103,48% yoy)
terutama kacang mete, rumput laut ke Korea Selatan
(270,89% yoy), ikan laut beku ke Taiwan (1079,03% yoy),
Jepang (37% yoy) terutama ikan laut beku dan Hongkong
(3872,90% yoy) berupa ikan laut hidup. Ekspor lainnya
dari Provinsi NTT adalah pengiriman pesawat terbang
bekas ke Kenya dan Filipina oleh maskapai yang beroperasi
di Provinsi NTT. Adapun peningkatan ekspor jasa juga
menunjukkan peningkatan didorong oleh semakin
tumbuhnya sektor pariwisata/penyediaan akomodasi dan
makan minum, yang pada tahun 2017 mampu tumbuh
cukup tinggi sebesar 13,59% (yoy).
Dilihat dari kinerja pertumbuhan per triwulan,
terjadi perlambatan ekspor luar negeri pada triwulan
IV 2017. Ekspor tumbuh sebesar 27,11% (yoy), melambat
dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 36,87% (yoy)
meskipun masih lebih tinggi dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 13,67%
(yoy). Perlambatan pertumbuhan ekspor lebih dikarenakan
pada periode triwulan sebelumnya terdapat ekspor dalam
nominal besar yakni pengiriman pesawat terbang bekas ke
Kenya dan Filipina oleh salah satu maskapai yang
beroperasi di Provinsi NTT. Ekspor barang dan jasa ke luar
negeri seluruhnya tumbuh melambat sebesar 45,44%
(yoy) dan 4,80% (yoy) dibandingkan triwulan III 2017
sebesar 65,54% (yoy) dan 6,09% (yoy). Berdasarkan data
ekspor-impor, Provinsi NTT pada triwulan IV 2017
mengalami net impor sebesar US$1,69 juta. Kondisi net
impor pada triwulan laporan terjadi karena adanya impor
pesawat terbang pada bulan November 2017 senilai
US$12,50 juta dari Perancis oleh salah satu maskapai yang
beroperasi di Provinsi NTT, serta impor perlengkapan
pembangkit listrik dari Finlandia senilai US$9,76 juta dalam
rangka realisasi investasi pembangunan pembangkit listrik
oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta. Di sisi lain,
pengiriman komoditas ekspor pada triwulan laporan
meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya
sebesar 325,69% (yoy). Pengiriman komoditas ekspor
banyak dilakukan dengan tujuan negara mitra dagang
utama seperti Vietnam dengan nilai US$13,26 juta
(komoditas utama kacang mete), Timor Leste sebesar
US$4,76 juta (komoditas utama semen dan kendaraan)
serta Jepang senilai US$2,09 juta (komoditas utama ikan
laut beku).
Ekspor luar negeri Provinsi NTT pada triwulan I 2018
diperkirakan terkontraksi, sementara impor luar
negeri tumbuh melambat. Turunnya ekspor terutama
terjadi karena telah tingginya permintaan pada periode
yang sama tahun sebelumnya seiring banyaknya
permintaan baru dari negara-negara lain. Sumber
14 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Sumber: BKPMD NTT, diolah
VIETNAM
TIMOR LESTE
JEPANG
ITALIA
FILIPINA
TAIWAN
INDIA
KOREA SELATAN
TIONGKOK
SINGAPURA
NEGARA TUJUAN
Tabel 1.8. Komoditas Ekspor ke 10 Negara Tujuan Utama
NILAI(RIBU USD)
TRIWULAN IV 2017
KOMODITAS UTAMA
kacang mete (99%)
semen (19%), kendaraan (15%), makanan (4%)
ikan laut beku (83%)
sepatu (100%)
pesawat terbang (100%)
ikan laut beku (85%)
kacang mete (64%), essential soil (30%)
rumput laut (100%)
udang (37%), bambu dan sebagainya (45%)
ikan laut beku (94%)
13.258
4.758
2.087
1.064
1.000
935
741
728
87
77
VIETNAM
TIMOR LESTE
JEPANG
KOREA SELATAN
INDIA
ITALIA
KENYA
FILIPINA
TAIWAN
HONGKONG
NEGARA TUJUAN
NILAI(RIBU USD)
TOTAL TAHUN 2017
KOMODITAS UTAMA
kacang mete (84%), tembaga (16%)
semen (25%), kendaraan (17%), furnitur (10%), makanan (8%)
ikan tuna beku (84%)
rumput laut (51%), tembaga (49%)
kacang mete (69%), essential soil (13%)
sepatu (97%)
pesawat terbang (100%)
pesawat terbang (92%)
ikan laut beku (75%), batu alam hias (10%)
ikan laut hidup (50%), mutiara (30%)
25.714
18.561
6.441
3.957
1.730
1.102
1.100
1.089
1.061
935
komoditas ekspor juga masih relatif sama serta terdapat
risiko adanya faktor gangguan cuaca di awal tahun yang
menyebabkan produksi hasil perkebunan dan perikanan
berkurang. Di sisi lain, impor luar negeri diperkirakan
tumbuh melambat sekitar 30% (yoy), meskipun terdapat
kedatangan beras impor dari Vietnam sebanyak 10.000
ton pada Februari 2018, lebih disebabkan oleh telah
tingginya impor triwulan IV 2017 maupun periode yang
sama tahun lalu (728,56% yoy dan 326,27% (yoy).
bantuan bibit dan pelatihan kepada petani yang lebih
intensif . Sektor transportasi dan pergudangan
menunjukkan peningkatan pertumbuhan terutama
didorong oleh adanya penambahan jadwal dan rute
pesawat terbang di Provinsi NTT seperti Jakarta-Labuan
Bajo oleh Batik Air, Kupang-Makassar oleh Garuda
Indonesia, Kupang-Dili oleh Air Timor dan Kupang-Bali
oleh NAM Air. Di sisi lain, pertumbuhan jasa pendidikan
meningkat seiring investasi di bidang pendidikan oleh
pemerintah yang banyak dilakukan pada tahun 2016
seperti penambahan jumlah ruang kelas di sekolah
menegah atas, sekolah kejuruan dan universitas/politeknik
serta pembangunan pusat kursus telah selesai dikerjakan
pada Desember 2016 dan mulai dipergunakan pada tahun
2017. Selain itu, ditambah pula dengan adanya
penambahan jumlah ruang kelas dan laboratorium di
universitas/politeknik pada tahun 2017.
Peningkatan pertumbuhan sektor-sektor utama
P r o v i n s i N T T m e n j a d i f a k t o r p e n y e b a b
meningkatnya pertumbuhan ekonomi di triwulan IV
2017. Sektor-sektor utama yang mengalami akselerasi
adalah administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan.
Selain itu, sektor-sektor lain seperti transportasi dan
pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum
serta real estate juga menunjukkan peningkatan.
1.3 PERKEMBANGAN EKONOMI SISI SEKTORALSecara sektoral, pertumbuhan ekonomi NTT pada
tahun 2017 terutama didorong oleh sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi
dan pergudangan serta jasa pendidikan. Sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan tercatat tumbuh
sebesar 4,88% (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun
sebelumnya sebesar 2,37% (yoy). Sektor transportasi dan
pergudangan serta jasa pendidikan juga tumbuh
meningkat sebesar 7,66% (yoy) dan 6,24% (yoy), lebih
tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,43%
(yoy) dan 4,18% (yoy). Sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan mampu tumbuh lebih t inggi seir ing
meningkatnya produksi pertanian pada tahun ini dengan
adanya peningkatan luas lahan pertanian, jaringan irigasi,
15KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
URGrafik 1.16.Perkembangan Ekspor dan Impor
Sumber : BPS; diolah
-7
-2
3
8
13
18
23
28
33 JUTA USD
EKSPOR IMPOR NET EKSPOR
SUMBER : COGNOS BI, DIOLAH
Grafik 1.17. Negara Tujuan Ekspor
Sumber : BPS; diolah
JUTA USD
SUMBER : COGNOS BI, DIOLAH
0
5
10
15
20
25
USA AUSTRALIA INDIATIMOR LESTESINGAPURA VIETNAMRRC JAPAN
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Peningkatan ekspor disumbang terutama oleh ekspor
barang luar negeri yang tumbuh 39,90% (yoy), meningkat
signifikan dibandingkan tahun 2016 sebesar 3,22% (yoy).
Selain itu, ekspor jasa juga menunjukkan peningkatan
pertumbuhan sebesar 6,64% (yoy) setelah tahun
sebelumnya sempat terkontraksi -14,22% (yoy). Ekspor
barang tumbuh meningkat didorong oleh adanya
peningkatan pengiriman ekspor ke negara mitra dagang
utama Provinsi NTT, yakni Vietnam (103,48% yoy)
terutama kacang mete, rumput laut ke Korea Selatan
(270,89% yoy), ikan laut beku ke Taiwan (1079,03% yoy),
Jepang (37% yoy) terutama ikan laut beku dan Hongkong
(3872,90% yoy) berupa ikan laut hidup. Ekspor lainnya
dari Provinsi NTT adalah pengiriman pesawat terbang
bekas ke Kenya dan Filipina oleh maskapai yang beroperasi
di Provinsi NTT. Adapun peningkatan ekspor jasa juga
menunjukkan peningkatan didorong oleh semakin
tumbuhnya sektor pariwisata/penyediaan akomodasi dan
makan minum, yang pada tahun 2017 mampu tumbuh
cukup tinggi sebesar 13,59% (yoy).
Dilihat dari kinerja pertumbuhan per triwulan,
terjadi perlambatan ekspor luar negeri pada triwulan
IV 2017. Ekspor tumbuh sebesar 27,11% (yoy), melambat
dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 36,87% (yoy)
meskipun masih lebih tinggi dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 13,67%
(yoy). Perlambatan pertumbuhan ekspor lebih dikarenakan
pada periode triwulan sebelumnya terdapat ekspor dalam
nominal besar yakni pengiriman pesawat terbang bekas ke
Kenya dan Filipina oleh salah satu maskapai yang
beroperasi di Provinsi NTT. Ekspor barang dan jasa ke luar
negeri seluruhnya tumbuh melambat sebesar 45,44%
(yoy) dan 4,80% (yoy) dibandingkan triwulan III 2017
sebesar 65,54% (yoy) dan 6,09% (yoy). Berdasarkan data
ekspor-impor, Provinsi NTT pada triwulan IV 2017
mengalami net impor sebesar US$1,69 juta. Kondisi net
impor pada triwulan laporan terjadi karena adanya impor
pesawat terbang pada bulan November 2017 senilai
US$12,50 juta dari Perancis oleh salah satu maskapai yang
beroperasi di Provinsi NTT, serta impor perlengkapan
pembangkit listrik dari Finlandia senilai US$9,76 juta dalam
rangka realisasi investasi pembangunan pembangkit listrik
oleh pemerintah bekerja sama dengan swasta. Di sisi lain,
pengiriman komoditas ekspor pada triwulan laporan
meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya
sebesar 325,69% (yoy). Pengiriman komoditas ekspor
banyak dilakukan dengan tujuan negara mitra dagang
utama seperti Vietnam dengan nilai US$13,26 juta
(komoditas utama kacang mete), Timor Leste sebesar
US$4,76 juta (komoditas utama semen dan kendaraan)
serta Jepang senilai US$2,09 juta (komoditas utama ikan
laut beku).
Ekspor luar negeri Provinsi NTT pada triwulan I 2018
diperkirakan terkontraksi, sementara impor luar
negeri tumbuh melambat. Turunnya ekspor terutama
terjadi karena telah tingginya permintaan pada periode
yang sama tahun sebelumnya seiring banyaknya
permintaan baru dari negara-negara lain. Sumber
14 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
0
20
40
60
80
100
120
140
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
0
50
100
150
200
250
300
350
400 RP MILIAR
Grafik 1.18. Perkembangan Nilai Tukar Petani
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 1.19. Data Perkembangan Pengiriman Ternak
SUMBER : DINAS PETERNAKAN, DIOLAH
(60)
(40)
(20)
-
20
40
60
80
100
0
5
10
15
20
25
30
35 RIBU EKOR
SAPI KERBAU KUDA GROWTHNTP-AXIS KANANIT IB
Grafik 1.20. Perkembangan Kredit Pertanian
SUMBER : COGNOS BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 1.21. Perkembangan SKDU Pertanian
SUMBER : SKDU BANK INDONESIA, DIOLAH
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN PERTANIAN (%YOY)
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Di sisi lain, pengiriman ternak mencatatkan
perlambatan kinerja pada triwulan IV 2017 dan
menjadi salah satu penyumbang perlambatan sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan secara
triwulanan. Pengiriman ternak tumbuh sebesar 30,81%
(yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan III
2017 sebesar 40,81% (yoy). Kondisi tersebut terutama
dipengaruhi oleh telah tingginya pengiriman ternak pada
triwulan sebelumnya dalam rangka pemenuhan
kebutuhan terutama di Jawa untuk mengantisipasi
kebutuhan tinggi pada akhir tahun seiring momen hari
libur keagamaan Natal dan Tahun Baru. Sampai triwulan IV
2017, jumlah sapi yang telah terkirim mencapai 66.574
ekor (94,03% dari target sebesar 70.800 ekor). Sementara
itu, realisasi pengiriman kerbau dan kuda sampai dengan
triwulan IV 2017 masing-masing sebanyak 3.700 ekor
(68,39% dari target sebesar 5.410 ekor) dan 5.583 ekor
(88,09% dari target 6.338 ekor).
Penyaluran kredit sektor pertanian pada triwulan IV
2 0 1 7 m a s i h m e n u n j u k k a n p e n i n g k a t a n
pertumbuhan. Penyaluran kredit sektor pertanian sampai
dengan triwulan IV 2017 mencapai Rp369,06 miliar
dengan pertumbuhan sebesar 32,64% (yoy), meningkat
dibandingkan triwulan III 2017 yang tumbuh 28,93% (yoy)
terutama untuk pertanian padi dalam rangka persiapan
menghadapi musim tanam padi periode Okmar (Oktober-
Maret). Di sisi lain, SKDU pertanian menunjukkan
perbaikan meskipun masih melambat dar i s is i
perkembangan kegiatan usaha, tenaga kerja dan harga
jual.
Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan pada triwulan I 2018 diperkirakan
melambat. Perlambatan pertumbuhan pada triwulan I
2018 dibandingkan triwulan IV 2017 diperkirakan sebagai
dampak dari telah tingginya pertumbuhan sepanjang
tahun sebelumnya seiring banyaknya pembangunan
17KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah) *Dalam Juta Rp
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG
KONSTRUKSI
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI
REAL ESTATE
JASA PERUSAHAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
JASA PENDIDIKAN
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
JASA LAINNYA
PDRB
URAIAN
Tabel 1.9. PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Sektor Ekonomi 2017
IVYOY
2017YOY
3,39
3,37
7,51
4,60
0,95
6,15
4,06
9,04
18,60
3,74
4,13
4,83
0,06
6,74
7,12
8,37
8,53
5,29
4,88
2,07
7,36
0,70
1,43
6,12
4,45
7,66
13,59
5,10
5,81
4,96
1,43
2,96
6,24
7,36
6,99
5,16
III
2017
IV
6.902.730
300.584
296.079
16.861
12.947
2.565.727
2.617.777
1.290.516
177.691
1.562.478
945.158
602.721
72.739
3.064.968
2.303.011
494.812
503.544
23.730.341
6.492.915
318.019
311.419
18.600
13.120
2.676.426
2.688.903
1.325.457
192.862
1.632.475
985.841
619.978
74.299
3.282.171
2.460.569
526.729
514.728
24.134.508
BOBOT QTQ
26,90
1,32
1,29
0,08
0,05
11,09
11,14
5,49
0,80
6,76
4,08
2,57
0,31
13,60
10,20
2,18
2,13
100,00
-7,12
5,18
3,22
7,62
0,87
3,09
1,41
2,33
7,23
3,68
2,76
1,95
1,91
5,14
5,61
5,03
1,23
0,54
2016
TOTAL
2017
24.316.946
1.166.764
1.034.289
59.409
48.990
8.994.924
9.321.848
4.528.290
586.079
5.878.513
3.357.415
2.209.476
257.185
10.664.989
7.983.265
1.767.997
1.771.425
83.947.803
26.183.603
1.186.099
1.147.211
66.389
50.483
9.787.049
10.071.551
4.942.877
675.949
6.194.545
3.726.412
2.347.679
279.075
11.697.016
8.917.405
1.941.037
1.945.361
91.159.740
III IV
6.423.171
301.698
265.244
15.331
12.691
2.362.865
2.456.270
1.186.069
154.603
1.511.013
837.549
567.351
66.388
2.731.064
2.017.982
443.925
449.919
21.803.132
6.098.254
309.436
279.169
15.975
12.841
2.437.734
2.487.909
1.210.726
159.845
1.569.272
898.325
577.531
69.530
2.827.864
2.131.982
473.595
462.317
22.022.309
2016
1.3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan dan PerikananPada tahun 2017, pertumbuhan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan mencapai 4,88% (yoy),
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang
tumbuh sebesar 2,37% (yoy). Selama tahun 2017,
relatif lebih kondusifnya kondisi cuaca dibandingkan tahun
sebelumnya serta banyaknya peningkatan luas lahan
pertanian didukung dengan intensifnya penambahan
bendungan, embung dan jaringan irigasi di Provinsi NTT
mendorong sektor pertanian tumbuh lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, adanya
peningkatan produksi perkebunan berbasis ekspor seperti
kacang mete (terutama ke Vietnam) serta pengiriman
ternak sapi ke daerah lain turut menjadi faktor pendorong
pertumbuhan sektor ini pada tahun 2017.
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada
triwulan IV masih tumbuh cukup positif meskipun
melambat dibandingkan triwulan III 2017 dan
periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan
subsektor pertanian dibandingkan triwulan sebelumnya
terutama disebabkan oleh adanya gangguan produksi
hortikultura akibat curah hujan yang tinggi. Sementara
dari subsektor perikanan, berdasarkan laporan liaison Bank
Indonesia triwulan IV 2017 terdapat penurunan produksi
ikan tuna dan cakalang yang ditengarai sebagai dampak
penangkapan ikan oleh kapal dari luar NTT. Dari subsektor
peternakan, kontak liaison Bank Indonesia menyatakan
pada triwulan IV 2017 terdapat penurunan penjualan sapi
yang disebabkan persaingan usaha dengan BUMD dan
adanya sapi impor. Namun demikian, perlambatan sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan berbanding terbalik
dengan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2017 yang
menunjukkan peningkatan menjadi 104,15 dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 102,43. Peningkatan NTP
terus terjadi dari awal hingga akhir tahun yang
mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan petani
seiring hasil produksi pertanian yang meningkat.
16 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
0
20
40
60
80
100
120
140
-100%
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
0
50
100
150
200
250
300
350
400 RP MILIAR
Grafik 1.18. Perkembangan Nilai Tukar Petani
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 1.19. Data Perkembangan Pengiriman Ternak
SUMBER : DINAS PETERNAKAN, DIOLAH
(60)
(40)
(20)
-
20
40
60
80
100
0
5
10
15
20
25
30
35 RIBU EKOR
SAPI KERBAU KUDA GROWTHNTP-AXIS KANANIT IB
Grafik 1.20. Perkembangan Kredit Pertanian
SUMBER : COGNOS BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 1.21. Perkembangan SKDU Pertanian
SUMBER : SKDU BANK INDONESIA, DIOLAH
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN PERTANIAN (%YOY)
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Di sisi lain, pengiriman ternak mencatatkan
perlambatan kinerja pada triwulan IV 2017 dan
menjadi salah satu penyumbang perlambatan sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan secara
triwulanan. Pengiriman ternak tumbuh sebesar 30,81%
(yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan III
2017 sebesar 40,81% (yoy). Kondisi tersebut terutama
dipengaruhi oleh telah tingginya pengiriman ternak pada
triwulan sebelumnya dalam rangka pemenuhan
kebutuhan terutama di Jawa untuk mengantisipasi
kebutuhan tinggi pada akhir tahun seiring momen hari
libur keagamaan Natal dan Tahun Baru. Sampai triwulan IV
2017, jumlah sapi yang telah terkirim mencapai 66.574
ekor (94,03% dari target sebesar 70.800 ekor). Sementara
itu, realisasi pengiriman kerbau dan kuda sampai dengan
triwulan IV 2017 masing-masing sebanyak 3.700 ekor
(68,39% dari target sebesar 5.410 ekor) dan 5.583 ekor
(88,09% dari target 6.338 ekor).
Penyaluran kredit sektor pertanian pada triwulan IV
2 0 1 7 m a s i h m e n u n j u k k a n p e n i n g k a t a n
pertumbuhan. Penyaluran kredit sektor pertanian sampai
dengan triwulan IV 2017 mencapai Rp369,06 miliar
dengan pertumbuhan sebesar 32,64% (yoy), meningkat
dibandingkan triwulan III 2017 yang tumbuh 28,93% (yoy)
terutama untuk pertanian padi dalam rangka persiapan
menghadapi musim tanam padi periode Okmar (Oktober-
Maret). Di sisi lain, SKDU pertanian menunjukkan
perbaikan meskipun masih melambat dar i s is i
perkembangan kegiatan usaha, tenaga kerja dan harga
jual.
Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan pada triwulan I 2018 diperkirakan
melambat. Perlambatan pertumbuhan pada triwulan I
2018 dibandingkan triwulan IV 2017 diperkirakan sebagai
dampak dari telah tingginya pertumbuhan sepanjang
tahun sebelumnya seiring banyaknya pembangunan
17KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Sumber: BPS Provinsi NTT (diolah) *Dalam Juta Rp
PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
PENGADAAN LISTRIK DAN GAS
PENGADAAN AIR, PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN DAUR ULANG
KONSTRUKSI
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN MAKAN MINUM
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
JASA KEUANGAN DAN ASURANSI
REAL ESTATE
JASA PERUSAHAAN
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
JASA PENDIDIKAN
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
JASA LAINNYA
PDRB
URAIAN
Tabel 1.9. PDRB Provinsi NTT Berdasarkan Sektor Ekonomi 2017
IVYOY
2017YOY
3,39
3,37
7,51
4,60
0,95
6,15
4,06
9,04
18,60
3,74
4,13
4,83
0,06
6,74
7,12
8,37
8,53
5,29
4,88
2,07
7,36
0,70
1,43
6,12
4,45
7,66
13,59
5,10
5,81
4,96
1,43
2,96
6,24
7,36
6,99
5,16
III
2017
IV
6.902.730
300.584
296.079
16.861
12.947
2.565.727
2.617.777
1.290.516
177.691
1.562.478
945.158
602.721
72.739
3.064.968
2.303.011
494.812
503.544
23.730.341
6.492.915
318.019
311.419
18.600
13.120
2.676.426
2.688.903
1.325.457
192.862
1.632.475
985.841
619.978
74.299
3.282.171
2.460.569
526.729
514.728
24.134.508
BOBOT QTQ
26,90
1,32
1,29
0,08
0,05
11,09
11,14
5,49
0,80
6,76
4,08
2,57
0,31
13,60
10,20
2,18
2,13
100,00
-7,12
5,18
3,22
7,62
0,87
3,09
1,41
2,33
7,23
3,68
2,76
1,95
1,91
5,14
5,61
5,03
1,23
0,54
2016
TOTAL
2017
24.316.946
1.166.764
1.034.289
59.409
48.990
8.994.924
9.321.848
4.528.290
586.079
5.878.513
3.357.415
2.209.476
257.185
10.664.989
7.983.265
1.767.997
1.771.425
83.947.803
26.183.603
1.186.099
1.147.211
66.389
50.483
9.787.049
10.071.551
4.942.877
675.949
6.194.545
3.726.412
2.347.679
279.075
11.697.016
8.917.405
1.941.037
1.945.361
91.159.740
III IV
6.423.171
301.698
265.244
15.331
12.691
2.362.865
2.456.270
1.186.069
154.603
1.511.013
837.549
567.351
66.388
2.731.064
2.017.982
443.925
449.919
21.803.132
6.098.254
309.436
279.169
15.975
12.841
2.437.734
2.487.909
1.210.726
159.845
1.569.272
898.325
577.531
69.530
2.827.864
2.131.982
473.595
462.317
22.022.309
2016
1.3.1 Sektor Pertanian, Kehutanan dan PerikananPada tahun 2017, pertumbuhan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan mencapai 4,88% (yoy),
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang
tumbuh sebesar 2,37% (yoy). Selama tahun 2017,
relatif lebih kondusifnya kondisi cuaca dibandingkan tahun
sebelumnya serta banyaknya peningkatan luas lahan
pertanian didukung dengan intensifnya penambahan
bendungan, embung dan jaringan irigasi di Provinsi NTT
mendorong sektor pertanian tumbuh lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, adanya
peningkatan produksi perkebunan berbasis ekspor seperti
kacang mete (terutama ke Vietnam) serta pengiriman
ternak sapi ke daerah lain turut menjadi faktor pendorong
pertumbuhan sektor ini pada tahun 2017.
Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan pada
triwulan IV masih tumbuh cukup positif meskipun
melambat dibandingkan triwulan III 2017 dan
periode yang sama tahun sebelumnya. Perlambatan
subsektor pertanian dibandingkan triwulan sebelumnya
terutama disebabkan oleh adanya gangguan produksi
hortikultura akibat curah hujan yang tinggi. Sementara
dari subsektor perikanan, berdasarkan laporan liaison Bank
Indonesia triwulan IV 2017 terdapat penurunan produksi
ikan tuna dan cakalang yang ditengarai sebagai dampak
penangkapan ikan oleh kapal dari luar NTT. Dari subsektor
peternakan, kontak liaison Bank Indonesia menyatakan
pada triwulan IV 2017 terdapat penurunan penjualan sapi
yang disebabkan persaingan usaha dengan BUMD dan
adanya sapi impor. Namun demikian, perlambatan sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan berbanding terbalik
dengan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2017 yang
menunjukkan peningkatan menjadi 104,15 dibandingkan
triwulan sebelumnya sebesar 102,43. Peningkatan NTP
terus terjadi dari awal hingga akhir tahun yang
mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan petani
seiring hasil produksi pertanian yang meningkat.
16 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 1.26. Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
SUMBER : SKDU BANK INDONESIA, DIOLAH
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Grafik 1.25. Perkembangan Simpanan Pemerintah di Perbankan
SUMBER : COGNOS BANK INDONESIA, DIOLAH
SIMPANAN (RP MILIAR) PERT (%YOY)
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Sementara itu pertumbuhan sektor perdagangan
besar dan eceran pada triwulan IV 2017 sebesar
4,06% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 3,02% (yoy) meskipun lebih
rendah dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Kondisi tersebut didorong oleh adanya
momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang
meningkatkan konsumsi masyarakat pada periode
tersebut. Peningkatan sektor perdagangan pada triwulan
laporan tercermin dari penyaluran kredit sektor
perdagangan. Sampai dengan triwulan IV 2017,
penyaluran kredit sektor perdagangan mencapai Rp6,42
triliun, tumbuh sedikit meningkat sebesar 9,89% (yoy) dari
triwulan III 2017 sebesar 9,19% (yoy). Peningkatan
penyaluran kredit terutama masih disumbang oleh
perdagangan eceran berbagai macam barang yang
didominasi makanan, minuman dan tembakau sebagai
subsektor utama perdagangan di Provinsi NTT.
Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Survei
Konsumen (SK) Bank Indonesia menunjukkan terus
terjaganya optimisme pelaku usaha dan konsumen
di Provinsi NTT. Indikator SKDU berupa kegiatan usaha
dan harga jual menunjukkan peningkatan dibandingkan
triwulan III 2017. Terjaganya optimisme pelaku usaha dan
konsumen, berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia pada
triwulan IV 2017 terutama didorong persiapan menjelang
Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Selain itu, Survei
Konsumen Bank Indonesia di Provinsi NTT juga
19KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
tahunan pemerintah masih belum maksimal seiring masih
dalam periode konsolidasi dan proyek-proyek belum
banyak dilelang sehingga berpengaruh pada capaian
sektor administrasi pemerintah.
1.3.3 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Secara tahunan, sektor perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh
sebesar 4,45% (yoy) pada tahun 2017, melambat
dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh 6,77% (yoy).
Kondisi tersebut berlawanan dengan konsumsi rumah
tangga yang tumbuh meningkat pada tahun 2017 seiring
daya beli masyarakat NTT yang meningkat ditopang oleh
peningkatan penghasilan di sektor pertanian dan
perkebunan, upah minimum pegawai, dorongan gaji ke-
13 dan ke-14 PNS serta penyaluran bantuan sosial oleh
pemerintah. Kontak liaison Bank Indonesia di Provinsi NTT
juga menyatakan bahwa te r jad i pen ingkatan
permintaan/penjualan r i te l diantaranya karena
penambahan varian produk dan perluasan jangkauan
penjualan, serta peningkatan penjualan bahan bangunan
se i r ing bertambahnya antus iasme masyarakat
memperbaiki rumah/tempat tinggal ditopang gaji ke-14,
dana bantuan desa serta program rumah murah dari
pemerintah. Adapun kondisi perlambatan paling tidak
tercermin dari konsumsi kesehatan dan pendidikan,
transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel yang
melambat pada tahun 2017.
SUMBER : DITJEN PERBENDAHARAAN+BIRO KEUANGAN NTT
Grafik 1.23.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA
BELANJA HIBAHBANTUAN
KEUANGAN
11.78 11.89
0.94%1.65 1.60
-3.23%
*RP TRILIUN
6.467.52
16.44%2.93 3.53
20.18%
0
2
4
6
8
10
12
14
TW IV-2016 TW IV-2017
Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah Triwulan IV2017
Grafik 1.22. Proyeksi SKDU Pertanian
SUMBER : SKDU BANK INDONESIA, DIOLAH
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
II III IV
2016
I II III IV
2017
I
2018
I II III IV
2015
I
infrastruktur bidang pertanian, sementara pada awal
tahun 2018 diperkirakan pembangunan belum sebanyak
periode sebelumnya. Dari sisi kondisi alam, curah hujan
dan gelombang laut yang t inggi d iperkirakan
mengganggu produksi terutama hortikultura dan ikan laut
tangkap.
dari tahun 2016. Perlambatan terutama berasal dari
realisasi belanja konsumsi APBD kabupaten/kota yang
melambat dari 22,60% (yoy) pada tahun 2016 menjadi
2,64% (yoy) pada tahun 2017, disumbang oleh komponen
belanja pegawai serta barang dan jasa.
Kinerja sektor administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib pada periode
laporan meningkat dibandingkan triwulan III 2017
dan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada
triwulan IV 2017, sektor administrasi pemerintahan
tumbuh sebesar 6,74% (yoy) atau meningkat
dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 3,70% (yoy).
Kondisi tersebut didorong oleh peningkatan belanja
pegawai untuk pencapaian realisasi anggaran proyek,
persiapan proyek serta realisasi belanja konsumsi pada
akhir tahun.
Peningkatan pertumbuhan sektor administrasi
pemerintahan juga sejalan dengan perlambatan
simpanan pemerintah di perbankan Provinsi NTT.
Simpanan pemerintah di perbankan pada triwulan IV 2017
turun sebesar -17,98% (yoy), lebih rendah dari penurunan
pada triwulan III 2017 sebesar -5,34% (yoy). Kondisi
tersebut mencerminkan peningkatan pencairan dana
pemerintah yang disimpan di bank dalam rangka mengejar
realisasi belanja konsumsi dan modal pada akhir tahun.
Pada triwulan I 2018, pertumbuhan sektor
administrasi diperkirakan melambat. Sesuai siklus
tahunan, pada awal tahun realisasi anggaran belanja
1.3.2 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial WajibSecara tahunan, sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 2,96%
(yoy) di tahun 2017. Pertumbuhan tersebut melambat
jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2016 yang
sebesar 5,63% (yoy). Perlambatan sektor administrasi
pemerintahan pada tahun 2017 disebabkan oleh
pertumbuhan realisasi belanja konsumsi pemerintah di
Provinsi NTT yang melambat dari 15,33% (yoy) pada tahun
2016 menjadi hanya 8,06% (yoy) pada tahun 2017 seiring
berjalannya pengetatan belanja konsumsi yang dimulai
18 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 1.27. Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan
SUMBER : COGNOS BANK INDONESIA, DIOLAH
TRILIUN
PERDAGANGAN, BESAR DAN ECERAN PERT(%YOY)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Grafik 1.26. Perkembangan SKDU Sektor Perdagangan
SUMBER : SKDU BANK INDONESIA, DIOLAH
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Grafik 1.25. Perkembangan Simpanan Pemerintah di Perbankan
SUMBER : COGNOS BANK INDONESIA, DIOLAH
SIMPANAN (RP MILIAR) PERT (%YOY)
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Sementara itu pertumbuhan sektor perdagangan
besar dan eceran pada triwulan IV 2017 sebesar
4,06% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan
sebelumnya sebesar 3,02% (yoy) meskipun lebih
rendah dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Kondisi tersebut didorong oleh adanya
momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang
meningkatkan konsumsi masyarakat pada periode
tersebut. Peningkatan sektor perdagangan pada triwulan
laporan tercermin dari penyaluran kredit sektor
perdagangan. Sampai dengan triwulan IV 2017,
penyaluran kredit sektor perdagangan mencapai Rp6,42
triliun, tumbuh sedikit meningkat sebesar 9,89% (yoy) dari
triwulan III 2017 sebesar 9,19% (yoy). Peningkatan
penyaluran kredit terutama masih disumbang oleh
perdagangan eceran berbagai macam barang yang
didominasi makanan, minuman dan tembakau sebagai
subsektor utama perdagangan di Provinsi NTT.
Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Survei
Konsumen (SK) Bank Indonesia menunjukkan terus
terjaganya optimisme pelaku usaha dan konsumen
di Provinsi NTT. Indikator SKDU berupa kegiatan usaha
dan harga jual menunjukkan peningkatan dibandingkan
triwulan III 2017. Terjaganya optimisme pelaku usaha dan
konsumen, berdasarkan hasil liaison Bank Indonesia pada
triwulan IV 2017 terutama didorong persiapan menjelang
Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Selain itu, Survei
Konsumen Bank Indonesia di Provinsi NTT juga
19KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
tahunan pemerintah masih belum maksimal seiring masih
dalam periode konsolidasi dan proyek-proyek belum
banyak dilelang sehingga berpengaruh pada capaian
sektor administrasi pemerintah.
1.3.3 Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Secara tahunan, sektor perdagangan besar dan
eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh
sebesar 4,45% (yoy) pada tahun 2017, melambat
dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh 6,77% (yoy).
Kondisi tersebut berlawanan dengan konsumsi rumah
tangga yang tumbuh meningkat pada tahun 2017 seiring
daya beli masyarakat NTT yang meningkat ditopang oleh
peningkatan penghasilan di sektor pertanian dan
perkebunan, upah minimum pegawai, dorongan gaji ke-
13 dan ke-14 PNS serta penyaluran bantuan sosial oleh
pemerintah. Kontak liaison Bank Indonesia di Provinsi NTT
juga menyatakan bahwa te r jad i pen ingkatan
permintaan/penjualan r i te l diantaranya karena
penambahan varian produk dan perluasan jangkauan
penjualan, serta peningkatan penjualan bahan bangunan
se i r ing bertambahnya antus iasme masyarakat
memperbaiki rumah/tempat tinggal ditopang gaji ke-14,
dana bantuan desa serta program rumah murah dari
pemerintah. Adapun kondisi perlambatan paling tidak
tercermin dari konsumsi kesehatan dan pendidikan,
transportasi dan komunikasi serta restoran dan hotel yang
melambat pada tahun 2017.
SUMBER : DITJEN PERBENDAHARAAN+BIRO KEUANGAN NTT
Grafik 1.23.
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANGDAN JASA
BELANJA HIBAHBANTUAN
KEUANGAN
11.78 11.89
0.94%1.65 1.60
-3.23%
*RP TRILIUN
6.467.52
16.44%2.93 3.53
20.18%
0
2
4
6
8
10
12
14
TW IV-2016 TW IV-2017
Realisasi Belanja Konsumsi Pemerintah Triwulan IV2017
Grafik 1.22. Proyeksi SKDU Pertanian
SUMBER : SKDU BANK INDONESIA, DIOLAH
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
II III IV
2016
I II III IV
2017
I
2018
I II III IV
2015
I
infrastruktur bidang pertanian, sementara pada awal
tahun 2018 diperkirakan pembangunan belum sebanyak
periode sebelumnya. Dari sisi kondisi alam, curah hujan
dan gelombang laut yang t inggi d iperkirakan
mengganggu produksi terutama hortikultura dan ikan laut
tangkap.
dari tahun 2016. Perlambatan terutama berasal dari
realisasi belanja konsumsi APBD kabupaten/kota yang
melambat dari 22,60% (yoy) pada tahun 2016 menjadi
2,64% (yoy) pada tahun 2017, disumbang oleh komponen
belanja pegawai serta barang dan jasa.
Kinerja sektor administrasi pemerintahan,
pertahanan dan jaminan sosial wajib pada periode
laporan meningkat dibandingkan triwulan III 2017
dan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada
triwulan IV 2017, sektor administrasi pemerintahan
tumbuh sebesar 6,74% (yoy) atau meningkat
dibandingkan triwulan III 2017 sebesar 3,70% (yoy).
Kondisi tersebut didorong oleh peningkatan belanja
pegawai untuk pencapaian realisasi anggaran proyek,
persiapan proyek serta realisasi belanja konsumsi pada
akhir tahun.
Peningkatan pertumbuhan sektor administrasi
pemerintahan juga sejalan dengan perlambatan
simpanan pemerintah di perbankan Provinsi NTT.
Simpanan pemerintah di perbankan pada triwulan IV 2017
turun sebesar -17,98% (yoy), lebih rendah dari penurunan
pada triwulan III 2017 sebesar -5,34% (yoy). Kondisi
tersebut mencerminkan peningkatan pencairan dana
pemerintah yang disimpan di bank dalam rangka mengejar
realisasi belanja konsumsi dan modal pada akhir tahun.
Pada triwulan I 2018, pertumbuhan sektor
administrasi diperkirakan melambat. Sesuai siklus
tahunan, pada awal tahun realisasi anggaran belanja
1.3.2 Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial WajibSecara tahunan, sektor Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tumbuh 2,96%
(yoy) di tahun 2017. Pertumbuhan tersebut melambat
jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2016 yang
sebesar 5,63% (yoy). Perlambatan sektor administrasi
pemerintahan pada tahun 2017 disebabkan oleh
pertumbuhan realisasi belanja konsumsi pemerintah di
Provinsi NTT yang melambat dari 15,33% (yoy) pada tahun
2016 menjadi hanya 8,06% (yoy) pada tahun 2017 seiring
berjalannya pengetatan belanja konsumsi yang dimulai
18 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 1.27. Perkembangan Kredit Sektor Perdagangan
SUMBER : COGNOS BANK INDONESIA, DIOLAH
TRILIUN
PERDAGANGAN, BESAR DAN ECERAN PERT(%YOY)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Grafik 1.30. Perkembangan Penumpang Bandara
SUMBER : BPS, DIOLAH
RIBU ORANG
PENUMPANG PERT(%YOY)
8.49
Grafik 1.29. Perkembangan Tamu Hotel
SUMBER : BPS, DIOLAH
RIBU ORANG
TAMU HOTEL PERT(%YOY)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
20.15
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Sektor industri pengolahan tumbuh meningkat
secara tahunan sebesar 7,36% (yoy) atau meningkat
dibandingkan tahun lalu sebesar 4,98% (yoy).
Pertumbuhan didorong terutama oleh permintaan semen
yang masih sangat tinggi karena program pembangunan
proyek infrastruktur yang masih terus berjalan, seperti
proyek strategis Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu
dan Napun Gete di Kabupaten Sikka serta permintaan air
minum dalam kemasan lokal yang terus meningkat.
Namun di sisi lain, permintaan semen yang tinggi belum
disertai dengan produksi industri yang maksimal karena
belum optimalnya mesin produksi semen pasca overhaul di
akhir tahun 2016 serta pengadaan batubara yang
terhambat, sehingga pertumbuhan sektor industri
pengolahan belum mampu lebih tinggi lagi. Salah satu
upaya menumbuhkan sektor industri di Provinsi NTT
melalui program kampung industri tematik sebagaimana
usulan Pemda dapat menjadi salah satu fokus utama
pemerintah saat ini.
Sektor informasi dan komunikasi tercatat tumbuh
melambat pada tahun 2017 sebesar 5,10% (yoy)
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,76%
(yoy). Naiknya tarif pulsa telepon seluler ditengarai
sebagai faktor penyebab melambatnya pertumbuhan
sektor ini. Di sisi lain, kondisi tersebut berlawanan dengan
adanya peningkatan luasan operasional jaringan 4G di
Provinsi NTT pasca selesainya pengembangan jaringan
telekomunikasi di tahun 2017 yang mampu mendorong
konsumsi telekomunikasi oleh masyarakat.
21KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
URGrafik 1.28. Proyeksi SKDU Perdagangan
SUMBER : SKDU BANK INDONESIA, DIOLAH
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I*
2018
dipercepat penyelesaiannya pada triwulan laporan,
menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor konstruksi
di triwulan laporan.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
sepanjang tahun 2017 tumbuh melambat, sementara
secara triwulan IV 2017 tumbuh meningkat.
Pertumbuhan tahun 2017 tercatat sebesar 13,59% (yoy),
sedikit melambat dibandingkan tahun 2016 sebesar
14,46% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi disinyalir
sebagai dampak dari event pariwisata pada tahun 2017
yang tidak sebanyak tahun sebelumnya, serta nilai tambah
peningkatan fasilitas sektor pariwisata yang tidak segencar
tahun 2016. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan pada
tr iwulan IV 2017 tercermin dari meningkatnya
pertumbuhan tamu hotel menjadi 20,15% (yoy) dari
triwulan sebelumnya sebesar 6,03% (yoy) seiring
peningkatan acara di akhir tahun dalam rangka Hari Raya
Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, perkembangan
penumpang di bandara Provinsi NTT tumbuh sedikit
melambat menjadi 8,49% (yoy) dibandingkan triwulan III
2017 yang tumbuh sebesar 9,60% (yoy).
Sektor transportasi dan pergudangan secara agregat
tahun 2017 tumbuh 7,66% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,43%
(yoy). Di sisi lain, secara triwulan tumbuh meningkat
sebesar 9,04% (yoy) dari sebelumnya 8,77% (yoy).
Pertumbuhan secara tahunan tercermin dari peningkatan
aktivitas penumpang di bandara sepanjang tahun 2017
sebesar 3,27% (yoy) seiring adanya penambahan jadwal
dan rute pesawat terbang dari dan ke Provinsi NTT.
Sektor real estate tumbuh meningkat sebesar 4,96%
(yoy) pada tahun 2017 dibandingkan tahun
sebelumnya yang tumbuh 3,41% (yoy), begitu pula
secara triwulan yang tumbuh meningkat sebesar
4,83% (yoy) dari triwulan sebelumnya 4,60% (yoy).
Peningkatan pertumbuhan sektor real estate terutama
disebabkan oleh pemenuhan target pembangunan
perumahan oleh REI NTT sebanyak 3.000 unit rumah
bersubsidi seperti di Kota Kupang, Kabupaten Kupang,
Manggarai Barat dan Timor Tengah Selatan.
1.3.4 Sektor-sektor LainnyaPertumbuhan sektor konstruksi sepanjang 2017
mencapai 6,12% (yoy), melambat dibandingkan
tahun 2016 yang tumbuh sebesar 8,11% (yoy).
Perlambatan sektor konstruksi terjadi seiring proyek
strategis nasional telah banyak dilakukan pada tahun 2016
dan menyisakan penyelesaian pada tahun 2017,
sementara belum ada proyek strategis nasional baru yang
mencatatkan perkembangan signifikan pada tahun 2017
seiring mayoritas masih dalam tahap pembebasan lahan
dan tahap konstruksi awal seperti Bendungan Temef dan
Napun Gete. Adapun secara triwulan, sektor konstruksi
pada triwulan IV 2017 tumbuh meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya. Sektor konstruksi tumbuh sebesar
6,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2017
sebesar 5,85% (yoy), meskipun masih lebih rendah
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 8,39% (yoy). Percepatan penyelesaian Bendungan
Raknamo dan PLBN beserta fasilitasnya, serta peningkatan
realisasi investasi bangunan pemerintah dan swasta pada
semester dua tahun 2017 dengan proses konstruksi yang
20 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
menunjukkan bahwa keyakinan, ekspektasi dan persepsi
konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini masih terjaga
meskipun sedikit menurun dibanding triwulan III 2017.
Pada triwulan I 2018, sektor perdagangan diperkirakan
meningkat. Sektor perdagangan meningkat dibandingkan
triwulan IV 2017 didorong adanya masa persiapan Pilkada
serentak di Provinsi NTT yang dimulai pada awal tahun
2018 sehingga mendorong konsumsi masyarakat.
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Grafik 1.30. Perkembangan Penumpang Bandara
SUMBER : BPS, DIOLAH
RIBU ORANG
PENUMPANG PERT(%YOY)
8.49
Grafik 1.29. Perkembangan Tamu Hotel
SUMBER : BPS, DIOLAH
RIBU ORANG
TAMU HOTEL PERT(%YOY)
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
20.15
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Sektor industri pengolahan tumbuh meningkat
secara tahunan sebesar 7,36% (yoy) atau meningkat
dibandingkan tahun lalu sebesar 4,98% (yoy).
Pertumbuhan didorong terutama oleh permintaan semen
yang masih sangat tinggi karena program pembangunan
proyek infrastruktur yang masih terus berjalan, seperti
proyek strategis Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu
dan Napun Gete di Kabupaten Sikka serta permintaan air
minum dalam kemasan lokal yang terus meningkat.
Namun di sisi lain, permintaan semen yang tinggi belum
disertai dengan produksi industri yang maksimal karena
belum optimalnya mesin produksi semen pasca overhaul di
akhir tahun 2016 serta pengadaan batubara yang
terhambat, sehingga pertumbuhan sektor industri
pengolahan belum mampu lebih tinggi lagi. Salah satu
upaya menumbuhkan sektor industri di Provinsi NTT
melalui program kampung industri tematik sebagaimana
usulan Pemda dapat menjadi salah satu fokus utama
pemerintah saat ini.
Sektor informasi dan komunikasi tercatat tumbuh
melambat pada tahun 2017 sebesar 5,10% (yoy)
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,76%
(yoy). Naiknya tarif pulsa telepon seluler ditengarai
sebagai faktor penyebab melambatnya pertumbuhan
sektor ini. Di sisi lain, kondisi tersebut berlawanan dengan
adanya peningkatan luasan operasional jaringan 4G di
Provinsi NTT pasca selesainya pengembangan jaringan
telekomunikasi di tahun 2017 yang mampu mendorong
konsumsi telekomunikasi oleh masyarakat.
21KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
URGrafik 1.28. Proyeksi SKDU Perdagangan
SUMBER : SKDU BANK INDONESIA, DIOLAH
KEGIATAN USAHA HARGA JUAL TENAGA KERJA
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I*
2018
dipercepat penyelesaiannya pada triwulan laporan,
menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor konstruksi
di triwulan laporan.
Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
sepanjang tahun 2017 tumbuh melambat, sementara
secara triwulan IV 2017 tumbuh meningkat.
Pertumbuhan tahun 2017 tercatat sebesar 13,59% (yoy),
sedikit melambat dibandingkan tahun 2016 sebesar
14,46% (yoy). Perlambatan tersebut terjadi disinyalir
sebagai dampak dari event pariwisata pada tahun 2017
yang tidak sebanyak tahun sebelumnya, serta nilai tambah
peningkatan fasilitas sektor pariwisata yang tidak segencar
tahun 2016. Di sisi lain, peningkatan pertumbuhan pada
tr iwulan IV 2017 tercermin dari meningkatnya
pertumbuhan tamu hotel menjadi 20,15% (yoy) dari
triwulan sebelumnya sebesar 6,03% (yoy) seiring
peningkatan acara di akhir tahun dalam rangka Hari Raya
Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, perkembangan
penumpang di bandara Provinsi NTT tumbuh sedikit
melambat menjadi 8,49% (yoy) dibandingkan triwulan III
2017 yang tumbuh sebesar 9,60% (yoy).
Sektor transportasi dan pergudangan secara agregat
tahun 2017 tumbuh 7,66% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,43%
(yoy). Di sisi lain, secara triwulan tumbuh meningkat
sebesar 9,04% (yoy) dari sebelumnya 8,77% (yoy).
Pertumbuhan secara tahunan tercermin dari peningkatan
aktivitas penumpang di bandara sepanjang tahun 2017
sebesar 3,27% (yoy) seiring adanya penambahan jadwal
dan rute pesawat terbang dari dan ke Provinsi NTT.
Sektor real estate tumbuh meningkat sebesar 4,96%
(yoy) pada tahun 2017 dibandingkan tahun
sebelumnya yang tumbuh 3,41% (yoy), begitu pula
secara triwulan yang tumbuh meningkat sebesar
4,83% (yoy) dari triwulan sebelumnya 4,60% (yoy).
Peningkatan pertumbuhan sektor real estate terutama
disebabkan oleh pemenuhan target pembangunan
perumahan oleh REI NTT sebanyak 3.000 unit rumah
bersubsidi seperti di Kota Kupang, Kabupaten Kupang,
Manggarai Barat dan Timor Tengah Selatan.
1.3.4 Sektor-sektor LainnyaPertumbuhan sektor konstruksi sepanjang 2017
mencapai 6,12% (yoy), melambat dibandingkan
tahun 2016 yang tumbuh sebesar 8,11% (yoy).
Perlambatan sektor konstruksi terjadi seiring proyek
strategis nasional telah banyak dilakukan pada tahun 2016
dan menyisakan penyelesaian pada tahun 2017,
sementara belum ada proyek strategis nasional baru yang
mencatatkan perkembangan signifikan pada tahun 2017
seiring mayoritas masih dalam tahap pembebasan lahan
dan tahap konstruksi awal seperti Bendungan Temef dan
Napun Gete. Adapun secara triwulan, sektor konstruksi
pada triwulan IV 2017 tumbuh meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya. Sektor konstruksi tumbuh sebesar
6,15% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2017
sebesar 5,85% (yoy), meskipun masih lebih rendah
dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya
sebesar 8,39% (yoy). Percepatan penyelesaian Bendungan
Raknamo dan PLBN beserta fasilitasnya, serta peningkatan
realisasi investasi bangunan pemerintah dan swasta pada
semester dua tahun 2017 dengan proses konstruksi yang
20 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
menunjukkan bahwa keyakinan, ekspektasi dan persepsi
konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini masih terjaga
meskipun sedikit menurun dibanding triwulan III 2017.
Pada triwulan I 2018, sektor perdagangan diperkirakan
meningkat. Sektor perdagangan meningkat dibandingkan
triwulan IV 2017 didorong adanya masa persiapan Pilkada
serentak di Provinsi NTT yang dimulai pada awal tahun
2018 sehingga mendorong konsumsi masyarakat.
Boks 1. Dana Desa 2018Boks 1. Dana Desa 2018
Sejak dana desa dikucurkan perdana pada tahun 2015,
dana desa secara nasional telah ikut berkontribusi dalam
berbagai proyek pembangunan desa. Realisasi dana desa
hingga tahap I tahun 2017, pemerintah telah berhasil
membangun 121.709 km jalan desa, 1.960 km jembatan,
41.739 saluran irigasi, 13.973 unit Posyandu, 21.357
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 82.356 unit MCK, dan
lain sebagainya.
Dalam perjalanannya, dana desa mengalami berbagai
penyempurnaan. Pada akhir tahun 2017, Pemerintah
menetapkan skema baru untuk pengelolaan dana desa
per iode tahun anggaran 2018 yakn i dengan
menggunakan skema Cash for Work atau Padat Karya
Tunai. Skema ini diarahkan agar dana desa dikelola secara
swakelola dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai
proyek desa, baik untuk pengadaan barang dan jasanya
maupun untuk tenaga kerjanya. Jika pada skema
sebelumnya nilai proyek yang mencapai 200 juta atau lebih
harus menggunakan kontraktror, maka pada skema cash
for work ini pemerintah telah melarang menggunakan jasa
pihak ketiga sejauh proyek tersebut tidak memerlukan alat
berat.
Target dari skema ini adalah para Penganggur, Setengah
Menganggur, Masyarakat Miskin, dan Peserta Program
Keluarga Harapan. Skema baru ini diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat desa, khususnya
yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
D a l a m P e r a t u r a n M e n t e r i K e u a n g a n N o m o r
225/PMK.07/2017 tentang Transfer ke Daerah dan Dana
Desa, Pemerintah mengubah tahapan pencairan dana
desa yang pada periode sebelumnya dicairkan dua kali
dalam satu tahun menjadi tiga kali dalam satu tahun serta
mempercepat waktu pencairan anggaran guna
mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan
penyerapan anggaran. Jika pada periode sebelumnya
pencairan anggaran baru bisa dilakukan pada bulan Maret,
maka anggaran dana desa TA 2018 pada minggu kedua
bulan Januari sudah bisa dicairkan.
Dana desa terus mengalami kenaikan yang signifikan dari
tahun ke tahun. Dalam hal ini, Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT) pada periode tahun pertama program dana
desa dilaksanakan, Provinsi NTT mendapat kucuran dana
sebesar 812,8 milyar rupiah, kemudian meningkat di
periode tahun kedua sebesar 1,8 triliun rupiah, meningkat
kembali sebesar 2,3 triliun rupiah pada periode tahun
ketiga, dan meningkat kembali pada periode keempat
men jad i sebesar 2 ,5 t r i l iun rup iah untuk 21
Kabupaten/Kota dan 2.996 desa di seluruh Provinsi NTT.
SUMBER : BPS, DIOLAH
Gambar Boks 1.1. Skema Cash for Work
PERENCANAAN
Program PrioritasPotensi DesaLokasi KegiatanPenganggaran
PELAKSANAAN
PersiapanPengadaan Barang & Jasa (Swakelola)Pekerjaan (Pemberdayaan Masyarakat Setempat)
PELAPORAN
SederhanaTepat waktuJumlah Tenaga KerjaTransparan
PENGAWASAN
Masyarakat Desa, Aparat, atau Pemerintah Desa dengan melakukan kunjungan langsung secara intensif.
1. TAHAP I PALING CEPAT BULAN MARET SEBESAR 60%, DENGAN SYARAT:
PERATURAN DAERAH MENGENAI APBD TA BERJALAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA MENGENAI TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA SETIAP DESA
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA SEBELUMNYA.
LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TA SEBELUMNYA
2. TAHAP II PALING CEPAT BULAN AGUSTUS SEBESAR 40%, DENGAN SYARAT:
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHAP I.
LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP I.
TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA PERIODE TA 2017
Tabel Boks 1.1. Perbandingan Tahapan Pencairan Tahun 2017 dan 2018
1. TAHAP I PALING CEPAT JANUARI SEBESAR 20%, DENGAN SYARAT:
PERATURAN DAERAH MENGENAI APBD
PERATURAN KEPALA DAERAH MENGENAI TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN DANA DESA PER DESA.
2. TAHAP II PALING CEPAT MARET SEBESAR 40%, DENGAN SYARAT:
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA SEBELUMNYA.
LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN PENCAPAIAN OUTPUT DANA DESA TA SEBELUMNYA.
1. TAHAP III PALING CEPAT JULI SEBESAR 40%, DENGAN SYARAT:
- LAPORNA REALISASI DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP II.
- LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP II.
TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA PERIODE TA 2018
SUMBER: KEMENKEU, DIOLAH
SUMBER: KEMENKEU DAN BERBAGAI SUMBER, DIOLAH
Grafik Boks 1.1. Perkembangan Alokasi Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
-60
-10
40
90
140
190
240
TTS ENDE FLOTIM SBD MATIM KUPANG MABAR ALOR TTU MANG-GARAI
SIKKA LEMBA-TA
SUMBATIMUR
NGADA MALAKA NAGE-KEO
ROTENDAO
BELU SUMBABARAT
SUMBATENGAH
SABURAIJUA
-11
-6
-1
4
9
14
19
24
29
34
39
2015 2016 2017 2018 PETUMBUHAN
MILIAR
mendapatkan alokasi dana desa sebesar 63,4 milyar rupiah
meningkat 14,1 milyar rupiah dari periode sebelumnya.
Peningkatan jumlah alokasi dana desa setiap tahun
merupakan wujud komitmen pemerintah untuk
membangun infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi,
sanitasi, embung, dan proyek infrastruktur desa lainnya.
Besar kecilnya alokasi dana desa setiap kabupaten di setiap
tahunnya disebabkan oleh beberapa hal, seperti jumlah
desa di setiap kabupaten, tingkat penyerapan anggaran,
dan alokasi formula setiap desa yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
Alokasi anggaran dana desa terbesar pada tahun 2015
sebesar 73,6 milyar rupiah diperoleh Kabupaten Timor
Tengah Selatan (TTS). Kemudian meningkat sebesar 165,1
milyar rupiah pada tahun 2016, meningkat kembali pada
tahun 2017 menjadi sebesar 210,7 milyar rupiah, dan
terakhir per Tahun Anggaran 2018 alokasi dana desa bagi
kabupaten TTS meningkat kembali menjadi sebesar 233,6
milyar rupiah untuk 266 desa. Sedangkan alokasi dana
terkecil diberikan kepada Kabupaten Sabu Raijua, karena
kabupaten tersebut hanya memiliki 57 desa per tahun
2018. Pada Pada tahun 2018 Kab. Sabu Raijua
23KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
22 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Boks 1. Dana Desa 2018Boks 1. Dana Desa 2018
Sejak dana desa dikucurkan perdana pada tahun 2015,
dana desa secara nasional telah ikut berkontribusi dalam
berbagai proyek pembangunan desa. Realisasi dana desa
hingga tahap I tahun 2017, pemerintah telah berhasil
membangun 121.709 km jalan desa, 1.960 km jembatan,
41.739 saluran irigasi, 13.973 unit Posyandu, 21.357
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 82.356 unit MCK, dan
lain sebagainya.
Dalam perjalanannya, dana desa mengalami berbagai
penyempurnaan. Pada akhir tahun 2017, Pemerintah
menetapkan skema baru untuk pengelolaan dana desa
per iode tahun anggaran 2018 yakn i dengan
menggunakan skema Cash for Work atau Padat Karya
Tunai. Skema ini diarahkan agar dana desa dikelola secara
swakelola dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai
proyek desa, baik untuk pengadaan barang dan jasanya
maupun untuk tenaga kerjanya. Jika pada skema
sebelumnya nilai proyek yang mencapai 200 juta atau lebih
harus menggunakan kontraktror, maka pada skema cash
for work ini pemerintah telah melarang menggunakan jasa
pihak ketiga sejauh proyek tersebut tidak memerlukan alat
berat.
Target dari skema ini adalah para Penganggur, Setengah
Menganggur, Masyarakat Miskin, dan Peserta Program
Keluarga Harapan. Skema baru ini diharapkan mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat desa, khususnya
yang masih berada di bawah garis kemiskinan.
D a l a m P e r a t u r a n M e n t e r i K e u a n g a n N o m o r
225/PMK.07/2017 tentang Transfer ke Daerah dan Dana
Desa, Pemerintah mengubah tahapan pencairan dana
desa yang pada periode sebelumnya dicairkan dua kali
dalam satu tahun menjadi tiga kali dalam satu tahun serta
mempercepat waktu pencairan anggaran guna
mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan
penyerapan anggaran. Jika pada periode sebelumnya
pencairan anggaran baru bisa dilakukan pada bulan Maret,
maka anggaran dana desa TA 2018 pada minggu kedua
bulan Januari sudah bisa dicairkan.
Dana desa terus mengalami kenaikan yang signifikan dari
tahun ke tahun. Dalam hal ini, Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT) pada periode tahun pertama program dana
desa dilaksanakan, Provinsi NTT mendapat kucuran dana
sebesar 812,8 milyar rupiah, kemudian meningkat di
periode tahun kedua sebesar 1,8 triliun rupiah, meningkat
kembali sebesar 2,3 triliun rupiah pada periode tahun
ketiga, dan meningkat kembali pada periode keempat
men jad i sebesar 2 ,5 t r i l iun rup iah untuk 21
Kabupaten/Kota dan 2.996 desa di seluruh Provinsi NTT.
SUMBER : BPS, DIOLAH
Gambar Boks 1.1. Skema Cash for Work
PERENCANAAN
Program PrioritasPotensi DesaLokasi KegiatanPenganggaran
PELAKSANAAN
PersiapanPengadaan Barang & Jasa (Swakelola)Pekerjaan (Pemberdayaan Masyarakat Setempat)
PELAPORAN
SederhanaTepat waktuJumlah Tenaga KerjaTransparan
PENGAWASAN
Masyarakat Desa, Aparat, atau Pemerintah Desa dengan melakukan kunjungan langsung secara intensif.
1. TAHAP I PALING CEPAT BULAN MARET SEBESAR 60%, DENGAN SYARAT:
PERATURAN DAERAH MENGENAI APBD TA BERJALAN
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA MENGENAI TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA SETIAP DESA
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA SEBELUMNYA.
LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TA SEBELUMNYA
2. TAHAP II PALING CEPAT BULAN AGUSTUS SEBESAR 40%, DENGAN SYARAT:
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA TAHAP I.
LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP I.
TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA PERIODE TA 2017
Tabel Boks 1.1. Perbandingan Tahapan Pencairan Tahun 2017 dan 2018
1. TAHAP I PALING CEPAT JANUARI SEBESAR 20%, DENGAN SYARAT:
PERATURAN DAERAH MENGENAI APBD
PERATURAN KEPALA DAERAH MENGENAI TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN DANA DESA PER DESA.
2. TAHAP II PALING CEPAT MARET SEBESAR 40%, DENGAN SYARAT:
LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA TA SEBELUMNYA.
LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN PENCAPAIAN OUTPUT DANA DESA TA SEBELUMNYA.
1. TAHAP III PALING CEPAT JULI SEBESAR 40%, DENGAN SYARAT:
- LAPORNA REALISASI DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP II.
- LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DANA DESA SAMPAI DENGAN TAHAP II.
TAHAPAN PENCAIRAN DANA DESA PERIODE TA 2018
SUMBER: KEMENKEU, DIOLAH
SUMBER: KEMENKEU DAN BERBAGAI SUMBER, DIOLAH
Grafik Boks 1.1. Perkembangan Alokasi Dana Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
-60
-10
40
90
140
190
240
TTS ENDE FLOTIM SBD MATIM KUPANG MABAR ALOR TTU MANG-GARAI
SIKKA LEMBA-TA
SUMBATIMUR
NGADA MALAKA NAGE-KEO
ROTENDAO
BELU SUMBABARAT
SUMBATENGAH
SABURAIJUA
-11
-6
-1
4
9
14
19
24
29
34
39
2015 2016 2017 2018 PETUMBUHAN
MILIAR
mendapatkan alokasi dana desa sebesar 63,4 milyar rupiah
meningkat 14,1 milyar rupiah dari periode sebelumnya.
Peningkatan jumlah alokasi dana desa setiap tahun
merupakan wujud komitmen pemerintah untuk
membangun infrastruktur desa seperti jalan desa, irigasi,
sanitasi, embung, dan proyek infrastruktur desa lainnya.
Besar kecilnya alokasi dana desa setiap kabupaten di setiap
tahunnya disebabkan oleh beberapa hal, seperti jumlah
desa di setiap kabupaten, tingkat penyerapan anggaran,
dan alokasi formula setiap desa yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas
Alokasi anggaran dana desa terbesar pada tahun 2015
sebesar 73,6 milyar rupiah diperoleh Kabupaten Timor
Tengah Selatan (TTS). Kemudian meningkat sebesar 165,1
milyar rupiah pada tahun 2016, meningkat kembali pada
tahun 2017 menjadi sebesar 210,7 milyar rupiah, dan
terakhir per Tahun Anggaran 2018 alokasi dana desa bagi
kabupaten TTS meningkat kembali menjadi sebesar 233,6
milyar rupiah untuk 266 desa. Sedangkan alokasi dana
terkecil diberikan kepada Kabupaten Sabu Raijua, karena
kabupaten tersebut hanya memiliki 57 desa per tahun
2018. Pada Pada tahun 2018 Kab. Sabu Raijua
23KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
22 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Berdasarkan data sementara per 31 Desember 2017, realisasi pendapatan
pemerintah di Provinsi NTT pada triwulan IV-2017 telah mencapai Rp
27,16 triliun atau 102,38% dari total rencana pendapatan tahun 2017
sebesar Rp 26,52 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 33,55 triliun
atau 89,31% dari pagu belanja tahun 2017 sebesar Rp 37,57 triliun,
meningkat dibandingkan tahun lalu didorong oleh peningkatan realisasi
belanja konsumsi di tengah penurunan realisasi belanja modal.
Keuangan Daerah
bab ii.
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Salah
satu yang paling mempengaruhi perubahan jumlah alokasi
dana desa pada setiap tahunnya adalah tingkat
penyerapan anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Pasal 27 menegaskan bahwa seandainya terdapat
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Desa lebih
dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran
berjalan, Bupati/Walikota memberikan sanksi berupa
pemotongan anggaran pada tahun anggaran berikutnya
sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.
Dalam peraturan skema yang baru, sebesar 30% dari total
dana desa digunakan untuk membayar upah bagi para
pekerja yang terlibat dalam program pembangunan di
setiap desa. Artinya, dari 2,5 triliun rupiah dana desa yang
diperoleh provinsi NTT pada tahun 2018, sebesar 760
milyar rupiah akan dialokasikan sebagai upah. Jika pada
tahun 2017 alokasi untuk upah hanya sebesar 20% dari
total dana desa sebesar 2,3 triliun rupiah yakni 472 miliar
rupiah, maka pada TA 2018 seiring dengan meningkatnya
alokasi dana desa, upah pekerja atau belanja tenaga kerja
pun bertambah sebesar 288,7 miliar rupiah. Peningkatan
dana yang mengalir sebagai pendapatan masyarakat
tersebut berpotensi meningkatkan PDRB Provinsi NTT
hingga 0.29% dari proyeksi PDRB tahun 2018 yang di
kisaran 100 triliun rupiah.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, jika setiap desa memiliki
4 program pembangunan prioritas, maka akan terdapat
11.984 lapangan kerja. Dengan asumsi tenaga kerja per
poyek dibutuhkan 20 orang dengan 25% pegawai selalu
ikut dalam proyek tersebut, maka potensi tenaga kerja
yang akan terserap dari seluruh program dana desa yang
diselenggarakan adalah sebanyak 194.740 orang.
Peningkatan upah pekerja ini secara sederhana mungkin
bisa ditanggapi berbeda, yaitu adanya potensi penurunan
aset karena adanya peralihan dari pembelian bahan baku
ke biaya upah. Namun demikian, dampak positif yang
dapat dirasakan adalah adanya skema padat karya ini
selain dapat meningkatkan daya beli masyarakat, juga
dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat atas proyek
yang dilakukan, sehingga diharapkan, karena proyek
tersebut dari, untuk dan oleh masyarakat, maka keinginan
masyarakat untuk membuat proyek yang bagus semakin
besar, sehingga potensi korupsi dan penurunan kualitas
juga akan berkurang karena masyarakat menyadari bahwa
proyek tersebut untuk mereka sendiri. Dengan demikian,
potensi pengurangan aset justru tidak terjadi karena
turunnya potensi fraud yang terjadi.
24 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Berdasarkan data sementara per 31 Desember 2017, realisasi pendapatan
pemerintah di Provinsi NTT pada triwulan IV-2017 telah mencapai Rp
27,16 triliun atau 102,38% dari total rencana pendapatan tahun 2017
sebesar Rp 26,52 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp 33,55 triliun
atau 89,31% dari pagu belanja tahun 2017 sebesar Rp 37,57 triliun,
meningkat dibandingkan tahun lalu didorong oleh peningkatan realisasi
belanja konsumsi di tengah penurunan realisasi belanja modal.
Keuangan Daerah
bab ii.
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Salah
satu yang paling mempengaruhi perubahan jumlah alokasi
dana desa pada setiap tahunnya adalah tingkat
penyerapan anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara Pasal 27 menegaskan bahwa seandainya terdapat
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dana Desa lebih
dari 30% (tiga puluh per seratus) pada tahun anggaran
berjalan, Bupati/Walikota memberikan sanksi berupa
pemotongan anggaran pada tahun anggaran berikutnya
sebesar SiLPA Dana Desa tahun berjalan.
Dalam peraturan skema yang baru, sebesar 30% dari total
dana desa digunakan untuk membayar upah bagi para
pekerja yang terlibat dalam program pembangunan di
setiap desa. Artinya, dari 2,5 triliun rupiah dana desa yang
diperoleh provinsi NTT pada tahun 2018, sebesar 760
milyar rupiah akan dialokasikan sebagai upah. Jika pada
tahun 2017 alokasi untuk upah hanya sebesar 20% dari
total dana desa sebesar 2,3 triliun rupiah yakni 472 miliar
rupiah, maka pada TA 2018 seiring dengan meningkatnya
alokasi dana desa, upah pekerja atau belanja tenaga kerja
pun bertambah sebesar 288,7 miliar rupiah. Peningkatan
dana yang mengalir sebagai pendapatan masyarakat
tersebut berpotensi meningkatkan PDRB Provinsi NTT
hingga 0.29% dari proyeksi PDRB tahun 2018 yang di
kisaran 100 triliun rupiah.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, jika setiap desa memiliki
4 program pembangunan prioritas, maka akan terdapat
11.984 lapangan kerja. Dengan asumsi tenaga kerja per
poyek dibutuhkan 20 orang dengan 25% pegawai selalu
ikut dalam proyek tersebut, maka potensi tenaga kerja
yang akan terserap dari seluruh program dana desa yang
diselenggarakan adalah sebanyak 194.740 orang.
Peningkatan upah pekerja ini secara sederhana mungkin
bisa ditanggapi berbeda, yaitu adanya potensi penurunan
aset karena adanya peralihan dari pembelian bahan baku
ke biaya upah. Namun demikian, dampak positif yang
dapat dirasakan adalah adanya skema padat karya ini
selain dapat meningkatkan daya beli masyarakat, juga
dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat atas proyek
yang dilakukan, sehingga diharapkan, karena proyek
tersebut dari, untuk dan oleh masyarakat, maka keinginan
masyarakat untuk membuat proyek yang bagus semakin
besar, sehingga potensi korupsi dan penurunan kualitas
juga akan berkurang karena masyarakat menyadari bahwa
proyek tersebut untuk mereka sendiri. Dengan demikian,
potensi pengurangan aset justru tidak terjadi karena
turunnya potensi fraud yang terjadi.
24 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Di sisi pendapatan pemerintah daerah, pencapaian
Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT cukup tinggi
menyusul pendapatan Pemerintah Pusat pada 98,31%
dengan nilai Rp 19,84 triliun sedikit lebih rendah jika
dibandingkan dengan persentase realisasi Pendapatan
Pemerintah Provinsi tahun 2016 (104.92%) diikuti dengan
pencapaian pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota
pada 92,57% dengan nilai Rp 4,72 triliun yang juga sedikit
menurun dibanding tahun 2016 (93,72%). Sehingga
realisasi pendapatan gabungan pemerintah daerah adalah
sebesar 93,62%.
Perlu diperhatikan, baik pada Pemerintah Kabupaten/Kota
maupun Pemerintah Provinsi, sumber pendapatan
tertinggi di tahun 2017 berasal dari Dana Alokasi Umum
(DAU) dengan nilai masing-masing Rp 11,54 triliun (61,5%
dari total pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Rp
1,78 triliun (38,6% dari total pendapatan Pemerintah
Provinsi). Jika dijumlahkan, lebih dari 90% dari
36.5%42.3%
0.1%0.0%
0.1%1.7%
19.4%
SUMBER: KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. NTT
Grafik 2.3 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan APBN
PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN
PENDAPATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PENDAPATAN CUKAI
PENDAPATAN PAJAK LAINNYA
PENDAPATAN BEA MASUK
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SUMBER: BIRO KEUANGAN PROVINSI NTT
PAD DAU DAK OTSUS LAINNYA
Grafik 2.4 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan APBD Provinsi/ Kab-Kota
7.1%61.5%19.3%11.9%0.1%
23.0%38.6%38.3%0.2%
KAB / KOTA PROVINSI
Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah
Grafik 2.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komponennya Triwulan-IV 2017
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
PENDAPATAN ASLI DAERAH BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS PENDAPATAN LAIN-LAIN REALISASI (LINE KANAN)
RO
TE
LEM
BA
TA
ALO
R
SB
D
TTU
NG
AD
A
SU
MB
A T
EN
GA
H
MA
NG
GA
RA
I
MA
LA
KA
BE
LU
MA
BA
R
KO
TA K
UPA
NG
FLO
TIM
SU
MB
A T
IMU
R
SU
MB
A B
AR
AT
MA
TIM
NA
GE
KEO
EN
DE
TTS
SIK
KA
KA
B. K
UPA
NG
SA
BU
RA
IJU
A
pendapatan Kabupaten Kota berasal dari dana transfer
dengan rincian 61,5% berasal dari dana alokasi umum
(DAU), 19,3% dari dana alokasi khusus (DAK), dan 11%
dari dana penyesuaian dan otonomi khusus. Tingginya
porsi dana transfer ini masih menunjukkan adanya
ketergantungan yang tinggi pemerintah Kabupaten/Kota
terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Di sisi
lain hal ini juga dapat menunjukkan masih terbatasnya
objek pajak di daerah NTT walaupun di tahun 2017 industri
pengolahan dan pariwisata di provinsi NTT sudah mulai
tumbuh, sehingga masih perlu adanya optimalisasi potensi
wilayah NTT.
Dari aspek spasial, Kab. Rote dan Kab. Lembata menjadi
kabupaten yang memiliki pencapaian realisasi pendapatan
tertinggi dengan masing-masing sebesar 99,48% dan
99,32% dari pagu 2017. Pencapaian tinggi Kab. Rote
disumbangkan terutama oleh realisasi dana bagi hasil
Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya sebesar Rp 14,68
27KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
23.929.5 30.9
83
84
85
86
87
88
89
90
-
5
10
15
20
25
30
35
18.821.1
26.0 27.2
Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi NTT
SUMBER: KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. NTT
2014 2015 2016 2017
30
25
20
15
10
5
-
TRILIUN 110
108
106
104
102
100
98
96
104102
APBN % REALISASIAPBD PROVINSI APBD KAB/KOTA
SUMBER: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT
2014 2015 2016 2017
TRILIUN
87.11
33.6
APBN % REALISASIAPBD PROVINSI APBD KAB/KOTA
40
Grafik 2.2 Pangsa Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi NTT
89.31
1Berdasarkan data sementara per 31 Desember 2017 ,
realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi NTT pada
triwulan IV 2017 sebesar Rp 27,16 triliun atau 102,38%
dari total rencana pendapatan tahun 2017 yang sebesar Rp
26,52 triliun. Realisasi pendapatan tersebut tumbuh
melambat sebesar 4,5% (yoy) dibandingkan tahun
sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,4% (yoy).
Perlambatan peningkatan pendapatan tersebut terutama
disebabkan oleh turunnya penerimaan negara paska tax
amnesti di tahun sebelumnya. Pendapatan pemerintah
Kabupaten/Kota juga melambat seiring dengan adanya
penghematan secara nasional, yang terlihat dari
penurunan agregat dana alokasi umum (DAU) dan dana
alokasi khusus (DAK). Peningkatan terjadi pada pos dana
penyesuaian dan otonomi khusus seiring dengan adanya
peningkatan dana desa. Peningkatan cukup tinggi hanya
terjadi pada penerimaan provinsi yang disebabkan oleh
adanya peralihan pos anggaran operasional sekolah
menengah atas yang telah dilakukan sejak tahun 2016.
Pada pos belanja pemerintah, di tahun 2017, terjadi
peningkatan realisasi anggaran dari 87,11% menjadi
89,31%. Tingginya realisasi tersebut, selain disebabkan
oleh tingginya realisasi pencapaian APBN, juga disebabkan
oleh turunnya pagu anggaran agregat Kabupaten/Kota,
sehingga realisasi belanja Kabupaten/Kota dapat
meningkat. Berdasarkan pertumbuhan belanja, secara
total, belanja pemerintah tahun 2017 mengalami
pertumbuhan 8,4% (yoy) lebih tinggi dibanding tahun
sebelumnya yang hanya sebesar 5,0% (yoy). Peningkatan
realisasi belanja terutama disumbang oleh tingginya
belanja pemerintah pusat seiring dengan peningkatan
belanja modal untuk penyelesaian proyek strategis
nasional, ataupun karena peningkatan belanja Pemerintah
Provinsi karena adanya pengalihan alokasi anggaran
belanja BOS.
2.1 KONDISI UMUM
Data APBD yang didapatkan masih bersifat sementara (unaudited) dan berpotensi berubah apabila terdapat revisi dari masing-masing daerah.
1.
Secara keseluruhan, pendapatan Pemerintah Provinsi NTT
hingga akhir tahun 2017 tercatat melebihi pagu target.
Jika dilihat dari sisi kewenangan pengaturan daerah,
persentase realisasi pendapatan tertinggi berasal dari
pendapatan APBN sebesar 874,71%. Berdasarkan
sumber pendapatan daerah, tingginya dana APBN
bersumber dari tiga pajak utama antara lain pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penerimaan
negara bukan pajak. Dari total 2,6 triliun pendapatan
pemerintah pusat, sebesar 42,3% pendapatan pemerintah
pusat di Provinsi NTT disumbang oleh pajak penghasilan
(PPH), disusul oleh pajak pertambahan nilai dengan
sumbangan dengan persentase 36,5% dan penerimaan
bukan pajak mencapai 19,4% terutama disumbang oleh
penerimaan pendapatan BLU dan yang mencapai Rp
195,46 miliar dan pendapatan jasa yang mencapai Rp
124,43 miliar.
2.2 PENDAPATAN DAERAH
26 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Di sisi pendapatan pemerintah daerah, pencapaian
Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT cukup tinggi
menyusul pendapatan Pemerintah Pusat pada 98,31%
dengan nilai Rp 19,84 triliun sedikit lebih rendah jika
dibandingkan dengan persentase realisasi Pendapatan
Pemerintah Provinsi tahun 2016 (104.92%) diikuti dengan
pencapaian pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota
pada 92,57% dengan nilai Rp 4,72 triliun yang juga sedikit
menurun dibanding tahun 2016 (93,72%). Sehingga
realisasi pendapatan gabungan pemerintah daerah adalah
sebesar 93,62%.
Perlu diperhatikan, baik pada Pemerintah Kabupaten/Kota
maupun Pemerintah Provinsi, sumber pendapatan
tertinggi di tahun 2017 berasal dari Dana Alokasi Umum
(DAU) dengan nilai masing-masing Rp 11,54 triliun (61,5%
dari total pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Rp
1,78 triliun (38,6% dari total pendapatan Pemerintah
Provinsi). Jika dijumlahkan, lebih dari 90% dari
36.5%42.3%
0.1%0.0%
0.1%1.7%
19.4%
SUMBER: KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. NTT
Grafik 2.3 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan APBN
PENDAPATAN PAJAK PENGHASILAN
PENDAPATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PENDAPATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PENDAPATAN CUKAI
PENDAPATAN PAJAK LAINNYA
PENDAPATAN BEA MASUK
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
SUMBER: BIRO KEUANGAN PROVINSI NTT
PAD DAU DAK OTSUS LAINNYA
Grafik 2.4 Pangsa Realisasi Sumber Pendapatan APBD Provinsi/ Kab-Kota
7.1%61.5%19.3%11.9%0.1%
23.0%38.6%38.3%0.2%
KAB / KOTA PROVINSI
Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi NTT, diolah
Grafik 2.5. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Komponennya Triwulan-IV 2017
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
PENDAPATAN ASLI DAERAH BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS PENDAPATAN LAIN-LAIN REALISASI (LINE KANAN)
RO
TE
LEM
BA
TA
ALO
R
SB
D
TTU
NG
AD
A
SU
MB
A T
EN
GA
H
MA
NG
GA
RA
I
MA
LA
KA
BE
LU
MA
BA
R
KO
TA K
UPA
NG
FLO
TIM
SU
MB
A T
IMU
R
SU
MB
A B
AR
AT
MA
TIM
NA
GE
KEO
EN
DE
TTS
SIK
KA
KA
B. K
UPA
NG
SA
BU
RA
IJU
A
pendapatan Kabupaten Kota berasal dari dana transfer
dengan rincian 61,5% berasal dari dana alokasi umum
(DAU), 19,3% dari dana alokasi khusus (DAK), dan 11%
dari dana penyesuaian dan otonomi khusus. Tingginya
porsi dana transfer ini masih menunjukkan adanya
ketergantungan yang tinggi pemerintah Kabupaten/Kota
terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Di sisi
lain hal ini juga dapat menunjukkan masih terbatasnya
objek pajak di daerah NTT walaupun di tahun 2017 industri
pengolahan dan pariwisata di provinsi NTT sudah mulai
tumbuh, sehingga masih perlu adanya optimalisasi potensi
wilayah NTT.
Dari aspek spasial, Kab. Rote dan Kab. Lembata menjadi
kabupaten yang memiliki pencapaian realisasi pendapatan
tertinggi dengan masing-masing sebesar 99,48% dan
99,32% dari pagu 2017. Pencapaian tinggi Kab. Rote
disumbangkan terutama oleh realisasi dana bagi hasil
Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya sebesar Rp 14,68
27KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
23.929.5 30.9
83
84
85
86
87
88
89
90
-
5
10
15
20
25
30
35
18.821.1
26.0 27.2
Grafik 2.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi NTT
SUMBER: KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. NTT
2014 2015 2016 2017
30
25
20
15
10
5
-
TRILIUN 110
108
106
104
102
100
98
96
104102
APBN % REALISASIAPBD PROVINSI APBD KAB/KOTA
SUMBER: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT
2014 2015 2016 2017
TRILIUN
87.11
33.6
APBN % REALISASIAPBD PROVINSI APBD KAB/KOTA
40
Grafik 2.2 Pangsa Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi NTT
89.31
1Berdasarkan data sementara per 31 Desember 2017 ,
realisasi pendapatan pemerintah di Provinsi NTT pada
triwulan IV 2017 sebesar Rp 27,16 triliun atau 102,38%
dari total rencana pendapatan tahun 2017 yang sebesar Rp
26,52 triliun. Realisasi pendapatan tersebut tumbuh
melambat sebesar 4,5% (yoy) dibandingkan tahun
sebelumnya yang tumbuh sebesar 23,4% (yoy).
Perlambatan peningkatan pendapatan tersebut terutama
disebabkan oleh turunnya penerimaan negara paska tax
amnesti di tahun sebelumnya. Pendapatan pemerintah
Kabupaten/Kota juga melambat seiring dengan adanya
penghematan secara nasional, yang terlihat dari
penurunan agregat dana alokasi umum (DAU) dan dana
alokasi khusus (DAK). Peningkatan terjadi pada pos dana
penyesuaian dan otonomi khusus seiring dengan adanya
peningkatan dana desa. Peningkatan cukup tinggi hanya
terjadi pada penerimaan provinsi yang disebabkan oleh
adanya peralihan pos anggaran operasional sekolah
menengah atas yang telah dilakukan sejak tahun 2016.
Pada pos belanja pemerintah, di tahun 2017, terjadi
peningkatan realisasi anggaran dari 87,11% menjadi
89,31%. Tingginya realisasi tersebut, selain disebabkan
oleh tingginya realisasi pencapaian APBN, juga disebabkan
oleh turunnya pagu anggaran agregat Kabupaten/Kota,
sehingga realisasi belanja Kabupaten/Kota dapat
meningkat. Berdasarkan pertumbuhan belanja, secara
total, belanja pemerintah tahun 2017 mengalami
pertumbuhan 8,4% (yoy) lebih tinggi dibanding tahun
sebelumnya yang hanya sebesar 5,0% (yoy). Peningkatan
realisasi belanja terutama disumbang oleh tingginya
belanja pemerintah pusat seiring dengan peningkatan
belanja modal untuk penyelesaian proyek strategis
nasional, ataupun karena peningkatan belanja Pemerintah
Provinsi karena adanya pengalihan alokasi anggaran
belanja BOS.
2.1 KONDISI UMUM
Data APBD yang didapatkan masih bersifat sementara (unaudited) dan berpotensi berubah apabila terdapat revisi dari masing-masing daerah.
1.
Secara keseluruhan, pendapatan Pemerintah Provinsi NTT
hingga akhir tahun 2017 tercatat melebihi pagu target.
Jika dilihat dari sisi kewenangan pengaturan daerah,
persentase realisasi pendapatan tertinggi berasal dari
pendapatan APBN sebesar 874,71%. Berdasarkan
sumber pendapatan daerah, tingginya dana APBN
bersumber dari tiga pajak utama antara lain pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penerimaan
negara bukan pajak. Dari total 2,6 triliun pendapatan
pemerintah pusat, sebesar 42,3% pendapatan pemerintah
pusat di Provinsi NTT disumbang oleh pajak penghasilan
(PPH), disusul oleh pajak pertambahan nilai dengan
sumbangan dengan persentase 36,5% dan penerimaan
bukan pajak mencapai 19,4% terutama disumbang oleh
penerimaan pendapatan BLU dan yang mencapai Rp
195,46 miliar dan pendapatan jasa yang mencapai Rp
124,43 miliar.
2.2 PENDAPATAN DAERAH
26 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SETDA PROVINSI NTT, DIOLAH
Grafik 2.8. Pangsa Belanja Kabupaten/Kota
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
KO
TA K
UPA
NG
TTU
SIK
KA
LE
MB
ATA
KA
B. K
UPA
NG
EN
DE
MA
TIM
TTS
FLO
TIM
MA
NG
GA
RA
I
SA
BU
RA
IJU
A
BE
LU
SU
MB
A T
IMU
R
ALO
R
RO
TE
MA
LA
KA
NA
GE
KEO
NG
AD
A
MA
BA
R
SU
MB
A B
AR
AT
SB
D
SU
MB
A T
EN
GA
H
PR
OV
. N
TT
triwulan IV sebesar 37,2%. Realisasi belanja pemerintah
tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016
yang sebesar Rp 30,95 triliun (87,11%). Kendala pencairan
dana desa di Kab. Malaka, Kab. Manggarai Barat dan Kab.
Flores Timur yang sempat tertunda pada November dan
Desember 2017 juga berdampak pada pencapaian realisasi
belanja kabupaten-kabupaten tersebut. Hingga
pertengahan Desember 2017, masih tercatat 1.798 desa
yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota NTT yang dana desa
tahap 2 mengalami keterlambatan dalam proses
pencairannya. Secara pertumbuhan year-on-year,
terdapat peningkatan pertumbuhan realisasi belanja pada
triwulan IV 2017 yang terjadi di semua pos kecuali Provinsi
yang mengalami sedikit perlambatan. Di sisi lain
Penyelesaian proyek pembangunan bendungan Raknamo
pada triwulan III dan IV turut mendorong realisasi belanja
APBN di tahun 2017.
Apabila dilihat dari struktur belanja, Kota Kupang
(49,81%), Kab. Timor Tengah Utara (45,78%) dan Kab.
Sikka (45,60%) menjadi tiga daerah dengan komponen
belanja pegawai tertinggi. Adapun untuk komponen
belanja modal, Kab. Ngada (33,12%), Malaka (28,02%)
dan Sumba Tengah (26,68%) menjadi tiga daerah
tertinggi.
Realisasi belanja secara umum lebih baik dibandingkan
dengan tahun 2016 dengan didorong oleh berbagai upaya
percepatan realisasi anggaran pemerintah dalam
mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, disamping itu
tahun 2017 ini juga menjadi tahun terakhir untuk
mengoptimalkan alokasi anggaran Program Desa Mandiri
Anggur Merah (DeMAM). Rendahnya realisasi belanja
modal Pemerintah Provinsi di tahun 2017 dengan capaian
85,04% dibandingkan tahun 2016 sebesar 106,41% turut
berdampak pada menurunnya realisasi belanja daerah
Pemerintah Provinsi secara year on year, walaupun realisasi
belanja daerah secara umum mengalami peningkatan. Di
sisi lain, realisasi belanja modal APBN di tahun 2017
sebesar 94,65% menjadi yang paling tinggi dibandingkan
dengan realisasi belanja modal APBN 2 tahun terakhir, dan
mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan
triwulan yang sama di tahun 2016 yang hanya mencapai
78.10%. Tingginya perbedaan realisasi belanja modal
yang terjadi di tahun 2017 ini merupakan dampak
berjalannya penghematan dari pemerintah pusat yang
dimulai pada tahun 2016 dalam rangka mengembalikan
neraca keuangan negara, serta pada tahun 2017 telah
diselesaikannya beberapa proyek pemerintah pusat, salah
satunya yakni pembangunan bendungan Raknamo.
Realisasi belanja modal Kabupaten/Kota sebesar 81,06%
menjadi realisasi terendah dibandingkan realisasi belanja
APBN dan Provinsi, jika dibandingkan dengan tahun 2016
sebesar 81,11%, pencapaian tahun ini mengalami sedikit
penurunan yang menandakan masih belum optimalnya
pemanfaatan dana per imbangan d i beberapa
Kabupaten/Kota.
29KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA LAINNYA
miliar atau 159%, disusul Pajak Daerah sebesar Rp 6,93
miliar atau 122,62% dari rencana 2017. Peringkat realisasi
pendapatan tertinggi selanjutnya diikuti oleh Kab.
Lembata (99,32%), Kab. Alor (98,46%) dan Kab. Sumba
Barat Daya (98,2%).
Sementara itu, Kab. Sabu Raijua menjadi daerah dengan
realisasi pendapatan terendah sampai dengan Triwulan IV
2017 dengan realisasi pendapatan dibawah 80% yakni
pada angka Rp 485,25 miliar (79,27%), di susul dengan
Kab. Kupang dengan realisasi 83,77% (Rp 1,06 triliun) dan
Kab. Sikka dengan realisasi 85,39% (Rp 994 miliar).
Dari sisi kemampuan pemerintah daerah dalam
menghasilkan pendapatan sendiri, terlihat adanya
penurunan pencapaian realisasi target PAD tahun 2017
yang sebesar 77,1% dibanding tahun 2016 yang mampu
tercapai 93,5%. Penurunan realisasi PAD tersebut, selain
disebabkan oleh peningkatan pagu PAD hingga 33,6%
(yoy), juga disebabkan oleh penurunan realisasi PAD pada
9 kabupaten di NTT. Adapun total PAD Pemerintah Provinsi
dan kabupaten/kota tahun 2017 mencapai Rp 2,4 triliun.
Dibanding tahun sebelumnya, PAD Pemerintah Provinsi
dan kota masih mengalami kenaikan sebesar 10,3% (yoy)
di tahun 2017. Kenaikan PAD tersebut terutama
disebabkan oleh tingginya kenaikan PAD Kabupaten
Sumba Barat Daya hingga 150,9% (yoy) di tahun 2017.
Kabupaten Timor Tengah Utara juga mengalami kenaikan
cukup besar hingga 90,0% (yoy). Walaupun pangsa
realisasi anggaran hanya sebesar 59,7%, PAD Kabupaten
Manggarai juga mampu meningkat hingga 49,2% (yoy),
disusul Kota Kupang 48,2% (yoy), Nagekeo (28,9%) dan
Alor 26,7% (yoy). Tingginya PAD yang dihasilkan tersebut
menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam usaha
meningkatkan pendapatan untuk menambah anggaran
pembangunan daerah.
Namun demikian, pada tahun 2017, terdapat 9 Kabupaten
Kota mengalami penurunan pendapatan asli daerah.
Penurunan PAD terbesar terjadi di Kabupaten Ende yang
turun hingga 61,1% (yoy) atau hanya terealisasi sebesar Rp
26,8 milyar dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp 68,9
milyar. Demikian pula dengan Kabupaten Manggarai
Timur, Flores Timur, Kabupaten Kupang, Timor Tengah
Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, Malaka dan
Manggarai Barat. Penurunan PAD tersebut menunjukkan
ketidakmampuan daerah dalam mengelola potensi
pendapatan daerah, seperti potensi PAD pariwisata yang
saat ini sedang tumbuh tinggi.
2.3 BELANJA DAERAHRealisasi anggaran belanja APBN dan APBD Pemerintah di
Provinsi NTT hingga akhir tahun 2017 mencapai Rp 33,55
triliun atau 89,31% dari total pagu belanja sebesar Rp
37,57 triliun. Apabila dilihat secara triwulanan,
peningkatan realisasi anggaran baik di APBN, APBD
Kab/Kota dan APBD Provinsi baru menunjukkan
peningkatan pesat pada triwulan IV. Perkembangan
realisasi Belanja pada Triwulan I rata-rata 9,7%, triwulan II
(21,3%), Triwulan IV (22,5%) dan meningkat pada
Grafik 2.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD di Provinsi NTT
SUMBER: KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. NTT
2014 2015 2016 2017
TRILIUN
BELANJA ANGGARAN BELANJA % REALISASIBELANJA REALISASI
101.0 95.4
93.5
77.1
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
-
1
1
2
2
3
3
4
SUMBER: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT
PAGU % GROWTHREALISASI
-50
0
50
100
150
200
(90)
(60)
(30)
-
30
60
90
120
150
180
210
240
SB
D
TTU
MA
NG
GA
RA
I
K. K
UPA
NG
NA
GE
KE
O
ALO
R
NG
AD
A
SIK
KA
SA
RA
I
LE
MB
ATA
SU
MTIM
BE
LU
SU
MB
AR
MA
BA
R
MA
LA
KA
SU
MTE
NG
RO
ND
A
TTS
KU
PA
NG
FLO
TIM
MA
TIM
EN
DE
MILYAR
Grafik 2.7 Pagu dan Realisasi PAD APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
28 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SETDA PROVINSI NTT, DIOLAH
Grafik 2.8. Pangsa Belanja Kabupaten/Kota
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
KO
TA K
UPA
NG
TTU
SIK
KA
LE
MB
ATA
KA
B. K
UPA
NG
EN
DE
MA
TIM
TTS
FLO
TIM
MA
NG
GA
RA
I
SA
BU
RA
IJU
A
BE
LU
SU
MB
A T
IMU
R
ALO
R
RO
TE
MA
LA
KA
NA
GE
KEO
NG
AD
A
MA
BA
R
SU
MB
A B
AR
AT
SB
D
SU
MB
A T
EN
GA
H
PR
OV
. N
TT
triwulan IV sebesar 37,2%. Realisasi belanja pemerintah
tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV 2016
yang sebesar Rp 30,95 triliun (87,11%). Kendala pencairan
dana desa di Kab. Malaka, Kab. Manggarai Barat dan Kab.
Flores Timur yang sempat tertunda pada November dan
Desember 2017 juga berdampak pada pencapaian realisasi
belanja kabupaten-kabupaten tersebut. Hingga
pertengahan Desember 2017, masih tercatat 1.798 desa
yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota NTT yang dana desa
tahap 2 mengalami keterlambatan dalam proses
pencairannya. Secara pertumbuhan year-on-year,
terdapat peningkatan pertumbuhan realisasi belanja pada
triwulan IV 2017 yang terjadi di semua pos kecuali Provinsi
yang mengalami sedikit perlambatan. Di sisi lain
Penyelesaian proyek pembangunan bendungan Raknamo
pada triwulan III dan IV turut mendorong realisasi belanja
APBN di tahun 2017.
Apabila dilihat dari struktur belanja, Kota Kupang
(49,81%), Kab. Timor Tengah Utara (45,78%) dan Kab.
Sikka (45,60%) menjadi tiga daerah dengan komponen
belanja pegawai tertinggi. Adapun untuk komponen
belanja modal, Kab. Ngada (33,12%), Malaka (28,02%)
dan Sumba Tengah (26,68%) menjadi tiga daerah
tertinggi.
Realisasi belanja secara umum lebih baik dibandingkan
dengan tahun 2016 dengan didorong oleh berbagai upaya
percepatan realisasi anggaran pemerintah dalam
mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, disamping itu
tahun 2017 ini juga menjadi tahun terakhir untuk
mengoptimalkan alokasi anggaran Program Desa Mandiri
Anggur Merah (DeMAM). Rendahnya realisasi belanja
modal Pemerintah Provinsi di tahun 2017 dengan capaian
85,04% dibandingkan tahun 2016 sebesar 106,41% turut
berdampak pada menurunnya realisasi belanja daerah
Pemerintah Provinsi secara year on year, walaupun realisasi
belanja daerah secara umum mengalami peningkatan. Di
sisi lain, realisasi belanja modal APBN di tahun 2017
sebesar 94,65% menjadi yang paling tinggi dibandingkan
dengan realisasi belanja modal APBN 2 tahun terakhir, dan
mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan
triwulan yang sama di tahun 2016 yang hanya mencapai
78.10%. Tingginya perbedaan realisasi belanja modal
yang terjadi di tahun 2017 ini merupakan dampak
berjalannya penghematan dari pemerintah pusat yang
dimulai pada tahun 2016 dalam rangka mengembalikan
neraca keuangan negara, serta pada tahun 2017 telah
diselesaikannya beberapa proyek pemerintah pusat, salah
satunya yakni pembangunan bendungan Raknamo.
Realisasi belanja modal Kabupaten/Kota sebesar 81,06%
menjadi realisasi terendah dibandingkan realisasi belanja
APBN dan Provinsi, jika dibandingkan dengan tahun 2016
sebesar 81,11%, pencapaian tahun ini mengalami sedikit
penurunan yang menandakan masih belum optimalnya
pemanfaatan dana per imbangan d i beberapa
Kabupaten/Kota.
29KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
BELANJA PEGAWAI BELANJA MODAL BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA LAINNYA
miliar atau 159%, disusul Pajak Daerah sebesar Rp 6,93
miliar atau 122,62% dari rencana 2017. Peringkat realisasi
pendapatan tertinggi selanjutnya diikuti oleh Kab.
Lembata (99,32%), Kab. Alor (98,46%) dan Kab. Sumba
Barat Daya (98,2%).
Sementara itu, Kab. Sabu Raijua menjadi daerah dengan
realisasi pendapatan terendah sampai dengan Triwulan IV
2017 dengan realisasi pendapatan dibawah 80% yakni
pada angka Rp 485,25 miliar (79,27%), di susul dengan
Kab. Kupang dengan realisasi 83,77% (Rp 1,06 triliun) dan
Kab. Sikka dengan realisasi 85,39% (Rp 994 miliar).
Dari sisi kemampuan pemerintah daerah dalam
menghasilkan pendapatan sendiri, terlihat adanya
penurunan pencapaian realisasi target PAD tahun 2017
yang sebesar 77,1% dibanding tahun 2016 yang mampu
tercapai 93,5%. Penurunan realisasi PAD tersebut, selain
disebabkan oleh peningkatan pagu PAD hingga 33,6%
(yoy), juga disebabkan oleh penurunan realisasi PAD pada
9 kabupaten di NTT. Adapun total PAD Pemerintah Provinsi
dan kabupaten/kota tahun 2017 mencapai Rp 2,4 triliun.
Dibanding tahun sebelumnya, PAD Pemerintah Provinsi
dan kota masih mengalami kenaikan sebesar 10,3% (yoy)
di tahun 2017. Kenaikan PAD tersebut terutama
disebabkan oleh tingginya kenaikan PAD Kabupaten
Sumba Barat Daya hingga 150,9% (yoy) di tahun 2017.
Kabupaten Timor Tengah Utara juga mengalami kenaikan
cukup besar hingga 90,0% (yoy). Walaupun pangsa
realisasi anggaran hanya sebesar 59,7%, PAD Kabupaten
Manggarai juga mampu meningkat hingga 49,2% (yoy),
disusul Kota Kupang 48,2% (yoy), Nagekeo (28,9%) dan
Alor 26,7% (yoy). Tingginya PAD yang dihasilkan tersebut
menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam usaha
meningkatkan pendapatan untuk menambah anggaran
pembangunan daerah.
Namun demikian, pada tahun 2017, terdapat 9 Kabupaten
Kota mengalami penurunan pendapatan asli daerah.
Penurunan PAD terbesar terjadi di Kabupaten Ende yang
turun hingga 61,1% (yoy) atau hanya terealisasi sebesar Rp
26,8 milyar dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp 68,9
milyar. Demikian pula dengan Kabupaten Manggarai
Timur, Flores Timur, Kabupaten Kupang, Timor Tengah
Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, Malaka dan
Manggarai Barat. Penurunan PAD tersebut menunjukkan
ketidakmampuan daerah dalam mengelola potensi
pendapatan daerah, seperti potensi PAD pariwisata yang
saat ini sedang tumbuh tinggi.
2.3 BELANJA DAERAHRealisasi anggaran belanja APBN dan APBD Pemerintah di
Provinsi NTT hingga akhir tahun 2017 mencapai Rp 33,55
triliun atau 89,31% dari total pagu belanja sebesar Rp
37,57 triliun. Apabila dilihat secara triwulanan,
peningkatan realisasi anggaran baik di APBN, APBD
Kab/Kota dan APBD Provinsi baru menunjukkan
peningkatan pesat pada triwulan IV. Perkembangan
realisasi Belanja pada Triwulan I rata-rata 9,7%, triwulan II
(21,3%), Triwulan IV (22,5%) dan meningkat pada
Grafik 2.6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD di Provinsi NTT
SUMBER: KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. NTT
2014 2015 2016 2017
TRILIUN
BELANJA ANGGARAN BELANJA % REALISASIBELANJA REALISASI
101.0 95.4
93.5
77.1
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
-
1
1
2
2
3
3
4
SUMBER: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT
PAGU % GROWTHREALISASI
-50
0
50
100
150
200
(90)
(60)
(30)
-
30
60
90
120
150
180
210
240
SB
D
TTU
MA
NG
GA
RA
I
K. K
UPA
NG
NA
GE
KE
O
ALO
R
NG
AD
A
SIK
KA
SA
RA
I
LE
MB
ATA
SU
MTIM
BE
LU
SU
MB
AR
MA
BA
R
MA
LA
KA
SU
MTE
NG
RO
ND
A
TTS
KU
PA
NG
FLO
TIM
MA
TIM
EN
DE
MILYAR
Grafik 2.7 Pagu dan Realisasi PAD APBD Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
28 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DAN BIRO KEUANGAN PROVINSI NTT, DIOLAH
Grafik 2.12.
APBN KAB PROV
BELANJA MODAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
Pangsa Realisasi Belanja Konsumsi APBN Pemerintah dan APBD
39.3622.04
10.23
28.21
39.95
29.98
32.20
18.49
20.65
28.85
9.7617.67
BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL BANTUAN KEUANGANBELANJA HIBAHKONSUMSI LAINNYA
termasuk realisasi Program Desa Mandiri Anggur Merah
yang alokasi dananya di tahun 2017 mencapai hingga
sebesar Rp153 miliar untuk dana bergulir bagi
pengembangan kelompok desa.
Apabila dilihat dari struktur belanja masing-masing
pemerintah (APBN, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi),
pangsa realisasi belanja modal pemerintah pusat di Provinsi
NTT mencapai 39,36% dan belanja pegawai sebesar
28,21%. Adapun alokasi belanja konsumsi Pemerintah
Provinsi untuk belanja pegawai menjadi alokasi belanja
terbesar pemprov dengan pangsa sebesar 29,98%, diikuti
belanja hibah dengan pangsa sebesar 28,85%. Sedangkan
pada Pemerintah Kabupaten/Kota belanja pegawai
memiliki pangsa yang tinggi hingga sebesar 39,95%,
diikuti alokasi belanja alokasi belanja modal sebesar
22,04%.
Secara persentase komponen belanja konsumsi, realisasi
belanja bantuan sosial menjadi komponen tertinggi di
tingkat APBN hingga mencapai 98,10%. Sementara itu,
pada Pemerintah Provinsi NTT, alokasi belanja konsumsi
terbesar pada komponen belanja hibah dengan realisasi
mencapai 96,92% dan belanja pegawai 95,62%. Di
lingkup pemerintah kabupaten, belanja bantuan
keuangan mengalami realisasi paling tinggi dengan
persentase realisasi 98,88% dan diikuti belanja pegawai
92,67%. Tingginya pencairan belanja bantuan keuangan
tersebut terutama disebabkan oleh adanya realisasi dana
desa yang dilakukan pemerintah kabupaten di NTT.
Perkembangan realisasi belanja dari masing-masing
tingkat pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut :
2.3.1 Belanja APBNSampai dengan triwulan IV 2017, realisasi belanja APBN
tercatat sebesar 91,65% (Rp 8,92 triliun) dari total pagu
sebesar Rp 9,73 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi
dibandingkan triwulan yang sama tahun 2016 sebesar
83,83%. Peningkatan realisasi belanja APBN terutama
disumbang oleh peningkatan realisasi belanja modal tahun
2017 menjadi 94,65% (Rp 3,51 triliun) dibandingkan
tahun 2016 sebesar 78,10% (Rp 2,21 triliun) disebabkan
adanya penyelesaian pembangunan proyek strategis
pemerintah di tahun 2017. Pembangunan infrastruktur
utama seperti, jalan, Pos Lintas Batas Negara, jembatan,
pemeliharaan jalan rutin, pembangunan bendungan serta
pembangunan jaringan irigasi cukup mendorong
pencapaian realisasi belanja yang optimal di tahun 2017.
Berdasarkan komposisinya, realisasi belanja APBN pada
triwulan IV 2017 komponen paling tinggi ada pada belanja
modal yakni 39,36% dari total belanja daerah APBN pada
triwulan IV 2017 atau sebesar Rp 3,51 triliun, disusul
belanja barang dan jasa 32,20% dari total belanja daerah
APBN pada triwulan IV 2017 atau sebesar Rp 2,87 triliun,
dan belanja pegawai yakni 28,21% dari total belanja
daerah APBN pada triwulan IV 2017 atau sebesar Rp 2,52
triliun. Ke depan, tingginya pangsa realisasi belanja modal
dapat terus dipertahankan untuk dapat lebih mendorong
aktivitas ekonomi di Provinsi NTT, seperti pembangunan
infrastruktur utama yaitu bendungan Temef , irigasi dari
bendungan Raknamo dan jalan raya.
2.3.2 Belanja Pemerintah Provinsi NTTRealisasi anggaran belanja APBD Provinsi menempati
urutan tertinggi realisasi belanja daerah pada triwulan IV
2017. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh tingginya
realisasi anggaran belanja konsumsi APBD Provinsi. Pada
triwulan IV 2017, realisasi belanja konsumsi APBD Provinsi
adalah 95,29% dari total anggaran belanja konsumsi
APBD Provinsi tahun 2017. Realisasi ini sedikit lebih kecil
dari periode yang sama di tahun 2016 yakni 97,3%.
31KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER : KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT DAN BIRO KEUANGAN PROVINSI NTT, DIOLAH
Grafik 2.11.
APBN KAB PROV TOTAL
BELANJA DAERAH BELANJA MODAL BELANJA KONSUMSI
91.7
87.4
93.3
89.3
94.7
81.1
85.0 86.589.8 89.4
95.3
90.4
Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
%
SUMBER: DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. NTT & BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
2014 2015 2016 2017
TOTAL APBN PROVINSI KAB/KOTA
Grafik 2.9. Perkembangan Realisasi Total Belanja Daerah
TOTAL APBN PROVINSI KAB/KOTA
SUMBER: DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. NTT & BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2014 2015 2016 2017
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
Grafik 2.10. Perkembangan Realisasi Belanja Modal
Sementara itu, realisasi belanja konsumsi tertinggi oleh
Pemerintah Provinsi sebesar 97,28% atau Rp 3,10 triliun
dari total pagu Rp 3,18 triliun. Berdasarkan komposisi
belanja konsumsi, realisasi belanja pegawai pada triwulan
laporan meningkat menjadi 93,50% dibanding triwulan IV
2015 yang sebesar 90,15%. Peningkatan realisasi belanja
konsumsi lebih besar terjadi pada belanja bantuan sosial
yang meningkat menjadi 88,25% dibandingkan triwulan
IV 2015 sebesar 82,12%. Hal ini sejalan dengan rencana
belanja Pemerintah Provinsi NTT yaitu bahwa belanja
bantuan sosial sebagai manifestasi pemerintah dalam
memberdayakan masyarakat dan mengurangi risiko sosial.
Berdasarkan data realisasi pencapaian target belanja,
hanya belanja modal pemerintah pusat yang mampu
terealisasi lebih besar dari belanja konsumsi yang
dilakukan. Total realisasi belanja modal pemerintah pusat
mencapai 94,7% atau terealisasi sebesar Rp 3,5 triliun dari
total rencana belanja modal pemerintah pusat yang
sebesar Rp 3,7 triliun. Pada akhir tahun 2017, realisasi
belanja tertinggi ada pada Pemerintah Provinsi sebesar
93,31%. Sementara itu, apabila dibagi menjadi komponen
belanja modal dan belanja konsumsi, realisasi belanja
modal tertinggi ada pada APBN sebesar 94,7% dan
Realisasi belanja konsumsi tertinggi pada Pemerintah
Provinsi NTT yang mencapai 95,3%.
Tingginya realisasi belanja Modal APBN untuk NTT
terutama dipergunakan bagi pengerjaan beberapa proyek-
proyek strategis, seperti bendungan Raknamo,
pembangunan dan rehabilitasi jalan, serta pembangunan
embung dan jaringan irigasi. Sementara itu pada
Pemerintah Provinsi pangsa belanja hibah dalam
komponen belanja konsumsi cukup tinggi hingga
mencapai 28,85% dengan realisasi 96,92% didalamnya
BELANJA DAERAH
BELANJA MODAL
BELANJA KONSUMSI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA HIBAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA BAGI HASIL
BANTUAN KEUANGAN
KONSUMSI LAINNYA
BELANJA LAINNYA
URAIAN
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan BiroKeuangan Provinsi NTT, diolah (*Miliar Rp)
RENCANA
REALISASI
NOMINAL
37.570,1
9.699,2
27.827,6
12.726,0
9.063,2
1.670,8
153,2
518,6
3.571,6
124,2
43,3
33.553,9
8.388,8
25.165,1
11.891,8
7.528,1
1.604,0
98,6
470,5
3.531,4
40,7
-
%
PANGSA (%)
89%
86%
90%
93%
83%
96%
64%
91%
99%
33%
0%
100,00
25,00
75,00
35,44
22,44
4,78
0,29
1,40
10,52
0,12
0,00
Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
30 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DAN BIRO KEUANGAN PROVINSI NTT, DIOLAH
Grafik 2.12.
APBN KAB PROV
BELANJA MODAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA
Pangsa Realisasi Belanja Konsumsi APBN Pemerintah dan APBD
39.3622.04
10.23
28.21
39.95
29.98
32.20
18.49
20.65
28.85
9.7617.67
BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA BAGI HASIL BANTUAN KEUANGANBELANJA HIBAHKONSUMSI LAINNYA
termasuk realisasi Program Desa Mandiri Anggur Merah
yang alokasi dananya di tahun 2017 mencapai hingga
sebesar Rp153 miliar untuk dana bergulir bagi
pengembangan kelompok desa.
Apabila dilihat dari struktur belanja masing-masing
pemerintah (APBN, APBD Kab/Kota dan APBD Provinsi),
pangsa realisasi belanja modal pemerintah pusat di Provinsi
NTT mencapai 39,36% dan belanja pegawai sebesar
28,21%. Adapun alokasi belanja konsumsi Pemerintah
Provinsi untuk belanja pegawai menjadi alokasi belanja
terbesar pemprov dengan pangsa sebesar 29,98%, diikuti
belanja hibah dengan pangsa sebesar 28,85%. Sedangkan
pada Pemerintah Kabupaten/Kota belanja pegawai
memiliki pangsa yang tinggi hingga sebesar 39,95%,
diikuti alokasi belanja alokasi belanja modal sebesar
22,04%.
Secara persentase komponen belanja konsumsi, realisasi
belanja bantuan sosial menjadi komponen tertinggi di
tingkat APBN hingga mencapai 98,10%. Sementara itu,
pada Pemerintah Provinsi NTT, alokasi belanja konsumsi
terbesar pada komponen belanja hibah dengan realisasi
mencapai 96,92% dan belanja pegawai 95,62%. Di
lingkup pemerintah kabupaten, belanja bantuan
keuangan mengalami realisasi paling tinggi dengan
persentase realisasi 98,88% dan diikuti belanja pegawai
92,67%. Tingginya pencairan belanja bantuan keuangan
tersebut terutama disebabkan oleh adanya realisasi dana
desa yang dilakukan pemerintah kabupaten di NTT.
Perkembangan realisasi belanja dari masing-masing
tingkat pemerintahan dapat dijabarkan sebagai berikut :
2.3.1 Belanja APBNSampai dengan triwulan IV 2017, realisasi belanja APBN
tercatat sebesar 91,65% (Rp 8,92 triliun) dari total pagu
sebesar Rp 9,73 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi
dibandingkan triwulan yang sama tahun 2016 sebesar
83,83%. Peningkatan realisasi belanja APBN terutama
disumbang oleh peningkatan realisasi belanja modal tahun
2017 menjadi 94,65% (Rp 3,51 triliun) dibandingkan
tahun 2016 sebesar 78,10% (Rp 2,21 triliun) disebabkan
adanya penyelesaian pembangunan proyek strategis
pemerintah di tahun 2017. Pembangunan infrastruktur
utama seperti, jalan, Pos Lintas Batas Negara, jembatan,
pemeliharaan jalan rutin, pembangunan bendungan serta
pembangunan jaringan irigasi cukup mendorong
pencapaian realisasi belanja yang optimal di tahun 2017.
Berdasarkan komposisinya, realisasi belanja APBN pada
triwulan IV 2017 komponen paling tinggi ada pada belanja
modal yakni 39,36% dari total belanja daerah APBN pada
triwulan IV 2017 atau sebesar Rp 3,51 triliun, disusul
belanja barang dan jasa 32,20% dari total belanja daerah
APBN pada triwulan IV 2017 atau sebesar Rp 2,87 triliun,
dan belanja pegawai yakni 28,21% dari total belanja
daerah APBN pada triwulan IV 2017 atau sebesar Rp 2,52
triliun. Ke depan, tingginya pangsa realisasi belanja modal
dapat terus dipertahankan untuk dapat lebih mendorong
aktivitas ekonomi di Provinsi NTT, seperti pembangunan
infrastruktur utama yaitu bendungan Temef , irigasi dari
bendungan Raknamo dan jalan raya.
2.3.2 Belanja Pemerintah Provinsi NTTRealisasi anggaran belanja APBD Provinsi menempati
urutan tertinggi realisasi belanja daerah pada triwulan IV
2017. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh tingginya
realisasi anggaran belanja konsumsi APBD Provinsi. Pada
triwulan IV 2017, realisasi belanja konsumsi APBD Provinsi
adalah 95,29% dari total anggaran belanja konsumsi
APBD Provinsi tahun 2017. Realisasi ini sedikit lebih kecil
dari periode yang sama di tahun 2016 yakni 97,3%.
31KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER : KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NTT DAN BIRO KEUANGAN PROVINSI NTT, DIOLAH
Grafik 2.11.
APBN KAB PROV TOTAL
BELANJA DAERAH BELANJA MODAL BELANJA KONSUMSI
91.7
87.4
93.3
89.3
94.7
81.1
85.0 86.589.8 89.4
95.3
90.4
Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
%
SUMBER: DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. NTT & BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
2014 2015 2016 2017
TOTAL APBN PROVINSI KAB/KOTA
Grafik 2.9. Perkembangan Realisasi Total Belanja Daerah
TOTAL APBN PROVINSI KAB/KOTA
SUMBER: DITJEN PERBENDAHARAAN PROV. NTT & BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2014 2015 2016 2017
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
Grafik 2.10. Perkembangan Realisasi Belanja Modal
Sementara itu, realisasi belanja konsumsi tertinggi oleh
Pemerintah Provinsi sebesar 97,28% atau Rp 3,10 triliun
dari total pagu Rp 3,18 triliun. Berdasarkan komposisi
belanja konsumsi, realisasi belanja pegawai pada triwulan
laporan meningkat menjadi 93,50% dibanding triwulan IV
2015 yang sebesar 90,15%. Peningkatan realisasi belanja
konsumsi lebih besar terjadi pada belanja bantuan sosial
yang meningkat menjadi 88,25% dibandingkan triwulan
IV 2015 sebesar 82,12%. Hal ini sejalan dengan rencana
belanja Pemerintah Provinsi NTT yaitu bahwa belanja
bantuan sosial sebagai manifestasi pemerintah dalam
memberdayakan masyarakat dan mengurangi risiko sosial.
Berdasarkan data realisasi pencapaian target belanja,
hanya belanja modal pemerintah pusat yang mampu
terealisasi lebih besar dari belanja konsumsi yang
dilakukan. Total realisasi belanja modal pemerintah pusat
mencapai 94,7% atau terealisasi sebesar Rp 3,5 triliun dari
total rencana belanja modal pemerintah pusat yang
sebesar Rp 3,7 triliun. Pada akhir tahun 2017, realisasi
belanja tertinggi ada pada Pemerintah Provinsi sebesar
93,31%. Sementara itu, apabila dibagi menjadi komponen
belanja modal dan belanja konsumsi, realisasi belanja
modal tertinggi ada pada APBN sebesar 94,7% dan
Realisasi belanja konsumsi tertinggi pada Pemerintah
Provinsi NTT yang mencapai 95,3%.
Tingginya realisasi belanja Modal APBN untuk NTT
terutama dipergunakan bagi pengerjaan beberapa proyek-
proyek strategis, seperti bendungan Raknamo,
pembangunan dan rehabilitasi jalan, serta pembangunan
embung dan jaringan irigasi. Sementara itu pada
Pemerintah Provinsi pangsa belanja hibah dalam
komponen belanja konsumsi cukup tinggi hingga
mencapai 28,85% dengan realisasi 96,92% didalamnya
BELANJA DAERAH
BELANJA MODAL
BELANJA KONSUMSI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA HIBAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA BAGI HASIL
BANTUAN KEUANGAN
KONSUMSI LAINNYA
BELANJA LAINNYA
URAIAN
Sumber : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT dan BiroKeuangan Provinsi NTT, diolah (*Miliar Rp)
RENCANA
REALISASI
NOMINAL
37.570,1
9.699,2
27.827,6
12.726,0
9.063,2
1.670,8
153,2
518,6
3.571,6
124,2
43,3
33.553,9
8.388,8
25.165,1
11.891,8
7.528,1
1.604,0
98,6
470,5
3.531,4
40,7
-
%
PANGSA (%)
89%
86%
90%
93%
83%
96%
64%
91%
99%
33%
0%
100,00
25,00
75,00
35,44
22,44
4,78
0,29
1,40
10,52
0,12
0,00
Tabel 2.1 Realisasi Belanja APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
30 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
PUSAT
PROVINSI
KOTA
KABUPATEN
TOTAL
PEMERINTAH
Sumber : Bank Indonesia, diolah
GIRO
185,01
185,72
37,54
756,49
1.164,76
TABUNG-AN
0,45
1,74
16,86
172,00
191,05
DEPOSITO
3,00
40,85
80,18
355,86
479,90
TOTAL DPK
188,46
228,31
134,59
1.284,35
1.835,71
Tabel 2.2. Komposisi DPK Pemerintah di NTT
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 2.14. Dana Pihak Ketiga Pemerintah di Perbankan NTT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
PUSAT PROVINSI PEMKOT PEMKAB TOTAL
RP TRILIUN
Gambar 2.1. Realisasi Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sampai dengan triwulan IV 2017, sebagian besar realisasi
belanja masih digunakan untuk belanja pegawai dengan
pangsa tertinggi adalah Kota Kupang sebesar 49,81%
terhadap total realisasi belanjanya.
Pencapaian realisasi belanja Kab. Sabu Raijua lebih rendah
dengan perbedaan persentase yang cukup tinggi
dibandingkan tahun 2016. Dari sebelumnya 84,16% di
tahun 2016 menjadi 68,33% di tahun 2017. Hal ini
disebabkan karena adanya OTT KPK terkait dengan
pimpinan daerah sehingga berdampak pada kemampuan
pemerintah daerah Kab. Sabu Raijua untuk mengambil
keputusan dalam melakukan pencairan dan realisasi DAK
(47,98%) yang berimbas pada turunnya realisasi belanja
daerah terutama belanja modal yang pencapaiannya
hanya 37,46%.
Rp 1,75 triliun. Simpanan pemerintah terbanyak dalam
bentuk giro sebesar Rp 1,16 triliun. Penurunan DPK
pemerintah terutama giro adalah dalam rangka
meningkatkan realisasi anggaran pada triwulan IV 2017.
Penurunan DPK pemerintah terjadi terutama di
Kabupaten/Kota yakni 71,53% (qtq) dari triwulan
sebelumnya Rp 4,51 triliun.
2.4 DANA PEMERINTAH DI PERBANKANDana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah yang disimpan di
perbankan pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar Rp 1,84
triliun. Jumlah tersebut turun 67,46% (qtq) dibandingkan
triwulan III 2017 yang sebesar Rp 5,64 triliun. Berdasarkan
jenis simpanan, giro turun sebesar 68,87% (qtq) dari
sebelumnya Rp 3,74 triliun, tabungan meningkat sebesar
23,77% (qtq) dari sebelumnya Rp 154,35 miliar dan
deposito turun sebesar 72,50% (qtq) dari sebelumnya
33KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SETDA PROVINSI NTT, DIOLAH
Grafik 2.13. Realisasi Belanja dan Komponennya Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA LAINNYA REALISASI (KANAN
SA
BU
RA
IJU
A
SIK
KA
TTS
NA
GE
KEO
KO
TA K
UPA
NG
EN
DE
BE
LU
MA
LA
KA
TTU
MA
TIM
KA
B. K
UPA
NG
SU
MB
A B
AR
AT
SU
MB
A T
IMU
R
MA
BA
R
SB
D
FLO
TIM
MA
NG
GA
RA
I
SU
MB
A T
EN
GA
H
LEM
BA
TA
NG
AD
A
ALO
R
RO
TE
Secara komposisi, pangsa realisasi belanja konsumsi APBD
Provinsi pada triwulan IV 2017 terutama disumbang oleh
belanja pegawai sebesar Rp 1,4 triliun (29,98% dari total
realisasi belanja daerah) dan belanja hibah sebesar Rp 1,35
triliun (28,85% dari total realisasi belanja daerah). Belanja
hibah terutama digunakan untuk penyaluran dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program Desa
Mandiri Anggur Merah sesuai kebijakan pemberdayaan
masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, pencapaian belanja pegawai terutama
didorong oleh pengalihan kewenangan pembayaran gaji
guru SMA ke Provinsi mulai tahun ini. Dari segi belanja
modal APBD Provinsi, persentase realisasi anggaran
belanja APBD Provinsi mengalami penurunan menjadi
85,04% dibandingkan triwulan IV 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar 106,41% dan 86,97%. Hal ini disebabkan
karena keterlambatan pengadaan belanja modal yang
bersifat administratif. Belanja modal APBD Provinsi
memiliki komposisi yang rendah yakni 10,23% dari
keseluruhan realisasi belanja APBD Provinsi selama
triwulan IV 2017. Oleh karena itu perlu adanya upaya
peningkatan realisasi belanja modal APBD Provinsi di tahun
2018.
tahun 2016 yakni sebesar 86,65% dari total pagu belanja.
Realisasi belanja terbesar yakni belanja pegawai yang
mencapai Rp 3,52 triliun atau 98,88% dari total pagu
belanja sebesar Rp 3,56 triliun, dengan pangsa realisasi
sebesar 39,95% terhadap total realisasi belanja
Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara itu, realisasi
belanja modal Kabupaten/Kota merupakan yang terendah
dibandingkan APBN dan Provinsi dan masih perlu
ditingkatkan karena sampai dengan triwulan IV 2017 baru
mencapai Rp 4,40 triliun atau 81,06% dari total pagu
belanja sebesar Rp 5,43 triliun dengan pangsa 10,23%.
Begitu pula dengan belanja barang dan jasa yang baru
mencapai Rp 3,69 triliun atau 78,54% dari total pagu
belanja sebesar Rp 4,70 triliun.
Secara spasial, Kab. Rote menjadi kabupaten dengan
realisasi belanja terbesar yakni 98,18% atau Rp 702,40
miliar, diikuti oleh Kab. Alor dengan realisasi sebesar
95,13% atau Rp 1,04 triliun dan kab. Ngada sebesar
94,67% atau Rp 836,65 miliar. Sebaliknya, Kab. TTS, Kab.
Sikka dan Kab. Sabu Raijua menjadi daerah dengan
realisasi belanja terendah yakni masing-masing 82,61%,
80,78% dan 68,33%. Dilihat dari pangsa realisasi belanja
modal terhadap total realisasi belanja, Kab. Ngada, Kab.
Malaka dan Kab. Sumba Tengah memiliki pangsa realisasi
belanja modal tertinggi yakni 33,12%, 28,02% dan
26,68%. Sebaliknya, pangsa realisasi belanja modal
terendah di Kab. Flores Timur (11,9%), Kab. Timor Tengah
Selatan (12,56%) dan Kab. Lembata (15,29%) posisi ini
masih sama dengan triwulan yang sama di tahun 2016.
2.3.3 Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota
Hingga triwulan IV 2017, realisasi belanja Pemerintah
Kabupaten/Kota tercatat Rp 19,96 triliun atau 87,44% dari
total pagu belanja sebesar Rp 22,83 triliun. Realisasi
tersebut meningkat dibandingkan triwulan yang sama
32 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
PUSAT
PROVINSI
KOTA
KABUPATEN
TOTAL
PEMERINTAH
Sumber : Bank Indonesia, diolah
GIRO
185,01
185,72
37,54
756,49
1.164,76
TABUNG-AN
0,45
1,74
16,86
172,00
191,05
DEPOSITO
3,00
40,85
80,18
355,86
479,90
TOTAL DPK
188,46
228,31
134,59
1.284,35
1.835,71
Tabel 2.2. Komposisi DPK Pemerintah di NTT
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 2.14. Dana Pihak Ketiga Pemerintah di Perbankan NTT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
PUSAT PROVINSI PEMKOT PEMKAB TOTAL
RP TRILIUN
Gambar 2.1. Realisasi Belanja Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sampai dengan triwulan IV 2017, sebagian besar realisasi
belanja masih digunakan untuk belanja pegawai dengan
pangsa tertinggi adalah Kota Kupang sebesar 49,81%
terhadap total realisasi belanjanya.
Pencapaian realisasi belanja Kab. Sabu Raijua lebih rendah
dengan perbedaan persentase yang cukup tinggi
dibandingkan tahun 2016. Dari sebelumnya 84,16% di
tahun 2016 menjadi 68,33% di tahun 2017. Hal ini
disebabkan karena adanya OTT KPK terkait dengan
pimpinan daerah sehingga berdampak pada kemampuan
pemerintah daerah Kab. Sabu Raijua untuk mengambil
keputusan dalam melakukan pencairan dan realisasi DAK
(47,98%) yang berimbas pada turunnya realisasi belanja
daerah terutama belanja modal yang pencapaiannya
hanya 37,46%.
Rp 1,75 triliun. Simpanan pemerintah terbanyak dalam
bentuk giro sebesar Rp 1,16 triliun. Penurunan DPK
pemerintah terutama giro adalah dalam rangka
meningkatkan realisasi anggaran pada triwulan IV 2017.
Penurunan DPK pemerintah terjadi terutama di
Kabupaten/Kota yakni 71,53% (qtq) dari triwulan
sebelumnya Rp 4,51 triliun.
2.4 DANA PEMERINTAH DI PERBANKANDana Pihak Ketiga (DPK) Pemerintah yang disimpan di
perbankan pada triwulan IV 2017 tercatat sebesar Rp 1,84
triliun. Jumlah tersebut turun 67,46% (qtq) dibandingkan
triwulan III 2017 yang sebesar Rp 5,64 triliun. Berdasarkan
jenis simpanan, giro turun sebesar 68,87% (qtq) dari
sebelumnya Rp 3,74 triliun, tabungan meningkat sebesar
23,77% (qtq) dari sebelumnya Rp 154,35 miliar dan
deposito turun sebesar 72,50% (qtq) dari sebelumnya
33KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER: BADAN PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SETDA PROVINSI NTT, DIOLAH
Grafik 2.13. Realisasi Belanja dan Komponennya Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL BELANJA LAINNYA REALISASI (KANAN
SA
BU
RA
IJU
A
SIK
KA
TTS
NA
GE
KEO
KO
TA K
UPA
NG
EN
DE
BE
LU
MA
LA
KA
TTU
MA
TIM
KA
B. K
UPA
NG
SU
MB
A B
AR
AT
SU
MB
A T
IMU
R
MA
BA
R
SB
D
FLO
TIM
MA
NG
GA
RA
I
SU
MB
A T
EN
GA
H
LEM
BA
TA
NG
AD
A
ALO
R
RO
TE
Secara komposisi, pangsa realisasi belanja konsumsi APBD
Provinsi pada triwulan IV 2017 terutama disumbang oleh
belanja pegawai sebesar Rp 1,4 triliun (29,98% dari total
realisasi belanja daerah) dan belanja hibah sebesar Rp 1,35
triliun (28,85% dari total realisasi belanja daerah). Belanja
hibah terutama digunakan untuk penyaluran dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program Desa
Mandiri Anggur Merah sesuai kebijakan pemberdayaan
masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, pencapaian belanja pegawai terutama
didorong oleh pengalihan kewenangan pembayaran gaji
guru SMA ke Provinsi mulai tahun ini. Dari segi belanja
modal APBD Provinsi, persentase realisasi anggaran
belanja APBD Provinsi mengalami penurunan menjadi
85,04% dibandingkan triwulan IV 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar 106,41% dan 86,97%. Hal ini disebabkan
karena keterlambatan pengadaan belanja modal yang
bersifat administratif. Belanja modal APBD Provinsi
memiliki komposisi yang rendah yakni 10,23% dari
keseluruhan realisasi belanja APBD Provinsi selama
triwulan IV 2017. Oleh karena itu perlu adanya upaya
peningkatan realisasi belanja modal APBD Provinsi di tahun
2018.
tahun 2016 yakni sebesar 86,65% dari total pagu belanja.
Realisasi belanja terbesar yakni belanja pegawai yang
mencapai Rp 3,52 triliun atau 98,88% dari total pagu
belanja sebesar Rp 3,56 triliun, dengan pangsa realisasi
sebesar 39,95% terhadap total realisasi belanja
Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara itu, realisasi
belanja modal Kabupaten/Kota merupakan yang terendah
dibandingkan APBN dan Provinsi dan masih perlu
ditingkatkan karena sampai dengan triwulan IV 2017 baru
mencapai Rp 4,40 triliun atau 81,06% dari total pagu
belanja sebesar Rp 5,43 triliun dengan pangsa 10,23%.
Begitu pula dengan belanja barang dan jasa yang baru
mencapai Rp 3,69 triliun atau 78,54% dari total pagu
belanja sebesar Rp 4,70 triliun.
Secara spasial, Kab. Rote menjadi kabupaten dengan
realisasi belanja terbesar yakni 98,18% atau Rp 702,40
miliar, diikuti oleh Kab. Alor dengan realisasi sebesar
95,13% atau Rp 1,04 triliun dan kab. Ngada sebesar
94,67% atau Rp 836,65 miliar. Sebaliknya, Kab. TTS, Kab.
Sikka dan Kab. Sabu Raijua menjadi daerah dengan
realisasi belanja terendah yakni masing-masing 82,61%,
80,78% dan 68,33%. Dilihat dari pangsa realisasi belanja
modal terhadap total realisasi belanja, Kab. Ngada, Kab.
Malaka dan Kab. Sumba Tengah memiliki pangsa realisasi
belanja modal tertinggi yakni 33,12%, 28,02% dan
26,68%. Sebaliknya, pangsa realisasi belanja modal
terendah di Kab. Flores Timur (11,9%), Kab. Timor Tengah
Selatan (12,56%) dan Kab. Lembata (15,29%) posisi ini
masih sama dengan triwulan yang sama di tahun 2016.
2.3.3 Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota
Hingga triwulan IV 2017, realisasi belanja Pemerintah
Kabupaten/Kota tercatat Rp 19,96 triliun atau 87,44% dari
total pagu belanja sebesar Rp 22,83 triliun. Realisasi
tersebut meningkat dibandingkan triwulan yang sama
32 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Boks 2 : Realisasi Program Nawa Cita di Provinsi NTTBoks 2 : Realisasi Program Nawa Cita di Provinsi NTT
Nawacita adalah sembilan agenda prioritas pembangunan
yang digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia untuk mengawal pembangunan Indonesia.
Prioritas pembangunan tersebut diharapkan dapat
mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia sesuai
tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan
UUD 1945 yaitu bahwa hakikat pembangunan nasional
adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan
kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah
Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia
dan perdamaian abadi. Bertolak dari tujuan tersebut maka
nawacita ini dicanangkan untuk menunjukkan prioritas
jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara
politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian
dalam kebudayaan.
Secara ringkas, nawacita pertama adalah menghadirkan
kembali negara untuk melindungi dan memberi rasa
aman. Yang kedua adalah terkait tata kelola pemerintahan
yang bersih dan terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah
terkait menjadikan daerah perbatasan sebagai pintu
gerbang Indonesia. Keempat adalah melakukan reformasi
sistem dan penegakan hokum. Nawacita kelima tentang
peningkatan kualitas hidup manusia, sedangkan yang
keenam adalah tentang peningkatan produktivitas rakyat
dan daya saing. Nawacita ketujuh tentang mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector
strategis. Nawacita kedelapan adalah melakukan revolusi
mental, dan terakhir adalah tentang memperteguh
kebhinekaan dan restorasi sosial.
Sepanjang tahun 2017, di Provinsi NTT, telah dilaksanakan
program penguatan Nawacita tersebut di atas dengan
realisasi anggaran mencapai Rp 2,46 triliun atau terealisasi
99,2% dari pagu dana sebesar Rp. 2,48 triliun. Adapun
fokus pemerintah pusat untuk pembangunan NTT adalah
terkait nawacita ketiga atau membangun Indonesia dari
pinggiran dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 1,5
triliun dan nawacita keenam tentang peningkatan
produktivitas dan daya saing dengan total realisasi
anggaran mencapai Rp 820 miliar. Realisasi anggaran
dalam pelaksanaan nawacita ketiga relatif lebih cepat
Gambar Boks 2.1. Program Nawacita
35KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
PENDAPATAN DAERAH
BELANJA DAERAH
BELANJA MODAL
BELANJA KONSUMSI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA HIBAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA BAGI HASIL
BANTUAN KEUANGAN
KONSUMSI LAINNYA
BELANJA LAINNYA
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN
SILPA TAHUN LALU
LAINNYA
PENGELUARAN
PENYERTAAN MODAL
LAINNYA
PEMBIAYAAN NETTO
SILPA SEKARANG
Tabel 2.3 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
APBN
APBN/APBD
KAB
297.455
9.729.010
3.707.842
6.021.167
2.654.881
3.345.450
-
20.837
-
-
-
-
(9.431.555)
21.431.479
22.833.828
5.429.190
17.404.638
8.605.968
4.701.023
280.043
109.164
20.903
3.568.209
119.330
-
(1.402.349)
1.674.190
1.652.518
21.672
213.960
120.050
93.910
1.460.230
57.881
PROV TOTAL
4.796.327
5.007.246
562.136
4.401.843
1.465.140
1.016.755
1.390.772
23.151
497.702
3.423
4.900
43.266
(210.919)
290.459
282.889
7.570
79.540
75.000
4.540
210.919
-
26.525.260
37.570.083
9.699.169
27.827.648
12.725.989
9.063.227
1.670.815
153.152
518.605
3.571.632
124.230
43.266
(11.044.823)
1.964.649
1.935.406
29.243
293.500
195.050
98.450
1.671.149
57.881
APBN
REALISASI
KAB
2.601.873
8.916.811
3.509.600
5.407.211
2.515.419
2.871.350
-
20.442
-
-
-
-
(6.314.939)
19.839.434
19.964.765
4.401.140
15.563.625
7.975.388
3.692.018
256.009
56.778
14.658
3.528.124
40.650
-
(125.331)
1.714.649
1.698.963
15.686
208.109
120.199
87.910
1.506.540
1.381.209
PROV TOTAL
4.715.482
4.672.334
478.036
4.194.298
1.400.988
964.782
1.347.982
21.423
455.802
3.265
56
-
43.147
288.035
282.889
5.146
79.536
75.000
4.536
208.499
251.646
27.156.789
33.553.911
8.388.777
25.165.134
11.891.795
7.528.150
1.603.992
98.644
470.460
3.531.389
40.706
-
(6.397.122)
2.002.683
1.981.852
20.832
287.645
195.199
92.446
1.715.039
1.632.855
34 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
NAWACITA 1 NAWACITA 2 NAWACITA 3 NAWACITA 4 NAWACITA 5 NAWACITA 6 NAWACITA 7 NAWACITA 8 NAWACITA 9
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Boks 2 : Realisasi Program Nawa Cita di Provinsi NTTBoks 2 : Realisasi Program Nawa Cita di Provinsi NTT
Nawacita adalah sembilan agenda prioritas pembangunan
yang digagas oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia untuk mengawal pembangunan Indonesia.
Prioritas pembangunan tersebut diharapkan dapat
mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia sesuai
tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan
UUD 1945 yaitu bahwa hakikat pembangunan nasional
adalah: mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan
kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah
Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia
dan perdamaian abadi. Bertolak dari tujuan tersebut maka
nawacita ini dicanangkan untuk menunjukkan prioritas
jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara
politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian
dalam kebudayaan.
Secara ringkas, nawacita pertama adalah menghadirkan
kembali negara untuk melindungi dan memberi rasa
aman. Yang kedua adalah terkait tata kelola pemerintahan
yang bersih dan terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah
terkait menjadikan daerah perbatasan sebagai pintu
gerbang Indonesia. Keempat adalah melakukan reformasi
sistem dan penegakan hokum. Nawacita kelima tentang
peningkatan kualitas hidup manusia, sedangkan yang
keenam adalah tentang peningkatan produktivitas rakyat
dan daya saing. Nawacita ketujuh tentang mewujudkan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector
strategis. Nawacita kedelapan adalah melakukan revolusi
mental, dan terakhir adalah tentang memperteguh
kebhinekaan dan restorasi sosial.
Sepanjang tahun 2017, di Provinsi NTT, telah dilaksanakan
program penguatan Nawacita tersebut di atas dengan
realisasi anggaran mencapai Rp 2,46 triliun atau terealisasi
99,2% dari pagu dana sebesar Rp. 2,48 triliun. Adapun
fokus pemerintah pusat untuk pembangunan NTT adalah
terkait nawacita ketiga atau membangun Indonesia dari
pinggiran dengan total realisasi anggaran sebesar Rp 1,5
triliun dan nawacita keenam tentang peningkatan
produktivitas dan daya saing dengan total realisasi
anggaran mencapai Rp 820 miliar. Realisasi anggaran
dalam pelaksanaan nawacita ketiga relatif lebih cepat
Gambar Boks 2.1. Program Nawacita
35KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
PENDAPATAN DAERAH
BELANJA DAERAH
BELANJA MODAL
BELANJA KONSUMSI
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA HIBAH
BELANJA BANTUAN SOSIAL
BELANJA BAGI HASIL
BANTUAN KEUANGAN
KONSUMSI LAINNYA
BELANJA LAINNYA
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN
SILPA TAHUN LALU
LAINNYA
PENGELUARAN
PENYERTAAN MODAL
LAINNYA
PEMBIAYAAN NETTO
SILPA SEKARANG
Tabel 2.3 Ringkasan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Biro Keuangan Provinsi NTT, diolah
APBN
APBN/APBD
KAB
297.455
9.729.010
3.707.842
6.021.167
2.654.881
3.345.450
-
20.837
-
-
-
-
(9.431.555)
21.431.479
22.833.828
5.429.190
17.404.638
8.605.968
4.701.023
280.043
109.164
20.903
3.568.209
119.330
-
(1.402.349)
1.674.190
1.652.518
21.672
213.960
120.050
93.910
1.460.230
57.881
PROV TOTAL
4.796.327
5.007.246
562.136
4.401.843
1.465.140
1.016.755
1.390.772
23.151
497.702
3.423
4.900
43.266
(210.919)
290.459
282.889
7.570
79.540
75.000
4.540
210.919
-
26.525.260
37.570.083
9.699.169
27.827.648
12.725.989
9.063.227
1.670.815
153.152
518.605
3.571.632
124.230
43.266
(11.044.823)
1.964.649
1.935.406
29.243
293.500
195.050
98.450
1.671.149
57.881
APBN
REALISASI
KAB
2.601.873
8.916.811
3.509.600
5.407.211
2.515.419
2.871.350
-
20.442
-
-
-
-
(6.314.939)
19.839.434
19.964.765
4.401.140
15.563.625
7.975.388
3.692.018
256.009
56.778
14.658
3.528.124
40.650
-
(125.331)
1.714.649
1.698.963
15.686
208.109
120.199
87.910
1.506.540
1.381.209
PROV TOTAL
4.715.482
4.672.334
478.036
4.194.298
1.400.988
964.782
1.347.982
21.423
455.802
3.265
56
-
43.147
288.035
282.889
5.146
79.536
75.000
4.536
208.499
251.646
27.156.789
33.553.911
8.388.777
25.165.134
11.891.795
7.528.150
1.603.992
98.644
470.460
3.531.389
40.706
-
(6.397.122)
2.002.683
1.981.852
20.832
287.645
195.199
92.446
1.715.039
1.632.855
34 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
NAWACITA 1 NAWACITA 2 NAWACITA 3 NAWACITA 4 NAWACITA 5 NAWACITA 6 NAWACITA 7 NAWACITA 8 NAWACITA 9
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
Melakukan revolusi karakter bangsa
Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia
Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dalam
nawacita kelima, pemerintah juga membangun rumah
susun untuk mahasiswa di Kota Kupang, pondok
pesantren di Ende ataupun seminari di Manggarai.
Pemerintah juga melakukan pembangunan SPAM
Kawasan air di Sumba Barat.
Terkait nawacita keenam tentang peningkatan
produktivitas dan daya saing, fokus utama pemerintah
adalah dengan penyelesaian Bendungan Raknamo, dan
pekerjaan Bendungan Rotiklot di Atambua dan Napungete
di Sikka. Pemerintah juga membangun daerah irigasi (DI)
Wae Dingin Manggarai Timur ataupu DI Kodi di Sumba
Barat Daya. Pemerintah pusat melalui kementrian
pertanian juga memiliki program yang cukup besar berupa
Tabel Boks 2.1. Rincian Output Program Nawacita di Provinsi NTT 2017
KOMODITAS INFLASI
SUMBER : BPS, DIOLAH
SUM YOY KOMODITAS DEFLASI SUM YOY
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Pemenuhan Alat Material
Lainnya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan
Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan
Layanan Kepelabuhanan
Kapasitas Bandar Udara
Layanan Pengelolaan Prasarana dan lalu lintas Perhubungan Darat
Layanan Bandar Udara
Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan Udara
Lainnya
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi yang bebas korupsi
Rehabilitasi dan Perlindungan sosial bagi Anak Terlantar/Anak Jalanan, Anak yang Berhadapan Hukum
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Pembangunan Rumah Susun
SPAM Berbasis Masyarakat
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Lainnya
7.616.931.000
5.209.007.000
1.020.588.000
1.387.336.000
1.543.217.997.039
785.149.046.119
178.107.218.000
271.074.875.244
109.993.743.374
44.652.039.000
64.595.712.000
41.756.490.000
21.520.171.700
10.407.470.150
15.961.231.452
838.652.050
838.652.050
75.113.334.021
40.498.819.000
11.786.839.341
7.668.281.000
15.159.394.680
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on-going)
Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun
Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi
Kawasan Aneka Cabai
Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan Kering
Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun / ditingkatkan
Perluasan Sawah
Kawasan Bawang Merah
Lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis
Luas lahan garam yang difasilitasi
Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Daerah
Lainnya
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
Gedung Balai Nikah yang Dibangun
Lainnya
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
Grand Total
820.062.832.109
577.103.491.933
85.273.428.000
61.033.119.000
18.065.491.000
13.892.344.800
13.223.705.891
9.160.055.000
7.551.392.000
5.988.205.100
28.771.599.385
4.599.122.550
1.944.068.500
1.578.209.050
1.076.845.000
7.944.822.580
6.918.537.150
1.026.285.430
236.700.000
179.200.000
57.500.000
2.459.630.391.349
penanaman jagung hibrida di hampir semua wilayah di
NTT dengan alokasi anggaran mencapai Rp 61 miliar.
Selain itu juga terdapat program Kawasan aneka cabai,
bawang merah, perluasan sawah, maupun perluasan
tanaman di lahan kering.
Penerapan nawacita lainnya antara lain : Nawacita
pertama dengan pembuatan layanan pengelolaan sarana
dan prasarana SAR, nawacita keempat dengan cara
melakukan rehabilitasi dan perlindungan social bagi anak
terlantar. Nawacita ketujuh diimplementasikan terutama
dengan memfasilitasi luas lahan garam. Nawacita
kedelapan direalisasi dalam pembangunan Gedung balai
nikah, dan nawacita kesembilan penyelenggaraan teknis
pengawasan pemilu oleh Bawaslu provinsi.
37KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 2. 1. Realisasi Program Nawacita di Provinsi NTT
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik Boks 2.2.
98,0 98,2 98,4 98,6 98,8 99,0 99,2 99,4 99,6 99,8 100,0
200 400 600 800
1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
1. M
EN
GH
AD
IRK
AN
K
EM
BA
LI N
EG
AR
A
UN
TU
K M
ELIN
DU
NG
I SE
GE
NA
P B
AN
GSA
3. M
EM
BA
NG
UN
IN
DO
NE
SIA
DA
RI
PIN
GG
IRA
N
4. M
EM
PE
RK
UA
T
KE
HA
DIR
AN
NE
GA
RA
D
ALA
M M
ELA
KU
KA
N
RE
FO
RM
ASI YA
NG
B
EB
AS
KO
RU
PSI
5. M
EN
ING
KA
TK
AN
K
UA
LIT
AS
HID
UP
M
AN
USIA
DA
N
MA
SYA
RA
KA
T
IND
ON
ESIA
6. M
EN
ING
KA
TK
AN
P
RO
DU
KTIV
ITA
S
RA
KYA
T D
AN
DA
YA
SA
ING
DI PA
SA
R
INTE
RN
ASIO
NA
L
7. M
EW
UJU
DK
AN
K
EM
AN
DIR
IAN
E
KO
NO
MI D
EN
GA
N
ME
NG
GE
RA
KK
AN
SE
KTO
R S
TR
ATE
GIS
8. M
ELA
KU
KA
N
RE
VO
LU
SI
KA
RA
KTE
R B
AN
GSA
9. M
EM
PE
RTE
GU
H
KE
BH
INE
KA
AN
DA
N
ME
MP
ER
KU
AT
R
ESTO
RA
SI SO
SIA
L
BILLIONS
BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL % REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
III
9 10 11 12
I IVII
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
NC 07NC 01
NC 08NC 06
NC 09NC 03 NC 04 NC 05
PAGU PAGU
Waktu Realisasi Program Nawacitas di Provinsi NTT
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 2.3. Lokasi Proyek Program Nawacita
BE
LU
KU
PA
NG
KO
TA
KU
PA
NG
MA
LA
KA
NTT
SIK
KA
MA
BA
R
ALO
R
SB
D
TTU
TTS
MA
NG
GA
RA
I
SU
MB
A T
IMU
R
MA
TIM
EN
DE
RO
TE
ND
AO
SA
BU
RA
IJU
A
FLO
RE
S T
IMU
R
LEM
BA
TA
NG
AD
A
SU
MB
A B
AR
AT
NA
GE
KE
O
SU
MB
A T
EN
GA
H
NAWA CITA 01 NAWA CITA 03 NAWA CITA 04NAWA CITA 06 NAWA CITA 07 NAWA CITA 08
NAWA CITA 05NAWA CITA 09
-
100
200
300
400
500
600
700
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 2.4.
NAWA CITA 01 NAWA CITA 03 NAWA CITA 04NAWA CITA 06 NAWA CITA 07 NAWA CITA 08
NAWA CITA 05NAWA CITA 09
1,989*293*
123*
18
8 7 6 2 2 2 2 2 1
4
-
5
10
15
20
25
30
35
KE
ME
N P
UP
ER
A
PE
RH
UB
UN
GA
N
PE
RTA
NIA
N
KE
ME
ND
AG
KE
ME
NA
G
BP
S
BA
SA
RN
AS
KE
ME
NK
ES
KK
P
BM
KG
KE
ME
ND
ES
PO
LR
I
BN
PB
LA
INN
YA
Pelaksana Program Nawacita dan Realisasi Anggaran di NTT
dikarenakan sifat pekerjaan yang relatif cepat terutama
terkait pekerjaan jalan. Untuk pekerjaan proyek bangunan
sebagaimana nawacita keenam terutama pembangunan
bendungan dan irigasi, ataupun nawacita ketiga terkait
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan relatif
lebih lama.
Fokus pemerintah dalam membangun daerah perbatasan
tersebut terlihat dari lokasi proyek pembangunan dengan
alokasi terbesar di Kabupaten Belu, Kupang, Malaka, Alor,
ataupun pembangunan jalan lintas kabupaten di NTT.
Terkait peningkatan daya saing dan produktivitas dalam
nawacita keenam, maka fokus utama pemerintah pusat
adalah dengan membangun proyek multiyear bendungan,
irigasi ataupun peningkatan produksi pertanian.
Berdasarkan kementrian dan Lembaga kuasa anggaran,
terlihat bahwa anggaran terbesar dikerjakan oleh
kementrian PU PERA dengan realisasi mencapai Rp 2,0
triliun rupiah, disusul oleh kementrian perhubungan
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 293 miliar dan
kementrian pertanian sebesar Rp 123 miliar.
Berdasarkan rincian alokasi anggaran, pembangunan jalan
dan jembatan menjadi prioritas utama terutama untuk
pembangunan sabuk perbatasan Indonesia dan Timor
Leste. Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan
layanan kepelabuhan di 9 Kabupaten/Kota, peningkatan
kapasitas bandara di Ruteng, maupun pelebaran taxi way
di Atambua dan pembangunan bandara Pantar di Alor.
Pemerintah juga melakukan peningkatan layanan baik
untuk angkutan darat, laut dan udara.
36 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dalam
nawacita kelima, pemerintah juga membangun rumah
susun untuk mahasiswa di Kota Kupang, pondok
pesantren di Ende ataupun seminari di Manggarai.
Pemerintah juga melakukan pembangunan SPAM
Kawasan air di Sumba Barat.
Terkait nawacita keenam tentang peningkatan
produktivitas dan daya saing, fokus utama pemerintah
adalah dengan penyelesaian Bendungan Raknamo, dan
pekerjaan Bendungan Rotiklot di Atambua dan Napungete
di Sikka. Pemerintah juga membangun daerah irigasi (DI)
Wae Dingin Manggarai Timur ataupu DI Kodi di Sumba
Barat Daya. Pemerintah pusat melalui kementrian
pertanian juga memiliki program yang cukup besar berupa
Tabel Boks 2.1. Rincian Output Program Nawacita di Provinsi NTT 2017
KOMODITAS INFLASI
SUMBER : BPS, DIOLAH
SUM YOY KOMODITAS DEFLASI SUM YOY
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR
Pemenuhan Alat Material
Lainnya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran
Pembangunan Jalan
Pembangunan Jembatan
Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan
Layanan Kepelabuhanan
Kapasitas Bandar Udara
Layanan Pengelolaan Prasarana dan lalu lintas Perhubungan Darat
Layanan Bandar Udara
Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Pelayanan dan Pengoperasian Angkutan Udara
Lainnya
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi yang bebas korupsi
Rehabilitasi dan Perlindungan sosial bagi Anak Terlantar/Anak Jalanan, Anak yang Berhadapan Hukum
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Pembangunan Rumah Susun
SPAM Berbasis Masyarakat
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan
Lainnya
7.616.931.000
5.209.007.000
1.020.588.000
1.387.336.000
1.543.217.997.039
785.149.046.119
178.107.218.000
271.074.875.244
109.993.743.374
44.652.039.000
64.595.712.000
41.756.490.000
21.520.171.700
10.407.470.150
15.961.231.452
838.652.050
838.652.050
75.113.334.021
40.498.819.000
11.786.839.341
7.668.281.000
15.159.394.680
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
Bendungan dalam tahap pelaksanaan (on-going)
Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun
Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung
Pasar Rakyat Yang Dibangun/Direvitalisasi
Kawasan Aneka Cabai
Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar di Lahan Kering
Jaringan irigasi air tanah (JIAT) yang dibangun / ditingkatkan
Perluasan Sawah
Kawasan Bawang Merah
Lainnya
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis
Luas lahan garam yang difasilitasi
Layanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Daerah
Lainnya
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
Gedung Balai Nikah yang Dibangun
Lainnya
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi
Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
Grand Total
820.062.832.109
577.103.491.933
85.273.428.000
61.033.119.000
18.065.491.000
13.892.344.800
13.223.705.891
9.160.055.000
7.551.392.000
5.988.205.100
28.771.599.385
4.599.122.550
1.944.068.500
1.578.209.050
1.076.845.000
7.944.822.580
6.918.537.150
1.026.285.430
236.700.000
179.200.000
57.500.000
2.459.630.391.349
penanaman jagung hibrida di hampir semua wilayah di
NTT dengan alokasi anggaran mencapai Rp 61 miliar.
Selain itu juga terdapat program Kawasan aneka cabai,
bawang merah, perluasan sawah, maupun perluasan
tanaman di lahan kering.
Penerapan nawacita lainnya antara lain : Nawacita
pertama dengan pembuatan layanan pengelolaan sarana
dan prasarana SAR, nawacita keempat dengan cara
melakukan rehabilitasi dan perlindungan social bagi anak
terlantar. Nawacita ketujuh diimplementasikan terutama
dengan memfasilitasi luas lahan garam. Nawacita
kedelapan direalisasi dalam pembangunan Gedung balai
nikah, dan nawacita kesembilan penyelenggaraan teknis
pengawasan pemilu oleh Bawaslu provinsi.
37KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 2. 1. Realisasi Program Nawacita di Provinsi NTT
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik Boks 2.2.
98,0 98,2 98,4 98,6 98,8 99,0 99,2 99,4 99,6 99,8 100,0
200 400 600 800
1.000 1.200 1.400 1.600 1.800
1. M
EN
GH
AD
IRK
AN
K
EM
BA
LI N
EG
AR
A
UN
TU
K M
ELIN
DU
NG
I SE
GE
NA
P B
AN
GSA
3. M
EM
BA
NG
UN
IN
DO
NE
SIA
DA
RI
PIN
GG
IRA
N
4. M
EM
PE
RK
UA
T
KE
HA
DIR
AN
NE
GA
RA
D
ALA
M M
ELA
KU
KA
N
RE
FO
RM
ASI YA
NG
B
EB
AS
KO
RU
PSI
5. M
EN
ING
KA
TK
AN
K
UA
LIT
AS
HID
UP
M
AN
USIA
DA
N
MA
SYA
RA
KA
T
IND
ON
ESIA
6. M
EN
ING
KA
TK
AN
P
RO
DU
KTIV
ITA
S
RA
KYA
T D
AN
DA
YA
SA
ING
DI PA
SA
R
INTE
RN
ASIO
NA
L
7. M
EW
UJU
DK
AN
K
EM
AN
DIR
IAN
E
KO
NO
MI D
EN
GA
N
ME
NG
GE
RA
KK
AN
SE
KTO
R S
TR
ATE
GIS
8. M
ELA
KU
KA
N
RE
VO
LU
SI
KA
RA
KTE
R B
AN
GSA
9. M
EM
PE
RTE
GU
H
KE
BH
INE
KA
AN
DA
N
ME
MP
ER
KU
AT
R
ESTO
RA
SI SO
SIA
L
BILLIONS
BARANG MODAL BANTUAN SOSIAL % REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
III
9 10 11 12
I IVII
-
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
NC 07NC 01
NC 08NC 06
NC 09NC 03 NC 04 NC 05
PAGU PAGU
Waktu Realisasi Program Nawacitas di Provinsi NTT
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 2.3. Lokasi Proyek Program Nawacita
BE
LU
KU
PA
NG
KO
TA
KU
PA
NG
MA
LA
KA
NTT
SIK
KA
MA
BA
R
ALO
R
SB
D
TTU
TTS
MA
NG
GA
RA
I
SU
MB
A T
IMU
R
MA
TIM
EN
DE
RO
TE
ND
AO
SA
BU
RA
IJU
A
FLO
RE
S T
IMU
R
LEM
BA
TA
NG
AD
A
SU
MB
A B
AR
AT
NA
GE
KE
O
SU
MB
A T
EN
GA
H
NAWA CITA 01 NAWA CITA 03 NAWA CITA 04NAWA CITA 06 NAWA CITA 07 NAWA CITA 08
NAWA CITA 05NAWA CITA 09
-
100
200
300
400
500
600
700
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 2.4.
NAWA CITA 01 NAWA CITA 03 NAWA CITA 04NAWA CITA 06 NAWA CITA 07 NAWA CITA 08
NAWA CITA 05NAWA CITA 09
1,989*293*
123*
18
8 7 6 2 2 2 2 2 1
4
-
5
10
15
20
25
30
35
KE
ME
N P
UP
ER
A
PE
RH
UB
UN
GA
N
PE
RTA
NIA
N
KE
ME
ND
AG
KE
ME
NA
G
BP
S
BA
SA
RN
AS
KE
ME
NK
ES
KK
P
BM
KG
KE
ME
ND
ES
PO
LR
I
BN
PB
LA
INN
YA
Pelaksana Program Nawacita dan Realisasi Anggaran di NTT
dikarenakan sifat pekerjaan yang relatif cepat terutama
terkait pekerjaan jalan. Untuk pekerjaan proyek bangunan
sebagaimana nawacita keenam terutama pembangunan
bendungan dan irigasi, ataupun nawacita ketiga terkait
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan relatif
lebih lama.
Fokus pemerintah dalam membangun daerah perbatasan
tersebut terlihat dari lokasi proyek pembangunan dengan
alokasi terbesar di Kabupaten Belu, Kupang, Malaka, Alor,
ataupun pembangunan jalan lintas kabupaten di NTT.
Terkait peningkatan daya saing dan produktivitas dalam
nawacita keenam, maka fokus utama pemerintah pusat
adalah dengan membangun proyek multiyear bendungan,
irigasi ataupun peningkatan produksi pertanian.
Berdasarkan kementrian dan Lembaga kuasa anggaran,
terlihat bahwa anggaran terbesar dikerjakan oleh
kementrian PU PERA dengan realisasi mencapai Rp 2,0
triliun rupiah, disusul oleh kementrian perhubungan
dengan realisasi anggaran sebesar Rp 293 miliar dan
kementrian pertanian sebesar Rp 123 miliar.
Berdasarkan rincian alokasi anggaran, pembangunan jalan
dan jembatan menjadi prioritas utama terutama untuk
pembangunan sabuk perbatasan Indonesia dan Timor
Leste. Selain itu, pemerintah juga melakukan perbaikan
layanan kepelabuhan di 9 Kabupaten/Kota, peningkatan
kapasitas bandara di Ruteng, maupun pelebaran taxi way
di Atambua dan pembangunan bandara Pantar di Alor.
Pemerintah juga melakukan peningkatan layanan baik
untuk angkutan darat, laut dan udara.
36 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
39KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Boks 3. Pagu Anggaran APBN 2018 Provinsi NTTBoks 3. Pagu Anggaran APBN 2018 Provinsi NTT
Pada tahun 2018, pagu anggaran pemerintah pusat masih
menunjukkan adanya peningkatan walaupun relatif
melambat dibanding tahun 2017. Pagu anggaran tercatat
meningkat, dari 9,8 triliun menjadi 10,3 triliun, atau
bertambah 5,7% dibanding tahun sebelumnya.
Perlambatan belanja terutama disebabkan oleh
berkurangnya belanja modal mengikuti perencanaan
belanja modal yang telah direncanakan. Adapun belanja
pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan
7,3% (yoy) dan 15,1% (yoy) terutama disebabkan oleh
peningkatan anggaran pilkada provinsi dan 10 kabupaten
di Provinsi NTT.
Berdasarkan daerah penerima aliran belanja di NTT,
Provinsi NTT tercatat paling banyak mendapatkan alokasi
anggaran dengan total 5,48 triliun atau sebesar 53,3%
dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Hal ini
t e ru tama d ipe runtukkan bag i be lan ja moda l
dinas/kementerian yang berada di Provinsi NTT dengan
alokasi anggaran sebesar 2,6 triliun seperti pembangunan
jalan, jembatan dan proyek sumber daya air. Belanja
barang menjadi alokasi terbesar kedua di Provinsi NTT
terutama untuk belanja barang dan jasa terkait
pembangunan jalan dan pengelolaan SDA dengan total
alokasi anggaran sebesar 300 milyar. Belanja barang dan
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.1.
2014 2015 2016 2017 2018
0
2
4
6
8
10
12
-60
-40
-20
0
20
40
60
PAGU BELANJA REALISASI GROWTH PAGU GROWTH REALISASI
Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN di Provinsi NTT
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.2. Pangsa Belanja APBN di Provinsi NTT
BELANJA MOMDAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA LAINNYA
TRILIUN
2017 2018
38.1%27.3%34.4%
34.6%27.7%37.5%
38 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.3. Pangsa Alokasi APBN di Kabupaten/Kota
KOTA KUPANG12,41
KUPANG12,41
ENDE3,04
BELU2,94
SIKKA2,65
SUMTIM2,45
FLOTIMM1,68
ROTENDAO
1,67
ALOR2,48
MANGGARAI2,47
TTS1,62
KUPANG12,41
MABAR,54 SUMBA..1,27
SBD1,03
NGADA1,44
LEMBATA1,14
MATIM0,46
MALA..
NA
GE
KE
O..
SA
RA
..
M...
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.4. Nominal Alokasi APBN di Kabupaten/Kota
INFRASTRUKTUR KESEJAHTERAAN OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
0
200
400
600
800
1000
1200
1400 MILYAR
BE
LU
KU
PA
NG
KO
TA
KU
PA
NG
MA
LA
KA
SIK
KA
MA
BA
R
ALO
R
SB
D
TTU
TTS
MA
NG
GA
RA
I
SU
MB
A T
IMU
R
MA
TIM
EN
DE
RO
TE
ND
AO
SA
BU
RA
IJU
A
FLO
RE
S T
IMU
R
LEM
BA
TA
NG
AD
A
SU
MB
A B
AR
AT
NA
GE
KE
O
SU
MB
A T
EN
GA
H
Adapun jenis belanja pemerintah pusat di Kabupaten/Kota
juga lebih condong belanja pegawai antara lain belanja
kepolisian, bimbingan masyarakat, pendidikan islam,
pendidikan tinggi, dll. Berdasarkan kategori output, 60%
belanja pemerintah pusat di kabupaten/kota digunakan
untuk belanja operasional, 19,4% untuk belanja
pelayanan publik dan 17,5% untuk belanja infrastruktur.
Kota Kupang mendapatkan porsi belanja tertinggi
terutama untuk belanja operasional dan pelayanan publik
terutama disebabkan oleh tingginya biaya operasional
perguruan tinggi negeri seiring dengan hampir semua
perguruan tinggi negeri berlokasi di Kota Kupang.
Kabupaten Kupang, Ende, Belu dan Sikka menjadi
penerima belanja pemerintah pusat terbesar selanjutnya.
jasa untuk penyelenggaraan pemilu juga cukup besar
dengan anggaran program sebesar 176 milyar. Belanja
lainnya yang juga besar antara lain program peningkatan
produksi tanaman pangan (146 milyar), maupun
pembangunan perumahan swadaya (117 milyar).
Selebihnya, anggaran digunakan untuk belanja pegawai
kementerian dan dinas terkait program pemerintah pusat
di NTT dengan total anggaran mencapai 900 milyar.
Berdasarkan kabupaten/kota di NTT, total alokasi anggaran
pemerintah pusat yang didistribusikan ke kabupaten/kota
mencapai 4,8 triliun rupiah atau sebesar 46,7% total pagu
belanja APBN. Alokasi anggaran terbesar dialokasikan
untuk Kota Kupang dengan pangsa sebesar 12,41% dari
total pagu belanja, diikuti Kabupaten Kupang, Ende dan
Belu, Sikka, Alor dan Manggarai. Alokasi terkecil anggaran
di Kabupaten Sumba Tengah, Malaka dan Sabu Raijua.
39KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Boks 3. Pagu Anggaran APBN 2018 Provinsi NTTBoks 3. Pagu Anggaran APBN 2018 Provinsi NTT
Pada tahun 2018, pagu anggaran pemerintah pusat masih
menunjukkan adanya peningkatan walaupun relatif
melambat dibanding tahun 2017. Pagu anggaran tercatat
meningkat, dari 9,8 triliun menjadi 10,3 triliun, atau
bertambah 5,7% dibanding tahun sebelumnya.
Perlambatan belanja terutama disebabkan oleh
berkurangnya belanja modal mengikuti perencanaan
belanja modal yang telah direncanakan. Adapun belanja
pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan
7,3% (yoy) dan 15,1% (yoy) terutama disebabkan oleh
peningkatan anggaran pilkada provinsi dan 10 kabupaten
di Provinsi NTT.
Berdasarkan daerah penerima aliran belanja di NTT,
Provinsi NTT tercatat paling banyak mendapatkan alokasi
anggaran dengan total 5,48 triliun atau sebesar 53,3%
dari total anggaran belanja pemerintah pusat. Hal ini
t e ru tama d ipe runtukkan bag i be lan ja moda l
dinas/kementerian yang berada di Provinsi NTT dengan
alokasi anggaran sebesar 2,6 triliun seperti pembangunan
jalan, jembatan dan proyek sumber daya air. Belanja
barang menjadi alokasi terbesar kedua di Provinsi NTT
terutama untuk belanja barang dan jasa terkait
pembangunan jalan dan pengelolaan SDA dengan total
alokasi anggaran sebesar 300 milyar. Belanja barang dan
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.1.
2014 2015 2016 2017 2018
0
2
4
6
8
10
12
-60
-40
-20
0
20
40
60
PAGU BELANJA REALISASI GROWTH PAGU GROWTH REALISASI
Perkembangan Pagu dan Realisasi APBN di Provinsi NTT
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.2. Pangsa Belanja APBN di Provinsi NTT
BELANJA MOMDAL BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA LAINNYA
TRILIUN
2017 2018
38.1%27.3%34.4%
34.6%27.7%37.5%
38 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.3. Pangsa Alokasi APBN di Kabupaten/Kota
KOTA KUPANG12,41
KUPANG12,41
ENDE3,04
BELU2,94
SIKKA2,65
SUMTIM2,45
FLOTIMM1,68
ROTENDAO
1,67
ALOR2,48
MANGGARAI2,47
TTS1,62
KUPANG12,41
MABAR,54 SUMBA..1,27
SBD1,03
NGADA1,44
LEMBATA1,14
MATIM0,46
MALA..
NA
GE
KE
O..
SA
RA
..
M...
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.4. Nominal Alokasi APBN di Kabupaten/Kota
INFRASTRUKTUR KESEJAHTERAAN OPERASIONAL PELAYANAN PUBLIK
0
200
400
600
800
1000
1200
1400 MILYAR
BE
LU
KU
PA
NG
KO
TA
KU
PA
NG
MA
LA
KA
SIK
KA
MA
BA
R
ALO
R
SB
D
TTU
TTS
MA
NG
GA
RA
I
SU
MB
A T
IMU
R
MA
TIM
EN
DE
RO
TE
ND
AO
SA
BU
RA
IJU
A
FLO
RE
S T
IMU
R
LEM
BA
TA
NG
AD
A
SU
MB
A B
AR
AT
NA
GE
KE
O
SU
MB
A T
EN
GA
H
Adapun jenis belanja pemerintah pusat di Kabupaten/Kota
juga lebih condong belanja pegawai antara lain belanja
kepolisian, bimbingan masyarakat, pendidikan islam,
pendidikan tinggi, dll. Berdasarkan kategori output, 60%
belanja pemerintah pusat di kabupaten/kota digunakan
untuk belanja operasional, 19,4% untuk belanja
pelayanan publik dan 17,5% untuk belanja infrastruktur.
Kota Kupang mendapatkan porsi belanja tertinggi
terutama untuk belanja operasional dan pelayanan publik
terutama disebabkan oleh tingginya biaya operasional
perguruan tinggi negeri seiring dengan hampir semua
perguruan tinggi negeri berlokasi di Kota Kupang.
Kabupaten Kupang, Ende, Belu dan Sikka menjadi
penerima belanja pemerintah pusat terbesar selanjutnya.
jasa untuk penyelenggaraan pemilu juga cukup besar
dengan anggaran program sebesar 176 milyar. Belanja
lainnya yang juga besar antara lain program peningkatan
produksi tanaman pangan (146 milyar), maupun
pembangunan perumahan swadaya (117 milyar).
Selebihnya, anggaran digunakan untuk belanja pegawai
kementerian dan dinas terkait program pemerintah pusat
di NTT dengan total anggaran mencapai 900 milyar.
Berdasarkan kabupaten/kota di NTT, total alokasi anggaran
pemerintah pusat yang didistribusikan ke kabupaten/kota
mencapai 4,8 triliun rupiah atau sebesar 46,7% total pagu
belanja APBN. Alokasi anggaran terbesar dialokasikan
untuk Kota Kupang dengan pangsa sebesar 12,41% dari
total pagu belanja, diikuti Kabupaten Kupang, Ende dan
Belu, Sikka, Alor dan Manggarai. Alokasi terkecil anggaran
di Kabupaten Sumba Tengah, Malaka dan Sabu Raijua.
Berdasarkan disagregasi inflasi, rendahnya inflasi terutama disebabkan oleh adanya
deflasi volatile food seiring dengan menurunnya harga sayur-sayuran dan bumbu-
bumbuan. Relatif tingginya inflasi administered prices terutama lebih disebabkan
oleh adanya kenaikan tarif listrik, angkutan udara, biaya perpanjangan tarif STNK
dan cukai rokok.
Secara spasial, Kota Maumere mengalami inflasi yang lebih rendah dibanding Kota
Kupang. Komoditas bahan makanan menjadi penahan utama inflasi baik di Kota
Kupang dan Maumere. Adapun penyebab utama inflasi di Kota Kupang disebabkan
oleh kenaikan biaya pendidikan, sedangkan di Maumere disebabkan oleh kenaikan
harga sandang.
Pada triwulan I 2018, provinsi NTT diperkirakan mengalami inflasi yang cukup
moderat. Tingginya inflasi di bulan Januari diperkirakan akan diredam oleh turunnya
inflasi di bulan Februari dan Maret 2018.
Perkembangan Inflasi
bab iii.
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Walaupun sempat dibayangi
kekhawatiran adanya potensi kenaikan inflasi karena kenaikan tarif listrik, biaya
perpanjangan STNK di awal tahun, kenaikan harga pulsa ataupun kenaikan biaya
pendidikan tinggi, namun pada triwulan IV 2017, inflasi dapat mengalami penurunan
yang cukup signifikan dengan nilai inflasi sebesar 2,00% (yoy). Nilai inflasi tersebut
menjadi capaian inflasi terendah dalam 17 tahun terakhir di Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Rendahnya inflasi pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh turunnya harga
sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan seiring dengan adanya peningkatan produksi.
Berdasarkan disagregasi inflasi, rendahnya inflasi terutama disebabkan oleh adanya
deflasi volatile food seiring dengan menurunnya harga sayur-sayuran dan bumbu-
bumbuan. Relatif tingginya inflasi administered prices terutama lebih disebabkan
oleh adanya kenaikan tarif listrik, angkutan udara, biaya perpanjangan tarif STNK
dan cukai rokok.
Secara spasial, Kota Maumere mengalami inflasi yang lebih rendah dibanding Kota
Kupang. Komoditas bahan makanan menjadi penahan utama inflasi baik di Kota
Kupang dan Maumere. Adapun penyebab utama inflasi di Kota Kupang disebabkan
oleh kenaikan biaya pendidikan, sedangkan di Maumere disebabkan oleh kenaikan
harga sandang.
Pada triwulan I 2018, provinsi NTT diperkirakan mengalami inflasi yang cukup
moderat. Tingginya inflasi di bulan Januari diperkirakan akan diredam oleh turunnya
inflasi di bulan Februari dan Maret 2018.
Perkembangan Inflasi
bab iii.
menunjukkan hasil yang menggembirakan. Walaupun sempat dibayangi
kekhawatiran adanya potensi kenaikan inflasi karena kenaikan tarif listrik, biaya
perpanjangan STNK di awal tahun, kenaikan harga pulsa ataupun kenaikan biaya
pendidikan tinggi, namun pada triwulan IV 2017, inflasi dapat mengalami penurunan
yang cukup signifikan dengan nilai inflasi sebesar 2,00% (yoy). Nilai inflasi tersebut
menjadi capaian inflasi terendah dalam 17 tahun terakhir di Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Rendahnya inflasi pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh turunnya harga
sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan seiring dengan adanya peningkatan produksi.
bawang merah, kangkung, tomat sayur, bayam dan
bawang putih. Walaupun mengalami musim penghujan di
akhir tahun, beberapa komoditas masih tetap berproduksi,
sehingga kenaikan harga dapat ditekan. Banyaknya panen
di bulan sebelumnya pada komoditas bawang merah
membuat harga masih dapat ditahan walaupun mulai
meningkat di akhir tahun. Adanya penanaman komoditas
cabai di luar musim juga membuat pasokan cabai rawit dan
merah relatif terjaga. Beberapa petani juga sudah mulai
menerapkan teknologi rain shelter untuk menanam sayur-
sayuran, yang membuat beberapa harga sayuran dapat
relatif terjaga. Pada komoditas gula pasir, masuknya gula
dompu juga mampu membuat harga gula mengalami
penurunan.
inflasi triwulanan yang masih di bawah 1%. Sedikit
kenaikan terjadi pada komoditas transportasi yang
disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara pada akhir
tahun seiring dengan adanya kenaikan permintaan jelang
libur panjang di hari raya Natal dan tahun baru.
Secara bulanan, inflasi pada triwulan IV 2017 baru
mengalami kenaikan pada akhir tahun seiring dengan
memburuknya cuaca. Pada bulan Oktober 2017, Provinsi
NTT mengalami deflasi 0,49% (mtm) terutama disebabkan
oleh turunnya harga daging, ikan segar, bumbu-bumbuan
dan sayur-sayuran. Kondisi cuaca yang masih relatif cerah
mendukung peningkatan produksi sayur-sayuran di
Provinsi NTT. Adanya inflasi justru terjadi pada
meningkatnya biaya kontrak rumah dan kenaikan harga
semen dan seng karena peningkatan permintaan untuk
menyelesaikan proyek/pembangunan rumah menjelang
musim hujan datang. Deflasi di bulan Oktober 2017
terutama disebabkan oleh menurunnya tarif angkutan
udara paska event nasional di bulan sebelumnya,
menurunnya permintaan daging ayam ras, meningkatnya
pasokan beberapa komoditas sayur-sayuran seperti
kangkung, bayam, daun singkong dll karena cuaca yang
mendukung, mulai panennya komoditas cabai merah di
Kota Kupang, ataupun di daerah lain dan masih banyaknya
stok bawang merah paska panen di bulan sebelumnya.
Harga ikan segar juga mengalami penurunan seiring
dengan peningkatan tangkapan ikan sejalan dengan
kondisi cuaca yang cukup kondusif.
Pada bulan November, Provinsi NTT mulai memasuki
musim penghujan yang diikuti oleh menurunnya pasokan
pada beberapa komoditas. Hal ini menyebabkan terjadinya
inflasi sebesar 0,73% (mtm). Beberapa komoditas sayur-
sayuran seperti sawi putih, wortel, kangkung, daun seledri,
dan tomat mengalami penurunan produksi yang
berdampak pada kenaikan harga. Daging ayam kembali
mengalami kenaikan harga karena kenaikan permintaan
yang tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan. Demikian
pula dengan kenaikan harga ikan kembung dan ekor
3.1.1 Inflasi Triwulanan Dan BulananSecara triwulanan, inflasi pada triwulan IV 2017
mengalami kenaikan yang cukup besar mencapai
1,47% (qtq) terutama disebabkan oleh inflasi pada
bulan November dan Desember 2017. Mulai masuknya
musim penghujan yang diikuti dengan kondisi cuaca yang
memburuk membuat pasokan beberapa komoditas utama
mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari kenaikan harga
komoditas ikan segar yang disebabkan petani tidak bisa
melaut karena gangguan cuaca. Pasokan sayur-sayuran
juga mulai mengalami penurunan yang terlihat dari inflasi
sayur-sayuran yang terjadi. Adapun komoditas bumbu-
bumbuan justru masih mengalami deflasi terutama
disebabkan oleh cukup melimpahnya pasokan cabai rawit
dan cabai merah seiring banyaknya pasokan dari
penanaman di luar musim yang dilakukan. Untuk
mengatasi inflasi akhir tahun yang terjadi, beberapa petani
besar di Kota dan Kabupaten Kupang, Atambua, serta
Sumba Barat melakukan penanaman di luar musim, agar
pasokan tetap terjaga. Adapun inflasi pada kelompok
komoditas lainnya seperti kelompok komoditas makanan
jadi, minuman dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas
dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan,
rekreasi dan olah raga relatif terjaga yang terlihat dari nilai
43KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Inflasi sepanjang tahun 2017 di Provinsi NTT
mencapai 2,00% (yoy) dan menjadi inflasi terendah
dalam 17 tahun terakhir. Terkendalinya harga bahan
makanan terutama sayur-sayuran dan bumbu-
bumbuan menjadi penyebab utama rendahnya
inflasi di tahun 2017. Walaupun secara bulanan, inflasi
mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada dua bulan
menjelang akhir tahun, namun besar kenaikan inflasi tidak
sebesar tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan
inflasi relatif terjaga. Adanya koordinasi dan pemantauan
pasokan beberapa komoditas sayur-sayuran dan bumbu-
bumbuan berhasil menurunkan harga beberapa
komoditas sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Operasi
pasar yang rutin dilakukan oleh PT BULOG juga mampu
menahan kenaikan komoditas beras yang mulai
meningkat seiring dengan turunnya pasokan secara
nasional.
3.1. KONDISI UMUM
SUMBER : BPS, DIOLAH
NASIONAL NTT
Grafik 3.1. Inflasi Tahunan Provinsi NTT dan Nasional
0.01
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I
2018
Pada akhir tahun 2017, pertama kalinya inflasi bahan
makanan mengalami deflasi pada akhir tahun yang
biasanya cenderung mengalami inflasi. Walaupun secara
bulanan tetap mengalami inflasi pada bulan November
dan Desember, namun besar kenaikan tidak lebih besar
dibanding tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan,
harga beberapa komoditas justru mengalami penurunan.
Berdasarkan 10 komoditas utama penyumbang inflasi,
tarif listrik masih menjadi penyumbang terbesar dengan
inflasi sebesar 15,56% (yoy), disusul kenaikan tarif
perguruan tinggi, angkutan udara, biaya perpanjangan
STNK dan inflasi besi beton. Inflasi tersebut lebih
disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan biaya
perpanjangan STNK oleh pemerintah, kenaikan biaya
pendidikan pada perguruan tinggi di Kota Kupang,
naiknya tarif angkutan udara terutama pada akhir tahun
2017 karena kenaikan permintaan, maupun peningkatan
permintaan bahan bangunan seperti besi beton, seng,
pasir, dll terutama untuk memenuhi realisasi proyek di
akhir tahun. Penurunan pasokan semen karena adanya
prioritas bongkar bahan makanan pada akhir tahun juga
menjadi penyebab kenaikan harga semen di pasar (Tabel
3.1).
Di sisi lain, dari 10 komoditas penyumbang deflasi utama, 8
diantaranya merupakan komoditas hortikultura. Sawi
putih menjadi penyumbang deflasi utama tahun 2017
dengan penurunan harga sebesar, disusul oleh komoditas
TARIP LISTRIK
PERGURUAN TINGGI
ANGKUTAN UDARA
B. PERPANJANGAN STNK
BESI BETON
SENG
MOBIL
KONTRAK RUMAH
KENTANG
DAUN SELEDRI
KOMODITAS INFLASI
Tabel 3.1. 10 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan di Provinsi NTT
Sumber : BPS, diolah
YOY SUM YOY
15,56
9,18
9,24
102,93
17,95
14,58
8,25
4,45
39,63
97,08
0,49
0,25
0,24
0,20
0,16
0,15
0,11
0,11
0,10
0,10
SAWI PUTIH
BAWANG MERAH
KANGKUNG
TOMAT SAYUR
BAYAM
BAWANG PUTIH
GULA PASIR
AYAM HIDUP
CABAI RAWIT
CABAI MERAH
KOMODITAS DEFLASI YOY SUM YOY
(38,01)
(52,65)
(20,80)
(33,95)
(28,60)
(21,88)
(7,63)
(7,23)
(32,29)
(40,10)
(0,27)
(0,13)
(0,13)
(0,07)
(0,07)
(0,06)
(0,06)
(0,05)
(0,04)
(0,04)
42 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
bawang merah, kangkung, tomat sayur, bayam dan
bawang putih. Walaupun mengalami musim penghujan di
akhir tahun, beberapa komoditas masih tetap berproduksi,
sehingga kenaikan harga dapat ditekan. Banyaknya panen
di bulan sebelumnya pada komoditas bawang merah
membuat harga masih dapat ditahan walaupun mulai
meningkat di akhir tahun. Adanya penanaman komoditas
cabai di luar musim juga membuat pasokan cabai rawit dan
merah relatif terjaga. Beberapa petani juga sudah mulai
menerapkan teknologi rain shelter untuk menanam sayur-
sayuran, yang membuat beberapa harga sayuran dapat
relatif terjaga. Pada komoditas gula pasir, masuknya gula
dompu juga mampu membuat harga gula mengalami
penurunan.
inflasi triwulanan yang masih di bawah 1%. Sedikit
kenaikan terjadi pada komoditas transportasi yang
disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan udara pada akhir
tahun seiring dengan adanya kenaikan permintaan jelang
libur panjang di hari raya Natal dan tahun baru.
Secara bulanan, inflasi pada triwulan IV 2017 baru
mengalami kenaikan pada akhir tahun seiring dengan
memburuknya cuaca. Pada bulan Oktober 2017, Provinsi
NTT mengalami deflasi 0,49% (mtm) terutama disebabkan
oleh turunnya harga daging, ikan segar, bumbu-bumbuan
dan sayur-sayuran. Kondisi cuaca yang masih relatif cerah
mendukung peningkatan produksi sayur-sayuran di
Provinsi NTT. Adanya inflasi justru terjadi pada
meningkatnya biaya kontrak rumah dan kenaikan harga
semen dan seng karena peningkatan permintaan untuk
menyelesaikan proyek/pembangunan rumah menjelang
musim hujan datang. Deflasi di bulan Oktober 2017
terutama disebabkan oleh menurunnya tarif angkutan
udara paska event nasional di bulan sebelumnya,
menurunnya permintaan daging ayam ras, meningkatnya
pasokan beberapa komoditas sayur-sayuran seperti
kangkung, bayam, daun singkong dll karena cuaca yang
mendukung, mulai panennya komoditas cabai merah di
Kota Kupang, ataupun di daerah lain dan masih banyaknya
stok bawang merah paska panen di bulan sebelumnya.
Harga ikan segar juga mengalami penurunan seiring
dengan peningkatan tangkapan ikan sejalan dengan
kondisi cuaca yang cukup kondusif.
Pada bulan November, Provinsi NTT mulai memasuki
musim penghujan yang diikuti oleh menurunnya pasokan
pada beberapa komoditas. Hal ini menyebabkan terjadinya
inflasi sebesar 0,73% (mtm). Beberapa komoditas sayur-
sayuran seperti sawi putih, wortel, kangkung, daun seledri,
dan tomat mengalami penurunan produksi yang
berdampak pada kenaikan harga. Daging ayam kembali
mengalami kenaikan harga karena kenaikan permintaan
yang tidak diimbangi dengan kenaikan pasokan. Demikian
pula dengan kenaikan harga ikan kembung dan ekor
3.1.1 Inflasi Triwulanan Dan BulananSecara triwulanan, inflasi pada triwulan IV 2017
mengalami kenaikan yang cukup besar mencapai
1,47% (qtq) terutama disebabkan oleh inflasi pada
bulan November dan Desember 2017. Mulai masuknya
musim penghujan yang diikuti dengan kondisi cuaca yang
memburuk membuat pasokan beberapa komoditas utama
mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari kenaikan harga
komoditas ikan segar yang disebabkan petani tidak bisa
melaut karena gangguan cuaca. Pasokan sayur-sayuran
juga mulai mengalami penurunan yang terlihat dari inflasi
sayur-sayuran yang terjadi. Adapun komoditas bumbu-
bumbuan justru masih mengalami deflasi terutama
disebabkan oleh cukup melimpahnya pasokan cabai rawit
dan cabai merah seiring banyaknya pasokan dari
penanaman di luar musim yang dilakukan. Untuk
mengatasi inflasi akhir tahun yang terjadi, beberapa petani
besar di Kota dan Kabupaten Kupang, Atambua, serta
Sumba Barat melakukan penanaman di luar musim, agar
pasokan tetap terjaga. Adapun inflasi pada kelompok
komoditas lainnya seperti kelompok komoditas makanan
jadi, minuman dan tembakau, perumahan, air, listrik, gas
dan bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan,
rekreasi dan olah raga relatif terjaga yang terlihat dari nilai
43KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Inflasi sepanjang tahun 2017 di Provinsi NTT
mencapai 2,00% (yoy) dan menjadi inflasi terendah
dalam 17 tahun terakhir. Terkendalinya harga bahan
makanan terutama sayur-sayuran dan bumbu-
bumbuan menjadi penyebab utama rendahnya
inflasi di tahun 2017. Walaupun secara bulanan, inflasi
mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada dua bulan
menjelang akhir tahun, namun besar kenaikan inflasi tidak
sebesar tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan
inflasi relatif terjaga. Adanya koordinasi dan pemantauan
pasokan beberapa komoditas sayur-sayuran dan bumbu-
bumbuan berhasil menurunkan harga beberapa
komoditas sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Operasi
pasar yang rutin dilakukan oleh PT BULOG juga mampu
menahan kenaikan komoditas beras yang mulai
meningkat seiring dengan turunnya pasokan secara
nasional.
3.1. KONDISI UMUM
SUMBER : BPS, DIOLAH
NASIONAL NTT
Grafik 3.1. Inflasi Tahunan Provinsi NTT dan Nasional
0.01
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I
2018
Pada akhir tahun 2017, pertama kalinya inflasi bahan
makanan mengalami deflasi pada akhir tahun yang
biasanya cenderung mengalami inflasi. Walaupun secara
bulanan tetap mengalami inflasi pada bulan November
dan Desember, namun besar kenaikan tidak lebih besar
dibanding tahun sebelumnya, sehingga secara tahunan,
harga beberapa komoditas justru mengalami penurunan.
Berdasarkan 10 komoditas utama penyumbang inflasi,
tarif listrik masih menjadi penyumbang terbesar dengan
inflasi sebesar 15,56% (yoy), disusul kenaikan tarif
perguruan tinggi, angkutan udara, biaya perpanjangan
STNK dan inflasi besi beton. Inflasi tersebut lebih
disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan biaya
perpanjangan STNK oleh pemerintah, kenaikan biaya
pendidikan pada perguruan tinggi di Kota Kupang,
naiknya tarif angkutan udara terutama pada akhir tahun
2017 karena kenaikan permintaan, maupun peningkatan
permintaan bahan bangunan seperti besi beton, seng,
pasir, dll terutama untuk memenuhi realisasi proyek di
akhir tahun. Penurunan pasokan semen karena adanya
prioritas bongkar bahan makanan pada akhir tahun juga
menjadi penyebab kenaikan harga semen di pasar (Tabel
3.1).
Di sisi lain, dari 10 komoditas penyumbang deflasi utama, 8
diantaranya merupakan komoditas hortikultura. Sawi
putih menjadi penyumbang deflasi utama tahun 2017
dengan penurunan harga sebesar, disusul oleh komoditas
TARIP LISTRIK
PERGURUAN TINGGI
ANGKUTAN UDARA
B. PERPANJANGAN STNK
BESI BETON
SENG
MOBIL
KONTRAK RUMAH
KENTANG
DAUN SELEDRI
KOMODITAS INFLASI
Tabel 3.1. 10 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Tahunan di Provinsi NTT
Sumber : BPS, diolah
YOY SUM YOY
15,56
9,18
9,24
102,93
17,95
14,58
8,25
4,45
39,63
97,08
0,49
0,25
0,24
0,20
0,16
0,15
0,11
0,11
0,10
0,10
SAWI PUTIH
BAWANG MERAH
KANGKUNG
TOMAT SAYUR
BAYAM
BAWANG PUTIH
GULA PASIR
AYAM HIDUP
CABAI RAWIT
CABAI MERAH
KOMODITAS DEFLASI YOY SUM YOY
(38,01)
(52,65)
(20,80)
(33,95)
(28,60)
(21,88)
(7,63)
(7,23)
(32,29)
(40,10)
(0,27)
(0,13)
(0,13)
(0,07)
(0,07)
(0,06)
(0,06)
(0,05)
(0,04)
(0,04)
42 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
sebesar 1,92% (mtm) atau rata-rata inflasi desember tiga
tahun terakhir yang sebesar 1,87% (av-mtm). Hal ini
menyebabkan secara tahunan, inflasi NTT mengalami
penurunan yang cukup signifikan.
Pada bulan Januari 2018, NTT masih mengalami inflasi
yang cukup tinggi terutama disebabkan oleh buruknya
cuaca di awal tahun 2018. Hal ini terlihat dari naiknya
harga ikan segar dan beberapa jenis sayuran seperti sawi,
tomat sayur, serta kangkung karena penurunan pasokan.
Mahalnya harga cabai secara nasional juga berdampak
pada kenaikan harga cabai di Kota Kupang, yang
disebabkan oleh adanya perdagangan cabai ke luar
daerah. Penurunan pasokan beras menjadi penyumbang
utama inflasi di bulan Januari 2018 yang disebabkan oleh
menipisnya stok pada beberapa pedagang besar di Kota
Kupang dan Maumere. Adapun deflasi terutama
disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara seiring
dengan penurunan permintaan.
Rendahnya inflasi NTT yang hanya sebesar 2,00%
menjadikan secara nasional menduduki peringkat 4
terendah setelah Provinsi Maluku (0,58%-yoy), Papua
Barat (1,45%-yoy) dan Maluku Utara (1,97%-yoy).
Berdasarkan kawasan, inflasi tahunan Balinusra tahun
2017 hanya sebesar 3,20% (yoy), relatif paling rendah
dibanding kawasan lainnya. Namun demikian, secara
triwulanan, inflasi di kawasan Balinusra mencapai 1,46%
(qtq), paling besar dibanding kawasan lainnya yang
disebabkan oleh adanya perayaan Natal di NTT,
tahun baru di NTT dan Bali maupun Maulid Nabi di NTB
yang meningkatkan pengeluaran masyarakat. Dibanding
provinsi lainnya dalam kawasan, Inflasi di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB) mengalami inflasi tertinggi sebesar
3,69% terutama disebabkan oleh meningkatnya tarif
listrik dan sandang. Secara triwulanan, Provinsi Bali justru
mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,54% yang
disebabkan oleh meningkatnya harga beras yang cukup
tinggi.
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.2. Perbandingan Inflasi 5 regional di Indonesia
3.20
3.77
3.45
3.34
3.31
1.46
0.87
0.47
0.54
1.31
BA
LIN
USR
A
JAW
A
KA
LIM
AN
TAN
SU
LA
MP
UA
SU
MA
TE
RA
BA
LIN
USR
A
JAW
A
KA
LIM
AN
TAN
SU
LA
MP
UA
SU
MA
TE
RA
TAHUNAN TRIWULANAN
SUMBER : BPS, DIOLAH
BALI NTB NTT BALI NTB NTT
Grafik 3.3. Perbandingan Inflasi di Wilayah Balinusra
3.32 3.69
2.00 1.54 1.28 1.46
TAHUNAN TRIWULANAN
3.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITASRendahnya inflasi kelompok komoditas bahan
makanan secara umum mampu menahan inflasi di
Provinsi NTT. Sebaliknya, inflasi kelompok komoditas
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta
inflasi pendidikan dan transportasi menjadi
penyebab utama inflasi. Relatif terjaganya pasokan
komoditas bahan makanan di akhir tahun menjadi
penyebab utama rendahnya inflasi pada bahan makanan.
Di sisi lain, inflasi pada kelompok komoditas perumahan,
air, listrik, gas dan bahan bakar lebih disebabkan oleh
kenaikan tarif listrik dan biaya tempat tinggal, inflasi pada
kelompok komoditas pendidikan lebih disebabkan oleh
naiknya biaya pendidikan perguruan tinggi, sedangkan
inflasi pada kelompok komoditas transportasi lebih
disebabkan oleh adanya kenaikan biaya perpanjangan
STNK maupun kenaikan tarif angkutan udara, terutama di
akhir tahun 2017.
45KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Angkutan Udara
Daging Ayam Ras
Kangkung
Kembung
Cabai Rawit
Cabai Merah
Ekor Kuning
Bayam
Daun Singkong
Bawang Merah
KOMODITAS
Tabel 3.3. Komoditas Penyumbang Deflasi Utama Bulanan di Provinsi NTT
Sumber : BPS, diolah
DEFLASI (%)
OKTOBER
ANDIL (%)
(11,37)
(10,86)
(13,90)
(7,18)
(28,19)
(33,56)
(23,36)
(10,02)
(13,81)
(6,30)
(0,33)
(0,11)
(0,09)
(0,08)
(0,05)
(0,05)
(0,04)
(0,03)
(0,03)
(0,02)
Kakap Merah
Bunga Pepaya
Pasir
Tembang
Daun Singkong
Jeruk Nipis
Layang/Benggol
Tongkol
Semangka
Daging Sapi
KOMODITASDEFLASI
(%)
NOVEMBER
ANDIL (%)
(14,72)
(23,14)
(2,83)
(8,47)
(17,39)
(25,33)
(9,42)
(1,94)
(10,30)
(1,78)
(0,04)
(0,03)
(0,03)
(0,03)
(0,03)
(0,02)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
Sawi Putih
Alat-Alat Listrik
Bunga Pepaya
Bayam
Teri
Penyedap Masakan
Baju Kaos Berkerah
Daun Singkong
Semangka
Nangka Muda
KOMODITASDEFLASI
(%)
DESEMBER
ANDIL (%)
(7,48)
(4,77)
(8,97)
(3,40)
(5,69)
(2,89)
(1,65)
(3,24)
(3,94)
(13,58)
(0,05)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
Angkutan Udara
Layang
Daging Babi
Telepon Seluler
Labu siam
Bunga Pepaya
Semen
Pucuk Labu
Teri
Kembang Kol
KOMODITASDEFLASI
(%)
JANUARI
ANDIL (%)
(15,60)
(21,16)
(3,33)
(4,47)
(25,83)
(15,26)
(0,64)
(21,26)
(9,28)
(15,24)
(0,48)
(0,03)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
Kontrak Rumah
Semen
Sawi Putih
Jeruk Nipis
Daging Ayam Kampung
Seng
Wortel
Semangka
Bunga Pepaya
Layang
KOMODITAS
Tabel 3.2. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Bulanan di Provinsi NTT
Sumber : BPS, diolah
INFLASI (%)
OKTOBER
ANDIL (%)
2,20
1,86
8,89
64,41
17,87
1,98
22,97
18,17
13,73
12,56
0,05
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Sawi Putih
Daging Ayam Ras
Kembung
Wortel
Kangkung
Daun Seledri
Tomat Sayur
Semen
Ekor Kuning
Kentang
KOMODITASINFLASI
(%)
NOVEMBER
ANDIL (%)
54,42
22,85
8,31
45,23
8,47
44,42
16,59
1,24
22,86
10,10
0,25
0,20
0,09
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
Angkutan Udara
Daging Ayam Ras
Telur Ayam Ras
Kentang
Gulai
Ayam Hidup
Cabai Merah
Beras
Kangkung
Bawang Merah
KOMODITASINFLASI
(%)
DESEMBER
ANDIL (%)
21,85
17,56
10,05
23,40
22,50
6,06
42,19
0,59
5,84
9,23
0,56
0,19
0,08
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
Beras
Kembung
Tembang
Sawi Putih
Tomat Sayur
Kangkung
Kakap Merah
Cabai Rawit
Nasi dengan Lauk
Cabai Merah
KOMODITASINFLASI
(%)
JANUARI
ANDIL (%)
2,64
14,57
43,17
21,43
63,49
15,91
36,99
60,56
3,19
34,09
0,17
0,17
0,14
0,14
0,13
0,10
0,10
0,09
0,07
0,04
kuning karena pergantian musim. Kenaikan harga semen
lebih disebabkan oleh tingginya permintaan jelang akhir
tahun. Di sisi lain, beberapa harga ikan justru mengalami
penurunan yang lebih disebabkan oleh peningkatan
pasokan pada beberapa jenis ikan karena perubahan
cuaca.
Pada bulan Desember, Provinsi NTT mengalami inflasi
tertinggi di tahun 2017 sebesar 1,22% (mtm). Tingginya
inflasi terutama disebabkan oleh adanya perayaan Natal
dan tahun baru yang menyebabkan permintaan
mengalami peningkatan terutama pada komoditas bahan
makanan dan transportasi. Di sisi lain, kondisi cuaca yang
buruk juga membuat tangkapan ikan dan pasokan
komoditas pangan mengalami penurunan. Tingginya
kebutuhan untuk perayaan Natal membuat harga daging
ayam ras, telur ayam ras, kentang, gulai, dan ayam hidup
mengalami kenaikan. Tingginya permintaan angkutan
udara ke luar provinsi juga membuat tarif angkutan udara
mengalami kenaikan. Antisipasi sebenarnya juga sudah
dilakukan berupa penambahan frekuensi penerbangan
baik ke luar provinsi oleh satu maskapai dan intra NTT oleh
dua maskapai. Hal ini terlihat dari penurunan tarif
angkutan udara yang hanya mengalami kenaikan pada
minggu ke-3 dan kembali menurun pada minggu ke-4.
Turunnya pasokan beras secara nas ional juga
menyebabkan kenaikan harga beras di NTT hingga 2,64%
(mtm). Tingginya ketergantungan pasokan beras dari
Sulawesi Selatan menyebabkan kenaikan harga di
Sulawesi langsung menyebabkan kenaikan harga di NTT.
Namun demikian, kenaikan harga tersebut masih relatif
lebih terkendali dibanding inflasi tahun sebelumnya yang
44 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
sebesar 1,92% (mtm) atau rata-rata inflasi desember tiga
tahun terakhir yang sebesar 1,87% (av-mtm). Hal ini
menyebabkan secara tahunan, inflasi NTT mengalami
penurunan yang cukup signifikan.
Pada bulan Januari 2018, NTT masih mengalami inflasi
yang cukup tinggi terutama disebabkan oleh buruknya
cuaca di awal tahun 2018. Hal ini terlihat dari naiknya
harga ikan segar dan beberapa jenis sayuran seperti sawi,
tomat sayur, serta kangkung karena penurunan pasokan.
Mahalnya harga cabai secara nasional juga berdampak
pada kenaikan harga cabai di Kota Kupang, yang
disebabkan oleh adanya perdagangan cabai ke luar
daerah. Penurunan pasokan beras menjadi penyumbang
utama inflasi di bulan Januari 2018 yang disebabkan oleh
menipisnya stok pada beberapa pedagang besar di Kota
Kupang dan Maumere. Adapun deflasi terutama
disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara seiring
dengan penurunan permintaan.
Rendahnya inflasi NTT yang hanya sebesar 2,00%
menjadikan secara nasional menduduki peringkat 4
terendah setelah Provinsi Maluku (0,58%-yoy), Papua
Barat (1,45%-yoy) dan Maluku Utara (1,97%-yoy).
Berdasarkan kawasan, inflasi tahunan Balinusra tahun
2017 hanya sebesar 3,20% (yoy), relatif paling rendah
dibanding kawasan lainnya. Namun demikian, secara
triwulanan, inflasi di kawasan Balinusra mencapai 1,46%
(qtq), paling besar dibanding kawasan lainnya yang
disebabkan oleh adanya perayaan Natal di NTT,
tahun baru di NTT dan Bali maupun Maulid Nabi di NTB
yang meningkatkan pengeluaran masyarakat. Dibanding
provinsi lainnya dalam kawasan, Inflasi di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB) mengalami inflasi tertinggi sebesar
3,69% terutama disebabkan oleh meningkatnya tarif
listrik dan sandang. Secara triwulanan, Provinsi Bali justru
mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,54% yang
disebabkan oleh meningkatnya harga beras yang cukup
tinggi.
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.2. Perbandingan Inflasi 5 regional di Indonesia3.
20 3.77
3.45
3.34
3.31
1.46
0.87
0.47
0.54
1.31
BA
LIN
USR
A
JAW
A
KA
LIM
AN
TAN
SU
LA
MP
UA
SU
MA
TE
RA
BA
LIN
USR
A
JAW
A
KA
LIM
AN
TAN
SU
LA
MP
UA
SU
MA
TE
RA
TAHUNAN TRIWULANAN
SUMBER : BPS, DIOLAH
BALI NTB NTT BALI NTB NTT
Grafik 3.3. Perbandingan Inflasi di Wilayah Balinusra
3.32 3.69
2.00 1.54 1.28 1.46
TAHUNAN TRIWULANAN
3.2. INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK KOMODITASRendahnya inflasi kelompok komoditas bahan
makanan secara umum mampu menahan inflasi di
Provinsi NTT. Sebaliknya, inflasi kelompok komoditas
perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, serta
inflasi pendidikan dan transportasi menjadi
penyebab utama inflasi. Relatif terjaganya pasokan
komoditas bahan makanan di akhir tahun menjadi
penyebab utama rendahnya inflasi pada bahan makanan.
Di sisi lain, inflasi pada kelompok komoditas perumahan,
air, listrik, gas dan bahan bakar lebih disebabkan oleh
kenaikan tarif listrik dan biaya tempat tinggal, inflasi pada
kelompok komoditas pendidikan lebih disebabkan oleh
naiknya biaya pendidikan perguruan tinggi, sedangkan
inflasi pada kelompok komoditas transportasi lebih
disebabkan oleh adanya kenaikan biaya perpanjangan
STNK maupun kenaikan tarif angkutan udara, terutama di
akhir tahun 2017.
45KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
URAngkutan Udara
Daging Ayam Ras
Kangkung
Kembung
Cabai Rawit
Cabai Merah
Ekor Kuning
Bayam
Daun Singkong
Bawang Merah
KOMODITAS
Tabel 3.3. Komoditas Penyumbang Deflasi Utama Bulanan di Provinsi NTT
Sumber : BPS, diolah
DEFLASI (%)
OKTOBER
ANDIL (%)
(11,37)
(10,86)
(13,90)
(7,18)
(28,19)
(33,56)
(23,36)
(10,02)
(13,81)
(6,30)
(0,33)
(0,11)
(0,09)
(0,08)
(0,05)
(0,05)
(0,04)
(0,03)
(0,03)
(0,02)
Kakap Merah
Bunga Pepaya
Pasir
Tembang
Daun Singkong
Jeruk Nipis
Layang/Benggol
Tongkol
Semangka
Daging Sapi
KOMODITASDEFLASI
(%)
NOVEMBER
ANDIL (%)
(14,72)
(23,14)
(2,83)
(8,47)
(17,39)
(25,33)
(9,42)
(1,94)
(10,30)
(1,78)
(0,04)
(0,03)
(0,03)
(0,03)
(0,03)
(0,02)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
Sawi Putih
Alat-Alat Listrik
Bunga Pepaya
Bayam
Teri
Penyedap Masakan
Baju Kaos Berkerah
Daun Singkong
Semangka
Nangka Muda
KOMODITASDEFLASI
(%)
DESEMBER
ANDIL (%)
(7,48)
(4,77)
(8,97)
(3,40)
(5,69)
(2,89)
(1,65)
(3,24)
(3,94)
(13,58)
(0,05)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
Angkutan Udara
Layang
Daging Babi
Telepon Seluler
Labu siam
Bunga Pepaya
Semen
Pucuk Labu
Teri
Kembang Kol
KOMODITASDEFLASI
(%)
JANUARI
ANDIL (%)
(15,60)
(21,16)
(3,33)
(4,47)
(25,83)
(15,26)
(0,64)
(21,26)
(9,28)
(15,24)
(0,48)
(0,03)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,02)
(0,01)
(0,01)
(0,01)
Kontrak Rumah
Semen
Sawi Putih
Jeruk Nipis
Daging Ayam Kampung
Seng
Wortel
Semangka
Bunga Pepaya
Layang
KOMODITAS
Tabel 3.2. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Bulanan di Provinsi NTT
Sumber : BPS, diolah
INFLASI (%)
OKTOBER
ANDIL (%)
2,20
1,86
8,89
64,41
17,87
1,98
22,97
18,17
13,73
12,56
0,05
0,04
0,04
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
Sawi Putih
Daging Ayam Ras
Kembung
Wortel
Kangkung
Daun Seledri
Tomat Sayur
Semen
Ekor Kuning
Kentang
KOMODITASINFLASI
(%)
NOVEMBER
ANDIL (%)
54,42
22,85
8,31
45,23
8,47
44,42
16,59
1,24
22,86
10,10
0,25
0,20
0,09
0,05
0,05
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
Angkutan Udara
Daging Ayam Ras
Telur Ayam Ras
Kentang
Gulai
Ayam Hidup
Cabai Merah
Beras
Kangkung
Bawang Merah
KOMODITASINFLASI
(%)
DESEMBER
ANDIL (%)
21,85
17,56
10,05
23,40
22,50
6,06
42,19
0,59
5,84
9,23
0,56
0,19
0,08
0,06
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,02
Beras
Kembung
Tembang
Sawi Putih
Tomat Sayur
Kangkung
Kakap Merah
Cabai Rawit
Nasi dengan Lauk
Cabai Merah
KOMODITASINFLASI
(%)
JANUARI
ANDIL (%)
2,64
14,57
43,17
21,43
63,49
15,91
36,99
60,56
3,19
34,09
0,17
0,17
0,14
0,14
0,13
0,10
0,10
0,09
0,07
0,04
kuning karena pergantian musim. Kenaikan harga semen
lebih disebabkan oleh tingginya permintaan jelang akhir
tahun. Di sisi lain, beberapa harga ikan justru mengalami
penurunan yang lebih disebabkan oleh peningkatan
pasokan pada beberapa jenis ikan karena perubahan
cuaca.
Pada bulan Desember, Provinsi NTT mengalami inflasi
tertinggi di tahun 2017 sebesar 1,22% (mtm). Tingginya
inflasi terutama disebabkan oleh adanya perayaan Natal
dan tahun baru yang menyebabkan permintaan
mengalami peningkatan terutama pada komoditas bahan
makanan dan transportasi. Di sisi lain, kondisi cuaca yang
buruk juga membuat tangkapan ikan dan pasokan
komoditas pangan mengalami penurunan. Tingginya
kebutuhan untuk perayaan Natal membuat harga daging
ayam ras, telur ayam ras, kentang, gulai, dan ayam hidup
mengalami kenaikan. Tingginya permintaan angkutan
udara ke luar provinsi juga membuat tarif angkutan udara
mengalami kenaikan. Antisipasi sebenarnya juga sudah
dilakukan berupa penambahan frekuensi penerbangan
baik ke luar provinsi oleh satu maskapai dan intra NTT oleh
dua maskapai. Hal ini terlihat dari penurunan tarif
angkutan udara yang hanya mengalami kenaikan pada
minggu ke-3 dan kembali menurun pada minggu ke-4.
Turunnya pasokan beras secara nas ional juga
menyebabkan kenaikan harga beras di NTT hingga 2,64%
(mtm). Tingginya ketergantungan pasokan beras dari
Sulawesi Selatan menyebabkan kenaikan harga di
Sulawesi langsung menyebabkan kenaikan harga di NTT.
Namun demikian, kenaikan harga tersebut masih relatif
lebih terkendali dibanding inflasi tahun sebelumnya yang
44 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3. 6. Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
YOY QTQ MTM
(4.00)
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.7. Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan per Sub Kelompok Komoditas
-10
-5
0
5
10
15
20
TRANSPOR,KOMUNIKASI DAN JASA K
TRANSPOR KOMUNIKASI DAN PENGIRIMAN SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR JASA KEUANGAN
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3. 4. Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
-
(10.00)
(5.00)
5.00
10.00
15.00
YOY QTQ MTM
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.5. Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan per Sub Kelompok Komoditas
YOY QTQ
PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN DAN HASILNYA
DAGING DAN HASIL-HASILNYA
IKAN SEGAR
IKAN DIAWETKAN
TELUR, SUSU DAN HASIL-HASILNYA
SAYUR-SAYURAN
KACANG - KACANGAN
BUAH - BUAHAN
BUMBU - BUMBUAN
LEMAK DAN MINYAK
BAHAN MAKANAN LAINNYA
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
1 2 3 4 5 6 7 8
2016
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2017
9 10 11 12 1
‘18
Adapun inflasi kelompok komoditas bahan makanan yang
terjadi lebih disebabkan oleh menurunnya pasokan ikan
segar seperti ikan kembung, kakap merah, ekor kuning,
tongkol, dll sehingga harga mengalami kenaikan.
Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh buruknya cuaca,
sehingga banyak nelayan tidak bisa melaut. Adanya
kenaikan harga telur di Jawa Timur dan sekitarnya secara
langsung berdampak pada kenaikan harga telur ayam ras
di Kupang yang disebabkan oleh mayoritas pasokan telur
disuplai dari Jawa Timur.
Secara triwulanan, komoditas bahan makanan mengalami
inflasi yang cukup tinggi sebesar 3,64% (qtq), terutama
disebabkan oleh meningkatnya harga daging ayam ras
seiring tingginya permintaan untuk merayakan hari raya
Natal dan tahun baru serta tingginya permintaan yang
dibarengi penurunan pasokan komoditas sayur-sayuran
yang disebabkan oleh buruknya kondisi cuaca pada akhir
tahun.
Inflasi pada kelompok komoditas transportasi,
komunikasi dan jasa keuangan di triwulan IV
mengalami peningkatan sebesar 3,51% (yoy)
terutama disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan
udara di akhir tahun. Nilai inflasi tersebut lebih tinggi
dibanding capaian tahun sebelumnya yang mengalami
deflasi 2,52% (yoy), maupun dibanding rata-rata inflasi
komoditas tersebut dalam 3 tahun terakhir yang juga
mengalami deflasi sebesar 0,02% (yoy). Terbatasnya
armada angkutan udara yang disertai dengan tingginya
fluktuasi permintaan angkutan udara membuat tarif
angkutan udara di NTT cenderung mengalami fluktuasi
yang cukup tinggi. Adanya kenaikan biaya perpanjangan
STNK juga secara tahunan menyumbang inflasi hingga
sebesar 0,20% (sum yoy). Dalam rangka mengendalikan
harga, sebenarnya sudah dilakukan penambahan
frekuensi penerbangan tujuan luar provinsi oleh satu
maskapai dan penambahan lebih dari 100 penerbangan
3.2.2 Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
47KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
KOMODITI
Tabel 3.4. Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Komoditas
Sumber : BPS, diolah
OKT
2017
NOV
(0,5)
(1,5)
0,1
0,5
0,5
0,5
0,0
(1,8)
0,7
2,8
0,3
0,0
0,3
0,1
0,0
0,0
DES JAN
1,2
2,3
0,5
0,1
0,1
0,1
0,0
3,2
0,9
5,3
0,8
0,1
(0,2)
0,2
0,2
(2,6)
2018
IV
YOY
JAN
2,00
(2,46)
3,05
3,93
3,70
1,70
4,46
3,51
2,21
1,26
3,43
2,95
4,25
1,73
4,22
0,28
IV
QTQ
JAN
1,47
3,64
0,87
0,61
0,96
0,67
0,04
1,43
2,93
10,72
1,61
0,23
0,19
0,41
0,23
0,52
Secara tahunan, kelompok komoditas bahan
makanan mengalami deflasi -2,46% (yoy) terutama
disebabkan oleh deflasi pada kelompok komoditas
sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Rendahnya
deflasi tersebut menjadikan komoditas bahan makanan
pertama kalinya mengalami deflasi di akhir tahun
setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Walaupun secara
bulanan dan triwulanan menunjukkan adanya kenaikan
(2,32% - mtm des dan 3,64% - qtq), namun kenaikan
inflasi tersebut tidak sebesar tahun sebelumnya maupun
rata-rata tiga tahun terakhir yang sebesar 2,66% (av-mtm
des) dan 7,35% (av-qtq). Monitoring pasokan maupun
operasi pasar yang dilakukan menjelang akhir tahun
mampu menahan kenaikan harga komoditas bahan
makanan. Dari total 15 komoditas penyumbang utama
inflasi akhir tahun, beberapa komoditas diketahui memiliki
persediaan yang cukup untuk memenuhi konsumsi, seperti
adanya panen cabai merah di Kota Kupang, Cabai rawit di
Sumba barat, masih adanya buffer stock hasil panen
bawang merah di Kabupaten Belu, Semau dan Rote Ndao,
ataupun cukup banyaknya penanaman sayur-sayuran
seperti bayam, kangkung, sawi di Kota Kupang
menggunakan rain shelter telah mampu menahan
kenaikan harga di akhir tahun, bahkan secara tahunan
justru mengalami penurunan. Tingginya ketergantungan
pasokan telur ayam ras dari Surabaya, ataupun masih
tergantungnya kebutuhan DOC dan pakan ayam ras masih
membuat harga mengalami kenaikan dibanding tahun
sebelumnya. Secara struktural, penyediaan kebutuhan
bahan makanan relatif mengalami perbaikan yang terlihat
dari penurunan inflasi tahunan. Permasalahan yang masih
terjadi adalah fluktuasi harga yang masih terjadi
dikarenakan tingginya ketergantungan produksi akan
faktor alam, sehingga produksi dan pasokan masih sangat
dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Adanya penerapan rain
shelter ataupun penanaman di luar musim sekiranya dapat
diterapkan untuk mengatasi penurunan pasokan pada
musim penghujan.
Berdasarkan rincian komoditas, terlihat bahwa deflasi
kelompok komoditas bahan makanan terutama
disebabkan oleh adanya deflasi komoditas bumbu-
bumbuan dan sayur-sayuran yang sebesar -25,38% (yoy)
dan -16,47% (yoy). Rendahnya deflasi sayur-sayuran
terutama disebabkan oleh terjadinya deflasi pada 15 dari
26 komoditas sayur-sayuran dalam perhitungan inflasi
seperti komoditas bayam, kangkung, sawi putih, sawi
hijau, tomat sayur, dan lainnya. Masih tersedianya pasokan
membuat harga masih mampu bertahan dan tidak terlalu
meningkat di akhir tahun 2017 dibandingkan posisi yang
sama tahun sebelumnya. Deflasi cabai rawit dan cabai
merah menjadi penyebab utama rendahnya deflasi
komoditas bumbu-bumbuan. Dengan kondisi struktur
pasar sayur-sayuran yang cenderung persaingan sempurna
ataupun bumbu-bumbuan yang antara persaingan
sempurna dan oligopoli lemah membuat penyediaan
pasokan yang cukup, menjadi keharusan untuk menjaga
kestabilan harga di pasar.
3.2.1 Bahan Makanan
46 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3. 6. Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
YOY QTQ MTM
(4.00)
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.7. Inflasi Kelompok Komoditas Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan per Sub Kelompok Komoditas
-10
-5
0
5
10
15
20
TRANSPOR,KOMUNIKASI DAN JASA K
TRANSPOR KOMUNIKASI DAN PENGIRIMAN SARANA DAN PENUNJANG TRANSPOR JASA KEUANGAN
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3. 4. Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
-
(10.00)
(5.00)
5.00
10.00
15.00
YOY QTQ MTM
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.5. Inflasi Kelompok Komoditas Bahan Makanan per Sub Kelompok Komoditas
YOY QTQ
PADI-PADIAN, UMBI-UMBIAN DAN HASILNYA
DAGING DAN HASIL-HASILNYA
IKAN SEGAR
IKAN DIAWETKAN
TELUR, SUSU DAN HASIL-HASILNYA
SAYUR-SAYURAN
KACANG - KACANGAN
BUAH - BUAHAN
BUMBU - BUMBUAN
LEMAK DAN MINYAK
BAHAN MAKANAN LAINNYA
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
1 2 3 4 5 6 7 8
2016
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
2017
9 10 11 12 1
‘18
Adapun inflasi kelompok komoditas bahan makanan yang
terjadi lebih disebabkan oleh menurunnya pasokan ikan
segar seperti ikan kembung, kakap merah, ekor kuning,
tongkol, dll sehingga harga mengalami kenaikan.
Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh buruknya cuaca,
sehingga banyak nelayan tidak bisa melaut. Adanya
kenaikan harga telur di Jawa Timur dan sekitarnya secara
langsung berdampak pada kenaikan harga telur ayam ras
di Kupang yang disebabkan oleh mayoritas pasokan telur
disuplai dari Jawa Timur.
Secara triwulanan, komoditas bahan makanan mengalami
inflasi yang cukup tinggi sebesar 3,64% (qtq), terutama
disebabkan oleh meningkatnya harga daging ayam ras
seiring tingginya permintaan untuk merayakan hari raya
Natal dan tahun baru serta tingginya permintaan yang
dibarengi penurunan pasokan komoditas sayur-sayuran
yang disebabkan oleh buruknya kondisi cuaca pada akhir
tahun.
Inflasi pada kelompok komoditas transportasi,
komunikasi dan jasa keuangan di triwulan IV
mengalami peningkatan sebesar 3,51% (yoy)
terutama disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan
udara di akhir tahun. Nilai inflasi tersebut lebih tinggi
dibanding capaian tahun sebelumnya yang mengalami
deflasi 2,52% (yoy), maupun dibanding rata-rata inflasi
komoditas tersebut dalam 3 tahun terakhir yang juga
mengalami deflasi sebesar 0,02% (yoy). Terbatasnya
armada angkutan udara yang disertai dengan tingginya
fluktuasi permintaan angkutan udara membuat tarif
angkutan udara di NTT cenderung mengalami fluktuasi
yang cukup tinggi. Adanya kenaikan biaya perpanjangan
STNK juga secara tahunan menyumbang inflasi hingga
sebesar 0,20% (sum yoy). Dalam rangka mengendalikan
harga, sebenarnya sudah dilakukan penambahan
frekuensi penerbangan tujuan luar provinsi oleh satu
maskapai dan penambahan lebih dari 100 penerbangan
3.2.2 Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
47KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
KOMODITI
Tabel 3.4. Inflasi di Provinsi NTT berdasarkan Kelompok Komoditas
Sumber : BPS, diolah
OKT
2017
NOV
(0,5)
(1,5)
0,1
0,5
0,5
0,5
0,0
(1,8)
0,7
2,8
0,3
0,0
0,3
0,1
0,0
0,0
DES JAN
1,2
2,3
0,5
0,1
0,1
0,1
0,0
3,2
0,9
5,3
0,8
0,1
(0,2)
0,2
0,2
(2,6)
2018
IV
YOY
JAN
2,00
(2,46)
3,05
3,93
3,70
1,70
4,46
3,51
2,21
1,26
3,43
2,95
4,25
1,73
4,22
0,28
IV
QTQ
JAN
1,47
3,64
0,87
0,61
0,96
0,67
0,04
1,43
2,93
10,72
1,61
0,23
0,19
0,41
0,23
0,52
Secara tahunan, kelompok komoditas bahan
makanan mengalami deflasi -2,46% (yoy) terutama
disebabkan oleh deflasi pada kelompok komoditas
sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Rendahnya
deflasi tersebut menjadikan komoditas bahan makanan
pertama kalinya mengalami deflasi di akhir tahun
setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Walaupun secara
bulanan dan triwulanan menunjukkan adanya kenaikan
(2,32% - mtm des dan 3,64% - qtq), namun kenaikan
inflasi tersebut tidak sebesar tahun sebelumnya maupun
rata-rata tiga tahun terakhir yang sebesar 2,66% (av-mtm
des) dan 7,35% (av-qtq). Monitoring pasokan maupun
operasi pasar yang dilakukan menjelang akhir tahun
mampu menahan kenaikan harga komoditas bahan
makanan. Dari total 15 komoditas penyumbang utama
inflasi akhir tahun, beberapa komoditas diketahui memiliki
persediaan yang cukup untuk memenuhi konsumsi, seperti
adanya panen cabai merah di Kota Kupang, Cabai rawit di
Sumba barat, masih adanya buffer stock hasil panen
bawang merah di Kabupaten Belu, Semau dan Rote Ndao,
ataupun cukup banyaknya penanaman sayur-sayuran
seperti bayam, kangkung, sawi di Kota Kupang
menggunakan rain shelter telah mampu menahan
kenaikan harga di akhir tahun, bahkan secara tahunan
justru mengalami penurunan. Tingginya ketergantungan
pasokan telur ayam ras dari Surabaya, ataupun masih
tergantungnya kebutuhan DOC dan pakan ayam ras masih
membuat harga mengalami kenaikan dibanding tahun
sebelumnya. Secara struktural, penyediaan kebutuhan
bahan makanan relatif mengalami perbaikan yang terlihat
dari penurunan inflasi tahunan. Permasalahan yang masih
terjadi adalah fluktuasi harga yang masih terjadi
dikarenakan tingginya ketergantungan produksi akan
faktor alam, sehingga produksi dan pasokan masih sangat
dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Adanya penerapan rain
shelter ataupun penanaman di luar musim sekiranya dapat
diterapkan untuk mengatasi penurunan pasokan pada
musim penghujan.
Berdasarkan rincian komoditas, terlihat bahwa deflasi
kelompok komoditas bahan makanan terutama
disebabkan oleh adanya deflasi komoditas bumbu-
bumbuan dan sayur-sayuran yang sebesar -25,38% (yoy)
dan -16,47% (yoy). Rendahnya deflasi sayur-sayuran
terutama disebabkan oleh terjadinya deflasi pada 15 dari
26 komoditas sayur-sayuran dalam perhitungan inflasi
seperti komoditas bayam, kangkung, sawi putih, sawi
hijau, tomat sayur, dan lainnya. Masih tersedianya pasokan
membuat harga masih mampu bertahan dan tidak terlalu
meningkat di akhir tahun 2017 dibandingkan posisi yang
sama tahun sebelumnya. Deflasi cabai rawit dan cabai
merah menjadi penyebab utama rendahnya deflasi
komoditas bumbu-bumbuan. Dengan kondisi struktur
pasar sayur-sayuran yang cenderung persaingan sempurna
ataupun bumbu-bumbuan yang antara persaingan
sempurna dan oligopoli lemah membuat penyediaan
pasokan yang cukup, menjadi keharusan untuk menjaga
kestabilan harga di pasar.
3.2.1 Bahan Makanan
46 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3. 12. Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasi Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
(4.00)
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
SUM CORE SUM VF SUM AP INF COREINF VF INF AP INF YOY
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
(sum yoy) terhadap total inflasi Provinsi NTT. Selain itu,
adanya kenaikan harga bahan bangunan seperti besi
beton, seng, paku, kayu balok, atau batu juga menjadi
penyebab utama kenaikan inflasi kelompok komoditas ini.
Peningkatan permintaan untuk penyelesaian pekerjaan
proyek dan terbatasnya pasokan karena bukan termasuk
sebagai komoditas prioritas bongkar jelang hari raya Natal
dan tahun baru menjadi penyebab utama kenaikan harga.
Peningkatan harga perlengkapan rumah tangga seperti
kulkas, mesin cuci, dispenser, kompor, dan alat elektronik
lainnya juga menyebabkan tingginya inflasi yang terjadi.
permintaan bahan makanan maupun angkutan udara di
NTT. Hal ini menyebabkan tarif angkutan udara meningkat,
sedangkan kenaikan permintaan masih dapat ditahan
dengan relatif tersedianya pasokan, sehingga kenaikan
harga tidak terlalu tinggi. Berdasarkan sumbangan inflasi,
kelompok core memberikan sumbangan inflasi terbesar,
sedangkan kelompok administered prices menjadi
kelompok dengan inflasi tertinggi. Kelompok volatile food
mengalami deflasi dan menjadi penahan inflasi di tahun
2017.
3.2.5 Komoditas LainnyaKomoditas lainnya yang mengalami kenaikan inflasi pada
triwulan IV adalah kelompok komoditas pendidikan,
rekreasi dan olah raga dengan inflasi sebesar 4,46% (yoy)
yang disebabkan oleh meningkatnya biaya pendidikan
pada perguruan tinggi di Kota Kupang. Kelompok
komoditas sandang juga mengalami inflasi sebesar 3,70%
(yoy) yang disebabkan oleh kenaikan harga pada celana
panjang jeans dan baju kaos berkerah. Adapun inflasi pada
kelompok komoditas kesehatan relatif stabil, seiring
dengan besarnya peserta kartu indonesia sehat, sehingga
kenaikan inflasi sangat tergantung dari pengaturan tarif
kesehatan oleh pemerintah.
Tingginya kenaikan biaya pendidikan tinggi yang sebesar
9,18% (yoy) di Kota Kupang pada bulan September 2017
ataupun kenaikan biaya sekolah dasar yang sebesar 7,63%
(yoy) pada bulan Agustus 2017 menjadi penyebab utama
inflasi pada kelompok komoditas pendidikan.
3.3. DISAGREGASI INFLASIInflasi berdasarkan disagregasi inflasi juga
menunjukkan adanya tren penurunan terutama
disebabkan oleh deflasi pada kelompok volatile
food. Kelompok core mengalami perlambatan inflasi
dan kelompok administered prices mengalami
kenaikan yang lebih disebabkan oleh kenaikan
inflasi angkutan udara pada akhir tahun. Adanya libur
panjang Natal dan tahun baru telah meningkatkan
3.3.1 Kelompok Volatile foodPada akhir tahun 2017, kelompok volatile food
mengalami deflasi -2,45% (yoy) dan menjadi
penahan inflasi utama Provinsi NTT tahun 2017.
Komoditas hortikultura menjadi penahan inflasi utama
yang terlihat dari turunnya harga sayur-sayuran seperti
sawi putih, kangkung, tomat sayur ataupun bayam seiring
dengan adanya antisipasi yang telah dilakukan. Potensi
kenaikan harga di akhir tahun karena terbatasnya pasokan
dapat diantisipasi dengan peningkatan produksi sayur di
Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Selain dengan
penanaman biasa, beberapa petani juga menggunakan
rain shelter untuk mengantisipasi potensi kerusakan
tanaman yang ada. Hal ini berdampak pada kenaikan
harga sayur yang tidak setinggi tahun sebelumnya,
sehingga secara tahunan justru mengalami penurunan.
Pasokan bawang merah juga masih cukup tersedia seiring
adanya panen di Atambua, Semau dan Rote Ndao di bulan
49KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3. 10. Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.11. Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar per Sub Kelompok Komoditas
YOY
(1.00)
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
(2.00)
3.00
8.00
YOY QTQ MTMPERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BB PENYELENGGARAAN RUMAHTANGGA
BAHAN BAKAR, PENERANGAN DAN AIRBIAYA TEMPAT TINGGAL PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3. 8.
YOY QTQ MTM
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.9. Inflasi Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau per Sub Kelompok Komoditas
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0
5
10
15
20
25 YOY
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU
MAKANAN JADIMINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL TEMBAKAU DAN MINUMAN BERALKOHOL
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
Inflasi Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
intra provinsi oleh dua maskapai di NTT. Namun demikian,
kenaikan harga masih tetap terjadi.
komoditas ini. Turunnya harga komoditas gula pasir seiring
dengan masuknya gula tambora ke pasar Kupang menjadi
penyebab utama deflasi komoditas minuman tak
beralkohol, selain juga disebabkan oleh terjadinya deflasi
pada air kemasan. Komoditas makanan jadi masih
mengalami inflasi namun sudah cukup rendah seiring
dengan banyaknya restauran baru yang beroperasi di Kota
Kupang.
3.2.3 Makanan Jadi, Minuman dan TembakauInflasi pada kelompok komoditas makanan jadi,
minuman dan tembakau menunjukkan adanya
penurunan secara struktural yang terutama
disebabkan oleh menurunnya kenaikan cukai rokok
dan turunnya harga minuman tak beralkohol. Secara
tahunan, inflasi komoditas ini hanya sebesar 3,05% (yoy),
jauh lebih rendah dibanding inflasi tahun sebelumnya yang
sebesar 8,85% (yoy) maupun rata-rata inflasi dalam 3
tahun terakhir yang sebesar 6,79% (av-yoy). Melambatnya
kenaikan cukai rokok menjadi penyebab utama
perlambatan inflasi pada komoditas makanan jadi,
minuman dan tembakau. Selain itu, adanya deflasi pada
komoditas minuman yang tidak beralkohol juga
menyebabkan menurunnya inflasi pada kelompok
3.2.4 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan BakarKomoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan
bakar pada tahun 2017 cenderung mengalami inflasi
sebesar 3,93% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun
sebelumya yang hanya sebesar 0,77% (yoy) yang
terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan
biaya tempat tinggal. Adanya kenaikan tarif listrik
rumah tangga secara bertahap di bulan Januari, Maret dan
Mei 2017 telah menyumbang setidaknya sebesar 0,40%
48 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3. 12. Disagregasi Inflasi dan Sumbangan Inflasi Tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur
(4.00)
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
SUM CORE SUM VF SUM AP INF COREINF VF INF AP INF YOY
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
(sum yoy) terhadap total inflasi Provinsi NTT. Selain itu,
adanya kenaikan harga bahan bangunan seperti besi
beton, seng, paku, kayu balok, atau batu juga menjadi
penyebab utama kenaikan inflasi kelompok komoditas ini.
Peningkatan permintaan untuk penyelesaian pekerjaan
proyek dan terbatasnya pasokan karena bukan termasuk
sebagai komoditas prioritas bongkar jelang hari raya Natal
dan tahun baru menjadi penyebab utama kenaikan harga.
Peningkatan harga perlengkapan rumah tangga seperti
kulkas, mesin cuci, dispenser, kompor, dan alat elektronik
lainnya juga menyebabkan tingginya inflasi yang terjadi.
permintaan bahan makanan maupun angkutan udara di
NTT. Hal ini menyebabkan tarif angkutan udara meningkat,
sedangkan kenaikan permintaan masih dapat ditahan
dengan relatif tersedianya pasokan, sehingga kenaikan
harga tidak terlalu tinggi. Berdasarkan sumbangan inflasi,
kelompok core memberikan sumbangan inflasi terbesar,
sedangkan kelompok administered prices menjadi
kelompok dengan inflasi tertinggi. Kelompok volatile food
mengalami deflasi dan menjadi penahan inflasi di tahun
2017.
3.2.5 Komoditas LainnyaKomoditas lainnya yang mengalami kenaikan inflasi pada
triwulan IV adalah kelompok komoditas pendidikan,
rekreasi dan olah raga dengan inflasi sebesar 4,46% (yoy)
yang disebabkan oleh meningkatnya biaya pendidikan
pada perguruan tinggi di Kota Kupang. Kelompok
komoditas sandang juga mengalami inflasi sebesar 3,70%
(yoy) yang disebabkan oleh kenaikan harga pada celana
panjang jeans dan baju kaos berkerah. Adapun inflasi pada
kelompok komoditas kesehatan relatif stabil, seiring
dengan besarnya peserta kartu indonesia sehat, sehingga
kenaikan inflasi sangat tergantung dari pengaturan tarif
kesehatan oleh pemerintah.
Tingginya kenaikan biaya pendidikan tinggi yang sebesar
9,18% (yoy) di Kota Kupang pada bulan September 2017
ataupun kenaikan biaya sekolah dasar yang sebesar 7,63%
(yoy) pada bulan Agustus 2017 menjadi penyebab utama
inflasi pada kelompok komoditas pendidikan.
3.3. DISAGREGASI INFLASIInflasi berdasarkan disagregasi inflasi juga
menunjukkan adanya tren penurunan terutama
disebabkan oleh deflasi pada kelompok volatile
food. Kelompok core mengalami perlambatan inflasi
dan kelompok administered prices mengalami
kenaikan yang lebih disebabkan oleh kenaikan
inflasi angkutan udara pada akhir tahun. Adanya libur
panjang Natal dan tahun baru telah meningkatkan
3.3.1 Kelompok Volatile foodPada akhir tahun 2017, kelompok volatile food
mengalami deflasi -2,45% (yoy) dan menjadi
penahan inflasi utama Provinsi NTT tahun 2017.
Komoditas hortikultura menjadi penahan inflasi utama
yang terlihat dari turunnya harga sayur-sayuran seperti
sawi putih, kangkung, tomat sayur ataupun bayam seiring
dengan adanya antisipasi yang telah dilakukan. Potensi
kenaikan harga di akhir tahun karena terbatasnya pasokan
dapat diantisipasi dengan peningkatan produksi sayur di
Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Selain dengan
penanaman biasa, beberapa petani juga menggunakan
rain shelter untuk mengantisipasi potensi kerusakan
tanaman yang ada. Hal ini berdampak pada kenaikan
harga sayur yang tidak setinggi tahun sebelumnya,
sehingga secara tahunan justru mengalami penurunan.
Pasokan bawang merah juga masih cukup tersedia seiring
adanya panen di Atambua, Semau dan Rote Ndao di bulan
49KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3. 10. Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.11. Inflasi Kelompok Komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar per Sub Kelompok Komoditas
YOY
(1.00)
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
(2.00)
3.00
8.00
YOY QTQ MTMPERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BB PENYELENGGARAAN RUMAHTANGGA
BAHAN BAKAR, PENERANGAN DAN AIRBIAYA TEMPAT TINGGAL PERLENGKAPAN RUMAHTANGGA
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3. 8.
YOY QTQ MTM
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.9. Inflasi Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau per Sub Kelompok Komoditas
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
0
5
10
15
20
25 YOY
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU
MAKANAN JADIMINUMAN YANG TIDAK BERALKOHOL TEMBAKAU DAN MINUMAN BERALKOHOL
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
Inflasi Kelompok Komoditas Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau secara Triwulanan, Tahunan dan Bulanan
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
intra provinsi oleh dua maskapai di NTT. Namun demikian,
kenaikan harga masih tetap terjadi.
komoditas ini. Turunnya harga komoditas gula pasir seiring
dengan masuknya gula tambora ke pasar Kupang menjadi
penyebab utama deflasi komoditas minuman tak
beralkohol, selain juga disebabkan oleh terjadinya deflasi
pada air kemasan. Komoditas makanan jadi masih
mengalami inflasi namun sudah cukup rendah seiring
dengan banyaknya restauran baru yang beroperasi di Kota
Kupang.
3.2.3 Makanan Jadi, Minuman dan TembakauInflasi pada kelompok komoditas makanan jadi,
minuman dan tembakau menunjukkan adanya
penurunan secara struktural yang terutama
disebabkan oleh menurunnya kenaikan cukai rokok
dan turunnya harga minuman tak beralkohol. Secara
tahunan, inflasi komoditas ini hanya sebesar 3,05% (yoy),
jauh lebih rendah dibanding inflasi tahun sebelumnya yang
sebesar 8,85% (yoy) maupun rata-rata inflasi dalam 3
tahun terakhir yang sebesar 6,79% (av-yoy). Melambatnya
kenaikan cukai rokok menjadi penyebab utama
perlambatan inflasi pada komoditas makanan jadi,
minuman dan tembakau. Selain itu, adanya deflasi pada
komoditas minuman yang tidak beralkohol juga
menyebabkan menurunnya inflasi pada kelompok
3.2.4 Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan BakarKomoditas perumahan, air, listrik, gas dan bahan
bakar pada tahun 2017 cenderung mengalami inflasi
sebesar 3,93% (yoy), lebih tinggi dibanding tahun
sebelumya yang hanya sebesar 0,77% (yoy) yang
terutama disebabkan oleh kenaikan tarif listrik dan
biaya tempat tinggal. Adanya kenaikan tarif listrik
rumah tangga secara bertahap di bulan Januari, Maret dan
Mei 2017 telah menyumbang setidaknya sebesar 0,40%
48 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.13. Ekspektasi Harga Konsumen 3 dan 6 bulan ke Depan
EKSPEKTASI HARGA 3 BLN YADINFLASI EKSPEKTASI HARGA 6 BLN YAD
140.00
150.00
160.00
170.00
180.00
190.00
200.00
(1.50)
(0.50)
0.50
1.50
2.50
3.50
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12
3.3.3 Kelompok Inti (core)Kelompok inti pada tahun 2017 mengalami inflasi
2,81% (yoy) meningkat dibanding tahun 2016 yang
hanya mengalami inflasi sebesar 2,28% (yoy).
Tingginya kenaikan biaya pendidikan perguruan
tinggi di Kota Kupang ataupun bahan bangunan
untuk membangun rumah tinggal menjadi penyebab
utama kenaikan inflasi inti di tahun 2017. Tingginya
kebutuhan komoditas bahan bangunan untuk
menyelesaikan proyek menjadi salah satu penyebab utama
meningkatnya inflasi kelompok inti. Adanya arahan untuk
memprioritaskan pembongkaran komoditas pangan
dinilai berhasil menurunkan inflasi komoditas pangan,
namun di sisi lain, meningkatkan harga komoditas bahan
bangunan dikarenakan tertahannya proses bongkar
produk semen dan bahan bangunan lainnya. Tingginya
kebutuhan untuk penyelesaian proyek membuat pasokan
mengalami penurunan karena masih tertahan di
pelabuhan. Perluasan komoditas yang diijinkan untuk
dibongkar pada saat hari raya ke depan sekiranya dapat
diperluas juga ke komoditas yang berpotensi mengalami
peningkatan permintaan yang cukup tinggi di akhir tahun.
Penurunan inflasi terjadi pada komoditas gula pasir seiring
dengan masuknya gula dari NTB yang relatif lebih murah.
Banyaknya pasokan bunga pepaya juga membuat harga
mengalami penurunan yang memang disebabkan oleh
meningkatnya pasokan karena faktor musiman.
Ekspektasi inflasi baik berdasarkan ekspektasi harga
3 dan 6 bulan yang akan datang menunjukkan
adanya penurunan. Nilai inflasi yang relatif terjaga dalam
2 tahun terakhir telah berhasil menurunkan ekspektasi
inflasi masyarakat di Kota Kupang. Namun demikian,
fluktuasi ekspektasi dinilai masih terlalu tinggi yang
menunjukkan kekurangyakinan terhadap kecenderungan
inflasi yang semakin rendah. Pada triwulan I 2018,
ekspektasi inflasi di Kota Kupang menunjukkan adanya
penurunan yang terlihat dari menurunnya angka
ekspektasi 3 dan 6 bulan yang akan datang di bulan Maret
2018. Hingga bulan April, ekspektasi inflasi diperkirakan
masih relatif rendah dan berangsur meningkat hingga
bulan Juni dan Juli dikarenakan oleh adanya libur hari raya
Idul Fitri dan tahun ajaran baru.
3.4. INFLASI NTT BERDASARKAN KOTA3.4.1 Inflasi Kota KupangInflasi di Kota Kupang tahun 2017 menunjukkan
adanya perbaikan yang terlihat dari relatif
rendahnya inflasi di Kota Kupang di sepanjang tahun
2017. Nilai inflasi Kota Kupang tahun 2017 hanya sebesar
2,05% (yoy) dan menjadi capaian inflasi kota terendah ke 8
di Indonesia. Capaian tersebut jauh lebih rendah dibanding
rata-rata inflasi Kota Kupang dalam 3 tahun terakhir yang
PERGURUAN TINGGI
BESI BETON
SENG
MOBIL
NASI DENGAN LAUK
KOMODITAS INFLASI
Tabel 3.7. Komoditas Core Penyumbang Utama Inflasi
YOY SUM YOY
10,09
18,23
12,90
8,44
4,35
0,25
0,14
0,12
0,11
0,09
GULA PASIR
BUNGA PEPAYA
PASIR
TELEVISI BERWARNA
LENGKUAS
KOMODITAS DEFLASI YOY SUM YOY
(7,62)
(29,44)
(2,98)
(10,84)
(16,67)
(0,06)
(0,04)
(0,04)
(0,03)
(0,03)
51KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
sebelumnya. Adanya potensi kenaikan harga cabai di akhir
tahun juga mampu diantisipasi petani dengan melakukan
penanaman di luar musim. Petani cabai merah di Kota
Kupang dan Kabupaten Kupang tercatat mengalami
panen perdana pada bulan Oktober dan dapat terus
dipanen hingga bulan Maret 2018. Begitu pula dengan
petani cabai rawit di Kabupaten Sumba Barat Daya dan
Atambua yang juga panen perdana pada waktu yang
relatif sama.
Kenaikan harga yang terjadi lebih disebabkan oleh
tingginya permintaan, tingginya ketergantungan terhadap
daerah lain ataupun berkurangnya pasokan karena
gangguan cuaca. Kenaikan harga telur ayam ras lebih
dikarenakan oleh kenaikan harga di tingkat produsen di
Jawa Timur karena kenaikan permintaan secara nasional.
Sudah mulai berjalannya peternakan ayam petelur di
Kabupaten Kupang dinilai masih sangat kecil dan belum
mencukupi kebutuhan masyarakat di NTT. Kenaikan harga
komoditas ikan lebih disebabkan oleh berkurangnya
pasokan karena berkurangnya nelayan yang melaut
karena gangguan cuaca. Begitu juga dengan komoditas
kentang yang masih mengandalkan pasokan dari luar NTT.
Sedangkan kenaikan harga daging ayam ras dan babi lebih
disebabkan oleh tingginya permintaan untuk perayaan
hari raya Natal dan tahun baru.
TELUR AYAM RAS
KEMBUNG
KENTANG
DAGING BABI
KAKAP MERAH
KOMODITAS INFLASI
Tabel 3.5. Komoditas Volatile food Penyumbang Utama Inflasi
YOY SUM YOY
12,24
8,61
39,95
13,28
35,38
0,09
0,09
0,09
0,09
0,07
SAWI PUTIH
BAWANG MERAH
KANGKUNG
TOMAT SAYUR
BAYAM
KOMODITAS DEFLASI YOY SUM YOY
(38,00)
(52,54)
(21,09)
(34,04)
(28,65)
(0,40)
(0,30)
(0,18)
(0,11)
(0,09)
3.3.2 Kelompok Administered pricesKenaikan tarif listrik pada semester 1 2017 menjadi
penyumbang utama inflasi kelompok administered
prices di tahun 2017. Kinerja angkutan udara secara
umum sudah mengalami perbaikan seiring dengan
bertambahnya frekuensi penerbangan baik untuk
tujuan intra NTT maupun dengan daerah lain. Namun
demikian, kecilnya kuantitas masih menjadi
penyebab utama besarnya fluktuasi tarif angkutan
udara di sepanjang tahun 2017. Hal ini terlihat dari
tingginya inflasi angkutan udara di akhir tahun, walaupun
sepanjang tahun 2017 sudah menunjukkan perbaikan
kinerja. Kebijakan peningkatan biaya perpanjangan STNK
dan kenaikan cukai rokok juga menjadi penyebab utama
kenaikan inflasi kelompok administered prices.
Adapun deflasi kelompok administered prices terjadi pada
3 komoditas yaitu bahan bakar rumah tangga, angkutan
laut dan angkutan antar kota. Walaupun relatif kecil,
upaya pemerintah dalam menambah frekuensi kapasitas
angkutan laut dengan menambah kapal dalam
menyambut libur Natal dan tahun baru telah berhasil
menahan harga angkutan udara maupun angkutan antar
kota di NTT.
TARIP LISTRIK
ANGKUTAN UDARA
B. PERPANJANGAN STNK
ROKOK KRETEK FILTER
ROKOK PUTIH
KOMODITAS INFLASI
Tabel 3.6. Komoditas Administered prices Penyumbang Utama Inflasi
YOY SUM YOY
15,56
8,91
102,95
4,58
5,90
0,42
0,26
0,10
0,09
0,05
BB RUMAH TANGGA
ANGKUTAN LAUT
ANGKUTAN ANTAR KOTA
KOMODITAS DEFLASI YOY SUM YOY
(0,18)
(0,66)
(0,17)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
50 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.13. Ekspektasi Harga Konsumen 3 dan 6 bulan ke Depan
EKSPEKTASI HARGA 3 BLN YADINFLASI EKSPEKTASI HARGA 6 BLN YAD
140.00
150.00
160.00
170.00
180.00
190.00
200.00
(1.50)
(0.50)
0.50
1.50
2.50
3.50
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12
3.3.3 Kelompok Inti (core)Kelompok inti pada tahun 2017 mengalami inflasi
2,81% (yoy) meningkat dibanding tahun 2016 yang
hanya mengalami inflasi sebesar 2,28% (yoy).
Tingginya kenaikan biaya pendidikan perguruan
tinggi di Kota Kupang ataupun bahan bangunan
untuk membangun rumah tinggal menjadi penyebab
utama kenaikan inflasi inti di tahun 2017. Tingginya
kebutuhan komoditas bahan bangunan untuk
menyelesaikan proyek menjadi salah satu penyebab utama
meningkatnya inflasi kelompok inti. Adanya arahan untuk
memprioritaskan pembongkaran komoditas pangan
dinilai berhasil menurunkan inflasi komoditas pangan,
namun di sisi lain, meningkatkan harga komoditas bahan
bangunan dikarenakan tertahannya proses bongkar
produk semen dan bahan bangunan lainnya. Tingginya
kebutuhan untuk penyelesaian proyek membuat pasokan
mengalami penurunan karena masih tertahan di
pelabuhan. Perluasan komoditas yang diijinkan untuk
dibongkar pada saat hari raya ke depan sekiranya dapat
diperluas juga ke komoditas yang berpotensi mengalami
peningkatan permintaan yang cukup tinggi di akhir tahun.
Penurunan inflasi terjadi pada komoditas gula pasir seiring
dengan masuknya gula dari NTB yang relatif lebih murah.
Banyaknya pasokan bunga pepaya juga membuat harga
mengalami penurunan yang memang disebabkan oleh
meningkatnya pasokan karena faktor musiman.
Ekspektasi inflasi baik berdasarkan ekspektasi harga
3 dan 6 bulan yang akan datang menunjukkan
adanya penurunan. Nilai inflasi yang relatif terjaga dalam
2 tahun terakhir telah berhasil menurunkan ekspektasi
inflasi masyarakat di Kota Kupang. Namun demikian,
fluktuasi ekspektasi dinilai masih terlalu tinggi yang
menunjukkan kekurangyakinan terhadap kecenderungan
inflasi yang semakin rendah. Pada triwulan I 2018,
ekspektasi inflasi di Kota Kupang menunjukkan adanya
penurunan yang terlihat dari menurunnya angka
ekspektasi 3 dan 6 bulan yang akan datang di bulan Maret
2018. Hingga bulan April, ekspektasi inflasi diperkirakan
masih relatif rendah dan berangsur meningkat hingga
bulan Juni dan Juli dikarenakan oleh adanya libur hari raya
Idul Fitri dan tahun ajaran baru.
3.4. INFLASI NTT BERDASARKAN KOTA3.4.1 Inflasi Kota KupangInflasi di Kota Kupang tahun 2017 menunjukkan
adanya perbaikan yang terlihat dari relatif
rendahnya inflasi di Kota Kupang di sepanjang tahun
2017. Nilai inflasi Kota Kupang tahun 2017 hanya sebesar
2,05% (yoy) dan menjadi capaian inflasi kota terendah ke 8
di Indonesia. Capaian tersebut jauh lebih rendah dibanding
rata-rata inflasi Kota Kupang dalam 3 tahun terakhir yang
PERGURUAN TINGGI
BESI BETON
SENG
MOBIL
NASI DENGAN LAUK
KOMODITAS INFLASI
Tabel 3.7. Komoditas Core Penyumbang Utama Inflasi
YOY SUM YOY
10,09
18,23
12,90
8,44
4,35
0,25
0,14
0,12
0,11
0,09
GULA PASIR
BUNGA PEPAYA
PASIR
TELEVISI BERWARNA
LENGKUAS
KOMODITAS DEFLASI YOY SUM YOY
(7,62)
(29,44)
(2,98)
(10,84)
(16,67)
(0,06)
(0,04)
(0,04)
(0,03)
(0,03)
51KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
sebelumnya. Adanya potensi kenaikan harga cabai di akhir
tahun juga mampu diantisipasi petani dengan melakukan
penanaman di luar musim. Petani cabai merah di Kota
Kupang dan Kabupaten Kupang tercatat mengalami
panen perdana pada bulan Oktober dan dapat terus
dipanen hingga bulan Maret 2018. Begitu pula dengan
petani cabai rawit di Kabupaten Sumba Barat Daya dan
Atambua yang juga panen perdana pada waktu yang
relatif sama.
Kenaikan harga yang terjadi lebih disebabkan oleh
tingginya permintaan, tingginya ketergantungan terhadap
daerah lain ataupun berkurangnya pasokan karena
gangguan cuaca. Kenaikan harga telur ayam ras lebih
dikarenakan oleh kenaikan harga di tingkat produsen di
Jawa Timur karena kenaikan permintaan secara nasional.
Sudah mulai berjalannya peternakan ayam petelur di
Kabupaten Kupang dinilai masih sangat kecil dan belum
mencukupi kebutuhan masyarakat di NTT. Kenaikan harga
komoditas ikan lebih disebabkan oleh berkurangnya
pasokan karena berkurangnya nelayan yang melaut
karena gangguan cuaca. Begitu juga dengan komoditas
kentang yang masih mengandalkan pasokan dari luar NTT.
Sedangkan kenaikan harga daging ayam ras dan babi lebih
disebabkan oleh tingginya permintaan untuk perayaan
hari raya Natal dan tahun baru.
TELUR AYAM RAS
KEMBUNG
KENTANG
DAGING BABI
KAKAP MERAH
KOMODITAS INFLASI
Tabel 3.5. Komoditas Volatile food Penyumbang Utama Inflasi
YOY SUM YOY
12,24
8,61
39,95
13,28
35,38
0,09
0,09
0,09
0,09
0,07
SAWI PUTIH
BAWANG MERAH
KANGKUNG
TOMAT SAYUR
BAYAM
KOMODITAS DEFLASI YOY SUM YOY
(38,00)
(52,54)
(21,09)
(34,04)
(28,65)
(0,40)
(0,30)
(0,18)
(0,11)
(0,09)
3.3.2 Kelompok Administered pricesKenaikan tarif listrik pada semester 1 2017 menjadi
penyumbang utama inflasi kelompok administered
prices di tahun 2017. Kinerja angkutan udara secara
umum sudah mengalami perbaikan seiring dengan
bertambahnya frekuensi penerbangan baik untuk
tujuan intra NTT maupun dengan daerah lain. Namun
demikian, kecilnya kuantitas masih menjadi
penyebab utama besarnya fluktuasi tarif angkutan
udara di sepanjang tahun 2017. Hal ini terlihat dari
tingginya inflasi angkutan udara di akhir tahun, walaupun
sepanjang tahun 2017 sudah menunjukkan perbaikan
kinerja. Kebijakan peningkatan biaya perpanjangan STNK
dan kenaikan cukai rokok juga menjadi penyebab utama
kenaikan inflasi kelompok administered prices.
Adapun deflasi kelompok administered prices terjadi pada
3 komoditas yaitu bahan bakar rumah tangga, angkutan
laut dan angkutan antar kota. Walaupun relatif kecil,
upaya pemerintah dalam menambah frekuensi kapasitas
angkutan laut dengan menambah kapal dalam
menyambut libur Natal dan tahun baru telah berhasil
menahan harga angkutan udara maupun angkutan antar
kota di NTT.
TARIP LISTRIK
ANGKUTAN UDARA
B. PERPANJANGAN STNK
ROKOK KRETEK FILTER
ROKOK PUTIH
KOMODITAS INFLASI
Tabel 3.6. Komoditas Administered prices Penyumbang Utama Inflasi
YOY SUM YOY
15,56
8,91
102,95
4,58
5,90
0,42
0,26
0,10
0,09
0,05
BB RUMAH TANGGA
ANGKUTAN LAUT
ANGKUTAN ANTAR KOTA
KOMODITAS DEFLASI YOY SUM YOY
(0,18)
(0,66)
(0,17)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
50 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.15. Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Maumere
SUM VF SUM CORE SUM AP COREVF AP INFLASI
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
3.4.2 Inflasi Kota MaumereInflasi Kota Maumere di tahun 2017 juga hanya
sebesar 1,70% (yoy) dan menjadi capaian inflasi akhir
tahun terendah di Maumere dalam 10 tahun terakhir.
Rendahnya inflasi tersebut menjadikan Kota
Maumere sebagai kota dengan capaian inflasi
terendah kelima di Indonesia setelah Kota Ambon (-
0,05% yoy), Merauke (1,25% yoy), Sorong (1,33%
yoy) dan Bukit Tinggi (1,37% yoy). Komoditas volatile
food masih menjadi penahan inflasi utama Kota Maumere
dengan deflasi sebesar -2,17% (yoy). Selain relatif
terjaganya harga sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan,
rendahnya deflasi kelompok volatile food juga disebabkan
oleh turunnya harga kelompok daging dan hasil-hasilnya
karena turunnya harga ayam hidup maupun masih
stabilnya harga ikan segar. Hal ini berbeda dengan kondisi
di Kota Kupang yang justru mengalami kenaikan tinggi
pada kedua kelompok komoditas tersebut.
Berbeda dengan tren inflasi di Kota Kupang, Inflasi
kelompok komoditas pendidikan dan transportasi di Kota
Maumere justru relatif stabil yang terlihat dari nilai inflasi
kelompok pendidikan dan transportasi yang hanya 1,53%
dan 0,49%. Turunnya tarif angkutan laut dan angkutan
antar kota, mampu meredam kenaikan tarif angkutan
udara. Preferensi angkutan yang lebih menggunakan
kedua moda tersebut, membuat bobot angkutan udara
dalam menyumbang inflasi relatif tidak sebesar Kota
Kupang. Selain itu, penurunan tarif pulsa juga
menurunkan inf las i pada kelompok komoditas
transportasi dan komunikasi.
Kenaikan inflasi lebih disebabkan oleh komoditas
administered price terutama karena kenaikan tarif listrik,
biaya perpanjangan STNK dan kenaikan harga rokok yang
lebih besar dibanding di Kota Kupang. Berdasarkan
kelompok komoditas, tingginya inflasi kelompok
permintaan dan pasokan membuat fluktuasi harga juga
relatif besar. Hal ini terlihat dari fluktuasi harga Kangkung
yang 11 kali menjadi penyumbang inflasi dan deflasi
utama, begitu juga dengan sawi putih (9 kali), tomat sayur
(9 kali), cabai rawit (9 kali) dan komoditas lainnya.
Preferensi konsumsi ikan segar juga membuat harga ikan
segar mengalami fluktuasi yang cukup besar. Penambahan
frekuensi penerbangan sudah cukup membantu menahan
inflasi namun masih belum mencukupi.
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
KOMODITI
Tabel 3.9. Inflasi Inflasi di Kota Maumere berdasarkan Kelompok Komoditas
Sumber : BPS, diolah
OKT
2017
NOV
(0,4)
(1,3)
0,3
(0,0)
0,1
(0,1)
-
(0,4)
0,1
(0,1)
0,6
(0,0)
0,3
0,2
0,0
0,1
DES JAN
0,4
0,7
0,0
0,2
0,1
-
0,0
0,9
0,2
0,2
0,5
0,2
(0,0)
-
0,5
(0,8)
2018
IV
YOY
JAN
1,70
(1,86)
2,71
3,64
5,56
4,71
1,11
3,69
1,46
(1,21)
2,87
3,06
5,49
4,35
1,53
0,49
53KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
sebesar 3,14% (av-yoy). Rendahnya inflasi Kota Kupang
lebih disebabkan oleh rendahnya inflasi pada kelompok
komoditas bahan makanan yang mengalami deflasi -
2,54% (yoy). Deflasi pada sub kelompok komoditas
bumbu-bumbuan, sayur-sayuran dan padi-padian menjadi
pendorong utama deflasi di Kota Kupang.
Adapun keenam kelompok komoditas lainnya mengalami
inflasi dengan kenaikan tertinggi pada kelompok
komoditas pendidikan, rekreasi dan olah raga yang
terutama disebabkan oleh tingginya kenaikan biaya
pendidikan perguruan tinggi dan sekolah dasar. Kelompok
makanan jadi, minuman dan tembakau mengalami inflasi
3,10% (yoy) terutama masih disebabkan oleh dampak
kenaikan cukai rokok walaupun sudah tidak sebesar dua
tahun terakhir. Kenaikan tarif angkutan udara di akhir
tahun juga meningkatkan inflasi pada kelompok
komoditas transportasi dan komunikasi. Inflasi terendah
terjadi pada kelompok komoditas kesehatan yang lebih
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.14. Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Kupang
(4.00)
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
SUM VF SUM CORE SUM AP COREVF AP INFLASI
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
disebabkan oleh stabilnya biaya perawatan kesehatan
seiring semakin banyaknya penduduk yang menggunakan
BPJS kesehatan.
Pada tahun 2017, komoditas daging ayam menjadi
komoditas dengan fluktuasi harga tertinggi
mengungguli angkutan udara yang menjadi
komoditas dengan fluktuasi terbesar di tahun
sebelumnya. Adanya penurunan harga yang cukup besar
di bulan Januari-Mei 2017 karena kelebihan produksi serta
rendahnya permintaan dan turunnya harga ayam secara
nasional berdampak pada tutupnya beberapa peternak di
Kota Kupang, terlebih peternak mandiri. Berkurangnya
pasokan dan peningkatan permintaan selama hari raya Idul
Fitri, libur sekolah hingga hari kemerdekaan RI kembali
meningkatkan harga daging ayam ras. Setelah mengalami
penurunan harga karena turunnya permintaan di bulan
September dan Oktober, harga kembali meningkat di
bulan November dan Desember karena permintaan yang
tinggi. Minimnya pabrikan besar yang beroperasi di NTT
membuat persaingan harga antar pemain besar relatif
rendah yang berdampak pada kontrol harga yang lebih
leluasa oleh pemain besar. Namun demikian, hal ini juga
disebabkan oleh rata-rata konsumsi daging ayam ras NTT
yang hanya sekitar 1 kg per kapita per tahun, jauh
dibandingkan rata-rata nasional yang sudah mencapai 7kg
per kapita per tahun, membuat banyak perusahaan besar
juga enggan masuk ke NTT.
Kinerja komoditas hortikultura sudah menunjukkan
adanya perbaikan. Namun demikian, tidak stabilnya
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
KOMODITI
Tabel 3.8. Inflasi di Kota Kupang berdasarkan Kelompok Komoditas
Sumber : BPS, diolah
OKT
2017
NOV
(0,5)
(1,5)
0,0
0,6
0,6
0,6
0,0
(1,9)
0,8
3,2
0,2
0,0
0,3
0,1
0,0
0,0
DES JAN
1,3
2,5
0,6
0,1
0,1
0,1
-
3,5
1,1
5,9
0,9
0,1
(0,3)
0,2
0,1
(2,9)
2018
IV
YOY
JAN
2,05
(2,54)
3,10
3,98
3,44
1,24
5,05
3,49
2,31
1,58
3,52
2,93
4,08
1,33
4,69
0,26
52 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.15. Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Maumere
SUM VF SUM CORE SUM AP COREVF AP INFLASI
-4
-2
0
2
4
6
8
10
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
3.4.2 Inflasi Kota MaumereInflasi Kota Maumere di tahun 2017 juga hanya
sebesar 1,70% (yoy) dan menjadi capaian inflasi akhir
tahun terendah di Maumere dalam 10 tahun terakhir.
Rendahnya inflasi tersebut menjadikan Kota
Maumere sebagai kota dengan capaian inflasi
terendah kelima di Indonesia setelah Kota Ambon (-
0,05% yoy), Merauke (1,25% yoy), Sorong (1,33%
yoy) dan Bukit Tinggi (1,37% yoy). Komoditas volatile
food masih menjadi penahan inflasi utama Kota Maumere
dengan deflasi sebesar -2,17% (yoy). Selain relatif
terjaganya harga sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan,
rendahnya deflasi kelompok volatile food juga disebabkan
oleh turunnya harga kelompok daging dan hasil-hasilnya
karena turunnya harga ayam hidup maupun masih
stabilnya harga ikan segar. Hal ini berbeda dengan kondisi
di Kota Kupang yang justru mengalami kenaikan tinggi
pada kedua kelompok komoditas tersebut.
Berbeda dengan tren inflasi di Kota Kupang, Inflasi
kelompok komoditas pendidikan dan transportasi di Kota
Maumere justru relatif stabil yang terlihat dari nilai inflasi
kelompok pendidikan dan transportasi yang hanya 1,53%
dan 0,49%. Turunnya tarif angkutan laut dan angkutan
antar kota, mampu meredam kenaikan tarif angkutan
udara. Preferensi angkutan yang lebih menggunakan
kedua moda tersebut, membuat bobot angkutan udara
dalam menyumbang inflasi relatif tidak sebesar Kota
Kupang. Selain itu, penurunan tarif pulsa juga
menurunkan inf las i pada kelompok komoditas
transportasi dan komunikasi.
Kenaikan inflasi lebih disebabkan oleh komoditas
administered price terutama karena kenaikan tarif listrik,
biaya perpanjangan STNK dan kenaikan harga rokok yang
lebih besar dibanding di Kota Kupang. Berdasarkan
kelompok komoditas, tingginya inflasi kelompok
permintaan dan pasokan membuat fluktuasi harga juga
relatif besar. Hal ini terlihat dari fluktuasi harga Kangkung
yang 11 kali menjadi penyumbang inflasi dan deflasi
utama, begitu juga dengan sawi putih (9 kali), tomat sayur
(9 kali), cabai rawit (9 kali) dan komoditas lainnya.
Preferensi konsumsi ikan segar juga membuat harga ikan
segar mengalami fluktuasi yang cukup besar. Penambahan
frekuensi penerbangan sudah cukup membantu menahan
inflasi namun masih belum mencukupi.
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
KOMODITI
Tabel 3.9. Inflasi Inflasi di Kota Maumere berdasarkan Kelompok Komoditas
Sumber : BPS, diolah
OKT
2017
NOV
(0,4)
(1,3)
0,3
(0,0)
0,1
(0,1)
-
(0,4)
0,1
(0,1)
0,6
(0,0)
0,3
0,2
0,0
0,1
DES JAN
0,4
0,7
0,0
0,2
0,1
-
0,0
0,9
0,2
0,2
0,5
0,2
(0,0)
-
0,5
(0,8)
2018
IV
YOY
JAN
1,70
(1,86)
2,71
3,64
5,56
4,71
1,11
3,69
1,46
(1,21)
2,87
3,06
5,49
4,35
1,53
0,49
53KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
sebesar 3,14% (av-yoy). Rendahnya inflasi Kota Kupang
lebih disebabkan oleh rendahnya inflasi pada kelompok
komoditas bahan makanan yang mengalami deflasi -
2,54% (yoy). Deflasi pada sub kelompok komoditas
bumbu-bumbuan, sayur-sayuran dan padi-padian menjadi
pendorong utama deflasi di Kota Kupang.
Adapun keenam kelompok komoditas lainnya mengalami
inflasi dengan kenaikan tertinggi pada kelompok
komoditas pendidikan, rekreasi dan olah raga yang
terutama disebabkan oleh tingginya kenaikan biaya
pendidikan perguruan tinggi dan sekolah dasar. Kelompok
makanan jadi, minuman dan tembakau mengalami inflasi
3,10% (yoy) terutama masih disebabkan oleh dampak
kenaikan cukai rokok walaupun sudah tidak sebesar dua
tahun terakhir. Kenaikan tarif angkutan udara di akhir
tahun juga meningkatkan inflasi pada kelompok
komoditas transportasi dan komunikasi. Inflasi terendah
terjadi pada kelompok komoditas kesehatan yang lebih
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.14. Disagregasi Inflasi Tahunan Kota Kupang
(4.00)
(2.00)
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
SUM VF SUM CORE SUM AP COREVF AP INFLASI
I 2 3 4
2016
5 6 7 8 9 10 11 12 I 2 3 4
2017
5 6 7 8 9 10 11 12 1
‘18
disebabkan oleh stabilnya biaya perawatan kesehatan
seiring semakin banyaknya penduduk yang menggunakan
BPJS kesehatan.
Pada tahun 2017, komoditas daging ayam menjadi
komoditas dengan fluktuasi harga tertinggi
mengungguli angkutan udara yang menjadi
komoditas dengan fluktuasi terbesar di tahun
sebelumnya. Adanya penurunan harga yang cukup besar
di bulan Januari-Mei 2017 karena kelebihan produksi serta
rendahnya permintaan dan turunnya harga ayam secara
nasional berdampak pada tutupnya beberapa peternak di
Kota Kupang, terlebih peternak mandiri. Berkurangnya
pasokan dan peningkatan permintaan selama hari raya Idul
Fitri, libur sekolah hingga hari kemerdekaan RI kembali
meningkatkan harga daging ayam ras. Setelah mengalami
penurunan harga karena turunnya permintaan di bulan
September dan Oktober, harga kembali meningkat di
bulan November dan Desember karena permintaan yang
tinggi. Minimnya pabrikan besar yang beroperasi di NTT
membuat persaingan harga antar pemain besar relatif
rendah yang berdampak pada kontrol harga yang lebih
leluasa oleh pemain besar. Namun demikian, hal ini juga
disebabkan oleh rata-rata konsumsi daging ayam ras NTT
yang hanya sekitar 1 kg per kapita per tahun, jauh
dibandingkan rata-rata nasional yang sudah mencapai 7kg
per kapita per tahun, membuat banyak perusahaan besar
juga enggan masuk ke NTT.
Kinerja komoditas hortikultura sudah menunjukkan
adanya perbaikan. Namun demikian, tidak stabilnya
INFLASI UMUM
BAHAN MAKANAN
MAKANAN JADI, MINUMAN DAN TEMBAKAU
PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR
SANDANG
KESEHATAN
PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAH RAGA
TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN JASA
KOMODITI
Tabel 3.8. Inflasi di Kota Kupang berdasarkan Kelompok Komoditas
Sumber : BPS, diolah
OKT
2017
NOV
(0,5)
(1,5)
0,0
0,6
0,6
0,6
0,0
(1,9)
0,8
3,2
0,2
0,0
0,3
0,1
0,0
0,0
DES JAN
1,3
2,5
0,6
0,1
0,1
0,1
-
3,5
1,1
5,9
0,9
0,1
(0,3)
0,2
0,1
(2,9)
2018
IV
YOY
JAN
2,05
(2,54)
3,10
3,98
3,44
1,24
5,05
3,49
2,31
1,58
3,52
2,93
4,08
1,33
4,69
0,26
52 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Berdasarkan data PIHPS harian, didapatkan bahwa secara
umum, harga 6 komoditas masih relatif stabil dibanding
nasional dan daerah lain yaitu komoditas beras, daging
sapi, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan
gula pasir. Adapun 4 komoditas lainnya yaitu telur ayam
ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah relatif
lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Harga daging ayam secara umum mengalami perbaikan
dibanding posisi akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018
yang jauh lebih tinggi dibanding posisi rata-rata harga
secara nasional. Tingginya harga lebih disebabkan oleh
besarnya ketergantungan pasokan DOC, pakan dan obat
dari Jawa. Rendahnya konsumsi maupun terbatasnya
pemain besar juga membuat harga rata-rata relatif lebih
tinggi dibanding nasional. Selain itu, terbatasnya produksi
juga berdampak pada kenaikan harga yang tinggi pada
saat acara besar yang ada seperti Hari Raya Idul Fitri, libur
sekolah, even nasional maupun Hari Raya Natal dan tahun
baru.
Harga telur ayam ras juga lebih tinggi dibanding rata-rata
nasional walaupun sudah mulai menunjukkan adanya
penurunan, searah dengan penurunan harga nasional dan
Jawa Timur. Tingginya ketergantungan pasokan membuat
pergerakan harga di NTT cenderung mengikuti perubahan
harga di Jatim dan Nasional.
Harga cabai rawit juga sudah menunjukkan adanya
penurunan dan cenderung sama dengan nasional.
Tingginya inflasi di Kota Kupang lebih disebabkan oleh
penyesuaian harga atas kenaikan harga yang terjadi di
Kota Maumere dan daerah lainnya. Sedangkan kenaikan
harga Cabai merah lebih disebabkan oleh tingginya harga
cabai merah di Maumere, sehingga terjadi pengiriman
pasokan dari Kota Kupang ke Maumere yang diikuti
dengan kenaikan harga.
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.16. Perbandingan Series Harga Daging Ayam Ras NTT, Jatim dan Nasional
RP
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.17. Perbandingan Series Harga Telur Ayam Ras NTT, Jatim dan Nasional
NTTNASIONAL JATIM LINEAR (NASIONAL) LINEAR (NTT) LINEAR (JATIM) NTTNASIONAL JATIM LINEAR (NASIONAL) LINEAR (NTT) LINEAR (JATIM)
55KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Rp20,000
Rp25,000
Rp30,000
Rp35,000
Rp40,000
Rp45,000
Rp50,000
Rp55,000
05/10
/20
16
21/
10/2
016
08
/11
/20
16
24
/11
/20
16
13/12
/20
16
30
/12
/20
16
19/0
1/20
17
10/0
2/2
017
01/
03
/20
17
17/0
3/2
017
05/0
4/2
017
25/0
4/2
017
15/0
5/2
017
02/0
6/2
017
20
/06
/20
17
14/0
7/20
17
01/
08
/20
17
18/0
8/2
017
06
/09
/20
17
11/10
/20
17
27/
10/2
017
14/11
/20
17
30
/11
/20
17
19/12
/20
17
09
/01/
20
18
25/0
1/20
18
12/0
2/2
018
12500
17500
22500
27500
32500
37500
20
/07/
20
16
08/0
8/2
016
26/0
8/2
016
15/0
9/2
016
04/1
0/2
016
21/
10/2
016
09/1
1/20
16
28/1
1/20
16
16/1
2/2
016
06/0
1/20
17
25/0
1/20
17
13/0
2/2
017
03/0
3/2
017
22/0
3/2
017
11/0
4/2
017
03/0
5/2
017
23/0
5/2
017
13/0
6/2
017
10/0
7/20
17
27/
07/
20
17
15/0
8/2
017
05/0
9/2
017
25/0
9/2
017
12/1
0/2
017
31/
10/2
017
17/1
1/20
17
07/
12/2
017
28/1
2/2
017
17/0
1/20
18
05/0
2/2
018
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.18. Perbandingan Series Harga Cabai Rawit NTT, Jatim dan Nasional
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.19. Perbandingan Series Harga Cabai Merah NTT, Jatim dan Nasional
NTTNASIONAL JATIM LINEAR (NASIONAL) LINEAR (NTT) LINEAR (JATIM) NTTNASIONAL JATIM LINEAR (NASIONAL) LINEAR (NTT) LINEAR (JATIM)
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
20
/07/
20
16
08/0
8/2
016
26/0
8/2
016
15/0
9/2
016
04/1
0/2
016
21/
10/2
016
09/1
1/20
16
28/1
1/20
16
16/1
2/2
016
06/0
1/20
17
25/0
1/20
17
13/0
2/2
017
03/0
3/2
017
22/0
3/2
017
11/0
4/2
017
03/0
5/2
017
23/0
5/2
017
13/0
6/2
017
10/0
7/20
17
27/
07/
20
17
15/0
8/2
017
05/0
9/2
017
25/0
9/2
017
12/1
0/2
017
31/
10/2
017
17/1
1/20
17
07/
12/2
017
28/1
2/2
017
17/0
1/20
18
05/0
2/2
018
RP
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
20
/07/
20
16
09/0
8/2
016
30
/08/2
016
20
/09/2
016
10/1
0/2
016
28/1
0/2
016
17/1
1/20
16
07/
12/2
016
29/1
2/2
016
19/0
1/20
17
08/0
2/2
017
01/
03/2
017
21/
03/2
017
11/0
4/2
017
04/0
5/2
017
26/0
5/2
017
16/0
6/2
017
14/0
7/20
17
03/0
8/2
017
24/0
8/2
017
14/0
9/2
017
05/1
0/2
017
25/1
0/2
017
14/1
1/20
17
05/1
2/2
017
27/
12/2
017
17/0
1/20
18
06/0
2/2
018
3.5. PROYEKSI INFLASI PROVINSI NTT TRIWULAN I 2018 Pada triwulan I 2018, Provinsi NTT diperkirakan akan
mengalami inflasi pada kisaran 1% (qtq). Tingginya
inflasi di bulan Januari diperkirakan dapat diredam
oleh proyeksi deflasi pada bulan Februari dan Maret
seiring dengan perbaikan cuaca yang diikuti oleh
peningkatan pasokan komoditas bahan pangan.
Meredanya cuaca terlihat dari curah hujan di NTT yang
sudah mulai menurun pada bulan Februari dan Maret.
Bahkan pada bulan April, NTT diperkirakan kembali
memasuki musim kemarau. Pada bulan Februari akhir,
beberapa daerah diperkirakan memasuki masa panen
raya, sehingga tekanan inflasi beras diperkirakan akan
kembali mereda. Sudah datangnya beras impor sebesar 10
ribu ton dari Vietnam juga membuat cadangan beras
BULOG meningkat, sehingga pasokan beras untuk Provinsi
NTT juga relatif aman.
Tingginya inflasi pada bulan Januari seiring dengan
memburuknya cuaca membuat inflasi tahunan NTT pada
bulan Januari juga mengalami peningkatan sebesar 2,21%
(yoy). Meningkatnya harga bahan makanan karena
SUMBER : BMKG PROVINSI NTT
GAMBAR 3.1. PETA ANALISIS CURAH HUJAN FEBRUARI 2018
GAMBAR 3.2. PETA ANALISIS CURAH HUJAN MARET 2018
GAMBAR 3.3. PETA ANALISIS CURAH HUJAN APRIL 2018
komoditas sandang lebih disebabkan oleh naiknya harga
sandang laki-laki, sedangkan kenaikan inflasi kelompok
komoditas kesehatan lebih disebabkan oleh adanya
kenaikan tarif jasa perawatan jasmani seperti creambath
dan potong rambut. Kondisi komoditas yang relatif tidak
terlalu berfluktuasi mengindikasikan kinerja inflasi yang
relatif lebih baik dibandingkan Kota Kupang.
permasalahan cuaca menjadikan seluruh kelompok
komoditas pada bulan Januari mengalami inflasi. Meski
demikian, inflasi tersebut masih relatif terkendali yang
terlihat dari besar inflasi yang masih relatif rendah dan
menduduki peringkat ketujuh terendah di Indonesia.
Kondisi cuaca yang buruk membuat harga bumbu-
bumbuan, sayur-sayuran dan ikan segar mengalami
kenaikan signifikan di bulan Januari 2018. Adapun
kelompok komoditas lainnya masih relatif stabil. Bahkan
kelompok komoditas sandang dan transportasi justru
mengalami penurunan seiring dengan penurunan
permintaan sandang dan angkutan udara paska hari raya.
Pada bulan Februari 2018, inflasi diperkirakan kembali
mengalami penurunan dan cenderung deflasi seiring
dengan membaiknya cuaca yang diperkirakan dapat
meningkatkan pasokan ikan segar. Penurunan pekerjaan
proyek juga diperkirakan menurunkan harga semen.
Sedangkan harga sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan
diperkirakan tidak akan terlalu berubah seiring dengan
sudah cukup tingginya posisi harga saat ini. Berdasarkan
hasil pemantauan hingga minggu kedua, posisi inflasi
masih relatif stabil dengan kecenderungan menurun.
Pada bulan Maret, Provinsi NTT diperkirakan mengalami
deflasi dengan pendorong utama pada kelompok
komoditas bahan makanan seiring dengan datangnya
panen raya padi, dan meningkatnya pasokan sayur-
sayuran dan ikan segar. Komoditas bahan bangunan juga
masih berpotensi menurun seiring mulai selesainya
pengerjaan perpanjangan proyek dan rendahnya
pembangunan rumah karena faktor cuaca.
54 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Berdasarkan data PIHPS harian, didapatkan bahwa secara
umum, harga 6 komoditas masih relatif stabil dibanding
nasional dan daerah lain yaitu komoditas beras, daging
sapi, bawang merah, bawang putih, minyak goreng dan
gula pasir. Adapun 4 komoditas lainnya yaitu telur ayam
ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan cabai merah relatif
lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Harga daging ayam secara umum mengalami perbaikan
dibanding posisi akhir tahun 2017 dan awal tahun 2018
yang jauh lebih tinggi dibanding posisi rata-rata harga
secara nasional. Tingginya harga lebih disebabkan oleh
besarnya ketergantungan pasokan DOC, pakan dan obat
dari Jawa. Rendahnya konsumsi maupun terbatasnya
pemain besar juga membuat harga rata-rata relatif lebih
tinggi dibanding nasional. Selain itu, terbatasnya produksi
juga berdampak pada kenaikan harga yang tinggi pada
saat acara besar yang ada seperti Hari Raya Idul Fitri, libur
sekolah, even nasional maupun Hari Raya Natal dan tahun
baru.
Harga telur ayam ras juga lebih tinggi dibanding rata-rata
nasional walaupun sudah mulai menunjukkan adanya
penurunan, searah dengan penurunan harga nasional dan
Jawa Timur. Tingginya ketergantungan pasokan membuat
pergerakan harga di NTT cenderung mengikuti perubahan
harga di Jatim dan Nasional.
Harga cabai rawit juga sudah menunjukkan adanya
penurunan dan cenderung sama dengan nasional.
Tingginya inflasi di Kota Kupang lebih disebabkan oleh
penyesuaian harga atas kenaikan harga yang terjadi di
Kota Maumere dan daerah lainnya. Sedangkan kenaikan
harga Cabai merah lebih disebabkan oleh tingginya harga
cabai merah di Maumere, sehingga terjadi pengiriman
pasokan dari Kota Kupang ke Maumere yang diikuti
dengan kenaikan harga.
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.16. Perbandingan Series Harga Daging Ayam Ras NTT, Jatim dan Nasional
RP
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.17. Perbandingan Series Harga Telur Ayam Ras NTT, Jatim dan Nasional
NTTNASIONAL JATIM LINEAR (NASIONAL) LINEAR (NTT) LINEAR (JATIM) NTTNASIONAL JATIM LINEAR (NASIONAL) LINEAR (NTT) LINEAR (JATIM)
55KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Rp20,000
Rp25,000
Rp30,000
Rp35,000
Rp40,000
Rp45,000
Rp50,000
Rp55,000
05/10
/20
16
21/
10/2
016
08
/11
/20
16
24
/11
/20
16
13/12
/20
16
30
/12
/20
16
19/0
1/20
17
10/0
2/2
017
01/
03
/20
17
17/0
3/2
017
05/0
4/2
017
25/0
4/2
017
15/0
5/2
017
02/0
6/2
017
20
/06
/20
17
14/0
7/20
17
01/
08
/20
17
18/0
8/2
017
06
/09
/20
17
11/10
/20
17
27/
10/2
017
14/11
/20
17
30
/11
/20
17
19/12
/20
17
09
/01/
20
18
25/0
1/20
18
12/0
2/2
018
12500
17500
22500
27500
32500
37500
20
/07/
20
16
08/0
8/2
016
26/0
8/2
016
15/0
9/2
016
04/1
0/2
016
21/
10/2
016
09/1
1/20
16
28/1
1/20
16
16/1
2/2
016
06/0
1/20
17
25/0
1/20
17
13/0
2/2
017
03/0
3/2
017
22/0
3/2
017
11/0
4/2
017
03/0
5/2
017
23/0
5/2
017
13/0
6/2
017
10/0
7/20
17
27/
07/
20
17
15/0
8/2
017
05/0
9/2
017
25/0
9/2
017
12/1
0/2
017
31/
10/2
017
17/1
1/20
17
07/
12/2
017
28/1
2/2
017
17/0
1/20
18
05/0
2/2
018
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.18. Perbandingan Series Harga Cabai Rawit NTT, Jatim dan Nasional
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 3.19. Perbandingan Series Harga Cabai Merah NTT, Jatim dan Nasional
NTTNASIONAL JATIM LINEAR (NASIONAL) LINEAR (NTT) LINEAR (JATIM) NTTNASIONAL JATIM LINEAR (NASIONAL) LINEAR (NTT) LINEAR (JATIM)
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
20
/07/
20
16
08/0
8/2
016
26/0
8/2
016
15/0
9/2
016
04/1
0/2
016
21/
10/2
016
09/1
1/20
16
28/1
1/20
16
16/1
2/2
016
06/0
1/20
17
25/0
1/20
17
13/0
2/2
017
03/0
3/2
017
22/0
3/2
017
11/0
4/2
017
03/0
5/2
017
23/0
5/2
017
13/0
6/2
017
10/0
7/20
17
27/
07/
20
17
15/0
8/2
017
05/0
9/2
017
25/0
9/2
017
12/1
0/2
017
31/
10/2
017
17/1
1/20
17
07/
12/2
017
28/1
2/2
017
17/0
1/20
18
05/0
2/2
018
RP
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
20
/07/
20
16
09/0
8/2
016
30
/08/2
016
20
/09/2
016
10/1
0/2
016
28/1
0/2
016
17/1
1/20
16
07/
12/2
016
29/1
2/2
016
19/0
1/20
17
08/0
2/2
017
01/
03/2
017
21/
03/2
017
11/0
4/2
017
04/0
5/2
017
26/0
5/2
017
16/0
6/2
017
14/0
7/20
17
03/0
8/2
017
24/0
8/2
017
14/0
9/2
017
05/1
0/2
017
25/1
0/2
017
14/1
1/20
17
05/1
2/2
017
27/
12/2
017
17/0
1/20
18
06/0
2/2
018
3.5. PROYEKSI INFLASI PROVINSI NTT TRIWULAN I 2018 Pada triwulan I 2018, Provinsi NTT diperkirakan akan
mengalami inflasi pada kisaran 1% (qtq). Tingginya
inflasi di bulan Januari diperkirakan dapat diredam
oleh proyeksi deflasi pada bulan Februari dan Maret
seiring dengan perbaikan cuaca yang diikuti oleh
peningkatan pasokan komoditas bahan pangan.
Meredanya cuaca terlihat dari curah hujan di NTT yang
sudah mulai menurun pada bulan Februari dan Maret.
Bahkan pada bulan April, NTT diperkirakan kembali
memasuki musim kemarau. Pada bulan Februari akhir,
beberapa daerah diperkirakan memasuki masa panen
raya, sehingga tekanan inflasi beras diperkirakan akan
kembali mereda. Sudah datangnya beras impor sebesar 10
ribu ton dari Vietnam juga membuat cadangan beras
BULOG meningkat, sehingga pasokan beras untuk Provinsi
NTT juga relatif aman.
Tingginya inflasi pada bulan Januari seiring dengan
memburuknya cuaca membuat inflasi tahunan NTT pada
bulan Januari juga mengalami peningkatan sebesar 2,21%
(yoy). Meningkatnya harga bahan makanan karena
SUMBER : BMKG PROVINSI NTT
GAMBAR 3.1. PETA ANALISIS CURAH HUJAN FEBRUARI 2018
GAMBAR 3.2. PETA ANALISIS CURAH HUJAN MARET 2018
GAMBAR 3.3. PETA ANALISIS CURAH HUJAN APRIL 2018
komoditas sandang lebih disebabkan oleh naiknya harga
sandang laki-laki, sedangkan kenaikan inflasi kelompok
komoditas kesehatan lebih disebabkan oleh adanya
kenaikan tarif jasa perawatan jasmani seperti creambath
dan potong rambut. Kondisi komoditas yang relatif tidak
terlalu berfluktuasi mengindikasikan kinerja inflasi yang
relatif lebih baik dibandingkan Kota Kupang.
permasalahan cuaca menjadikan seluruh kelompok
komoditas pada bulan Januari mengalami inflasi. Meski
demikian, inflasi tersebut masih relatif terkendali yang
terlihat dari besar inflasi yang masih relatif rendah dan
menduduki peringkat ketujuh terendah di Indonesia.
Kondisi cuaca yang buruk membuat harga bumbu-
bumbuan, sayur-sayuran dan ikan segar mengalami
kenaikan signifikan di bulan Januari 2018. Adapun
kelompok komoditas lainnya masih relatif stabil. Bahkan
kelompok komoditas sandang dan transportasi justru
mengalami penurunan seiring dengan penurunan
permintaan sandang dan angkutan udara paska hari raya.
Pada bulan Februari 2018, inflasi diperkirakan kembali
mengalami penurunan dan cenderung deflasi seiring
dengan membaiknya cuaca yang diperkirakan dapat
meningkatkan pasokan ikan segar. Penurunan pekerjaan
proyek juga diperkirakan menurunkan harga semen.
Sedangkan harga sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan
diperkirakan tidak akan terlalu berubah seiring dengan
sudah cukup tingginya posisi harga saat ini. Berdasarkan
hasil pemantauan hingga minggu kedua, posisi inflasi
masih relatif stabil dengan kecenderungan menurun.
Pada bulan Maret, Provinsi NTT diperkirakan mengalami
deflasi dengan pendorong utama pada kelompok
komoditas bahan makanan seiring dengan datangnya
panen raya padi, dan meningkatnya pasokan sayur-
sayuran dan ikan segar. Komoditas bahan bangunan juga
masih berpotensi menurun seiring mulai selesainya
pengerjaan perpanjangan proyek dan rendahnya
pembangunan rumah karena faktor cuaca.
54 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
4. Seusai rapat, agenda dilanjutkan dengan inspeksi
mendadak ke Pasar Induk Kasih Naikoten 1 Kota
Kupang pada hari yang sama. Hasil sidak menunjukkan
bahwa sesuai perkembangan harga yang terpantau,
komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras,
sayur-sayuran dan ikan segar menunjukkan kenaikan
harga yang disebabkan oleh pasokan yang berkurang
di produsen daging ayam ras di NTT, serta adanya
pengaruh cuaca hujan yang membuat hasil produksi
sayuran dan tangkapan ikan segar berkurang. Kondisi
tersebut direspon oleh TPID dengan melakukan
koordinasi peningkatan pasokan terutama komoditas
yang mulai mengalami kenaikan harga, serta menjaga
ketersediaan pasokan komoditas utama lainnya seperti
beras dan bumbu-bumbuan agar tetap stabil.
5. Pada tanggal 19 Desember 2017 Gubernur NTT beserta
TPID dan Satgas Pangan melakukan kunjungan ke
Pelabuhan Tenau, Kupang. Selama bulan Desember
2017, aktivitas bongkar muat yang dilayani dua
Container Crane diperkirakan meningkat sebesar 20-
25% dibandingkan rata-rata bulan sebelumnya pada
tahun 2017. Selama tahun 2017, diperkirakan arus
bongkar muat meningkat sebesar 7% atau total
mencapai 110.000 peti. Di sisi lain, puncak arus
kedatangan penumpang diperkirakan terjadi pada
tanggal 23 Desember dan arus balik pada tanggal 2-6
Januari 2018 dengan lonjakan sebesar 5x lipat dari
kondisi normal. Oleh karena itu, PT. Pelni telah
menyiapkan tambahan satu buah kapal operasional di
NTT dan tiga kapal penumpang lainnya yang singgah di
Pelauhan Tenau. Secara umum, aktivitas bongkar muat
barang dan arus penumpang dapat berjalan dengan
lancar dan mampu tertangani dengan baik.
c.
e.
f.
mengadakan Pasar Murah dan melakukan operasi
pasar di beberapa daerah,
menginstruksikan operator pelabuhan agar
mengutamakan aktivitas bongkar muat bahan
pangan, serta
melakukan koordinasi dengan otoritas nasional
dalam rangka pengendalian tarif angkutan udara.
57KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
a.
b.
Operasi pasar telah dilaksanakan oleh Bulog via
Satgas Operasi Pangan dengan Disperindag pada
tanggal 27 Oktober 2017 dengan beras kualitas
medium dengan harga Rp 8.100,-/kg. Bulog juga
terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai komoditas-komoditas yang ditangani
Bulog sebanyak 11 komoditas pada 2018.
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan telah
berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi
bersama Pelindo III dan operator kapal. Kesimpulan
c .
d.
e.
hasil koordinasi adalah pada H-3 Hari Raya Natal
kapal muatan sembako akan lebih diprioritaskan,
baik keluar maupun masuk NTT.
Telah dilakukan kerja sama antara Bulog dengan
pengusaha dan Satgas Operasi Pangan untuk
pembelian pasokan komoditas gula pasir. Dalam
waktu dekat akan dilakukan monitoring terkait
dengan ketersediaan gula pada distributor. Stok
gula pasir saat ini sebanyak 181 ton. Dalam waktu
dekat akan masuk sebanyak 2.025 ton dengan
merek Bulog untuk mempermudah pemantauan
dan memenuhi kebutuhan sampai dengan akhir
tahun.
Penambahan frekuensi penerbangan telah
dilakukan untuk rute Kupang-Surabaya pulang-
pergi. Pemerintah Daerah telah melaksanakan rapat
dengan operator dalam rangka antisipasi Hari Raya
Natal dan Tahun Baru untuk menambah frekuensi
penerbangan.
Telah dilakukan penguatan infrastruktur pada
delapan terminal BBM di Provinsi NTT. Kebutuhan
BBM di Provinsi NTT adalah sebesar 1,3 juta liter/hari
yang di-support oleh delapan terminal BBM
tersebut. Program BBM satu harga di Provinsi NTT
telah dilaksanakan.
3. Dalam rangka pengendalian harga menjelang Natal
2017 dan Tahun Baru 2018, pada tanggal 11 Desember
2017 telah dilaksanakan Rapat High Level Meeting TPID
Provinsi NTT bersama dengan Tim Satgas Pangan,
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian
yang dipimpin oleh Gubernur NTT, dengan hasil berupa
5 langkah aksi yaitu :
a.
b.
melakukan koordinasi pemantauan ketersediaan
pasokan dan harga pangan,
menghimbau pelaku usaha agar tidak melakukan
spekulasi dan mengambil keuntungan yang
memberatkan masyarakat,
3.6. AKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI OLEH TPIDKegiatan TPID pada akhir tahun lebih dititikberatkan
pada aktivitas pengendalian inflasi di akhir tahun.
Oleh karena itu, TPID Provinsi NTT telah melakukan
pengecekan ketersediaan komoditas cabai dan
sayur, telah dilakukan rapat teknis TPID sebagai
persiapan HLM dan operasi pasar yang dilakukan di
bulan Desember 2017. Adapun rincian ringkasan
kegiatan sebagai berikut:
1.
2.
Pada tanggal 10 Oktober 2017 telah dilakukan
pengecekan lapangan penanaman komoditas cabai
merah di klaster Noetnana kelurahan Fatukoa Kota
Kupang dan didapatkan bahwa saat ini telah ditanam 4
ha cabai merah dan siap dipanen mulai bulan Oktober
2017. Komoditas cabai tersebut diperkirakan dapat
dipanen selama 6 bulan hingga bulan Maret 2018.
Berdasarkan informasi, beberapa petani besar juga
menanam cabai untuk dijual pada saat hari raya
dikarenakan harga jual yang relatif tinggi.
Dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Raya
Natal dan tahun baru, pada tanggal 29 November 2017
telah dilakukan Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi
Daerah tingkat provinsi di Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi NTT. Dalam rapat dilakukan
pembahasan mengenai pencapaian program kerja
sampai dengan bulan November 2017 dan langkah
antisipasi terhadap komoditas-komoditas berpotensi
menyumbang inflasi pada Hari Raya Natal dan akhir
tahun. Beberapa poin penting pembahasan rapat di
antaranya:
56 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
4. Seusai rapat, agenda dilanjutkan dengan inspeksi
mendadak ke Pasar Induk Kasih Naikoten 1 Kota
Kupang pada hari yang sama. Hasil sidak menunjukkan
bahwa sesuai perkembangan harga yang terpantau,
komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras,
sayur-sayuran dan ikan segar menunjukkan kenaikan
harga yang disebabkan oleh pasokan yang berkurang
di produsen daging ayam ras di NTT, serta adanya
pengaruh cuaca hujan yang membuat hasil produksi
sayuran dan tangkapan ikan segar berkurang. Kondisi
tersebut direspon oleh TPID dengan melakukan
koordinasi peningkatan pasokan terutama komoditas
yang mulai mengalami kenaikan harga, serta menjaga
ketersediaan pasokan komoditas utama lainnya seperti
beras dan bumbu-bumbuan agar tetap stabil.
5. Pada tanggal 19 Desember 2017 Gubernur NTT beserta
TPID dan Satgas Pangan melakukan kunjungan ke
Pelabuhan Tenau, Kupang. Selama bulan Desember
2017, aktivitas bongkar muat yang dilayani dua
Container Crane diperkirakan meningkat sebesar 20-
25% dibandingkan rata-rata bulan sebelumnya pada
tahun 2017. Selama tahun 2017, diperkirakan arus
bongkar muat meningkat sebesar 7% atau total
mencapai 110.000 peti. Di sisi lain, puncak arus
kedatangan penumpang diperkirakan terjadi pada
tanggal 23 Desember dan arus balik pada tanggal 2-6
Januari 2018 dengan lonjakan sebesar 5x lipat dari
kondisi normal. Oleh karena itu, PT. Pelni telah
menyiapkan tambahan satu buah kapal operasional di
NTT dan tiga kapal penumpang lainnya yang singgah di
Pelauhan Tenau. Secara umum, aktivitas bongkar muat
barang dan arus penumpang dapat berjalan dengan
lancar dan mampu tertangani dengan baik.
c.
e.
f.
mengadakan Pasar Murah dan melakukan operasi
pasar di beberapa daerah,
menginstruksikan operator pelabuhan agar
mengutamakan aktivitas bongkar muat bahan
pangan, serta
melakukan koordinasi dengan otoritas nasional
dalam rangka pengendalian tarif angkutan udara.
57KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
URa.
b.
Operasi pasar telah dilaksanakan oleh Bulog via
Satgas Operasi Pangan dengan Disperindag pada
tanggal 27 Oktober 2017 dengan beras kualitas
medium dengan harga Rp 8.100,-/kg. Bulog juga
terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat
mengenai komoditas-komoditas yang ditangani
Bulog sebanyak 11 komoditas pada 2018.
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan telah
berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi
bersama Pelindo III dan operator kapal. Kesimpulan
c .
d.
e.
hasil koordinasi adalah pada H-3 Hari Raya Natal
kapal muatan sembako akan lebih diprioritaskan,
baik keluar maupun masuk NTT.
Telah dilakukan kerja sama antara Bulog dengan
pengusaha dan Satgas Operasi Pangan untuk
pembelian pasokan komoditas gula pasir. Dalam
waktu dekat akan dilakukan monitoring terkait
dengan ketersediaan gula pada distributor. Stok
gula pasir saat ini sebanyak 181 ton. Dalam waktu
dekat akan masuk sebanyak 2.025 ton dengan
merek Bulog untuk mempermudah pemantauan
dan memenuhi kebutuhan sampai dengan akhir
tahun.
Penambahan frekuensi penerbangan telah
dilakukan untuk rute Kupang-Surabaya pulang-
pergi. Pemerintah Daerah telah melaksanakan rapat
dengan operator dalam rangka antisipasi Hari Raya
Natal dan Tahun Baru untuk menambah frekuensi
penerbangan.
Telah dilakukan penguatan infrastruktur pada
delapan terminal BBM di Provinsi NTT. Kebutuhan
BBM di Provinsi NTT adalah sebesar 1,3 juta liter/hari
yang di-support oleh delapan terminal BBM
tersebut. Program BBM satu harga di Provinsi NTT
telah dilaksanakan.
3. Dalam rangka pengendalian harga menjelang Natal
2017 dan Tahun Baru 2018, pada tanggal 11 Desember
2017 telah dilaksanakan Rapat High Level Meeting TPID
Provinsi NTT bersama dengan Tim Satgas Pangan,
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian
yang dipimpin oleh Gubernur NTT, dengan hasil berupa
5 langkah aksi yaitu :
a.
b.
melakukan koordinasi pemantauan ketersediaan
pasokan dan harga pangan,
menghimbau pelaku usaha agar tidak melakukan
spekulasi dan mengambil keuntungan yang
memberatkan masyarakat,
3.6. AKTIVITAS PENGENDALIAN INFLASI OLEH TPIDKegiatan TPID pada akhir tahun lebih dititikberatkan
pada aktivitas pengendalian inflasi di akhir tahun.
Oleh karena itu, TPID Provinsi NTT telah melakukan
pengecekan ketersediaan komoditas cabai dan
sayur, telah dilakukan rapat teknis TPID sebagai
persiapan HLM dan operasi pasar yang dilakukan di
bulan Desember 2017. Adapun rincian ringkasan
kegiatan sebagai berikut:
1.
2.
Pada tanggal 10 Oktober 2017 telah dilakukan
pengecekan lapangan penanaman komoditas cabai
merah di klaster Noetnana kelurahan Fatukoa Kota
Kupang dan didapatkan bahwa saat ini telah ditanam 4
ha cabai merah dan siap dipanen mulai bulan Oktober
2017. Komoditas cabai tersebut diperkirakan dapat
dipanen selama 6 bulan hingga bulan Maret 2018.
Berdasarkan informasi, beberapa petani besar juga
menanam cabai untuk dijual pada saat hari raya
dikarenakan harga jual yang relatif tinggi.
Dalam rangka pengendalian inflasi menjelang Hari Raya
Natal dan tahun baru, pada tanggal 29 November 2017
telah dilakukan Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi
Daerah tingkat provinsi di Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi NTT. Dalam rapat dilakukan
pembahasan mengenai pencapaian program kerja
sampai dengan bulan November 2017 dan langkah
antisipasi terhadap komoditas-komoditas berpotensi
menyumbang inflasi pada Hari Raya Natal dan akhir
tahun. Beberapa poin penting pembahasan rapat di
antaranya:
56 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 4.3. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Kota Kupang 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
2017
9 10 11 12
DAGING AYAM RAS
ANGKUTAN UDARA
KANGKUNG
KEMBUNG
EKOR KUNING
TONGKOL
SAWI PUTIH
TOMAT SAYUR
CABAI RAWIT
BAWANG MERAH
BUNGA PEPAYA
CABAI MERAH
TEMBANG
SENG
BAYAM
TARIP LISTRIK
CAKALANG
TELUR AYAM RAS
SUM 18 KOM
INFLASI KUPANG
-1,2-1
-0,8-0,6-0,4-0,2
0
0,20,40,60,8
1
1,21,4
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 4.4. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Kota Maumere 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
2017
9 10 11 12
-1,2
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8 LAYANGSAWI HIJAUAYAM HIDUPTONGKOLANGKUTAN UDARAKANGKUNGTOMAT SAYURSELARTUNAPEPAYAASAMBAYAMKUBISBAWANG MERAHPISANGTELUR AYAM RASWORTELIKAN ASIN BELAHTARIP LISTRIKTARIP PULSA PONSELDAGING AYAM RASSUM 21 KOM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daging Ayam Ras Singkat Monopoli Kecil Tinggi 25 Sedang 2,44 (6,80) (14,60) (1,64) 0,38 17,70 1,44 0,23 (8,02) (0,89) 7,80 14,39
Daging Babi Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 180 Rendah 2,33 1,88 1,10 0,11 - (0,49) 0,07 0,98 1,65 1,39 0,24 0,63
Ekor Kuning Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 5,35 14,12 (10,95) (18,40) 9,51 7,73 11,14 (6,48) (3,42) (12,32) 0,35 9,55
Kakap Merah Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 10,96 3,08 (6,89) (2,89) 0,50 3,69 9,41 (1,73) 11,71 (3,49) (15,76) 5,85
Kembung Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah 5,27 (1,73) (3,24) (6,88) (10,84) 2,07 1,10 4,06 (0,96) (3,96) 9,69 10,01
Telur Ayam Ras Sedang Oligopoli Tinggi Tinggi Sedang 7,54 3,08 (11,02) (3,09) 4,70 6,57 0,04 0,57 (1,07) (2,08) (0,11) 5,60
Bayam Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Sedang (3,11) 19,67 (5,75) (3,72) 5,28 0,65 (3,55) (11,17) (2,08) (1,92) (2,97) 17,03
Bunga Pepaya Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang (13,62) (13,51) (6,73) 2,67 (1,27) 4,13 21,08 (1,55) 8,79 4,73 (3,46) 0,61
Kangkung Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Tidak
Sawi Putih Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Sedang 5,53 (5,07) 2,12 0,41 4,19 (9,30) (17,89) (8,94) (1,28) 8,65 28,19 20,32
Tomat Sayur Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 70 Sedang 8,93 8,30 (1,71) (0,84) 6,10 (8,94) (14,31) (18,32) (10,40) (2,83) 24,78 14,09
Bawang Merah Sedang Oligopoli Sedang Sedang 70 Sedang 10,52 (4,24) (6,39) 5,15 16,28 (3,82) (13,82) (10,38) (11,85) (7,01) 6,86 19,93
Cabai Merah Sedang Oligopoli Kecil Sedang 85 Sedang 31,48 (9,83) (20,12) 10,64 14,14 (2,79) (9,86) (2,28) (1,74) (9,97) 15,49 10,49
Cabai Rawit Sedang Oligopoli Kecil Sedang 85 Tinggi 54,74 (19,97) 6,35 (11,01) (6,41) (23,58) 29,78 (3,28) (17,80) (19,01) 40,30 24,25
Kontrak Rumah Lama Persaingan Sempurna Kecil Rendah Tidak
Seng Lama Oligopoli Kecil Tinggi Rendah 0,47 1,00 (1,45) 0,63 (0,03) (1,51) (0,33) 0,21 1,80 0,17 0,84 1,98
Tarip Listrik Tinggi Tinggi Rendah 2,31 (0,67) 0,46 (0,37) 1,15 0,40 1,03 1,45 0,84 1,41 0,63 1,84
Angkutan Udara Oligopoli Kecil Tinggi Sedang (5,89) (1,12) 3,77 4,69 4,51 11,40 5,59 (13,25) (3,39) (2,72) (2,17) 12,49
Waktu
Produksi
Pola
Musim
Potensi Inflasi per bulan (Rata-rata 4 Tahun)Jenis Barang dan Jasa
Daya
SimpanStruktur Pasar
Keterkaitan
Nasional
Ketergantungan
luar
Tabel Boks 4.1. Ringkasan Analisis Komoditas Penyumbang Inflasi Utama dan Potensi Inflasi Bulanan di Provinsi NTT
sepanjang tahun 2017. Di Kota Maumere, ikan layang,
sawi hijau, ayam hidup dan tongkol yang mengalami
volatilitas terbesar. Perbedaan penyumbang inflasi dan
deflasi utama tersebut lebih disebabkan oleh preferensi
konsumsi yang berbeda. Sebagai contoh, masyarakat di
Kota Maumere lebih banyak mengkonsumsi ikan layang
dibanding masyarakat di Kota Kupang yang lebih gemar
makan ikan kembung. Demikian pula dengan preferensi
pembelian ayam hidup di Maumere dibanding Kota
Kupang yang lebih memilih membeli daging ayam.
Perbedaaan preferensi konsumsi tersebut membuat
karakteristik dan penyumbang inflasi utama di masing-
masing kota relatif berbeda.
Berdasarkan data tersebut, maka apabila coba dipetakan
dengan menggunakan 6 indikator, didapatkan bahwa dari
18 komoditas penyumbang inflasi utama di NTT, 10
diantaranya merupakan produk dengan daya simpan
singkat. Hal ini berarti, gangguan pasokan yang terjadi,
langsung berpengaruh terhadap volatilitas harga jual.
Semakin lama daya simpan, maka potensi untuk menjaga
buffer stok juga semakin besar. Oleh karena itu, ketepatan
waktu produksi dan penguatan teknologi penyimpanan
menjadi faktor utama yang harus ditingkatkan. Dari sisi
struktur pasar, 9 komoditas memiliki struktur persaingan
sempurna yang berarti harga secara murni dipengaruhi
oleh besar pasokan dan permintaan. Hal ini memudahkan
pemerintah dalam mengontrol pasokan, karena
pengendalian harga relatif lebih mudah tergantung dari
kemampuan pemerintah dalam menyediakan pasokan.
Untuk komoditas dengan struktur pasar oligopoli dan
monopoli, maka membangun hubungan yang erat dengan
pemain besar juga perlu dilakukan untuk memonitor
ketersediaan pasokan, selain juga berusaha dalam
membantu pemenuhan pasokan.
59KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Boks 4.Boks 4.Evaluasi Komoditas Penyumbang Inflasi Utama 2017Evaluasi Komoditas Penyumbang Inflasi Utama 2017dan Potensi Inflasi 2018dan Potensi Inflasi 2018
Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2017 menunjukkan kinerja
yang sangat baik. Inflasi Provinsi NTT tahun 2017 hanya
sebesar 2,00% (yoy), terendah setidaknya dalam 17 tahun
terakhir. Volatilitas inflasi juga menunjukkan adanya
perbaikan dengan besaran inflasi bulanan yang tidak
setinggi tahun sebelumnya. Berdasarkan komoditas utama
penyumbang inflasi, perbaikan kinerja terlihat pada
komoditas sawi putih dan angkutan udara yang di tahun
2016 hampir selalu menjadi penyumbang inflasi utama
bulanan, di tahun 2017 sawi putih turun menjadi 9 kali
sebagai penyumbang inflasi utama dan angkutan udara
sebanyak 10 kali sebagai penyumbang inflasi utama di NTT.
Perbaikan kinerja terutama disebabkan oleh penyediaan
pasokan yang lebih teratur dan penambahan frekuensi
penerbangan, sehingga volatilitas lebih terjaga. Kinerja
yang lebih buruk terjadi pada komoditas daging ayam,
kangkung, dan ikan segar. Besarnya fluktuasi daging ayam
ras lebih disebabkan oleh besarnya shock produksi dan
permintaan yang terjadi, seiring dengan excess suplai di
awal tahun yang berdampak pada tutupnya peternak
mandiri yang merugi dan naik tingginya harga ayam
karena penurunan pasokan dan tingginya permintaan.
Walaupun kinerja kangkung mengalami deflasi, namun
tingginya volatilitas menunjukkan tidak stabilnya pasokan
di pasar. Kenaikan inflasi ikan segar lebih dikarenakan
faktor cuaca yang relatif lebih basah dibanding tahun
2016. Dari total 18 komoditas penyebab inflasi utama
2017, 11 komoditas merupakan komoditas yang secara
persisten juga menjadi penyumbang inflasi utama di tahun
2016, ditambah 7 komoditas yang mengalami
peningkatan volatilitas inflasi, antara lain ikan ekor kuning,
bunga pepaya, kakap merah, seng, kontrak rumah, daging
babi dan telur ayam ras.
Berdasarkan kota perhitungan inflasi didapatkan bahwa
setidaknya terdapat 18 komoditas yang secara persisten
menjadi penyumbang inflasi utama di Kota Kupang dan 21
komoditas yang persisten menyumbang inflasi di Kota
Maumere. 9 komoditas menjadi penyebab inflasi baik di
Kota Kupang maupun Maumere yaitu komoditas daging
ayam ras, tongkol, telur ayam ras, bayam, kangkung,
tomat sayur, bawang merah, tarif listrik, dan angkutan
udara. Adapun selebihnya merupakan penyumbang inflasi
utama di masing-masing kota. Di Kota Kupang, komoditas
daging ayam ras, angkutan udara, kangkung dan ikan
kembung menjadi komoditas dengan volatilitas terbesar di
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 4.1. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama NTT tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
2016
9 10 11 12
SAWI PUTIHANGKUTAN UDARAKANGKUNGTONGKOL
GULA PASIRCABAI MERAHAYAM HIDUP
CABAI RAWITBAWANG MERAHTEMBANG
SEMENROKOK KRETEK FILTERDAUN SINGKONG
BERASWORTELBAWANG PUTIH
SOLARPISANG
BESI BETONBENSINTAHU MENTAHINFLASI
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,20
0,2
0,4
0,6
0,81
1,2
1,4
1,6
1,82
2,2
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 4.2. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama NTT tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
2017
9 10 11 12
DAGING AYAM RAS
KANGKUNG
ANGKUTAN UDARA
SAWI PUTIH
TOMAT SAYUR
KEMBUNG
CABAI RAWIT
BAWANG MERAH
EKOR KUNING
BUNGA PEPAYA
BAYAM
CABAI MERAH
KAKAP MERAH
SENG
KONTRAK RUMAH
DAGING BABI
TARIP LISTRIK
TELUR AYAM RAS
SUM 18 KOM
INFLASI NTT
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
58 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 4.3. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Kota Kupang 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
2017
9 10 11 12
DAGING AYAM RAS
ANGKUTAN UDARA
KANGKUNG
KEMBUNG
EKOR KUNING
TONGKOL
SAWI PUTIH
TOMAT SAYUR
CABAI RAWIT
BAWANG MERAH
BUNGA PEPAYA
CABAI MERAH
TEMBANG
SENG
BAYAM
TARIP LISTRIK
CAKALANG
TELUR AYAM RAS
SUM 18 KOM
INFLASI KUPANG
-1,2-1
-0,8-0,6-0,4-0,2
0
0,20,40,60,8
1
1,21,4
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 4.4. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama Kota Maumere 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
2017
9 10 11 12
-1,2
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8 LAYANGSAWI HIJAUAYAM HIDUPTONGKOLANGKUTAN UDARAKANGKUNGTOMAT SAYURSELARTUNAPEPAYAASAMBAYAMKUBISBAWANG MERAHPISANGTELUR AYAM RASWORTELIKAN ASIN BELAHTARIP LISTRIKTARIP PULSA PONSELDAGING AYAM RASSUM 21 KOM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daging Ayam Ras Singkat Monopoli Kecil Tinggi 25 Sedang 2,44 (6,80) (14,60) (1,64) 0,38 17,70 1,44 0,23 (8,02) (0,89) 7,80 14,39
Daging Babi Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 180 Rendah 2,33 1,88 1,10 0,11 - (0,49) 0,07 0,98 1,65 1,39 0,24 0,63
Ekor Kuning Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 5,35 14,12 (10,95) (18,40) 9,51 7,73 11,14 (6,48) (3,42) (12,32) 0,35 9,55
Kakap Merah Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 10,96 3,08 (6,89) (2,89) 0,50 3,69 9,41 (1,73) 11,71 (3,49) (15,76) 5,85
Kembung Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah 5,27 (1,73) (3,24) (6,88) (10,84) 2,07 1,10 4,06 (0,96) (3,96) 9,69 10,01
Telur Ayam Ras Sedang Oligopoli Tinggi Tinggi Sedang 7,54 3,08 (11,02) (3,09) 4,70 6,57 0,04 0,57 (1,07) (2,08) (0,11) 5,60
Bayam Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Sedang (3,11) 19,67 (5,75) (3,72) 5,28 0,65 (3,55) (11,17) (2,08) (1,92) (2,97) 17,03
Bunga Pepaya Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang (13,62) (13,51) (6,73) 2,67 (1,27) 4,13 21,08 (1,55) 8,79 4,73 (3,46) 0,61
Kangkung Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Tidak
Sawi Putih Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Sedang 5,53 (5,07) 2,12 0,41 4,19 (9,30) (17,89) (8,94) (1,28) 8,65 28,19 20,32
Tomat Sayur Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 70 Sedang 8,93 8,30 (1,71) (0,84) 6,10 (8,94) (14,31) (18,32) (10,40) (2,83) 24,78 14,09
Bawang Merah Sedang Oligopoli Sedang Sedang 70 Sedang 10,52 (4,24) (6,39) 5,15 16,28 (3,82) (13,82) (10,38) (11,85) (7,01) 6,86 19,93
Cabai Merah Sedang Oligopoli Kecil Sedang 85 Sedang 31,48 (9,83) (20,12) 10,64 14,14 (2,79) (9,86) (2,28) (1,74) (9,97) 15,49 10,49
Cabai Rawit Sedang Oligopoli Kecil Sedang 85 Tinggi 54,74 (19,97) 6,35 (11,01) (6,41) (23,58) 29,78 (3,28) (17,80) (19,01) 40,30 24,25
Kontrak Rumah Lama Persaingan Sempurna Kecil Rendah Tidak
Seng Lama Oligopoli Kecil Tinggi Rendah 0,47 1,00 (1,45) 0,63 (0,03) (1,51) (0,33) 0,21 1,80 0,17 0,84 1,98
Tarip Listrik Tinggi Tinggi Rendah 2,31 (0,67) 0,46 (0,37) 1,15 0,40 1,03 1,45 0,84 1,41 0,63 1,84
Angkutan Udara Oligopoli Kecil Tinggi Sedang (5,89) (1,12) 3,77 4,69 4,51 11,40 5,59 (13,25) (3,39) (2,72) (2,17) 12,49
Waktu
Produksi
Pola
Musim
Potensi Inflasi per bulan (Rata-rata 4 Tahun)Jenis Barang dan Jasa
Daya
SimpanStruktur Pasar
Keterkaitan
Nasional
Ketergantungan
luar
Tabel Boks 4.1. Ringkasan Analisis Komoditas Penyumbang Inflasi Utama dan Potensi Inflasi Bulanan di Provinsi NTT
sepanjang tahun 2017. Di Kota Maumere, ikan layang,
sawi hijau, ayam hidup dan tongkol yang mengalami
volatilitas terbesar. Perbedaan penyumbang inflasi dan
deflasi utama tersebut lebih disebabkan oleh preferensi
konsumsi yang berbeda. Sebagai contoh, masyarakat di
Kota Maumere lebih banyak mengkonsumsi ikan layang
dibanding masyarakat di Kota Kupang yang lebih gemar
makan ikan kembung. Demikian pula dengan preferensi
pembelian ayam hidup di Maumere dibanding Kota
Kupang yang lebih memilih membeli daging ayam.
Perbedaaan preferensi konsumsi tersebut membuat
karakteristik dan penyumbang inflasi utama di masing-
masing kota relatif berbeda.
Berdasarkan data tersebut, maka apabila coba dipetakan
dengan menggunakan 6 indikator, didapatkan bahwa dari
18 komoditas penyumbang inflasi utama di NTT, 10
diantaranya merupakan produk dengan daya simpan
singkat. Hal ini berarti, gangguan pasokan yang terjadi,
langsung berpengaruh terhadap volatilitas harga jual.
Semakin lama daya simpan, maka potensi untuk menjaga
buffer stok juga semakin besar. Oleh karena itu, ketepatan
waktu produksi dan penguatan teknologi penyimpanan
menjadi faktor utama yang harus ditingkatkan. Dari sisi
struktur pasar, 9 komoditas memiliki struktur persaingan
sempurna yang berarti harga secara murni dipengaruhi
oleh besar pasokan dan permintaan. Hal ini memudahkan
pemerintah dalam mengontrol pasokan, karena
pengendalian harga relatif lebih mudah tergantung dari
kemampuan pemerintah dalam menyediakan pasokan.
Untuk komoditas dengan struktur pasar oligopoli dan
monopoli, maka membangun hubungan yang erat dengan
pemain besar juga perlu dilakukan untuk memonitor
ketersediaan pasokan, selain juga berusaha dalam
membantu pemenuhan pasokan.
59KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Boks 4.Boks 4.Evaluasi Komoditas Penyumbang Inflasi Utama 2017Evaluasi Komoditas Penyumbang Inflasi Utama 2017dan Potensi Inflasi 2018dan Potensi Inflasi 2018
Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2017 menunjukkan kinerja
yang sangat baik. Inflasi Provinsi NTT tahun 2017 hanya
sebesar 2,00% (yoy), terendah setidaknya dalam 17 tahun
terakhir. Volatilitas inflasi juga menunjukkan adanya
perbaikan dengan besaran inflasi bulanan yang tidak
setinggi tahun sebelumnya. Berdasarkan komoditas utama
penyumbang inflasi, perbaikan kinerja terlihat pada
komoditas sawi putih dan angkutan udara yang di tahun
2016 hampir selalu menjadi penyumbang inflasi utama
bulanan, di tahun 2017 sawi putih turun menjadi 9 kali
sebagai penyumbang inflasi utama dan angkutan udara
sebanyak 10 kali sebagai penyumbang inflasi utama di NTT.
Perbaikan kinerja terutama disebabkan oleh penyediaan
pasokan yang lebih teratur dan penambahan frekuensi
penerbangan, sehingga volatilitas lebih terjaga. Kinerja
yang lebih buruk terjadi pada komoditas daging ayam,
kangkung, dan ikan segar. Besarnya fluktuasi daging ayam
ras lebih disebabkan oleh besarnya shock produksi dan
permintaan yang terjadi, seiring dengan excess suplai di
awal tahun yang berdampak pada tutupnya peternak
mandiri yang merugi dan naik tingginya harga ayam
karena penurunan pasokan dan tingginya permintaan.
Walaupun kinerja kangkung mengalami deflasi, namun
tingginya volatilitas menunjukkan tidak stabilnya pasokan
di pasar. Kenaikan inflasi ikan segar lebih dikarenakan
faktor cuaca yang relatif lebih basah dibanding tahun
2016. Dari total 18 komoditas penyebab inflasi utama
2017, 11 komoditas merupakan komoditas yang secara
persisten juga menjadi penyumbang inflasi utama di tahun
2016, ditambah 7 komoditas yang mengalami
peningkatan volatilitas inflasi, antara lain ikan ekor kuning,
bunga pepaya, kakap merah, seng, kontrak rumah, daging
babi dan telur ayam ras.
Berdasarkan kota perhitungan inflasi didapatkan bahwa
setidaknya terdapat 18 komoditas yang secara persisten
menjadi penyumbang inflasi utama di Kota Kupang dan 21
komoditas yang persisten menyumbang inflasi di Kota
Maumere. 9 komoditas menjadi penyebab inflasi baik di
Kota Kupang maupun Maumere yaitu komoditas daging
ayam ras, tongkol, telur ayam ras, bayam, kangkung,
tomat sayur, bawang merah, tarif listrik, dan angkutan
udara. Adapun selebihnya merupakan penyumbang inflasi
utama di masing-masing kota. Di Kota Kupang, komoditas
daging ayam ras, angkutan udara, kangkung dan ikan
kembung menjadi komoditas dengan volatilitas terbesar di
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 4.1. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama NTT tahun 2016
1 2 3 4 5 6 7 8
2016
9 10 11 12
SAWI PUTIHANGKUTAN UDARAKANGKUNGTONGKOL
GULA PASIRCABAI MERAHAYAM HIDUP
CABAI RAWITBAWANG MERAHTEMBANG
SEMENROKOK KRETEK FILTERDAUN SINGKONG
BERASWORTELBAWANG PUTIH
SOLARPISANG
BESI BETONBENSINTAHU MENTAHINFLASI
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,20
0,2
0,4
0,6
0,81
1,2
1,4
1,6
1,82
2,2
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 4.2. Komoditas Penyumbang Inflasi Utama NTT tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
2017
9 10 11 12
DAGING AYAM RAS
KANGKUNG
ANGKUTAN UDARA
SAWI PUTIH
TOMAT SAYUR
KEMBUNG
CABAI RAWIT
BAWANG MERAH
EKOR KUNING
BUNGA PEPAYA
BAYAM
CABAI MERAH
KAKAP MERAH
SENG
KONTRAK RUMAH
DAGING BABI
TARIP LISTRIK
TELUR AYAM RAS
SUM 18 KOM
INFLASI NTT
-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
58 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Harga beberapa sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan
memiliki tren menurun pada tengah tahun dikarenakan
memasuki puncak produksi karena cuaca yang relatif
kering, sedang inflasi angkutan udara terutama hanya
disebabkan oleh libur hari raya Idul Fitri, libur panjang
sekolah dan peningkatan permintaan akhir tahun.
Besarnya sumbangan inflasi Kota Kupang terhadap inflasi
Provinsi NTT yang mencapai 86,7% membuat secara
umum, komoditas penyumbang inflasi utama di Kota
Kupang relatif sama dengan Provinsi NTT. Hanya terdapat 3
komoditas yang relatif berbeda yaitu komoditas ikan
cakalang, tembang dan tongkol. Adapun karakteristik
pergerakan harga juga relatif sama dengan ikan segar
lainnya yang terutama dipengaruhi oleh buruknya cuaca,
baik karena musim penghujan ataupun karena pengaruh
angin barat.
Jauh berbeda dengan Kota Kupang, dari 21 komoditas
utama penyumbang inflasi utama, hanya 8 komoditas
yang relatif sama dengan Provinsi NTT. Terdapat 5
komoditas ikan sebagai penyumbang inflasi utama, ayam
hidup, kubis, sawi hijau, wortel, pepaya, pisang, asam, dan
tarif pulsa. Berdasarkan daya simpan, hanya 1 komoditas
yang memiliki daya simpan lama. 14 Komoditas memiliki
struktur pasar persaingan sempurna dan 3 komoditas
memiliki struktur pasar monopoli. Dengan demikian,
pengendalian inflasi seharusnya lebih mudah karena
tergantung dari penyediaan pasokan dan monitoring
pasokan pada pemain besar. Berdasarkan keterkaitan
secara nasional, terdapat 3 komoditas dengan keterkaitan
tinggi, dan sebagian besar memiliki keterkaitan yang
rendah. Adapun pada komoditas dengan keterkaitan
tinggi, pengendalian inflasi akan sangat tergantung dari
langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara
terpusat oleh pokjanas TPID, sedangkan komoditas
dengan keterkaitan rendah dapat dilakukan sendiri oleh
daerah. Dari sisi ketergantungan, juga terdapat 6
komoditas yang memiliki ketergantungan pasokan yang
tinggi dari daerah lain.
Dari sisi pola musiman, terdapat 4 komoditas yang tidak
memiliki pola musiman. Hal ini membuat pemenuhan
pasokan harus dipastikan aman sepanjang tahun dan tidak
diketahui pola penambahan pasokan karena peningkatan
pasokan. Terdapat 8 komoditas yang memiliki pola
musiman dengan korelasi sedang, 9 komoditas dengan
korelasi rendah dan tidak ada komoditas dengan korelasi
tinggi. Hal ini berarti pergerakan harga dapat dipetakan
namun banyak faktor yang membuat arah pergerakan
berpotensi berbeda dari pola musimannya. Berbeda
dengan pergerakan di Kota Kupang, pergerakan harga
ikan hanya cenderung meningkat pada akhir tahun,
sedangkan pengaruh angin barat tidak terlalu signifikan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ayam Hidup Sedang Monopoli Kecil Tinggi 25 Rendah (4,18) (5,39) (1,87) 6,44 3,40 5,16 4,31 (0,87) 6,56 0,35 0,77 6,22
Daging Ayam Ras Singkat Monopoli Kecil Tinggi 25 Sedang 0,77 1,05 (11,45) (2,37) (3,28) 0,00 8,33 (2,12) 2,13 (5,02) (5,32) 2,62
Layang Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah (7,41) (3,03) (3,13) 8,87 (1,39) (3,13) 1,38 7,88 3,04 2,73 (0,43) 8,22
Selar Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah (11,47) (9,21) (10,37) (2,01) (0,37) (2,27) (1,74) 0,25 6,21 (5,78) 1,41 4,89
Tongkol Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Tidak
Tuna Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang (1,96) (6,89) (9,50) (11,78) (1,64) 2,07 7,40 8,31 (2,91) (7,08) 3,44 10,09
Ikan Asin Belah Lama Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah 3,06 (0,08) 2,50 (7,12) (1,56) (1,47) 4,24 10,77 3,69 (3,19) (1,80) 14,05
Telur Ayam Ras Sedang Oligopoli Tinggi Tinggi Sedang 13,22 (1,44) (8,73) (2,38) 1,77 3,34 0,19 2,61 0,66 (2,28) (2,57) 5,48
Bayam Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Rendah (2,31) 14,53 (6,88) 1,70 (3,53) 0,09 (9,91) 3,81 0,53 4,09 (3,51) (0,05)
Kangkung Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Rendah (2,46) 11,76 0,66 (2,70) (2,46) (0,14) (2,00) 1,51 (3,31) (3,57) 1,99 (0,16)
Kubis Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 70 Rendah 9,16 8,09 (8,65) 4,55 (0,21) (13,70) (5,28) (4,50) (3,96) (1,92) 6,06 20,32
Sawi Hijau Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Rendah (12,99) 4,75 (1,47) 1,88 (1,51) (1,74) (3,70) (15,00) 2,92 9,90 9,81 10,57
Tomat Sayur Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 70 Sedang 3,79 14,27 (7,61) 0,70 1,32 (14,43) (14,16) (11,46) 2,39 (4,91) 5,96 17,57
Wortel Sedang Persaingan Sempurna Kecil Rendah 90 Sedang 2,83 28,47 (8,54) (9,15) (2,13) (3,58) 2,28 2,29 (11,36) (1,77) 6,64 2,84
Pepaya Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Tidak
Pisang Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Tidak
Asam Sedang Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 11,69 (0,15) (0,93) 0,26 (0,25) (1,54) 29,52 (8,76) (7,73) 1,43 4,19 (1,57)
Bawang Merah Sedang Oligopoli Sedang Sedang 70 Sedang 2,76 (4,53) (2,09) 4,37 2,15 (3,49) (3,33) (3,43) (7,69) (5,95) (0,17) 9,17
Tarip Listrik 0 0 Tinggi Tinggi Rendah 2,43 (0,62) 0,69 (0,33) 1,34 0,24 1,10 1,14 0,94 1,14 0,28 1,74
Angkutan Udara 0 Oligopoli Kecil Tinggi Sedang (16,08) (7,90) (3,89) 8,88 7,30 11,38 8,15 (0,14) (8,73) (15,13) (0,59) 10,99
Tarip Pulsa Ponsel Monopoli Tinggi Tinggi Tidak
Potensi Inflasi per bulan (Rata-rata 4 Tahun)Jenis Barang dan Jasa
Daya
SimpanStruktur Pasar
Keterkaitan
Nasional
Ketergantungan
luar
Waktu
Produksi
Pola
Musim
Tabel Boks 4.3. Ringkasan Analisis Komoditas Penyumbang Inflasi Utama dan Potensi Inflasi Bulanan di Kota Maumere
61KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daging Ayam Ras Singkat Monopoli Kecil Tinggi 25 Sedang 1,84 (7,67) (14,65) (1,25) 0,78 19,19 1,39 0,52 (8,84) (0,52) 8,95 15,50
Cakalang Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 10,31 3,98 (16,83) (11,97) 5,54 8,41 5,80 (2,43) (3,90) (9,13) 0,22 26,17
Ekor Kuning Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 5,35 14,12 (10,95) (18,40) 9,51 7,73 11,14 (6,48) (3,42) (12,32) 0,35 9,55
Kembung Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah 6,16 (0,82) (3,36) (7,32) (11,68) 2,06 0,54 3,91 (1,13) (3,10) 12,79 11,75
Tembang Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 14,22 (0,77) (8,75) (5,95) 4,95 7,68 20,36 (6,23) (7,04) 0,54 (3,35) 6,50
Tongkol Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah 5,04 10,88 (6,10) (3,52) (7,44) 5,37 17,77 (10,81) (2,89) 1,00 3,33 4,43
Telur Ayam Ras Sedang Oligopoli Tinggi Tinggi 0 Sedang 7,24 3,83 (11,31) (3,19) 5,12 7,08 0,02 0,32 (1,26) (2,04) 0,23 5,62
Bayam Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Sedang (3,36) 20,38 (4,75) (4,69) 7,30 0,72 (2,61) (13,06) (2,49) (3,12) (2,87) 21,02
Bunga Pepaya Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang (13,62) (13,51) (6,73) 2,67 (1,27) 4,13 21,08 (1,55) 8,79 4,73 (3,46) 0,61
Kangkung Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Tidak
Sawi Putih Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Sedang 5,53 (5,07) 2,12 0,41 4,19 (9,30) (17,89) (8,94) (1,28) 8,65 28,19 20,32
Tomat Sayur Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 70 Sedang 9,54 7,30 (0,38) (0,99) 6,82 (8,07) (14,19) (19,11) (11,47) (2,55) 27,63 13,65
Bawang Merah Sedang Oligopoli Sedang Sedang 70 Sedang 12,03 (4,21) (6,95) 5,39 18,19 (3,77) (14,95) (11,17) (12,52) (7,25) 7,91 21,46
Cabai Merah Sedang Oligopoli Kecil Sedang 85 Sedang 33,01 (9,86) (21,46) 12,63 15,52 (2,96) (10,07) (2,19) (1,65) (9,72) 15,80 10,72
Cabai Rawit Sedang Oligopoli Kecil Sedang 85 Tinggi 58,20 (21,08) 10,64 (9,75) (6,66) (25,11) 32,11 (3,58) (19,17) (20,61) 42,41 24,69
Seng Lama Oligopoli Kecil Tinggi Rendah 0,45 1,05 (1,72) 0,77 0,04 (1,46) (0,37) 0,06 1,58 0,21 0,95 2,07
Tarip Listrik 0 0 Tinggi Tinggi Rendah 2,38 (0,67) 0,42 (0,37) 1,12 0,42 1,02 1,50 0,82 1,45 0,68 1,85
Angkutan Udara 0 Oligopoli Kecil Tinggi Sedang (5,42) (0,84) 4,25 4,53 4,30 11,69 5,62 (14,09) (3,09) (1,73) (2,24) 12,56
Waktu
Produksi
Potensi Inflasi per bulan (Rata-rata 4 Tahun)Jenis Barang dan Jasa
Daya
SimpanStruktur Pasar
Keterkaitan
Nasional
Ketergantungan
luar
Waktu
Produksi
Tabel Boks 4.2. Ringkasan Analisis Komoditas Penyumbang Inflasi Utama dan Potensi Inflasi Bulanan di Kota Kupang
Berdasarkan keterkaitan harga secara nasional didapatkan
bahwa hanya 2 komoditas yang memiliki korelasi harga
yang tinggi secara nasional yaitu komoditas telur ayam ras
dan tarif listrik, yang berarti kenaikan atau penurunan
harga secara nasional juga berimplikasi pada kenaikan dan
penurunan harga di Provinsi NTT. 1 Komoditas memiliki
korelasi sedang dan selebihnya memiliki korelasi rendah.
Secara umum, komoditas perhitungan inflasi di NTT
memiliki korelasi rendah, berbeda dibanding daerah di
Jawa dan Sumatera yang saling terkait. Hal ini berarti,
kenaikan harga di Provinsi NTT sangat dipengaruhi oleh
naik turunnya pasokan dan permintaan di Provinsi NTT
sendiri, tidak terlalu dipengaruhi oleh pergerakan harga di
luar NTT. Dari sisi pengambilan kebijakan, kondisi ini relatif
bagus, karena proses pengambilan langkah strategis tidak
terlalu memikirkan gejolak yang terjadi di luar daerah.
Namun demikian, beberapa komoditas masih memiliki
ketergantungan pasokan yang tinggi terhadap daerah lain
antara lain komoditas daging ayam ras yang sangat
tergantung pada pemenuhan pasokan DOC, pakan dan
obat-obatan, telur ayam ras yang lebih dari 80% masih
dipenuhi oleh Provinsi Jawa Timur, ataupun seng, listrik
dan angkutan udara yang penyedia jasa dan barang utama
berasal dari luar NTT. Hal ini berdampak pada pengambilan
keputusan harga dan pasokan juga sedikit banyak
dipengaruhi oleh produsen. Terkait pengendalian inflasi,
pemerintah dapat fokus pada komoditas yang tingkat
ketergantungan dengan daerah lain rendah, yang berarti
pemenuhan kebutuhan dapat diusahakan oleh daerah
sendiri, sehingga pengendalian inflasi dapat lebih
terkontrol. Semakin pendek waktu produksi, maka usaha
menyediakan pasokan juga semakin singkat.
Adapun dari sisi ada tidaknya pola pergerakan harga
didapatkan bahwa hanya terdapat 1 komoditas yang
memiliki pola pergerakan harga yang cukup tinggi yaitu
komoditas cabe rawit yang berarti harga cabai rawit akan
cenderung mengikuti musim, yaitu cenderung meningkat
pada musim hujan. Kenaikan permintaan pada saat Idul
Fitri dan libur sekolah dan selebihnya cenderung menurun.
Semakin tinggi pola musiman komoditas, maka perkiraan
penyediaan pasokan kontra musim akan semakin presisi.
Terdapat 11 komoditas yang memiliki pola musiman
dengan korelasi sedang dan hanya terdapat 2 komoditas
yang tidak berpola yaitu komoditas kangkung dan kontrak
rumah. Semakin tidak berpola, penyediaan pasokan harus
dilakukan dalam jumlah yang cukup sepanjang tahun, agar
volatilitas harga tidak terjadi. Secara umum, harga
komoditas akan cenderung meningkat di akhir tahun dan
awal tahun karena buruknya cuaca dan meningkatnya
permintaan. Komoditas daging ayam dan telur ayam ras
meningkat pada saat hari raya Idul Fitri, sedangkan
komoditas ikan segar meningkat pada kisaran bulan Juli
karena adanya angin barat yang menyebabkan penurunan
jumlah nelayan yang melaut karena buruknya cuaca.
60 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Harga beberapa sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan
memiliki tren menurun pada tengah tahun dikarenakan
memasuki puncak produksi karena cuaca yang relatif
kering, sedang inflasi angkutan udara terutama hanya
disebabkan oleh libur hari raya Idul Fitri, libur panjang
sekolah dan peningkatan permintaan akhir tahun.
Besarnya sumbangan inflasi Kota Kupang terhadap inflasi
Provinsi NTT yang mencapai 86,7% membuat secara
umum, komoditas penyumbang inflasi utama di Kota
Kupang relatif sama dengan Provinsi NTT. Hanya terdapat 3
komoditas yang relatif berbeda yaitu komoditas ikan
cakalang, tembang dan tongkol. Adapun karakteristik
pergerakan harga juga relatif sama dengan ikan segar
lainnya yang terutama dipengaruhi oleh buruknya cuaca,
baik karena musim penghujan ataupun karena pengaruh
angin barat.
Jauh berbeda dengan Kota Kupang, dari 21 komoditas
utama penyumbang inflasi utama, hanya 8 komoditas
yang relatif sama dengan Provinsi NTT. Terdapat 5
komoditas ikan sebagai penyumbang inflasi utama, ayam
hidup, kubis, sawi hijau, wortel, pepaya, pisang, asam, dan
tarif pulsa. Berdasarkan daya simpan, hanya 1 komoditas
yang memiliki daya simpan lama. 14 Komoditas memiliki
struktur pasar persaingan sempurna dan 3 komoditas
memiliki struktur pasar monopoli. Dengan demikian,
pengendalian inflasi seharusnya lebih mudah karena
tergantung dari penyediaan pasokan dan monitoring
pasokan pada pemain besar. Berdasarkan keterkaitan
secara nasional, terdapat 3 komoditas dengan keterkaitan
tinggi, dan sebagian besar memiliki keterkaitan yang
rendah. Adapun pada komoditas dengan keterkaitan
tinggi, pengendalian inflasi akan sangat tergantung dari
langkah pengendalian inflasi yang dilakukan secara
terpusat oleh pokjanas TPID, sedangkan komoditas
dengan keterkaitan rendah dapat dilakukan sendiri oleh
daerah. Dari sisi ketergantungan, juga terdapat 6
komoditas yang memiliki ketergantungan pasokan yang
tinggi dari daerah lain.
Dari sisi pola musiman, terdapat 4 komoditas yang tidak
memiliki pola musiman. Hal ini membuat pemenuhan
pasokan harus dipastikan aman sepanjang tahun dan tidak
diketahui pola penambahan pasokan karena peningkatan
pasokan. Terdapat 8 komoditas yang memiliki pola
musiman dengan korelasi sedang, 9 komoditas dengan
korelasi rendah dan tidak ada komoditas dengan korelasi
tinggi. Hal ini berarti pergerakan harga dapat dipetakan
namun banyak faktor yang membuat arah pergerakan
berpotensi berbeda dari pola musimannya. Berbeda
dengan pergerakan di Kota Kupang, pergerakan harga
ikan hanya cenderung meningkat pada akhir tahun,
sedangkan pengaruh angin barat tidak terlalu signifikan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ayam Hidup Sedang Monopoli Kecil Tinggi 25 Rendah (4,18) (5,39) (1,87) 6,44 3,40 5,16 4,31 (0,87) 6,56 0,35 0,77 6,22
Daging Ayam Ras Singkat Monopoli Kecil Tinggi 25 Sedang 0,77 1,05 (11,45) (2,37) (3,28) 0,00 8,33 (2,12) 2,13 (5,02) (5,32) 2,62
Layang Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah (7,41) (3,03) (3,13) 8,87 (1,39) (3,13) 1,38 7,88 3,04 2,73 (0,43) 8,22
Selar Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah (11,47) (9,21) (10,37) (2,01) (0,37) (2,27) (1,74) 0,25 6,21 (5,78) 1,41 4,89
Tongkol Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Tidak
Tuna Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang (1,96) (6,89) (9,50) (11,78) (1,64) 2,07 7,40 8,31 (2,91) (7,08) 3,44 10,09
Ikan Asin Belah Lama Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah 3,06 (0,08) 2,50 (7,12) (1,56) (1,47) 4,24 10,77 3,69 (3,19) (1,80) 14,05
Telur Ayam Ras Sedang Oligopoli Tinggi Tinggi Sedang 13,22 (1,44) (8,73) (2,38) 1,77 3,34 0,19 2,61 0,66 (2,28) (2,57) 5,48
Bayam Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Rendah (2,31) 14,53 (6,88) 1,70 (3,53) 0,09 (9,91) 3,81 0,53 4,09 (3,51) (0,05)
Kangkung Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Rendah (2,46) 11,76 0,66 (2,70) (2,46) (0,14) (2,00) 1,51 (3,31) (3,57) 1,99 (0,16)
Kubis Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 70 Rendah 9,16 8,09 (8,65) 4,55 (0,21) (13,70) (5,28) (4,50) (3,96) (1,92) 6,06 20,32
Sawi Hijau Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Rendah (12,99) 4,75 (1,47) 1,88 (1,51) (1,74) (3,70) (15,00) 2,92 9,90 9,81 10,57
Tomat Sayur Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 70 Sedang 3,79 14,27 (7,61) 0,70 1,32 (14,43) (14,16) (11,46) 2,39 (4,91) 5,96 17,57
Wortel Sedang Persaingan Sempurna Kecil Rendah 90 Sedang 2,83 28,47 (8,54) (9,15) (2,13) (3,58) 2,28 2,29 (11,36) (1,77) 6,64 2,84
Pepaya Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Tidak
Pisang Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Tidak
Asam Sedang Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 11,69 (0,15) (0,93) 0,26 (0,25) (1,54) 29,52 (8,76) (7,73) 1,43 4,19 (1,57)
Bawang Merah Sedang Oligopoli Sedang Sedang 70 Sedang 2,76 (4,53) (2,09) 4,37 2,15 (3,49) (3,33) (3,43) (7,69) (5,95) (0,17) 9,17
Tarip Listrik 0 0 Tinggi Tinggi Rendah 2,43 (0,62) 0,69 (0,33) 1,34 0,24 1,10 1,14 0,94 1,14 0,28 1,74
Angkutan Udara 0 Oligopoli Kecil Tinggi Sedang (16,08) (7,90) (3,89) 8,88 7,30 11,38 8,15 (0,14) (8,73) (15,13) (0,59) 10,99
Tarip Pulsa Ponsel Monopoli Tinggi Tinggi Tidak
Potensi Inflasi per bulan (Rata-rata 4 Tahun)Jenis Barang dan Jasa
Daya
SimpanStruktur Pasar
Keterkaitan
Nasional
Ketergantungan
luar
Waktu
Produksi
Pola
Musim
Tabel Boks 4.3. Ringkasan Analisis Komoditas Penyumbang Inflasi Utama dan Potensi Inflasi Bulanan di Kota Maumere
61KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daging Ayam Ras Singkat Monopoli Kecil Tinggi 25 Sedang 1,84 (7,67) (14,65) (1,25) 0,78 19,19 1,39 0,52 (8,84) (0,52) 8,95 15,50
Cakalang Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 10,31 3,98 (16,83) (11,97) 5,54 8,41 5,80 (2,43) (3,90) (9,13) 0,22 26,17
Ekor Kuning Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 5,35 14,12 (10,95) (18,40) 9,51 7,73 11,14 (6,48) (3,42) (12,32) 0,35 9,55
Kembung Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah 6,16 (0,82) (3,36) (7,32) (11,68) 2,06 0,54 3,91 (1,13) (3,10) 12,79 11,75
Tembang Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang 14,22 (0,77) (8,75) (5,95) 4,95 7,68 20,36 (6,23) (7,04) 0,54 (3,35) 6,50
Tongkol Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Rendah 5,04 10,88 (6,10) (3,52) (7,44) 5,37 17,77 (10,81) (2,89) 1,00 3,33 4,43
Telur Ayam Ras Sedang Oligopoli Tinggi Tinggi 0 Sedang 7,24 3,83 (11,31) (3,19) 5,12 7,08 0,02 0,32 (1,26) (2,04) 0,23 5,62
Bayam Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Sedang (3,36) 20,38 (4,75) (4,69) 7,30 0,72 (2,61) (13,06) (2,49) (3,12) (2,87) 21,02
Bunga Pepaya Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah Sedang (13,62) (13,51) (6,73) 2,67 (1,27) 4,13 21,08 (1,55) 8,79 4,73 (3,46) 0,61
Kangkung Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Tidak
Sawi Putih Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 25 Sedang 5,53 (5,07) 2,12 0,41 4,19 (9,30) (17,89) (8,94) (1,28) 8,65 28,19 20,32
Tomat Sayur Singkat Persaingan Sempurna Kecil Rendah 70 Sedang 9,54 7,30 (0,38) (0,99) 6,82 (8,07) (14,19) (19,11) (11,47) (2,55) 27,63 13,65
Bawang Merah Sedang Oligopoli Sedang Sedang 70 Sedang 12,03 (4,21) (6,95) 5,39 18,19 (3,77) (14,95) (11,17) (12,52) (7,25) 7,91 21,46
Cabai Merah Sedang Oligopoli Kecil Sedang 85 Sedang 33,01 (9,86) (21,46) 12,63 15,52 (2,96) (10,07) (2,19) (1,65) (9,72) 15,80 10,72
Cabai Rawit Sedang Oligopoli Kecil Sedang 85 Tinggi 58,20 (21,08) 10,64 (9,75) (6,66) (25,11) 32,11 (3,58) (19,17) (20,61) 42,41 24,69
Seng Lama Oligopoli Kecil Tinggi Rendah 0,45 1,05 (1,72) 0,77 0,04 (1,46) (0,37) 0,06 1,58 0,21 0,95 2,07
Tarip Listrik 0 0 Tinggi Tinggi Rendah 2,38 (0,67) 0,42 (0,37) 1,12 0,42 1,02 1,50 0,82 1,45 0,68 1,85
Angkutan Udara 0 Oligopoli Kecil Tinggi Sedang (5,42) (0,84) 4,25 4,53 4,30 11,69 5,62 (14,09) (3,09) (1,73) (2,24) 12,56
Waktu
Produksi
Potensi Inflasi per bulan (Rata-rata 4 Tahun)Jenis Barang dan Jasa
Daya
SimpanStruktur Pasar
Keterkaitan
Nasional
Ketergantungan
luar
Waktu
Produksi
Tabel Boks 4.2. Ringkasan Analisis Komoditas Penyumbang Inflasi Utama dan Potensi Inflasi Bulanan di Kota Kupang
Berdasarkan keterkaitan harga secara nasional didapatkan
bahwa hanya 2 komoditas yang memiliki korelasi harga
yang tinggi secara nasional yaitu komoditas telur ayam ras
dan tarif listrik, yang berarti kenaikan atau penurunan
harga secara nasional juga berimplikasi pada kenaikan dan
penurunan harga di Provinsi NTT. 1 Komoditas memiliki
korelasi sedang dan selebihnya memiliki korelasi rendah.
Secara umum, komoditas perhitungan inflasi di NTT
memiliki korelasi rendah, berbeda dibanding daerah di
Jawa dan Sumatera yang saling terkait. Hal ini berarti,
kenaikan harga di Provinsi NTT sangat dipengaruhi oleh
naik turunnya pasokan dan permintaan di Provinsi NTT
sendiri, tidak terlalu dipengaruhi oleh pergerakan harga di
luar NTT. Dari sisi pengambilan kebijakan, kondisi ini relatif
bagus, karena proses pengambilan langkah strategis tidak
terlalu memikirkan gejolak yang terjadi di luar daerah.
Namun demikian, beberapa komoditas masih memiliki
ketergantungan pasokan yang tinggi terhadap daerah lain
antara lain komoditas daging ayam ras yang sangat
tergantung pada pemenuhan pasokan DOC, pakan dan
obat-obatan, telur ayam ras yang lebih dari 80% masih
dipenuhi oleh Provinsi Jawa Timur, ataupun seng, listrik
dan angkutan udara yang penyedia jasa dan barang utama
berasal dari luar NTT. Hal ini berdampak pada pengambilan
keputusan harga dan pasokan juga sedikit banyak
dipengaruhi oleh produsen. Terkait pengendalian inflasi,
pemerintah dapat fokus pada komoditas yang tingkat
ketergantungan dengan daerah lain rendah, yang berarti
pemenuhan kebutuhan dapat diusahakan oleh daerah
sendiri, sehingga pengendalian inflasi dapat lebih
terkontrol. Semakin pendek waktu produksi, maka usaha
menyediakan pasokan juga semakin singkat.
Adapun dari sisi ada tidaknya pola pergerakan harga
didapatkan bahwa hanya terdapat 1 komoditas yang
memiliki pola pergerakan harga yang cukup tinggi yaitu
komoditas cabe rawit yang berarti harga cabai rawit akan
cenderung mengikuti musim, yaitu cenderung meningkat
pada musim hujan. Kenaikan permintaan pada saat Idul
Fitri dan libur sekolah dan selebihnya cenderung menurun.
Semakin tinggi pola musiman komoditas, maka perkiraan
penyediaan pasokan kontra musim akan semakin presisi.
Terdapat 11 komoditas yang memiliki pola musiman
dengan korelasi sedang dan hanya terdapat 2 komoditas
yang tidak berpola yaitu komoditas kangkung dan kontrak
rumah. Semakin tidak berpola, penyediaan pasokan harus
dilakukan dalam jumlah yang cukup sepanjang tahun, agar
volatilitas harga tidak terjadi. Secara umum, harga
komoditas akan cenderung meningkat di akhir tahun dan
awal tahun karena buruknya cuaca dan meningkatnya
permintaan. Komoditas daging ayam dan telur ayam ras
meningkat pada saat hari raya Idul Fitri, sedangkan
komoditas ikan segar meningkat pada kisaran bulan Juli
karena adanya angin barat yang menyebabkan penurunan
jumlah nelayan yang melaut karena buruknya cuaca.
60 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
StabilitasKeuangan Daerah
bab iv.
Secara keseluruhan, kinerja perbankan di Provinsi NTT yang diukur dari
kepemilikan aset dan penghimpunan dana pihak ketiga masih cukup stabil yaitu
11,39% (yoy), 7,90% (yoy) dari triwulan sebelumnya 10,89% (yoy) dan 7,83% (yoy).
Pertumbuhan kredit sektor rumah tangga meningkat dari 13,25% (yoy) menjadi
15,07% (yoy) dengan perbaikan kualitas kredit dari 1,47% menjadi 1,23%.
Kredit UMKM juga mengalami peningkatan pertumbuhan dari 13,04% (yoy)
menjadi 16,21% (yoy) dan diikuti penurunan rasio kredit bermasalah dari 3,76%
menjadi 3,44%.
Sejalan dengan kedua jenis kredit lainnya, kredit korporasi juga mencatat
peningkatan pertumbuhan dari 32,32% menjadi 34,77% dan juga mencatat
peningkatan kualitas kredit dari 6,19% menjadi 5,14%.
Selama tahun 2017 dan pada periode laporan, Provinsi NTT berhasil menjaga
kestabilan sistem keuangannya seiring dengan relatif tidak adanya gejolak
signifikan yang terjadi. Dibanding periode sebelumnya tampak adanya peningkatan
kinerja sistem keuangan. Rumah tangga masih memegang kontribusi penting dalam
berjalannya stabilitas keuangan daerah yang diukur dari besarnya penghimpunan
dan penyaluran kredit. Di akhir tahun 2017, tercatat peningkatan penyaluran kredit
di sektor rumah tangga, UMKM dan korporasi yang diikuti dengan perbaikan
kualitas kredit.
Sayur-sayuran cenderung menurun pada musim kering
dan cenderung meningkat di akhir tahun walaupun tidak
semua komoditas. Ayam hidup, daging ayam ras, telur
ayam ras dan angkutan udara memilki kecenderungan
meningkat jelang hari raya Idul Fitri maupun hari raya Natal
dan tahun baru.
62 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
StabilitasKeuangan Daerah
bab iv.
Secara keseluruhan, kinerja perbankan di Provinsi NTT yang diukur dari
kepemilikan aset dan penghimpunan dana pihak ketiga masih cukup stabil yaitu
11,39% (yoy), 7,90% (yoy) dari triwulan sebelumnya 10,89% (yoy) dan 7,83% (yoy).
Pertumbuhan kredit sektor rumah tangga meningkat dari 13,25% (yoy) menjadi
15,07% (yoy) dengan perbaikan kualitas kredit dari 1,47% menjadi 1,23%.
Kredit UMKM juga mengalami peningkatan pertumbuhan dari 13,04% (yoy)
menjadi 16,21% (yoy) dan diikuti penurunan rasio kredit bermasalah dari 3,76%
menjadi 3,44%.
Sejalan dengan kedua jenis kredit lainnya, kredit korporasi juga mencatat
peningkatan pertumbuhan dari 32,32% menjadi 34,77% dan juga mencatat
peningkatan kualitas kredit dari 6,19% menjadi 5,14%.
Selama tahun 2017 dan pada periode laporan, Provinsi NTT berhasil menjaga
kestabilan sistem keuangannya seiring dengan relatif tidak adanya gejolak
signifikan yang terjadi. Dibanding periode sebelumnya tampak adanya peningkatan
kinerja sistem keuangan. Rumah tangga masih memegang kontribusi penting dalam
berjalannya stabilitas keuangan daerah yang diukur dari besarnya penghimpunan
dan penyaluran kredit. Di akhir tahun 2017, tercatat peningkatan penyaluran kredit
di sektor rumah tangga, UMKM dan korporasi yang diikuti dengan perbaikan
kualitas kredit.
Sayur-sayuran cenderung menurun pada musim kering
dan cenderung meningkat di akhir tahun walaupun tidak
semua komoditas. Ayam hidup, daging ayam ras, telur
ayam ras dan angkutan udara memilki kecenderungan
meningkat jelang hari raya Idul Fitri maupun hari raya Natal
dan tahun baru.
62 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH
Grafik 4.1. Kontribusi Konsumsi RT Terhadap Konsumsi Agregat
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.2. IKK, IKE, dan IEK
III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
5000
10000
15000
20000
25000
RT LNPRT PEMERINTAH G RT (YOY) G RT (QTQ)
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
142.8
128.2
157.5
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE)
INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)
Sumber: Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.3. Indeks Pengeluaran Membeli Barang Tahan Lama
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
100.3
70
80
90
100
110
120
130
Pertumbuhan konsumsi di Provinsi NTT pada akhir 2017
mencapai 4,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode
sebelumnya ataupun tahun sebelumnya yaitu 3,46% (yoy)
dan 1,94% (yoy). Untuk rumah tangga, pertumbuhan
konsumsi mencapai 3,88% (yoy) lebih tinggi dari triwulan
III 2017 yaitu 2,71% (yoy). Peningkatan konsumsi terjadi di
hampir seluruh subsektor penggunaan khususnya restoran
dan hotel, konsumsi makanan dan minuman, serta
transportasi dan komunikasi. Peningkatan konsumsi di
akhir tahun merupakan faktor musiman yaitu perayaan
Hari Natal dan Tahun Baru.
Dibandingkan tahun 2016, tingkat optimisme rumah
tangga dalam melakukan kegiatan konsumsi pada 2017
lebih mengalami peningkatan. Adapun pada akhir 2017,
hasil Survey Konsumen Bank Indonesia mencatat adanya
sedikit penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), baik
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) maupun Indeks
Ekspektasi Konsumen (IEK). Secara umum tidak terdapat
perbedaan signifikan pada keyakinan konsumen terhadap
pengukuran yang digunakan antara lain perbandingan
kondisi saat ini dan 6 bulan yang lalu terkait kegiatan usaha
dan penghasilan ataupun perkiraan ketersediaan lapangan
kerja, penghasilan, dan kondisi kegiatan usaha saat ini
dibandingkan 6 bulan akan datang. Hal tersebut
mengindikasikan relatif terjaganya perilaku konsumen
terkait kondisi yang akan datang yang pada gilirannya
akan mempengaruhi pengeluaran. Pada akhir 2017,
tercatat sedikit penurunan optimisme terkait pembelian
barang tahan lama yang terukur dari turunnya indeks
menjadi 100,3 dari sebelumnya 103,5. Walau menurun,
secara umum indeks tersebut masih berada dikisaran
angka yang stabil selama 2017.
Di tahun 2017, Rumah Tangga masih menguasai pangsa
penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan nominal
mencapai Rp17,25 triliun atau 74,47% dari total dana
yang berhasil dihimpun perbankan. Eksposur Rumah
Tangga pada perbankan terkait penghimpunan dana
meningkat dari periode sebelumnya dengan pangsa
63,50%. Meningkatnya pangsa rumah tangga juga
didorong turunnya DPK Non rumah tangga yang antara
lain terdiri dari pemerintah dan korporasi. Penurunan
dikarenakan adanya pembayaran pembayaran proyek
pemerintah serta insentif akhir tahun.
Secara pertumbuhan, pada periode laporan tercatat
peningkatan DPK RT yang mencapai 9,78% (yoy), lebih
4.2.2 Eksposur Rumah Tangga di Perbankan
65KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Sistem keuangan Provinsi NTT pada akhir 2017 relatif
menunjukan perbaikan yang tercermin dari meningkatnya
aset bank umum hingga 11,39% (yoy) dan turunnya rasio
kredit bermasalah menjadi 1,72% dari sebelumnya
2,23%. Selain itu, sistem keuangan juga menunjukan
peningkatan fungsi intermediasi keuangan yang terlihat
dari meningkatnya penghimpunan dana mencapai 7,90%
(yoy) disertai dengan meningkatnya penyaluran kredit.
Kemajuan terbesar tercatat pada penyaluran kredit oleh
perbankan di Provinsi NTT yang berhasil menyalurkan
kredit hingga Rp30,07 triliun atau meningkat 31,68%
(yoy), lebih tinggi daripada triwulan dan tahun sebelumnya
yaitu 13,35% (yoy) dan 12,59% (yoy). Pertumbuhan
terbesar tersebut didorong oleh perkembangan
penyaluran kredit investasi. Untuk kredit rumah tangga,
kredit multiguna masih menguasai pangsa penyaluran
kredit hingga 79,06%. Sedangkan pertumbuhan kredit
rumah tangga tertinggi adalah untuk keperluan rumah
tinggal yang tumbuh hingga 33,76% (yoy) dari
sebelumnya 28,90% (yoy). Tingginya pertumbuhan kredit
rumah tangga merupakan dampak dari diberlakukannya
pelonggaran ketentuan kredit kepemilikan rumah dan
didukung oleh subsidi kepemilikan rumah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi kredit UMKM,
porsi penyaluran kredit terbesar masih diberikan untuk
sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan porsi
sebesar 67,38%. Untuk pertumbuhan tertinggi kredit
UMKM, tercatat pada sektor Listrik, Air dan Gas 143,91%
(yoy) menurun sedikit dari sebelumnya 176,16% (yoy).
Penyaluran kredit sektor Listrik, Gas dan Air masih cukup
tinggi namun sedikit melambat menjadi 357,76% (yoy)
dari sebelumnya 394,55% (yoy). Meskipun menurun, tidak
dapat dipungkiri bahwa besarnya pertumbuhan pada
sektor Listrik Gas dan Air di kredit UMKM dan Korporasi
mengindikasikan adanya keseriusan pemerintah dalam
penyediaan listrik di NTT.
Di akhir 2017, perbankan berhasil menurunkan rasio kredit
bermasalah untuk setiap jenis pinjaman. Kredit rumah
tangga dan kredit UMKM tetap berada didalam batas atas
aman 5% dengan nilai rasio kredit bermasalah masing-
masing sebesar 1,23% dan 3,44%. Walaupun kualitas
kredit korporasi turut membaik namun demikian rasio
kredit bermasalah masih berada di luar batas aman yaitu
5,14%. Relatif amannya kualitas kredit membuka ruang
bagi perbankan untuk menyalurkan kredit di Provinsi NTT
dengan tetap memperhatikan aspek-aspek terkait untuk
mencegah kembali memburuknya kualitas kredit. Selain
itu, perbankan juga tetap perlu melakukan pengawasan
terhadap kredit yang disalurkan dan tetap membentuk
CKPN yang cukup.
Sejalan dengan bank umum, Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) di Provinsi NTT juga turut menjaga kestabilan sistem
keuangan daerah yang tercermin dari relatif membaiknya
rasio atau indeks pengukuran yang digunakan. Pada akhir
2017, BPR di Provinsi NTT berhasil menurunkan rasio kredit
bermasalah namun masih berada di luar batas aman yaitu
6,16% dari sebelumnya 7,02%. Adapun kredibilitas BPR
sebagai lembaga intermediasi keuangan juga masih
terjaga seiring dengan naiknya Cash Ratio.
4.1 KONDISI UMUM
Rumah tangga dan lembaga keuangan memiliki hubungan
yang erat dan saling mendukung. Selain berperan sebagai
penyedia dana (lender) yang membutuhkan jasa investasi
atau simpanan rumah tangga juga dapat berperan sebagai
penerima dana (borrower) atau pihak yang membutuhkan
jasa pinjaman. Fungsi intermediasi yang dilakukan
lembaga keuangan membantu memenuhi kebutuhan
rumah tangga tersebut dan memastikan berjalannya
sistem keuangan yang baik. Semakin besar peran rumah
tangga, semakin besar pula pentingnya menjaga
ketahanan sektor rumah tangga dalam stabilitas
keuangan. Secara umum, faktor yang mempengaruhi
stabilitas keuangan rumah tangga antara lain tingkat
pendapatan, tingkat konsumsi, dan stabilitas harga.
4.2 ASESMEN KETAHANAN RUMAH TANGGA4.2.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga
64 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK, DIOLAH
Grafik 4.1. Kontribusi Konsumsi RT Terhadap Konsumsi Agregat
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.2. IKK, IKE, dan IEK
III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
0
5000
10000
15000
20000
25000
RT LNPRT PEMERINTAH G RT (YOY) G RT (QTQ)
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
142.8
128.2
157.5
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) INDEKS KONDISI EKONOMI SAAT INI (IKE)
INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)
Sumber: Bank Indonesia, diolah
Grafik 4.3. Indeks Pengeluaran Membeli Barang Tahan Lama
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
100.3
70
80
90
100
110
120
130
Pertumbuhan konsumsi di Provinsi NTT pada akhir 2017
mencapai 4,10% (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode
sebelumnya ataupun tahun sebelumnya yaitu 3,46% (yoy)
dan 1,94% (yoy). Untuk rumah tangga, pertumbuhan
konsumsi mencapai 3,88% (yoy) lebih tinggi dari triwulan
III 2017 yaitu 2,71% (yoy). Peningkatan konsumsi terjadi di
hampir seluruh subsektor penggunaan khususnya restoran
dan hotel, konsumsi makanan dan minuman, serta
transportasi dan komunikasi. Peningkatan konsumsi di
akhir tahun merupakan faktor musiman yaitu perayaan
Hari Natal dan Tahun Baru.
Dibandingkan tahun 2016, tingkat optimisme rumah
tangga dalam melakukan kegiatan konsumsi pada 2017
lebih mengalami peningkatan. Adapun pada akhir 2017,
hasil Survey Konsumen Bank Indonesia mencatat adanya
sedikit penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), baik
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) maupun Indeks
Ekspektasi Konsumen (IEK). Secara umum tidak terdapat
perbedaan signifikan pada keyakinan konsumen terhadap
pengukuran yang digunakan antara lain perbandingan
kondisi saat ini dan 6 bulan yang lalu terkait kegiatan usaha
dan penghasilan ataupun perkiraan ketersediaan lapangan
kerja, penghasilan, dan kondisi kegiatan usaha saat ini
dibandingkan 6 bulan akan datang. Hal tersebut
mengindikasikan relatif terjaganya perilaku konsumen
terkait kondisi yang akan datang yang pada gilirannya
akan mempengaruhi pengeluaran. Pada akhir 2017,
tercatat sedikit penurunan optimisme terkait pembelian
barang tahan lama yang terukur dari turunnya indeks
menjadi 100,3 dari sebelumnya 103,5. Walau menurun,
secara umum indeks tersebut masih berada dikisaran
angka yang stabil selama 2017.
Di tahun 2017, Rumah Tangga masih menguasai pangsa
penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan nominal
mencapai Rp17,25 triliun atau 74,47% dari total dana
yang berhasil dihimpun perbankan. Eksposur Rumah
Tangga pada perbankan terkait penghimpunan dana
meningkat dari periode sebelumnya dengan pangsa
63,50%. Meningkatnya pangsa rumah tangga juga
didorong turunnya DPK Non rumah tangga yang antara
lain terdiri dari pemerintah dan korporasi. Penurunan
dikarenakan adanya pembayaran pembayaran proyek
pemerintah serta insentif akhir tahun.
Secara pertumbuhan, pada periode laporan tercatat
peningkatan DPK RT yang mencapai 9,78% (yoy), lebih
4.2.2 Eksposur Rumah Tangga di Perbankan
65KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Sistem keuangan Provinsi NTT pada akhir 2017 relatif
menunjukan perbaikan yang tercermin dari meningkatnya
aset bank umum hingga 11,39% (yoy) dan turunnya rasio
kredit bermasalah menjadi 1,72% dari sebelumnya
2,23%. Selain itu, sistem keuangan juga menunjukan
peningkatan fungsi intermediasi keuangan yang terlihat
dari meningkatnya penghimpunan dana mencapai 7,90%
(yoy) disertai dengan meningkatnya penyaluran kredit.
Kemajuan terbesar tercatat pada penyaluran kredit oleh
perbankan di Provinsi NTT yang berhasil menyalurkan
kredit hingga Rp30,07 triliun atau meningkat 31,68%
(yoy), lebih tinggi daripada triwulan dan tahun sebelumnya
yaitu 13,35% (yoy) dan 12,59% (yoy). Pertumbuhan
terbesar tersebut didorong oleh perkembangan
penyaluran kredit investasi. Untuk kredit rumah tangga,
kredit multiguna masih menguasai pangsa penyaluran
kredit hingga 79,06%. Sedangkan pertumbuhan kredit
rumah tangga tertinggi adalah untuk keperluan rumah
tinggal yang tumbuh hingga 33,76% (yoy) dari
sebelumnya 28,90% (yoy). Tingginya pertumbuhan kredit
rumah tangga merupakan dampak dari diberlakukannya
pelonggaran ketentuan kredit kepemilikan rumah dan
didukung oleh subsidi kepemilikan rumah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi kredit UMKM,
porsi penyaluran kredit terbesar masih diberikan untuk
sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan porsi
sebesar 67,38%. Untuk pertumbuhan tertinggi kredit
UMKM, tercatat pada sektor Listrik, Air dan Gas 143,91%
(yoy) menurun sedikit dari sebelumnya 176,16% (yoy).
Penyaluran kredit sektor Listrik, Gas dan Air masih cukup
tinggi namun sedikit melambat menjadi 357,76% (yoy)
dari sebelumnya 394,55% (yoy). Meskipun menurun, tidak
dapat dipungkiri bahwa besarnya pertumbuhan pada
sektor Listrik Gas dan Air di kredit UMKM dan Korporasi
mengindikasikan adanya keseriusan pemerintah dalam
penyediaan listrik di NTT.
Di akhir 2017, perbankan berhasil menurunkan rasio kredit
bermasalah untuk setiap jenis pinjaman. Kredit rumah
tangga dan kredit UMKM tetap berada didalam batas atas
aman 5% dengan nilai rasio kredit bermasalah masing-
masing sebesar 1,23% dan 3,44%. Walaupun kualitas
kredit korporasi turut membaik namun demikian rasio
kredit bermasalah masih berada di luar batas aman yaitu
5,14%. Relatif amannya kualitas kredit membuka ruang
bagi perbankan untuk menyalurkan kredit di Provinsi NTT
dengan tetap memperhatikan aspek-aspek terkait untuk
mencegah kembali memburuknya kualitas kredit. Selain
itu, perbankan juga tetap perlu melakukan pengawasan
terhadap kredit yang disalurkan dan tetap membentuk
CKPN yang cukup.
Sejalan dengan bank umum, Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) di Provinsi NTT juga turut menjaga kestabilan sistem
keuangan daerah yang tercermin dari relatif membaiknya
rasio atau indeks pengukuran yang digunakan. Pada akhir
2017, BPR di Provinsi NTT berhasil menurunkan rasio kredit
bermasalah namun masih berada di luar batas aman yaitu
6,16% dari sebelumnya 7,02%. Adapun kredibilitas BPR
sebagai lembaga intermediasi keuangan juga masih
terjaga seiring dengan naiknya Cash Ratio.
4.1 KONDISI UMUM
Rumah tangga dan lembaga keuangan memiliki hubungan
yang erat dan saling mendukung. Selain berperan sebagai
penyedia dana (lender) yang membutuhkan jasa investasi
atau simpanan rumah tangga juga dapat berperan sebagai
penerima dana (borrower) atau pihak yang membutuhkan
jasa pinjaman. Fungsi intermediasi yang dilakukan
lembaga keuangan membantu memenuhi kebutuhan
rumah tangga tersebut dan memastikan berjalannya
sistem keuangan yang baik. Semakin besar peran rumah
tangga, semakin besar pula pentingnya menjaga
ketahanan sektor rumah tangga dalam stabilitas
keuangan. Secara umum, faktor yang mempengaruhi
stabilitas keuangan rumah tangga antara lain tingkat
pendapatan, tingkat konsumsi, dan stabilitas harga.
4.2 ASESMEN KETAHANAN RUMAH TANGGA4.2.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga
64 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
15.91
37.42
11.14
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.8. Kredit Konsumsi Rumah Tangga
II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
10
20
30
40
50
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
RUMAH TINGGAL KKB MULTIGUNA NPL TOTAL G TOTAL
18.57
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.9. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga
G MULTIGUNA G RUMAH TINGGAL G KKB
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
intermediasi keuangan, khususnya untuk memitigasi risiko
likuiditas dari sisi penarikan sewaktu-waktu dan turut
menjaga stabilitas sistem keuangan daerah Provinsi NTT.
Tidak hanya dari sisi penghimpunan dana, pentingnya
rumah tangga dalam stabilitas sistem keuangan daerah
juga terlihat dari besarnya penyaluran pinjaman yang
mencapai Rp9,925 triliun atau 41,14% dari keseluruhan
kredit yang disalurkan. Eksposur tersebut juga
menunjukan peningkatan dari triwulan sebelumnya yaitu
38,88%. Peningkatan eksposur antara lain disebabkan
meningkatnya penyaluran kredit pada rumah tangga di
triwulan IV 2017 yang mencapai 15,07% (yoy), lebih tinggi
dari triwulan dan tahun sebelumnya yaitu 13,25% (yoy)
dan 6,84% (yoy). Kredit multiguna masih menguasai
pangsa penyaluran kredit rumah tangga sebesar 79,06%
(Rp7.847 triliun) dan diikuti oleh Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) sebesar 15,86% (Rp1.575 triliun), serta kredit
kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 3,48% (Rp0,35
triliun).
Sejak diberlakukannya pelonggaran ketentuan loan to
value untuk masyarakat berpenghasilan rendah di tahun
2017, KPR di Provinsi NTT terus mengalami pertumbuhan.
Pada akhir 2017, KPR tumbuh hingga 33,76% (yoy), lebih
tinggi daripada triwulan dan tahun sebelumnya yang
sebesar 28,90% (yoy) dan 6,42% (yoy). Kredit Multiguna
yang memegang pangsa kredit rumah tangga terbesar
pada akhir 2017 masih terus mengalami pertumbuhan
hingga 12,45% (yoy) lebih tinggi daripada triwulan
sebelumnya dan tahun sebelumnya yang sebesar 10,93%
(yoy) dan 5,98% (yoy). Ekspansi kredit multiguna
merupakan respon perbankan atas terjaganya kualitas
kredit multiguna dengan tingkat rasio kredit bermasalah
terbesar hanya 1,03% paling tidak untuk lima tahun
terakhir. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) mengalami
peningkatan sebesar 6,70% (yoy) lebih tinggi daripada
periode sebelumnya 4,12% (yoy). Secara umum,
penyaluran kredit akan menggerakan ekonomi suatu
daerah. Namun demikian, lembaga keuangan perlu
senantiasa menjaga kehati-hatian dalam memberikan
kredit rumah tangga khususnya untuk keperluan
multiguna, mengingat adanya risiko kolateral yang lebih
tinggi dibanding KPR ataupun KKB.
Secara umum, kualitas kredit rumah tangga di Provinsi NTT
untuk lima tahun terakhir masih dalam kategori sehat yang
terlihat dari posisi rasio NPL yang berada dibawah 5%. Di
akhir tahun 2017, tercatat adanya perbaikan kualitas kredit
rumah tangga yang diukur dari turunnya NPL menjadi
1,23% dari sebelumnya 1,47%. Seluruh rasio NPL rumah
tangga di triwulan IV 2017 berada dalam kategori aman.
Kualitas kredit rumah tinggal dan multiguna yang memiliki
peran penting terhadap kredit rumah tangga di Provinsi
NTT, yang diukur dar i eksposur dan besarnya
pertumbuhan, mengalami perbaikan kualitas kredit
masing-masing menjadi 1,20% dan 0,81% dari
sebelumnya 1,57% dan 0,96%. Baiknya kualitas kredit
untuk kedua keperluan tersebut menciptakan ruang bagi
perbankan untuk menambah penyaluran kredit rumah
tangga di Provinsi NTT dengan tetap menerapkan prinsip
kehati-hatian agar kualitas kredit tetap terjaga. Meskipun
67KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
di Provinsi NTT dalam mengembangkan dan menjaga
stabilitas keuangan daerah.
Berdasarkan jenisnya, tabungan masih menguasai pangsa
simpanan hingga 72,68% dari keseluruhan simpanan
rumah tangga, diikuti oleh giro (4,47%) dan deposito
(22,85%). Terdapat sedikit penurunan pertumbuhan
tabungan menjadi 9,11% (yoy) dari triwulan sebelumnya
9,30% (yoy). Adapun pertumbuhan pada triwulan IV 2017
masih lebih tinggi daripada triwulan IV 2016 yang
mencapai 7,68% (yoy). Di sisi lain, rekening giro rumah
tangga masih mengalami pertumbuhan yang mencapai
9,78% (yoy), walaupun relatif melambat dibanding
triwulan sebelumnya. Hingga akhir tahun 2017, deposito
berhasil mencatat pertumbuhan tertinggi dibanding dua
jenis lainnya hingga 12,30% (yoy). Pertumbuhan tersebut
juga lebih tinggi dari triwulan dan tahun sebelumnya yaitu
11,83% (yoy) dan 7,85% (yoy). Selama 2017 deposito
rumah tangga terus tumbuh yang merupakan hal baik bagi
perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.4. Pangsa DPK Rumah Tangga dan Non Rumah Tangga
II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
DEPOSITO TABUNGAN GIRO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.5. Pertumbuhan DPK
RT/ PERSEORANGAN NON RT TOTAL DPK
II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
9.78%
-0.16%7.06%
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.6. Preferensi DPK Rumah Tangga
II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
RT/ PERSEORANGAN NON RT
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.7. Pertumbuhan DPK Rumah Tangga
GIRO TABUNGAN DEPOSITO
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
24.65%29.52%
9.96%
besar daripada triwulan sebelumnya dan tahun
sebelumnya yaitu 9,23% (yoy) dan 6,61% (yoy).
Peningkatan DPK Rumah Tangga didorong oleh naiknya
rekening giro dan deposito perseorangan yang masing-
masing mencapai 8,21% (yoy) dan 12,30% (yoy).
Peningkatan DPK dikarenakan adanya pembayaran
insentif kepada perseorangan.
Sebagaimana disebutkan, DPK Non rumah tangga pada
akhir 2017 mengalami penurunan dan mencapai tingkat -
0,16% (yoy), lebih rendah daripada triwulan tahun
sebelumnya yaitu 2,80% (yoy) namun lebih tinggi dari
tahun sebelumnya yaitu -14,79% (yoy). Besarnya alokasi
dan penyaluran dana proyek pemerintah mengakibatkan
tidak stabilnya penghimpunan DPK. Dari sisi korporasi,
pembayaran insentif akhir tahun dan perlambatan
perkembangan usaha sebagaimana hasil Survey Kegiatan
Dunia Usaha Bank Indonesia juga mendorong turunnya
penghimpunan dana Non rumah tangga. Hal tersebut
semakin menegaskan besarnya kontribusi Rumah Tangga
66 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
15.91
37.42
11.14
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.8. Kredit Konsumsi Rumah Tangga
II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
10
20
30
40
50
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
RUMAH TINGGAL KKB MULTIGUNA NPL TOTAL G TOTAL
18.57
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.9. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga
G MULTIGUNA G RUMAH TINGGAL G KKB
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
intermediasi keuangan, khususnya untuk memitigasi risiko
likuiditas dari sisi penarikan sewaktu-waktu dan turut
menjaga stabilitas sistem keuangan daerah Provinsi NTT.
Tidak hanya dari sisi penghimpunan dana, pentingnya
rumah tangga dalam stabilitas sistem keuangan daerah
juga terlihat dari besarnya penyaluran pinjaman yang
mencapai Rp9,925 triliun atau 41,14% dari keseluruhan
kredit yang disalurkan. Eksposur tersebut juga
menunjukan peningkatan dari triwulan sebelumnya yaitu
38,88%. Peningkatan eksposur antara lain disebabkan
meningkatnya penyaluran kredit pada rumah tangga di
triwulan IV 2017 yang mencapai 15,07% (yoy), lebih tinggi
dari triwulan dan tahun sebelumnya yaitu 13,25% (yoy)
dan 6,84% (yoy). Kredit multiguna masih menguasai
pangsa penyaluran kredit rumah tangga sebesar 79,06%
(Rp7.847 triliun) dan diikuti oleh Kredit Pemilikan Rumah
(KPR) sebesar 15,86% (Rp1.575 triliun), serta kredit
kepemilikan kendaraan bermotor sebesar 3,48% (Rp0,35
triliun).
Sejak diberlakukannya pelonggaran ketentuan loan to
value untuk masyarakat berpenghasilan rendah di tahun
2017, KPR di Provinsi NTT terus mengalami pertumbuhan.
Pada akhir 2017, KPR tumbuh hingga 33,76% (yoy), lebih
tinggi daripada triwulan dan tahun sebelumnya yang
sebesar 28,90% (yoy) dan 6,42% (yoy). Kredit Multiguna
yang memegang pangsa kredit rumah tangga terbesar
pada akhir 2017 masih terus mengalami pertumbuhan
hingga 12,45% (yoy) lebih tinggi daripada triwulan
sebelumnya dan tahun sebelumnya yang sebesar 10,93%
(yoy) dan 5,98% (yoy). Ekspansi kredit multiguna
merupakan respon perbankan atas terjaganya kualitas
kredit multiguna dengan tingkat rasio kredit bermasalah
terbesar hanya 1,03% paling tidak untuk lima tahun
terakhir. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) mengalami
peningkatan sebesar 6,70% (yoy) lebih tinggi daripada
periode sebelumnya 4,12% (yoy). Secara umum,
penyaluran kredit akan menggerakan ekonomi suatu
daerah. Namun demikian, lembaga keuangan perlu
senantiasa menjaga kehati-hatian dalam memberikan
kredit rumah tangga khususnya untuk keperluan
multiguna, mengingat adanya risiko kolateral yang lebih
tinggi dibanding KPR ataupun KKB.
Secara umum, kualitas kredit rumah tangga di Provinsi NTT
untuk lima tahun terakhir masih dalam kategori sehat yang
terlihat dari posisi rasio NPL yang berada dibawah 5%. Di
akhir tahun 2017, tercatat adanya perbaikan kualitas kredit
rumah tangga yang diukur dari turunnya NPL menjadi
1,23% dari sebelumnya 1,47%. Seluruh rasio NPL rumah
tangga di triwulan IV 2017 berada dalam kategori aman.
Kualitas kredit rumah tinggal dan multiguna yang memiliki
peran penting terhadap kredit rumah tangga di Provinsi
NTT, yang diukur dar i eksposur dan besarnya
pertumbuhan, mengalami perbaikan kualitas kredit
masing-masing menjadi 1,20% dan 0,81% dari
sebelumnya 1,57% dan 0,96%. Baiknya kualitas kredit
untuk kedua keperluan tersebut menciptakan ruang bagi
perbankan untuk menambah penyaluran kredit rumah
tangga di Provinsi NTT dengan tetap menerapkan prinsip
kehati-hatian agar kualitas kredit tetap terjaga. Meskipun
67KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
di Provinsi NTT dalam mengembangkan dan menjaga
stabilitas keuangan daerah.
Berdasarkan jenisnya, tabungan masih menguasai pangsa
simpanan hingga 72,68% dari keseluruhan simpanan
rumah tangga, diikuti oleh giro (4,47%) dan deposito
(22,85%). Terdapat sedikit penurunan pertumbuhan
tabungan menjadi 9,11% (yoy) dari triwulan sebelumnya
9,30% (yoy). Adapun pertumbuhan pada triwulan IV 2017
masih lebih tinggi daripada triwulan IV 2016 yang
mencapai 7,68% (yoy). Di sisi lain, rekening giro rumah
tangga masih mengalami pertumbuhan yang mencapai
9,78% (yoy), walaupun relatif melambat dibanding
triwulan sebelumnya. Hingga akhir tahun 2017, deposito
berhasil mencatat pertumbuhan tertinggi dibanding dua
jenis lainnya hingga 12,30% (yoy). Pertumbuhan tersebut
juga lebih tinggi dari triwulan dan tahun sebelumnya yaitu
11,83% (yoy) dan 7,85% (yoy). Selama 2017 deposito
rumah tangga terus tumbuh yang merupakan hal baik bagi
perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.4. Pangsa DPK Rumah Tangga dan Non Rumah Tangga
II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
DEPOSITO TABUNGAN GIRO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.5. Pertumbuhan DPK
RT/ PERSEORANGAN NON RT TOTAL DPK
II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
9.78%
-0.16%7.06%
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.6. Preferensi DPK Rumah Tangga
II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
RT/ PERSEORANGAN NON RT
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.7. Pertumbuhan DPK Rumah Tangga
GIRO TABUNGAN DEPOSITO
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
24.65%29.52%
9.96%
besar daripada triwulan sebelumnya dan tahun
sebelumnya yaitu 9,23% (yoy) dan 6,61% (yoy).
Peningkatan DPK Rumah Tangga didorong oleh naiknya
rekening giro dan deposito perseorangan yang masing-
masing mencapai 8,21% (yoy) dan 12,30% (yoy).
Peningkatan DPK dikarenakan adanya pembayaran
insentif kepada perseorangan.
Sebagaimana disebutkan, DPK Non rumah tangga pada
akhir 2017 mengalami penurunan dan mencapai tingkat -
0,16% (yoy), lebih rendah daripada triwulan tahun
sebelumnya yaitu 2,80% (yoy) namun lebih tinggi dari
tahun sebelumnya yaitu -14,79% (yoy). Besarnya alokasi
dan penyaluran dana proyek pemerintah mengakibatkan
tidak stabilnya penghimpunan DPK. Dari sisi korporasi,
pembayaran insentif akhir tahun dan perlambatan
perkembangan usaha sebagaimana hasil Survey Kegiatan
Dunia Usaha Bank Indonesia juga mendorong turunnya
penghimpunan dana Non rumah tangga. Hal tersebut
semakin menegaskan besarnya kontribusi Rumah Tangga
66 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.12. Pertumbuhan Kredit UMKM
%, YOYRPMILIAR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.13. NPL UMKM
G MULTIGUNA G RUMAH TINGGAL G KKB BATAS
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
3.44%3.24%
4.50%
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
GROWTH MODAL KERJAMODAL KERJA INVESTASI GROWTH INVESTASIGROWTH KREDIT
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
SUMBER: BANK INDONESIA
Grafik 4.10. Perkembangan Dunia Usaha
SBT KEGIATAN USAHA (SKALA KIRI) % PDRB QTQ (SKALA KANAN) %
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
19.04
1,20
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.11. Kondisi Keuangan
SBT KEGIATAN USAHA (SKALA KIRI) % PDRB QTQ (SKALA KANAN) %
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Meski telah berhasil memperbaiki kualitas kredit UMKM
dan menghentikan peningkatan tren kredit bermasalah
yang telah terjadi sejak awal tahun 2017, perbankan tetap
perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran kredit UMKM. Sejalan dengan pertumbuhan
penyaluran kredit, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha
(SKDU) juga mencatat adanya peningkatan kemudahan
akses kredit dari sebelumnya 7,14 menjadi 8,33. Namun
demikian, SKDU juga mencatat adanya penurunan kondisi
keuangan selama 3 bulan terakhir yang menurun dari
50,00 menjadi 47,44.
demikian, pertumbuhan kredit UMKM tersebut masih
lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar
16,71% (yoy). Posisi penyaluran kredit UMKM di triwulan
IV 2017 adalah Rp8,55 triliun yang terdiri dari modal kerja
Rp7,2 triliun (84,46%) dan investasi Rp1,33 triliun
(15,54%). Pangsa pemberian kredit UMKM terhadap
modal kerja lebih tinggi dibanding triwulan III 2017
(84,01%) dan triwulan IV 2016 (82,83%).
Diukur dari pertumbuhan, kredit modal kerja juga
menunjukan performa yang lebih baik dibanding kredit
investasi yaitu 18,49% (yoy) dan 5,19% (yoy). Kredit
modal kerja menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi
dibanding periode laporan sebelumnya dan juga tahun
sebelumnya yaitu 14,54% (yoy) dan 17,73% (yoy).
Sedangkan kredit investasi mencatat perlambatan apabila
dibanding triwulan III 2017 dan triwulan IV 2016 yaitu
sebesar 5,79% (yoy) dan 12,02% (yoy). Langkah
perbankan untuk cenderung menyalurkan kredit ke modal
4.3.2 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKMPosisi penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTT selama
tahun 2017 terus meningkat dan pada akhir periode 2017
berhasil mencatatat pertumbuhan sebesar 16,21% (yoy).
Adapun pertumbuhan tersebut lebih besar apabila
dibandingkan dengan pertumbuhan kredit UMKM
triwulan III 2017 yang sebesar 13,04% (yoy). Namun
69KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
KAB. KUPANG
KAB. TIMOR-TENGAH SELATAN
KAB. TIMOR-TENGAH UTARA
KAB. BELU
KAB. ALOR
KAB. FLORES TIMUR
KAB. SIKKA
KAB. ENDE
KAB. NGADA
KAB. MANGGARAI
KAB. SUMBA TIMUR
KAB. SUMBA BARAT
KAB. LEMBATA
KAB. ROTE NDAO
KAB. MANGGARAI BARAT
KAB. SUMBA TENGAH
KAB. SUMBA BARAT DAYA
KAB. MANGGARAI TIMUR
KAB. NAGEKEO
KAB. SABU RAIJUA
KAB. MALAKA
KOTA KUPANG
PROVINSI NTT
DAERAH
Tabel 4.1 Komposisi Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTT
Sumber: Bank Indonesia, diolah
LAINNYA TOTAL
21,89
5,96
1,71
33,04
15,62
88,97
1,40
1,52
0,53
32,43
14,10
0,82
0,00
2,34
0,09
0,00
0,95
0,00
0,36
0,00
0,08
211,32
433,13
755,62
626,95
444,98
872,16
324,81
569,01
584,60
588,87
432,02
474,00
494,25
411,27
217,17
143,41
149,27
16,02
65,34
26,52
62,30
30,18
8,98
3.060,47
10.358,20
PANGSA (%)
755,62
626,95
444,98
872,16
324,81
569,01
584,60
588,87
432,02
474,00
494,25
411,27
217,17
143,41
149,27
16,02
65,34
26,52
62,30
30,18
8,98
3.060,47
10.358,20
KPR
NOMINAL KREDIT (RP MILIAR)
KKB
238,54
40,08
27,72
24,57
8,74
55,33
52,46
54,61
129,05
18,90
40,86
9,66
4,74
80,66
32,94
3,43
2,39
3,52
2,71
1,98
0,00
889,67
1.722,57
104,48
9,95
4,62
11,10
0,71
2,99
55,41
24,70
2,65
4,21
2,10
3,32
1,55
1,05
1,92
0,48
0,81
0,22
0,11
0,02
0,00
113,48
345,88
PERALATAN RT MULTIGUNA
0,40
0,15
0,67
1,74
0,03
0,29
1,39
0,71
0,61
0,39
0,11
0,04
0,02
0,11
0,08
0,02
0,06
0,04
0,02
0,00
0,00
2,66
9,55
390,31
570,81
410,26
801,71
299,70
421,44
473,93
507,32
299,18
418,07
437,07
397,43
210,85
59,26
114,24
12,09
61,14
22,74
59,11
28,18
8,90
1.843,34
7.847,07
konsentrasi untuk keperluan perlengkapan dan peralatan
rumah tangga dan keperluan ruko dan kantor masih
rendah (0,10% dan 1,32%), perbankan perlu
mewaspadai kualitas kredit kedua keperluan tersebut
mengingat tingkat rasio NPL yang masing-masing sudah
menyentuh 4,82% dan 3,02%.
Secara spasial, penyaluran kredit rumah tangga di Provinsi
NTT masih terpusat di Kota Kupang yang mencapai Rp3,06
triliun, atau 29,51% dari total kredit rumah tangga, diikuti
Kabupaten Belu sebesar Rp0,87 triliun (8,28%) dan
Kabupaten Kupang sebesar Rp0,76 triliun (6,98%).
Tercatat adanya sedikit penurunan konsentrasi penyaluran
kredit rumah tangga pada akhir 2017 di Pulau Timor yaitu
55,19% dari sebelumnya 55,48%. Naiknya penyaluran
kredit rumah tangga yang diikuti menurunnya konsentrasi
spasial penyaluran kredit, mengindikasikan mulai
meratanya akses keuangan di Provinsi NTT. Adapun
terpusatnya akses kredit di wilayah Pulau Timor saat ini
dikarenakan masih terpusatnya layanan perbankan pada
pulau tersebut sehingga mempermudah akses keuangan.
4.3 PERKEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM4.3.1 Kondisi Saat Ini dan Prospek Usaha
Nominal penyaluran kredit UMKM selama enam tahun
terakhir terus bertambah hingga pada triwulan IV 2017
mencapai puncaknya yaitu sebesar Rp8,55 triliun atau
tumbuh 16,21% (yoy). Angka tersebut menunjukan
peningkatan penyaluran kredit yang lebih tinggi dibanding
triwulan III 2017 yang sebesar 13,04% (yoy) namun sedikit
melambat dibanding triwulan IV 2016 yaitu 16,71% (yoy).
Secara umum rasio kredit bermasalah di Provinsi NTT masih
dalam kategori aman (di bawah 5%) yaitu sebesar 3,44%.
68 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0
10
20
30
40
50
60
70
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
47,44
3,44
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.12. Pertumbuhan Kredit UMKM
%, YOYRPMILIAR
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.13. NPL UMKM
G MULTIGUNA G RUMAH TINGGAL G KKB BATAS
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
3.44%3.24%
4.50%
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
GROWTH MODAL KERJAMODAL KERJA INVESTASI GROWTH INVESTASIGROWTH KREDIT
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
SUMBER: BANK INDONESIA
Grafik 4.10. Perkembangan Dunia Usaha
SBT KEGIATAN USAHA (SKALA KIRI) % PDRB QTQ (SKALA KANAN) %
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
19.04
1,20
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.11. Kondisi Keuangan
SBT KEGIATAN USAHA (SKALA KIRI) % PDRB QTQ (SKALA KANAN) %
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
Meski telah berhasil memperbaiki kualitas kredit UMKM
dan menghentikan peningkatan tren kredit bermasalah
yang telah terjadi sejak awal tahun 2017, perbankan tetap
perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam
penyaluran kredit UMKM. Sejalan dengan pertumbuhan
penyaluran kredit, hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha
(SKDU) juga mencatat adanya peningkatan kemudahan
akses kredit dari sebelumnya 7,14 menjadi 8,33. Namun
demikian, SKDU juga mencatat adanya penurunan kondisi
keuangan selama 3 bulan terakhir yang menurun dari
50,00 menjadi 47,44.
demikian, pertumbuhan kredit UMKM tersebut masih
lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar
16,71% (yoy). Posisi penyaluran kredit UMKM di triwulan
IV 2017 adalah Rp8,55 triliun yang terdiri dari modal kerja
Rp7,2 triliun (84,46%) dan investasi Rp1,33 triliun
(15,54%). Pangsa pemberian kredit UMKM terhadap
modal kerja lebih tinggi dibanding triwulan III 2017
(84,01%) dan triwulan IV 2016 (82,83%).
Diukur dari pertumbuhan, kredit modal kerja juga
menunjukan performa yang lebih baik dibanding kredit
investasi yaitu 18,49% (yoy) dan 5,19% (yoy). Kredit
modal kerja menunjukan pertumbuhan yang lebih tinggi
dibanding periode laporan sebelumnya dan juga tahun
sebelumnya yaitu 14,54% (yoy) dan 17,73% (yoy).
Sedangkan kredit investasi mencatat perlambatan apabila
dibanding triwulan III 2017 dan triwulan IV 2016 yaitu
sebesar 5,79% (yoy) dan 12,02% (yoy). Langkah
perbankan untuk cenderung menyalurkan kredit ke modal
4.3.2 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKMPosisi penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTT selama
tahun 2017 terus meningkat dan pada akhir periode 2017
berhasil mencatatat pertumbuhan sebesar 16,21% (yoy).
Adapun pertumbuhan tersebut lebih besar apabila
dibandingkan dengan pertumbuhan kredit UMKM
triwulan III 2017 yang sebesar 13,04% (yoy). Namun
69KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
KAB. KUPANG
KAB. TIMOR-TENGAH SELATAN
KAB. TIMOR-TENGAH UTARA
KAB. BELU
KAB. ALOR
KAB. FLORES TIMUR
KAB. SIKKA
KAB. ENDE
KAB. NGADA
KAB. MANGGARAI
KAB. SUMBA TIMUR
KAB. SUMBA BARAT
KAB. LEMBATA
KAB. ROTE NDAO
KAB. MANGGARAI BARAT
KAB. SUMBA TENGAH
KAB. SUMBA BARAT DAYA
KAB. MANGGARAI TIMUR
KAB. NAGEKEO
KAB. SABU RAIJUA
KAB. MALAKA
KOTA KUPANG
PROVINSI NTT
DAERAH
Tabel 4.1 Komposisi Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTT
Sumber: Bank Indonesia, diolah
LAINNYA TOTAL
21,89
5,96
1,71
33,04
15,62
88,97
1,40
1,52
0,53
32,43
14,10
0,82
0,00
2,34
0,09
0,00
0,95
0,00
0,36
0,00
0,08
211,32
433,13
755,62
626,95
444,98
872,16
324,81
569,01
584,60
588,87
432,02
474,00
494,25
411,27
217,17
143,41
149,27
16,02
65,34
26,52
62,30
30,18
8,98
3.060,47
10.358,20
PANGSA (%)
755,62
626,95
444,98
872,16
324,81
569,01
584,60
588,87
432,02
474,00
494,25
411,27
217,17
143,41
149,27
16,02
65,34
26,52
62,30
30,18
8,98
3.060,47
10.358,20
KPR
NOMINAL KREDIT (RP MILIAR)
KKB
238,54
40,08
27,72
24,57
8,74
55,33
52,46
54,61
129,05
18,90
40,86
9,66
4,74
80,66
32,94
3,43
2,39
3,52
2,71
1,98
0,00
889,67
1.722,57
104,48
9,95
4,62
11,10
0,71
2,99
55,41
24,70
2,65
4,21
2,10
3,32
1,55
1,05
1,92
0,48
0,81
0,22
0,11
0,02
0,00
113,48
345,88
PERALATAN RT MULTIGUNA
0,40
0,15
0,67
1,74
0,03
0,29
1,39
0,71
0,61
0,39
0,11
0,04
0,02
0,11
0,08
0,02
0,06
0,04
0,02
0,00
0,00
2,66
9,55
390,31
570,81
410,26
801,71
299,70
421,44
473,93
507,32
299,18
418,07
437,07
397,43
210,85
59,26
114,24
12,09
61,14
22,74
59,11
28,18
8,90
1.843,34
7.847,07
konsentrasi untuk keperluan perlengkapan dan peralatan
rumah tangga dan keperluan ruko dan kantor masih
rendah (0,10% dan 1,32%), perbankan perlu
mewaspadai kualitas kredit kedua keperluan tersebut
mengingat tingkat rasio NPL yang masing-masing sudah
menyentuh 4,82% dan 3,02%.
Secara spasial, penyaluran kredit rumah tangga di Provinsi
NTT masih terpusat di Kota Kupang yang mencapai Rp3,06
triliun, atau 29,51% dari total kredit rumah tangga, diikuti
Kabupaten Belu sebesar Rp0,87 triliun (8,28%) dan
Kabupaten Kupang sebesar Rp0,76 triliun (6,98%).
Tercatat adanya sedikit penurunan konsentrasi penyaluran
kredit rumah tangga pada akhir 2017 di Pulau Timor yaitu
55,19% dari sebelumnya 55,48%. Naiknya penyaluran
kredit rumah tangga yang diikuti menurunnya konsentrasi
spasial penyaluran kredit, mengindikasikan mulai
meratanya akses keuangan di Provinsi NTT. Adapun
terpusatnya akses kredit di wilayah Pulau Timor saat ini
dikarenakan masih terpusatnya layanan perbankan pada
pulau tersebut sehingga mempermudah akses keuangan.
4.3 PERKEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM4.3.1 Kondisi Saat Ini dan Prospek Usaha
Nominal penyaluran kredit UMKM selama enam tahun
terakhir terus bertambah hingga pada triwulan IV 2017
mencapai puncaknya yaitu sebesar Rp8,55 triliun atau
tumbuh 16,21% (yoy). Angka tersebut menunjukan
peningkatan penyaluran kredit yang lebih tinggi dibanding
triwulan III 2017 yang sebesar 13,04% (yoy) namun sedikit
melambat dibanding triwulan IV 2016 yaitu 16,71% (yoy).
Secara umum rasio kredit bermasalah di Provinsi NTT masih
dalam kategori aman (di bawah 5%) yaitu sebesar 3,44%.
68 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0
10
20
30
40
50
60
70
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
47,44
3,44
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.16. NPL UMKM Berdasarkan Jenis Usaha
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
2.38%
2.11%
6.00%
MIKRO KECIL MENENGAH BATAS
Grafik 4.17. NPL UMKM 3 Sektor
terjaganya kualitas kredit Sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makanan dengan posisi rasio NPL di akhir 2017
sebesar 2,28%.
dari sebelumnya 9,58%. Sedangkan untuk Sektor Listrik,
Air dan Gas, setelah sebelumnya mengalami perbaikan
kualitas kredit, pada akhir 2017 kembali mencatat
peningkatan NPL menjadi 9,01% dari sebelumnya 8,73%.
Pangsa kredit kedua sektor tersebut merupakan yang
terbesar untuk kredit UMKM. Lebih lanjut, secara umum
tren penyaluran kredit kedua sektor tersebut juga terus
mengalami ekspansi. Tidak dapat dipungkiri, banyaknya
proyek pembangunan dan terus meningkatnya kebutuhan
masyarakat NTT atas layanan Sektor Listrik, Gas dan Air
membutuhkan dukungan perbankan khususnya terkait
pembiayaan proyek. Selain kedua sektor tersebut,
perbankan juga secara khusus perlu memperhatikan rasio
kredit bermasalah untuk Sektor Pertanian, Perburuan dan
Kehutanan. Meski dalam batas aman, kualitas kredi pada
sektor tersebut konsisten mengalami penurunan tingkat
kualitas dan pada akhir 2017 mencapai 3,71% dari
sebelumnya 3,61%.
Sebagai pemil ik pangsa kredit terbesar, Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran sampai dengan akhir 2017
berhasil menjaga kualitas kreditnya. Paling tidak untuk
lima tahun terakhir, rasio kredit bermasalah dalam lingkup
aman. Di akhir 2017, rasio kredit bermasalah turun dari
sebelumnya 3,29% menjadi 3,05%. Meski dari sisi kualitas
kredit terjaga, perbankan perlu mengedepankan prinsip
kehati-hatian dalam melakukan ekspansi terhadap sektor
tersebut khususnya mempertimbangkan risiko sistemik
yang dikarenakan tingginya konsentrasi penyaluran kredit
pada sektor tersebut. Sektor usaha lain yang memiliki rasio
4.3.3 Perkembangan Risiko Kredit UMKMRisiko kredit UMKM menunjukan adanya perbaikan yang
ditunjukan dengan menurunnya rasion NPL dari
sebelumnya 3,76% menjadi 3,44%. Peningkatan kualitas
kredit tercatat di kedua jenis kredit UMKM. Rasio NPL
kredit modal kerja membaik dari sebelumnya 3,55%
menjadi 3,24% sedangkan rasio NPL kredit investasi juga
menunjukkan perbaikan dari sebelumnya 4,89% menjadi
4,50%. Dari sisi skala UMKM, lembaga keuangan perlu
memberi perhatian khusus terhadap UMKM dengan skala
menengah. Di tengah tren perbaikan kualitas kredit, hanya
UMKM skala menengah yang terus mengalami penurunan
kualitas selama 2017. Rasio NPL UMKM skala menengah
pada akhir 2017 tercatat sebesar 6,00% dari sebelumnya
5,99%. Kredit UMKM skala sejak triwulan III 2016 juga
tercatat diatas batas aman namun demikian penyaluran
kredit terus tumbuh.
Dari sisi sektor usaha, perbankan perlu memberikan
perhatian khusus terhadap Sektor Konstruksi dan Sektor
Listrik, Gas dan Air. Setidaknya selama lima tahun terakhir,
kredit bermasalah sektor konstruksi telah berada di luar
batas aman. Rasio kredit bermasalah Sektor Listrik, Gas
dan Air sejak awal 2013 cenderung menunjukan tren di
luar batas aman. Selama 2017, rasio kredit bermasalah
untuk konstruksi berangsur turun hingga mencapai 8,90%
71KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
PERTANIAN, PERBURAN DAN KEHUTANAN KONSTRUKSI LISTRIK, GAS DAN AIR BATAS
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.14. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Usaha
%, YOYRPMILIAR
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
GROWTH KECILMIKRO KECIL GROWTH MENENGAHMENENGAH GROWTH MIKRO
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.15. Pertumbuhan Kredit UMKM 6 Sektor Ekonomi
II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
PERDAGANGAN PERTANIAN KONSTRUKSI TRANSPORTASI
LISTRIK, GAS & AIR AKOMODASI DAN MAKAN MINUM
kerja dibanding investasi dinilai baik untuk menjaga
kestabilan sistem keuangan. Hal tersebut dikarenakan
kualitas kredit investasi terus memburuk sejak triwulan III
2016 dan baru membaik pada akhir periode 2017 dari
sebelumnya 4,89% ke 4,50% namun demikian, posisi
tersebut masih berada di batas ambang aman. Di sisi lain
kredit modal kerja juga mengalami perbaikan kualitas
kredit dari sebelumnya 3,55% menjadi 3,24% sehingga,
terdapat ruang yang lebih aman untuk perbankan
melakukan ekspansi kredit UMKM melalui jenis modal
kerja.
Berdasarkan skala usaha, meski mengalami sedikit
penurunan pangsa, UMKM kecil masih memegang pangsa
terbesar penyaluran kredit yang mencapai 40,72% dari
sebelumnya 41,57%. Pangsa tersebut diikuti oleh jenis
usaha menengah dan mikro yang masing-masing
mencapai 32,27% dan 27,01% naik dari sebelumnya
31,81% dan 26,62%. Pada akhir 2018, seluruh skala
usaha UMKM tumbuh sebesar 16,70% (yoy) untuk mikro,
12,92% (yoy), dan 20,19% (yoy) untuk menengah dari
periode laporan sebelumnya yaitu 15,02% (yoy), 9,85%
(yoy), dan 15,78% (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung
dengan meningkatnya jumlah posisi rekening untuk tiap
skala jenis usaha yang 17.018 di tahun 2017 dan mencapai
132.764 rekening. Hal tersebut mengindikasikan
meningkatnya akses keuangan terhadap UMKM dan
semakin tersebarnya penyaluran kredit.
Berdasarkan sektor ekonomi, di triwulan IV – 2017
Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, dan
Penyediaan Akomodasi dan Makanan mencatat kontribusi
penyaluran kredit UMKM terbesar yaitu masing-masing
sebesar 67,38%, 7,37% dan 4,97%. Selama 2017, meski
terus mengalami peningkatan nominal, pangsa sektor
Perdagangan Besar dan Eceran terus mengalami
penurunan. Hal tersebut mengindikasikan adanya
pertumbuhan kredit yang lebih tinggi di sektor lainnya dan
semakin meratanya penyaluran kredit untuk tiap sektor
UMKM di NTT. Selain itu, penurunan konsentrasi kredit
juga mendukung terciptanya stabilitas sektor keuangan,
khususnya terkait risiko kredit.
Dari sisi pertumbuhan, Listrik, Gas dan Air, Penyediaan
Akomodasi dan Makanan, dan Pertanian mencatat
pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing sebesar
143,91% (yoy), 57,32% (yoy), dan 37,71% (yoy).
Tingginya pertumbuhan pada Sektor Listrik, Gas dan Air
merupakan efek dari semakin pesatnya pembangunan
infrastruktur di Provinsi NTT. Meski masih memiliki pangsa
kredit dan pertumbuhan yang tinggi, Sektor Penyediaan
Akomodas i dan Makanan kembal i mengalami
perlambatan penyaluran kredit. Tren tersebut berbanding
terbalik dengan sumbangan subsektor Restoran dan Hotel
pada PDRB Provinsi NTT yang terus mencatat pertumbuhan
pos i t i f s e l ama t iga t r iwu lan te rakh i r. Mas ih
berkembangnya sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makanan merupakan indikasi bahwa lembaga keuangan
dapat menerapkan relaksasi penyaluran kredit terhadap
sektor tersebut namun dengan tetap mengedepankan
prinsip kehati-hatian. Hal tersebut juga didukung oleh
70 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
8.90%9.01%
3.71%
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
9.0%
10.0%
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.16. NPL UMKM Berdasarkan Jenis Usaha
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
2.38%
2.11%
6.00%
MIKRO KECIL MENENGAH BATAS
Grafik 4.17. NPL UMKM 3 Sektor
terjaganya kualitas kredit Sektor Penyediaan Akomodasi
dan Makanan dengan posisi rasio NPL di akhir 2017
sebesar 2,28%.
dari sebelumnya 9,58%. Sedangkan untuk Sektor Listrik,
Air dan Gas, setelah sebelumnya mengalami perbaikan
kualitas kredit, pada akhir 2017 kembali mencatat
peningkatan NPL menjadi 9,01% dari sebelumnya 8,73%.
Pangsa kredit kedua sektor tersebut merupakan yang
terbesar untuk kredit UMKM. Lebih lanjut, secara umum
tren penyaluran kredit kedua sektor tersebut juga terus
mengalami ekspansi. Tidak dapat dipungkiri, banyaknya
proyek pembangunan dan terus meningkatnya kebutuhan
masyarakat NTT atas layanan Sektor Listrik, Gas dan Air
membutuhkan dukungan perbankan khususnya terkait
pembiayaan proyek. Selain kedua sektor tersebut,
perbankan juga secara khusus perlu memperhatikan rasio
kredit bermasalah untuk Sektor Pertanian, Perburuan dan
Kehutanan. Meski dalam batas aman, kualitas kredi pada
sektor tersebut konsisten mengalami penurunan tingkat
kualitas dan pada akhir 2017 mencapai 3,71% dari
sebelumnya 3,61%.
Sebagai pemil ik pangsa kredit terbesar, Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran sampai dengan akhir 2017
berhasil menjaga kualitas kreditnya. Paling tidak untuk
lima tahun terakhir, rasio kredit bermasalah dalam lingkup
aman. Di akhir 2017, rasio kredit bermasalah turun dari
sebelumnya 3,29% menjadi 3,05%. Meski dari sisi kualitas
kredit terjaga, perbankan perlu mengedepankan prinsip
kehati-hatian dalam melakukan ekspansi terhadap sektor
tersebut khususnya mempertimbangkan risiko sistemik
yang dikarenakan tingginya konsentrasi penyaluran kredit
pada sektor tersebut. Sektor usaha lain yang memiliki rasio
4.3.3 Perkembangan Risiko Kredit UMKMRisiko kredit UMKM menunjukan adanya perbaikan yang
ditunjukan dengan menurunnya rasion NPL dari
sebelumnya 3,76% menjadi 3,44%. Peningkatan kualitas
kredit tercatat di kedua jenis kredit UMKM. Rasio NPL
kredit modal kerja membaik dari sebelumnya 3,55%
menjadi 3,24% sedangkan rasio NPL kredit investasi juga
menunjukkan perbaikan dari sebelumnya 4,89% menjadi
4,50%. Dari sisi skala UMKM, lembaga keuangan perlu
memberi perhatian khusus terhadap UMKM dengan skala
menengah. Di tengah tren perbaikan kualitas kredit, hanya
UMKM skala menengah yang terus mengalami penurunan
kualitas selama 2017. Rasio NPL UMKM skala menengah
pada akhir 2017 tercatat sebesar 6,00% dari sebelumnya
5,99%. Kredit UMKM skala sejak triwulan III 2016 juga
tercatat diatas batas aman namun demikian penyaluran
kredit terus tumbuh.
Dari sisi sektor usaha, perbankan perlu memberikan
perhatian khusus terhadap Sektor Konstruksi dan Sektor
Listrik, Gas dan Air. Setidaknya selama lima tahun terakhir,
kredit bermasalah sektor konstruksi telah berada di luar
batas aman. Rasio kredit bermasalah Sektor Listrik, Gas
dan Air sejak awal 2013 cenderung menunjukan tren di
luar batas aman. Selama 2017, rasio kredit bermasalah
untuk konstruksi berangsur turun hingga mencapai 8,90%
71KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
PERTANIAN, PERBURAN DAN KEHUTANAN KONSTRUKSI LISTRIK, GAS DAN AIR BATAS
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.14. Pertumbuhan Kredit UMKM Berdasarkan Jenis Usaha
%, YOYRPMILIAR
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
GROWTH KECILMIKRO KECIL GROWTH MENENGAHMENENGAH GROWTH MIKRO
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.15. Pertumbuhan Kredit UMKM 6 Sektor Ekonomi
II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
PERDAGANGAN PERTANIAN KONSTRUKSI TRANSPORTASI
LISTRIK, GAS & AIR AKOMODASI DAN MAKAN MINUM
kerja dibanding investasi dinilai baik untuk menjaga
kestabilan sistem keuangan. Hal tersebut dikarenakan
kualitas kredit investasi terus memburuk sejak triwulan III
2016 dan baru membaik pada akhir periode 2017 dari
sebelumnya 4,89% ke 4,50% namun demikian, posisi
tersebut masih berada di batas ambang aman. Di sisi lain
kredit modal kerja juga mengalami perbaikan kualitas
kredit dari sebelumnya 3,55% menjadi 3,24% sehingga,
terdapat ruang yang lebih aman untuk perbankan
melakukan ekspansi kredit UMKM melalui jenis modal
kerja.
Berdasarkan skala usaha, meski mengalami sedikit
penurunan pangsa, UMKM kecil masih memegang pangsa
terbesar penyaluran kredit yang mencapai 40,72% dari
sebelumnya 41,57%. Pangsa tersebut diikuti oleh jenis
usaha menengah dan mikro yang masing-masing
mencapai 32,27% dan 27,01% naik dari sebelumnya
31,81% dan 26,62%. Pada akhir 2018, seluruh skala
usaha UMKM tumbuh sebesar 16,70% (yoy) untuk mikro,
12,92% (yoy), dan 20,19% (yoy) untuk menengah dari
periode laporan sebelumnya yaitu 15,02% (yoy), 9,85%
(yoy), dan 15,78% (yoy). Pertumbuhan tersebut didukung
dengan meningkatnya jumlah posisi rekening untuk tiap
skala jenis usaha yang 17.018 di tahun 2017 dan mencapai
132.764 rekening. Hal tersebut mengindikasikan
meningkatnya akses keuangan terhadap UMKM dan
semakin tersebarnya penyaluran kredit.
Berdasarkan sektor ekonomi, di triwulan IV – 2017
Perdagangan Besar dan Eceran, Konstruksi, dan
Penyediaan Akomodasi dan Makanan mencatat kontribusi
penyaluran kredit UMKM terbesar yaitu masing-masing
sebesar 67,38%, 7,37% dan 4,97%. Selama 2017, meski
terus mengalami peningkatan nominal, pangsa sektor
Perdagangan Besar dan Eceran terus mengalami
penurunan. Hal tersebut mengindikasikan adanya
pertumbuhan kredit yang lebih tinggi di sektor lainnya dan
semakin meratanya penyaluran kredit untuk tiap sektor
UMKM di NTT. Selain itu, penurunan konsentrasi kredit
juga mendukung terciptanya stabilitas sektor keuangan,
khususnya terkait risiko kredit.
Dari sisi pertumbuhan, Listrik, Gas dan Air, Penyediaan
Akomodasi dan Makanan, dan Pertanian mencatat
pertumbuhan tertinggi yaitu masing-masing sebesar
143,91% (yoy), 57,32% (yoy), dan 37,71% (yoy).
Tingginya pertumbuhan pada Sektor Listrik, Gas dan Air
merupakan efek dari semakin pesatnya pembangunan
infrastruktur di Provinsi NTT. Meski masih memiliki pangsa
kredit dan pertumbuhan yang tinggi, Sektor Penyediaan
Akomodas i dan Makanan kembal i mengalami
perlambatan penyaluran kredit. Tren tersebut berbanding
terbalik dengan sumbangan subsektor Restoran dan Hotel
pada PDRB Provinsi NTT yang terus mencatat pertumbuhan
pos i t i f s e l ama t iga t r iwu lan te rakh i r. Mas ih
berkembangnya sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makanan merupakan indikasi bahwa lembaga keuangan
dapat menerapkan relaksasi penyaluran kredit terhadap
sektor tersebut namun dengan tetap mengedepankan
prinsip kehati-hatian. Hal tersebut juga didukung oleh
70 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
8.90%9.01%
3.71%
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Sumber: Bank Indonesia, diolah
ASET
DPK
GIRO
TABUNGAN
DEPOSITO
KREDIT
MODAL KERJA
INVESTASI
KONSUMSI
LDR
% NPL (GROSS)
INDIKATOR
Tabel 4.2 Perkembangan Indikator Utama Bank Umum di NTT
I
NOMINAL (DALAM RP MILIAR)
II
30,57
22,56
5,33
11,31
5,92
24,43
7,46
2,02
14,95
108,24
2,04
35,65
25,24
6,40
12,16
6,68
24,13
7,60
1,66
14,87
95,60
2,29
III IV
33,63
24,16
5,18
12,10
6,87
25,37
8,03
2,13
15,21
105,00
2,23
33,15
23,16
3,49
14,12
5,55
30,07
9,45
3,67
16,95
129,83
1,72
2017
I II
32,32
23,83
6,43
11,15
6,25
21,73
6,69
1,70
13,34
91,19
1,84
III IV
30,33
22,41
5,06
11,06
6,28
22,38
7,05
1,66
13,67
99,90
1,84
29,76
21,47
3,72
12,82
4,92
22,84
7,12
1,66
14,06
106,39
1,91
2016
I
PERTUMBUHAN (% YOY)
II
-1,15
2,82
-4,88
8,25
0,53
19,00
21,80
28,58
16,50
10,29
5,91
-0,46
9,08
6,80
11,03
13,53
-2,26
11,46
III IV
10,89
7,83
2,44
9,41
9,41
13,35
13,97
28,12
11,23
11,39
7,90
-6,18
10,12
12,78
31,68
32,73
121,21
20,58
2017
I II
3,53
11,69
3,53
15,51
13,55
15,03
16,48
2,25
16,12
-1,39
10,41
2,22
22,45
1,04
14,93
17,46
3,39
15,32
III IV
-7,40
0,29
-22,61
14,71
2,02
13,37
16,10
5,83
12,99
4,04
-0,06
-14,85
7,43
-4,81
12,59
16,55
0,56
12,24
2016
30,93
21,95
5,60
10,45
5,89
20,52
6,13
1,57
12,83
93,53
1,88
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.20. NPL Kredit 4 Sektor Korporasi
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAANPERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN BATAS
periode laporan dikhawatirkan dapat memperburuk
kondisi kredit bermasalah. Sektor Konstruksi dan
Perdagangan besar pada triwulan IV 2017 masih berada
dalam kategori tidak aman yaitu masing masing sebesar
13,95% dan 7,93% dari sebelumnya 11,43% dan
10,02%. Mengingat tingginya eksposur kedua sektor
tersebut terhadap keseluruhan kredit korporasi,
perbankan perlu meningkatkan kehati-hatian dan
memantau perkembangan industri tersebut kedepannya.
Di sisi lain, perbankan dapat melakukan ekspansi kredit
korporasi kepada sektor usaha dengan kualitas kredit baik
seperti Listrik, Gas dan Air (0,00%) yang juga memiliki
eksposur tinggi ataupun sektor kredit yang mengalami
lonjakan besar lainnya seperti Sektor Perantara Keuangan
(0,00%) dan Sektor Transportasi, Pergudangan dan
Komunikasi (0,04%).
4.5 ASESMEN PERBANKAN4.5.1 Kinerja Bank UmumPada 2017, perbankan di Provinsi NTT berhasil
meningkatkan asetnya. Secara total, posisi aset perbankan
pada akhir 2017 mencapai Rp33,15 atau tumbuh sebesar
11,39% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan periode sebelumnya ataupun
periode tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar
10,89% (yoy) dan 4,04% (yoy). Sejalan dengan penyaluran
pertumbuhan kredit kepada korporasi, pertumbuhan aset
di triwulan IV 2017 didukung oleh lonjakan pertumbuhan
penyaluran kredit investasi yang mencapai 121,21% (yoy).
Pertumbuhan kredit yang disalurkan melalui bank umum
di Provinsi NTT pada triwulan IV 2017 mencapai Rp30,07
atau sebesar 31,68% (yoy) lebih tinggi dari periode
sebelumnya dan tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,35%
(yoy) dan 12,59% (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut
sejalan dengan pertumbuhan PDRB yang menandakan
berkembangnya aktivitas ekonomi di Provinsi NTT. Selain
pertumbuhan kredit yang meningkat, kualitas kredit juga
menunjukan perbaikan yang tercermin dari turunnya rasio
kredit bermasalah dari sebelumnya 2,23% menjadi
1,72%. Hal ini mengindikasikan berhasilnya perbankan di
Provinsi NTT dalam menyalurkan kredit dengan tetap
memperhatikan kehati-hatian.
73KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.18. Pertumbuhan Tahunan Kredit Korporasi
MODAL KERJA INVESTASI GROWTH KREDIT
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%%, YOYRPMILIAR
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.19. NPL Kredit Sektor Korporasi
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
KREDIT NON UMKM MODAL KERJA INVESTASI BATAS
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
5.14%
8.63%
1.49%
kredit bermasalah rendah untuk akhir 2017 adalah Sektor
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,15%), Sektor
Pertambangan dan Penggalian (0,82%), Sektor Jasa
Kemasyarakatan, Sosial Budaya dan Hiburan (1,04%).
negatif sebesar 4,08% (yoy) dari sebelumnya tumbuh
positif sebesar 2,83% (yoy). Pertumbuhan Sektor Listrik,
Gas dan Air pada akhir 2017 masih cukup tinggi namun
melambat dibanding triwulan sebelumnya, yaitu sebesar
367,76% (yoy) dari sebelumnya 394,55% (yoy). Sektor
konstruksi pada triwulan IV 2017 juga mengalami
penurunan peningkatan sebesar 27,67% (yoy) dari
sebe lumnya 56,91% (yoy ) . Mesk i menga lami
perlambatan, besarnya eksposur kedua sektor tersebut
masih menandakan adanya pembangunan infrastruktur
dan pengembangan pembangunan di Provinsi NTT.
Selain sektor tersebut, sektor lainnya yang juga mengalami
lonjakan adalah Sektor Perantara Keuangan yang
meningkat sebesar 527,71% (yoy) dari sebelumnya
421,53%, Sektor Transportasi, Pergudangan dan
Komunikasi sebesar 518,49% (yoy) dari sebelumnya
217,55% (yoy) dan Sektor Real Estate, Usaha Persewaan
dan Jasa Perusahaan sebesar 356,33% (yoy) dari
sebelumnya -61,54% (yoy). Adapun peningkatan besar
kepada ketiga sektor tersebut dikarenakan rendahnya
penyaluran kredit pada periode-periode sebelumnya. Hal
tersebut mengindikasikan tumbuhnya industri-industri
baru yang pada gilirannya akan menyumbang terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT secara keseluruhan.
Berdasarkan data kualitas kredit triwulan IV 2017,
meskipun telah mendapat banyak perbaikan, perbankan
masih perlu memberikan perhatian terhadap kualitas
kredit Sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa
Perusahaan. Lonjakan pertumbuhan yang terjadi pada
4.4 ASESMEN KETAHANAN KORPORASIPertumbuhan kredit korporasi pada triwulan IV 2017
mencapai 34,77% (yoy) lebih tinggi daripada periode
sebelumnya dan tahun sebelumnya yaitu 32,32% (yoy)
dan 0,08% (yoy). Pada triwulan IV 2017, Jenis kredit
investasi yang tumbuh hingga 146,66% (yoy) dari
sebelumnya 95,68% (yoy). Pertumbuhan tersebut mampu
mendorong ekspansi pertumbuhan kredit korporasi secara
keseluruhan meski Kredit Modal Kerja Korporasi
mengalami penurunan sebesar -6,01% (yoy) dari
sebelumnya 6,80% (yoy). Sedangkan berdasarkan
jenisnya, penyaluran kredit modal kerja dan investasi
semakin seimbang yaitu 51,11% dan 48,89%. Hal
tersebut merupakan langkah yang baik dalam memitigasi
risiko kredit, mengingat kualitas kredit investasi di
korporasi jauh lebih baik dibanding pada kredit modal
kerja.
Dari sisi pangsa, tiga kategori usaha korporasi dengan
eksposur penyaluran kredit tertinggi adalah Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran (33,02%), Sektor listrik,
gas dan air (30,52%), dan Sektor Konstruksi (16,00%).
Sejak awal 2017, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
terus mengalami penurunan pertumbuhan, bahkan di
akhir 2017, sektor tersebut mencatat pertumbuhan
72 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Sumber: Bank Indonesia, diolah
ASET
DPK
GIRO
TABUNGAN
DEPOSITO
KREDIT
MODAL KERJA
INVESTASI
KONSUMSI
LDR
% NPL (GROSS)
INDIKATOR
Tabel 4.2 Perkembangan Indikator Utama Bank Umum di NTT
I
NOMINAL (DALAM RP MILIAR)
II
30,57
22,56
5,33
11,31
5,92
24,43
7,46
2,02
14,95
108,24
2,04
35,65
25,24
6,40
12,16
6,68
24,13
7,60
1,66
14,87
95,60
2,29
III IV
33,63
24,16
5,18
12,10
6,87
25,37
8,03
2,13
15,21
105,00
2,23
33,15
23,16
3,49
14,12
5,55
30,07
9,45
3,67
16,95
129,83
1,72
2017
I II
32,32
23,83
6,43
11,15
6,25
21,73
6,69
1,70
13,34
91,19
1,84
III IV
30,33
22,41
5,06
11,06
6,28
22,38
7,05
1,66
13,67
99,90
1,84
29,76
21,47
3,72
12,82
4,92
22,84
7,12
1,66
14,06
106,39
1,91
2016
I
PERTUMBUHAN (% YOY)
II
-1,15
2,82
-4,88
8,25
0,53
19,00
21,80
28,58
16,50
10,29
5,91
-0,46
9,08
6,80
11,03
13,53
-2,26
11,46
III IV
10,89
7,83
2,44
9,41
9,41
13,35
13,97
28,12
11,23
11,39
7,90
-6,18
10,12
12,78
31,68
32,73
121,21
20,58
2017
I II
3,53
11,69
3,53
15,51
13,55
15,03
16,48
2,25
16,12
-1,39
10,41
2,22
22,45
1,04
14,93
17,46
3,39
15,32
III IV
-7,40
0,29
-22,61
14,71
2,02
13,37
16,10
5,83
12,99
4,04
-0,06
-14,85
7,43
-4,81
12,59
16,55
0,56
12,24
2016
30,93
21,95
5,60
10,45
5,89
20,52
6,13
1,57
12,83
93,53
1,88
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.20. NPL Kredit 4 Sektor Korporasi
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
LISTRIK, GAS DAN AIR KONSTRUKSI REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAANPERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN BATAS
periode laporan dikhawatirkan dapat memperburuk
kondisi kredit bermasalah. Sektor Konstruksi dan
Perdagangan besar pada triwulan IV 2017 masih berada
dalam kategori tidak aman yaitu masing masing sebesar
13,95% dan 7,93% dari sebelumnya 11,43% dan
10,02%. Mengingat tingginya eksposur kedua sektor
tersebut terhadap keseluruhan kredit korporasi,
perbankan perlu meningkatkan kehati-hatian dan
memantau perkembangan industri tersebut kedepannya.
Di sisi lain, perbankan dapat melakukan ekspansi kredit
korporasi kepada sektor usaha dengan kualitas kredit baik
seperti Listrik, Gas dan Air (0,00%) yang juga memiliki
eksposur tinggi ataupun sektor kredit yang mengalami
lonjakan besar lainnya seperti Sektor Perantara Keuangan
(0,00%) dan Sektor Transportasi, Pergudangan dan
Komunikasi (0,04%).
4.5 ASESMEN PERBANKAN4.5.1 Kinerja Bank UmumPada 2017, perbankan di Provinsi NTT berhasil
meningkatkan asetnya. Secara total, posisi aset perbankan
pada akhir 2017 mencapai Rp33,15 atau tumbuh sebesar
11,39% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi apabila
dibandingkan dengan periode sebelumnya ataupun
periode tahun sebelumnya yang masing-masing sebesar
10,89% (yoy) dan 4,04% (yoy). Sejalan dengan penyaluran
pertumbuhan kredit kepada korporasi, pertumbuhan aset
di triwulan IV 2017 didukung oleh lonjakan pertumbuhan
penyaluran kredit investasi yang mencapai 121,21% (yoy).
Pertumbuhan kredit yang disalurkan melalui bank umum
di Provinsi NTT pada triwulan IV 2017 mencapai Rp30,07
atau sebesar 31,68% (yoy) lebih tinggi dari periode
sebelumnya dan tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,35%
(yoy) dan 12,59% (yoy). Pertumbuhan kredit tersebut
sejalan dengan pertumbuhan PDRB yang menandakan
berkembangnya aktivitas ekonomi di Provinsi NTT. Selain
pertumbuhan kredit yang meningkat, kualitas kredit juga
menunjukan perbaikan yang tercermin dari turunnya rasio
kredit bermasalah dari sebelumnya 2,23% menjadi
1,72%. Hal ini mengindikasikan berhasilnya perbankan di
Provinsi NTT dalam menyalurkan kredit dengan tetap
memperhatikan kehati-hatian.
73KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.18. Pertumbuhan Tahunan Kredit Korporasi
MODAL KERJA INVESTASI GROWTH KREDIT
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%%, YOYRPMILIAR
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.19. NPL Kredit Sektor Korporasi
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
KREDIT NON UMKM MODAL KERJA INVESTASI BATAS
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
5.14%
8.63%
1.49%
kredit bermasalah rendah untuk akhir 2017 adalah Sektor
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,15%), Sektor
Pertambangan dan Penggalian (0,82%), Sektor Jasa
Kemasyarakatan, Sosial Budaya dan Hiburan (1,04%).
negatif sebesar 4,08% (yoy) dari sebelumnya tumbuh
positif sebesar 2,83% (yoy). Pertumbuhan Sektor Listrik,
Gas dan Air pada akhir 2017 masih cukup tinggi namun
melambat dibanding triwulan sebelumnya, yaitu sebesar
367,76% (yoy) dari sebelumnya 394,55% (yoy). Sektor
konstruksi pada triwulan IV 2017 juga mengalami
penurunan peningkatan sebesar 27,67% (yoy) dari
sebe lumnya 56,91% (yoy ) . Mesk i menga lami
perlambatan, besarnya eksposur kedua sektor tersebut
masih menandakan adanya pembangunan infrastruktur
dan pengembangan pembangunan di Provinsi NTT.
Selain sektor tersebut, sektor lainnya yang juga mengalami
lonjakan adalah Sektor Perantara Keuangan yang
meningkat sebesar 527,71% (yoy) dari sebelumnya
421,53%, Sektor Transportasi, Pergudangan dan
Komunikasi sebesar 518,49% (yoy) dari sebelumnya
217,55% (yoy) dan Sektor Real Estate, Usaha Persewaan
dan Jasa Perusahaan sebesar 356,33% (yoy) dari
sebelumnya -61,54% (yoy). Adapun peningkatan besar
kepada ketiga sektor tersebut dikarenakan rendahnya
penyaluran kredit pada periode-periode sebelumnya. Hal
tersebut mengindikasikan tumbuhnya industri-industri
baru yang pada gilirannya akan menyumbang terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTT secara keseluruhan.
Berdasarkan data kualitas kredit triwulan IV 2017,
meskipun telah mendapat banyak perbaikan, perbankan
masih perlu memberikan perhatian terhadap kualitas
kredit Sektor Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa
Perusahaan. Lonjakan pertumbuhan yang terjadi pada
4.4 ASESMEN KETAHANAN KORPORASIPertumbuhan kredit korporasi pada triwulan IV 2017
mencapai 34,77% (yoy) lebih tinggi daripada periode
sebelumnya dan tahun sebelumnya yaitu 32,32% (yoy)
dan 0,08% (yoy). Pada triwulan IV 2017, Jenis kredit
investasi yang tumbuh hingga 146,66% (yoy) dari
sebelumnya 95,68% (yoy). Pertumbuhan tersebut mampu
mendorong ekspansi pertumbuhan kredit korporasi secara
keseluruhan meski Kredit Modal Kerja Korporasi
mengalami penurunan sebesar -6,01% (yoy) dari
sebelumnya 6,80% (yoy). Sedangkan berdasarkan
jenisnya, penyaluran kredit modal kerja dan investasi
semakin seimbang yaitu 51,11% dan 48,89%. Hal
tersebut merupakan langkah yang baik dalam memitigasi
risiko kredit, mengingat kualitas kredit investasi di
korporasi jauh lebih baik dibanding pada kredit modal
kerja.
Dari sisi pangsa, tiga kategori usaha korporasi dengan
eksposur penyaluran kredit tertinggi adalah Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran (33,02%), Sektor listrik,
gas dan air (30,52%), dan Sektor Konstruksi (16,00%).
Sejak awal 2017, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
terus mengalami penurunan pertumbuhan, bahkan di
akhir 2017, sektor tersebut mencatat pertumbuhan
72 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.24. LDR dan CAR BPR
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III
2017
24
25
26
27
28
29
30
31
32
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
76.82
29.77
Grafik 4.25. BOPO, ROA, NPL BPR
tertimbang menurut risiko (ATMR) yang pada gilirannya
semakin menguatkan kecukupan permodalan dan
meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR menjadi
30,03% dari sebelumnya 29,77%. Penghimpunan dana
oleh BPR di Provinsi NTT terus meningkat sepanjang tahun
2017. Tingkat pertumbuhan penghimpunan dana yang
lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan kredit
mengakibatkan turunnya LFR menjadi 74,25% dari
sebelumnya 76,82%. Adapun kondis i tersebut
berkontribusi terhadap meningkatnya kredibilitas BPR
terkait pembayaran simpanan nasabahnya yang naik
menjadi 19,77% dari sebelumnya 17,06%. Meski
pertumbuhan simpanan jauh lebih tinggi daripada
pertumbuhan penyaluran kredit, BPR tetap menjaga
efisiensi dalam operasionalnya yang terlihat dari turunnya
BOPO dari 81,15% menjad 80,59%. Penurunan BOPO
dikarenakan pendapatan operasional meningkat lebih
tinggi daripada biaya operasional.
75KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
BOPO (%) - SKALA KIRI ROA (%) - SKALA KANAN NPL - SKALA KANANCAR - SKALA KANAN LDR - SKALA KIRI
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.23. BOPO dan ROA Bank Umum
III IV I II III IV
2016
I II III IV
2017
BOPO (%) ROA (%)
2017
65,31
2,20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.21. Pertumbuhan DPK (yoy) dan Kredit (yoy)
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
DPK KREDIT
7.90%
31.68%
4%
9%
14%
19%
24%
29%
34%
-1%
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.22. Perkembangan LDR
DPK KREDIT LDR
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000 129.83%
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank
umum di Provinsi NTT pada akhir 2017 mencapai Rp23,16
triliun atau menunjukan peningkatan 7,90% (yoy).
Peningkatan yang terjadi di periode laporan sedikit lebih
tinggi daripada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,83%
(yoy) ataupun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar -
0,06% (yoy). Tabungan masih menguasai pangsa DPK
secara nominal dengan porsi sebesar 60,95%, diikuti oleh
deposito (23,98%) dan giro (15,08%). Di s is i
pertumbuhan, pada triwulan IV 2017 deposito tumbuh
hingga 12,78% (yoy) diikuti oleh tabungan (10,12% yoy)
dan giro (-6,18% yoy). Selama 2017, meski berfluktuasi,
pertumbuhan tahunan deposito terus meningkat. Hal ini
mengindikasikan meningkatnya literasi masyarakat
Provinsi NTT terhadap produk simpanan lainnya selain
tabungan. Tingkat intermediasi perbankan yang diukur
dari Loan to Funding Ratio (LFR) mencapai 129,83,
menunjukkan t idak seimbangnya pertumbuhan
penghimpunan DPK yang jauh lebih kecil dibanding
pertumbuhan kredit pada periode laporan. Terkait hal
tersebut perbankan perlu berhati-hati dalam melakukan
ekspansi pinjaman khususnya dan mempertimbangkan
risiko kredit dan likuiditas.
Selama tahun 2017, meski beban operasional meningkat,
tekanan terhadap beban operasional terus turun sejalan
dengan turunnya rasio BOPO yang pada akhirnya
mencapai 65,31% dari sebelumnya 67,91%. Penurunan
rasio BOPO tersebut dikarenakan oleh meningkatnya
pendapatan operasional bank umum yang lebih tinggi
daripada beban operasional selama 2017. Di sisi lain, rasio
Return on Asset (ROA) juga mengalami peningkatan
menjadi 2,20% dari triwulan sebelumnya sebesar 1,79%.
Kedua hal tersebut sejalan penurunan rasio kredit
bermasalah sehingga mendorong pendapatan perbankan
yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan bank
dalam penyaluran kredit. Meskipun demikian, tingginya
LFR perlu menjadi pertimbangan bagi perbankan di
Provinsi NTT dalam menyalurkan kredit.
4.5.2 Kinerja Bank Perkreditan RakyatSelama tahun 2017, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
di Provinsi NTT secara umum mengalami perbaikan. Hal
tersebut tercermin dari tidak adanya perubahan signifikan
pada rasio ataupun indeks pengukuran yang digunakan.
Walaupun masih di luar batas aman, rasio kredit
bermasalah BPR pada akhir tahun 2017 berhasil turun ke
angka 6,16% dari periode sebelumnya 7,02%.
Peningkatan modal BPR jauh lebih tinggi daripada aktiva
74 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
1
2
3
4
5
6
7
8
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
80.59
2.54
6.16
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.24. LDR dan CAR BPR
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III
2017
24
25
26
27
28
29
30
31
32
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
76.82
29.77
Grafik 4.25. BOPO, ROA, NPL BPR
tertimbang menurut risiko (ATMR) yang pada gilirannya
semakin menguatkan kecukupan permodalan dan
meningkatkan Capital Adequacy Ratio (CAR) BPR menjadi
30,03% dari sebelumnya 29,77%. Penghimpunan dana
oleh BPR di Provinsi NTT terus meningkat sepanjang tahun
2017. Tingkat pertumbuhan penghimpunan dana yang
lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan kredit
mengakibatkan turunnya LFR menjadi 74,25% dari
sebelumnya 76,82%. Adapun kondis i tersebut
berkontribusi terhadap meningkatnya kredibilitas BPR
terkait pembayaran simpanan nasabahnya yang naik
menjadi 19,77% dari sebelumnya 17,06%. Meski
pertumbuhan simpanan jauh lebih tinggi daripada
pertumbuhan penyaluran kredit, BPR tetap menjaga
efisiensi dalam operasionalnya yang terlihat dari turunnya
BOPO dari 81,15% menjad 80,59%. Penurunan BOPO
dikarenakan pendapatan operasional meningkat lebih
tinggi daripada biaya operasional.
75KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
BOPO (%) - SKALA KIRI ROA (%) - SKALA KANAN NPL - SKALA KANANCAR - SKALA KANAN LDR - SKALA KIRI
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.23. BOPO dan ROA Bank Umum
III IV I II III IV
2016
I II III IV
2017
BOPO (%) ROA (%)
2017
65,31
2,20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.21. Pertumbuhan DPK (yoy) dan Kredit (yoy)
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
DPK KREDIT
7.90%
31.68%
4%
9%
14%
19%
24%
29%
34%
-1%
SUMBER: BANK INDONESIA, DIOLAH
Grafik 4.22. Perkembangan LDR
DPK KREDIT LDR
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000 129.83%
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank
umum di Provinsi NTT pada akhir 2017 mencapai Rp23,16
triliun atau menunjukan peningkatan 7,90% (yoy).
Peningkatan yang terjadi di periode laporan sedikit lebih
tinggi daripada triwulan sebelumnya yang sebesar 7,83%
(yoy) ataupun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar -
0,06% (yoy). Tabungan masih menguasai pangsa DPK
secara nominal dengan porsi sebesar 60,95%, diikuti oleh
deposito (23,98%) dan giro (15,08%). Di s is i
pertumbuhan, pada triwulan IV 2017 deposito tumbuh
hingga 12,78% (yoy) diikuti oleh tabungan (10,12% yoy)
dan giro (-6,18% yoy). Selama 2017, meski berfluktuasi,
pertumbuhan tahunan deposito terus meningkat. Hal ini
mengindikasikan meningkatnya literasi masyarakat
Provinsi NTT terhadap produk simpanan lainnya selain
tabungan. Tingkat intermediasi perbankan yang diukur
dari Loan to Funding Ratio (LFR) mencapai 129,83,
menunjukkan t idak seimbangnya pertumbuhan
penghimpunan DPK yang jauh lebih kecil dibanding
pertumbuhan kredit pada periode laporan. Terkait hal
tersebut perbankan perlu berhati-hati dalam melakukan
ekspansi pinjaman khususnya dan mempertimbangkan
risiko kredit dan likuiditas.
Selama tahun 2017, meski beban operasional meningkat,
tekanan terhadap beban operasional terus turun sejalan
dengan turunnya rasio BOPO yang pada akhirnya
mencapai 65,31% dari sebelumnya 67,91%. Penurunan
rasio BOPO tersebut dikarenakan oleh meningkatnya
pendapatan operasional bank umum yang lebih tinggi
daripada beban operasional selama 2017. Di sisi lain, rasio
Return on Asset (ROA) juga mengalami peningkatan
menjadi 2,20% dari triwulan sebelumnya sebesar 1,79%.
Kedua hal tersebut sejalan penurunan rasio kredit
bermasalah sehingga mendorong pendapatan perbankan
yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan bank
dalam penyaluran kredit. Meskipun demikian, tingginya
LFR perlu menjadi pertimbangan bagi perbankan di
Provinsi NTT dalam menyalurkan kredit.
4.5.2 Kinerja Bank Perkreditan RakyatSelama tahun 2017, kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
di Provinsi NTT secara umum mengalami perbaikan. Hal
tersebut tercermin dari tidak adanya perubahan signifikan
pada rasio ataupun indeks pengukuran yang digunakan.
Walaupun masih di luar batas aman, rasio kredit
bermasalah BPR pada akhir tahun 2017 berhasil turun ke
angka 6,16% dari periode sebelumnya 7,02%.
Peningkatan modal BPR jauh lebih tinggi daripada aktiva
74 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
1
2
3
4
5
6
7
8
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
80.59
2.54
6.16
Adapun apabila terdapat kekurangan dana, maka
sebagian besar responden akan memilih berhutang ke
lembaga perbankan/koperasi (47,37%), ataupun meminta
bantuan keluarga (42,11%). Hal ini disebabkan oleh
tingginya keikutsertaan masyarakat di NTT dalam koperasi
ataupun tingginya sifat kekeluargaan masyarakat. Hanya
sebagian kecil yang memilih menjual/ menggadaikan harta
ataupun berutang kepada teman. Hanya saja, tingginya
keikutsertaan masyarakat dalam perbankan/koperasi juga
perlu diwaspadai terkait kemampuan masyarakat dalam
membayar kembali bunga atau cicilan pokoknya.
Konsumsi dalam 3 bulan ke depan diperkirakan
mengalami kenaikan terutama disebabkan oleh
peningkatan pengeluaran pendidikan menjelang ujian
sekolah. Peningkatan pengeluaran diprediksi akan terjadi
hingga akhir tahun ajaran maupun pada saat hari raya Idul
Fitri yang terlihat dari perkiraan jumlah tabungan yang
walaupun masih sedikit meningkat, namun menunjukkan
adanya tren perlambatan dalam 6 bulan ke depan. Hal ini
patut diwaspadai karena terdapat pesimisme masyarakat
akan kondisi ekonomi mereka pada 6 bulan ke depan.
77KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.6 Konsumsi 3 bulan yad
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES1,25
1,50
1,75
2,00
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.5 Sumber Dana Cadangan
Berutang kepada bank/ koperasi
47,37%
Bantuan Keluarga
42,11%
Menjual/ menggadaikan harta
47,37%
Tidak tahu
47,37%
Berutang kepada teman/ saudara/ orang tua
10,53%
Boks 5. Kinerja Ketahanan Rumah Tangga di NTT Boks 5. Kinerja Ketahanan Rumah Tangga di NTT
Kinerja ketahanan rumah tangga berdasarkan survei
konsumen untuk tahun 2017 masih menunjukkan kondisi
yang relatif baik. Secara umum, responden masih mampu
memenuhi kebutuhan rumah tangga dari gaji yang dimiliki
walaupun nilai indikator menunjukkan angka sedikit di
bawah cukup (2,90). Tren kecukupan kebutuhan yang
cenderung meningkat tersebut juga menunjukkan bahwa
daya beli cenderung mengalami peningkatan di sepanjang
tahun 2017. Peningkatan kinerja ketahanan rumah tangga
tersebut terlihat dari tren pinjaman yang mulai mengalami
penurunan pada triwulan IV 2017. Walaupun terjadi
peningkatan konsumsi, pada akhir tahun tabungan
kembal i meningkat yang menunjukkan adanya
peningkatan pendapatan, sehingga memiliki cukup uang
untuk disimpan.
1Kepemilikan dana cadangan juga terus menunjukkan
adanya kenaikan walaupun sedikit terjadi penurunan pada
dua bulan terakhir, yang kemungkinan besar disebabkan
oleh peningkatan kebutuhan permintaan jelang hari raya
Natal dan tahun baru. Hal ini terlihat dari alokasi konsumsi
yang juga meningkat menjelang akhir tahun. Walaupun
begitu, besar dana cadangan yang dimiliki masih tetap
mengalami kenaikan dari 2,6 kali gaji pada triwulan III
menjadi 3,0 kali gaji pada triwulan IV 2017 yang
menunjukkan adanya peningkatan ketahanan ekonomi
rumah tangga.
Dana yang dipisahkan/disisihkan untuk keperluan ke depan yang mendadak atau terhitung besar
1.
76 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.1 Kecukupan Kebutuhan
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES
2.90
2.80
2.70
2.60
2.50
2.40
3.00
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.2 Konsumsi 3 bulan yad
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES
KONSUMSI PEMBAYARAN CICILAN/PINJAMAN TABUNGAN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.4. Dana Cadangan Dibanding Gaji
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.3. Kepemilikan Dana Cadangan
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Grafik Boks 5.7 Perkiraan jumlah tabungan 6 bulan mendatang
SUMBER : BPS, DIOLAH
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
Grafik Boks 5.8 Perkiraan Pinjaman 6 bulan yad
SUMBER : BPS, DIOLAH
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES
2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00
Adapun apabila terdapat kekurangan dana, maka
sebagian besar responden akan memilih berhutang ke
lembaga perbankan/koperasi (47,37%), ataupun meminta
bantuan keluarga (42,11%). Hal ini disebabkan oleh
tingginya keikutsertaan masyarakat di NTT dalam koperasi
ataupun tingginya sifat kekeluargaan masyarakat. Hanya
sebagian kecil yang memilih menjual/ menggadaikan harta
ataupun berutang kepada teman. Hanya saja, tingginya
keikutsertaan masyarakat dalam perbankan/koperasi juga
perlu diwaspadai terkait kemampuan masyarakat dalam
membayar kembali bunga atau cicilan pokoknya.
Konsumsi dalam 3 bulan ke depan diperkirakan
mengalami kenaikan terutama disebabkan oleh
peningkatan pengeluaran pendidikan menjelang ujian
sekolah. Peningkatan pengeluaran diprediksi akan terjadi
hingga akhir tahun ajaran maupun pada saat hari raya Idul
Fitri yang terlihat dari perkiraan jumlah tabungan yang
walaupun masih sedikit meningkat, namun menunjukkan
adanya tren perlambatan dalam 6 bulan ke depan. Hal ini
patut diwaspadai karena terdapat pesimisme masyarakat
akan kondisi ekonomi mereka pada 6 bulan ke depan.
77KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.6 Konsumsi 3 bulan yad
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES1,25
1,50
1,75
2,00
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.5 Sumber Dana Cadangan
Berutang kepada bank/ koperasi
47,37%
Bantuan Keluarga
42,11%
Menjual/ menggadaikan harta
47,37%
Tidak tahu
47,37%
Berutang kepada teman/ saudara/ orang tua
10,53%
Boks 5. Kinerja Ketahanan Rumah Tangga di NTT Boks 5. Kinerja Ketahanan Rumah Tangga di NTT
Kinerja ketahanan rumah tangga berdasarkan survei
konsumen untuk tahun 2017 masih menunjukkan kondisi
yang relatif baik. Secara umum, responden masih mampu
memenuhi kebutuhan rumah tangga dari gaji yang dimiliki
walaupun nilai indikator menunjukkan angka sedikit di
bawah cukup (2,90). Tren kecukupan kebutuhan yang
cenderung meningkat tersebut juga menunjukkan bahwa
daya beli cenderung mengalami peningkatan di sepanjang
tahun 2017. Peningkatan kinerja ketahanan rumah tangga
tersebut terlihat dari tren pinjaman yang mulai mengalami
penurunan pada triwulan IV 2017. Walaupun terjadi
peningkatan konsumsi, pada akhir tahun tabungan
kembal i meningkat yang menunjukkan adanya
peningkatan pendapatan, sehingga memiliki cukup uang
untuk disimpan.
1Kepemilikan dana cadangan juga terus menunjukkan
adanya kenaikan walaupun sedikit terjadi penurunan pada
dua bulan terakhir, yang kemungkinan besar disebabkan
oleh peningkatan kebutuhan permintaan jelang hari raya
Natal dan tahun baru. Hal ini terlihat dari alokasi konsumsi
yang juga meningkat menjelang akhir tahun. Walaupun
begitu, besar dana cadangan yang dimiliki masih tetap
mengalami kenaikan dari 2,6 kali gaji pada triwulan III
menjadi 3,0 kali gaji pada triwulan IV 2017 yang
menunjukkan adanya peningkatan ketahanan ekonomi
rumah tangga.
Dana yang dipisahkan/disisihkan untuk keperluan ke depan yang mendadak atau terhitung besar
1.
76 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.1 Kecukupan Kebutuhan
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES
2.90
2.80
2.70
2.60
2.50
2.40
3.00
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.2 Konsumsi 3 bulan yad
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES
KONSUMSI PEMBAYARAN CICILAN/PINJAMAN TABUNGAN
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.4. Dana Cadangan Dibanding Gaji
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES
1,50
1,70
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30
3,50
3,70
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik Boks 5.3. Kepemilikan Dana Cadangan
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Grafik Boks 5.7 Perkiraan jumlah tabungan 6 bulan mendatang
SUMBER : BPS, DIOLAH
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES
3.50
3.40
3.30
3.20
3.10
3.00
2.90
2.80
2.70
Grafik Boks 5.8 Perkiraan Pinjaman 6 bulan yad
SUMBER : BPS, DIOLAH
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS
2017
SEP OKT NOV DES
2.70
2.60
2.50
2.40
2.30
2.20
2.10
2.00
Sistem pembayaran secara umum di tahun 2017 mengalami
peningkatan yang terlihat dari peningkatan transaksi tunai di Provinsi
NTT. Sistem pembayaran non tunai juga masih menunjukkan adanya
pertumbuhan yang cukup besar walaupun sedikit melambat
dibanding tahun sebelumnya.
Adanya penurunan kegiatan kas keliling lebih disebabkan oleh
adanya pembukaan kantor kas titipan baru sehingga proses
penukaran uang dapat dilakukan oleh kas titipan. Hal ini terlihat dari
total setoran bayaran pada kas titipan yang meningkat cukup
signifikan.
Kegiatan penukaran valuta asing juga menunjukkan peningkatan
yang cukup besar yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah
kunjungan dan transaksi wisatawan asing di tahun 2017.
Penyelenggaraan SistemPembayaran danPengelolaan Uang Rupiah
bab v.
Perkiraan nilai pinjaman masih menunjukkan adanya tren
penurunan walaupun mengalami perlambatan. Adanya
peningkatan nilai tren juga patut diwaspadai, karena
menunjukkan potensi pengurangan hutang yang semakin
kecil dalam 6 bulan yang akan datang. Hal tersebut
menunjukkan adanya potensi pengurangan pendapatan
atau peningkatan konsumsi, yang berdampak pada
penurunan kemampuan rumah tangga dalam membayar
pinjaman ke depan. Indikator kepemilikan produk kredit
tanpa agunan juga menunjukkan adanya kenaikan di
triwulan IV 2017 di tengah stagnasi kepemilikan tabungan
yang dimiliki oleh responden.
78 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Sistem pembayaran secara umum di tahun 2017 mengalami
peningkatan yang terlihat dari peningkatan transaksi tunai di Provinsi
NTT. Sistem pembayaran non tunai juga masih menunjukkan adanya
pertumbuhan yang cukup besar walaupun sedikit melambat
dibanding tahun sebelumnya.
Adanya penurunan kegiatan kas keliling lebih disebabkan oleh
adanya pembukaan kantor kas titipan baru sehingga proses
penukaran uang dapat dilakukan oleh kas titipan. Hal ini terlihat dari
total setoran bayaran pada kas titipan yang meningkat cukup
signifikan.
Kegiatan penukaran valuta asing juga menunjukkan peningkatan
yang cukup besar yang menunjukkan adanya kenaikan jumlah
kunjungan dan transaksi wisatawan asing di tahun 2017.
Penyelenggaraan SistemPembayaran danPengelolaan Uang Rupiah
bab v.
Perkiraan nilai pinjaman masih menunjukkan adanya tren
penurunan walaupun mengalami perlambatan. Adanya
peningkatan nilai tren juga patut diwaspadai, karena
menunjukkan potensi pengurangan hutang yang semakin
kecil dalam 6 bulan yang akan datang. Hal tersebut
menunjukkan adanya potensi pengurangan pendapatan
atau peningkatan konsumsi, yang berdampak pada
penurunan kemampuan rumah tangga dalam membayar
pinjaman ke depan. Indikator kepemilikan produk kredit
tanpa agunan juga menunjukkan adanya kenaikan di
triwulan IV 2017 di tengah stagnasi kepemilikan tabungan
yang dimiliki oleh responden.
78 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 5.5 Perkembangan Inflow Per Pecahan Rupiah
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600 MILIAR RP
Grafik 5.6 Perkembangan Outflow Per Pecahan Rupiah
I II III IV
2016
I II III IV
2017
MILIAR RP
UK 100.000 UK 50.000 UK 20.000 UK 10.000 PECAHAN LAINNYA
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
UK 100.000 UK 50.000 UK 20.000 UK 10.000 PECAHAN LAINNYA
Grafik 5.3 Share Setoran Bank Triwulan IV 2017
BANK PEMERINTAH BANK SWASTA BUKAN BANK
Grafik 5.4 Share Bayaran Bank Triwulan IV 2017
BANK PEMERINTAH BANK SWASTA BUKAN BANK
27.73%72.23%
0.04%
bank pemerintah pada triwulan IV 2017 memiliki
persentase 72,23%. Jumlah setoran bank pemerintah
tersebut mengalami kenaikan sebesar 75,79% (yoy)
apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2016. Bank
swasta menempati posisi kedua sumber setoran bank
dengan persentase 27,37%. Jumlah setoran bank swasta
mengalami kenaikan signifikan yakni 104,37% (yoy)
apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2016.
Sementara itu, 99,19% jumlah uang kartal yang keluar
ditarik oleh bank pemerintah. Jumlah tersebut mengalami
kenaikan sebesar 57,03% (yoy) dibandingkan triwulan IV
2016.
Pada triwulan IV 2017, inflow dan outflow di Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT didominasi
oleh uang kertas pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000.
Berdasarkan komposisi inflow, uang pecahan Rp100.000
memiliki porsi terbesar dengan persentase sebesar
58,56%, disusul dengan pecahan Rp 50.000 dengan
persentase sebesar 35,89%. Apabila dibandingkan
dengan triwulan IV 2016, uang kertas pecahan Rp 100.000
dan Rp 50.000 mengalami kenaikan masing-masing
sebesar 99,39% (yoy) dan 67,71% (yoy). Komposisi inflow
pecahan lainnya masing-masing adalah 2,33% uang
kertas Rp 20.000, 1,63% uang kertas Rp 10.000, dan
1,58% pecahan lainnya terdiri dari uang kertas Rp 5.000,
Rp 2.000, Rp 1.000, dan uang logam. Berdasarkan
komposisi outflow, uang pecahan Rp100.000 memiliki
porsi terbesar dengan persentase sebesar 66%, disusul
dengan pecahan Rp 50.000 dengan persentase sebesar
30,54%. Apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2016,
uang kertas pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000
mengalami kenaikan masing-masing sebesar 57,66%
(yoy) dan 57,32% (yoy). Komposisi outflow pecahan
lainnya masing-masing adalah 1,51% uang kertas Rp
20.000, 0,98% uang kertas Rp 10.000, dan 0,97%
pecahan lainnya. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi
masyarakat banyak menggunakan Uang Pecahan Besar
(Rp 100.000 dan Rp 50.000).
81KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
0.73%99.19%
0.08%
Pada tahun 2017, aktivitas sistem pembayaran di Provinsi
NTT mengalami peningkatan, khususnya sistem
pembayaran tunai. Jumlah uang yang beredar di
masyarakat atau net outflow pada tahun 2017 mencapai
Rp 2,13 triliun atau meningkat sebesar 51,54% (yoy)
dibandingkan tahun 2016. Pada triwulan IV 2017, net
outflow transaksi tunai Provinsi NTT mencapai Rp 2,29
triliun atau meningkat 46,32% (yoy) dibandingkan
triwulan IV 2016. Sementara itu, sistem pembayaran non
tunai mengalami perlambatan meskipun tidak signifikan.
Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di
Provinsi NTT pada tahun 2017 secara nominal mencapai Rp
11,09 triliun atau mengalami penurunan 12,41% (yoy)
dibandingkan tahun 2016. Penurunan tersebut sejalan
dengan penurunan kliring nasional dan disinyalir
merupakan dampak perubahan ketentuan tentang batas
maksimal kliring mulai dari nominal kliring yang tidak
dibatasi menjadi maksimal Rp 500 juta per Juli 2016 sesuai
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/35/DPSP perihal
Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia tanggal 13 November 2015. Pada
triwulan IV 2017, transaksi SKNBI mencapai Rp 3,3 triliun
atau mengalami penurunan 2,51% (yoy) dibandingkan
triwulan IV 2016. Dari sisi volume, jumlah warkat kliring
pada tahun 2017 justru mengalami kenaikan 1,53% (yoy)
dibandingkan tahun 2016 atau mencapai 307.559 warkat.
Hal ini menunjukkan rata-rata transfer dana per warkat
pada tahun 2017 mengalami penurunan.
5.1. KONDISI UMUM 5.2. TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI5.2.1. Aliran Uang Masuk (inflow) dan Aliran Uang Keluar (outflow)Pada tahun 2017, transaksi tunai di Provinsi NTT
menunjukkan kondisi net outflow sebesar Rp 2,13
triliun. Posisi tersebut menunjukkan peningkatan 51,54%
(yoy) dibandingkan tahun 2016. Hal ini menunjukkan
indikasi peningkatan aktivitas ekonomi di Provinsi NTT
pada tahun 2017. Secara triwulanan, Provinsi NTT selalu
mengalami net outflow kecuali triwulan I 2017 di mana
Provinsi NTT mengalami net inflow sebesar Rp 1,74 triliun.
Hal tersebut sesuai dengan pola musiman aliran uang, di
mana setelah perayaan Natal dan Tahun Baru, uang masuk
ke Bank Indonesia lebih besar daripada uang yang keluar.
Kondisi net outflow transaksi tunai di Provinsi NTT
pada triwulan IV 2017 mencapai Rp 2,29 triliun. Posisi
net outflow tersebut menunjukkan peningkatan yang
signifikan yakni 46,32% (yoy) dibandingkan triwulan IV
2016 yang hanya mencapai Rp 1,57 triliun. Kenaikan
konsumsi rumah tangga jelang Hari Raya Natal dan Tahun
Baru 2018 serta pembayaran realisasi proyek-proyek
pemerintah dan swasta telah meningkatkan net outflow
Bank Indonesia pada triwulan IV 2017. Di samping itu,
peningkatan net outflow juga disebabkan oleh
pembukaan dua kas titipan sepanjang tahun 2017
sehingga memudahkan Perbankan dalam memenuhi
kebutuhan uang Rupiah masyarakat.
Berdasarkan pola aliran dana, setoran dan bayaran
sebagian besar berasal dari bank pemerintah. Setoran
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
200%
100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
YOYNET IN/OUT (RP. MILIAR)
Grafik 5.2 Perkembangan Inflow/Outflow di Povinsi NTT
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-80%
0%
80%
160%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
YOY INFLOWINFLOW (RP. MILIAR) OUTFLOW (RP. MILIAR) YOY OUTFLOW
80 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 5.5 Perkembangan Inflow Per Pecahan Rupiah
I II III IV
2016
I II III IV
2017
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600 MILIAR RP
Grafik 5.6 Perkembangan Outflow Per Pecahan Rupiah
I II III IV
2016
I II III IV
2017
MILIAR RP
UK 100.000 UK 50.000 UK 20.000 UK 10.000 PECAHAN LAINNYA
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
UK 100.000 UK 50.000 UK 20.000 UK 10.000 PECAHAN LAINNYA
Grafik 5.3 Share Setoran Bank Triwulan IV 2017
BANK PEMERINTAH BANK SWASTA BUKAN BANK
Grafik 5.4 Share Bayaran Bank Triwulan IV 2017
BANK PEMERINTAH BANK SWASTA BUKAN BANK
27.73%72.23%
0.04%
bank pemerintah pada triwulan IV 2017 memiliki
persentase 72,23%. Jumlah setoran bank pemerintah
tersebut mengalami kenaikan sebesar 75,79% (yoy)
apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2016. Bank
swasta menempati posisi kedua sumber setoran bank
dengan persentase 27,37%. Jumlah setoran bank swasta
mengalami kenaikan signifikan yakni 104,37% (yoy)
apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2016.
Sementara itu, 99,19% jumlah uang kartal yang keluar
ditarik oleh bank pemerintah. Jumlah tersebut mengalami
kenaikan sebesar 57,03% (yoy) dibandingkan triwulan IV
2016.
Pada triwulan IV 2017, inflow dan outflow di Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT didominasi
oleh uang kertas pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000.
Berdasarkan komposisi inflow, uang pecahan Rp100.000
memiliki porsi terbesar dengan persentase sebesar
58,56%, disusul dengan pecahan Rp 50.000 dengan
persentase sebesar 35,89%. Apabila dibandingkan
dengan triwulan IV 2016, uang kertas pecahan Rp 100.000
dan Rp 50.000 mengalami kenaikan masing-masing
sebesar 99,39% (yoy) dan 67,71% (yoy). Komposisi inflow
pecahan lainnya masing-masing adalah 2,33% uang
kertas Rp 20.000, 1,63% uang kertas Rp 10.000, dan
1,58% pecahan lainnya terdiri dari uang kertas Rp 5.000,
Rp 2.000, Rp 1.000, dan uang logam. Berdasarkan
komposisi outflow, uang pecahan Rp100.000 memiliki
porsi terbesar dengan persentase sebesar 66%, disusul
dengan pecahan Rp 50.000 dengan persentase sebesar
30,54%. Apabila dibandingkan dengan triwulan IV 2016,
uang kertas pecahan Rp 100.000 dan Rp 50.000
mengalami kenaikan masing-masing sebesar 57,66%
(yoy) dan 57,32% (yoy). Komposisi outflow pecahan
lainnya masing-masing adalah 1,51% uang kertas Rp
20.000, 0,98% uang kertas Rp 10.000, dan 0,97%
pecahan lainnya. Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi
masyarakat banyak menggunakan Uang Pecahan Besar
(Rp 100.000 dan Rp 50.000).
81KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
0.73%99.19%
0.08%
Pada tahun 2017, aktivitas sistem pembayaran di Provinsi
NTT mengalami peningkatan, khususnya sistem
pembayaran tunai. Jumlah uang yang beredar di
masyarakat atau net outflow pada tahun 2017 mencapai
Rp 2,13 triliun atau meningkat sebesar 51,54% (yoy)
dibandingkan tahun 2016. Pada triwulan IV 2017, net
outflow transaksi tunai Provinsi NTT mencapai Rp 2,29
triliun atau meningkat 46,32% (yoy) dibandingkan
triwulan IV 2016. Sementara itu, sistem pembayaran non
tunai mengalami perlambatan meskipun tidak signifikan.
Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di
Provinsi NTT pada tahun 2017 secara nominal mencapai Rp
11,09 triliun atau mengalami penurunan 12,41% (yoy)
dibandingkan tahun 2016. Penurunan tersebut sejalan
dengan penurunan kliring nasional dan disinyalir
merupakan dampak perubahan ketentuan tentang batas
maksimal kliring mulai dari nominal kliring yang tidak
dibatasi menjadi maksimal Rp 500 juta per Juli 2016 sesuai
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/35/DPSP perihal
Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank
Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring
Nasional Bank Indonesia tanggal 13 November 2015. Pada
triwulan IV 2017, transaksi SKNBI mencapai Rp 3,3 triliun
atau mengalami penurunan 2,51% (yoy) dibandingkan
triwulan IV 2016. Dari sisi volume, jumlah warkat kliring
pada tahun 2017 justru mengalami kenaikan 1,53% (yoy)
dibandingkan tahun 2016 atau mencapai 307.559 warkat.
Hal ini menunjukkan rata-rata transfer dana per warkat
pada tahun 2017 mengalami penurunan.
5.1. KONDISI UMUM 5.2. TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI5.2.1. Aliran Uang Masuk (inflow) dan Aliran Uang Keluar (outflow)Pada tahun 2017, transaksi tunai di Provinsi NTT
menunjukkan kondisi net outflow sebesar Rp 2,13
triliun. Posisi tersebut menunjukkan peningkatan 51,54%
(yoy) dibandingkan tahun 2016. Hal ini menunjukkan
indikasi peningkatan aktivitas ekonomi di Provinsi NTT
pada tahun 2017. Secara triwulanan, Provinsi NTT selalu
mengalami net outflow kecuali triwulan I 2017 di mana
Provinsi NTT mengalami net inflow sebesar Rp 1,74 triliun.
Hal tersebut sesuai dengan pola musiman aliran uang, di
mana setelah perayaan Natal dan Tahun Baru, uang masuk
ke Bank Indonesia lebih besar daripada uang yang keluar.
Kondisi net outflow transaksi tunai di Provinsi NTT
pada triwulan IV 2017 mencapai Rp 2,29 triliun. Posisi
net outflow tersebut menunjukkan peningkatan yang
signifikan yakni 46,32% (yoy) dibandingkan triwulan IV
2016 yang hanya mencapai Rp 1,57 triliun. Kenaikan
konsumsi rumah tangga jelang Hari Raya Natal dan Tahun
Baru 2018 serta pembayaran realisasi proyek-proyek
pemerintah dan swasta telah meningkatkan net outflow
Bank Indonesia pada triwulan IV 2017. Di samping itu,
peningkatan net outflow juga disebabkan oleh
pembukaan dua kas titipan sepanjang tahun 2017
sehingga memudahkan Perbankan dalam memenuhi
kebutuhan uang Rupiah masyarakat.
Berdasarkan pola aliran dana, setoran dan bayaran
sebagian besar berasal dari bank pemerintah. Setoran
Grafik 5.1 Perkembangan Transaksi Tunai
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
200%
100%
0%
100%
200%
300%
400%
500%
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
YOYNET IN/OUT (RP. MILIAR)
Grafik 5.2 Perkembangan Inflow/Outflow di Povinsi NTT
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
-80%
0%
80%
160%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
YOY INFLOWINFLOW (RP. MILIAR) OUTFLOW (RP. MILIAR) YOY OUTFLOW
80 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 5.12 Perkembangan Pemusnahan UTLE
MILIAR RP
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
PEMUSNAHAN UTLE %PEMUSNAHAN/INFLOW
Grafik 5.10
I II III IV
2016
I II III IV
2017
MILIAR RP
ULE UTLE
Perkembangan Distribusi ULE dan Penarikan UTLE di Kas Titipan Provinsi NTT
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Grafik 5.11
MAUMERE ATAMBUA WAINGAPU ENDE RUTENG LEWOLEBA WAIKA-BUBAK
ALOR
MILIAR RP
ULEUTLE
Distribusi ULE dan Penarikan UTLE Masing-Masing Kas Titipan Per Triwulan IV 2017
0
50
100
150
200
250
Kas titipan meningkatkan penyerapan UTLE dan
distribusi ULE. Pada triwulan IV 2017, jumlah UTLE yang
diserap oleh kas titipan mencapai Rp 382,27 miliar atau
meningkat 257,73% dibandingkan triwulan IV 2016. UTLE
tersebut digantikan oleh ULE sebesar Rp 1,12triliun.
Distribusi ULE melalui kas titipan tersebut meningkat
28,18% dibandingkan triwulan IV 2016.
Berdasarkan lokasi kas titipan, Waingapu menempati
posisi pertama kas titipan dengan penyerapan UTLE
terbesar. Pada triwulan IV 2017, jumlah UTLE yang diserap
kas titipan Waingapu sebesar Rp 104,4 miliar. Kas titipan di
Alor belum melakukan penyerapan UTLE karena baru
dibuka Bulan September 2017. Kas titipan di Ende
merupakan kas titipan dengan penyerapan UTLE terendah
yakni sebesar Rp 19,94 miliar. Sementara itu, distribusi ULE
terbesar adalah kas titipan Atambua dengan nilai Rp
213,40 miliar.
Secara triwulan, UTLE yang dimusnahkan pada triwulan IV
2017 mencapai Rp 899,59 miliar atau mengalami kenaikan
195,19% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2016. Sepanjang
triwulan IV 2017, dari seluruh uang yang masuk di Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT 72,15%
merupakan UTLE dan telah dimusnahkan. Persentase
tersebut lebih besar dibandingkan triwulan IV 2016 di
mana persentase pemusnahan per inflow hanya mencapai
43,81%.
5.2.3. Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)Jumlah UTLE yang dimusnahkan pada tahun 2017
mencapai Rp 1,97 triliun atau mengalami kenaikan
10,11% (yoy) dibandingkan tahun 2016 seiring
dengan adanya komitmen Bank Indonesia untuk
menyediakan kualitas uang yang lebih baik di
masyarakat.
5.2.4. Perkembangan Uang Palsu (UPAL)Jumlah UPAL yang ditemukan selama tahun 2017
adalah 438 lembar. Jumlah ini meningkat 146,07%
dibandingkan jumlah uang palsu pada tahun 2016. Pada
triwulan I 2017, Kepolisian mengungkap pengedar uang
palsu di Kabupaten Kupang dengan jumlah 403 lembar.
Sementara itu, tidak ada penemuan uang palsu pada
triwulan IV 2017.
83KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Grafik 5.8
I II III IV
2016
I II III IV
2017
MILIAR RP
(1,500)
(1,000)
(500)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
INFLOW OUTFLOW NETFLOW
Perkembangan Inflow dan Outflow Kas Titipan Provinsi NTT
Grafik 5.9
YOY INFLOWINFLOW (RP. MILIAR) OUTFLOW (RP. MILIAR) YOY OUTFLOW
ATAMBUA
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
(200%)
(100%)
0%
100%
200%
300%
400%
(400)
(300)
(200)
(100)
-
100
200
300
400
500 MILIAR RP
Perkembangan Kas Titipan Berdasarkan Kabupaten di Provinsi NTT
MAUMERE WAINGAPURUTENGLEWOLEBAWAIKA-BUBAK ALORENDE
Grafik 5.7 Perkembangan Kas Keliling di Provinsi NTT
2016 2017
FREKUENSI (KALI) NOMINAL (MILIAR RUPIAH)
8364
85.46
35.09
Pada triwulan IV 2017, Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi NTT telah melaksanakan kegiatan
kas keliling sebanyak 20 kali. Kegiatan kas keliling
tersebut terdiri dari 14 kali di dalam Kota Kupang dan
enam kali di luar kota. Total kegiatan kas keliling yang
dilaksanakan selama tahun 2017 adalah 64 kali yang terdiri
dari 50 kali dalam kota dan 14 kali di luar kota. Melalui
kegiatan kas keliling tersebut, Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi NTT selama tahun 2017 telah
melaksanakan penukaran uang secara langsung kepada
masyarakat hingga mencapai Rp 35,09 miliar. Kegiatan kas
keliling tahun 2017 mengalami penurunan baik secara
frekuensi maupun nominal dibandingkan tahun 2016,
tetapi hal tersebut diimbangi dengan pertambahan jumlah
kas titipan serta peningkatan aktivitas kas titipan di Provinsi
NTT yang tercermin dari peningkatan penyerapan Uang
Tidak Layak Edar (UTLE) dan distribusi Uang Layak Edar
(ULE).
Pada tahun 2017, kas titipan di Provinsi NTT
bertambah dua yakni di Waikabubak, Kabupaten
Sumba Barat dan Kalabahi, Kabupaten Alor. Total kas
titipan di Provinsi NTT adalah delapan kas titipan. Kas
titipan merupakan layanan kas Bank Indonesia dengan
bantuan perbankan untuk mempercepat distribusi Uang
Layak Edar dan penyerapan Uang Tidak Layak Edar.
Pada triwulan IV 2017, kas titipan di Provinsi NTT
menunjukkan kondisi net outflow sebesar Rp 1,29
triliun. Posisi net outflow tersebut mengalami
peningkatan sebesar 75,83% (yoy) dibandingkan triwulan
IV 2016. Kegiatan setoran dan penarikan di masing-
masing kas titipan mengalami kenaikan yang signifikan.
Setoran bank ke kas titipan (inflow) pada triwulan IV 2017
mengalami kenaikan 101,77% (yoy) atau sebesar Rp 781
miliar. Sementara itu, penarikan dari kas titipan ke bank
(outflow) mengalami kenaikan 84,81% (yoy) atau sebesar
Rp 2,07 triliun.
Seluruh kas titipan pada triwulan IV 2017 mengalami
kondisi net outflow. Net outflow terbesar dicapai oleh
Atambua dengan nilai Rp 307,55 miliar. Hal tersebut
sejalan dengan proyek investasi strategis di kawasan
perbatasan yang sedang dibangun oleh pemerintah pusat
seperti jalan perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara
(PLBN). Dari segi pertumbuhan, kas titipan di Ruteng
mencapai pertumbuhan net outflow tertinggi yakni
122,72% (yoy) atau sebesar Rp 235,04 miliar.
5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas
82 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 5.12 Perkembangan Pemusnahan UTLE
MILIAR RP
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
PEMUSNAHAN UTLE %PEMUSNAHAN/INFLOW
Grafik 5.10
I II III IV
2016
I II III IV
2017
MILIAR RP
ULE UTLE
Perkembangan Distribusi ULE dan Penarikan UTLE di Kas Titipan Provinsi NTT
0
200
400
600
800
1,000
1,200
Grafik 5.11
MAUMERE ATAMBUA WAINGAPU ENDE RUTENG LEWOLEBA WAIKA-BUBAK
ALOR
MILIAR RP
ULEUTLE
Distribusi ULE dan Penarikan UTLE Masing-Masing Kas Titipan Per Triwulan IV 2017
0
50
100
150
200
250
Kas titipan meningkatkan penyerapan UTLE dan
distribusi ULE. Pada triwulan IV 2017, jumlah UTLE yang
diserap oleh kas titipan mencapai Rp 382,27 miliar atau
meningkat 257,73% dibandingkan triwulan IV 2016. UTLE
tersebut digantikan oleh ULE sebesar Rp 1,12triliun.
Distribusi ULE melalui kas titipan tersebut meningkat
28,18% dibandingkan triwulan IV 2016.
Berdasarkan lokasi kas titipan, Waingapu menempati
posisi pertama kas titipan dengan penyerapan UTLE
terbesar. Pada triwulan IV 2017, jumlah UTLE yang diserap
kas titipan Waingapu sebesar Rp 104,4 miliar. Kas titipan di
Alor belum melakukan penyerapan UTLE karena baru
dibuka Bulan September 2017. Kas titipan di Ende
merupakan kas titipan dengan penyerapan UTLE terendah
yakni sebesar Rp 19,94 miliar. Sementara itu, distribusi ULE
terbesar adalah kas titipan Atambua dengan nilai Rp
213,40 miliar.
Secara triwulan, UTLE yang dimusnahkan pada triwulan IV
2017 mencapai Rp 899,59 miliar atau mengalami kenaikan
195,19% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2016. Sepanjang
triwulan IV 2017, dari seluruh uang yang masuk di Kantor
Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT 72,15%
merupakan UTLE dan telah dimusnahkan. Persentase
tersebut lebih besar dibandingkan triwulan IV 2016 di
mana persentase pemusnahan per inflow hanya mencapai
43,81%.
5.2.3. Perkembangan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)Jumlah UTLE yang dimusnahkan pada tahun 2017
mencapai Rp 1,97 triliun atau mengalami kenaikan
10,11% (yoy) dibandingkan tahun 2016 seiring
dengan adanya komitmen Bank Indonesia untuk
menyediakan kualitas uang yang lebih baik di
masyarakat.
5.2.4. Perkembangan Uang Palsu (UPAL)Jumlah UPAL yang ditemukan selama tahun 2017
adalah 438 lembar. Jumlah ini meningkat 146,07%
dibandingkan jumlah uang palsu pada tahun 2016. Pada
triwulan I 2017, Kepolisian mengungkap pengedar uang
palsu di Kabupaten Kupang dengan jumlah 403 lembar.
Sementara itu, tidak ada penemuan uang palsu pada
triwulan IV 2017.
83KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
URGrafik 5.8
I II III IV
2016
I II III IV
2017
MILIAR RP
(1,500)
(1,000)
(500)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
INFLOW OUTFLOW NETFLOW
Perkembangan Inflow dan Outflow Kas Titipan Provinsi NTT
Grafik 5.9
YOY INFLOWINFLOW (RP. MILIAR) OUTFLOW (RP. MILIAR) YOY OUTFLOW
ATAMBUA
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
INF
LO
W
OU
TF
LO
W
NE
TF
LO
W
(200%)
(100%)
0%
100%
200%
300%
400%
(400)
(300)
(200)
(100)
-
100
200
300
400
500 MILIAR RP
Perkembangan Kas Titipan Berdasarkan Kabupaten di Provinsi NTT
MAUMERE WAINGAPURUTENGLEWOLEBAWAIKA-BUBAK ALORENDE
Grafik 5.7 Perkembangan Kas Keliling di Provinsi NTT
2016 2017
FREKUENSI (KALI) NOMINAL (MILIAR RUPIAH)
8364
85.46
35.09
Pada triwulan IV 2017, Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi NTT telah melaksanakan kegiatan
kas keliling sebanyak 20 kali. Kegiatan kas keliling
tersebut terdiri dari 14 kali di dalam Kota Kupang dan
enam kali di luar kota. Total kegiatan kas keliling yang
dilaksanakan selama tahun 2017 adalah 64 kali yang terdiri
dari 50 kali dalam kota dan 14 kali di luar kota. Melalui
kegiatan kas keliling tersebut, Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi NTT selama tahun 2017 telah
melaksanakan penukaran uang secara langsung kepada
masyarakat hingga mencapai Rp 35,09 miliar. Kegiatan kas
keliling tahun 2017 mengalami penurunan baik secara
frekuensi maupun nominal dibandingkan tahun 2016,
tetapi hal tersebut diimbangi dengan pertambahan jumlah
kas titipan serta peningkatan aktivitas kas titipan di Provinsi
NTT yang tercermin dari peningkatan penyerapan Uang
Tidak Layak Edar (UTLE) dan distribusi Uang Layak Edar
(ULE).
Pada tahun 2017, kas titipan di Provinsi NTT
bertambah dua yakni di Waikabubak, Kabupaten
Sumba Barat dan Kalabahi, Kabupaten Alor. Total kas
titipan di Provinsi NTT adalah delapan kas titipan. Kas
titipan merupakan layanan kas Bank Indonesia dengan
bantuan perbankan untuk mempercepat distribusi Uang
Layak Edar dan penyerapan Uang Tidak Layak Edar.
Pada triwulan IV 2017, kas titipan di Provinsi NTT
menunjukkan kondisi net outflow sebesar Rp 1,29
triliun. Posisi net outflow tersebut mengalami
peningkatan sebesar 75,83% (yoy) dibandingkan triwulan
IV 2016. Kegiatan setoran dan penarikan di masing-
masing kas titipan mengalami kenaikan yang signifikan.
Setoran bank ke kas titipan (inflow) pada triwulan IV 2017
mengalami kenaikan 101,77% (yoy) atau sebesar Rp 781
miliar. Sementara itu, penarikan dari kas titipan ke bank
(outflow) mengalami kenaikan 84,81% (yoy) atau sebesar
Rp 2,07 triliun.
Seluruh kas titipan pada triwulan IV 2017 mengalami
kondisi net outflow. Net outflow terbesar dicapai oleh
Atambua dengan nilai Rp 307,55 miliar. Hal tersebut
sejalan dengan proyek investasi strategis di kawasan
perbatasan yang sedang dibangun oleh pemerintah pusat
seperti jalan perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara
(PLBN). Dari segi pertumbuhan, kas titipan di Ruteng
mencapai pertumbuhan net outflow tertinggi yakni
122,72% (yoy) atau sebesar Rp 235,04 miliar.
5.2.2. Perkembangan Kegiatan Layanan Kas
82 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 5.15 Perkembangan Transaksi KUPVA BB Provinsi NTT
I II III IV
2016
I II III IV
2017
PENJUALAN PEMBELIAN
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Grafik 5.16
I II III IV
2016
I II III IV
2017
MILIAR RP
0
5
10
15
20
25
30
USD EUR LAINNYA
Perkembangan Pangsa Valuta Asing KUPVA BB di Provinsi NTT
MILIAR RP
senilai Rp 6,81 miliar. Sementara itu, mata uang lainnya
yakni JPY, CNY, dan SGD mempunyai pangsa yang kecil
yakni 1,83%.
85KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
URGrafik 5.14 Perkembangan Transaksi Kliring
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
40%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
GROWTH CEK/BG KOSONGVOLUME KLIRING GROWTH VOLUME KLIRING RATIO CEK/BG KOSONG
Grafik 5.13 Perkembangan UPAL di Povinsi NTT
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
LEMBAR UPAL
0
200
400
600
800
1000
1200
5.3. TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI (SKNBI)
Pada triwulan IV 2017, transaksi kliring baik secara
nasional maupun Provinsi NTT mengalami
penurunan. Transaksi kliring di Provinsi NTT pada triwulan
IV 2017 mencapai Rp 3,3 triliun atau mengalami
penurunan 2,51% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2016.
Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan kliring
nasional. Pada triwulan IV 2017, transaksi kliring nasional
mencapai Rp 910,87 triliun atau mengalami penurunan
6,76% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2016 yang
mencapai Rp 976,87 triliun. Namun, jumlah warkat baik
secara nasional maupun Provinsi NTT mengalami kenaikan.
Volume kliring Provinsi NTT pada triwulan IV 2017 adalah
88.830 warkat. Jumlah tersebut meningkat 2,91% (yoy)
dibandingkan triwulan IV 2016. Peningkatan tersebut
sejalan dengan peningkatan volume kliring nasional yang
mencapai 5,03% (yoy).
Sementara itu,penyerahan Cek/BG kosong di Provinsi NTT
pada triwulan IV 2017 mengalami penurunan. Volume
Cek/BG kosong pada triwulan IV 2017 menurun 29,33%
(yoy) dibandingkan triwulan IV 2016 atau sebesar 212
warkat. Dari sisi nominal, Cek/BG kosong mengalami
penurunan sebesar31,47% (yoy) dibandingkan triwulan IV
2016. Hal ini disebabkan oleh ketatnya aturan tentang
ke lengkapan dan syarat melakukan t ransaks i
menggunakan bilyet giro yang mulai berlaku 1 April 2017
sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016
tentang Bilyet Giro.
5.4. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB)Pada tahun 2017, jumlah penyelenggara KUPVA BB berizin
di Provinsi NTT adalah tujuh penyelenggara. Lokasi KUPVA
BB berizin tersebut adalah Kota Kupang (empat
penyelenggara), Atambua (dua penyelenggara), dan
Labuan Bajo (satu penyelenggara).
Kegiatan penjualan dan pembelian valuta asing
melalui KUPVA BB berizin di Provinsi NTT mengalami
peningkatan. Kegiatan penjualan valuta asing pada
tahun 2017 mencapai Rp 37,8 miliar atau meningkat 26%
(yoy) dibandingkan tahun 2016. Sementara itu, kegiatan
pembelian valuta asing pada tahun 2017 mencapai Rp
45,88 miliar atau meningkat 9,34% (yoy) dibandingkan
tahun 2016. Adapun kegiatan penjualan valuta asing pada
triwulan IV 2017 mencapai Rp 10,77 miliar atau meningkat
9,18% (yoy). Kegiatan pembelian valuta asing mengalami
penurunan 3,76% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2016
atau mencapai Rp 11,48 miliar.
Berdasarkan mata uang, transaksi penjualan dan
pembelian valuta asing pada tahun 2017 didominasi
oleh USD dengan pangsa 90,04% atau senilai Rp
75,35 miliar. Selain berperan sebagai mata uang
internasional, USD mendominasi transaksi valuta asing di
Provinsi NTT karena Timor Leste, negara yang berbatasan
langsung dengan Provinsi NTT menggunakan mata uang
USD dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Mata uang EUR
menempati peringkat kedua dengan pangsa 8,13% atau
84 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 5.15 Perkembangan Transaksi KUPVA BB Provinsi NTT
I II III IV
2016
I II III IV
2017
PENJUALAN PEMBELIAN
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Grafik 5.16
I II III IV
2016
I II III IV
2017
MILIAR RP
0
5
10
15
20
25
30
USD EUR LAINNYA
Perkembangan Pangsa Valuta Asing KUPVA BB di Provinsi NTT
MILIAR RP
senilai Rp 6,81 miliar. Sementara itu, mata uang lainnya
yakni JPY, CNY, dan SGD mempunyai pangsa yang kecil
yakni 1,83%.
85KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
URGrafik 5.14 Perkembangan Transaksi Kliring
I II III IV
2014
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
40%
20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
GROWTH CEK/BG KOSONGVOLUME KLIRING GROWTH VOLUME KLIRING RATIO CEK/BG KOSONG
Grafik 5.13 Perkembangan UPAL di Povinsi NTT
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
LEMBAR UPAL
0
200
400
600
800
1000
1200
5.3. TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI (SKNBI)
Pada triwulan IV 2017, transaksi kliring baik secara
nasional maupun Provinsi NTT mengalami
penurunan. Transaksi kliring di Provinsi NTT pada triwulan
IV 2017 mencapai Rp 3,3 triliun atau mengalami
penurunan 2,51% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2016.
Penurunan tersebut sejalan dengan penurunan kliring
nasional. Pada triwulan IV 2017, transaksi kliring nasional
mencapai Rp 910,87 triliun atau mengalami penurunan
6,76% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2016 yang
mencapai Rp 976,87 triliun. Namun, jumlah warkat baik
secara nasional maupun Provinsi NTT mengalami kenaikan.
Volume kliring Provinsi NTT pada triwulan IV 2017 adalah
88.830 warkat. Jumlah tersebut meningkat 2,91% (yoy)
dibandingkan triwulan IV 2016. Peningkatan tersebut
sejalan dengan peningkatan volume kliring nasional yang
mencapai 5,03% (yoy).
Sementara itu,penyerahan Cek/BG kosong di Provinsi NTT
pada triwulan IV 2017 mengalami penurunan. Volume
Cek/BG kosong pada triwulan IV 2017 menurun 29,33%
(yoy) dibandingkan triwulan IV 2016 atau sebesar 212
warkat. Dari sisi nominal, Cek/BG kosong mengalami
penurunan sebesar31,47% (yoy) dibandingkan triwulan IV
2016. Hal ini disebabkan oleh ketatnya aturan tentang
ke lengkapan dan syarat melakukan t ransaks i
menggunakan bilyet giro yang mulai berlaku 1 April 2017
sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016
tentang Bilyet Giro.
5.4. PERKEMBANGAN KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK (KUPVA BB)Pada tahun 2017, jumlah penyelenggara KUPVA BB berizin
di Provinsi NTT adalah tujuh penyelenggara. Lokasi KUPVA
BB berizin tersebut adalah Kota Kupang (empat
penyelenggara), Atambua (dua penyelenggara), dan
Labuan Bajo (satu penyelenggara).
Kegiatan penjualan dan pembelian valuta asing
melalui KUPVA BB berizin di Provinsi NTT mengalami
peningkatan. Kegiatan penjualan valuta asing pada
tahun 2017 mencapai Rp 37,8 miliar atau meningkat 26%
(yoy) dibandingkan tahun 2016. Sementara itu, kegiatan
pembelian valuta asing pada tahun 2017 mencapai Rp
45,88 miliar atau meningkat 9,34% (yoy) dibandingkan
tahun 2016. Adapun kegiatan penjualan valuta asing pada
triwulan IV 2017 mencapai Rp 10,77 miliar atau meningkat
9,18% (yoy). Kegiatan pembelian valuta asing mengalami
penurunan 3,76% (yoy) dibandingkan triwulan IV 2016
atau mencapai Rp 11,48 miliar.
Berdasarkan mata uang, transaksi penjualan dan
pembelian valuta asing pada tahun 2017 didominasi
oleh USD dengan pangsa 90,04% atau senilai Rp
75,35 miliar. Selain berperan sebagai mata uang
internasional, USD mendominasi transaksi valuta asing di
Provinsi NTT karena Timor Leste, negara yang berbatasan
langsung dengan Provinsi NTT menggunakan mata uang
USD dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Mata uang EUR
menempati peringkat kedua dengan pangsa 8,13% atau
84 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Kinerja BI Jangkau, khususnya di Provinsi NTT memang
perlu ditingkatkan lagi. Koordinasi yang lebih intensif
antara Bank Indonesia dengan perbankan dan pegadaian
selaku mitra pelaksana program BI Jangkau perlu
diintensifkan khususnya mengenai ketentuan pelaksanaan
program BI Jangkau dan monitoring. Dengan demikian,
kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah dengan jumlah
nominal yang cukup, jenis yang sesuai, tepat waktu, dan
layak edar dapat terpenuhi.
87KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Boks 6. Implementasi Pilot Project BI Jangkau di Provinsi NTTBoks 6. Implementasi Pilot Project BI Jangkau di Provinsi NTT
Setelah diresmikan pada tanggal 17 Juli 2017, program BI
Jangkau saat ini telah dilaksanakan di 4 kabupaten di NTT
antara lain di Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat),
Waingapu (Kabupaten Sumba Timur), Betun (Kabupaten
Malaka), dan PLBN Motaain, Atambua Kabupaten Belu.
Bentuk kerjasama Bank Indonesia dengan mitra pelaksana
program BI Jangkau meliputi : distribusi uang sampai ke
tingkat kecamatan/desa, layanan penukaran uang kepada
masyarakat sampai ke tingkat kecamatan/desa,
pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penarikan
uang berupa HCS/ULE, edukasi dan sosialisasi, serta tukar-
menukar data informasi dalam rangka pelaksanaan pilot
project BI Jangkau. Selain itu, program BI Jangkau juga
dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui
layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kegiatan
Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).
Prinsip pelaksanaan program BI Jangkau ada tiga yakni
perluasan jalur distribusi, percepatan pengedaran Hasil
Cetak Sempurna (HCS)/ULE kepada masyarakat, serta
penyerapan UTLE dari masyarakat. Mulanya, kantor
cabang koordinator bank di suatu wilayah mendapatkan
persediaan HCS/ULE dari Bank Indonesia atau kas titipan
terdekat. Setelah itu, kantor cabang koordinator bank
tersebut mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan
HCS/ULE kantor cabang bank atau pihak lainnya. Kantor
cabang bank atau pihak lain meneruskan HCS/ULE ke unit
kerja di bawahnya, sekaligus melakukan penarikan UTLE
untuk disetorkan kepada kantor cabang koordinator. Unit
kerja di bawah kantor cabang bank atau pihak lain
melakukan layanan penukaran UTLE dengan HCS/ULE
kepada masyarakat di kecamatan/desa. Dengan adanya BI
jangkau, masyarakat diharapkan dapat memperoleh uang
dalam kondisi yang lebih layak edar melalui perbankan
yang ada di daerahnya, sehingga dengan kondisi uang
yang lebih layak edar, diharapkan masyarakat dapat lebih
nyaman dalam bertransaksi.
Adapun pelaksanaan pilot project BI Jangkau selama tahun
2017 telah membantu penyerapan UTLE untuk kemudian
ditukarkan dengan ULE. Jumlah UTLE yang berhasil diserap
di Provinsi NTT selama tahun 2017 adalah Rp 300 juta.
Pencapaian tersebut termasuk rendah dibandingkan lokasi
pilot project BI Jangkau lainnya. Hal ini disebabkan oleh
masih kurang efektifnya kegiatan BI jangkau yang
dilakukan, selain juga waktu pelaksanaan yang relatif baru.
Total UTLE yang berhasil diserap di seluruh lokasi pilot
project BI Jangkau adalah Rp 21,66 milyar.
Gambar 6.1 Lokasi Pilot Project BI Jangkau di Provinsi NTT Gambar 6.2 Mekanisme BI Jangkau
86 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Kinerja BI Jangkau, khususnya di Provinsi NTT memang
perlu ditingkatkan lagi. Koordinasi yang lebih intensif
antara Bank Indonesia dengan perbankan dan pegadaian
selaku mitra pelaksana program BI Jangkau perlu
diintensifkan khususnya mengenai ketentuan pelaksanaan
program BI Jangkau dan monitoring. Dengan demikian,
kebutuhan masyarakat akan uang Rupiah dengan jumlah
nominal yang cukup, jenis yang sesuai, tepat waktu, dan
layak edar dapat terpenuhi.
87KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Boks 6. Implementasi Pilot Project BI Jangkau di Provinsi NTTBoks 6. Implementasi Pilot Project BI Jangkau di Provinsi NTT
Setelah diresmikan pada tanggal 17 Juli 2017, program BI
Jangkau saat ini telah dilaksanakan di 4 kabupaten di NTT
antara lain di Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat),
Waingapu (Kabupaten Sumba Timur), Betun (Kabupaten
Malaka), dan PLBN Motaain, Atambua Kabupaten Belu.
Bentuk kerjasama Bank Indonesia dengan mitra pelaksana
program BI Jangkau meliputi : distribusi uang sampai ke
tingkat kecamatan/desa, layanan penukaran uang kepada
masyarakat sampai ke tingkat kecamatan/desa,
pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penarikan
uang berupa HCS/ULE, edukasi dan sosialisasi, serta tukar-
menukar data informasi dalam rangka pelaksanaan pilot
project BI Jangkau. Selain itu, program BI Jangkau juga
dilaksanakan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melalui
layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan Kegiatan
Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).
Prinsip pelaksanaan program BI Jangkau ada tiga yakni
perluasan jalur distribusi, percepatan pengedaran Hasil
Cetak Sempurna (HCS)/ULE kepada masyarakat, serta
penyerapan UTLE dari masyarakat. Mulanya, kantor
cabang koordinator bank di suatu wilayah mendapatkan
persediaan HCS/ULE dari Bank Indonesia atau kas titipan
terdekat. Setelah itu, kantor cabang koordinator bank
tersebut mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan
HCS/ULE kantor cabang bank atau pihak lainnya. Kantor
cabang bank atau pihak lain meneruskan HCS/ULE ke unit
kerja di bawahnya, sekaligus melakukan penarikan UTLE
untuk disetorkan kepada kantor cabang koordinator. Unit
kerja di bawah kantor cabang bank atau pihak lain
melakukan layanan penukaran UTLE dengan HCS/ULE
kepada masyarakat di kecamatan/desa. Dengan adanya BI
jangkau, masyarakat diharapkan dapat memperoleh uang
dalam kondisi yang lebih layak edar melalui perbankan
yang ada di daerahnya, sehingga dengan kondisi uang
yang lebih layak edar, diharapkan masyarakat dapat lebih
nyaman dalam bertransaksi.
Adapun pelaksanaan pilot project BI Jangkau selama tahun
2017 telah membantu penyerapan UTLE untuk kemudian
ditukarkan dengan ULE. Jumlah UTLE yang berhasil diserap
di Provinsi NTT selama tahun 2017 adalah Rp 300 juta.
Pencapaian tersebut termasuk rendah dibandingkan lokasi
pilot project BI Jangkau lainnya. Hal ini disebabkan oleh
masih kurang efektifnya kegiatan BI jangkau yang
dilakukan, selain juga waktu pelaksanaan yang relatif baru.
Total UTLE yang berhasil diserap di seluruh lokasi pilot
project BI Jangkau adalah Rp 21,66 milyar.
Gambar 6.1 Lokasi Pilot Project BI Jangkau di Provinsi NTT Gambar 6.2 Mekanisme BI Jangkau
86 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Persentase tingkat kemiskinan pada September 2017 sebesar
21,38 persen menurun dibanding Maret 2017 yang sebesar 21,85
persen dan September 2016 sebesar 22,01 persen yang
menunjukkan adanya perbaikan daya beli petani.
Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 104,8 dibandingkan
triwulan III 2017 sebesar 103,08. NTP menunjukkan peningkatan
daya beli petani di pedesaan.
Indeks Kebahagiaan Provinsi NTT tahun 2017 tercatat sebesar
68,98 dalam skala 1-100, terdapat peningkatan namun masih
menduduki posisi terendah ke-3 di Indonesia.
Perkembangan sektor kesejahteraan dan ketenagakerjaan pada
Triwulan IV 2017 menunjukkan adanya perbaikan dibanding
periode sebelumnya.
Ketenagakerjaandan Kesejahteraan
bab vi.
Persentase tingkat kemiskinan pada September 2017 sebesar
21,38 persen menurun dibanding Maret 2017 yang sebesar 21,85
persen dan September 2016 sebesar 22,01 persen yang
menunjukkan adanya perbaikan daya beli petani.
Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 104,8 dibandingkan
triwulan III 2017 sebesar 103,08. NTP menunjukkan peningkatan
daya beli petani di pedesaan.
Indeks Kebahagiaan Provinsi NTT tahun 2017 tercatat sebesar
68,98 dalam skala 1-100, terdapat peningkatan namun masih
menduduki posisi terendah ke-3 di Indonesia.
Perkembangan sektor kesejahteraan dan ketenagakerjaan pada
Triwulan IV 2017 menunjukkan adanya perbaikan dibanding
periode sebelumnya.
Ketenagakerjaandan Kesejahteraan
bab vi.
SUMBER : BPS, DIOLAH
MAR SEP
2012
MAR SEP
2013
MAR SEP
2014
MAR SEP
2015
MAR SEP
2016
MAR SEP
2017
Grafik 6.3 Jumlah Penduduk Miskin NTT
8.00
13.00
18.00
23.00
28.00
0
200
400
600
800
1,000
1,200 RIBU %
PERKOTAAN PEDESAAN
KOTA+DESA %PERKOTAAN %PEDESAAN %KOTA+DESA
SUMBER : BPS, DIOLAH
NASIONAL NTT
Grafik 6.4 Gini Ratio NTT dan Nasional
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RIBU
MAR SEP
2012
MAR SEP
2013
MAR SEP
2014
MAR SEP
2015
MAR SEP
2016
MAR SEP
2017
Grafik 6.5 Perkembangan Garis Kemiskinan
346.737
0
50
100
150
200
250
300
350
400
MAKANAN BUKAN MAKANAN GARIS KEMISKINAN
SUMBER : BPS, DIOLAH
Rp.
JAW
A T
IMU
R
JAW
A B
AR
AT
NT
B
NT
T
JAW
A T
EN
GA
H
SU
LU
T
SU
LB
AR
GO
RO
NTA
LO
SU
LTR
A
SU
LSE
L
Grafik 6.6 Sepuluh Provinsi dengan Garis Kemiskinan Terendah
3603
02
3546
79
3526
90
3467
37
3388
15
3364
03
3159
18
3077
07
3002
58
2943
58
SUMBER : BPS, DIOLAH
cenderung berada pada level ketimpangan menengah.
Angka ini lebih baik dibandingkan dengan nasional yang
sebesar 0,39. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran
masyarakat di NTT cenderung lebih merata apabila
dibandingkan dengan nasional. Namun demikian perlu
perhatian dan upaya Pemerintah Daerah mengingat angka
gini ratio ini sedikit meningkat jika dibanding 2016 sebesar
0,34.
Dari sisi garis kemiskinan, terdapat peningkatan pada bulan
September 2017 sebesar 0,97 persen menjadi Rp 346.737
per kapita per bulan, dibandingkan Maret 2017 yang
sebesar Rp 343.396 per kapita per bulan. Peningkatan garis
kemiskinan yang diiringi oleh penurunan jumlah penduduk
miskin mengindikasikan adanya perbaikan daya beli
masyarakat di NTT Pada September 2017. Sumbangan
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK sebesar
78,83 persen. sedikit menurun dibanding periode Maret
2017 yang sebesar 79,37 persen. Hal ini menunjukkan
inflasi pedesaan yang juga relatif rendah. Secara nasional,
GK Provinsi NTT berada di peringkat ke-28 setelah Provinsi
NTB. Provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi adalah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 607.927.
Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki GK terendah
sebesar Rp 294.358 yang mengindikasikan rendahnya
tingkat harga di Provinsi tersebut.
Pada sisi indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan
indeks keparahan kemiskinan (P2) tercatat adanya
kenaikan. Pada September 2017, P1 tercatat sebesar 4,16
atau turun dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 4,34.
Sementara itu, angka P2 relatif stagnan pada kisaran angka
1,17. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran
penduduk miskin semakin menjauhi GK dan ketimpangan
pengeluaran penduduk miskin tetap.
91KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
6.1 KONDISI UMUMIndikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan Provinsi NTT
pada Triwulan IV 2017 mengalami peningkatan. Hal ini
terlihat dari adanya penurunan persentase penduduk
miskin, kenaikan NTP, serta penurunan T ingkat
Pengangguran Terbuka (TPT). Walaupun indikator
kesejahteraan relatif mengalami peningkatan, dengan
posisi kemiskinan dan kebahagiaan yang berada pada
peringkat 3 terendah di Indonesia, langkah struktural
dalam mengentas kemiskinan dan meningkatkan
kebahagiaan masyarakat perlu lebih digalakkan.
Persentase penduduk miskin NTT pada bulan September
2017 mencapai 21,38 persen atau berada di atas nasional
yang sebesar 10,12 persen. Persentase penduduk miskin
Provinsi NTT berada pada peringkat tiga tertinggi di
Indonesia, di bawah Provinsi Papua (27,76 persen) dan
Provinsi Papua Barat (23,12 persen). NTP pada Triwulan IV
ini tercatat sebesar 104,8 atau meningkat 1,7 persen dari
Triwulan III yang sebesar 103,08. Hal ini menunjukkan
tingkat daya beli dan daya tukar (term of trade) petani di
pedesaan meningkat. Jumlah pengangguran di Provinsi
NTT per bulan Agustus 2017 sebesar 3,27% dari total
angkatan kerja, lebih baik dibanding pengangguran
terbuka nasional yang sebesar 5,50%.
Di sisi lain, pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017
Provinsi NTT menunjukkan nilai 68,98. Meningkat dari hasil
perhitungan tahun 2014 yang sebesar 66.22 yang
terutama disebabkan oleh tingginya nilai indeks makna
6.2 KONDISI KESEJAHTERAAN6.2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan
SUMBER : BPS, DIOLAH
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25 %
MAR SEP
2012
MAR SEP
2013
MAR SEP
2014
MAR SEP
2015
MAR SEP
2016
MAR SEP
2017
NASIONAL NTT
SUMBER : BPS, DIOLAH
13.10
14.2
2
15.0
5
15.5
9
15.9
2
17.14
18.2
9
21.3
8
23.12 27
.76
%
SU
MSE
L
SU
LTE
NG
NT
B
BE
NG
KU
LU
AC
EH
GO
RO
NTA
LO
MA
LU
KU
NT
T
PA
PU
A B
AR
AT
PA
PU
A
Grafik 6.1 Perbandingan Persentase Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional
Grafik 6.2 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Prosentase Penduduk Miskin Tertinggi
hidup terutama terkait dalam membangun hubungan yang
positif dengan orang lain.
Berdasarkan data BPS, secara h i s tor i s te r jad i
perkembangan positif dimana persentase penduduk
miskin NTT cenderung berada pada trend menurun sejak
tahun 2015, mengikuti trend secara nasional. Hal yang
menarik adalah trend penurunan presentase kemiskinan ini
terjadi baik di kota maupun pedesaan. Jika dibandingkan
dengan tahun 2016, persentase kemiskinan di kota turun
tipis dari 10,17 persen menjadi 10,11 persen pada 2017.
Sedangkan di pedesaan terjadi penurunan sebesar 0,6
persen dari 25,19 persen di 2016 menjadi 24,49 persen
pada 2017. Secara umum menurunnya jumlah penduduk
miskin pada 2017 di Provinsi NTT ini antara lain disebabkan
oleh penggunaan peralatan mekanisasi yang berpengaruh
terhadap turunnya biaya dan meningkatnya pendapatan
petani. Inflasi yang terkendali sepanjang tahun juga
berdampak terhadap terkendalinya biaya operasional
rumah tangga. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah,
penduduk miskin mayoritas berada di pedesaan dengan
jumlah 1,05 juta jiwa (91,4 persen) dibandingkan
perkotaan yang hanya 119 ribu jiwa (8,6 persen).
Sementara itu, dari sisi ketimpangan pengeluaran, gini
ratio di NTT pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,36 atau
90 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
MAR SEP
2012
MAR SEP
2013
MAR SEP
2014
MAR SEP
2015
MAR SEP
2016
MAR SEP
2017
Grafik 6.3 Jumlah Penduduk Miskin NTT
8.00
13.00
18.00
23.00
28.00
0
200
400
600
800
1,000
1,200 RIBU %
PERKOTAAN PEDESAAN
KOTA+DESA %PERKOTAAN %PEDESAAN %KOTA+DESA
SUMBER : BPS, DIOLAH
NASIONAL NTT
Grafik 6.4 Gini Ratio NTT dan Nasional
30%
32%
34%
36%
38%
40%
42%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
RIBU
MAR SEP
2012
MAR SEP
2013
MAR SEP
2014
MAR SEP
2015
MAR SEP
2016
MAR SEP
2017
Grafik 6.5 Perkembangan Garis Kemiskinan
346.737
0
50
100
150
200
250
300
350
400
MAKANAN BUKAN MAKANAN GARIS KEMISKINAN
SUMBER : BPS, DIOLAH
Rp.
JAW
A T
IMU
R
JAW
A B
AR
AT
NT
B
NT
T
JAW
A T
EN
GA
H
SU
LU
T
SU
LB
AR
GO
RO
NTA
LO
SU
LTR
A
SU
LSE
L
Grafik 6.6 Sepuluh Provinsi dengan Garis Kemiskinan Terendah
3603
02
3546
79
3526
90
3467
37
3388
15
3364
03
3159
18
3077
07
3002
58
2943
58
SUMBER : BPS, DIOLAH
cenderung berada pada level ketimpangan menengah.
Angka ini lebih baik dibandingkan dengan nasional yang
sebesar 0,39. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran
masyarakat di NTT cenderung lebih merata apabila
dibandingkan dengan nasional. Namun demikian perlu
perhatian dan upaya Pemerintah Daerah mengingat angka
gini ratio ini sedikit meningkat jika dibanding 2016 sebesar
0,34.
Dari sisi garis kemiskinan, terdapat peningkatan pada bulan
September 2017 sebesar 0,97 persen menjadi Rp 346.737
per kapita per bulan, dibandingkan Maret 2017 yang
sebesar Rp 343.396 per kapita per bulan. Peningkatan garis
kemiskinan yang diiringi oleh penurunan jumlah penduduk
miskin mengindikasikan adanya perbaikan daya beli
masyarakat di NTT Pada September 2017. Sumbangan
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap GK sebesar
78,83 persen. sedikit menurun dibanding periode Maret
2017 yang sebesar 79,37 persen. Hal ini menunjukkan
inflasi pedesaan yang juga relatif rendah. Secara nasional,
GK Provinsi NTT berada di peringkat ke-28 setelah Provinsi
NTB. Provinsi dengan garis kemiskinan tertinggi adalah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 607.927.
Sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki GK terendah
sebesar Rp 294.358 yang mengindikasikan rendahnya
tingkat harga di Provinsi tersebut.
Pada sisi indikator indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan
indeks keparahan kemiskinan (P2) tercatat adanya
kenaikan. Pada September 2017, P1 tercatat sebesar 4,16
atau turun dibandingkan Maret 2017 yang sebesar 4,34.
Sementara itu, angka P2 relatif stagnan pada kisaran angka
1,17. Hal ini mengindikasikan bahwa pengeluaran
penduduk miskin semakin menjauhi GK dan ketimpangan
pengeluaran penduduk miskin tetap.
91KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
6.1 KONDISI UMUMIndikator ketenagakerjaan dan kesejahteraan Provinsi NTT
pada Triwulan IV 2017 mengalami peningkatan. Hal ini
terlihat dari adanya penurunan persentase penduduk
miskin, kenaikan NTP, serta penurunan T ingkat
Pengangguran Terbuka (TPT). Walaupun indikator
kesejahteraan relatif mengalami peningkatan, dengan
posisi kemiskinan dan kebahagiaan yang berada pada
peringkat 3 terendah di Indonesia, langkah struktural
dalam mengentas kemiskinan dan meningkatkan
kebahagiaan masyarakat perlu lebih digalakkan.
Persentase penduduk miskin NTT pada bulan September
2017 mencapai 21,38 persen atau berada di atas nasional
yang sebesar 10,12 persen. Persentase penduduk miskin
Provinsi NTT berada pada peringkat tiga tertinggi di
Indonesia, di bawah Provinsi Papua (27,76 persen) dan
Provinsi Papua Barat (23,12 persen). NTP pada Triwulan IV
ini tercatat sebesar 104,8 atau meningkat 1,7 persen dari
Triwulan III yang sebesar 103,08. Hal ini menunjukkan
tingkat daya beli dan daya tukar (term of trade) petani di
pedesaan meningkat. Jumlah pengangguran di Provinsi
NTT per bulan Agustus 2017 sebesar 3,27% dari total
angkatan kerja, lebih baik dibanding pengangguran
terbuka nasional yang sebesar 5,50%.
Di sisi lain, pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017
Provinsi NTT menunjukkan nilai 68,98. Meningkat dari hasil
perhitungan tahun 2014 yang sebesar 66.22 yang
terutama disebabkan oleh tingginya nilai indeks makna
6.2 KONDISI KESEJAHTERAAN6.2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan
SUMBER : BPS, DIOLAH
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25 %
MAR SEP
2012
MAR SEP
2013
MAR SEP
2014
MAR SEP
2015
MAR SEP
2016
MAR SEP
2017
NASIONAL NTT
SUMBER : BPS, DIOLAH
13.10
14.2
2
15.0
5
15.5
9
15.9
2
17.14
18.2
9
21.3
8
23.12 27
.76
%
SU
MSE
L
SU
LTE
NG
NT
B
BE
NG
KU
LU
AC
EH
GO
RO
NTA
LO
MA
LU
KU
NT
T
PA
PU
A B
AR
AT
PA
PU
A
Grafik 6.1 Perbandingan Persentase Kemiskinan Provinsi NTT dan Nasional
Grafik 6.2 Sepuluh Provinsi dengan Jumlah Prosentase Penduduk Miskin Tertinggi
hidup terutama terkait dalam membangun hubungan yang
positif dengan orang lain.
Berdasarkan data BPS, secara h i s tor i s te r jad i
perkembangan positif dimana persentase penduduk
miskin NTT cenderung berada pada trend menurun sejak
tahun 2015, mengikuti trend secara nasional. Hal yang
menarik adalah trend penurunan presentase kemiskinan ini
terjadi baik di kota maupun pedesaan. Jika dibandingkan
dengan tahun 2016, persentase kemiskinan di kota turun
tipis dari 10,17 persen menjadi 10,11 persen pada 2017.
Sedangkan di pedesaan terjadi penurunan sebesar 0,6
persen dari 25,19 persen di 2016 menjadi 24,49 persen
pada 2017. Secara umum menurunnya jumlah penduduk
miskin pada 2017 di Provinsi NTT ini antara lain disebabkan
oleh penggunaan peralatan mekanisasi yang berpengaruh
terhadap turunnya biaya dan meningkatnya pendapatan
petani. Inflasi yang terkendali sepanjang tahun juga
berdampak terhadap terkendalinya biaya operasional
rumah tangga. Namun demikian, jika dilihat dari jumlah,
penduduk miskin mayoritas berada di pedesaan dengan
jumlah 1,05 juta jiwa (91,4 persen) dibandingkan
perkotaan yang hanya 119 ribu jiwa (8,6 persen).
Sementara itu, dari sisi ketimpangan pengeluaran, gini
ratio di NTT pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,36 atau
90 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 6.12 Perkembangan SKDU Tenaga Kerja
SUMBER : BANK INDONESIA, DIOLAH
INDEKS KARYAWAN PROYEKSI KARYAWAN
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I
2018-10
0
10
20
30
40
Grafik 6.11 Perkembangan Survei Konsumen-BI dan Indeks Tendensi Konsumen-BPS
SUMBER : BANK INDONESIA, BPS, DIOLAH
INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK) PENGHASILAN SAAT INI DIBANDINGKAN 6 BLN YANG LALU
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160146
134.5
113.4122.25
peningkatan biaya konsumsi rumah tangga yang harus
dibayar petani, terutama untuk bahan makanan, sandang
dan biaya perumahan tidak terlalu tinggi. Dari sisi sektoral,
peningkatan terjadi pada hampir seluruh sektor, yakni
pada tanaman padi-palawija, tanaman perkebunan rakyat,
peternakan dan perikanan. Tanaman Padi dan palawija
menyumbang peningkatan seiring dengan adanya musim
panen pada Triwulan IV. Sementara kondisi cuaca
berpengaruh pada penurunan pendapatan sektor
holtikultura.
6.2.3 Survei Konsumen (SK) Dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK)
Survei Konsumen (SK) oleh Bank Indonesia dan Indeks
Tendensi Konsumen (ITK) Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat indikasi positif. Angka indeks penghasilan saat
ini dibandingkan 6 bulan lalu mengalami kenaikan dari
134,5 (TW-III) menjadi 146 (TW-IV) yang mengindikasikan
adanya perbaikan pendapatan pada triwulan IV apabila
dibandingkan triwulan III. Sementara itu, ITK meningkat
dari 113,4 (TW-III) menjadi 122,25 (TW-IV) yang
mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat
di triwulan IV. Hal ini disebabkan adanya momen liburan
sekolah, libur keagamaan dan disertai pendapatan dari
sektor pertanian serta kegiatan dan proyek pemerintah.
6.3 KONDISI KETENAGAKERJAAN6.3.1 Perkembangan Tenaga Kerja Secara UmumJumlah pengangguran di NTT pada bulan Agustus 2017
sebesar 3,27% dari total angkatan kerja, lebih baik
dibanding pengangguran terbuka nasional yang sebesar
5,50%. Dari sisi jumlah angkatan kerja dan pengangguran,
terjadi penurunan jumlah angkatan kerja pada Agustus
2017 yaitu menjadi sebanyak 2.398.609 orang dari bulan
Februari yang sebesar 2.503.057 orang. Penurunan
tersebut terutama didorong oleh adanya penurunan yang
cukup signifikan pada kategori pegawai kerja sebesar
102.748 jiwa. Dari sisi pengangguran jika dibandingkan,
terjadi penurunan jumlah dari 80.248 orang pada Februari
2017 menjadi 78.548 orang pada Agustus 2017.
Penurunan sejalan dengan peningkatan penyerapan
tenaga kerja di sektor industri dan konstruksi.
6.3.2 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)Dari Hasil SKDU di Provinsi NTT menunjukkan adanya
penurunan jumlah tenaga kerja, terutama di sektor
pertanian seiring dengan mulai menurunnya kegiatan
penanaman tanaman pangan. Pada triwulan I 2018,
penyerapan tenaga kerja diperkirakan masih mengalami
penurunan terutama disebabkan oleh menurunnya
kegiatan pembangunan di awal tahun maupun penurunan
kebutuhan di pertanian.
93KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Grafik 6.9 Perkembangan Nilai Tukar Petani
NTP-AXIS KANAN IT
Grafik 6.10 Perkembangan NTP Per Sektor
SEPT 17 DES 17
SUMBER : BPS, DIOLAHSUMBER : BPS, DIOLAH
IB
RIBU
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
103.00
104.8
100
105
110
115
120
125
130
135
94
96
98
100
102
104
106
92.00
94.00
96.00
98.00
100.00
102.00
104.00
106.00
108.00
110.00
4.6
1
-0.2
3
1.12
0.5
5
2.0
0
TANAMAN PADI-PALAWIJA
HORTIKULTURA TANAMANPERKEBUNAN
RAKYAT
PETERNAKAN PERIKANAN
RIBU
MAR SEP
2012
MAR SEP
2013
MAR SEP
2014
MAR SEP
2015
MAR SEP
2016
MAR SEP
2017
Grafik 6.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
KOTA DESA KOTA+DESA
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00 RIBU
MAR SEP
2012
MAR SEP
2013
MAR SEP
2014
MAR SEP
2015
MAR SEP
2016
MAR SEP
2017
Grafik 6.8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
KOTA DESA KOTA+DESA
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
SUMBER : BPS, DIOLAHSUMBER : BPS, DIOLAH
Kondisi kemiskinan di Provinsi NTT secara umum
menunjukkan trend menurun.Namun demikian
persentase kemiskinan yang masih berada di atas 20
persen, sehingga permasalahan kemiskinan masih perlu
mendapat perhatian. Beberapa upaya telah dilakukan oleh
Pemerintah Pusat Daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui
program sosial, seperti Desa Mandiri Anggur Merah
(DeMAM), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra dan
program lainnya. Namun demikian, pelaksanaan program
tersebut masih kurang efektif dikarenakan oleh lemahnya
sinergi antar level pemerintah.
Adanya investas i yang masuk d i NTT sepert i ,
pembangunan berbagai proyek strategis nasional,
pembangunan industri gula di Sumba, perkembangan
sektor ritel di KotaKupang serta pariwisata di Labuan Bajo
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja yang ada.
Selain itu, program Dana Desa yang telah dikucurkan mulai
tahun 2015, juga diharapkan mampu mendorong
ekonomi masyarakat di lingkup pedesaan. Peningkatan
kualitas SDM menjadi hal terpenting untuk mendukung
hal tersebut melalui pendidikan formal dan pelatihan
keterampilan.
6.2.2 Perkembangan Nilai Tukar PetaniBerdasarkan kinerja triwulanan, tingkat kesejahteraan
Pedesaan Provinsi NTT yang digambarkan oleh Nilai Tukar
Petani (NTP) menunjukkan peningkatan. NTP tercatat
meningkat 1,8 persen dari 103,03 (Triwulan III 2017)
menjadi 104,8 (Triwulan IV 2017). Kenaikan ini secara
umum menandakan adanya perbaikan pendapatan
petani. Peningkatan NTP sendiri terjadi karena indeks yang
diterima (IT) lebih tinggi dibandingkan indeks yang dibayar
(IB) dikarenakan adanya peningkatan produksi. Di sisi lain,
92 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 6.12 Perkembangan SKDU Tenaga Kerja
SUMBER : BANK INDONESIA, DIOLAH
INDEKS KARYAWAN PROYEKSI KARYAWAN
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I
2018-10
0
10
20
30
40
Grafik 6.11 Perkembangan Survei Konsumen-BI dan Indeks Tendensi Konsumen-BPS
SUMBER : BANK INDONESIA, BPS, DIOLAH
INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK) PENGHASILAN SAAT INI DIBANDINGKAN 6 BLN YANG LALU
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160146
134.5
113.4122.25
peningkatan biaya konsumsi rumah tangga yang harus
dibayar petani, terutama untuk bahan makanan, sandang
dan biaya perumahan tidak terlalu tinggi. Dari sisi sektoral,
peningkatan terjadi pada hampir seluruh sektor, yakni
pada tanaman padi-palawija, tanaman perkebunan rakyat,
peternakan dan perikanan. Tanaman Padi dan palawija
menyumbang peningkatan seiring dengan adanya musim
panen pada Triwulan IV. Sementara kondisi cuaca
berpengaruh pada penurunan pendapatan sektor
holtikultura.
6.2.3 Survei Konsumen (SK) Dan Indeks Tendensi Konsumen (ITK)
Survei Konsumen (SK) oleh Bank Indonesia dan Indeks
Tendensi Konsumen (ITK) Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat indikasi positif. Angka indeks penghasilan saat
ini dibandingkan 6 bulan lalu mengalami kenaikan dari
134,5 (TW-III) menjadi 146 (TW-IV) yang mengindikasikan
adanya perbaikan pendapatan pada triwulan IV apabila
dibandingkan triwulan III. Sementara itu, ITK meningkat
dari 113,4 (TW-III) menjadi 122,25 (TW-IV) yang
mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat
di triwulan IV. Hal ini disebabkan adanya momen liburan
sekolah, libur keagamaan dan disertai pendapatan dari
sektor pertanian serta kegiatan dan proyek pemerintah.
6.3 KONDISI KETENAGAKERJAAN6.3.1 Perkembangan Tenaga Kerja Secara UmumJumlah pengangguran di NTT pada bulan Agustus 2017
sebesar 3,27% dari total angkatan kerja, lebih baik
dibanding pengangguran terbuka nasional yang sebesar
5,50%. Dari sisi jumlah angkatan kerja dan pengangguran,
terjadi penurunan jumlah angkatan kerja pada Agustus
2017 yaitu menjadi sebanyak 2.398.609 orang dari bulan
Februari yang sebesar 2.503.057 orang. Penurunan
tersebut terutama didorong oleh adanya penurunan yang
cukup signifikan pada kategori pegawai kerja sebesar
102.748 jiwa. Dari sisi pengangguran jika dibandingkan,
terjadi penurunan jumlah dari 80.248 orang pada Februari
2017 menjadi 78.548 orang pada Agustus 2017.
Penurunan sejalan dengan peningkatan penyerapan
tenaga kerja di sektor industri dan konstruksi.
6.3.2 Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)Dari Hasil SKDU di Provinsi NTT menunjukkan adanya
penurunan jumlah tenaga kerja, terutama di sektor
pertanian seiring dengan mulai menurunnya kegiatan
penanaman tanaman pangan. Pada triwulan I 2018,
penyerapan tenaga kerja diperkirakan masih mengalami
penurunan terutama disebabkan oleh menurunnya
kegiatan pembangunan di awal tahun maupun penurunan
kebutuhan di pertanian.
93KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
URGrafik 6.9 Perkembangan Nilai Tukar Petani
NTP-AXIS KANAN IT
Grafik 6.10 Perkembangan NTP Per Sektor
SEPT 17 DES 17
SUMBER : BPS, DIOLAHSUMBER : BPS, DIOLAH
IB
RIBU
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I II III IV
2014
103.00
104.8
100
105
110
115
120
125
130
135
94
96
98
100
102
104
106
92.00
94.00
96.00
98.00
100.00
102.00
104.00
106.00
108.00
110.00
4.6
1
-0.2
3
1.12
0.5
5
2.0
0
TANAMAN PADI-PALAWIJA
HORTIKULTURA TANAMANPERKEBUNAN
RAKYAT
PETERNAKAN PERIKANAN
RIBU
MAR SEP
2012
MAR SEP
2013
MAR SEP
2014
MAR SEP
2015
MAR SEP
2016
MAR SEP
2017
Grafik 6.7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
KOTA DESA KOTA+DESA
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00 RIBU
MAR SEP
2012
MAR SEP
2013
MAR SEP
2014
MAR SEP
2015
MAR SEP
2016
MAR SEP
2017
Grafik 6.8 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
KOTA DESA KOTA+DESA
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
SUMBER : BPS, DIOLAHSUMBER : BPS, DIOLAH
Kondisi kemiskinan di Provinsi NTT secara umum
menunjukkan trend menurun.Namun demikian
persentase kemiskinan yang masih berada di atas 20
persen, sehingga permasalahan kemiskinan masih perlu
mendapat perhatian. Beberapa upaya telah dilakukan oleh
Pemerintah Pusat Daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui
program sosial, seperti Desa Mandiri Anggur Merah
(DeMAM), Program Keluarga Harapan (PKH), Rastra dan
program lainnya. Namun demikian, pelaksanaan program
tersebut masih kurang efektif dikarenakan oleh lemahnya
sinergi antar level pemerintah.
Adanya investas i yang masuk d i NTT sepert i ,
pembangunan berbagai proyek strategis nasional,
pembangunan industri gula di Sumba, perkembangan
sektor ritel di KotaKupang serta pariwisata di Labuan Bajo
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja yang ada.
Selain itu, program Dana Desa yang telah dikucurkan mulai
tahun 2015, juga diharapkan mampu mendorong
ekonomi masyarakat di lingkup pedesaan. Peningkatan
kualitas SDM menjadi hal terpenting untuk mendukung
hal tersebut melalui pendidikan formal dan pelatihan
keterampilan.
6.2.2 Perkembangan Nilai Tukar PetaniBerdasarkan kinerja triwulanan, tingkat kesejahteraan
Pedesaan Provinsi NTT yang digambarkan oleh Nilai Tukar
Petani (NTP) menunjukkan peningkatan. NTP tercatat
meningkat 1,8 persen dari 103,03 (Triwulan III 2017)
menjadi 104,8 (Triwulan IV 2017). Kenaikan ini secara
umum menandakan adanya perbaikan pendapatan
petani. Peningkatan NTP sendiri terjadi karena indeks yang
diterima (IT) lebih tinggi dibandingkan indeks yang dibayar
(IB) dikarenakan adanya peningkatan produksi. Di sisi lain,
92 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
penduduk yang belum menikah, memiliki kecenderungan
untuk lebih bahagia dibanding yang sudah menikah.
Sedangkan penduduk bercerai mati menjadi golongan
penduduk yang kurang berbahagia dibanding golongan
lainnya. Pembeda utama adalah dikarenakan rendahnya
penghasilan dan fasilitas kesehatan yang bisa didapatkan.
Penduduk dengan usia yang lebih muda akan cenderung
lebih bahagia dibanding dengan penduduk dengan usia
yang lebih tua. Demikian pula, semakin sedikit jumlah
anggota keluarga, maka penduduk akan cenderung lebih
berbahagia. Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan
juga cenderung membuat orang menjadi lebih
berbahagia.
95KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Grafik 6.13 Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan NTT
SUMBER : BPS, DIOLAH
59.4
65.3
59.0
67.6
64.0
79.9
71.3
77.2
76.1
79.2
72.7
61.2
64.0
70.3
73.0
63.4
75.4
72.9
73.5
PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN
PEKERJAAN/USAHA/KEGIATAN UTAMA
PENDAPATAN RUMAH TANGGA
KESEHATAN
KONDISI RUMAH DAN FASILITAS RUMAH
KEHARMONISAN KELUARGA
KETERSEDIAAN WAKTU LUANG
HUBUNGAN SOSIAL
KEADAAN LINGKUNGAN
KONDISI KEAMANAN
PERASAAN SENANG/RIANG/GEMBIRA
PERASAAN TIDAK KHAWATIR/CEMAS
PERASAAN TIDAK TERTEKAN
KEMANDIRIAN
PENGUASAAN LINGKUNGAN
PENGEMBANGAN DIRI
HUBUNGAN POSITIF DENGAN ORANG LAIN
TUJUAN HIDUP
PENERIMAAN DIRI
6.4 INDEKS KEBAHAGIAAN
Berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan
(SPTK), Indeks Kebahagiaan Provinsi NTT meningkat dari
66.22 (2014), menjadi sebesar 68,98 pada tahun 2017.
Berdasarkan indikator pengukurnya, tingkat kebahagiaan
di NTT terutama dipengaruhi oleh indikator dimensi makna
hidup (Eudaimonia) yang memiliki nilai paling tinggi
sebesar 71,53. Tingginya indikator makna hidup terutama
disebabkan oleh cukup bagusnya hubungan positif
dengan orang lain di Provinsi NTT. Adapun indikator
perasaan (affect) menjadi indikator terendah dikarenakan
oleh adanya perasaan khawatir dan tertekan yang
kemungkinan disebabkan oleh pendapatan rumah tangga
yang relatif kecil. Indeks Dimensi Kepuasan Hidup cukup
besar mencapai 69,83 terutama disebabkan oleh indikator
subdimensi sosial, sedangkan subdimensi personal
cenderung rendah. Indeks pencapaian tersebut
menempatkan Provinsi NTT sebagai provinsi dengan
peringkat Indeks Kebahagiaan ketiga terbawah nasional
dan hanya berada di atas Papua (67,52) dan Sumatera
Utara (68,41). Indeks Kebahagiaan Provinsi NTT juga di
bawah nasional yakni 70,69. Tiga provinsi dengan nilai
6.4.1 Perkembangan Indeks KebahagiaanIndeks Kebahagiaan tertinggi adalah Maluku Utara
(75,68), Maluku (73,77), & Sulawesi Utara (73,69).
Pada dimensi kepuasan hidup, subdimensi sosial
menunjukkan rata-rata nilai indeks yang tinggi hingga
76,73. Tingginya kepuasan sosial tersebut lebih
disebabkan keharmonisan keluarga yang cukup tinggi
hingga 79,86, diikuti oleh kondisi keamanan yang
kondusif (79,17) dan keadaan lingkungan yang nyaman
(76,11). Namun demikian kondisi sosial yang bagus
berbanding terbalik dengan kepuasan personal yang relatif
rendah (63,06), terutama disebabkan oleh rendahnya
pendapatan rumah tangga dan pendidikan ketrampilan.
Pada Dimensi Perasaan (Affect), indikator yang memiliki
indeks tertinggi adalah Perasaan Senang/Riang/Gembira
dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari pada
tingkatan 72,66, sementara yang terendah adalah
Perasaan Tidak Khawatir/Cemas pada tingkatan 61,22.
Selanjutnya Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia), indikator
yang memiliki indeks tertinggi adalah Hubungan Positif
Dengan Orang Lain (75,44), sebaliknya yang terendah
adalah Pengembangan Diri (63,38). Dapat disimpulkan,
bahwa penduduk NTT pada umumnya cenderung
menjunjung tinggi kebersamaan dengan nilai hubungan
positif dengan orang lain mencapai level 75,44. Sementara
itu, tingkat pengembangan potensi diri melalui upaya
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya
relatif rendah yaitu 63,38.
Berdasarkan karakteristik demografi dan ekonomi, secara
umum, indeks kebahagiaan penduduk perkotaan
cenderung lebih tinggi dari masyarakat desa. Tingginya
indeks kebahagiaan terutama disebabkan oleh subdimensi
personal seperti penghasilan yang lebih tinggi, sedangkan
subdimensi sosial relatif sama. Tidak ditemukan adanya
perbedaan kebahagiaan antara pria dan wanita. Selain itu,
6.4.2 Indeks Kebahagiaan NTT Menurut Beberapa Karakteristik
94 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
penduduk yang belum menikah, memiliki kecenderungan
untuk lebih bahagia dibanding yang sudah menikah.
Sedangkan penduduk bercerai mati menjadi golongan
penduduk yang kurang berbahagia dibanding golongan
lainnya. Pembeda utama adalah dikarenakan rendahnya
penghasilan dan fasilitas kesehatan yang bisa didapatkan.
Penduduk dengan usia yang lebih muda akan cenderung
lebih bahagia dibanding dengan penduduk dengan usia
yang lebih tua. Demikian pula, semakin sedikit jumlah
anggota keluarga, maka penduduk akan cenderung lebih
berbahagia. Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan
juga cenderung membuat orang menjadi lebih
berbahagia.
95KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Grafik 6.13 Indikator Penyusun Indeks Kebahagiaan NTT
SUMBER : BPS, DIOLAH
59.4
65.3
59.0
67.6
64.0
79.9
71.3
77.2
76.1
79.2
72.7
61.2
64.0
70.3
73.0
63.4
75.4
72.9
73.5
PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN
PEKERJAAN/USAHA/KEGIATAN UTAMA
PENDAPATAN RUMAH TANGGA
KESEHATAN
KONDISI RUMAH DAN FASILITAS RUMAH
KEHARMONISAN KELUARGA
KETERSEDIAAN WAKTU LUANG
HUBUNGAN SOSIAL
KEADAAN LINGKUNGAN
KONDISI KEAMANAN
PERASAAN SENANG/RIANG/GEMBIRA
PERASAAN TIDAK KHAWATIR/CEMAS
PERASAAN TIDAK TERTEKAN
KEMANDIRIAN
PENGUASAAN LINGKUNGAN
PENGEMBANGAN DIRI
HUBUNGAN POSITIF DENGAN ORANG LAIN
TUJUAN HIDUP
PENERIMAAN DIRI
6.4 INDEKS KEBAHAGIAAN
Berdasarkan hasil Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan
(SPTK), Indeks Kebahagiaan Provinsi NTT meningkat dari
66.22 (2014), menjadi sebesar 68,98 pada tahun 2017.
Berdasarkan indikator pengukurnya, tingkat kebahagiaan
di NTT terutama dipengaruhi oleh indikator dimensi makna
hidup (Eudaimonia) yang memiliki nilai paling tinggi
sebesar 71,53. Tingginya indikator makna hidup terutama
disebabkan oleh cukup bagusnya hubungan positif
dengan orang lain di Provinsi NTT. Adapun indikator
perasaan (affect) menjadi indikator terendah dikarenakan
oleh adanya perasaan khawatir dan tertekan yang
kemungkinan disebabkan oleh pendapatan rumah tangga
yang relatif kecil. Indeks Dimensi Kepuasan Hidup cukup
besar mencapai 69,83 terutama disebabkan oleh indikator
subdimensi sosial, sedangkan subdimensi personal
cenderung rendah. Indeks pencapaian tersebut
menempatkan Provinsi NTT sebagai provinsi dengan
peringkat Indeks Kebahagiaan ketiga terbawah nasional
dan hanya berada di atas Papua (67,52) dan Sumatera
Utara (68,41). Indeks Kebahagiaan Provinsi NTT juga di
bawah nasional yakni 70,69. Tiga provinsi dengan nilai
6.4.1 Perkembangan Indeks KebahagiaanIndeks Kebahagiaan tertinggi adalah Maluku Utara
(75,68), Maluku (73,77), & Sulawesi Utara (73,69).
Pada dimensi kepuasan hidup, subdimensi sosial
menunjukkan rata-rata nilai indeks yang tinggi hingga
76,73. Tingginya kepuasan sosial tersebut lebih
disebabkan keharmonisan keluarga yang cukup tinggi
hingga 79,86, diikuti oleh kondisi keamanan yang
kondusif (79,17) dan keadaan lingkungan yang nyaman
(76,11). Namun demikian kondisi sosial yang bagus
berbanding terbalik dengan kepuasan personal yang relatif
rendah (63,06), terutama disebabkan oleh rendahnya
pendapatan rumah tangga dan pendidikan ketrampilan.
Pada Dimensi Perasaan (Affect), indikator yang memiliki
indeks tertinggi adalah Perasaan Senang/Riang/Gembira
dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari pada
tingkatan 72,66, sementara yang terendah adalah
Perasaan Tidak Khawatir/Cemas pada tingkatan 61,22.
Selanjutnya Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia), indikator
yang memiliki indeks tertinggi adalah Hubungan Positif
Dengan Orang Lain (75,44), sebaliknya yang terendah
adalah Pengembangan Diri (63,38). Dapat disimpulkan,
bahwa penduduk NTT pada umumnya cenderung
menjunjung tinggi kebersamaan dengan nilai hubungan
positif dengan orang lain mencapai level 75,44. Sementara
itu, tingkat pengembangan potensi diri melalui upaya
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya
relatif rendah yaitu 63,38.
Berdasarkan karakteristik demografi dan ekonomi, secara
umum, indeks kebahagiaan penduduk perkotaan
cenderung lebih tinggi dari masyarakat desa. Tingginya
indeks kebahagiaan terutama disebabkan oleh subdimensi
personal seperti penghasilan yang lebih tinggi, sedangkan
subdimensi sosial relatif sama. Tidak ditemukan adanya
perbedaan kebahagiaan antara pria dan wanita. Selain itu,
6.4.2 Indeks Kebahagiaan NTT Menurut Beberapa Karakteristik
94 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Boks 7. Permasalahan Ketenagakerjaan di NTTBoks 7. Permasalahan Ketenagakerjaan di NTTPermasalahan ketenagakerjaan timbul dikarenakan
adanya hubungan sebab ak iba t yang sa l i ng
mempengaruhi antar indikator ekonomi. Secara umum,
struktur ekonomi yang masih berfokus pada sektor primer
dengan luasan lahan per petani yang kecil memiliki
kecenderungan memiliki struktur masyarakat yang relatif
miskin. Karena ketidakberdayaan ekonomi, masyarakat
cenderung tidak memikirkan pengembangan kapasitas
diri, yang berdampak pada rendahnya daya saing,
kreativitas dan produktivitas. Hal ini membuat inovasi
menjadi mati, dan kondisi yang sama tersebut akan terus
berulang. Kondisi ini biasa kita sebut sebagai bagian dari
lingkaran setan kemiskinan. Oleh karena itu, kesadaran
akan permasalahan struktural yang ada akan sangat
membantu dalam memotong rantai kemiskinan dan
permasalahan ketenagakerjaan yang ada.
Permasalahan ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh
struktur ekonomi dan kondisi demografi penduduknya.
Secara struktural, ekonomi di Provinsi NTT didorong oleh 4
sektor utama yaitu sektor pertanian, administrasi
pemerintah, perdagangan, dan konstruksi. Keempat
sektor tersebut bersama-sama menyumbang hingga
62,9% dari total pangsa ekonomi NTT tahun 2017.
Apabila diperdalam per masing-masing kabupaten Kota,
terlihat bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
sektor pertanian dan administrasi pemerintah terlihat
sangat besar. Tingginya ketergantungan terlihat dari
pangsa 2 sektor tersebut yang mencapai lebih dari 50%
pada 13 kabupaten/kota. Hanya kota Kupang, Belu,
Sumba Timur, Ende dan Manggarai yang pangsa kedua
sektor tersebut kurang dari 40%. Hal ini berarti tingkat
ketergantungan terhadap sektor primer atau peran
pemerintah sangat besar dalam menggerakkan
perekonomian.
Berdasarkan kondisi demografis, tingkat pertumbuhan
penduduk sudah menunjukkan adanya penurunan.
Namun demikian, pertumbuhan penduduk sebesar 1,61%
tersebut masih relatif tinggi dibanding pertumbuhan
penduduk secara nasional yang sebesar nasional yang
sebesar 1,36%. Hal ini terlihat dari struktur usia penduduk
yang cenderung besar di bawah, yang menunjukkan
besarnya populasi penduduk dengan usia di bawah 20
tahun. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan
penduduk di NTT menjadi yang tertinggi di Indonesia
dengan nilai mencapai 66,7%. Kondisi ini membuat
Provinsi NTT tidak dapat menikmati bonus demografi
sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia.
PERTANIAN
ADM PEMERINTAHAN
PERDAGANGAN
KONSTRUKSI
JASA PENDIDIKAN
INFOKOM
TRANSPORTASI
PERTAMBANGAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
LG
AIR
AKMAMIN
JASA KEUANGAN
REAL ESTAT
JASA PERUSAHAAN
JASA KESEHATAN
JASA LAINNYA
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.1. Perbandingan Spasial Sektoral
NA
GE
KEO
SU
MT
EN
G
LEM
BA
TA
RO
ND
A
MA
TIM
TTS
SB
D
KU
PA
NG
SA
RA
I
MA
BA
R
NG
AD
A
TTU
MA
LA
KA
ALO
R
SIK
KA
SU
MB
AR
FLO
TIM
NTT
MA
NG
GA
RA
I
EN
DE
SU
MTIM
BE
LU
KU
PA
NG
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.2. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
2014 2015 2016 20172010 2011 2012 2013
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
0
1
2
3
4
5
6 JUTA
0-14 15-24 GROWTH25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
97KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Tabel 6.1. Karakteristik Indeks Kebahagiaan berdasarkan faktor Demografi dan Ekonomi
JENIS PENGGUNAAN (% YOY)INDEKS DIMENSI KEPUASAN HIDUP
PERKOTAAN
PERDESAAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENIKAH
MENIKAH
CERAI HIDUP
CERAI MATI
< 24 TAHUN
25 - 40 TAHUN
41 - 64 TAHUN
> 65 TAHUN
KEPALA RUMAH TANGGA
PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA
1 ORANG
2 ORANG
3 ORANG
4 ORANG
5 ORANG ATAU LEBIH
TIDAK PERNAH SEKOLAH
TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT
SD SEDERAJAT
SMP SEDERAJAT
SMA SEDERAJAT
DIPLOMA I, II, III
DIPLOMA IV/S1
S2,S3
HINGGA RP 1.800.000
RP 1.800.000 - RP 3.000.000
RP 3.000.001 - RP 4.800.000
RP 4.800.001 - RP 7.200.000
LEBIH DARI RP 7.200.000
KLASIFIKASI WILAYAH
JENIS KELAMIN
STATUS PERKAWINAN
KELOMPOK UMUR
KEDUDUKAN DALAM RUMAH TANGGA
BANYAKNYA ANGGOTA RUMAH TANGGA
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN
PENDAPATAN RUMAH TANGGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
72.94
67.81
69.27
68.62
71.52
69.1
68.94
67.22
70.03
69.27
68.93
68.17
68.87
69.26
69.57
69.5
68.97
69.41
68.55
65.25
67.72
66.39
69.98
72.04
75.6
77.04
79.81
66.37
69.44
71.91
74.28
75.73
68.98
INDEKSKEBAHAGIAAN TOTAL SUBDIMENSI
PERSONALSUBDIMENSI
SOSIAL
INDEKS DIMENSIPERASAAN(AFFECT)
INDEKS DIMENSIMAKNA HIDUP(EUDAIMONIA)
73.12
68.86
69.37
70.39
72.59
69.71
70.58
69.32
70.26
69.96
69.85
69.34
69.48
70.79
70.51
71.34
69.73
70.67
68.98
67.02
68.73
67.73
70.48
72.18
75.83
76.86
79.55
67.26
70.54
72.84
75.1
75.97
69.83
68.87
61.16
62.29
63.67
68.55
62.64
64.89
61.98
65.62
62.81
63.08
61.83
62.46
64.17
65.62
65.25
62.36
63.69
61.75
59.13
60.74
59.18
63.77
67.56
72.91
74.11
79.47
58.54
63.79
68.15
72.44
73.45
62.92
77.37
76.57
76.44
77.12
76.62
76.78
76.28
76.65
74.9
77.11
76.62
76.85
76.51
77.41
75.4
77.43
77.11
77.65
76.22
74.9
76.71
76.28
77.19
76.8
78.76
79.6
79.63
75.97
77.29
77.54
77.75
78.48
76.75
69.67
63.91
65.99
64.3
66.91
65.47
62.88
63.37
63.49
65.33
64.99
66.42
65.21
65.27
65.96
65.78
65.21
65.58
64.81
62.68
65.03
62.14
65.8
67.75
70.69
73.76
73.31
62.55
65.46
68.5
69.85
72.83
65.23
75.73
70.3
72.18
70.75
74.66
71.79
72.8
68.6
75.79
72.18
71.59
68.57
71.6
71.36
71.93
71.02
71.62
71.62
71.53
65.8
69.15
68.92
73.28
75.84
79.86
80.22
86.04
68.96
71.96
74.07
77.5
78.13
71.53
96 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Boks 7. Permasalahan Ketenagakerjaan di NTTBoks 7. Permasalahan Ketenagakerjaan di NTTPermasalahan ketenagakerjaan timbul dikarenakan
adanya hubungan sebab ak iba t yang sa l i ng
mempengaruhi antar indikator ekonomi. Secara umum,
struktur ekonomi yang masih berfokus pada sektor primer
dengan luasan lahan per petani yang kecil memiliki
kecenderungan memiliki struktur masyarakat yang relatif
miskin. Karena ketidakberdayaan ekonomi, masyarakat
cenderung tidak memikirkan pengembangan kapasitas
diri, yang berdampak pada rendahnya daya saing,
kreativitas dan produktivitas. Hal ini membuat inovasi
menjadi mati, dan kondisi yang sama tersebut akan terus
berulang. Kondisi ini biasa kita sebut sebagai bagian dari
lingkaran setan kemiskinan. Oleh karena itu, kesadaran
akan permasalahan struktural yang ada akan sangat
membantu dalam memotong rantai kemiskinan dan
permasalahan ketenagakerjaan yang ada.
Permasalahan ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh
struktur ekonomi dan kondisi demografi penduduknya.
Secara struktural, ekonomi di Provinsi NTT didorong oleh 4
sektor utama yaitu sektor pertanian, administrasi
pemerintah, perdagangan, dan konstruksi. Keempat
sektor tersebut bersama-sama menyumbang hingga
62,9% dari total pangsa ekonomi NTT tahun 2017.
Apabila diperdalam per masing-masing kabupaten Kota,
terlihat bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap
sektor pertanian dan administrasi pemerintah terlihat
sangat besar. Tingginya ketergantungan terlihat dari
pangsa 2 sektor tersebut yang mencapai lebih dari 50%
pada 13 kabupaten/kota. Hanya kota Kupang, Belu,
Sumba Timur, Ende dan Manggarai yang pangsa kedua
sektor tersebut kurang dari 40%. Hal ini berarti tingkat
ketergantungan terhadap sektor primer atau peran
pemerintah sangat besar dalam menggerakkan
perekonomian.
Berdasarkan kondisi demografis, tingkat pertumbuhan
penduduk sudah menunjukkan adanya penurunan.
Namun demikian, pertumbuhan penduduk sebesar 1,61%
tersebut masih relatif tinggi dibanding pertumbuhan
penduduk secara nasional yang sebesar nasional yang
sebesar 1,36%. Hal ini terlihat dari struktur usia penduduk
yang cenderung besar di bawah, yang menunjukkan
besarnya populasi penduduk dengan usia di bawah 20
tahun. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan
penduduk di NTT menjadi yang tertinggi di Indonesia
dengan nilai mencapai 66,7%. Kondisi ini membuat
Provinsi NTT tidak dapat menikmati bonus demografi
sebagaimana provinsi lainnya di Indonesia.
PERTANIAN
ADM PEMERINTAHAN
PERDAGANGAN
KONSTRUKSI
JASA PENDIDIKAN
INFOKOM
TRANSPORTASI
PERTAMBANGAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
LG
AIR
AKMAMIN
JASA KEUANGAN
REAL ESTAT
JASA PERUSAHAAN
JASA KESEHATAN
JASA LAINNYA
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.1. Perbandingan Spasial Sektoral
NA
GE
KEO
SU
MT
EN
G
LEM
BA
TA
RO
ND
A
MA
TIM
TTS
SB
D
KU
PA
NG
SA
RA
I
MA
BA
R
NG
AD
A
TTU
MA
LA
KA
ALO
R
SIK
KA
SU
MB
AR
FLO
TIM
NTT
MA
NG
GA
RA
I
EN
DE
SU
MTIM
BE
LU
KU
PA
NG
0%
20%
40%
60%
80%
100%
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.2. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk
2014 2015 2016 20172010 2011 2012 2013
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
0
1
2
3
4
5
6 JUTA
0-14 15-24 GROWTH25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+
97KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Tabel 6.1. Karakteristik Indeks Kebahagiaan berdasarkan faktor Demografi dan Ekonomi
JENIS PENGGUNAAN (% YOY)INDEKS DIMENSI KEPUASAN HIDUP
PERKOTAAN
PERDESAAN
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENIKAH
MENIKAH
CERAI HIDUP
CERAI MATI
< 24 TAHUN
25 - 40 TAHUN
41 - 64 TAHUN
> 65 TAHUN
KEPALA RUMAH TANGGA
PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA
1 ORANG
2 ORANG
3 ORANG
4 ORANG
5 ORANG ATAU LEBIH
TIDAK PERNAH SEKOLAH
TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT
SD SEDERAJAT
SMP SEDERAJAT
SMA SEDERAJAT
DIPLOMA I, II, III
DIPLOMA IV/S1
S2,S3
HINGGA RP 1.800.000
RP 1.800.000 - RP 3.000.000
RP 3.000.001 - RP 4.800.000
RP 4.800.001 - RP 7.200.000
LEBIH DARI RP 7.200.000
KLASIFIKASI WILAYAH
JENIS KELAMIN
STATUS PERKAWINAN
KELOMPOK UMUR
KEDUDUKAN DALAM RUMAH TANGGA
BANYAKNYA ANGGOTA RUMAH TANGGA
PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN
PENDAPATAN RUMAH TANGGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
72.94
67.81
69.27
68.62
71.52
69.1
68.94
67.22
70.03
69.27
68.93
68.17
68.87
69.26
69.57
69.5
68.97
69.41
68.55
65.25
67.72
66.39
69.98
72.04
75.6
77.04
79.81
66.37
69.44
71.91
74.28
75.73
68.98
INDEKSKEBAHAGIAAN TOTAL SUBDIMENSI
PERSONALSUBDIMENSI
SOSIAL
INDEKS DIMENSIPERASAAN(AFFECT)
INDEKS DIMENSIMAKNA HIDUP(EUDAIMONIA)
73.12
68.86
69.37
70.39
72.59
69.71
70.58
69.32
70.26
69.96
69.85
69.34
69.48
70.79
70.51
71.34
69.73
70.67
68.98
67.02
68.73
67.73
70.48
72.18
75.83
76.86
79.55
67.26
70.54
72.84
75.1
75.97
69.83
68.87
61.16
62.29
63.67
68.55
62.64
64.89
61.98
65.62
62.81
63.08
61.83
62.46
64.17
65.62
65.25
62.36
63.69
61.75
59.13
60.74
59.18
63.77
67.56
72.91
74.11
79.47
58.54
63.79
68.15
72.44
73.45
62.92
77.37
76.57
76.44
77.12
76.62
76.78
76.28
76.65
74.9
77.11
76.62
76.85
76.51
77.41
75.4
77.43
77.11
77.65
76.22
74.9
76.71
76.28
77.19
76.8
78.76
79.6
79.63
75.97
77.29
77.54
77.75
78.48
76.75
69.67
63.91
65.99
64.3
66.91
65.47
62.88
63.37
63.49
65.33
64.99
66.42
65.21
65.27
65.96
65.78
65.21
65.58
64.81
62.68
65.03
62.14
65.8
67.75
70.69
73.76
73.31
62.55
65.46
68.5
69.85
72.83
65.23
75.73
70.3
72.18
70.75
74.66
71.79
72.8
68.6
75.79
72.18
71.59
68.57
71.6
71.36
71.93
71.02
71.62
71.62
71.53
65.8
69.15
68.92
73.28
75.84
79.86
80.22
86.04
68.96
71.96
74.07
77.5
78.13
71.53
96 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.9. Sepuluh Provinsi Termiskin dan Terkaya
3,75
10,7
22,01
28,4
0
5
10
15
20
25
30
DK
I
BA
LI
KA
LSE
L
BA
BE
L
BA
NTE
N
KA
LTE
NG
KE
PR
I
KA
LTIM
MA
LU
T
KA
LTA
RA
NA
SIO
NA
L
LA
MP
UN
G
SU
LTEN
G
NTB
AC
EH
BE
NG
KU
LU
GO
RO
NTA
LO
MA
LU
KU
NTT
PA
PB
AR
PA
PU
A
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.10. Usia dan Formalitas Pekerjaan
RIBU
-400 -300 -200 -100 0 100 200
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 ke atas
INFORMAL FORMAL
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.7. IPM Provinsi NTT
2014 2015 20162012 20132011
INDONESIANTT
2010
56
58
60
62
64
66
68
70
72
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.8. IPM Kabupaten/Kota di NTT
-4
-2
0
2
4
6
8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
SA
RA
I
MA
TIM
MA
LA
KA
SU
MT
EN
G
ALO
R
RO
ND
A
TTS
MA
BA
R
BE
LU
SB
D
TTU
MA
NG
GA
RA
I
SU
MB
AR
FLO
TIM
KU
PA
NG
SIK
KA
LEM
BA
TA
SU
MTIM
NA
GE
KO
NG
AD
A
EN
DE
K. K
UPA
NG
GROWTHIPM
Rendahnya IPM terutama disebabkan oleh indikator
pengeluaran perkapita yang hanya sebesar 7,12 juta, dan
menjadi pengeluaran perkapita terendah di Indonesia.
Peringkat rata-rata pendidikan di NTT terendah keempat di
Indonesia, dan harapan hidup juga terendah keenam
dibanding provins i la innya. Angka kemiskinan
menunjukkan sebagai Provinsi termiskin ketiga di
Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai
22,01% dari populasi, jauh lebih besar dari nasional yang
sebesar 10,7%.
Apabila dilihat dari struktur pekerjaan di NTT, terlihat
bahwa semua kelompok usia didominasi oleh pekerjaan
informal. 79% pekerja berada di pedesaan dan lebih dari
50% berpendidikan SD dan terkonsentrasi di pedesaan.
NTT juga memiliki rata-rata pekerja dengan pendidikan
terendah ketiga setelah Provinsi Papua dan Jawa Tengah.
56,2% pekerja memiliki latar belakang pendidikan
hanyalah sekolah dasar, sedikit lebih baik dari Papua yang
sebesar 57,2%.
Berdasarkan sektor ekonomi, 53,3% pekerja bekerja di
sektor pertanian. Hal ini menjadikan provinsi NTT sebagai
provinsi dengan rasio pekerja petani terbesar kedua
setelah Provinsi Papua. Sektor ekonomi dengan pekerja
terbesar selanjutnya adalah sektor perdagangan (10,0%),
industri pengolahan (7,4%), jasa pendidikan (6,6%) dan
administrasi pemerintah (6,2%). Berdasarkan status
pekerjaan utama juga terlihat bahwa pekerja terbanyak di
NTT adalah pekerja keluarga tidak dibayar dan berusaha
99KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Grafik 7.5. Angka Partisipasi Murni
2014 2015 20162012 20132011
95,24
66,56
52,87
30
40
50
60
70
80
90
100
APM SMP/MTS/PAKET B APM SMA/SMK/MA/PAKET CAPM SD/MI/PAKET A
Grafik 7.6. Rata-Rata Lama Sekolah di NTT
SU
MT
EN
G
SA
RA
I
TTS
SB
D
MA
LA
KA
MA
TIM
SU
MB
AR
SU
MTIM
SIK
KA
RO
TE
ND
AO
MA
BA
R
KU
PA
NG
MA
NG
GA
RA
I
FLO
TIM
BE
LU
TTU
NA
GE
KE
O
EN
DE
LEM
BA
TA
NG
AD
A
ALO
R
KO
TA K
UPA
NG
0
2
4
6
8
10
12
Tingkat partisipasi sekolah sebenarnya sudah cukup tinggi
pada level pendidikan sekolah dasar, namun jauh
berkurang pada pendidikan di atasnya. Pemerataan
pendidikan juga relatif timpang dengan pendidikan relatif
tinggi hanya terjadi di Kota Kupang, sedangkan daerah lain
hanya sebatas sampai kelas satu atau dua SMP. Bahkan,
rata-rata pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah dan
Sabu Raijua tidak lebih dari sekolah dasar. Tingginya
tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirasa
menjadi alasan utama rendahnya pendidikan di NTT. Hal ini
terlihat dari rasio kecukupan guru dibanding jumlah murid
secara rata-rata di kisaran 11-20 siswa, jauh lebih baik dan
di atas standar UU guru yang sebanyak 20 murid per guru.
Artinya, jumlah guru yang ada saat ini masih mencukupi.
Permalahan yang terjadi justru terletak pada rendahnya
minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, salah
satunya dikarenakan oleh tuntutan kebutuhan hidup yang
harus dipenuhi. Permasalahan lainnya adalah terkait
kualitas pendidikan yang dirasa masih rendah yang terlihat
dari rata-rata nilai ujian nasional yang lebih rendah
dibanding rata-rata nasional.
Permasalahan tersebut di atas dapat tergambar dari nilai
indeks pembangunan manusia (IPM) NTT yang hanya
menempati urutan terendah ketiga secara nasional setelah
Papua dan Papua Barat. Pertumbuhan IPM NTT juga hanya
sebesar 0,73% (yoy) lebih rendah dibanding nasional yang
sebesar 0,91%. Pertumbuhan IPM yang tinggi hanya
terjadi pada Kabupaten Sumba Barat Daya yang tumbuh
5,87%, namun juga terjadi penurunan IPM yang cukup
besar di Kabupaten Sumba Tengah hingga 3,32%.
SUMBER : BPS, DIOLAH SUMBER : BPS, DIOLAH
319199
304279
297586
274472
225866
179045
164769
150876
140733
128612
112830
92517
68636
48762
34230
35541
-308272
-300267
-283596
-259646
-216614
-184139
-178618
-170392
-156692
-140162
-120765
-97422
-72068
-54189
-39095
-43624
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+ PEREMPUANLAKI-LAKI
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.3. Struktur Usia Penduduk di NTT
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.4. Rasio Ketergantungan di NTT
45,6 46,2 46,2 46,6 47,5 48,6 48,6 49,9 50,6 50,852,9 53,8
5658,5 59,7 60,5
66,7
30
35
40
45
50
55
60
65
70
BA
LI
KA
LTE
NG
KA
LTIM
SU
LU
T
PA
PU
A
KA
LSE
L
GO
RO
NTA
LO
PA
BA
R
SU
LTE
NG
KA
LB
AR
SU
LSE
L
NTB
SU
LB
AR
MA
LU
T
MA
LU
KU
SU
LTR
A
NTT
98 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.9. Sepuluh Provinsi Termiskin dan Terkaya
3,75
10,7
22,01
28,4
0
5
10
15
20
25
30
DK
I
BA
LI
KA
LSE
L
BA
BE
L
BA
NTE
N
KA
LTE
NG
KE
PR
I
KA
LTIM
MA
LU
T
KA
LTA
RA
NA
SIO
NA
L
LA
MP
UN
G
SU
LTEN
G
NTB
AC
EH
BE
NG
KU
LU
GO
RO
NTA
LO
MA
LU
KU
NTT
PA
PB
AR
PA
PU
A
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.10. Usia dan Formalitas Pekerjaan
RIBU
-400 -300 -200 -100 0 100 200
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75 ke atas
INFORMAL FORMAL
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.7. IPM Provinsi NTT
2014 2015 20162012 20132011
INDONESIANTT
2010
56
58
60
62
64
66
68
70
72
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.8. IPM Kabupaten/Kota di NTT
-4
-2
0
2
4
6
8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
SA
RA
I
MA
TIM
MA
LA
KA
SU
MT
EN
G
ALO
R
RO
ND
A
TTS
MA
BA
R
BE
LU
SB
D
TTU
MA
NG
GA
RA
I
SU
MB
AR
FLO
TIM
KU
PA
NG
SIK
KA
LEM
BA
TA
SU
MTIM
NA
GE
KO
NG
AD
A
EN
DE
K. K
UPA
NG
GROWTHIPM
Rendahnya IPM terutama disebabkan oleh indikator
pengeluaran perkapita yang hanya sebesar 7,12 juta, dan
menjadi pengeluaran perkapita terendah di Indonesia.
Peringkat rata-rata pendidikan di NTT terendah keempat di
Indonesia, dan harapan hidup juga terendah keenam
dibanding provins i la innya. Angka kemiskinan
menunjukkan sebagai Provinsi termiskin ketiga di
Indonesia dengan jumlah penduduk miskin mencapai
22,01% dari populasi, jauh lebih besar dari nasional yang
sebesar 10,7%.
Apabila dilihat dari struktur pekerjaan di NTT, terlihat
bahwa semua kelompok usia didominasi oleh pekerjaan
informal. 79% pekerja berada di pedesaan dan lebih dari
50% berpendidikan SD dan terkonsentrasi di pedesaan.
NTT juga memiliki rata-rata pekerja dengan pendidikan
terendah ketiga setelah Provinsi Papua dan Jawa Tengah.
56,2% pekerja memiliki latar belakang pendidikan
hanyalah sekolah dasar, sedikit lebih baik dari Papua yang
sebesar 57,2%.
Berdasarkan sektor ekonomi, 53,3% pekerja bekerja di
sektor pertanian. Hal ini menjadikan provinsi NTT sebagai
provinsi dengan rasio pekerja petani terbesar kedua
setelah Provinsi Papua. Sektor ekonomi dengan pekerja
terbesar selanjutnya adalah sektor perdagangan (10,0%),
industri pengolahan (7,4%), jasa pendidikan (6,6%) dan
administrasi pemerintah (6,2%). Berdasarkan status
pekerjaan utama juga terlihat bahwa pekerja terbanyak di
NTT adalah pekerja keluarga tidak dibayar dan berusaha
99KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Grafik 7.5. Angka Partisipasi Murni
2014 2015 20162012 20132011
95,24
66,56
52,87
30
40
50
60
70
80
90
100
APM SMP/MTS/PAKET B APM SMA/SMK/MA/PAKET CAPM SD/MI/PAKET A
Grafik 7.6. Rata-Rata Lama Sekolah di NTT
SU
MT
EN
G
SA
RA
I
TTS
SB
D
MA
LA
KA
MA
TIM
SU
MB
AR
SU
MTIM
SIK
KA
RO
TE
ND
AO
MA
BA
R
KU
PA
NG
MA
NG
GA
RA
I
FLO
TIM
BE
LU
TTU
NA
GE
KE
O
EN
DE
LEM
BA
TA
NG
AD
A
ALO
R
KO
TA K
UPA
NG
0
2
4
6
8
10
12
Tingkat partisipasi sekolah sebenarnya sudah cukup tinggi
pada level pendidikan sekolah dasar, namun jauh
berkurang pada pendidikan di atasnya. Pemerataan
pendidikan juga relatif timpang dengan pendidikan relatif
tinggi hanya terjadi di Kota Kupang, sedangkan daerah lain
hanya sebatas sampai kelas satu atau dua SMP. Bahkan,
rata-rata pendidikan di Kabupaten Sumba Tengah dan
Sabu Raijua tidak lebih dari sekolah dasar. Tingginya
tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirasa
menjadi alasan utama rendahnya pendidikan di NTT. Hal ini
terlihat dari rasio kecukupan guru dibanding jumlah murid
secara rata-rata di kisaran 11-20 siswa, jauh lebih baik dan
di atas standar UU guru yang sebanyak 20 murid per guru.
Artinya, jumlah guru yang ada saat ini masih mencukupi.
Permalahan yang terjadi justru terletak pada rendahnya
minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan, salah
satunya dikarenakan oleh tuntutan kebutuhan hidup yang
harus dipenuhi. Permasalahan lainnya adalah terkait
kualitas pendidikan yang dirasa masih rendah yang terlihat
dari rata-rata nilai ujian nasional yang lebih rendah
dibanding rata-rata nasional.
Permasalahan tersebut di atas dapat tergambar dari nilai
indeks pembangunan manusia (IPM) NTT yang hanya
menempati urutan terendah ketiga secara nasional setelah
Papua dan Papua Barat. Pertumbuhan IPM NTT juga hanya
sebesar 0,73% (yoy) lebih rendah dibanding nasional yang
sebesar 0,91%. Pertumbuhan IPM yang tinggi hanya
terjadi pada Kabupaten Sumba Barat Daya yang tumbuh
5,87%, namun juga terjadi penurunan IPM yang cukup
besar di Kabupaten Sumba Tengah hingga 3,32%.
SUMBER : BPS, DIOLAH SUMBER : BPS, DIOLAH
319199
304279
297586
274472
225866
179045
164769
150876
140733
128612
112830
92517
68636
48762
34230
35541
-308272
-300267
-283596
-259646
-216614
-184139
-178618
-170392
-156692
-140162
-120765
-97422
-72068
-54189
-39095
-43624
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75+ PEREMPUANLAKI-LAKI
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.3. Struktur Usia Penduduk di NTT
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.4. Rasio Ketergantungan di NTT
45,6 46,2 46,2 46,6 47,5 48,6 48,6 49,9 50,6 50,852,9 53,8
5658,5 59,7 60,5
66,7
30
35
40
45
50
55
60
65
70
BA
LI
KA
LTE
NG
KA
LTIM
SU
LU
T
PA
PU
A
KA
LSE
L
GO
RO
NTA
LO
PA
BA
R
SU
LTE
NG
KA
LB
AR
SU
LSE
L
NTB
SU
LB
AR
MA
LU
T
MA
LU
KU
SU
LTR
A
NTT
98 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.15. Gaji/Jam Sektor Utama
BE
RU
SA
HA
DIB
AN
TU
B
UR
UH
TID
AK
TE
TAP
BE
RU
SA
HA
D
IBA
NTU
BU
RU
H
TE
TAP/D
IBA
YA
R
PE
KE
RJA
K
ELU
AR
GA
/TID
AK
D
IBA
YA
R
PE
KE
RJA
BE
BA
S D
I P
ER
TAN
IAN
PE
KE
RJA
BE
BA
S D
I N
ON
PE
RTA
NIA
N
RA
TA-R
ATA
BE
RU
SA
HA
SE
ND
IRI
BU
RU
H/K
AR
YA
WA
N/
PE
GA
WA
0200040006000800010000120001400016000
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
RATA-RATA GAJI10.000 10.000-20.000 20.000-30.00050.000-75.000 75.000-100.000 100.000-150.000
30.000-40.000 40.000-50.000150.000-250.000
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.16. Sektor Usaha Pekerja Rendah
BERUSAHA SENDIRI BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP PEKERJA KELUARGA/TIDAK DIBAYAR
0
5
10
15
20
25
PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN
PERDAGANGAN TRANSPORTASI DAN GUDANG
PERTAMBANGAN LAINNYA
proyek padat karya sebagaimana yang dilakukan dana
desa, ataupun mempermudah ijin investasi agar
industrialisasi dapat berkembang di NTT. Ketidakefisienan
proses produksi pertanian dapat dilakukan dengan
menggeser pekerja pertanian ke sektor formal lainnya dan
menerapkan sistem mekanisasi untuk menekan biaya
produksi, mempercepat dan meningkatkan produksi.
101KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
PERTANIAN
PERTAMBANGAN
INDUSTRI PENGOLAHANLG
AIR DAN DAUR ULANG
KONSTRUKSIPERDAGANGAN
TRANSPORTASI DAN GUDANG
AKOMODASI DAN MAMININFOKOM
KEUANGAN
REAL ESTATEJASA PERUSAHAAN
ADM. PEMERINTAH
PENDIDIKANKESEHATAN
JASA LAINNYA
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.13. Pangsa Tenaga Kerja
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.14. Perbandingan Status Pekerjaan Utama
0
20
40
60
80
100
DK
I
KE
PR
I
JAB
AR
BA
NT
EN
KA
LTA
RA
SU
LU
T
KA
LTIM
RIA
U
GO
RO
NTA
LO
BA
LI
DIY
AC
EH
JAT
EN
G
IND
ON
ES
IA
BA
BE
L
JAT
IM
SU
MB
AR
PA
BA
R
MA
LU
KU
KA
LS
EL
KA
LTE
NG
JAM
BI
NT
B
KA
LB
AR
MA
LU
T
SU
LS
EL
SU
LB
AR
SU
LTE
NG
SU
MS
EL
BE
NG
KU
LU
LA
MP
UN
G
SU
MU
T
SU
LTR
A
NT
T
PA
PU
A
PEKERJA BEBAS DI NONPERTANIAN
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP/DIBAYAR
KARYAWAN
BERUSAHA SENDIRI
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP
PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN PEKERJA KELUARGA/TIDAK DIBAYAR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.11. Lokasi Bekerja dan Pendidikan
RIBU
PEDESAAN PERKOTAAN
SD
SMP
SMA
DIPLOMA
S1
PASCA SARJANA
-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.12. Struktur Pendidikan per Provinsi
0
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100
TOTALPASCA SARJANAS1DIPLOMASMASMPSD
PA
PU
A
JAT
EN
G
NT
T
SU
LB
AR
KA
LB
AR
LA
MP
UN
G
JAT
IM
GO
RO
NTA
LO
KA
LS
EL
KA
LTE
NG
BA
BE
L
NT
B
SU
MS
EL
SU
LTE
NG
JAM
BI
SU
LS
EL
JAB
AR
RIA
U
SU
LU
T
MA
LU
T
SU
MB
AR
KA
LTA
RA
SU
LTR
A
SU
MU
T
BE
NG
KU
LU
BA
LI
MA
LU
KU
PA
BA
R
BA
NT
EN
DIY
KA
LTIM
AC
EH
KE
PR
I
DK
I
sektor industri pengolahan dan perdagangan. Adapun
pekerja dengan pendapatan terbesar adalah pekerja
formal dengan status karyawan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun
angka pengangguran terbuka di NTT relatif rendah,
namun permasalahan utama ketenagakerjaan di NTT
adalah pada kualitas pekerjaan yang rendah, meliputi
terlalu banyaknya pekerjaan sektor informal dan pekerjaan
utama berupa pekerja keluarga tidak dibayar ataupun
buruh tidak tetap dengan sebagian besar pekerja
memperoleh gaji yang rendah atau bahkan tidak
memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, diharapkan,
pemerintah ke depan dapat lebih fokus pada peningkatan
kapasitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja
formal. Hal ini bisa dilakukan baik dengan penciptaan
dibantu buruh tidak tetap yang sebagian besar bekerja di
sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini
menunjukkan rendahnya kualitas pekerja pertanian
ataupun karakter industri pengolahan NTT yang masih
bersifat industri rumahan, berbeda dengan industri di Jawa
yang mulai beralih ke industri menengah dan besar.
Rata-rata gaji yang didapat per jam juga menunjukkan
bahwa 84,1% pekerja di NTT hanya mendapat gaji kurang
dari 10 ribu per jam atau 85,5% penduduk mendapat gaji
kurang dari 1,5 juta per bulan, lebih rendah dari UMP NTT
2017 yang sebesar Rp 1.525.000. Sebanyak 393 ribu atau
20,75% pekerja merupakan pekerja keluarga tidak dibayar
dan 30,42% atau 576 ribu pekerja merupakan buruh tidak
tetap. Pekerja dengan penghasilan rendah tersebut
terkonsentrasi pada sektor pertanian, selain juga pada
100 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.15. Gaji/Jam Sektor Utama
BE
RU
SA
HA
DIB
AN
TU
B
UR
UH
TID
AK
TE
TAP
BE
RU
SA
HA
D
IBA
NTU
BU
RU
H
TE
TAP/D
IBA
YA
R
PE
KE
RJA
K
ELU
AR
GA
/TID
AK
D
IBA
YA
R
PE
KE
RJA
BE
BA
S D
I P
ER
TAN
IAN
PE
KE
RJA
BE
BA
S D
I N
ON
PE
RTA
NIA
N
RA
TA-R
ATA
BE
RU
SA
HA
SE
ND
IRI
BU
RU
H/K
AR
YA
WA
N/
PE
GA
WA
0200040006000800010000120001400016000
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
RATA-RATA GAJI10.000 10.000-20.000 20.000-30.00050.000-75.000 75.000-100.000 100.000-150.000
30.000-40.000 40.000-50.000150.000-250.000
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.16. Sektor Usaha Pekerja Rendah
BERUSAHA SENDIRI BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP PEKERJA KELUARGA/TIDAK DIBAYAR
0
5
10
15
20
25
PERTANIAN INDUSTRI PENGOLAHAN
PERDAGANGAN TRANSPORTASI DAN GUDANG
PERTAMBANGAN LAINNYA
proyek padat karya sebagaimana yang dilakukan dana
desa, ataupun mempermudah ijin investasi agar
industrialisasi dapat berkembang di NTT. Ketidakefisienan
proses produksi pertanian dapat dilakukan dengan
menggeser pekerja pertanian ke sektor formal lainnya dan
menerapkan sistem mekanisasi untuk menekan biaya
produksi, mempercepat dan meningkatkan produksi.
101KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
PERTANIAN
PERTAMBANGAN
INDUSTRI PENGOLAHANLG
AIR DAN DAUR ULANG
KONSTRUKSIPERDAGANGAN
TRANSPORTASI DAN GUDANG
AKOMODASI DAN MAMININFOKOM
KEUANGAN
REAL ESTATEJASA PERUSAHAAN
ADM. PEMERINTAH
PENDIDIKANKESEHATAN
JASA LAINNYA
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.13. Pangsa Tenaga Kerja
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.14. Perbandingan Status Pekerjaan Utama
0
20
40
60
80
100
DK
I
KE
PR
I
JAB
AR
BA
NT
EN
KA
LTA
RA
SU
LU
T
KA
LTIM
RIA
U
GO
RO
NTA
LO
BA
LI
DIY
AC
EH
JAT
EN
G
IND
ON
ES
IA
BA
BE
L
JAT
IM
SU
MB
AR
PA
BA
R
MA
LU
KU
KA
LS
EL
KA
LTE
NG
JAM
BI
NT
B
KA
LB
AR
MA
LU
T
SU
LS
EL
SU
LB
AR
SU
LTE
NG
SU
MS
EL
BE
NG
KU
LU
LA
MP
UN
G
SU
MU
T
SU
LTR
A
NT
T
PA
PU
A
PEKERJA BEBAS DI NONPERTANIAN
BERUSAHA DIBANTU BURUH TETAP/DIBAYAR
KARYAWAN
BERUSAHA SENDIRI
BERUSAHA DIBANTU BURUH TIDAK TETAP
PEKERJA BEBAS DI PERTANIAN PEKERJA KELUARGA/TIDAK DIBAYAR
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.11. Lokasi Bekerja dan Pendidikan
RIBU
PEDESAAN PERKOTAAN
SD
SMP
SMA
DIPLOMA
S1
PASCA SARJANA
-1200 -1000 -800 -600 -400 -200 0 200
SUMBER : BPS, DIOLAH
Grafik 7.12. Struktur Pendidikan per Provinsi
0
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100
TOTALPASCA SARJANAS1DIPLOMASMASMPSD
PA
PU
A
JAT
EN
G
NT
T
SU
LB
AR
KA
LB
AR
LA
MP
UN
G
JAT
IM
GO
RO
NTA
LO
KA
LS
EL
KA
LTE
NG
BA
BE
L
NT
B
SU
MS
EL
SU
LTE
NG
JAM
BI
SU
LS
EL
JAB
AR
RIA
U
SU
LU
T
MA
LU
T
SU
MB
AR
KA
LTA
RA
SU
LTR
A
SU
MU
T
BE
NG
KU
LU
BA
LI
MA
LU
KU
PA
BA
R
BA
NT
EN
DIY
KA
LTIM
AC
EH
KE
PR
I
DK
I
sektor industri pengolahan dan perdagangan. Adapun
pekerja dengan pendapatan terbesar adalah pekerja
formal dengan status karyawan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa walaupun
angka pengangguran terbuka di NTT relatif rendah,
namun permasalahan utama ketenagakerjaan di NTT
adalah pada kualitas pekerjaan yang rendah, meliputi
terlalu banyaknya pekerjaan sektor informal dan pekerjaan
utama berupa pekerja keluarga tidak dibayar ataupun
buruh tidak tetap dengan sebagian besar pekerja
memperoleh gaji yang rendah atau bahkan tidak
memperoleh penghasilan. Oleh karena itu, diharapkan,
pemerintah ke depan dapat lebih fokus pada peningkatan
kapasitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja
formal. Hal ini bisa dilakukan baik dengan penciptaan
dibantu buruh tidak tetap yang sebagian besar bekerja di
sektor pertanian dan industri pengolahan. Hal ini
menunjukkan rendahnya kualitas pekerja pertanian
ataupun karakter industri pengolahan NTT yang masih
bersifat industri rumahan, berbeda dengan industri di Jawa
yang mulai beralih ke industri menengah dan besar.
Rata-rata gaji yang didapat per jam juga menunjukkan
bahwa 84,1% pekerja di NTT hanya mendapat gaji kurang
dari 10 ribu per jam atau 85,5% penduduk mendapat gaji
kurang dari 1,5 juta per bulan, lebih rendah dari UMP NTT
2017 yang sebesar Rp 1.525.000. Sebanyak 393 ribu atau
20,75% pekerja merupakan pekerja keluarga tidak dibayar
dan 30,42% atau 576 ribu pekerja merupakan buruh tidak
tetap. Pekerja dengan penghasilan rendah tersebut
terkonsentrasi pada sektor pertanian, selain juga pada
100 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Pelaksanaan program beasiswa berdasarkan Perjanjian
Kerjasama yang dibuat untuk jangka waktu maksimum 3
tahun, ditandatangani oleh Departemen Komunikasi Bank
Indonesia di Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan Bank
Indonesia di daerah yang bertindak untuk dan atas nama
Bank Indonesia, bersama dengan Pimpinan PTN
(Rektor/Wakil Rektor atau pejabat yang ditunjuk) sebagai
mitra kerjasama Program Beasiswa. Perjanjian Kerjasama
yang telah habis masa berlakunya dapat diperbaharui
dengan kesepakatan dari kedua pihak.
Proses pengajuan beasiswa harus melalui proses penilaian
kelayakan oleh Bank Indonesia serta mendapat
persetujuan dari Pimpinan Departemen Komunikasi Bank
Indonesia di Kantor Pusat sebagaimana bagan proses
pengajuan beasiswa di bawah ini.
SKEMA DAN KRITERIA PROGRAM BEASISWA
1
2
3
4
5
6
7
8
PROGRAM STUDI/JURUSAN/DEPARTEMEN
9
10
11
12
13
14
15
16
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/PERIKANAN
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
MANAJEMEN/PENDIDIKAN MANAJEMEN
AKUNTANSI/PENDIDIKAN AKUNTANSI
PERBANKAN/PERBANKAN SYARIAH
EKONOMI SYARIAH
MATEMATIKA/PENDIDIKAN MATEMATIKA
STATISTIKA
PERTANIAN/PETERNAKAN/AGRIBISNIS
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/PERIKANAN
ILMU HUKUM/HUKUM EKONOMI
ILMU PEMERINTAHAN
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KOMUNIKASI/ILMU KOMUNKASI
TEKNOLOGI INFORMASI
SISTEM INFORMASI
ILMU KOMPUTER/INFORMATIKA
Tabel Boks 2.1. Rincian Output Program Nawacita di Provinsi NTT 2017
Gambar Boks 7.2. Kriteria umum mahasiswa penerima beasiswa
MIN 40 SKSPENGALAMAN ORGANISASI USIA MAKS 24
BERSEDIA AKTIF DALAM GENBI
TIDAK MENERIMA BEASISWA LAIN
JUMLAH PENERIMA BEASISWA/TH
NILAI BEASISWA/TH/ORANG
BANTUAN PENGELOLAAN
IPK (MIN)
SYARAT TAMBAHAN
KRITERIA
Tabel Boks 8.1. Kriteria Khusus Mahasiswa Penerima Beasiswa
20 ORANG
RP 1,500,000
RP 10,000,000
3.50
TOEFL MIN 500
MEMBUAT MOTIVATION LETTER DALAM BAHASA INGGRIS
SURAT REKOMENDASI 2 TOKOH
BEASISWA UNGGULAN
50 ORANG
RP 1,000,000
RP 10,000,000
3.00
DARI KELUARGA PRASEJAHTERA
MEMBUAT MOTIVATION LETTER DALAM BAHASA INDONESIA
SURAT REKOMENDASI 1 TOKOH
BEASISWA REGULER
Program Beasiswa Bank Indonesia memberikan
kesempatan bagi mahasiswa dari PTN yang telah
bekerjasama dengan Program Studi/Jurusan/Departemen
sebagai berikut:
PRIORITAS PROGRAM STUDI/JURUSAN/DEPARTEMEN
103KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Program Beasiswa Bank Indonesia telah dimulai sejak
tahun 2011, dan hingga 2017 Bank Indonesia telah
memberikan sekitar 18.565 mahasiswa penerima
beasiswa yang tersebar di 89 PTN seluruh penjuru
Nusantara. Di Provinsi NTT, Bank Indonesia telah
bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana (skema
reguler), menyalurkan beasiswa kepada 40 mahasiswa
setiap tahun. Nilai beasiswa pada tahun 2017 yang
disalurkan adalah Rp 750rb/bulan/mahasiswa, meningkat
50% dari penyaluran tahun-tahun sebelumnya yaitu
sebesar Rp 500rb/bulan/mahasiswa. Adapun untuk tahun
2018 ini, Bank Indoneisa kembali meningkatkan nilai
beasiswa menjadi Rp 1jt/bulan/mahasiswa dan menambah
jumlah penerima menjadi 50 orang.
Boks 8. Program Beasiswa Bank IndonesiaBoks 8. Program Beasiswa Bank IndonesiaBank Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap
pendidikan dan peningkatan kualitas SDM di Indonesia
yang salah satunya diwujudkan melalui Program Beasiswa.
Bank Indonesia melalui jaringan seluruh Kantor Perwakilan
di daerah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) di masing-masing daerah, melakukan seleksi
dan menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi,
khususnya yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Program Beasiswa Bank Indonesia tidak terbatas pada
pembiayaan untuk mendukung biaya pendidikan,
tunjangan studi, maupun biaya hidup, namun para
mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia juga
diwadahi oleh komunitas serta mendapatkan berbagai
pelatihan secara berkala, terencana, dan terarah guna
m e n i n g k a t k a n k o m p e t e n s i i n d i v i d u , s e r t a
mengembangkan karakter dan jiwa kepemimpinan agar
mampu menjadi insan unggul dan berdaya saing.
Penerima beasiswa dari Bank Indonesia diarahkan untuk
menjadi role model dan agent of change bagi masyarakat,
garda depan yang membantu menyampaikan informasi
kebijakan Bank Indonesia, serta mengambil bagian sebagai
pemimpin Indonesia di masa mendatang/future leader.
Proses pengajuan beasiswa harus melalui proses penilaian
kelayakan oleh Bank Indonesia serta mendapat
persetujuan dari Pimpinan Departemen Komunikasi Bank
Indonesia di Kantor Pusat sebagaimana bagan proses
pengajuan beasiswa di bawah ini.
ALUR KERJASAMA PROGRAM BEASISWA
Gambar Boks 7.1. Alur Proses Pengajuan Beasiswa (bagi PTN baru)
PENGAJIAN BEASISWA OLEH PTN
KE DEPT. KOMUNIKASI (DKOM) UNTUK WIL. BOGOR, TANGERANG, BEKASI
KE DKOM MELAKUKAN KUNJUNGAN KE PTN UNTUK MENILAI KELAYAKAN DAN
KESIAPAN
MENGAJUKAN USULAN PERSETUJUAN KEPADA
KEPALA DKOM
KE KPWDN UNTUK DITERUSKAN KE DKOM
TIDAK SETUJUSETUJU
DISAMPAIKAN INFORMASI
PENOLAKAN KE PTN OLEH PWDN/DKOM
DISAMPAIKAN INFORMASI PERSETUJUAN KE PTN OLEH KPWDN/DKOM
PERJANJIAN KERJASAMA KPWDN/DKOM DENGAN
PTN
KPWDN DAN DKOM MELAKUKAN SELEKSI
KANDIDAT/CALON
PENYALURAN BEASISWA
102 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Pelaksanaan program beasiswa berdasarkan Perjanjian
Kerjasama yang dibuat untuk jangka waktu maksimum 3
tahun, ditandatangani oleh Departemen Komunikasi Bank
Indonesia di Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan Bank
Indonesia di daerah yang bertindak untuk dan atas nama
Bank Indonesia, bersama dengan Pimpinan PTN
(Rektor/Wakil Rektor atau pejabat yang ditunjuk) sebagai
mitra kerjasama Program Beasiswa. Perjanjian Kerjasama
yang telah habis masa berlakunya dapat diperbaharui
dengan kesepakatan dari kedua pihak.
Proses pengajuan beasiswa harus melalui proses penilaian
kelayakan oleh Bank Indonesia serta mendapat
persetujuan dari Pimpinan Departemen Komunikasi Bank
Indonesia di Kantor Pusat sebagaimana bagan proses
pengajuan beasiswa di bawah ini.
SKEMA DAN KRITERIA PROGRAM BEASISWA
1
2
3
4
5
6
7
8
PROGRAM STUDI/JURUSAN/DEPARTEMEN
9
10
11
12
13
14
15
16
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/PERIKANAN
ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
MANAJEMEN/PENDIDIKAN MANAJEMEN
AKUNTANSI/PENDIDIKAN AKUNTANSI
PERBANKAN/PERBANKAN SYARIAH
EKONOMI SYARIAH
MATEMATIKA/PENDIDIKAN MATEMATIKA
STATISTIKA
PERTANIAN/PETERNAKAN/AGRIBISNIS
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/PERIKANAN
ILMU HUKUM/HUKUM EKONOMI
ILMU PEMERINTAHAN
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KOMUNIKASI/ILMU KOMUNKASI
TEKNOLOGI INFORMASI
SISTEM INFORMASI
ILMU KOMPUTER/INFORMATIKA
Tabel Boks 2.1. Rincian Output Program Nawacita di Provinsi NTT 2017
Gambar Boks 7.2. Kriteria umum mahasiswa penerima beasiswa
MIN 40 SKSPENGALAMAN ORGANISASI USIA MAKS 24
BERSEDIA AKTIF DALAM GENBI
TIDAK MENERIMA BEASISWA LAIN
JUMLAH PENERIMA BEASISWA/TH
NILAI BEASISWA/TH/ORANG
BANTUAN PENGELOLAAN
IPK (MIN)
SYARAT TAMBAHAN
KRITERIA
Tabel Boks 8.1. Kriteria Khusus Mahasiswa Penerima Beasiswa
20 ORANG
RP 1,500,000
RP 10,000,000
3.50
TOEFL MIN 500
MEMBUAT MOTIVATION LETTER DALAM BAHASA INGGRIS
SURAT REKOMENDASI 2 TOKOH
BEASISWA UNGGULAN
50 ORANG
RP 1,000,000
RP 10,000,000
3.00
DARI KELUARGA PRASEJAHTERA
MEMBUAT MOTIVATION LETTER DALAM BAHASA INDONESIA
SURAT REKOMENDASI 1 TOKOH
BEASISWA REGULER
Program Beasiswa Bank Indonesia memberikan
kesempatan bagi mahasiswa dari PTN yang telah
bekerjasama dengan Program Studi/Jurusan/Departemen
sebagai berikut:
PRIORITAS PROGRAM STUDI/JURUSAN/DEPARTEMEN
103KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Program Beasiswa Bank Indonesia telah dimulai sejak
tahun 2011, dan hingga 2017 Bank Indonesia telah
memberikan sekitar 18.565 mahasiswa penerima
beasiswa yang tersebar di 89 PTN seluruh penjuru
Nusantara. Di Provinsi NTT, Bank Indonesia telah
bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana (skema
reguler), menyalurkan beasiswa kepada 40 mahasiswa
setiap tahun. Nilai beasiswa pada tahun 2017 yang
disalurkan adalah Rp 750rb/bulan/mahasiswa, meningkat
50% dari penyaluran tahun-tahun sebelumnya yaitu
sebesar Rp 500rb/bulan/mahasiswa. Adapun untuk tahun
2018 ini, Bank Indoneisa kembali meningkatkan nilai
beasiswa menjadi Rp 1jt/bulan/mahasiswa dan menambah
jumlah penerima menjadi 50 orang.
Boks 8. Program Beasiswa Bank IndonesiaBoks 8. Program Beasiswa Bank IndonesiaBank Indonesia memiliki komitmen tinggi terhadap
pendidikan dan peningkatan kualitas SDM di Indonesia
yang salah satunya diwujudkan melalui Program Beasiswa.
Bank Indonesia melalui jaringan seluruh Kantor Perwakilan
di daerah menjalin kerjasama dengan Perguruan Tinggi
Negeri (PTN) di masing-masing daerah, melakukan seleksi
dan menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi,
khususnya yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Program Beasiswa Bank Indonesia tidak terbatas pada
pembiayaan untuk mendukung biaya pendidikan,
tunjangan studi, maupun biaya hidup, namun para
mahasiswa penerima Beasiswa Bank Indonesia juga
diwadahi oleh komunitas serta mendapatkan berbagai
pelatihan secara berkala, terencana, dan terarah guna
m e n i n g k a t k a n k o m p e t e n s i i n d i v i d u , s e r t a
mengembangkan karakter dan jiwa kepemimpinan agar
mampu menjadi insan unggul dan berdaya saing.
Penerima beasiswa dari Bank Indonesia diarahkan untuk
menjadi role model dan agent of change bagi masyarakat,
garda depan yang membantu menyampaikan informasi
kebijakan Bank Indonesia, serta mengambil bagian sebagai
pemimpin Indonesia di masa mendatang/future leader.
Proses pengajuan beasiswa harus melalui proses penilaian
kelayakan oleh Bank Indonesia serta mendapat
persetujuan dari Pimpinan Departemen Komunikasi Bank
Indonesia di Kantor Pusat sebagaimana bagan proses
pengajuan beasiswa di bawah ini.
ALUR KERJASAMA PROGRAM BEASISWA
Gambar Boks 7.1. Alur Proses Pengajuan Beasiswa (bagi PTN baru)
PENGAJIAN BEASISWA OLEH PTN
KE DEPT. KOMUNIKASI (DKOM) UNTUK WIL. BOGOR, TANGERANG, BEKASI
KE DKOM MELAKUKAN KUNJUNGAN KE PTN UNTUK MENILAI KELAYAKAN DAN
KESIAPAN
MENGAJUKAN USULAN PERSETUJUAN KEPADA
KEPALA DKOM
KE KPWDN UNTUK DITERUSKAN KE DKOM
TIDAK SETUJUSETUJU
DISAMPAIKAN INFORMASI
PENOLAKAN KE PTN OLEH PWDN/DKOM
DISAMPAIKAN INFORMASI PERSETUJUAN KE PTN OLEH KPWDN/DKOM
PERJANJIAN KERJASAMA KPWDN/DKOM DENGAN
PTN
KPWDN DAN DKOM MELAKUKAN SELEKSI
KANDIDAT/CALON
PENYALURAN BEASISWA
102 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2018 diperkirakan tumbuh pada
kisaran 5,20%-5,60% (yoy). Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2018
ekonomi diperkirakan tumbuh di kisaran 4,98%-5,38% (yoy), atau sedikit lebih
tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,16% (yoy).
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi NTT masih akan ditopang oleh
konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi. Sementara dari sisi
sektoral, perekonomian akan didorong oleh sektor konstruksi, perdagangan
besar dan eceran, informasi dan komunikasi serta administrasi pemerintahan,
selain ditopang oleh sektor utama yakni pertanian, kehutanan dan perikanan.
Faktor risiko yang perlu diwaspadai terutama dari sisi domestik di antaranya
hasil produksi pertanian dan perikanan yang masih sangat bergantung kondisi
cuaca, kelanjutan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai target karena
terpengaruh adanya Pilkada serta adanya pemotongan belanja pemerintah.
Tekanan harga pada triwulan II 2018 dan keseluruhan 2018 diperkirakan masih
pada kisaran inflasi nasional 3,5%±1,0%, masing-masing pada kisaran 3,14%-
3,54% (yoy) dan 3,86-4,26% (yoy) dengan adanya potensi pembalikan arah
harga pada tahun 2018 pasca inflasi yang rendah pada tahun 2017.
ProspekPerekonomian Daerah
bab vii.Untuk memastikan pengelolaan program beasiswa yang
terencana, terarah, dan terpadu, seluruh rangkaian proses
akan mengikuti alur waktu sebagai gambar dibawah ini.
TIMELINE MEKANISME PELAKSANAANPROGRAM
Gambar Boks 6.4. Timeline Pelaksanaan Program Beasiswa
1. Tahap Pra SeleksiDalam tahap pra seleksi Bank Indonesia menyampaikan
informasi tentang program beasiswa disertai dengan
kriteria mahasiswa calon penerima beasiswa dan tata cara
pengajuan kepada PTN. Selanjutnya PTN melakukan
sosialisasi proram beasiswa dalam bentuk pengumuman di
berbagai media informasi. Selanjutnya PTN menyerahkan
daftar nama calon penerima beasiswa yang telah
memenuhi kriteria (skema reguler maksimal 80 orang dan
minimal 70 orang mahasiswa, skema unggulan maksimal
40 orang dan minimal 30 orang), disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung yakni: 1. CV/Biodata
sesui format yang telah disediakan; 2. Fotocopy Identitas
(KTP/KTM); 3. Fotocopy Kartu/Lembar Hasil Studi.
2. Seleksi Tahap IPTN melakukan seleksi I (administrasi) terhadap mahasiswa
caon penerima beasiswa sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa,
memverifikasi dan memvalidasi seluruh berkas persyaratan
administrasi mahasiswa kandidat penerima beasiswa
untuk kemudian disampikan kepada Bank Indonesia. PTN
juga berkewajiban memastikan kehadiran mahasiswa
untuk mengikuti seleksi tahap II oleh Bank Indonesia.
3. Seleksi Tahap IIBank Indonesia melakukan proses seleksi tahap II dalam
bentuk wawancara untuk mengetahui motivasi,
kepribadian, kondisi keluarga, kehidupan sosial,
penelusuran potensi, minat dan bakat calon penerima
beasiswa. Bank Indonesia akan memilih kandidat yang
memenuhi persyaratan dan dinilai layak menjadi penerima
beasiswa.
PENYALURAN BEASISWAKandidat penerima yang telah terpilih akan dikumpulkan
dan diberi pengarahan secara komprehensif oleh Bank
Indonesia terkait dengan pelaksanaan program beasiswa
selama 1 tahun ke depan.
Dana beasiswa disalurkan secara langsung melalui
pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama
penerima beasiswa setiap bulan (semester). PTN
berkewajiban mengelola database mahasiswa penerima
beasiswa dan menatausahakan dokumen penyaluran dana
program. Apabila dalam periode Beasiswa terdapat
mahasiswa penerima beasiswa yang lulus dan atau
mengalami penurunan prestasi akademik dibawah skala
indeks yang ditentukan, maka pihak PTN harus
mengajukan penggantian mahasiswa penerima Beasiswa
secara tertulis kepada Bank Indonesia hingga berakhirnya
jangka waktu pemberian beasiswa.
104 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2018 diperkirakan tumbuh pada
kisaran 5,20%-5,60% (yoy). Sementara itu, secara keseluruhan tahun 2018
ekonomi diperkirakan tumbuh di kisaran 4,98%-5,38% (yoy), atau sedikit lebih
tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,16% (yoy).
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Provinsi NTT masih akan ditopang oleh
konsumsi rumah tangga dan peningkatan investasi. Sementara dari sisi
sektoral, perekonomian akan didorong oleh sektor konstruksi, perdagangan
besar dan eceran, informasi dan komunikasi serta administrasi pemerintahan,
selain ditopang oleh sektor utama yakni pertanian, kehutanan dan perikanan.
Faktor risiko yang perlu diwaspadai terutama dari sisi domestik di antaranya
hasil produksi pertanian dan perikanan yang masih sangat bergantung kondisi
cuaca, kelanjutan pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai target karena
terpengaruh adanya Pilkada serta adanya pemotongan belanja pemerintah.
Tekanan harga pada triwulan II 2018 dan keseluruhan 2018 diperkirakan masih
pada kisaran inflasi nasional 3,5%±1,0%, masing-masing pada kisaran 3,14%-
3,54% (yoy) dan 3,86-4,26% (yoy) dengan adanya potensi pembalikan arah
harga pada tahun 2018 pasca inflasi yang rendah pada tahun 2017.
ProspekPerekonomian Daerah
bab vii.Untuk memastikan pengelolaan program beasiswa yang
terencana, terarah, dan terpadu, seluruh rangkaian proses
akan mengikuti alur waktu sebagai gambar dibawah ini.
TIMELINE MEKANISME PELAKSANAANPROGRAM
Gambar Boks 6.4. Timeline Pelaksanaan Program Beasiswa
1. Tahap Pra SeleksiDalam tahap pra seleksi Bank Indonesia menyampaikan
informasi tentang program beasiswa disertai dengan
kriteria mahasiswa calon penerima beasiswa dan tata cara
pengajuan kepada PTN. Selanjutnya PTN melakukan
sosialisasi proram beasiswa dalam bentuk pengumuman di
berbagai media informasi. Selanjutnya PTN menyerahkan
daftar nama calon penerima beasiswa yang telah
memenuhi kriteria (skema reguler maksimal 80 orang dan
minimal 70 orang mahasiswa, skema unggulan maksimal
40 orang dan minimal 30 orang), disertai dengan
kelengkapan dokumen pendukung yakni: 1. CV/Biodata
sesui format yang telah disediakan; 2. Fotocopy Identitas
(KTP/KTM); 3. Fotocopy Kartu/Lembar Hasil Studi.
2. Seleksi Tahap IPTN melakukan seleksi I (administrasi) terhadap mahasiswa
caon penerima beasiswa sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa,
memverifikasi dan memvalidasi seluruh berkas persyaratan
administrasi mahasiswa kandidat penerima beasiswa
untuk kemudian disampikan kepada Bank Indonesia. PTN
juga berkewajiban memastikan kehadiran mahasiswa
untuk mengikuti seleksi tahap II oleh Bank Indonesia.
3. Seleksi Tahap IIBank Indonesia melakukan proses seleksi tahap II dalam
bentuk wawancara untuk mengetahui motivasi,
kepribadian, kondisi keluarga, kehidupan sosial,
penelusuran potensi, minat dan bakat calon penerima
beasiswa. Bank Indonesia akan memilih kandidat yang
memenuhi persyaratan dan dinilai layak menjadi penerima
beasiswa.
PENYALURAN BEASISWAKandidat penerima yang telah terpilih akan dikumpulkan
dan diberi pengarahan secara komprehensif oleh Bank
Indonesia terkait dengan pelaksanaan program beasiswa
selama 1 tahun ke depan.
Dana beasiswa disalurkan secara langsung melalui
pemindahbukuan/transfer ke rekening bank atas nama
penerima beasiswa setiap bulan (semester). PTN
berkewajiban mengelola database mahasiswa penerima
beasiswa dan menatausahakan dokumen penyaluran dana
program. Apabila dalam periode Beasiswa terdapat
mahasiswa penerima beasiswa yang lulus dan atau
mengalami penurunan prestasi akademik dibawah skala
indeks yang ditentukan, maka pihak PTN harus
mengajukan penggantian mahasiswa penerima Beasiswa
secara tertulis kepada Bank Indonesia hingga berakhirnya
jangka waktu pemberian beasiswa.
104 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS DAN BANK INDONESIA (DIOLAH)
Grafik 7.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2018
5.17
%
5.16
%
5.00
- 5.
40%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
PDRB (YOY)
JASA PENDIDIKAN (YOY) KONSTRUKSI (YOY) PERTANIAN, KEHUTANAN & PRKN (YOY)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (YOY)PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (YOY)
Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)/investasi diperkirakan melambat pada
triwulan II 2018. Realisasi investasi baru di tahun 2018
diperkirakan cenderung dipercepat pada triwulan I 2018
sehubungan adanya momen persiapan Pilkada dan
menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Pertumbuhan
diperkirakan masih akan ditopang oleh tingginya investasi
pembangunan infrastruktur oleh pemerintah seperti sumber
daya air dan kelistrikan, serta investasi swasta dalam bentuk
perhotelan, perumahan, pertanian, perikanan dan
perkebunan serta kelistrikan.
Net impor antar daerah Provinsi NTT pada triwulan II
2018 diperkirakan melambat. Pertumbuhan melambat
disebabkan oleh kecenderungan perdagangan ritel dan
pelaksana proyek konstruksi mendatangkan kebutuhan-
kebutuhan barang konsumsi, produksi dan konstruksi lebih
awal pada triwulan I 2018 sebagai antisipasi untuk persiapan
periode Pilkada yang diperkirakan cukup mendorong
konsumsi masyarakat, selain persiapan menjelang tibanya
libur panjang keagamaan Hari Raya Idul Fitri.
Secara sektoral, pertumbuhan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh
melambat. Perlambatan pertumbuhan sesuai dengan siklus
produksi yang menunjukkan kecenderungan perlambatan
pada triwulan II karena usainya masa tanam padi dan belum
tibanya panen kedua. Di sisi lain, sektor konstruksi serta
perdagangan besar dan eceran menunjukkan peningkatan
pertumbuhan seiring pelaksanaan proyek baru hasil investasi
triwulan sebelumnya serta meningkatnya konsumsi
masyarakat pada periode Pilkada dan hari libur panjang
keagamaan, sebagaimana diperkirakan terjadi pula pada
sektor informasi dan komunikasi dan administrasi
pemerintahan. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi
dan makan minum/pariwisata diperkirakan kembali
melambat sebagaimana triwulan sebelumnya. Berdasarkan
hasil liaison Bank Indonesia di Provinsi NTT, kontak
menyatakan kerja sama antara pemerintah, asosiasi bidang
pariwisata dan masyarakat perlu terus didorong dalam
menyiapkan destinasi wisata terutama di sekitar Kota
7.1.1.2 Pertumbuhan Sisi Sektoral
Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT
diperkirakan masih tumbuh relatif stabil pada kisaran 4,98-
5,38% (yoy). Faktor penopang pertumbuhan ekonomi
tahun 2018 antara lain konsumsi rumah tangga yang
masih kuat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)/investasi yang meningkat terutama seiring makin
berkembangnya minat investor swasta menanamkan
modal di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata,
selain ditopang oleh investasi infrastruktur oleh
pemerintah yang tetap tinggi dalam rangka mengejar
ketertinggalan dengan daerah lain. Pertumbuhan
komponen konsumsi rumah tangga terutama ditopang
oleh terjaganya daya beli seiring pendapatan masyarakat
yang terus meningkat dan inflasi yang tetap terjaga dalam
rentang target nasional 3,5%±1% (yoy).
Pertumbuhan investasi masih tetap didominasi oleh
investasi pemerintah seperti kelanjutan pembangunan fisik
Bendungan Napun Gete dan Rotiklot, prospek dimulainya
pembangunan Bendungan Temef, peningkatan jaringan
kelistrikan, pelabuhan, bandara dan jalan raya. Sementara
investasi swasta diperkirakan terutama masih pada
bidang-bidang seperti ketenagalistrikan, hotel berbintang,
perumahan dan kelanjutan pengembangan agroindustri
perkebunan dan pertanian.
7.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2018
Kupang sebagai kota transit, sehingga mendorong lama
tinggal dan penjualan kamar hotel ke depan.
107KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2018
diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,20%-5,60% (yoy),
meningkat dibandingkan kisaran pertumbuhan triwulan I
2018 sebesar 4,90%-5,30% (yoy) serta lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun
2017. Peningkatan diperkirakan terutama didorong oleh
konsumsi rumah tangga yang menguat seiring adanya
rangkaian momen Pilkada Gubernur Provinsi NTT pada
triwulan II 2018 dan libur keagamaan Hari Raya Idul Fitri.
Daya beli masyarakat relatif terjaga dikarenakan adanya
peningkatan upah minimum pegawai tahun 2018 dan
tunjangan hari raya. Produksi pertanian serta inflasi
diperkirakan tetap terkendali pada rentang 3,20-3,60%
(yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi
diperkirakan tetap tumbuh meskipun melambat sebagai
dampak adanya momen Pilkada yang waktunya
berdekatan dengan hari raya keagamaan, sehingga
investor dan pelaku usaha cenderung sedikit menahan
pembangunan dan ekspansi usahanya pada periode
tersebut. Secara sektoral, perdagangan besar dan eceran
serta informasi dan komunikasi diperkirakan meningkat
seiring dengan adanya momen Pilkada dan Hari Raya Idul
Fitri. Adapun sektor administrasi pemerintahan
diperkirakan juga meningkat seiring tingginya pembiayaan
pemerintah pada saat momen Pilkada.
Pertumbuhan ekonomi dari sisi penggunaan
diperkirakan didorong terutama oleh konsumsi
rumah tangga. Konsumsi rumah tangga diperkirakan
meningkat didorong oleh adanya momen Pilkada
Gubernur Provinsi NTT dan libur panjang hari raya
keagamaan (Idul Fitri), serta ditopang oleh daya beli
masyarakat yang tetap terjaga. Hal ini dikarenakan adanya
peningkatan upah minimum pegawai tahun 2018,
pencairan tunjangan hari raya, realisasi bantuan sosial oleh
pemerintah, peningkatan produksi pertanian serta
terjaganya inflasi pada level target nasional 3,5%±1%,
lebih tepatnya diperkirakan pada rentang 3,20-3,60%
(yoy). Pasokan yang relatif stabil dan upaya antisipasi
bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi
NTT beserta Tim Satgas Pangan diperkirakan membantu
da lam men jaga kes tab i l an in f l a s i d i dae rah .
Kecenderungan konsumsi yang masih tetap kuat
terindikasi dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia
sampai dengan triwulan IV 2017 yang menunjukkan
kondisi keyakinan dan ekspektasi konsumen masih dalam
level optimis. Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)/investasi diperkirakan tumbuh melambat sebagai
dampak adanya Pilkada yang berdekatan dengan hari libur
keagamaan (Hari Raya Idul Fitri) sehingga investor dan
pelaku usaha cenderung sedikit menahan pembangunan
dan ekspansi usahanya pada periode tersebut.
7.1 PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NTT7.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan II - 2018
Grafik 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II – 2018
SUMBER : BPS DAN BANK INDONESIA (DIOLAH)
4.68
%
4.93
%
5.07
%
4.98
%
4.90
%
5.43
%
5.10
%
5.24
%
5.0
8%
5.28
%
5.0
0%
5.29
%
4.90
-5.3
0%
5.20
- 5
.60
%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
4.20%
4.40%
4.60%
4.80%
5.00%
5.20%
5.40%
5.60%
PDRB (YOY)
JASA PENDIDIKAN (YOY) KONSTRUKSI (YOY) PERTANIAN, KEHUTANAN & PRKN (YOY)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (YOY)PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (YOY)
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I* II*
2018
Grafik 7.2. Survei Konsumen
SUMBER :BANK INDONESIA (DIOLAH)
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)
KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA 6 BULAN Y.A.DEKSPEKTASI PENGHASILAN 6 BULAN Y.A.D.
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
JANI II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017 2018
7.1.1.1 Pertumbuhan Sisi Penggunaan
106 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
SUMBER : BPS DAN BANK INDONESIA (DIOLAH)
Grafik 7.3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Tahun 2018
5.17
%
5.16
%
5.00
- 5.
40%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*
PDRB (YOY)
JASA PENDIDIKAN (YOY) KONSTRUKSI (YOY) PERTANIAN, KEHUTANAN & PRKN (YOY)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (YOY)PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (YOY)
Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)/investasi diperkirakan melambat pada
triwulan II 2018. Realisasi investasi baru di tahun 2018
diperkirakan cenderung dipercepat pada triwulan I 2018
sehubungan adanya momen persiapan Pilkada dan
menjelang libur panjang Hari Raya Idul Fitri. Pertumbuhan
diperkirakan masih akan ditopang oleh tingginya investasi
pembangunan infrastruktur oleh pemerintah seperti sumber
daya air dan kelistrikan, serta investasi swasta dalam bentuk
perhotelan, perumahan, pertanian, perikanan dan
perkebunan serta kelistrikan.
Net impor antar daerah Provinsi NTT pada triwulan II
2018 diperkirakan melambat. Pertumbuhan melambat
disebabkan oleh kecenderungan perdagangan ritel dan
pelaksana proyek konstruksi mendatangkan kebutuhan-
kebutuhan barang konsumsi, produksi dan konstruksi lebih
awal pada triwulan I 2018 sebagai antisipasi untuk persiapan
periode Pilkada yang diperkirakan cukup mendorong
konsumsi masyarakat, selain persiapan menjelang tibanya
libur panjang keagamaan Hari Raya Idul Fitri.
Secara sektoral, pertumbuhan sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh
melambat. Perlambatan pertumbuhan sesuai dengan siklus
produksi yang menunjukkan kecenderungan perlambatan
pada triwulan II karena usainya masa tanam padi dan belum
tibanya panen kedua. Di sisi lain, sektor konstruksi serta
perdagangan besar dan eceran menunjukkan peningkatan
pertumbuhan seiring pelaksanaan proyek baru hasil investasi
triwulan sebelumnya serta meningkatnya konsumsi
masyarakat pada periode Pilkada dan hari libur panjang
keagamaan, sebagaimana diperkirakan terjadi pula pada
sektor informasi dan komunikasi dan administrasi
pemerintahan. Sementara itu, sektor penyediaan akomodasi
dan makan minum/pariwisata diperkirakan kembali
melambat sebagaimana triwulan sebelumnya. Berdasarkan
hasil liaison Bank Indonesia di Provinsi NTT, kontak
menyatakan kerja sama antara pemerintah, asosiasi bidang
pariwisata dan masyarakat perlu terus didorong dalam
menyiapkan destinasi wisata terutama di sekitar Kota
7.1.1.2 Pertumbuhan Sisi Sektoral
Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT
diperkirakan masih tumbuh relatif stabil pada kisaran 4,98-
5,38% (yoy). Faktor penopang pertumbuhan ekonomi
tahun 2018 antara lain konsumsi rumah tangga yang
masih kuat dan Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)/investasi yang meningkat terutama seiring makin
berkembangnya minat investor swasta menanamkan
modal di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata,
selain ditopang oleh investasi infrastruktur oleh
pemerintah yang tetap tinggi dalam rangka mengejar
ketertinggalan dengan daerah lain. Pertumbuhan
komponen konsumsi rumah tangga terutama ditopang
oleh terjaganya daya beli seiring pendapatan masyarakat
yang terus meningkat dan inflasi yang tetap terjaga dalam
rentang target nasional 3,5%±1% (yoy).
Pertumbuhan investasi masih tetap didominasi oleh
investasi pemerintah seperti kelanjutan pembangunan fisik
Bendungan Napun Gete dan Rotiklot, prospek dimulainya
pembangunan Bendungan Temef, peningkatan jaringan
kelistrikan, pelabuhan, bandara dan jalan raya. Sementara
investasi swasta diperkirakan terutama masih pada
bidang-bidang seperti ketenagalistrikan, hotel berbintang,
perumahan dan kelanjutan pengembangan agroindustri
perkebunan dan pertanian.
7.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2018
Kupang sebagai kota transit, sehingga mendorong lama
tinggal dan penjualan kamar hotel ke depan.
107KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
ANU
SA T
ENGG
ARA
TIM
UR
Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2018
diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,20%-5,60% (yoy),
meningkat dibandingkan kisaran pertumbuhan triwulan I
2018 sebesar 4,90%-5,30% (yoy) serta lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun
2017. Peningkatan diperkirakan terutama didorong oleh
konsumsi rumah tangga yang menguat seiring adanya
rangkaian momen Pilkada Gubernur Provinsi NTT pada
triwulan II 2018 dan libur keagamaan Hari Raya Idul Fitri.
Daya beli masyarakat relatif terjaga dikarenakan adanya
peningkatan upah minimum pegawai tahun 2018 dan
tunjangan hari raya. Produksi pertanian serta inflasi
diperkirakan tetap terkendali pada rentang 3,20-3,60%
(yoy). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/investasi
diperkirakan tetap tumbuh meskipun melambat sebagai
dampak adanya momen Pilkada yang waktunya
berdekatan dengan hari raya keagamaan, sehingga
investor dan pelaku usaha cenderung sedikit menahan
pembangunan dan ekspansi usahanya pada periode
tersebut. Secara sektoral, perdagangan besar dan eceran
serta informasi dan komunikasi diperkirakan meningkat
seiring dengan adanya momen Pilkada dan Hari Raya Idul
Fitri. Adapun sektor administrasi pemerintahan
diperkirakan juga meningkat seiring tingginya pembiayaan
pemerintah pada saat momen Pilkada.
Pertumbuhan ekonomi dari sisi penggunaan
diperkirakan didorong terutama oleh konsumsi
rumah tangga. Konsumsi rumah tangga diperkirakan
meningkat didorong oleh adanya momen Pilkada
Gubernur Provinsi NTT dan libur panjang hari raya
keagamaan (Idul Fitri), serta ditopang oleh daya beli
masyarakat yang tetap terjaga. Hal ini dikarenakan adanya
peningkatan upah minimum pegawai tahun 2018,
pencairan tunjangan hari raya, realisasi bantuan sosial oleh
pemerintah, peningkatan produksi pertanian serta
terjaganya inflasi pada level target nasional 3,5%±1%,
lebih tepatnya diperkirakan pada rentang 3,20-3,60%
(yoy). Pasokan yang relatif stabil dan upaya antisipasi
bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi
NTT beserta Tim Satgas Pangan diperkirakan membantu
da lam men jaga kes tab i l an in f l a s i d i dae rah .
Kecenderungan konsumsi yang masih tetap kuat
terindikasi dari hasil Survei Konsumen Bank Indonesia
sampai dengan triwulan IV 2017 yang menunjukkan
kondisi keyakinan dan ekspektasi konsumen masih dalam
level optimis. Di sisi lain, Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB)/investasi diperkirakan tumbuh melambat sebagai
dampak adanya Pilkada yang berdekatan dengan hari libur
keagamaan (Hari Raya Idul Fitri) sehingga investor dan
pelaku usaha cenderung sedikit menahan pembangunan
dan ekspansi usahanya pada periode tersebut.
7.1 PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI NTT7.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Triwulan II - 2018
Grafik 7.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTT Triwulan II – 2018
SUMBER : BPS DAN BANK INDONESIA (DIOLAH)
4.68
%
4.93
%
5.07
%
4.98
%
4.90
%
5.43
%
5.10
%
5.24
%
5.0
8%
5.28
%
5.0
0%
5.29
%
4.90
-5.3
0%
5.20
- 5
.60
%
-3%
-1%
1%
3%
5%
7%
9%
11%
4.20%
4.40%
4.60%
4.80%
5.00%
5.20%
5.40%
5.60%
PDRB (YOY)
JASA PENDIDIKAN (YOY) KONSTRUKSI (YOY) PERTANIAN, KEHUTANAN & PRKN (YOY)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (YOY)PERDAGANGAN BESAR & ECERAN (YOY)
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I* II*
2018
Grafik 7.2. Survei Konsumen
SUMBER :BANK INDONESIA (DIOLAH)
INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN (IKK) INDEKS EKSPEKTASI KONSUMEN (IEK)
KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA 6 BULAN Y.A.DEKSPEKTASI PENGHASILAN 6 BULAN Y.A.D.
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
JANI II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017 2018
7.1.1.1 Pertumbuhan Sisi Penggunaan
106 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR
Grafik 7.4. Prediksi Inflasi Triwulan I dan II 2018
SUMBER: BPS & BANK INDONESIA (DIOLAH)
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
2.00%
2.50-2.90%
3.20-3.60%
I II III IV
2015
I II III IV
2016
I II III IV
2017
I* II*
2018
Perkembangan inf las i d i t r iwulan I I 2018
diperkirakan berada pada kisaran 3,14%-3,54% (yoy)
atau meningkat dibandingkan perkiraan inflasi
triwulan I 2018 pada kisaran 2,49%-2,89% (yoy).
Peningkatan inflasi pada triwulan II disebabkan oleh
meningkatnya permintaan seiring tibanya periode Pilkada
dan libur panjang keagamaan terutama untuk komoditas
volatile foods dan tarif angkutan udara.
7.2 INFLASI7.2.1 Inflasi Triwulan-II Tahun 2018
Secara tahunan, pertumbuhan inflasi pada akhir
tahun 2018 diperkirakan pada kisaran 3,86-4,26%
(yoy). Inflasi tahun 2018 diperkirakan meningkat
dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 2,00% (yoy)
yang lebih disebabkan oleh adanya pembalikan arah
terutama untuk komoditas sayur-sayuran dan bumbu-
bumbuan yang tercatat inflasi rendah dan beberapa kali
mengalami deflasi. Rokok dan tembakau masih menjadi
pendorong inflasi tahunan 2018 seir ing masih
berlangsungnya kenaikan cukai rokok. Sementara itu,
komoditas lain masih relatif stabil seperti daging ayam ras
seiring adanya penambahan breeding farm. Di sisi lain,
komoditas sandang, kesehatan dan pendidikan juga
7.2.2 Inflasi Tahun 2018
diperkirakan relatif stabil. Komoditas administered prices
yang paling sering menyumbang inflasi tinggi di Provinsi
NTT, yakni angkutan udara pada tahun 2018 diperkirakan
relatif lebih stabil seiring penambahan rute penerbangan
yang lebih banyak di tahun tersebut. Potensi kenaikan
lebih disumbang oleh risiko kenaikan harga bahan bakar
pesawat (avtur). Dalam rangka pengendalian inflasi di
tahun 2018, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Provinsi NTT berencana memulai penjajakan pembentukan
klaster hortikultura, disebabkan 80% lebih penyebab
inflasi di Provinsi NTT berasal dari komoditas hortikultura
seperti bumbu-bumbuan dan sayur-sayuran.
108 KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN REGIONAL . FEBRUARI 2018
KANT
OR P
ERW
AKIL
AN B
ANK
INDO
NESI
APR
OVIN
SI N
USA
TENG
GARA
TIM
UR