DAFTAR ISI - Bandung

LAKIP (Nama SKPD) Kota Bandung Tahun 2014 1

Kecamatan Ujungberung

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ............................................................................i

DAFTAR ISI ..................................................................................... iii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

C. Landasan Hukum

D. Ruang Lingkup

1

1

3

13

14

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN

KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama

B. Rencana Strategis

C. Strategi dan Arah Kebijakan

D. Rencana Kinerja Tahunan

15

15

16

26

29

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

B. Capaian Indikator Kinerja utama

C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

D. Analisis Pencapaian Kinerja

36

37

39

41

43

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN :

Lampiran I : Form Rencana Stratejik (RS);

Lampiran II : Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT);

Lampiran III : Form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK);

Lampiran IV : Form Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah

diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih

lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung

jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik,

Kecamatan Ujungberung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut

selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja

diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan

sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya

memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung,

capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak

hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan

keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada



lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan

akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan

tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan

pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Ujungberung

Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 yang dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah

ditetapkan.

B. Gambaran Umum Kecamatan

Paradigma pemerintah daerah yang mengacu kepada undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah peran pemerintah

Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang di masa lalu

terbatas kepada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi

Camat telah diatur sedemikian rupa dalam ketentuan Pasal 126 ayat

(2) dan (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang



Pemerintahan Daerah, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah

berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Tugas

pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan

sebagaian kewenangan Pemerintah Kota yang dilimpahkan Walikota

kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah,

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor

250 Tahun 2008.

Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan

kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan

dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian

tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kota dan Pemerintah

Kecamatan. Dimasa depan Tugas Pemerintah Kota lebih difokuskan

kepada persoalan yang strategis yang bersifat makro.

Sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk

didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat

diselesaikan oleh para Camat.

Pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat mengindikasikan

adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi local di wilayahnya masing-masing

sekaligus strategi mengembangkannya;

2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan

yang telah dilimpahkan;

3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan

kreativitas warga di wilayahnya;

4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;

5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat

dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara subtantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi



kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat unuk

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh,

termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-

masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan

(APBD) serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan

yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi

kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk

mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat,

sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya.

Secara geografis wilayah Kecamata Ujungberung terletak di

sebelah Timur Kota Bandung, sesuai peraturan pemerintah Nomor

16 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah kotamadya

Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten daerah tingkat II

Bandung Kecamatan Ujungberung yang terletak disebelah timur kota

, mempunyai luas wilayah 661,258 Ha, terdiri atas 5 kelurahan, 58

Rukun Warga, dan 305 Rukun Tetangga. Batas wilayah Kecamatan

Ujungberung adalah sebagai berikut :

A. Sebelah Utara : Kecamatan Cilengkrang Kab. Bandung.

B. Sebelah Timur : Kecamatan Cibiru Kota Bandung.

C. Sebelah Selatan : Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

D. Sebelah Barat : Kecamatan Mandalajati kota Bandung.

Jumlah penduduk Kecamatan Ujungberung, berdasarkan data

kependudukan bulan Desember 2014 adalah 64.654 jiwa terdiri atas

17.903 umpi, yang dikelompokan juga berdasarkan jenis kelamin,

agama, dan mata pencaharian (sebagaimana tabel berikut ini).



TABEL 1

DATA PENDUDUK KECAMATAN UJUNGBERUNG

BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No Kelurahan Laki-laki

(Jiwa)

Perempuan

(Jiwa)

Jumlah

(Jiwa)

1.

2.

3.

4.

5.

PASIR ENDAH

CIGENDING

PASIR WANGI

PASIR JATI

PASANGGRAHAN

5.535

6.181

6.482

7.852

7.188

5802

6.418

6.283

7.177

7.419

11.337

12.599

12.765

15.029

14.4607

JUMLAH 3.3238 33.099 66.337

Sumber : Laporan kecamatan Ujungberung bulan Desember

2014

Jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama adalah

sebagai berikut :

TABEL 2

DATA PENDUDUK KECAMATAN UJUNGBERUNG

BERDASARKAN AGAMA

No Agama Jumlah

(Jiwa) Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ISLAM

KRISTEN

KATHOLIK

HINDU

BUDHA

LAIN-LAIN

65113

754

360

67

73

-

JUMLAH 66.367



Sumber : Lap. Kecamatan Ujungberung bulan Desember 2014

Di samping itu, Kecamatan Ujungberung mempunyai sarana

perekonomian yang menggerakan denyut kehidupan masyarakat

sekitar, yaitu antara lain:

TABEL 3

SARANA PEREKONOMIAN

No Sarana Perekonomian Jumlah Keterangan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pasar Tradisional

Toko/Kios

Koperasi

Bank

Usaha Kecil Sektor Informal

Perusahaan

1

138

28

10

235

153

JUMLAH 360

Sumber : Lap. Kecamatan Ujungber bulan Desember 2014

Sarana penting yang ada di wilayah Kecamatan Ujungberung

adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas berjumlah 1 buah;

2. Poliklinik Umum berjumlah 6 buah;

3. Rumah Bersalin berjumlah 4 buah;

4. Apotek berjumlah 6 buah;

5. Posyandu berjumlah 63 buah.

Produk unggulan Kecamatan Ujungberung yang sudah

menjadi sentra di Kota Bandung adalah produk Bunga Plastik (bonsai



Interior), pemasaranya sudah sampai Luar Negri, recal ( Dudukan Al-

Quran ), pakaian jadi,Cistik dan Makroni di Kelurahan Cigending ,

Peci/Kopiah, sandal, bordir, tas, dan awug di kelurahan Pasir Endah.

Lukisan di kelurahan Pasir Jati. Kripik singkong, sumbu kompor, sel

karet Mobil di kelurahan Pasanggrahan.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14

Tahun 2007 tentang (SOTK SKPD) Kelurahan dan Kecamatan dan

kedudukan kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai

perangkat daerah yang dipimpin, oleh camat, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kecamatan

Ujungberung mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

d) mengkoordinasikan pemerliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat

Kecamatan;

f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

g) melaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.



h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas

dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota

Bandung Nomor 250 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok Dan

Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sebagai berikut :

1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan

tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasikan ketenteraman dan ketertiban umum;

c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang- undangan;

d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan umum;

e. membina pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya.Dalam

melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Ujungberung

dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu

oleh:

1. Sekretaris Kecamatan, membawahi:

a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub bagian Program dan Keuangan

2. Seksi-seksi sebagai unsur Lini terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan

b. Seksi Keamanan dan Ketertiban



c. Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan

d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

e. Seksi Pelayanan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Lurah, membawahi

a. Sekretaris Kelurahan

b. Seksi Pemerintahan

c. Seksi Kemasyarakatan

d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

e. Seksi Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan

dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh

pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi

dibawah ini:

a.

b.

KELURAHAN PASANGGRAHAN



Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun

2008 maka Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi

Kecamatan sebagai berikut:

1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan Walikota kepada Camat

untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Camat mempunyai

fungsi :

a. Mengkoordinasikan Pemberdayaan Masyarakat

b. Mengkoordinasikan Ketentraman dan Ketertiban Umum

c. Mengkoordinasikan Penerapan Penegakan Peraturan Perundang-

undangan

d. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas

e. Membina Pelayanan Umum Pemerintahan Kelurahan diwilayah

Kerjanya

2) Sekretaris Kecamatan; mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan. Untuk

melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan

kecamatan;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan

kecamatan dan kelurahan;

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program,

evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;

d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan



Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

kecamatan;

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian

administrative kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya

3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Kecamatan di bidang pemerintahan, untuk

melaksanakan tugas pokok SeksiPemerintahan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;

b. pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tentangga;

c. pelayanan administrasi pertanahan;

d. pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan

Instansi terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang ketentraman

dan ketertiban, untuk melaksanakan tugas Seksi Ketentraman

dan Ketertiban mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan

ketertiban;

b. pembinaan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan

penanggulangan bencana;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan

ketertiban dengan Instansi terkait; dan



f. pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman da ketertiban.

5) Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang pendidikan

dan kemasyarakatan, untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan mempunyai

fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pendidikan dan

kemasyarakatan;

b. inventarisasi dan fasilitasi masalah sosial kemasyarakatan;

c. inventarisasi potensi bidang pendidikan formal dan informal;

d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat

Kecamatan dan Kelurahan;

e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga,

partisipasidan pemberdayaan perempuan serta generasi muda;

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang pendidikan dan

kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang pendidikan dan

kemasyarakatan

6) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai

tugaspokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang

ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup;

b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah.

c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;

d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas



umum dan fasilitas sosial;

e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian

lingkungan hidup;

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan

ketahanan pangan, pembangunan, serta lingkungan hidup

dengan Instansi terkait; dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan

lingkungan hidup.

7) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

tugas Camat dibidang pelayanan, untuk melaksanakan tugas

pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;

b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;

c. pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelayanan administrasi umum lainnya;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan

Instansi Terkait; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang

umum dan kepegawaian, untuk melaksanakan tugas pokok Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup

administrasi umum dan kepegawaian;

b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi

pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan,

penyelenggaraan kerumahtanggaan Kecamatan, pengelolaan

perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, serta



pelaksanaan administrasi kepegawaian; dan

c. pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan

kepegawaian.

9) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Kecamatan di bidang

keuangan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok Sub

Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi

keuangan dan program kerja Kecamatan;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi

kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran,

koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan

pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan

Kecamatan;

c. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan

bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi

penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian

program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

kecamatan; dan

d. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan

administrasi keuangan dan program kerja Kecamatan.

10) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

dilimpahkan Walikota kepada Lurah, dalam melaksanakan tugas

pokok Lurah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

b. pemberdayaan masyarakat, perekonomian dan kesejahteraan

rakyat;

c. pelayanan masyarakat;



d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

e. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan

lingkungan hidup; dan

f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

11) Sekretaris Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan, untuk

melaksanakan tugas pokok Sekretaris Lurah mempunyai fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup kesekretariatan

Kelurahan;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan;

c. pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;

d. pengkoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan Kelurahan dengan


f. pelaporan pelaksanaan lingkup kesekretariatan dan

Kelurahan.

12) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Lurah di bidang pemerintahan, untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Pemerintahan mempunyai

fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pemerintahan;

b. fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun

Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan ketentraman dan

ketertiban;

d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;

e. pembinaan potensi perlindungan masyarakat;

f. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan

dengan Instansi Terkait; dan



g. pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan.

13) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di

bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup, untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Ekonomi, Pembangunan dan

Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. penyusunan data dan materi bahan lingkup ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup;

b. fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan

menengah;

c. inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;

d. fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas

umum dan fasilitas sosial;

e. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian

lingkungan hidup;

f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi,

pembangunan dan lingkungan hidup dengan Instansi terkait;

dan

g. pelaporan pelaksanaan lingkup ekonomi, pembangunan dan

lingkungan hidup.

14) Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Lurah di bidang kemasyarakatan, untuk

melaksanakan tugas pokok Seksi Kemasyarakatan mempunyai

fungsi :

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup

kemasyarakatan;

b. inventarisasi potensi bidang kemasyarakatan;

c. inventarisasi dan Fasilitasi bidang pendidikan;

d. pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di tingkat



Kelurahan;

e. fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, ketahanan

keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta

generasi muda;

f. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan

penanggulangan bencana;

g. inventarisasi dan fasilitasi ketahanan pangan;

h. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang

kemasyarakatan dengan Instansi terkait; dan

i. pelaporan pelaksanaan lingkup kemasyarakatan.

15) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian tugas Lurah di bidang pelayanan, ntuk melaksanakan

tugas pokok Seksi Pelayanan mempunyai fungsi:

a. penyusunan data dan bahan materi lingkup pelayanan;

b. pelayanan data dan informasi Kelurahan;

c. pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelayanan administrasi umum lainnya;

e. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pelayanan dengan


f. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan.

16) Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Kecamatan

dan Kelurahan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk

Kecamatan dan Lurah untuk Kelurahan.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh

Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung yang

berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi

ada beberapa klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan

Ujungberungl, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program

Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Ujungberung

dapat didentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah

Kecamatan Ujungberung sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Public pada Kecamatan,

nilai IKM Kecamatan Tahun 2013 = 2.93

2. Belum optimlanya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dintandai

dengan nilai AKIP Kecamatan Tahun 2012 sebesar 42,55

3. Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat belum

disertai dengan adanya juklak dan juknis;

4. Dalam pelaksanaanya, perencanaan pembangunan lewat

musrenbang masih belum tepat waktu/ belum sesuai jadwal yang

di tetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang

membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian

kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur

koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan;

5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam

perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program –

program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen –



dokumen perencanaan;

7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan;

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian

/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Ujungberung

dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan

Ujungberung, sebagai berikut:

1. Kelurahan yang telah melaksanakan tertib adminsitrasi Kelurahan

sebesar 60 %

2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan

sebesar 75 %

3. Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik

hasil musrenbang Kecamatan 30 %

4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan

tingkat Kecamatan

5. Rata-rata peningkatan swadaya murni masyarkat sebesar 5 %

(data tahun 2009 = Rp4.146.291.932 tahun 2013 = Rp.

19.374.736.500.

6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

7. Belum optimalnya penerapan SMM ISO 9001:2008

8. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah

9. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan

10. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam

penanganan kebencanaan masih rendah

11. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap PBJ (metode

swakelola)

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi

dari pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;



2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan dan Kelurahan

Program dan kegiatan kepada Pemerintah Kota Bandung

3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam

membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Ujungberung

sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok

adalah factor internal dan eksternal Kecamatan Ujungberung,

masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi

tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada

peningkatan kinerja.

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata

dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efesien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja

Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan

kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan

dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2. Tuntutan dan Aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut

harus ditampung dan diperhatikan;

3. Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat

yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan

pembangunan partisipatif;



4. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang

berpengaruh pada pola piker dan pola tindakan dari masyarakat

di kecamatan Ujungberung;

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum

isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Ujungberung

Kota Bandung dalam kurun waktu 2013-2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat

menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak

dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara

terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan

di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan

perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang

senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan

daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus

dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah

dicanangkan adalah peningkatan pelayanan public, akuntabilitas dan

kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima

(services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang

mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme

aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman



terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and

public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam

kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan

sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih

menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali

paradigma aparatur sebagai „pelayan masyarakat‟. Selain hal itu sumber

daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen

pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan

efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-

sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Ujungberung

dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan,

penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen

secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan

kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara

terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor

penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan

good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata

kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas

dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh



unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem

peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai

dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada

pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD dilingkungan

Pemerintah Kota Bandung dan masyarakat umum sebagai stakeholder,

LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan

tingkat Kecamatan sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan prima perlu

melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih

menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya,

melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system,

perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama

dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu

manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang

strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.

Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan

kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan pada

pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja

(Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management

system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung

terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang

sama pentingnya adalah menata perencaaan penganggaran dan



Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal

pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem

keuangan tersebut adalah agar pengelolasan anggaran dilakukan

dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta

akuntabilitas prima (primaic accountability).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu :

perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian

(termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan

penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga

penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus

dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain

adalah : (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah,

menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan

barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan

efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah;

(4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang

daerah.

E. Landasan Hukum

LAKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa

landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan NegaraYang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun

2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP};

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis

yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis

Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

27


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini,

mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,

diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin

dicapai oleh Kecamatan Ujungberung Kota Bandung secara memadai,

serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan

terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan

pencapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan,

dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Bandung sedang

merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian

tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Ujungberung

Kota Bandung pada periode Tahun 2013-2018, secara rinci diuraikan

pada tabel berikut :

28


TABEL 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Tahun 2013-2018

NO.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATU

AN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

Meningkatkan

Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan

1. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik Kecamatan dan

Kelurahan

1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan

Masyarakat

NILAI 2,93 3,20 3,35 3,40 3,50

2

Meningkatkan kinerja

penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan

2. Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan

2. Capaian

Kinerja Tugas

Umum Pemerintahan

Bidang pemerintahan

NILAI 0,80 0.90 0,92 0,95 1,00

Bidang perekonomian,

Pembangunan, Lingkungan Hidup,

NILAI 0,90

0,92 0,93 0,95 1,00

Bidang Pendidikan dan

kemasyarakatan

NILAI 0,89

0,92 0,93 0,95 1,00

Bidang

ketentraman NILAI

0,98 0,98 0,98 0,98 1,00

29


NO

. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

SATU

AN

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

dan ketertiban

Bidang

pelayanan NILAI

1,10 1,15 1.20 1,25 1,25

3

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam kegiatan pembangunan

fisik dan non fisik di kecamatan

3. Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam kegiatan

pembangunan fisik dan non fisik di

kecamatan

3. Tingkat pelaksanaan inovasi lembaga

kemasyarakatan kelurahan ( LKK )

SKALA SEDANG SEDANG TINGGI TINGGI TINGGI

4 Meningkatkan Akuntabilitas

Kinerja

4. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja Kecamatan

4. Nilai AKIP Kecamatan Nilai B = 70 B = 71 B = 73

A =

75,1 A = 77

5. Ditindaklanjutinya

seluruh temuan bidang

keuangan % 100 100 100 100 100

6. Tertib administrasi barang/asset daerah di

Kecamatan

% 100 100 100 100 100

30


Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan sebagaimana

diamanatkan dalam PP 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan dan atau

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007

Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan

Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sampai saat ini belum ada alat

ukur atau instrument pengukuran yang dikembangkan secara khusus

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaannya, sehingga

diperlukan alat ukur / instrument / tools pengukuran kinerja TUP

Kecamatan.

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a. Menggoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban

umum;

c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang

undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat

kecamatan;

f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup

tugasnya dan/atau yang belum dapat

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja pengukuran kinerja Tugas

Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan dapat dilakukan dengan metoda

pengukuran secara terstruktur untuk mengetahui capaian kinerja

berdasarkan bidang tugas atau Kepala Seksi yang ada di Kecamatan

Ujungberung dan selanjutnya dapat diakumulasi untuk mengetahui capaian

kinerja TUP pada tingkat Kecamatan.

Alat ukur (Tools) yang dikembangkan untuk mengukur TUP

Kecamatan berupa tabel pengukuran yang terdiri dari kolom isian dan

perhitungan menggunakan format Microsoft Excel meliputi :

1. Bidang Tugas Umum Pemerintahan / sesuai jumlah Kepala Seksi pada

Kecamatan

2. Indikator Kinerja (Outcome) Program/Kegiatan

3. Jumlah Indikator kegiatan pada setiap bidang / Kasi (pembagi)

4. Target kinerja Kegiatan Kepala Seksi Kecamatan / Kelurahan

5. Satuan Indikator Kinerja

31


6. Capaian Kinerja Tahun berkenaan

7. Hasil perbandingan capaian kinerja dengan target kinerja

8. perbadingan capaian kinerja dengan nilai pembagi (jumlah indicator

pada setiap TUP)

9. Akumulasi Capaian Kinerja Kepala Seksi (= ∑ tiap bidang)

10. Penjumlahan seluruh bidang / Kasi (∑ Seluruh bidang)

11. Prosentase perbadingan ∑ nilai kinerja seluruh bidang dengan jumlah

bidang tugas / seksi yang di ukur

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Ujungberung Kota Bandung adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan

berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala

Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang

dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung. Rencana Strategis Kecamatan Ujungberung

Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu

dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan dengan Surat

Keputusan Camat Ujungberung Kota Bandung Nomor 900/Kep.36-Kec

Uber/2013 tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5

tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota

terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian

akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung tersebut ditujukan

untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung Tahun 2013-2018.

Penyusunan Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung telah

melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan

RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders

pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung tersebut

akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ujungberung

32


Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode

1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan

pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa

mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Ujungberung Kota

Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan

potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu

dibangun menuju Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta

Unggul, Nyaman dan Sejahtera, “Bandung Juara”.

Visi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah:

“Mewujudkan Kecamatan Ujungberung sebagai Mitra Utama dalam

Pengembangan Kawasan Timur Kota Bandung Tahun 2018 Melalui

Pelayanan Prima”

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai

berikut:

1. Kecamatan Ujungberung

Kecamatan Ujungberung adalah salah satu Kecamatan di Kota Bandung

berupaya untuk mewujudkan kehidupan sosial yang kondusif di

Kecamatan Ujungberung membutuhkan apratur Kecamatan Ujungberung

yang profesional dan bertanggung jawab terhadap tupoksinya.

2. Mitra utama

Mitra utama (Main Partners) artinya teman, sahabat kawan kerja dengan

kondisi yang lebih utama, karena mitra utama (Main Partners) itu tidak

cukup rekann kerja saja, maka visi ini mendorong aparatur untuk

bertindak, berperilaku, melayani masyarakat dan hal-hal yang mengatas-

namakan Kecamatan Ujungberungl selalu “MITRA UTAMA”, di Kota

Bandung untuk mendukung perwujudan Bandung yang Unggul, Nyaman

dan Sejahtera, “Bandung Juara” atau mitra utama diantara Kota di

Provinsi Jawa Barat maupun di tingkat Nasional. Dan “HEBAT” ( Hidup,

Edukatif, Bersih, Aman dan Taqwa ) menjadi motto juang Aparatur dan

masyarakat di Kecamatan ujungberung untuk berkiprah dalam

mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

33


3. Pengembangan kawasan timur

upaya Kecamatan Ujungberung untuk memenuhi keinginan dan harapan

dari masyarakat Ujungberung agar tercipta kehidupan sosial yang

kondusif di wilayah Ujungberung.

4. Pelayanan prima (costumer service)

Secara umum pelayanan prima (customer service) diartikan sebagai

segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants),

dan harapan (expectation) masyarakat / pelanggan.

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Ujungberung Kota

Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai

berikut :

a. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima

b. Meningkatkan kinerja pemeritah Kecamatan Ujungberung secara

Efektif, transparan dan akuntabel.

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung sebagai unsur dari pemerintah Kota Bandung

menentukan kualitas pelayanan publik Kota yang didukung oleh aparatur

Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya

dituntut untuk :

1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah

terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai

Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena

Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-

standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan

menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan;

2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan

dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan

pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta dalam rangka

optimalisasi penyelenggaraan pelayanan dengan tetap berpegang kepada

koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi,

ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;

3. Objektif, yaitu dalam melakukan pemecahan masalah dalam tugas dan

pelayanan didasarkan atas data dan informasi sehingga perumusan

kebijakan dan keputusan pelayanan yang dihasilkan mampu menjawab

permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada

34


masyarakat harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku

dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat

menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kecamatan dan Kelurahan;

4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas,

disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan

berorientasi kepada kredibilitas dan kapabilitas individu, sehingga

optimalisasi pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud.

Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam

segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas

dan fungsinya sebagai unsur staf dalam merumuskan kebijakan Pimpinan

serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat

dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan

sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan

untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3

(tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan

tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target

Kecamatan Ujungberung. Kota Bandung sebagai berikut :

35


Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA satuan TARGET KINERJA PADA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

Meningkatkan

Kepuasan Masyarakat

terhadap pelayanan di Kecamatan dan

Kelurahan se Kecamatan Ujungberung

1.1 Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

dan Kelurahan Se Kecamatan Ujungberung

1.1.1. Indeks Pelayanan / Indeks

Kepuasan Masyarakat

Nilai 77 80 82 85 87

1.1.2 Presentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administrative yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100

1.1.3 Nilai Standar kepatuhan pelayanan Publik versi ombudsman

RI

Nilai 850 850 870 880 900

1.2 Meningkatnya

kinerja penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan

1.2.1 Prosentase Pelayanan

administrasi kependudukan tepat waktu

% - 80 81 83 85

1.2.2 Prosentase waktu pelayaa Administrasi umum lainya tepat waktu

% - 80 81 83 85

1.2.3. Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kreteria baik

%

- 80 80 80 100

1.2.4 Prosentase RW Juara %

- 70,68 74,13 81,03 84.48

1.2.5 Prosentase lembaga kemasyarakatan aktif

%

- 73,33 80.00 86,66 93,33

1.2.6 Rasio Anggota Linmas Rasio

- 1,2;1 1,3;1 1,4;1 1,5;1

36


NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA satuan TARGET KINERJA PADA TAHUN

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2 Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja

2.1 Meningkatnya

akuntabilitas kinerja Kecamatan

2.1.1 Nilai AKIP Kecamatan nilai 53 75 77 79 80

2.1.2 Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

%

100

100

100

100

100

37


B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan

tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007

tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk

tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/Kep.-

Bag.Orpad/2014 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota

Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2013-2018.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ujungberung

Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014

NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

SATUAN

PENJELASAN

ALASAN

FORMULASI /

RUMUS

PERITUNGAN

SUMBER

DATA

1

Terwujudnya

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

Nilai

Sesuai Amanat

UU No.25/2009 ttg Pelayanan

publik dan PP

19/2008 ttg

Kecamatan maka

Kecamatan

sebagai lembaga pelayanan public

berorientasi pada

Kepuasan

masyarakat

melaui pengukuran

kepuasan

pelayanan

dimana

masyarakat yang

dimaksud adalah warga

masyarakat

Kecamatan

Sesuai dengan

SK Menpan

No.16 Tahun

2014 tentang

survey

kepuasan masyarakat

Hasil

survey

2

Meningkatnya

Kinerja

Penyelenggaraan Tugas

Umum

Pemerintahan

Dapaian

Kinerja

Umum Pemerintah

an

Nilai

Sesuai amanat

UU No. 25/2009

ttg Pelayanan Publik dan PP

19/2008 ttg

Kecamatan maka

Rata-rata

capaian kinerja

5 (lima) Bidang/Seksi

di Kecamatan

/Kelurahan

Kecamatan

38


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA SATUAN

PENJELASAN

ALASAN

FORMULASI /

RUMUS

PERITUNGAN

SUMBER

DATA

Kecamatan

sebagai lembaga

pelayanan publik

berorientasi pada kepuasan

masyarakat

melalui

pengukuran

kepuasan pelayanan

dimana

masyarakat yang

dimaksud adalah

warga

masyarakat Kecamatan

3

Meningkatnya

Akuntabilitas

Kineja

Kecamatan

Nilai

evaluasi

AKIP

Kecamatan

Nilai

Sesuai Amanat

Perpres No 29

Tahun 2014 ttg

SAKIP maka

Kecamatan sebagai instansi

pemerintah

berorientasi pada

akuntabilitas

kinerja yang

hasilnya diperoleh melalui

evaluasi AKIP

berdasarkan

Permenpan No.

20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi

AKIP

Sesuai dgn

Permenpan

No.20/2013

Juklak evaluasi AKIP

Hasil

evaluasi

AKIP oleh

inspektorat

Prosentase

Temuan

BPK/ Inspektorat

yg

ditindaklaju

ti

%

Sesuai amanat

pemendagri 13

/2006 ttg

pengelolaan keuangan daerah

maka Kecamatan

harus melakukan

tertib

administrasi

keuangan

Temuan

BPK/Inspektor

at bidang

keuangan yang

ditindaklajuti dari seluruh

jumlah Temuan

BPK/Inspektor

at bidang

keuangan pada tahun berjalan

Berita

acara

penyelesai

an tindak lanjut

temuan

BPK/

inspektora

t

Prosentase

Tertib

Administrasi Barang /

asset

daerah

%

Sesuai amanat

pemendagri

17/2007 ttg

pedoman teknis

pengelolaan

barang milik daerah maka

diperlukan tertib

adminsitrasi/

pengelolaan

barang/ asset kecamatan

Kesesuaian /

kecocokan

barang / asset

kecamatan dengan asset di

Simda Barang

tingkat Kota

Bandung

(DPKAD)

Hasil

rekonsilias

i barang dengan

Simda

Barang di

DPKAD

39


C. Perjanjian Kinerja 2014

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja

tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan

kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk

menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih

baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Tahun 2014 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Ujungberung

Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014, dan

dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun

2014 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Tahun 2014

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

kecamatan dan

kelurahan sekecamatan

Ujungberung

1. Indeks Pelayanan /

Indeks

Kepuasan Masyarakat

77

2. Prosentase keluhan/

pengaduan pelayanan

administrative yang

ditindaklanjuti

100

3. Nilai Standar

kepatuhan pelayanan

public versi

ombudsman RI

850

2

Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan Tugas

Umum Pemerintahan

Kecamatan

4. Prosentase Pelayanan

administrasi

kependudukan tepat

waktu

-

5. Prosentase Waktu

pelayanan adm. Umum

lainya tepat waktu

-

40


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

6. Prosentase Kelurahan

yang memenuhi

standar kreteria baik

-

7. Prosentase RW Juara -

8. Prosentase Lembaga

Kemasyarakatan Aktif -

9. Rasio Anggota Limas -

3

Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

Kecamatan

10. Nilai AKIP

Kecamatan

53

11. Prosentase Temuan

BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

100%

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung

juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat

Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam

melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan

isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan

dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama

dan Perjanjian Kinerja Kecamatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Bandung dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi

dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Kecamatan Ujungberung 2014, sebagai berikut :

41


Tabel 2.5.

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : KECAMATAN UJUNGBERUNG

TAHUN ANGGARAN : 2014

NO. SASARAN

STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA

SATU

AN

TAR

GET

1

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik kecamatan

dan kelurahan se

kecamatan

Ujungberung

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan

Masyarakat

Nilai 77

Prosentase Keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti

% 100

Nilai Standar kepatuhan pelayanan

publik versi ombudsman RI

Nilai 850

2

Meningkatnya

kinerja

penyelenggaraan

Tugas Umum

Pemerintahan

Kecamatan

Prosentase waktu pelayanan admini-

strasi kependudukan tepat waktu

% -

Prosentase waktu pelayanan administrasi

umum lainya tepat waktu

% -

Prosentase Kelurahan yang memenuhi

standar kriteria baik

% -

Prosentase RW Juara % -

Prosentase Lembaga kemasyarakatan

Aktif

% -

Rasio Anggota Linmas Rasio -

3.

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja Kecamatan

Nilai Akip Kecamatan Nilai 53

Presentase temuan CBPK/Inspektorat

yang ditindaklanjuti

%

100

Program Anggaran

1. Program Peningkatan peran

kecamatan dan kelurahan

Rp. 3.288.977.080 (APBD Kota

Bandung)

2. Program Inovasi Pembangunan

dan Pemberdayaan Kewilayahan

Rp. 0

3. Program Peningkatan

Pembangunan system pelaporan

capaian Kinerja dan keuangan

Rp. 62.500.0000 (APBD Kota

Bandung)

42


Tabel 2.6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 KECAMATAN UJUNGBERUNG

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

TARGET TRIWULAN

I II III IV

1

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Publik

kecamatan

dan kelurahan

se kecamatan

Ujungberung

Indeks Pelayanan /

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Nilai

77

-

-

-

77

Prosentase

Keluhan/pengaduan

pelayanan

administratif yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100

Nilai Standar

kepatuhan pelayanan

publik versi

ombudsman RI

Nilai 850 - - - -

2

Meningkatnya

kinerja

penyelenggara

an Tugas Umum

Pemerintahan

Kecamatan

Prosentase waktu

pelayanan admini-

strasi kependudukan

tepat waktu

% - - - - -

Prosentase waktu

pelayanan

administrasi umum

lainya tepat waktu

% - - - - -

Prosentase Kelurahan

yang memenuhi


% - - - - -

Prosentase RW Juara % - - - - -

Prosentase Lembaga

kemasyarakatan Aktif

% - - - - -

Rasio Anggota Linmas Rasio - - -

3.

Meningkatnya

akuntabilitas

kinerja Kecamatan

Nilai Akip Kecamatan Nilai 53 - - - 53

Presentase temuan

CBPK/Inspektorat


% 100 100 100 100 100

Bandung, Maret 2015

CAMAT UJUNGBERUNG KOTA BANDUNG

Drs. T A U F I K Pembina Tk. I

NIP. 19611104 198101 1 003

43


A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi

indicator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah

indicator juga merevisi penempatan indicator kinerja strategis menjadi

lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu

selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis

Kecamatan Ujungberung Tahun 2013-2018.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam

pelaksanaan reviu Rencana strategis Kecamatan di lingkungan

Pemerintah Kota Bandung antara lain :

1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung

Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator

dibuat rumus masing-masing.

Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk

dihapus.

2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi

Penggabungan beberapa indikator menjadi indicator yang dapat

menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas

Umum Pemerintahan Kecamatan

Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan

Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu

ditambah kriteria yang lainnya

Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja

Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-

masing kepala seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari

masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana

Strategis Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

44


Tabel 2.7. Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu


NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Meningkatkan

Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan di Kecamatan

1. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik

1. Indeks Pelayanan / Indeks

Kepuasan Masyarakat

Nilai 77 80 82 85 87

2. Persentase Keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100

3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI

Nilai 850 850 870 880 900

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan

1. Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu

% - 80 81 83 85

2. Persentase waktu pelayanan adm.

Umum lainnya tepat waktu

% - 80 81 83 85

3. Persentase Kelurahan yang

memenuhi standar kriteria baik

% - 80 80 80 100

4. Persentase RW Juara % - 70,68 74,13 81,03 84,48

5. Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

% - 73,33 80 86,66 93,33

6. Rasio Anggota Linmas Rasio - 1,2:1 1,3:1 1,4:1 1,5:1

2 Meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja

3. Meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja

Kecamatan

1. Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 53 75 77 79 80

2. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 100

45


B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan

reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan

penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria

indicator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil reviu berikut

penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.8. Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator

Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

SATUAN IKU/BUKAN

IKU

ALASAN

FORMULASI PENGUKURAN

KRITERIA INDIKATOR/

KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatkan

Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di

Kecamatan

Meningkatny

a Kualitas Pelayanan Publik

1. Indeks

Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai IKU

Karena merupakan Tugas dan

fungsi Kecamatan

Hasil survey

Kepuasan Masyarakat (Permenpan 16 / 2014 dan SK

Menpan No. 25/2004)

2. Persentase Keluhan/penga

duan pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti

% IKU

Karena merupakan Tugas dan fungsi

Kecamatan

Keluhan / Pengaduan adalah

ketidaksesuaian kualitas pelayanan yang dialami oleh

pelanggan/masyarakat sebagaimana maklumat dan

standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara

layanan (Media sosial, tertulis, elektronik dll)

Bila tidak ada pengaduan /zero complain capaian

kinerja 100%

3. Nilai Standar kepatuhan pelayanan

publik versi ombudsman RI

Nilai

Bukan IKU Karena

standar pelayanan merupakan

penunjang

Nilai berdasarkan hasil penilaian ombudsman

10 penilaian kriteria ombudsman

1. Sistem Pelayanan terpadu

2. Standar Pelayanan

3. Maklumat Pelayanan

4. Sistem Pelayanan informasi public

5. Pelayanan Khusus

6. Pengelolaan Pengaduan

7. Penilaian Kinerja

46


8. Visi Misi dan Moto

9. ISO 9001 : 2008

10. Atribut

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan

1. Persentase

pelayanan

administrasi

kependuduka

n tepat waktu

%

IKU Karena Tugas dan

fungsi Kecamatan yang tercantum

dalam pelimpahan sebagaian kewenangan

dari Walikota

2 Jenis adm kependudukan: KTP

KK

2. Persentase

waktu

pelayanan

adm. Umum

lainnya tepat

waktu

% IKU Karena

Tugas dan fungsi Kecamatan yang

tercantum dalam pelimpahan sebagaian

kewenangan dari Walikota

6 Jenis pelayanan 1. Legalisasi

2. Keterangan Tidak Mampu

3. SK Miskin 4. SKCK

5. Domisili Perusahan

6. Domisili Kelembagaan

3. Persentase

Kelurahan

yang

memenuhi

standar

kriteria baik

% IKU

Karena merupakan Tugas dan fungsi

Kecamatan

Kelurahan dengan kriteria baik :

1. Menyampaikan minimal 75% dari seluruh

laporan rutin tepat waktu

2. Menuntaskan dan atau

turut serta membantu penuntasan minimal 75%

dari keluhan masyarakat dalam pelayanan

administratif 3. Rasio Sumur

Resapan min 1 : 1 baik

47


4. Rasio Lubang Biopori min

1:1 baik 5. Kerb telah

dicat warna hitam dan

putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun

6. Terpelihara / tidak ada rumput liar / gulma yang

mencolok setiap triwulan

4. Persentase RW

Juara

% IKU Karena merupakan Tugas dan

fungsi Kecamatan serta Road Map /

Rencana Aksi Walikota Bandung

Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis

Masyarakat : 1. Terdapat

kelompok masyarakat

yang mengelola Komposter skala rumah

tangga 2. Terdapat

kelompok

masyarakat yang mengelola bank sampah

3. Terdapat kelompok masyarakat yang

mengelola salah satu metode 3 R

4. Terdapat

kelompok masyarakat yang mengelola

biodigester 5. Terdapat

kelompok masyarakat

yang mengelola sampah dengan

metode lainnya selain pengangkutan sampah

dari rumah ke TPS

Syarat Administratif, RW

Menyampaikan : 1. Menyampaika

n Laporan Rutin

kependudukan rutin minimal per triwulan

2. Menyampaikan Laporan Penduduk sementara

rutin minimal per triwulan

3. Menyampaikan minimal

48


70% data yang diminta

Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al.:

a. Data Warga Miskin,

b. Data

PMKS c. Data

linmas d. Data

Kejadian e. Data

Swadaya

murni

Kriteria RW Juara, terdapat minimal /melaksanakan/ter

dapat 5 dari 21 jenis kondisi dibawah ini : (pakai pembobotan untuk

penghitungan 1. Forum Jaga

Lembur; 2. Satu Kampung

Satu Taman Bermain;

3. Balai

RW/Markas Karang Taruna;

4. Alat2 Band

dan Alat2 kesenian Sunda;

5. Paguron Silat;

6. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling.dll)

7. Mading Manual/Touch Screen gabung dengan bangku

ala Asia Society; 8. Biopori/Sumu

r resapan tiap rumah dan

jalan/gang; 9. Gapura

Kujang; 10. Les Bahasa

Inggris; 11. Satu Kampung

Satu Produk; 12. Kampung

Berkebun; 13. Lampu Caang

Baranang; 14. Septic Tank

Komunal; 15. MCK komunal; 16. Reservoar

Komunal;

17. Gerakan satu rumah Satu Pohon;

18. Gerakan

Pagar Hijau; 19. Movie on the

move (Layar tancep)/Nonto

n Bareng 20. Media

Kampanye Kampung

49


JUARA 21. Satu rumah

satu tempat sampah

5. Persentase

Lembaga

kemasyarakat

an Aktif

% IKU

Karena merupakan Tugas dan

fungsi Kecamatan

Lembaga

Kemasyarakatan Kecamatan dan kelurahan yaitu : 1. LPM

Kecamatan dan Kelurahan

2. TP PKK Kecamatan

dan Kelurahan 3. Forum Karang

Taruna Kecamatan

dan Karang Taruna Kelurahan

Kriteria Aktif : 1. Seluruh

Lembaga kemasyarakata

n Kecamatan/kelurahan mempunyai

rencana/agenda/program kerja tahunan

yang menunjang pembangunan dan

pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/K

elurahan) 2. Minimal 60%

Ketua Lembaga kemasyarakata

n Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan

musrenbang Kecamatan

3. Lembaga Kemasyarakata

n Kecamatan/kelurahan melaksanakan

minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang

direncanakan pada tahun berjalan

4. Ketua Lembaga

Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan

/lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2

kegiatan

6. Rasio

Anggota

Linmas

Rasi

o

Bukan IKU

anggota linmas

yang terdaftar

dan memiliki

Kartu Tanda Anggota dari

50


C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan hasil

reviu dan sebagai bahan tahun 2014 diperjanjikan antara Camat dengan

Walikota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu


NO. SASARAN

STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA

SATUA

N

TARGE

T

1

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai 77

Prosentase Keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang ditindaklanjuti

% 100

Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI

Nilai 850

2

Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Kecamatan

Prosentase pelayanan administrasi kependudukan

tepat waktu

% -

Prosentase waktu pelayanan

Adm. Umum lainnya tepat waktu

% -

Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik

% -

Prosentase RW Juara % -

Prosentase Lembaga % -

Pemerintah

Kecamatan

2 Meningkatk

an

Akuntabilit

as Kinerja

7. Mening

katnya

kapasit

as dan

akunta

bilitas kinerja

Kecam

atan

1. Nilai AKIP

Kecamata

n

Kriter

ia

Bukan IKU Sesuai dgn

Permenpan

No.20/2013

Juklak evaluasi

AKIP atau perwal

Bandung ttg Juklak Evaluasi

AKIP SKPD

2. Persentas

e temuan

BPK/Insp

ektorat yang

ditindakla

njuti

% Bukan IKU

Bila tidak ada

temuan capaian

kinerja 100%

51



Rasio Anggota Linmas Rasio -

3

Meningkatnya

kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 53

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti

% 100

52


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi

kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan

akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang

diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala

LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-

masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra

Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan

ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan

Ujungberung.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala

LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

53


dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian

indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas

indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis,

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis

dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja

sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sebagai berikut :

No Capaian Kinerja Interpretasi

1.

2.

3.

> 100 %

=100 %

< 100 %

Melebihi/Melampaui Target

Sesuai Target

Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dapat

memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari

masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2018 maupun Rencana Kerja

Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi

dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada

Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2014 hasil reviu dan Indikator Kinerja

Utama SKPD berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341-

Bag.Orpad/2014, telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 11 (sebelas)

indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator



54


B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu

pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan

apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang

bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan

dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan

dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kecamatan Ujungberung Kota

bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja

Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341-

Bag.Orpad tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Tahun

2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator

Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi

keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja

utama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung tahun 2014 menunjukan

hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Tahun 2014

No. Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi

Capaian

%

1

Indeks Pelayanan /

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Nilai

77

81.00

103.91

2

Prosentase

Keluhan/pengaduan

pelayanan administratif


%

100

100

100

3

Nilai standar kepatuhan

pelayanan public versi

ombudsman RI

Nilai

850

925

108,82

4

Prosentase pelayanan

administrasi

kependudukan tepat

%

60

60.00

100.00

55


waktu

5

Prosentase waktu

pelayanan Adm. Umum

lainnya tepat waktu

%

60

60

100

6


yang memenuhi standar

kriteria baik

%

40

40

100

7 Prosentase RW Juara % 43,10 46.55 114.29

8 Prosentase Lembaga


% 46.66 53.33 103.06

9 Rasio Anggota Linmas Rasio 1:1 1,07 :1 107,21

10 Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 50 51.53 103,06

11

Persentase temuan


ditindaklanjuti

%

100

100

100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebih/melampaui target ditunjukan pada

indicator Indeks pelayanan/indeks Kepuasan masyarakat, dengan capaian

kinerja 103,91% pada indicator pada indicator Nilai standar kepatuhan

pelayanan public versi ombudsman, dengan capaian kinerja 108,82%,

Indikator RW Juara dengan capaian kinerja114,29 %, indicator lembaga

aktif dengan capaian kinerja 103.06 %, Indikator rasio anggota Linmas

dengan capaian 107.21 %, Nilai akip Kecamatan dengan capaian kinerja

103.06%.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan

pada indicator Prosentase keluhan/pengaduan pelayanan administrative

yang ditindaklanjuti, dengan capaian kinerja 100 %, pada indicator

Prosentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti, dengan capaian

kinerja 100%., Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat

waktu, dengan capaian kinerja 100 %, Prosentase pelayanan administrasi

pelayanan umum tepat waktu dengan capaian kinerja 100 %, Prosentase

kelurahan memenuhi standar baik dengan capaian 100 %

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Kecamatan Ujungberung Kota Bandung telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

56


ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan

untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Tahun 2013-2018 sebanyak 3 ( tiga ) sasaran.

Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis

Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator

kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja


Tahun 2014


Utama Satuan Target Realisasi

Capaian

%

1

Indeks Pelayanan /

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Nilai

77

81.01

103.91

2

Prosentase

Keluhan/pengaduan

pelayanan administratif


%

100

100

100

3

Nilai Standar kepatuhan

pelayanan publik versi

Ombudsman RI

Nilai

850

925

108,82

4

Prosentase pelayanan

administrasi

kependudukan tepat

waktu

%

60

60.00

60.00

5

Prosentase waktu

pelayanan administrasi

Umum lainnya tepat

waktu

%

60

60

100

6


yang memenuhi standar

kriteria baik

%

40

40

100

7 Prosentase RW Juara % 43,10 46.55 114.29

8 Prosentase Lembaga

kemasyarakatan Aktif %

46.66 53.33 103.06

9 Rasio Anggota Linmas Rasio 1:1 1,07 :1 107,21

10 Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 50 51.53 103,06

11

Persentase temuan


ditindaklanjuti

%

100

100

100

57


Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh

data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran


NO. SASARAN STRATEGIS CAPAIAN

1. Melebihi/Melampaui Target 6 Indikator 54.54 %

2. Sesuai Target 5 Indikator 45.45 %

3. Tidak Mencapai Target Tidak ada

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja

sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Pencapaian target Misi

No. Misi Jumlah

Indikator Sasaran

Tingkat Pencapaian

Melampaui target

(>100%)

Sesuai Target

(100%)

Belum Mencapai

Target (<100%)

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 1 9 5

45,45

%

4 36.36%

2 Misi 2 2 1 9.09 %

1 9.09 %

Dst Jumlah 11

Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja

Kecamatan …… Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5.

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No. Kategori Jumlah Indikator

Presentase

A. Misi 1

1 Melebihi/Melampaui

Target

5 45,45 %

2 Sesuai Target 4 36.36%

3 Tidak Mencapai Target - -

B. Misi 2

1 Melebihi/Melampaui 1 9.09 %

58


Target

2 Sesuai Target 1 9.09 %

3 Tidak Mencapai Target

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang

akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-

pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.

- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di

bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.

- kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar

nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah

dicapai pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi

pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 2 Misi,

sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ujungberung Kota

Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

N

o Indikator Kinerja

Sat

uan

Tahun

2014 %

Tahu

n

2018 %

Targ

et

Realisa

si Target

1 Indeks Pelayanan/Indeks

Kepuasan Masyarakat Nilai 77 81,01

103,9

7 87

2 Prosentase 100 100 100

59


keluhan/pengaduan

pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti

% 100

3 Nilai standar kepatuhan

pelayanan publik versi

ombudsman RI

Nilai

850

925

108,8

2

925

Rata-rata Capaian Kinerja 103,6

6

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat

dari 3 (tiga) indikator: Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat,

Prosentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti dan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi

ombudsman RI.

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan

Masyarakat adalah sebesar 81,01 dari target sebesar 77 yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 103,97% atau melebihi/

melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun

pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 103,97% bila

dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian

kinerjanya mencapai 93,10%. Data penunjang capaian kinerja indikator

Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari

Kasi Pelayanan terlampir.

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Keluhan/ pengaduan

pelayanan administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00 dari

target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun

2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau

sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama

renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100,00% bila dibandingkan

dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya

mencapai 100,00% dikarenakan target tiap tahun sama. Data

penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pelayanan terlampir.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan

publik versi ombudsman RI adalah sebesar 925 dari target sebesar 850

yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 108.82 % atau melebihi/

60


melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun

pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 108.82 % bila


kinerjanya mencapai 100%, namun perlu dicermati perolehan nilai

sebesar 925 tersebut hanya mewakili nilai yang diperoleh Kecamatan

saja belum merupakan akumulasi dengan 5 ( lima ) Kelurahan yang ada

di Kecamatan Ujungberung. Data penunjang capaian kinerja diperoleh

dari Kasi Pelayanan terlampir.

Tabel 3.7

Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung

Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung Tahun 2013-2018


Utama Satuan

Realisasi

Akumulasi s/d.

Tahun

2014

Rencana sesuai dengan

Renstra Tahun

2018

Persentase

Capaian Kinerja

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) representatif

Kecamatan

indeks 81.01 87 93,10

Prosentase

Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100,00

Nilai Standar

kepatuhan pelayanan publik versi

ombudsman RI

nilai 925 925 100

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi

akumulasi sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir

Renstra pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja 93,66% yang

berarti masih harus ada peningkatan kinerja sesuai target akhir Renstra.

61


Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran 1

No. PENJELASAN URAIAN

1 2 3

a. Kinerja nyata dengan kinerja

yang direncanakan (target).

Identifikasi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target yang

direncanakan, Mencakup tenaga, material, peralatan, dan perlengkapan dan karakteristik dari populasi target. Capaian hasil IKM

berdasarkan survey yang dilaksanakan Kecamatan Ujungberung terhadap 150 responden yang datanya diambil dari form

kuesioner yang disediakan dengan nilai IKM setelah dikonversi 81,01 melampaui target

perencanaan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dengan target sebesar 77;

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti

mencapai target 100% dikarena sudah merupakan kewajiban SKPD untuk

menindaklanjuti setiap pengaduan baik yang berupa disposisi maupun pengaduan langsung, pada tahun 2014 hanya ada 4 pengaduan

administrative yang terekam dan keduanya telah ditindaklanjuti

Nilai Standar Kepatuhan versi Ombudsman RI

memang mencapai 950 namun belum merupakan akumulasi seluruh Kelurahan jadi

belum benar benar mewakili, sehingga bukan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)

b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun

sebelumnya.

Realisasi pencapaian IKM Triwulan IV tahun 2014 sebesar 81.01 mengalami peningkatan terhadap capaian tahun 2013 yaitu 75,15,

untuk indikator keluhan yang ditindaklanjuti dan Nilai kepatuhan versi ombudsman belum ada data pembanding

c. Kinerja instansi dengan kinerja

instansi lain yang unggul di

bidangnya/ dengan kinerja sektor swasta/ kinerja

nyata di negara-negara lain/ dengan standar

internasional.

Kecamatan Ujungberung berusaha untuk Menjalankan Sistem Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008 yang merupakan merupakan sebuah standar internasional untuk sistem

manajemen Mutu/ kualitas.

d. Out Come dan Out

Put Program dan

OUTPUT dari kegiatan Ini adalah Terlaksananya

pembinaan dan pelayanan dalam berbagai

62


Kegiatan serta

Penyerapan Anggaran

bidang diantaranya Ekonomi, Pendidikan dan

Kemasyarakatan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban dan Pelayanan Publik

OUT COME dari Program ini adalah tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu dalam kategori Mutu Pelayanan Yang Baik nilai IKM

62,51 – 81,25. Outcome yang didapat dari Pengukuran IKM sebesar 77,86 yang berada

dalam Kategori Mutu Baik, pengaduan sejumlah 2 (dua) pengaduan juga telah kami tindaklanjuti dan selesai. Kualitas pelayan

publik di Kecamatan Ujungberung masuk dalam zona hijau dengan nilai 925 yang berarti

tingkat kepatuhan akan standar pelayanan public versi Ombudsman RI dinilai baik.

Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan serta 6 (enam) Kegiatan didalamnya

dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun atau triwulan IV sebesar Rp. 3.288.977.080,00

dari Anggaran sebesar Rp. 3.223.721.140,00 dengan persentase penyerapan 98,02 %

e. Faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan

2. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik

sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan

3. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Ujungberung

4. Tersedianya pelayanan berbasis web di Kecamatan Ujungberung

f. Faktor Penghambat Capaian Kinerja

1. Masih kurangnya kuantitas SDM di Kecamatan Ujungberung.

2. Masih adanya masyarakat yang

menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya.

g. Solusi/Rekomendasi perbaikan kinerja

Triwulan / Tahun yang akan datang

1. Mengajukan SDM kepada BKD, untuk menambah potensi wawasan di Kecamatan

Ujungberung

2. Mengadakan bimbingan teknis kepada SDM

yang ada di Kecamatan Ujungberung untuk menambah potensi/wawasan karyawan.

3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

agar mengurus pelayanan sendiri tanpa menggunakan jasa perantara.

63


Sasaran 2

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan



Tabel 3.8.


Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan


No Indikator

Kinerja Sasaran Satuan

Tahun 2014 %

Tahun 2018 %

Target Realisasi Target Realisasi

1. Prosentase

pelayanan administrasi kependudukan

tepat waktu

% 60 60.00 100 85 - -

2. Prosentase

waktu pelayanan administrasi

umum lainnya tepat waktu

% 60 60,00 100,00 85 - -

3. Prosentase Kelurahan yang

memenuhi standar kriteria baik

% 40 40 100,00 100 - -

4. Prosentase RW Juara

% 43,10 57,66 108,00 84.48 - -

5. Prosentase Lembaga


% 46,66 66,67 114,29 93.33 - -

6. Rasio Anggota Linmas

rasio 1:1 0,7:1 103.06 1 : 1:5

- -

Rata-rata Capaian Indikator 104,16 - - -

Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum

Pemerintahan Ujungberung administrasi kependudukan tepat waktu,

Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu,

Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, Prosentase

RW Juara, Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif dan Rasio

Anggota Linmas.

64


Capaian kinerja nyata indikator Prosentase pelayanan

administrasi kependudukan tepat waktu adalah sebesar 60,00 dari


2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau

melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah

tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila


kinerjanya mencapai 60,00%. Data penunjang diperoleh dari Kasi

Pelayanan terlampir.

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase pelayanan

administrasi umum lainnya tepat waktu adalah sebesar 60,00 dari


2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau

melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah

tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila


kinerjanya mencapai 60,00 %. Data penunjang capaian kinerja

diperoleh dari Kasi Pelayanan terlampir.

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Kelurahan memenuhi

standar kriteria baik adalah sebesar 47,10 dari target sebesar 57.66


persentase capaian kinerjanya adalah 108,00% atau sesuai target yang

diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian

tahun 2014 sebesar 108,00% bila dibandingkan dengan target akhir

renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 40,00 %. Data

penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Kasi

Ebang LH terlampir.

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase RW Juara adalah

sebesar 43,10 dari target sebesar 43.100 yang direncanakan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya

adalah 115,32% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan.

Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014

sebesar 115,32% bila dibandingkan dengan target akhir renstra

kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 46,55%. Data

65


penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Kasi

Ebang LH terlampir.

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan

aktif adalah sebesar 66,67 dari target sebesar 46.66 yang direncanakan

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian

kinerjanya adalah 114,29 % atau melebihi/ melampaui target yang


tahun 2014 sebesar 114,29 % bila dibandingkan dengan target akhir

renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 53.33 %. Data

penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Dikmas terlampir.

Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1

: 1,07 dari target sebesar 1:1 yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

107,21 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah

tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 107,21 % bila


kinerjanya mencapai 17.76%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh

dari Kasi Trantib terlampir.

Tabel 3.9.

Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung

Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Tahun 2013-2018

No. Indikator

Kinerja Utama Satuan

Realisasi Akumulasi

s/d.

Tahun 2014

Rencana sesuai

dengan Renstra Tahun

2018

Persentase

Capaian Kinerja

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Prosentase pelayanan

administrasi kependudukan tepat waktu

% 60.00 85 60.00

Prosentase waktu

pelayanan

% 60,00 85 60.00

66


administrasi

umum lainnya tepat waktu

Prosentase

Kelurahan yang memenuhi


% 40 100 40.00

Prosentase RW Juara

% 57,66 84.48 46,55

Prosentase

Lembaga kemasyarakatan

Aktif

% 66,67 93.33 53.33

Rasio Anggota

Linmas

rasio 1 : 1,07 1: 1.5 17.76

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi

sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra

pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja rata-rata 50,18 % yang




1 2 3

a. Kinerja nyata

dengan kinerja yang direncanakan

(target).

Capaian Prosentase pelayanan administrasi

kependudukan tepat waktu merupakan penjumlahan dari persentase pelayanan KTP

yang tepat waktu dan pelayanan KK tepat waktu maka diperoleh capaian sebesar 60.00 % dari jumlah pelayanan KTP dan KK sebanyak 16.538

pelayanan yang memenuhi ketepatan waktu sebanyak 9.923 maka diperoleh capaian sebesar 59,99 % dengan capaian kinerja sebesar 100%

dari target kinerja sebesar 60%.

Capaian Prosentase pelayanan administrasi

lainnya tepat waktu merupakan penjumlahan dari persentase 6 (enam) jenis pelayanan lainnya yaitu pelayanan Legalisir, Keterangan Tidak

Mampu, SK Miskin, SKCK, Domisili Perusahaan dan Domisili Kelembagaan yang tepat waktu dengan jumlah pelayanan administrasi lainnya

yang dilayani maka diperoleh capaian sebesar 60,00 % dari jumlah pelayanan administrasi

lainnya sebanyak 3.526, pelayanan yang

67


memenuhi ketepatan waktu sebanyak 2.116

maka diperoleh capaian sebesar 60,00% dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target kinerja sebesar 60%.

Capaian Prosentase Kelurahan yang memenuhi kriteria baik merupakan prosentase dari Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria baik

sebanyak 2 (dua) Kelurahan dibagi jumlah Kelurahan se-Kecamatan yaitu 5 ( lima )

Kelurahan maka diperoleh capaian sebesar 40% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% dari target kinerja sebesar 40%.

Capaian Prosentase RW Juara merupakan Akumulasi prosentase RW yang memenuhi

kriteria RW Juara dengan kriteria utama sebanyak 3 (tiga) jenis kriteria beserta sub kriterianya maka diperoleh capaian sebesar

46,55% dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target kinerja sebesar 43,10 %.

Capaian Prosentase Lembaga Kemasyarakatan

Aktif merupakan Akumulasi prosentase Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, Karang

Taruna) yang memenuhi kriteria aktif dengan kriteria sebanyak 4 (empat) jenis kriteria maka diperoleh capaian sebesar 53,33 % dengan

capaian kinerja sebesar 1114.29 % dari target kinerja sebesar 46,66 %.

Capaian Rasio Anggota LINMAS Aktif merupakan perbandingan jumlah anggota LINMAS berbanding jumlah RT se-Kecamatan maka

diperoleh rasio 1 : 1.07 dengan capaian kinerja sebesar 107.21 % dari target kinerja sebesar 1:1

b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun

sebelumnya.

Realisasi pencapaian kinerja pada Rahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya Tahun 2013, hal ini

dikarenakan pada tahun 2013 belum dilaksanakan pengukuran

c. Kinerja instansi dengan kinerja instansi lain yang

unggul di bidangnya/ dengan

kinerja sektor swasta/ kinerja nyata di negara-

negara lain/ dengan standar internasional.

Kecamatan Ujungberung berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

d. Out Come dan Out Put Program dan

Kegiatan serta

OUTPUT dari kegiatan Ini adalah Terlaksananya pembinaan dan pelayanan dalam yang menjadi

tupoksi Kecamatan sesuai dengan bidang

68


Penyerapan

Anggaran

masing-masing diantaranya Ekonomi,

Pendidikan dan Kemasyarakatan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban dan Pelayanan Umum.

OUT COME dari Program ini adalah terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan secara maksimal sesuai

kewenangannya.


Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan serta 6 (enam) Kegiatan didalamnya

dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun atau triwulan IV sebesar Rp. 3.223.721.140,00

dari Anggaran sebesar Rp. 3.288.977.080,00 dengan persentase penyerapan 98,02%

e. Faktor Pendukung

Capaian Kinerja

1. Adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor

185 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada

Camat dan Lurah

2. Sarana dan Prasarana Kerja yang cukup memadai

3. Adanya sistem pengukuran kinerja pegawai yang memadai


1. Masih kurangnya kuantitas SDM di Kecamatan Ujungberung.

2. Belum maksimalnya penerapan sistem

reward and punishment

g. Solusi/Rekomenda

si perbaikan kinerja Triwulan /

Tahun yang akan datang

1. Mengajukan tambahan SDM kepada BKD di


2. Membuat system reward and punishment

yang tepat bagi pegawai.

Sasaran 3

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan


Tabel 3.10


Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

No Indikator

Kinerja Sasaran Satuan

Tahun 2014 %

Tahun 2018 %

Target Realisasi Target Realisasi

1. Nilai Evaluasi AKIP

Nilai 50 51,53 103.06 80 - -

69


2. Prosentase

temuan BPK / Inspektorat yang

ditindaklanjuti

% 100 100 100 100 - -

Rata-rata Capaian Indikator 106,32

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat dari

2 (dua) indikator : Nilai evaluasi AKIP dan Prosentase temuan BPK/

Inspektorat yang ditindaklanjuti.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar

51,53 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian

Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

103.06 % atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun

2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar

103.06% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan

maka capaian kinerjanya mencapai 63,75%. Data penunjang capaian

kinerja diperoleh dari Kesekretariatan Kecamatan Ujungberung

terlampir.

Capaian kinerja nyata indikator Prosentase temuan BPK/ Inspektorat

yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00 dari target sebesar 100


persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau sesuai target yang


tahun 2014 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target akhir

renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100,00%

dikarenakan target tiap tahun adalah sama. Data penunjang capaian

kinerja diperoleh dari Kesekretariatan Kecamatan Panyileukan

terlampir.

Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan

tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra

Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah sebagai berikut :

70


Tabel 3.11

Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan

Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2018

No. Indikator Sasaran

Satuan

Realisasi

Akumulasi s/d.

Tahun 2014

Rencana sesuai

dengan Renstra Tahun

2018

Persentase

Capaian Kinerja

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Nilai Evaluasi AKIP

Nilai 51,53 80 63.75

2 Prosentase temuan BPK / Inspektorat


Persentase 100 100 % 100,00

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi

sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra

pada tahun 2018 menunjukkan rata-rata capaian kinerja 81,5 % yang




1 2 3

a. Kinerja nyata dengan kinerja

yang direncanakan (target).

Identifikasi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target yang

direncanakan yaitu meliputi Jenis Dokumen yang akan dibuat pada tahun anggaran berjalan diantaranya Laporan Keuangan AKhir Tahun,

Semesteran, Dokumen Renstra, Renja dan Lakip. Capaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP

dengan target CC sesuai dengan hasil evaluasi Inspektorat Kota Bandung telah tercapai yaitu sebesar 51,53. Prosentase temuan BPK /

Inspektorat yang telah ditidaklanjuti mencapai 100% sesuai dengan berita acara penyelesaian

hasil pemeriksanaan pada bulan April s/d Mei 2014, Tertib administrasi barang asset / daerah telah dilakukan rekonsiliasi barang sesuai Berita

Acara Hasil rekonsiliasi barang dengan Simda Barang di DPKAD tanggal 05 Februari 2014.

71


b. Kinerja nyata

dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir

Tahun, Lakip, Renja dan Perjanjian Kinerja

c. Kinerja instansi dengan kinerja

instansi lain yang unggul di bidangnya/ dengan

kinerja sektor swasta/ kinerja

nyata di negara-negara lain/ dengan standar

internasional.

Telah disusun Dokumen Renstra, Renja, Lakip, PK dan Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai

dengan sistematika penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Lakip, PK dan Laporan Keuangan Akhir Tahun, sebagai mana diatur

dalam Permenpan 53 Tahun 2014, Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun bedasarkan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

d. Out Come dan Out

Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan

Anggaran

Output : Tersusun dan tersedianya Lakip, Renja,

Renstra, PK, Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Out Come : Tercapainya target penilaian LAKIP

dan temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti 100% sebagai bahan bagi

pimpinan dalam mengambil keputusan manajerial


Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta 2

(dua) Kegiatan didalamnya dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun atau triwulan IV

sebesar Rp. 62.171.00,- dari Anggaran sebesar Rp. 62.500.000,- dengan persentase penyerapan 99,47%

e. Faktor Pendukung Capaian Kinerja

1. Tersedianya Anggaran yang mendukung tersusunnya Dokumen Lakip, Renja, Renstra,

PK, laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun

2. Tersedianya format baku dan Sistematika

yang jelas dalam penyusunan dokumen tersebut

3. Dibentuknya Tim Penyusunan dengan SK Camat


1. Jadwal pencocokan Realisasi dan Rekonsiliasi Barang dengan SIMDA barang yang serentak semua SKPD

2. Adanya penambahan program baru dan kegiatan baru yang muncul dalam RKPD yang belum terakomodasi dalam Renja SKPD

sehingga perlu dilakukan Revisi Renja SKPD

g. Solusi/Rekomenda 1. Persiapan penyusunan Rekonsiliasi dengan

72


si perbaikan

kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang

SIMDA Barang dipersiapkan lebih awal agar

penetapan Berita Acara Rekonsiliasi Barang tidak Terlambat

2. Koordinasi dengan SKPD terkait dilakukan

secara lebih intensif

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2014 pelaksanaan program dan kegiatan dalam

rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan

target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Bandung DPA Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan total

nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 13.142.725.600,00 yang terdiri dari

Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 5.562.125.600,00 yang merupakan

komponen gaji, serta Belanja Langsung (BL) Rp. 7.580.600.000,00

sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 12.125.490.500,00 terdiri

dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 5.194.703.268,00 dan Belanja

Langsung (BL) Rp. 6.930.787.232,00 atau dengan serapan dana APBD

mencapai 89.08%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014 kondisi

anggaran adalah Silpa Rp. . 859.607.783,00.Hal ini merupakan upaya

penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.Adapun rincian

pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja

tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kecamatan Ujungberung

Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

Tahun 2014

No.

Misi Pagu Anggaran Realisasi Anggaran

%

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di


4.229.122.920

3.644.895.092

86,18%

2. Mewujudkan kinerja Pemerintah Kecamatan

Ujungberung yang efektif, transparan dan akuntabel

3.351.477.080

3.285.892.140

98,04%

Jumlah 7.580.600.000

6.930.787232

92,26

%

73


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan

dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang

telah dilakukan oleh Kecamatan Ujungberung Kota Bandung pada tahun

2014.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian

kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2014 sebagaimana

tabel berikut :

Tabel 3.13

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014

No. Kategori Jumlah

Indikator

Presentase Capaian Kinerja

Anggaran

Realisasi (Rp.) %

A. Misi 1 9 3.223.721.140,00

98,02 %

1 Melebihi/

melampaui target

5 81.81 %

2 Ssesuai target 4 36.36 %

3 Tidak mencapai target

- -

B. Misi 2

62.171.000,00

99.47%

1 Melebihi/ melampaui target

1 50%

2 Ssesuai target 1 50%

3 Tidak mencapai target

- -

Pencapaian Misi pada Tahun 2014 merupakan akumulasi

pencapaian kinerja tahun pertama Renstra 2013-2018, dengan demikian

diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun

waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

74


Tabel 3. 14 Penyerapan Anggaran pada setiap Misi


No.

Misi Pagu Indikatif Renstra (Rp.)

Realisasi Anggaran tahun

ke- Jumlah

% (dari Pagu

Indikatif) 2 3 4 5

A. Misi-1

Mewujudkan

pelayanan publik

yang prima di

Kecamatan Ujungbe

rung

3.223.721.140,00

3.223.721.140,

00

98,0

2 %

B. Misi-2

Mewujudkan kinerja

Pemerintah

Kecamatan Ujungbe

rung yang efektif,

transparan dan

akuntabel

62.171.000,00

62.171.000,00

99.47%

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang

digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

E. Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Ujungberung Kota Bandung dilakukan secara optimal dengan mengerahkan

sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Kecamatan Ujungberung

Kota Bandung telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan

75


maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan

selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut :

1. Prestasi Tingkat Internasional

No. Prestasi Penghargaan Tahun

- - - -

2. Prestasi Tingkat Nasional


1. Lomba Karang

Taruna

Juara Ke II 2014

3. Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat


1. KB Kes Terpadu Juara I 2014

2. Juara Putsal Juara I 2014

3. Juara Seni Budaya

Juara I 2014

4. Lomba Kelurahan Juara VI 2014

4. Prestasi lainnya


1. LPTQ Juara ke III 2014

2. HKG Juara ke II 2014

76


BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 ini merupakan

pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik

(Good Governance) Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014.

Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi

harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh

semua pihak.

LAKIP Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat

menggambarkan kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dan

Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,

maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang

mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2013 Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

menetapkan sebanyak 3 ( Tiga ) sasaran dengan 11 ( Sebelas ) indikator

kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan

Kinerja Tahun 2014 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran

dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator dengan nilai 103,66 % atau interpretasi

memuaskan


Memuaskan


Memuaskan

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak tiga sasaran

tersebut, secara umum telah melebihi/sesuai/tidak mencapai target yang

ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2014 untuk pelaksanaan program dan

kegiatan pada Kecamatan Ujungberung Kota Bandung dalam rangka

mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran

77


2014 sebesar Rp.13.142.725.600,00 terdiri dari BTL Rp.

5.562.125.600,00, BL sejumlah RP. 7.580.600,00 sedangkan realisasi

anggaran seluruhnya Rp. 12.125.490.500,00 terdiri dari BTL Rp.

5.194.703.268,00, BL RP. 6.930.787.232,00 atau dengan serapan dana

APBD mencapai 92,26 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp.

859.607.783,00.

Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung 2013-2018

menetapkan sebanyak 3 ( Tiga ) sasaran dengan 11 (sebelas ) indikator

kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan

tahun pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2014,

dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :


memuaskan


Memuaskan


Memuaskan

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan

anggaran sebesar Rp Rp.13.142.725.600,00 terdiri dari BTL Rp.

5.562.125.600,00, BL sejumlah RP. 7.580.600,00 sedangkan realisasi

anggaran seluruhnya Rp. 12.125.490.500,00 terdiri dari BTL Rp.

5.194.703.268,00, BL RP. 6.930.787.232,00 atau dengan serapan dana

APBD mencapai 92,26 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014

Kecamatan Ujungberung Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp.

859.607.783,00.Telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang

pencapaian Misi dan Visi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung.

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah anggaran tersebut maka

realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Kecamatan Ujungberung

Kota Bandung adalah 92,26 % dari anggaran indikatif yang direncanakan,

hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Kecamatan Ujungberung

Kota Bandung perlu dioptimal kembali agar lebih efektif dan efisien dalam

meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota

Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kecamatan Ujungberung Kota Bandung ini, diharapkan dapat

78


memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Ujungberung Kota Bandung

kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain

yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk

membangun Kota Bandung.

Bandung, 10 Mei 2015

Drs. T A U F I K

Pembina Tk I NIP.19611104 198101 1003

DAFTAR ISI - Bandung

Documents

Transcript of DAFTAR ISI - Bandung