CRITICAL POLICY ANALYSIS PERATURAN DAERAH NO 2 …repository.fisip-untirta.ac.id/934/1/CRITICAL...
Transcript of CRITICAL POLICY ANALYSIS PERATURAN DAERAH NO 2 …repository.fisip-untirta.ac.id/934/1/CRITICAL...
CRITICAL POLICY ANALYSIS PERATURAN DAERAH
NO 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MASYARAKAT TERKAIT PEREDARAN
MINUMAN BERALKOHOL
(Studi Kasus: di Kota Serang, Provinsi Banten)
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh:
Agung Sudrajat
NIM. 6661131241
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG
2017
ABSTRAK
Agung Sudrajat. NIM 6661131241. Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
Terkait Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus: Di Kota Serang, Provinsi Banten).
Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Rahmawati, M.Si dan Pembimbing II:
Riswanda, Ph.D
Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang wajib dilakukan oleh negara, baik secara jasmani maupun rohani. Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Serang membuat Peraturan Daerah Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam rangka untuk tetap menjaga nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarkat Kota Serang sejak dahulu agar tidak terkontaminasi oleh gangguan ketertiban maupun keamanan. Yang salah satunya berkaitan dengan penyakit masyarakat. Adanya suatu Peraturan Daerah merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menata berbagai aspek di daerah. Khususnya untuk mengatasi peredaran minuman beralkohol yang merupakan salah satu hal yang tergolong Penyakit Masyarakat di Kota Serang. Oleh karena itu fokus dan sekaligus merupakan judul penelitian ini adalah Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Minuman Beralkohol (Studi Kasus: Di Kota Serang, Provinsi Banten). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Critical Systems Thinking dari Ulrich (Riswanda, 2016). Hasil penelitian menunjukan bahwa, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang belum optimal dalam mengatasi masalah peredaran minuman beralkohol. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya sejumlah pihak yang mengambil keuntungan dari adanya peredaran minuman beralkohol, kurang tegasnya pihak pelaksana aturan, adanya tempat usaha yang menyalahgunakan izin usahanya dengan menjual minuman beralkohol, adanya oknum aparat yang menjadi backing tempat usaha tersebut, peredaran minuman beralkohol terjadi tidak hanya di pusat Kota Serang namun juga hingga ke perkampungan, serta kenyataan bahwa minuman beralkohol ini sudah lekat dikonsumsi oleh kalangan tertentu di Kota Serang tidak dapat dipungkiri, karena kalangan tersebut cenderung mengabaikan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol padahal sudah mengetahui hal tersebut. Untuk mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol ini, dibutuhkan suatu Peraturan Daerah yang baru yang membahas permasalahan minuman beralkohol secara khusus serta memiliki aturan dan sanksi yang tegas, yang tidak memiliki pengecualian dan inkonsistensi pada bunyi aturannya.
Kata Kunci: Peraturan Daerah, Penyakit Masyarakat, Minuman Beralkohol
ABSTRACT
Agung Sudrajat. NIM 6661131241. Critical Policy Analysis Regional Regulation No. 2 of
2010 on Prevention of Eradication and Countermeasures Diseases of Public Related to
Circulation of Alcoholic Beverages (Case Study: In Serang City, Banten Province).
Departement of Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Sultan
Ageng Tirtayasa University. Advisor I: Rahmawati, M. Si and Advisor II: Riswanda, Ph.
D.
Legal protection of citizens is a must for the state, both physically and spiritually. Related to that the City Government Serang make Regional Regulations Serang City No. 2 of 2010 on Prevention Eradication and Disease Prevention Society in order to keep the noble values are upheld by the people of Serang City since the first so as not to be contaminated by disturbances of order and security. One of them is related to community disease. The existence of a Regional Regulation is something that is very important to organize various aspects in the region. Especially to overcome the distribution of alcoholic beverages which is one of the things classified as Public Disease in Serang City. Therefore, the focus and at the same time is the title of this research is Critical Policy Analysis Local Regulation No. 2 Year 2010 on Prevention Eradication and Disease Control Society Related Alcoholic Beverages (Case Study: In Serang City, Banten Province). The method used in this research is qualitative method. This research uses the theory of Critical Systems Thinking from Ulrich (Riswanda, 2016). The results of research show that, Regional Regulation No. 2 of 2010 on Prevention Eradication and Disease Prevention Society especially related to the prohibition of alcoholic beverages circulation in Serang City has not been optimal in overcoming the problem of alcoholic beverage circulation. This is because there are still a number of parties who take advantage of the circulation of alcoholic beverages, less strictly the implementers of the rules, the existence of business places that abuse his business license by selling alcoholic beverages, the existence of apparatus who became the backing of the business, alcoholic circulation occurred not only in downtown Serang but also up to the village, as well as the fact that alcoholic beverages are already attached consumed by certain circles in the city of Serang can not be denied, because these people tend to ignore the dangers of consuming alcoholic beverages even though already know it. To solve the problem of alcoholic circulation, a new Regional Regulation that addresses the issue of alcoholic drinks in particular and has strict rules and sanctions, which have no exceptions and inconsistencies in the sound of the rules.
Keywords: Regional Regulation, Public Disease, Alcoholic Beverages
MOTTO
“Teruslah melangkah meskipun
harus merangkak sekalipun,
Karena percayalah akan ada
kebahagiaan menantimu setelah
banyaknya kepedihan yang engkau
rasakan”
PERSEMBAHAN
“Skripsi ini Aku persembahkan untuk kedua orangtuaku tercinta dan juga
adiku yang telah memberikan motivasi dan doa padaku untuk terus
melangkah maju, Serta Skripsi ini Aku persembahkan bukan untuk DIA,
tetapi untuk MEREKA yang selalu menyemangatiku tanpa menjatuhkanku
pada saat menyusun Skripsi ini”
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Critical Policy
Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang
Terkait Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang,
Provinsi Banten). Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat tugas akhir Studi
Strata Satu (S1) untuk mendapat gelar kesarjanaan bidang studi Ilmu Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dan kesempurnaan
pada penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari
berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan motivasi dan masukan
untuk menambah wawasan terkait bidang yang diteliti oleh penulis. Oleh sebab
itu, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih
kepada:
1. Kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran pada proses
penyusuna proposal skripsi ini.
2. Kepada kedua Orang tuaku tercinta yaitu Ayahanda H. Nasim dan
Ibunda Hj. Siti Mariamah, yang senantiasa mendoakan, mendidik,
membantu baik materil maupun non-materil dengan keringat yang
ii
senantiasa menetes dari mereka yang bisa mengantarkan saya sampai
sejauh ini dalam hidup dan tidak lupa kepada Kakak dan Adik tercinta
yang senantiasa menjadi motivator dalam hidup Penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
4. Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus sebagai Dosen
Pembimbing akademik.
5. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang juga merupakan
Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan bimbingan dan
arahan dalam mengembangkan pemikiran kepada penulis dalam
menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan III
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa
8. Ibu Listyaningsih, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
9. Bapak Riswanda, Ph.D Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
iii
Tirtayasa. sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah
memberikan bimbingan dan arahan dalam mengembangkan pemikiran
kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
10. Kepada seluruh Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa yang tidak bisa Saya sebutkan satu persatu, yang telah
membekali ilmu selama perkuliahan dan membantu dalam
memberikan informasi selama proses perkuliahan.
11. Kepada para sahabatku yang selalu memberikan kebahagiaan,
semangat dan doa yaitu Ariansyah, Topik, Samsul, Yosep, Yosa,
Jalaludin, Aris Setiadi, Asep F, Egi Dwi P, Iman Eka S, Jaka
Permana,.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2013, khususnya kelas B
Administrasi Negara yang telah menjadi sumber kebahagiaan dan
selalu ada disaat duka selama menjalani perkuliahan.
13. Kepada kawan-kawan KKM Perumpera kelompok 6 yang telah
memberikan semangat dan memberikan pengalaman hidup kepada
penulis..
14. Serta semua pihak yang terlibat dalam membantu penulis untuk
memberikan arahan, bimbingan, semangat, dan doa yang tidak dapat
disebutkan satu persatu.
iv
Penulis menyadari bahwa sebagai manusia yang tak luput dari
kesempurnaan yang tentunya memiliki keterbatasan yang terdapat kekurangan
dalam penyusunannya. Oleh sebab itu, penulis meminta maaf apabila ada
kesalahan dan kekurangan dalam proposal penelitian ini. Penulis mengharapkan
segala masukan baik kritik maupun saran dari pembaca yang dapat membangun
demi penyempurnaan skripsi ini.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Serang, September 2017
Penulis
Agung Sudrajat
v
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI ............................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR ................................................................................. viii
DAFTAR TABEL ...................................................................................... ix
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Identifikasi Masalah 20
1.3 Batasan Masalah 21
1.4 Rumusan Masalah 22
1.5 Tujuan Penelitian 22
1.6 Manfaat Penelitian 23
1.6.1 Manfaat Praktis .............................................................................23
1.6.2 Manfaat Teoritis ............................................................................23
1.7 Sistematika Penulisan 23
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI
DASAR PENELITIAN
2.1 Tinjauan Pustaka 29
2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik 30
2.1.1.1. Pengertian Kebijakan…….......................................................30
2.1.1.2. Pengertian Publik ...............................................................34
2.1.1.3. Pengertian Kebijakan Publik ..............................................35
2.1.2. Critical System Thinking 38
2.1.3. Pengertian Minuman Beralkohol 48
vi
2.2.Gambaran Singkat Aturan Peredaran Minuman Beralkohol di Australia…………………………………………………….………..50
2.2.1. Zonasi dan Lisensi Penjualan Minuman Beralkohol…………….…51
2.2.2. Test kadar alkohol Untuk Pengemudi (Breathalyzer Test)………...53
2.2.3. Batasan Umur Minum……………………………………………...55
2.2.4. Kawasan Bebas Alkohol…………………………………………...56
2.2.5. ID Night Club………………………………………………….......58
2.3 Penelitian Terdahulu 60
2.4 Kerangka Berfikir 62
2.5 Asumsi Dasar 66
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 67
3.2 Fokus Penelitian 68
3.3 Lokasi Penelitian 69
3.4 Fenomena yang diamati ...........................................................................70
3.4.1 Definisi Konsep .............................................................................70
3.4.1 Definisi Operasional ......................................................................70
3.5 Instrumen Penelitian 76
3.6 Informan Penelitian 77
3.7 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 81
3.8 Uji Keabsahan Data 93
3.9 Jadwal Penelitian .....................................................................................94
BAB IV HASIL PENELITIAN 4.1 Deskripsi Obyek Penelitian 97
4.1.1 Profil Kota Serang 97
4.1.1.1. Keadaan Geografis Kota Serang 99 4.1.1.2. Slogan Kota Serang Madani……………………………….. 100 4.1.1.3. Visi Misi Kota Serang………………………………………101
4.1.2 Profil Sekretariat Daerah dan Bagian Hukum Kota Serang..................102
vii
4.1.2.1.Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Bagian Hukum Kota Serang.............................................................................................105
4.1.2.2. Sumber Daya Bagian Hukum…………………………................105
4.1.3 Profil Satpol PP Kota Serang………………………………………....108
4.1.3.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang…….111
4.1.4 Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang ………………………………………………………………………..113
4.1.4.1. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang……………………………………………………….114
4.1.4.2. Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang……………………………………………………….115
4.1.5 Profil Dinas Kesehatan Kota Serang………………………………….116
4.1.5.1 Visi dan Misi…………………………………………………..116
4.1.5.2 Tujuan dan Sasaran……………………………………………118
4.1.6 Profil Dinas Sosial Kota Serang……………………………………....120 4.I.6.1 Kedudukan Dinas Sosial Kota Serang……………….………...121
4.1.6.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Serang………….…………...121
4.1.6.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Serang…………..122
4.1.6.4 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Serang………………..123
4.1.6.5 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Serang….………….124
4.2 Analisis Perda No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat....................................................126
4.2.1. Adanya Inkonsistensi Bunyi Ayat Pada Pasal 7 Tentang Minuman Keras............................................................................................128
4.2.2. Kurangnya Kejelasan Pembahasan dan Keterangan Isi Perda........130
4.2.3. Penegakan Aturan yang Bergantung Pada Adanya Perwal……....133
4.2.4. Tidak Fokus dan Mrincinya Isi Perda.............................................136
4.3 Deskripsi Data…………………………………………………………..138
4.3.1. Informan Penelitian.........................................................................144
viii
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian...................................................................147
4.4.1. Sources of Motivation (Sumber Motivasi)……………………….151
4.4.1.1. Stakeholder……………………………………………………..151
4.4.1.2. Purpose (Tujuan)………………………………………..157
4.4.1.3. Measure of improvement (Ukuran perbaikan)…………..165
4.4.2. Sources of Power (Sumber Kekuatan)……………………………170
4.4.2.1. Decision Maker (Pembuat Keputusan)…………………..170
4.4.2.2. Resources (Sumber daya)…………………………………187
4.4.2.3 Decision Environment (Lingkungan Keputusan)…….……206
4.4.3. Sources of Knowledge (Sumber Pengetahuan)…………………….225
4.4.3.1. Professional (Tenaga Ahli)……………………………….225
4.4.3.2. Expertise (Keahlian)……………………………………….246
4.4.3.3. Guarantee (Jaminan)……………………………………....261
4.4.4. Sources of Legitimation (Sumber Pengesahan)……………….…...295
4.4.4.1. Witness (Saksi)……………………………………….…...396
4.4.4.2. Emancipation (Emansipasi)……………………….……...312
4.4.4.3. World View (Pandangan Dunia)…………………….….…323
4.4.5. Narrative Inquiry (Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang)…….…...341
4.5 Pembahasan………………………………………………………….….344
4.5.1. Stakeholder (Pemilik Kepentingan)…………………………….....345
4.5.2. Purpose (Tujuan)…………………………………………………..348
4.5.3. Measure of improvement (Ukuran perbaikan)…………………......357
4.5.4. Decision-maker (Pengambilan keputusan)………………………...364
4.5.5. Resources (Sumber daya)………………………………………….368
4.5.6. Decision Environment (Keputusan lingkungan)…………………...370
4.5.7. Professional (Tenaga Ahli)………………………………………...378
ix
4.5.8. Expertise (Keahlian)………………………………………………..383
4.5.9. Guarantee (Jaminan)……………………………………………….388
4.5.10. Witness (Saksi)…………………………………………………....395
4.5.11. Emancipation (Emansipasi)……………………………………....400
4.5.12. World View (Pandangan Dunia)…………………………………..405
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ……………………………………………………………440
5.2 Saran.......................................................................................................442
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
x
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1 Berita Pelarangan Minuman Beralkohol ...................................6
Gambar 1.2 Opini PublikTerkait Perda Pekat................................................8
Gambar 1.3 Berita Pengrebegan Gudang Miras di Serang 9
Gambar 1.4 Inkonsitensi Pasal ………………………………………..……13
Gambar 1.5 Catatan Peneliti …………………………………………..…...20
Gambar 2.1 The Eternal Triangle of Boundary Judgments.……………..…41 Gambar 4.9 Toko yang Secara Khusus Menjual Minuman Beralkohol…....52
Gambar 4.10 Pemerikasaan Kadar Alkohol……………………………......54
Gambar 4.11 Batasan Umur Minum Alkohol………………………….......56
Gambar4.12 Larangan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Tempat Umum…..…………………………………………………58
Gambar 4.13 Pemeriksaan Identitas Oleh Petugas Klub Malam…………..59
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir……………………………………………..65 Gambar 3.1 The Eternal Triangle of Boundary Judgments…………….…..76 Gambar 3.2 Analisis Data…………………………………………………..90 Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sekda………………………..………...…95
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Satpol PP…………………..…………….110
Gambar 4.3 Berita Penggrebegan Gudang Miras di Kota Serang……..…..127
Gambar 4.4 Pasal 7…………………………………………………...…....129
Gambar 4.5 Pasal 4.......................................................................................131
Gambar 4.6 Pasal 16………………………………………………...……..132
Gambar 4.7 Pasal 14.....................................................................................134
Gambar 4.8 Pasal 7.......................................................................................137
xi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1.1 Data Kasus Minuman Beralkohol di Kota Serang…………..........11
Tabel 1.2 Tabel Informasi Media Mengenai Perda Pekat...............................16
Tabel 2.1 Table of Boundary Categories ……………………………….…..43
Tabel 2.2 Panduan Pertanyaan Kritis …………………………………….….44
Tabel 2.3 Table of Boundary Categories………………………………….…63
Tabel 3.1 Table of Boundary Categories………………………………….…71
Tabel 3.2 Informan Penelitian…………………………………………….….78
Tabel 3.3 Pedoman Wawancara……………………………………………...84 Tabel 3.4 Jadwal Penelitian…………………………………………………..95 Tabel 4.1 Pegawai Bagian Hukum………………………………………..….106
Tabel 4.2 Jenjang Pendidikan Pegawai Bagian Hukum…………………...…106
Tabel 4.3 Komposisi SDM Satpol PP Kota Serang.……………………………….111
Tabel 4.3 Table of Boundary Categories…………………………….……………139
Tabel 4.4 Informan Penelitian..........................................................................145
Tabel 4.5 Daftar Tempat, dan Kadar Minuman Beralkohol di Kota Serang...............................................................................................................217
Tabel 4.6 Temuan Lapangan……………………………………….………...414
Tabel 4.7 Temuan Lapangan Sebetulnya dan Seharusnya…………….………..436
xii
Daftar Lampiran
Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2 : Lembar Catatan Bimbingan Skripsi
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
Lampiran 4 : Member Ceck
Lampiran 5 : Matriks Wawancara
Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian
Lampiran 7 : Data-data Penelitian/Dokumen Penelitian
Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup
1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal yang
wajib dilakukan oleh negara, baik secara jasmani maupun rohani sebagaimana yang
tertera pada alinea ke 4 (empat) pada UUD 1945, yang berbunyi melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial. Perlindungan secara hukum terhadap warga negara ini
dilaksanakan oleh sebuah negara dengan membuat pelbagai kebijakan yang
dianggap mampu memenuhi hak-hak warganya. Oleh karena itu untuk dapat
mewujudkan perlindungan terhadap warganya baik pemerintah pusat maupun
daerah membuat pelbagai macam kebijakan yang dianggap dapat memberikan
perlindungan secara hukum terhadap warganya.
Perlindungan secara hukum tersebut meliputi pelbagai aspek diantaranya
adalah masalah keamanan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi yang merupakan
aspek-aspek penting dalam kehidupan Masyarakat dalam suatu negara. Baik
Pemerintah pusat maupun daerah sehubungan dengan hal tersebut terus berupaya
untuk mewujudkan pelbagai kebijakan yang bisa mewakili kepentingan warganya.
2
Kemudian dengan adanya otonomi daerah setiap daerah juga dapat membuat
peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi dari
masyarakat daerah itu sendiri yang berkaitan dengan masalah keamanan, kesehatan,
sosial budaya, dan ekonomi. Terkait hal tersebut Pemerintah Kota Serang membuat
Peraturan Daerah Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam rangka untuk tetap
menjaga nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarkat Kota Serang sejak
dahulu, dalam hal ini pemerintah Kota Serang membuat suatu peraturan daerah
yang dapat menjaga nilai-nilai luhur tersebut agar tidak terkontaminasi oleh
gangguan ketertiban maupun keamanan. Yang salah satunya berkaitan dengan
penyakit masyarakat.
Dalam Peraturan Daerah Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang
dimaksud dengan Penyakit Masyarakat adalah hal-hal atau perbuatan yang terjadi
ditengah-tengah Masyarakat yang tidak menyenangkan Masyarakat atau
meresahkan Masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan agama dan adat istiadat,
serta tatakrama kesopanan dalam Masyarakat. Menurut Peraturan Daerah Kota
Serang No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat yang digolongkan sebagai Penyakit Masyarakat adalah
Pelacuran, Perjudian, Minuman Beralkohol, Gelandangan Pengemis dan Anak
Jalanan. Penyakit Masyarakat ini apabila dibiarkan akan memberikan dampak yang
buruk bagi kehidupan bermasyarakat mengganggu tatanan Masyarakat, merusak
3
nilai-nilai luhur yang ada di Masyarakat yang telah ada sejak dahulu. Penyakit
Masyarakat ini pula dapat merusak moral Masyarakat terutama dapat merusak
moral para pemuda yang merupakan generasi penerus bangsa. Menurut Kuncoro
(2005:57) Penyakit Masyarakat seperti halnya penyakit-penyakit yang ada dalam
tubuh manusia dapat menular dari individu yang satu kepada individu yang lain
dengan media pergaulan. Menurut Kasmanto (2004:70) :
“pergaulan merupakan salah satu kunci terbentuknya moral suatu individu, dan tidak jarang pembentukan moral melalui pergaulan mendatangkan perilaku yang negatif atau menyimpang”.
Kemudian menurut Vander Zanden dalam Kasmanto (2004:176)
“penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap
sebagai hal yang tercela dan diluar toleransi”. Pergaulan yang terjadi di
Masyarakat Kota Serang sangat beraneka ragam, hal itu disebabkan karena Kota
Serang merupakan Ibu Kota Propinsi Banten yang memiliki penduduk majemuk,
dikarenakan banyaknya warga pendatang dan arus globalisasi yang sedang
menjangkiti warga-warga perkotaan juga bisa mempengaruhi pergaulan yang ada.
Sehingga terciptanya komunitas-komunitas tertentu yang ada di Kota Serang yang
menjadikan beraneka ragamnya pergaulan di Kota Serang, tidak jarang pergaulan
tersebut bersifat negatif atau menyimpang. Suatu kegiatan maupun suatu benda
seperti rokok maupun minuman beralkohol yang notabene merupakan suatu yang
bersifat buruk bagi kesehatan, dalam hal ini justru dapat menjadi sarana untuk
4
mempererat pergaulan diantara Masyarakat. begitulah hasil wawancara awal dengan
beberapa pemuda di Kota Serang (Pembicaraan pribadi, 10 oktober 2016).
Mengacu pada hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti tersebut,
terkadang dalam suatu pergaulan pada pelaksaannya dapat melibatkan hal-hal yang
bersifat negatif salah satunya konsumsi minuman beralkohol dikalangan pemuda
khususnya dikalangan pemuda Kota Serang. Peredaran minuman beralkohol
dikalangan pemuda ini tentu merupakan hal yang buruk bagi kehidupan
bermasyarakat karena mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berakibat buruk
bagi individu maupun lingkungannya dikarenakan kandungan-kandungan bahan
kimia yang ada didalamnya dapat membuat seseorang tidak sadar dan dapat
melakukan perbuatan diluar kendali. Menurut Aminudin (2010:8) Minuman
Beralkohol adalah:
“Minuman yang mengandung etanol dihasilkan dari penyulingan yang diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif, bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku.”
Minuman beralkohol juga merupakan minuman yang dilarang oleh agama
karena seperti yang telah dipaparkan sebelumnya minuman beralkohol memiliki
dampak negatif bagi tubuh karena mengandung etanol, yang diantaranya dapat
menimbulkan ketergantungan yang dapat menimbulkan pelbagai penyakit pada
tubuh, juga dapat menimmbulkan permasalahan sosial bagi individu yang
5
mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut maupun bagi Masyarakat. Seperti
yang dikutip dari Aminudin (2010:10):
“Minuman yang mengandung Etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Adapun dampak negatif dari minuman beralkohol dari segi kesehatan yaitu gangguan fisik, gangguan jiwa, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani.”
Melihat dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari minuman beralkohol
maka sudah selayaknya pemerintah memiliki kewenangan untuk membatasi
peredaran serta penjualan minuman beralkohol dengan cara adanya pengawasan
yang dilakukan Pemerintah Pusat atau daerah, untuk menanggulangi peredaran
minuman beralkohol. Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang membuat Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat yang salah satunya pasalnya melarang peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang. Dikutip dari (media online) Radar Banten 21 januari
2015, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop)
Kota Serang, Akhmad Benbela saat ditemui pewarta di Serang pada rabu (21/1)
mengatakan, bahwa:
“Tidak ada kelonggaran bagi minuman beralkohol beredar di Kota Serang. Hal tersebut mengacu pada peraturan daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat” Ujar Akhmad. Selain itu, lanjut Akhmad, “Jika mengacu pada perda, berapapun kadar alkoholnya itu tidak diperbolehkan. Jadi bagi minuman apapun yang mengandung alkohol itu tidak diperbolehkan.”. (Aria. 27 April 2015, hal. 1. 10 Oktober 2016).
6
Gambar 1.1
Pelarangan Minuman Beraalkohol di Kota Serang
(Sumber: Radar Banten News)
Gambar di atas menunjukan bahwa minuman beralkohol dilarang beredar di
Kota Serang karena adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang
melarang segala jenis minuman yang mengandung alkohol diatas 0 %. Namun
kenyataanya keberadaan minuman beralkohol di Kota Serang merupakan hal yang
sangat mudah untuk didapatkan, dari warung remang-remang hingga tempat-tempat
hiburan malam seperti karaoke dan club malam (life music), dari minuman
beralkohol kelas ecek-ecek seperti (Ciu, Kolesom dan Kecut) sampai minuman
beralkohol yang bermerk seperti (Guines, Mandson, dan Black Label). Penikmat
dari minuman beralkohol ini berasal dari pelbagai kalangan seperti Buruh
Bangunan, Buruh Pabrik, Pegawai Swasta, Pegawai Negeri bahkan Pelajar,
7
Mahasiswa sekalipun termasuk di dalamnya (Aminudin, 2010:30). Pada tanggal 04
Oktober 2016, peneliti melakukan observasi awal ke salah satu Tempat Hiburan di
Kota Serang yang diduga menjadi tempat peredaran minuman beralkohol, dan
menemukan pelbagai merk minuman keras yang disajikan. Selain Tempat Hiburan
Malam, Warung-warung Remang di sekitar Terminal Kepandean Kota Serang pun
menjual minuman beralkohol, hal itu diketahui ketika peneliti melakukan observasi
lanjutan pada tanggal 15 Oktober 2016. Terlihat warung yang berjualan bahan-
bahan pokok sepanjang Terminal Kepandean Kota Serang, yang anehnya tidak
hanya barang kebutuhan pokok yang diperjualbelikan, namun minuman beralkohol
juga diperjualbelikan di Warung tersebut. Peneliti selanjutnya mempertanyakan hal
tersebut terhadap salah satu penjual di salah satu warung di Terminal Kepandean
Kota Serang, S Pria berusia sekitar 35 tahun itu mengatakan “berjualan disini aman
kan ada yang ngebackingin lagian udah bayar uang keamanan juga”. (Pembicaraan
pribadi, 15 oktober 2016).
Terdapat Tempat Hiburan di Pasar Rau Kota Serang menyediakan fasilitas
karaoke dan arena bermain biliar yang juga menjual minuman beralkohol untuk para
tamu yang datang. Menurut I (27) minuman yang dijual di tempat tersebut rata-rata
adalah minuman beralkohol yang berkadar diatas 0% yang terdiri dari beberapa
jenis minuman beralkohol seperti (Anker, Cipas, Black Label, Mandson, Marteel
dan lain sebagainya). (Pembicaraan pribadi, 15 oktober 2016). Selain hal-hal yang
dipaparkan di atas Peneliti mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran
minuman beralkohol melalaui media masa seperti:
8
Dikutip dari (media online) PKS News 21 januari 2015, Sekertaris komisi
DPRD Kota Serang, Iyus Gusmana saat ditemui pewarta di Serang pada rabu (21/1)
mengatakan, bahwa:
“Warga menyayangkan banyak fasum (fasilitas umum) yang digunakan untuk maksiat. Seperti stadion, alun-alun, dan eks Terminal Kepandean yang disalahgunakan menjadi tempat maksiat tempat meinum minuman keras atau prostitusi” Ujar Iyus. Selain itu, lanjut iyus, “beberapa tempat karaoke keluarga mengurus izin sebagai rumah makan, ternyata banyak menjual minuman keras (miras)”. (Andi, Muhamad. Januari 2015, hal 1. 10 Oktober 2016)
Gambar 1.2
Opini Publik Mengenai Perda Pekat
(Sumber: PKS News)
Dari kutipan informasi media di atas, terlihat bahwa Pemerintah Kota Serang
belum menunjukan keseriusannya untuk mengatasi masalah peredaran minuman
beralkohol yang dapat merusak nilai-nilai kemadanian yang telah tertanam sebagai
9
semboyan dan orientasi hidup Masyarakat Kota Serang. Melihat kondisi yang
sebenarnya, bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Serang untuk
memberikan solusi pada persoalan ini belum menyeluruh, mengakibatkan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang semakin menjadi dan mudah untuk
diperjualbelikan di berbagai wilayah Kota Serang. Argumen Peneliti sejalan dengan
peristiwa Penggerebegan gudang miras yang terjadi pada Mei 2016 lalu di
Kampung Unyur, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang.
Gambar 1.3
Berita Penggrebegan Gudang Miras di Kota Serang
(Sumber: Radar Banten News)
Dari informasi gambar di atas menjelaskan bahwa peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang masih terjadi dengan skala yang besar hal ini dibuktikan
dengan adanya gudang minuman beralkohol yang telah beroperasi selama puluhan
10
tahun dan menyimpan ribuan botol minuman keras dari berbagai jenis. Seperti yang
dikatakan, Kanit I Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda
Banten, Kompol Agus Suherman (26/5) Kepada wartawan:
“Terbongkarnya gudang miras yang sudah berdiri puluhan tahun ini berdasarkan informasi dari masyarakat yang resah dengan peredaran miras sehingga banyak tindakan kriminalitas. Ribuan botol miras berbagai merk kita sita dari gudang yang besar ini, kadar alkoholnya hingga 20 persen %.”. (Aria. 24 Mei 2016, hal. 1. 10 Oktober 2016).
Razia minuman beralkohol yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut
merupakan hal yang sangat baik, namun hal itu menunjukan bahwa peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang sangat mengkhawatirkan dan bisa berdampak
buruk bagi kehidupan bermasyarakat di Kota Serang. dalam razia tersebut pihak
kepolisian menyita ribuan minuman beralkohol dari berbagai merk yang
mempunyai kadar alkohol sebesar 5% sampai 20 %, sementara berdasarkan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang secara jelas melarang
minuman beralkohol diatas 0 %. Berikut data kasus minuman beralkohol di Kota
Serang:
11
Tabel 1.1
Data Kasus Minuman Beralkohol di Kota Serang Tahun 2016
No
Tahun
Jumlah Kasus
Jumlah Hasil Sitaan (Botol)
1 2012
29
4337
2
2013
33
5683
3 2014
41
4968
4 2015
37
5069
5 2016
43
6150
(Sumber: Reskrimum Polres Serang 2016)
Data tersebut menunjukan bahwa peredaran minumnan beralkohol di Kota
Serang masih terjadi, karena tidak dipungkiri Kota Serang ini sebagai salah satu
kota tujuan distribusi minuman beralkohol dari kota sekitarnya seperti Kota Cilegon
dan Jakarta (Pembicaraan pribadi, 15 Juni 2017), Pemerintah Kota Serang haruslah
berkaca pada fakta tersebut. Pemerintah Kota Serang tidak boleh membiarkan
persoalan ini berlarut-larut, haruslah ada langkah strategis dalam menyelesaikan
persoalan ini. Kalau Pemerintah terus-menerus melakukan tindakan yang tidak
solutif, kekhawatiran Peneliti yakni peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
menjadi semakin masif dikalangan Masyarakat dan pada muaranya akan
berimplikasi buruk pada pelbagai aspek kehidupan Kota Serang.
12
Pemerintah Kota Serang dalam hal ini sesungguhnya telah membentuk
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat (PEKAT). Dimana dalam Peraturan Daerah
ini, telah diatur sedemikian rupa sehingga pelbagai bentuk tindakan atau kegiatan
yang merangsang tumbuhnya Penyakit Masyarakat dilarang dan tidak diberikan izin
untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan Penyakit Masyarakat. Tetapi apa
yang terjadi pada hari ini di Kota Serang, sungguh jauh dari apa yang diharapkan
dari adanya Peraturan Daerah tersebut, kebijakan Pemerintah tidak dapat
menyembuhkan Penyaki Masyarakat. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat tidak dapat
berjalan dengan baik dan tidak memberikan solusi yang nyata dalam rangka
memerangi Penyakit Masyarakat di Kota Serang, karena Peraturan Daerah yang
disahkan pada 2010 ini tidak dapat menjadi pegangan yang kuat untuk mengatur
pelbagai hal yang berkenaan dengan pemberantasan Penyakit Masyarakat, salah
satunya ialah peredaran minuman beralkohol. Pemerintah seyogyanya memberikan
obat mujarab/panacea (Ambardhi, 2009:56) lewat pelbagai kebijakannya. Tetapi
dalam hal ini, Pemerintah Kota Serang tidak dapat mewujudkan semangat Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat dengan baik. Pada pasal tujuh (7) Perda Pekat berbunyi :
1. Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol.
2. Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menyimpan, mengedarkan dan/ atau menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
13
3. Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang menjadikan atau membiarkan tempatnya sebagai tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Setiap orang dilarang menjadi backing bagi tempat dilakukannya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
5. Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), adalah minuman beralkohol yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan yang berada di hotel berbintang.
6. Minuman untuk tujuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Walikota sesuai peraturan perundang–undangan.
Gambar 1.4
Inkosistensi Pasal
(Sumber: Peneliti)
Berangkat dari pasal di atas peneliti menemukan , adanya inkonsistensi dari
bunyi butir ayat pasal tujuh (7) dimana ada pertentangan yang terjadi dalam bunyi
ayatnya dimana pada ayat lima (5) yang berbunyi:
14
”Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), adalah minuman beralkohol yang mengandung rempah - rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan dan yang berada di hotel berbintang.”
Bunyi dari ayat tersebut telah membatalkan bunyi ayat-ayat pasal tujuh (7)
yang sebelumnya. Pengecualian yang terdapat pada bunyi ayat lima (5) sangat tidak
elok untuk ada pada suatu perda yang seharusnya terdapat konsistensi pada setiap
bunyi pasalnya, hal ini menimbulkan kerancuan pada penafsiran dari bunyi ayat
tersebut. Dimana pada bunyi ayat ini seolah menghalalkan minuman beralkohol
apabila dikonsumsi untuk kesehatan. Muncul pertanyaan dari Peneliti apakah tidak
ada obat lain yang dapat menggantikan minuman beralkohol tersebut sebgai obat
untuk kesehatan?. Kemudian apakah apabila seseorang meminum, minuman
beralkohol di hotel berbintang akan membuat minuman beralkohol tersebut menjadi
halal dan bermanfaat bagi dirinya?. Inkosistensi dari bunyi ayat tersebut menurut
Peneliti dapat menjadi sumber masalah bagi penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat. Selanjutnya dari bunyi ayat enam (6) dapat dikatakan bahwa untuk
menguatkan pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut, dibutuhkan
suatu instrumen hukum yang digunakan untuk menjalankan Peraturan Daerah
sebagaimana mestinya. Instrumen tersebut ialah Peraturan Walikota (Perwal).
Urgensi dari pembuatan Peraturan Walikota mengenai penyakit masyarakat ialah,
adanya beberapa pasal pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
15
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang
membutuhkan penegasan supaya Peraturan Daerah tentang Pekat dapat berjalan
dengan optimal. Seperti pada pasal 14 ayat 4 yang menyatakan bahwa, “Tata cara
penutupan dan penyegelan tempat-tempat sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2,
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota”. Pasal ini memeberikan kejelasan,
bahwa Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat belum dapat berdiri sendiri, lantas bagaimana tindakan
pemerintah terkait hal ini?. Dikeluarkannya Peraturan Walikota diyakini menjadi
salah satu solusi untuk menyelesaikan peredaran minuman beralkohol. Tetapi
sampai hari ini belum ada kejelasan mengenai hal tersebut. Hal ini menegaskan
kembali, kalau Pemerintah melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakatnya belum
mampu berperan dalam melindungi dan membentengi Masyarakat Kota Serang dari
pelbagai aktivitas peredaran minuman beralkohol yang memang berkolaborasi
dengan Penyakit Masyarakat lain, seperti Hiburan Malam, Pelacuran, dan Perjudian
serta lain sebagainya. Meskipun penertiban peredaran minuman beralkohol dapat
dilakukan oleh Satpol PP, tetapi telah dijelaskan sebelumnya, pasal yang mengatur
hal tersebut pun belum cukup kuat karena masih membutuhkan Peraturan Walikota
sebagai pegangannya.
16
Tabel 1.2
Tabel Informasi Media Mengenai Peredaran Minuman Beralkohol di Kota
Serang
Lemahnya Perda Pekat sebagai payung hukum pelarangan peredaran minuman beralkohol
Dampak dari lemahnya Perda Pekat
1
“Banyak PERDA di Kota Serang yang masih “mandul” karena belum memiliki peraturan walikota-nya (perwal). Seperti PERDA No 2 Tahun 2010 tentang PEKAT. Padahal perda tersebut sangat menunjang visi dan misi Kota Serang Madani.” (Sekretaris Komisi I DPRD Kota Serang dalam wawancara dengan pewarta Seputar Banten)
“Polda Banten dan Polres Serang melakukan penggerebekan gudang penyimpanan minuman keras (miras) di tiga titik di Kota Serang. Gudang tersebut diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan berbagai merek minuman keras dari dalam dan luar negeri yang berkadar alkohol tinggi yang mencapai lebih dari 20 %.” Penggerbegan tersebut dilakukan Kec. Lontar, Kec Serang dan Kec. Kasemen informasi tersebut didapat atas dasar laporan warga yang resah terhadapat peredaran minuman beralkohol.
2
Kepala Disdagperinkop Kota Serang Akhmad Benbela mengatakan, tidak ada kelonggaran bagi minuman beralkohol beredar di Kota Serang. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
“Jika mengacu pada perda, berapapun kadar minuman beralkohol itu tidak diperbolehkan. Jadi bagi minuman apapun yang mengandung alkohol itu tidak diperbolehkan,” kata Benbela kepada wartawan, melalui telpon seluler, Minggu (26/4/2015) sore.
“Gudang minuman keras (miras) di Desa Kaserangan, Kecamatan Cipocok jaya , Kota Serang digerebeg petugas Satuan Sabhara Polres Serang,”
Senin 22 Juni 2015 dinihari. Dalam penggerebegan itu, petugas Kepolisian mengamankan Jubaedi (45 tahun) Seorang pedagang, yang juga merupakan pemilik gudang. dalam penggerebegan tersebut peetugas meyita puluhan kardus minuman keras dari berbagai merk.
17
3
Komisi II DPRD Kota Serang mengatakan, penegakkan Peraturan Daeran (Perda) tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) harus diperketat, karena kalau tidak, kasus meninggalnya dua ABG (Afifah dan Atifah) akibat miras oplosan bisa terulang.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Serang Ali Surohman mengatakan, penegakkan Perda tentang Pekat perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Pemkot Serang melalui dinas terkait harus bertindak tegas dalam memberantas peredaran miras.
“Kota Serang kan sudah ada Perda Pekat yang mengatur peredaran miras di Kota Serang, jika itu benar-benar ditegakkan dipastikan Kota Serang bebas dari miras. Tidak perlu ada Perda Miras, cukup perketat saja pengawasannya melalui Perda Pekat,” ungkap Ali kepada wartawan via telpon seluler, Minggu (1/2/2015) malam.
“2 Remaja Putri tewas akibat meneggak minuman keras oplosan di Kota Serang” Ricard (32), peracik minuman keras (miras) oplosan yang membuat dua remaja asal Kota Serang, Banten, Apipah dan Atifah, tewas pada Januari 2015, diringkus jajaran Satreskrim Polres Serang. Pelaku yang juga sebagai asisten manajer sebuah hotel ini tidak bisa mengelak dirinya sering pesta bersama para korban termasuk pada Selasa 27 Januari 2015 di ruang ruang karaoke hotel tempatnya bekerja. Bahkan, pelaku yang membeli minuman keras lalu meracik serta menyediakannya kepada para korban. "Sudah tiga kali pesta (miras) sama mereka (korban). Saya yang meraciknya sendiri. Mereka bilang minta minuman yang biasa dipesan, itu juga yang minta pesta Atifah di hotel, dia katanya lagi galau abis diputusin," katanya di Mapolres Serang, Selasa (17/3/2015)
Sumber: (Radar Banten News dan Sindo News) Matriks. 1.1
Dari informasi tabel di atas, menunjukan bahwa adanya Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat, belum dapat menanggulangi permasalahan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang yang seakan tidak ada habisnya. Yang
ditunjukan dengan masih banyak tempat-tempat di Kota Serang yang dijadikan
sebagai gudang penyimpanan minuman beralkohol. Hal ini tentu merupakan
18
permasalahan bagi Pemerintah Kota Serang selaku pemangku kepentingan,
sehingga hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dicarikan
solusinya. Agar pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini dapat
berjalan dengan semestinya, yaitu sebagai ujung tombak dalam pemberantasan dan
penindakan peredaran serta permasalahan terkait minuman beralkohol di Kota
Serang. Agar terwujudnya cita-cita Kota Serang menjadi Kota yang madani segera
dapat terwujud. Permasalahan-permasalahn yang telah dijabarkan di atas membuat
Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat di Kota Serang yang terkait peredaran minuman beralkohol dengan
judul ”Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait
Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang, Provinsi Banten)”
Dalam penelitian ini, Peneliti akan menggunakan critical systems thinking
sebagai paradigma untuk mengupas pelbagai persolan yang berkenaan dengan
penelitian agar mendapatkan resolusi yang menyeluruh dari adanya suatu fenomena
permasalahan dengan melihat tidak hanya dari satu sudut pandang namun secara
multi-lenses. Dapat dijelaskan, bahwa critical systems thinking, menurut Ulrich
Warner dalam Riswanda (2016) merupakan alat analisa yang memiliki ciri khas,
yakni memasukan pelbagai hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, dengan kata
19
lain, jika Peneliti menggunakan cara ini, maka dapat dikatakan Peneliti
menggunakan pelbagai kaca mata dalam melihat satu fenomena yang terjadi,
sehingga hasilnya ialah mendalamnya data dan informasi yang didapat untuk
penelitian.
Dengan menggunakan critical systems thinking dalam penelitian kali ini,
diharapkan mampu memberikan analisa yang tajam terhadap permasalahan di Kota
Serang, yakni tentang permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
yang kian hari semakin meresahkan dan mengganggu pola kehidupan sosial-religius
Masyarakat Kota Serang. Sehingga pada akhirnya, critical systems thinking dapat
mengarahkan Peneliti dalam setiap pencarian resolusi kebijakan yang kongkrit dan
tidak parsial, karena dengan menggunakan critical systems thinking data dan
informasi yang peneliti dapatkan akan akurat dan dapat diuji keabsahannya. Dengan
dilakukannya penelitian ini Peneliti mengharapkan dapat memberikan sumbangsih
nyata terhadap permasalahan yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol
di Kota Serang, dengan begitu pemerintah dapat menjadikan bahan penelitian
Peneliti, sebagai landasan berfikir untuk menyelesaikan pelbagai hal yang
menyangkut peredaran minuman beralkohol dan pada muaranya Pemerintah dapat
mengeluarkan resolusi kebijakan sebagai langkah responsif terhadap permasalahan
peredaran minuman beralkohol tersebut, demi untuk mewujudkan keamanan dan
kenyamanan kehidupan sosial-religius masyarakat Kota Serang yang memiliki nilai-
nilai dasar yakni masyarakat yang sosial- religius.
20
Berikut ini, merupakan gambaran singkat tentang bagaimana cara critical
systems thinking bekerja dalam membelah satu persoalan, dengan tulisan yang
pernah dibuat :
Gambar 1.5
Catatan Penelitian
1.2 Identifikasi Masalah
Melihat Kota Serang semakin berkembang kearah modernitas dan memiliki
masyarakat yang majemuk serta permasalahan yang semakin beragam pula yang
salah satunya adalah mengenai Penyakit Masyarakat (peredaran minuman
beralkohol). Sudah sepatutnya pemerintah Kota Serang terkait hal ini seluruh
aparatur daerah menyediakan payung hukum yang benar-benar memanifestasikan
kultur dan budaya yang telah tertanam kuat dalam sendi-sendi kehidupan
masyarakat Kota Serang yang bernafaskan “kemadanian”.
21
Dari uraian latar belakang di atas Peneliti mendefinisikan adanya beberapa
permasalahan yang terjadi pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam hal
ini terkait peredaran minuman beralkohol. Identifikasi masalah penelitian ini
adalah:
1. Peredaran minuman beralkohol di Kota Serang masih terjadi;
2. Peredaran minuman beralkohol terjadi di Tempat Hiburan Malam Life Musik,
Karaoke dan Warung Remang-remang di Kota Serang;
3. Minimnya pengawasan, penindakan dari pihak yang berwajib terhadap
peredaran minuman beralkohol yang terkesan adanya pembiaran terhadap hal
tersebut;
4. Tidak adanya Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan Perda No 2
Tahun 2010 Tentang Penyakit masyarakat;
5. Adanya Inkosistensi bunyi butir pasal tujuh (7) Pada Perda Perda No 2 Tahun
2010 Tentang Penyakit masyarakat.
1.3 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini sesuai dengan latarbelakang masalah dan identifikasi
masalah Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Di Kota Serang Terkait Minuman Beralkohol (Studi kasus :
Kota Serang, Provinsi Banten).
22
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas mengenai Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Kota Serang terkait minuman beralkohol (Studi kasus : Kota Serang,
Provinsi Banten). Maka perumusan masalahnya yaitu:
1. Apakah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Kota Serang terkait peredaran minuman beralkohol ?.
2. Bagaimanakah resolusi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di
Kota Serang dalam mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol
?.
1.5 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kota Serang Terkait
Minuman Beralkohol (Studi kasus : Kota Seran, Provinsi Banten)
1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan
pada Peraturan daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Penyakit Masyarakat
Kota Serang Terkait Minuman Beralkohol.
23
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah resolusi Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat di Kota Serang dalam mengatasi permasalahan minuman
beralkohol.
1.6 Manfaat Penelitian
1.6.1 Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari hasil Penelitian ini adalah agar dapat memberikan
sumbangan akademis bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara umumnya
dan pada kajian Kebijakan Publik khususnya.
1.6.2 Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan mampu
memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya peningkatan mutu pembuatan
dan pelaksanaan kebijakan publik khususnya serta upaya untuk mengembangkan
Ilmu Administrasi Negara.
1.7 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul
penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan
24
masalah yang akan diteliti yang tentunya relevan dengan judul yang diambil.
Materi dari uraian ini, dapat bersumber dari hasil penelitian yang sudah ada
sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan
intuisi logik. Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas,
faktual dan logik.
b. Identifikasi Masalah
Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul
penelitian atau dengan masalah atau variable yang akan diteliti. Identifikasi
masalah biasanya dilakukan pada studi pendahuluan pada objek yang diteliti,
observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan
dapat diidentifikasi.
c. Rumusan Masalah
Menetapkan masalah yang paling penting dan berkaitan dengan judul
penelitian.
d. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai
dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan.
Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah.
e. Manfaat Penelitian
Menggambarkan tentang manfaat penelitian baik secara praktis maupun
teoritis.
25
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN ASUMSI DASAR
PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori
Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan variabel
penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan
untuk merumuskan masalah.
2.2 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran penelitian sebagai
kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.
2.3 Asumsi Dasar Penelitian
Menyajikan prediksi penelitian yang akan dihasilkan sebagai hipotesa
kerja yang mendasari penulisan sebagai landasan awal penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
a. Metode Penelitian
Sub bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian
b. Instrumen Penelitian
Sub bab ini menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat
pengumpul data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya
adalah peneliti itu sendiri.
c. Informan Penelitian
Sub bab ini menjelaskan tentang orang yang dijadikan sumber untuk
mendapatkan data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Dapat
26
diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian,
dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling.
d. Teknik Pengumpulan Data
Menguraikan teknik pengumpulan data hasil penelitian dan cara
menganalisis yang telah diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data
sesuai dengan sifat data yang diperoleh, melalui pengamatan, wawancara,
dokumentasi dan bahan-bahan visual.
e. Teknik Analisis Data
Sub bab ini menggambarkan tentang proses penyederhanaan data ke
dalam formula yang sederhana dna mudah dibaca serta mudah diinterpretasi,
maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan
interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap
fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil
penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian. Analisis
data dapat dilakukan melalui pengkodean dan berdasarkan kategorisasi data.
f. Uji Keabsahan Data
Sub bab ini menggambarkan sifat keabsahan data dilihat dari objektifitas
dalam subjektivitas. Untuk dapat mendapat data yang objektif berasal dari
unsur subjektivitas objek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasikan
realitas sosial terhadap fenomena-fenomena yang ada.
27
g. Lokasi Penelitian
Tempat yang dijadikan penelitian
3.8 Jadwal Penelitian
Menjelaskan tentang tahapan waktu penelitian.
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian
secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah
ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.
4.2 Hasil Penelitian
Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan
menggunakan teknik analisis data kualitatif.
4.3 Pembahasan
Merupakan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data dan
wawancara narasumber.
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas,
sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.
5.2 Saran
Pemberian sebuah resolusi terhadap permasalahan yang telah ditemukan
pada saat melakukan penelitian, yang dapat memberikan suatu gambaran
28
langkah-langkah dan tindakan yang dapat menyelesaikan permasalahan
tersebut.
29
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN
ASUMSI DASAR
2.1 Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka adalah presentasi, klasifikasi dan evaluasi tentang apa yang
telah ditulis oleh peneliti-peneliti lain mengenai suatu subyek tertentu. Meskipun
demikian, tinjauan pustaka bukan hanya sekedar “daftar belanja” tentang apa yang
telah dikemukakan oleh orang lain. Tinjauan pustaka disusun berdasarkan tujuan
penelitian, pernyataan penelitian, dan masalah yang akan dipecahkan. Tanpa
memperhatikan hal-hal tersebut tinjauan pustaka hanya akan merupakan daftar yang
tidak ada gunanya mengenai apa yang telah dikerjakan oleh peneliti lain. Bersama
dengan tujuan penelitian, tinjauan pustaka membentuk garis besar yang disusun
secara hati-hati dan terfokus tentang apa yang telah dikerjakan oleh orang lain
dalam bidang tersebut dan dikemas sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan
dan sebagai pedoman peneliti sendiri untuk dapat mampu melakukan penelitian
yang berjudul Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait
Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang, Provinsi Banten).
30
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik
2.1.1.1 Pengertian Kebijakan
Secara etimologis, kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy, juga
dapat dijumpai dalam bahasa latin, seperti Inggris, Latin, Yunani, dan Sanskrit. Di
Inggris, “policy” berarti kebijakan yang mengandung makna kompleks dan
beragam. Latin: politea; pemerintah settled course adopted and followed by a
government (suatu cara yang ditetapkan, dibuat, dan dilaksanakan oleh pemerintah,
perseorangan, kelompok, dan sebagainya). Polis dalam bahasa Yunani berarti
negara kota. Pur dalam bahasa Sanskrit berarti kota. Kebijakan atau policy berkaitan
dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan
keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut
terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target).
Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari
atas ke bawah, dengan cara memberi rewards dan sanction.
Kebijakan (policy) menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah
“Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tetang perintah, organisasi, dan sebagainya).”
Selanjutnya kebijakan dijelaskan oleh Budiardjo dalam Imron (2002),
mendefiniskan kebijakan (policy) adalah :
31
“Sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya”
Pengertian kebijakan dijelaskan oleh Jones dalam Abidin (2012:6),
menjelaskan kebijakan sebagai :
“‟Behavioral consistency and repetitiveness‟ associated with efforts in and through government to resolve public problems” (Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Kebijakan bersifat dinamis yang nanti dalam bagian lain akan dibicarakan secara khususdalam hubungannya dengan sifat dari kebijakan.”
Berbeda dengan Jones, pakar Prancis Lemieux dalam Wahab (2012:15)
menjelaskan bahwa kebijakan merupakan :
“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the envirronment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time” (Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan unutk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).”
Kebijakan memang menjadi rana yang amat berbau kekuatan untuk saling
mempengaruhi dan melakukan tekanan para pihak. Sehingga, tak heran jika Carl
Friedrich dalam Indiahono (2009:18) pun mendefinisikan kebijakan sebagai :
“Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.”
32
Dari beberapa definisi kebijakan menurut para ahli diatas, kebijakan dapat
disimpulkan sebagai suatu lingkup kegiatan yang diterapkan oleh pemerintah atau
aktor pejabat pemerintahan yang dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh
pemerintah atau kelompok lain untuk mencapai tujuan tertentu.
Penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern menurut Hogwood
dan Gunn dalam Parsons (2008:15) adalah:
a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
c. Sebagai proposal spesifik
d. Sebagai keputusan pemerintah
e. Sebagai otorisasi formal
f. Sebagai sebuah program
g. Sebagai output
h. Sebagai “hasil” (outcome)
i. Sebagai teori atau model
j. Sebagai sebuah proses.
Menurut Heglo dalam Abidin ( 2004:21) menyebutkan bahwa kebijakan adalah
suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Uraian tersebut menjelaskan bahwa dibuatnya sebuah kebijakan yaitu untuk
mencapai tujuan yang hendak dicapai, kemudian adanya sebuah rencana yang
dijadikan alat untuk mencapai tujuan tersebut, serta program atau cara yang
digunakan untuk tercapainya sebuah tujuan, selanjutnya adanya keputusan
33
berupa sebuah tindakan yang diambil untuk menentukan tujuan, dan adanya dampak
yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.
Menurut Poerwadarminta dalam Wasliman (2015:31) mengatakan bahwa
kebijakan berasal dari kata bijak, yang artinya pandai, mahir, selalu menggunakan
akal budi. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian atau kemahiran.
Menurut The Lexicon Webster Dictionary dalam Wasliman (2015:32), yang
dimaksud dengan kebijakan adalah:
“....... Policy, n. pl. policies (politia, Gr. Politeia, polity): The principles on wich anymeasure or course of action is based, the line of conduct which the rules of a nation adopt on particular questions especially with regard to foreign countries prudence or wisdom of government or individuals in the management of the affairs, public or privat; general prudence or dexterity of management; sagacity”.
Dengan demikian, kebijakan merupakan prinsip-prinsip yang dijadikan
landasan dari berbagai kegiatan.
Sedangkan menurut Ervin dalam Marzadi (2012:20) menyatakan bahwa
kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan (blueprint for action), yang akan
mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak
keputusan tersebut.
Secara intrinsik, kebijakan menurut Shore dan Wright dalam Marzadi
(2012:20) adalah instrumen teknis, rasional dan action-oriented untuk
menyelesaikan masalah. Kebijakan (policy) adalah sebuah instrumen
34
pemerintah. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-
pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian
sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat
banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.
Jadi, kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar
rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh
pemerintah, organisasi, dan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau
maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.
2.1.1.2 Pengertian Publik
Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mendefinisikan Publik sebagai orang
banyak (umum). Sedangkan dalam bahasa Inggris, Publik diserap dari kata Public
artinya milik bangsa, negara atau komunitas dalam jumlah yang besar atau
dipertahankan atau digunakan oleh masyarakat/komunitas secara keseluruhan.
Publik juga berasal dari bahasa latin Publicus yang artinya kedewasaan, dalam
pengertian tentang pelajaran ini adalah membawa ide kepada masyarakat.
Menurut I. Bambang Sugiharto & Agus Rachmat W dalam Kartika
(2012:53), Publik dapat diartikan sebagai :
“Segala hal serentak bukan apapun juga, kekuatan yang paling berbahaya serentak sesuatu yang paling tak bermakna, orang bisa saja bicara atas nama publik, tetapi tetap publik itu bukan sosok nyata siapa pun.”
35
Menurut Said Zainal Abidin dalam Abidin (2010:7) definisi dari Publik
adalah :
“Pengertian publik dalam rangkaian kata Public Policy, publik memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, publik merupakan kebijakan dari pemerintah. Dalam dimensi objek adalah masyarakat, sedangkan dari dimensi lingkungan adalah pelaksana kebijakan.”
Menurut Bilson Simamora dalam Aristo (2005:29) definisi publik adalah:
“Semua pihak yang peduli dengan perusahaan dan pendapatnya dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan.”
Sedangkan menurut Pauline Pudjiastuti dalam Arhata (2011:78) definisi dari
publik dapat diartikan sebagai:
“Orang-orang yang berada diluar keanggotaan, yang juga sangat mungkin tertarik pada isu yang akan dinaikkan.”
Dari beberapa definisi publik menurut para ahli diatas, publik dapat
disimpulkan menjadi masyarakat umum yang menerima atau meminta hasil dari
pejabat atau institusi politis yang dalam kesempatan tertentu menjadi objek
pembangunan dan dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pemerintahan.
2.1.1.3 Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan (policy) publik mempunyai arti yang bermacam-macam menurut
William N. Dunn (1994) mendefinisikan kebijakan publik adalah
“pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah”.
36
Menurut Carl J Federich (1963) dalam Wicaksono (2006:63),
mendefinisikan kebijakan publik sebagai :
“suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dapat memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan harus menunjukan apa yang seharusnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah”.
Richard Rose (1969) dalam Wicaksono (2006:63) mendefinisikan kebijakan
publik sebagai
“serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan tersendiri‟.
Selanjutnya karakteristik kebijakan publik yang dijelaskan oleh Easton
dalam Islamy (2004:19) yang menegaskan bahwa
“Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Hanya pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk kedalam para penguasa suatu sistem politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari yang telah menjadi tanggung jawab atau perannya”.
Menurut Peter Bridgman dan Glyn Davis dalam Islamy (2004:22) adalah
banyaknya definisi kebijakan publik menjadikan kita sulit untuk menentukan secara
tepat sebuah definisi kebijakan publik. Oleh karenanya, untuk memudahkan
pemahaman kita terhadap kebijakan publik, kita dapat meninjaunya dari lima
karakteristik kebijakan publik, yaitu:
37
1. Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami 2. Melibatkan keputusan beserta dengan kosekuensinya 3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu 4. Pada hakikatnya adalah politis 5. Bersifat dinamis
Selain kelima karakteristik di atas, Bridgman dan Davis mengemukakan pula
bahwa Kebijakan Publik dapat ditinjau dari tiga dimensi yakni (1) as authoritative
choice; (2) as hypotesis; dan (3) as objective dalam Wicaksono (2006:65).
Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.
Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan
Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
hukum dan tidak semata-mata kekuasaan), kebijakan publik adalah seluruh
prasarana (jalan, jembatan, dan sebagainya) dan sarana (mobil, bahan bakar, dan
sebagainya) untuk mencapai “tempat tujuan” tersebut dalam Nugroho (2012:170-
171).
Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik adalah serangkaian yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau orientasi pada tujuan tertentu demi
kepentingan seluruh masyarakat.
38
2.1.2 Critical Systems Thinking
Untuk dapat menghasilkan suatu penelitian kebijakan yang baik dan dapat
memberikan suatu hasil penelitian yang relevan peneliti menggunakan pendekatan
critical systems thinking. Dimana dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti
akan mellihat suatu permasalahan kebijakan dengan menggunakan berbagai
kacamata dan sudut pandang, untuk dapat memilah fakta-fakta serta nilai-nilai yang
ada pada suatu permasalahan kebijakan dengan menggunakan rangka pikir „critical
heuristics‟. Dan diharapkan pada muaranya peneliti akan dapat menemukan sebuah
resolusi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada Peraturan Daerah
Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol.
Critical systems thinking dalam Riswanda (2016) didefinisikan:
“Sebagai sebuah proses berdialektika, berdiskusi, serta melakukan refleksi pada pencarian „meanings‟ alternatif diantara kemajemukan, dan sisi lainnya antara asumsi, nilai, dan sudut pandang dalam konteks penelitian kualitatif, mencari keterkitan berbagai aspek dalam sebuah permasalahan kebijakan, sebagai usaha untuk menemukan missing link, dan keterkaitan antar fenomena yang dilupakan yang sebenarnya berpotensi untuk dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang terjadi. Dengan sinergi penyajiannya pada pembangunan suatu argument penelitian. Untuk kemudian dijadikan dasar pijakan membangun argument penelitian dan mendesain kerangka teoritis di dalamnya. Rangka pikir tersebut dapat digunakan di semua fase kajian kebijakan-formulasi, implementasi, dan evaluasi.”
Untuk meningkatkan suatu pemahaman dalam melakuakan penelitian
kebijakan, perlu ditunjang dengan kemampuan untuk dapat berfikir secara kritis
39
demi meningkatkan kualitas penelitian, agar dapat lebih tajam dalam mengupas
pelbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian kebijakan. Kemudian berfikir
secara kritis juga dalam hal ini dapat membantu peneliti untuk dapat memberikan
relevansi antara fakta dan nilai yang terkandung dalam suatu penelitian kebijakan,
meneliti keterkaitan antara keduanya sehingga tercipta suatu sinergi yang utuh
antara fakta dan nilai yang ditemukan dengan hasil penelitian yang dilakukan.
Tujuan pendekatan penelitian kebijakan dengan menggunakan critical systems
thinking menurut Riswanda (2016) adalah:
“Kerangka untuk berfikir praktik reflektif berdasarkan filsafat praktis dan berpikir sistem. Tujuannya adalah pertama, untuk meningkatkan „kritis‟ (reflektif) kompetensi tidak hanya terlatih professional dalam pengambilan keputusan, melainkan juga orang-orang biasa. Kedua, praktik reflektif tidak dapat dijamin dengan cara teori saja, tetapi memerlukan dukungan „heuristik‟ dalam bentuk pertanyaan dan argumentasi yang membuat perbedaan dalam praktik. Ketiga, berpikir kritis dapat memberikan kita sebuah titik awal yang berguna untuk memahami persyaratan metodologis pendekatan semacam itu untuk praktik reflekktif.”
Critical systems thinking ini menjelaskan cara berfikir kritis dengan
menggunakan paradigma Boundary Judgement, dimana dengan menggunakan
paradigma tersebut peneliti beranggapan bahwa setiap kebijakan yang dibuat selalu
terkotak-kotak mengikuti kepentingan-kepentingan Aktor kebijakan yang terkait
pada proses formulasi, implementasi, hingga proses evaluasi. Untuk mencari suatu
resolusi permasalahan kebijakan yang terjadi membutuhkan kemampuan berfikir
kritis (critical competence) peneliti merujuk, mengaitkan dan memilah mana fact
40
(realitas fenomena) dan mana values (norma nilai) menentukan bagaimana nantinya
hasil penelitian dapat menggambarkan relevansi keterhubungan, saling keterkaitan
ataupun sebaliknya diantara kedua hal tersebut (Riswanda, 2016). Hal itu
menggambarkan bahwa dalam suatu penelitian kebijakan setiap fakta serta nilai
yang ada seharusnya dipahami secara utuh dan merupakan suatu kesatuan yang
seharusnya dipahami sebagai systemic triangulation, dimana fact, system dan values
tidak dapat dipahami secara terpisah (Riswanda, 2016). Dengan mengajukan
penjelasan dari suatu permasalahan kebijakan secara akurat, serta mengedapankan
sebuah resolusi kebijakan yang berasal dari pemahaman fakta dan nilai dengan cara
systemic triangulation diharapkan dapat memberikan suatu hasil penelitian
kebijakan yang akurat dan relevan. Berupa sebuah resolusi kebijakan yang
komprehensif yang mencerminkan keberagaman aspek serta sudut pandang yang
dipakai dalam memahami suatu fenomena penelitian. (Riswanda, 2016). Berikut
adalah gambar The eternal triangle (Boundary Judgement):
41
Gambar 2.1
The Eternal Triangle (Boundary Judgement)
Sumber: Ulrich dalam Riswanda (2016)
Gambar di atas menjelaskan bahwa pemahaman sistem digunakan sebagai
acuan rangka pikir dari sudut pandang seseorang yang membentuk kontruksi dasar
dari kebijakan. Menurut Riswanda (2016) menyatakan bahwa boundary judgments
memberikan pesan pada peneliti bahwa prinsip dasar metodologi penelitian dengan
pendekatan kualitatif merupakan refleksi dari konsep boundary judgments.
Tujuan dari critical systems thinking ini adalah “to give „voice of the
voiceless”. Pemberian „voice‟ kepada para individu atau pihak tertentu dalam
masyarakat yang selama ini terpinggirkan atau tidak mendapatkan tempat dalam
proses pembuatan kebijakan (Riswanda, 2015 dan Riswanda et.al, 2016). Karena
dalam setiap permasalahan kebijakan selalu terdapat aspirasi-aspirasi dari
masyarakat yang terabaikan oleh pemerintah, sehingga dengan menggunakan
critical systems thinking tersebut maka ada tempat untuk menempatkan kebijakan
Boundary Judgments
“SISTEM”
“FAKTA-FAKTA” “NILAI-NILAI”
Observasi Evaluasi
42
dengan memperhatikan unsur-unsur tertentu yang terkait dengan kebijakan yang
ada, seperti unsur religi, sosial, ekonomi, budaya, maupun keanekaragaman cara
pendang dan berfikir dalam masyarakat saat menyikapi permasalahan sosial tertentu
(Riswanda, 2016). Dalam penelitian dengan mnggunakan pendekatan critical
systems thinking ini peneliti mengedepankan percakapan naratif dan wawancara
mendalam untuk dapat mengetahui arti dari respon individu, terhadap suatu
permasalahan kebijakan dimana respon tersebut bisa memberikan pandangan
kepada Peneliti mengenai penyebab permasalahan kebijakan yang terjadi serta
memberikan gambaran solusi dari emosi, pengalaman hidup, serta pandangan
individu yang mengetahui, terpengaruh dan terlibat dalam kebijakan yang dapat
memberikan pemahaman apa yang sebenarnya terjadi (fakta) di lapangan, kemudian
memberikan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi
permasalahan kebijakan tersebut dengan memakai kacamata persepsi. Dalam
Riswanda (2016) menyatakan:
“Melalui „narrative dialogue‟ atau „percakapan naratif‟ dapat menunjukkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan bercampur dan berbaur yang dapat memperlihatkan asumsi dari suara individu yang terpinggirkan yang dapat membentuk konstruksi sebuah kebijakan. Kutipan percakapan tersebut merupakan refleksi kritis untuk menemukan akar masalah kebijakan melalui nilai-nilai, dan emosi pengalaman hidup secara kompleks. Sehingga penelitian kualitatif dapat diperkaya dengan nuansa atau atmosfir dari percakapan naratif dengan narasumber dengan menggunakan „kacamata persepsi‟ atau dari sudut pandang narasumber yang mewakili suara individu.“
43
Berikut adalah rangka penelitian untuk memetakan siapa yang terlibat dalam
pengambilan keputusan, dan siapa yang terkena dampak akhir dari produk
keputusan kebijakan.
Tabel 2.1
Table of Boundary Categories
Batas Kategori Batas Persoalan
1. Pemilik Kepentingan 2. Tujuan Sumber motivasi 3. Ukuran perbaikan Sistem referensi (sistem perhatian) 4. Pembuat keputusan yang menentukan 5. Sumber penghasilan Sumber kekuasaan Yang terlibat pengamatan (* fakta *) 6. Keputusan lingkungan dan evaluasi (* nilai *) dianggap relevan ketika 7. Tenaga ahli datang untuk menilai 8. Keahlian Sumber pengetahuan manfaat atau cacat dari 9. Jaminan proposisi
10. Saksi 11. Pembebasan Sumber pengesahan Yang terpengaruh 12. Pandangan dunia
Sumber:... W. Ulrich dalam Riswanda (2016)
Penjelasan tabel di atas yaitu bahwa ada empat dimensi yang menjadi fokus
dalam kajian kebijakan publik. Dimensi tersebut adalah sumber motivasi, sumber
kekuatan, sumber pengetahuan, dan sumber pengesahan. Keempat dimensi ini
membentuk „policy circle‟ yaitu lini garis lingkaran dari kebijakan publik yang
terdiri dari formulasi, analisis, implementasi, dan evaluasi yang saling berhubungan
(Riswanda, 2016). Dari sanalah kita dapat melihat perbedaan nilai dari sudut
pandang pemerintah dan non pemerintah, sehingga dapat memaparkan realita yang
44
terjadi dari adanya suatu kebijakan, seperti siapa yang terlibat, siapa yang terkena
dampak, idealnya seperti apa, hasilnya bagaimana, dan apa tujuan yang hendak
dicapai dari kebijakan tersebut.
Untuk mengupas suatu permasalahan kebijakan dengan menggunakan
critical systems thinking peneliti menggunakan critically boundary questions yang
menyediakan dua belas panduan pertanyaan kritis yang dapat dijadikan sebagai
pedoman bagi peneliti kebijakan dalam melakukan pendalaman pada penelitian.
Dengan melibatkan kedua selektivitas empiris dan normatif yaitu apa yang
sebetulnya (fakta aktual di lapangan) dengan apa yang seharusnya terjadi pada
tataran ideal (Riswanda, 2016).
Tabel 2.2
Panduan Pertanyaan Kritis
No. Sebetulnya
(temuan fakta actual di lapangan)
Seharusnya
(pada tataran ideal)
1. Siapa atau pihak mana yang secara factual menjadi pemangku kepentingan pada sebuah permasalahan kebijakan?; Pihak mana, dalam lingkup permasalahan tersebut, yang suara kepentingannya mewakili atau terwakili oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, termasuk didalamnya memuat nilai-nilai, tujuan, dan keinginan per individu maupun golongan?; Kepentingan pihak mana yang sebetulnya terlayani/ terfasilitasi/ terwakili/ tercermin
Siapa atau pihak mana yang seharusnya menjadi pemangku kepentingan dari kebijakan untuk di formulasi-kan atau dikaji ulang?; Siapa atau pihak mana yang seharusnya secara factual menjadi pemangku kepentingan pada sebuah permasalahan kebijakan?; Pihak mana dalam lingkup permasalahan tersebut yang suara kepentingannya mewakili atau terwakili.
45
dalam sebuah produk kebijakan? baik berupa UU, PP, Perda, dan seterusnya. Pihak mana di masyarakat, dalam lingku kelompok target kebijakan yang mungkin tidak merasakan manfaat dari keputusan/ produk kebijakan tersebut, namun menanggung dampak eksekusi ataupun memiliki potensi untuk menanggung akses dampaknya.
2. Apa sebetulnya tujuan dari rancangan kebijakan terkait permasalahan publik di mana kebijaan tersebut berpijak? Hal ini ditinjau dari konsekuensi factual dikeluarkannya kebijakan tersebut, bukan hanya dari pernyataan tertulis-strategis suatu kebijakan publik.
Apa yang seharusnya menjadi tujuan dari keebijakan dengan kata lain apa yang seharusnya menjadi capaian tujuan kebijakan untuk menjangkau kepentingan semua pemangku kepentingan?
3. Berdasarkan konsekuensi rancangan kebijakan di atas, apa sebetulnya yang menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan?
Apa yang seharusnya menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan?
4.
Siapa atau pihak mana secara faktual menjadi pembuat kebijakan dan penentu perubahan ukuran keberhasilan kebijakan?
Siapa atau pihak mana seharusnya menjadi pembuat kebijakan? Pihak mana yang seharusnya memiliki power perubahan tolak ukur perbaikan kebijakan?
5. Apa sebetulnya yang menjadi (pra) kondisi suksesnya formulasi dan implementasi kebijakan? Apakah (pra) kondisi ini sepenuhnya dikontrol oleh pembuat kebijakan?
Seharusnya seberapa besar kontrol pembuat kebijakan terhadap sumberdayaa dan (penanganan) keterbatasan-keterbatasan penyediannya?
6. Kondisi apa saja yang secara factual berada di luar kontrol pembuat kebijakan? Impikasi apa yang sebetulnya terjadi paada masalah kebijakan saat pembuat kebijakan tidak memiliki kontrol pada kondisi tertentu dalam lingkup permasalahan kebijakan?
Sumberdaya dan kondisi apa saja yang seharusnya menjadi bagian dari pengaturan (pelaksanaan kebijakan?
46
7. Siapa atau pihak mana saja yang sebetulnya dilibatkan sebagai formulator kebijakan, terkait permasalahan publik sebagai target solusi kebijakan tersebut?
Siapa atau pihak mana saja yang seharusnya dilibatkan sebagai formulator dalam sistem pembuatan kebijakan?
8. Siapa atau pihak mana yang dilibatkan sebagai “pakar” jenis kepakaran seperti apa dan peran apa yang diberikan pada para “pakar” tersebut terkait konteks pembuatan keputusan kebijakan dan fokus permasalahan publik berjalan?
Jenis kepakaran seperti apa yang seharusnya dilibatkan dalam formulasi kebijakan? Siapa atau pihak mana saja seharusnya yang terlibat sebagai “pakar” dan pada aspek mana saja kepakaran mereka diletakkan dalam proses pembuatan keputusan kebijakan?
9. Di mana dan bagaimana sebetulnya pihak yang dilibatkan dalam sistem mendapatkan jaminan keberhasilan perencanaan kebijakan. Hal ini dapat ditinjau dari kompetensi teoritis “pakar” yang terlibat, kesepakatan para “pakar” tersebut dala validitas data empiris yang digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan, dukugan politik keterwakilan kelompok kepentingan terpaut isu kebijakan. Selanjutnya, tinjuauan penelitian dapat melihat seberapa jauh kontribusi kepakaran tersebut memberikan jaminan suksesnya pelaksanaan kebijakan?
Siapa atau pihak mana yang seharusnya dilibatkan sebagai penjamin mutu formulasi kebijakan, di mana formulator nantinya dapat mencari tolak ukur kesuksesan dan perbaikan kebijakan pada tataran implementasi?
10. Siapa atau pihak mana diantaranya mereka yang terlibat mewakili suara those affected? Siapa saja kemudian diantara pihak terkena dampak yang justru tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan kebijakan?
Siapa atau pihak mana diantara those affected, yang seharusnya dilibatkan karena mewakili kemungkinan terkena dampak dari rancangan atau hasil keputusan kebijakan?
11. Apakah the affected diberikan kesempatan untuk menyuarakan dan menentukan kepentingan mereka sendiri, terlepas dari pendapat para “pakar” menyangkut solusi kebijakan berjalan? Apakah arti
Seberapa jauh dan dengan cara apa seharusnya the affected diberikan kesempatan untuk lepas dari lingkup pengaruh the involved dalam pengambilan keputusan san eksekusi kebijakan?
47
kualitas hidup bagi mereka? Apakah the affected pada kenyataannya hanya menjadi “alat” pencapaian tujuan dari pihak di luar lingkaran solusi keputusan kebijakan?
12. Apakah sebetulnya world view terpaut isu kebijakan publik yang dihadapi? Apakah pandangan ini merupakan atau menjadi lensa pandang (sebagian dari) the involved dan (sebagian dari) the affected?
Pijakan world view apa yang seharusnya menjadi nilai tumpuan sistem pembuatan kebijakan? Nilai tumpuan ini, pada tatanan ideal, mewakili nilai-nilai yang dimiliki oleh the involved dan the affected?
Sumber: Diterjemahkan, diadapsi dan dimodifikasi dari Midgley, G. (2000) Systemic Intervention: Philosophy, Methodology and Practice. New York: Kluwer Academic, hal. 141, dalam Riswanda. 2016. Metode Penelitian Kebijakan.
Ilustrasi di atas menggambarkaan pendalaman masalah kebijakan multi-
layered dan multi dimensi melalui explorasi sudut pandang multi-lenses. Artinya
pendalaman akar masalah kebijakan pada Peraturan Daerah Kota Serang No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait minuman beralkohol dilakukan berbasis pencarian solusi
kebijakan berpijak pada prinsip socially just, mengedepankan critical system
thinking and practice Ulrich dalam Riswanda (2016). Dengan menggunakan
pendekatan critical systems thinking, peneliti berharap dapat mennemukan akar
permasalahan serta resolusi kebijakan yang dapat diberikan untuk menaggulangi
permasalahan pada Peraturan Daerah Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
minuman beralkohol guna terciptanya Kota Serang yang terbebas dari permasalahan
terkait minuman beralkohol.
48
2.1.3 Pengertian Minuman Beralkohol
Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung kandungan
yang berbahaya untuk tubuh manusia. Menurut Aminudin (2010:8) Minuman
Beralkohol adalah:
“Minuman yang mengandung etanol dihasilkan dari penyulingan yang diproduksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran, mengkonsumsi minuman beralkohol dapat menimbulkan dampak negatif, bila dikonsumsi secara berlebihan dapat menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku.”
Minuman beralkohol merupakan minuman yang dilarang oleh agama karena
memiliki banyak dampak negatif bagi tubuh karena mengandung etanol, yang
diantaranya dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat menimbulkan pelbagai
penyakit untuk tubuh juga dapat menimmbulkan permasalahan sosial bagi individu
yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut maupun bagi masyarakat. Seperti
yang dikutip dari Aminudin (2010:10)
“Minuman yang mengandung Etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi menyebabkan penurunan kesadaran. Adapun dampak negatif dari minuman beralkohol dari segi kesehatan yaitu gangguan fisik, gangguan jiwa, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani.”
A. Golongan Minuaman Beralkohol
Adapun golongan minuman yang mengandung alkohol yang
dikelompokkan dalam golongan menurut kadarnya dalam Aminudin (2010) sebagai
berikut:
49
a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etilalkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
Menurut Aminudin (2010) Dampak negatif dari minuman beralkohol dari segi kesehatan antara lain sebagai berikut:
1. Gangguan Fisik: dapat menimbulkan kerusakan hati, jantung, pangkreas dan peradangan lambung, otot saraf, mengganggu metabolisme tubuh, impoten serta gangguan seks lainnya;
2. Gangguan Jiwa: dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan gangguan jiwa tertentu;
3. Gangguan Kamtibmas: perasaan seseorang tersebut mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi berani dan agresif dan bila tidak terkontrol akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma dan sikap moral serta dapat menimbulkan tindakan pidana atau kriminal;
4. Menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, merusak fungsi organ vital tubuh: otak, jantung, ginjal, sumsum tulang belakang, menghambat pembentukan trombosit, anemia dan leukimia, hati, dan paru-paru serta menjauhkan diri dari Tuhan Yang Maha Esa.
B Adapun Jenis-Jenis Minuman Beralkohol Menurut Merk dan Golongan
1. Minuman Beralkohol golongan A
a. Shandy b. Bir/Beer c. Ale/Ciu d. Hitam/stout e. Low Alcohol Wine f. Minuman Beralkohol Berkarbonasi g. Minuman Ringan Beralkohol h. Anggur/Kolesom
50
2. Minuman Beralkohol Golongan B
a. Anggur/ Wine a. Minuman Fermentasi Pancar/Sparking Wine/Champagne b. Carbonated Wine c. Koktail Anggur/Quinie Tonic Wine d. Honey Wine e. Malt Wine f. Meat Wine/Beef Wine
3. Minuman Beralkohol Golongan C
a. Brendi b. Rum c. Gin d. Vodka e. Cordial f. Tequila g. Aperitif h. Geneva i. Arak
2.2 Gambaran Singkat Aturan Peredaran Minuman Beralkohol di Australia
AustraIia kita anggap sebagai salah satu negara barat yang memiliki paham
kebebasan, namun pada kenyataanya di Australia memilliki sejumlah peraturan
yang ketat khusunya aturan yang menyangkut peredaran minuman beralkohol yang
memiliki sejumlah poin aturan yaitu Zonasi dan Lisensi Penjualan Minuman
Beralkohol, Test Kadar Alkohol Untuk Pengemudi (Bertylezer Test), Batasan Umur
Minum, dan ID Night Club. Dalam hal ini Indonesia perlu belajar dari negara lain
soal pembatasan minuman beralkohol. Salah satunya adalah Australia yang sempat
memberlakukan politik total banning atau melarang total peredaran minuman
beralkohol. Politik total banning yang pernah diterapkan di Australia tersebut gagal
51
total dalam mengurangi peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di Australia.
Dan pada akhirnya Pemerintah Australia mengeluarkan sebuah aturan baru untuk
memberikan pembatasan terhadap konsumsi dan peredaran minuman beralkohol di
Negaranya. Hal tersebut kini tengah terjadi di Indonesia setiap Peraturan Daerah di
Indonesia khususnya di Kota Serang menerapkan aturan total banning yaitu
melarang secara penuh peredaran minuman beralakohol di wilayahnya, yang
diharapkan akan menghilangkan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan
minuman beralkohol. Namun pada kenyataanya aturan-aturan tersebut ternyata
belum mampu untuk mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol yang
terjadi di Kota Serang, dalam hal ini Peneliti akan mencoba menjelaskan secara
singkat aturan-aturan tentang minuman beralkohol di Australia yang bisa
memberikan pelajaran terhadap Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Kota
Serang tentang bagaimana peraturan-peraturan yang mungkin bisa diterapkan di
Indonesia (Kota Serang), berikut sebagai sebuah gambaran singkat bagaimana
peraturan minuman beralkohol yang diterapkan di Australia:
2.2.1. Zonasi dan Lisensi Penjualan Minuman Beralkohol
Tidak semua tempat di Australia menjual minuman beralkohol hanya
supermarket atau mini market yang mempunyai lisensi dari Pemerintah Australia
yang bisa menyediakan minuman beralkohol. Minuman ini hanya bisa didapatkan di
toko-toko minuman khusus yang telah mengantongi izin berjualan. Di Australia
toko-toko ini dikenal dengan istilah bottle shops. Dan di toko tersebut tidak akan
52
melayani konsumen yang umurnya masih di bawah 18 tahun dan hal tersebut
dibuktikan dengan menunjukan tanda pengenal dan di tahun 2011, aturan ini
diperketat. Hanya identitas dengan foto yang dianggap sah untuk membuktikan usia,
seperti SIM, KTP, atau paspor.
Gambar 2.3
Toko yang Secara Khusus Menjual Minuman Beralkohol
Sumber: NWS Government
Gambar di atas menunjukan salah satu toko yang secara khusus menjual
minuman beralkohol dan toko tersebut diharuskan mengantongi lisensi dari
Pemerintah untuk menjual minuman beralkkohol. Aturan zonasi penjulan minuman
beralkohol ini mewajibkan penjualan minuman beralkohol tersebut mempunyai
tempat yang terpisah dari barang lain yang dijual di toko atau super market yang
memiliki lisensi, biasanya minuman beralkohol akan dipajang dilantai atau di
53
daerah khusus dalam penjualannya. Ada beberapa jenis lisensi penjualan minuman
beralkohol di Australia yaitu:
Lisensi minuman keras kemasan, yang mengizinkan penjualan minuman keras
kepada pelanggan untuk diambil dari toko minuman keras dan supermarket
eceran.
Lisensi umum, yang mengizinkan penjualan minuman keras kepada
pelanggan untuk minum di tempat itu, dan untuk mengambilnya. Ini
digunakan oleh pub, hotel dan bar.
Izin BYO, yang memungkinkan pelanggan membawa minuman keras mereka
sendiri dan meminumnya di tempat. Ini diperoleh oleh restoran dan klub yang
tidak berniat untuk memegang lisensi minuman keras.
Lisensi khusus lainnya adalah: lisensi klub penuh, lisensi klub terbatas yang
dapat diperbaharui, lisensi terbatas sementara, lisensi terbatas yang dapat
diperbaharui, lisensi klub terbatas, lisensi pra-ritel (untuk pedagang besar,
produsen, bir dan importir minuman keras), dan lisensi vigneron.
4.2.2. Test kadar alkohol Untuk Pengemudi (Breathalyzer Test)
Mereka yang berkendara dilarang keras mengemudikan kendaraannya dalam
pengaruh alcohol. Tidak hanya akan dikenai denda, tetapi mereka pun bisa terancam
kehilangan izin mengemudi dengan pengurangan poin. Tak jarang juga polisi
melakukan tes alkohol lewat nafas di jalan-jalan raya secara acak untuk menemukan
54
pengemudi yang melanggar. Di kantor polisi, operator analisis napas yang
berwenang meminta pengemudi untuk menyediakan sampel nafas lebih lanjut untuk
analisis dengan instrumen analisis nafas (Breathalyzer Test) . Instrumen ini diakui
oleh pengadilan karena memberikan pembacaan yang akurat dan benar. Jika analisis
sampel menunjukkan orang tersebut berada pada atau di atas batas, dia dapat
ditangkap atau dipanggil untuk hadir di pengadilan.
Gambar 2.4
Pemerikasaan Kadar Alkohol
Sumber: The Teleghrap
Pelanggaran untuk mengemudikan kendaraan dalam pengaruh
minumanberalkohol sangat bervariasi tergantung tingkat konsentrasi alkohol yang
tercatat dan batas konsentrasi yang berlaku untuk pengemudi. Pelanggaran pertama
dapat menyebabkan denda sampai $ 2250, sembilan bulan penjara, atau keduanya.
Pelaku pertama kali mungkin juga memiliki SIM mereka yang didiskualifikasi
55
hingga tiga tahun. Pengemudi yang berulang kali melakukan pelanggaran,
menghadapi denda hingga $ 3000, 12 bulan penjara, atau keduanya. Pelaku juga
bisa kehilangan SIMnya yang terkena diskualifikasi hingga lima tahun. Polisi juga
dapat mengenakan Pemberitahuan Penangguhan Segera, yang menunda surat izin
mengemudi hingga 90 hari.
2.2.3. Batasan Umur Minum
Di semua negara bagian di Australia, alkohol hanya boleh dikonsumsi bagi
mereka yang telah berusia di atas 18 tahun. Anak-anak muda yang hendak membeli
alkohol pun diwajibkan untuk memperlihatkan kartu identitas untuk membuktikan
bahwa mereka sudah berusia setidaknya 18 tahun. Jika mereka yang belum berusia
18 tahun ketahuan mengkonsumsi alkohol maka akan mendapatkan sejumlah
hukuman, mulai dari denda senilai $73.80 atau sekitar Rp 740.000 hingga diproses
di pengadilan dengan denda mencapai lebih dari $700 atau Rp 7 juta. Jenis
hukuman ini sepenuhnya kewenangannya ada pada polisi. Mereka pun akan menyita
alkohol dari mereka di bawah umur yang tertangkap basah mengkonsumsi alkohol.
56
Gambar 2.5
Batasan Umur Minum Alkohol
Sumber: Queensland Government
Tidak hanya konsumen yang membeli minuman beralkohol yang
mendapatkan hukuman dari Polisi akan tetapi pihak atau toko yang menjual
minuman beralkohol kepada konsumen yang berumur di bawah 18 tahun tersebut
juga akan mendapatkan hukuman yang berat yaitu pemberhentian sementara lisensi,
dan denda maksimal hingga $ 63.075.
2.2.4. Kawasan Bebas Alkohol
Meski konnsumsi alkohol diperbolehkan bagi mereka yang telah dianggap
cukup umur, konsumsi alcohol namun banyak dilarang di sejumlah tempat umum.
Sebagian besar tempat umum adalah area yang dilarang untuk mengkonsumsi
minuman beralkohol:
57
1. Jalan setapak, jalan, taman, pantai;
2. Pusat perbelanjaan;
3. Restoran, kafe dan area makan yang tidak berlisensi (tempat-tempat yang
tidak menjual alkohol);
4. Pusat komunitas, aula dan gereja;
5. Teater, perpustakaan dan galeri;
6. Angkutan umum (bis, kereta api, trem, pesawat terbang, taksi, feri);
7. Gym dan fasilitas olah raga;
8. Rumah sakit.
Jika Anda berusia di bawah 18 tahun, Anda dapat minum alkohol di tempat
umum jika:
1. Anda dengan orang dewasa yang bertanggung jawab (seperti orang tua atau
wali Anda) dan Anda bertanggung jawab untuk diawasi; atau
2. Anda memiliki alkohol sebagai bagian dari pekerjaan atau pelatihan Anda.
58
Gambar 2.6
Larangan Mengkonsumsi Minuman Beralkohol di Tempat Umum
Sumber: The Teleghrap
Jika seseorang berusia di bawah 18 tahun dan tertangkap sedang minum
alkohol di tempat umum tanpa pengawasan orang dewasa, mungkin Anda akan
diberi peringatan, memperingatkan, atau polisi dapat memberi Anda denda sebesar
$ 365 di tempat. Atau Hal tersebut dapat diselesaikan lewat pengadilan dan
diputuskan oleh pengadilan.
2.2.5. ID Night Club
Jika seseorang membeli alkohol, atau memasuki bagian dari pub, klub atau
bar yang dibatasi untuk orang dewasa, dan terlihat seperti seseorang tersebut berusia
di bawah 18 tahun, staf dapat meminta Anda untuk memberikan bukti usia.
Sebagian besar tempat akan selalu bertanya apakah Anda terlihat lebih muda dari
59
25. Jika tidak memiliki ID, seseorang dapat ditolak masuk ke suatu tempat atau
tidak akan diizinkan untuk membeli alkohol karena tempat tersebut dan orang yang
memungkinkan Anda dapat didenda berat jika Anda berusia di bawah 18 tahun.
Gambar 2.7
Pemeriksaan Identitas Oleh Petugas Klub Malam
Sumber: Victorya Government
Identitas untuk membuktikan usia sudah 18 tahun pun wajib ditunjukkan saat
akan masuk ke dalam pub, bar, atau diskotik. Mereka yang tidak bisa membuktikan
usianya, akan ditolak masuk ke tempat-tempat tersebut. Denda bagi mereka yang
berada di bawah umur masuk ke tempat-tempat ini bisa mencapai lebih dari $200
atau Rp 2 juta. Pencatatan tanda pengenal ini juga berguna dalam mengungkap
pelanggaran yang terjadi yang diakibatkan penyalahgunaan konsumsi minuman
beralkohol karena semua yang hadir dan mengkonsumsi minuman beralkohol
datanya sudah tercatat melalui mesin scanner tersebut.
60
2.3 Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian, maka dalam
hal ini peneliti mencari beberapa penelitian yang telah dilakukan melalui jurnal
penelitian yang membahas tentang Lembaga Pemasyarakatan. Berikut adalah jurnal
penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:
Pertama, penelitian sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2016 oleh Ananda
Khumairoh, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung
terkait Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Dan Penjualan Minuman
Beralkohol Di Minimarket. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung Tentang
Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Dan Penjualan Minuman
Beralkohol Di Minimarket, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi
oleh pada Pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan
masalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode penelitian yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif (Khumairoh, 2016). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dilakukan dengan dua
tahapan yaitu pengawasan khusus dan pengawasan berkala. Pengendalian yang
dilakukan yaitu meliputi pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan
oleh dinas terkait. Dalam melaksanakan fungsinya Dinas Perdagangan, mengalami
hambatan yaitu dari pengawasan tidak dilakukan secara berkala terhadap suatu
61
minimarket, kurang terealisasinya koordinasi antar intansi, kurang dilakukannya
pertemuan antar intansi, kurang terfokus pemeriksaan kepada toko pengecer,
kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi dan adanya
perbuatan suap (Khumairoh, 2016).
Kedua, penelitian sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2012 oleh Oki
Satrio Ariefanto, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Fisisp Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa terkait Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001
Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan
Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon (Studi Kasus:
Peredaran Minuman Keras). Tujuan adanya penelitian tersebut yaitu untuk
mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang
Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika,
Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon (Studi Kasus: Peredaran
Minuman Keras), serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pada
Pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan Implementasi
Kebijakan dari Marilee S Grindle, yaitu yang terdiri dari Content of Policy dan
Context Of Policy. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif
(Ariefanto, 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan
Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras,
Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di
Kota Cilegon (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras) belum optimal. Hal tersebut
62
dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak terkait terhadap peredaran minuman
keras da nada pihak yang mengambil keuntungan dari adanya Peraturan Daerah
tersebut. Untuk meningkatkan optimalisasi, perlu adanya Peraturan Daerah baru
tentang minuman keras dan perekrutan anggota pelaksana berlandaskan Fit and
Proper Test (Ariefanto, 2012).
2.4 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir adalah suatu model yang secara konseptual tentang teori
yang berhubungan dengan faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah yang
terjadi. Kerangka berpikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan
terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah:
1. Peredaran minuman beralkohol di Kota Serang masih terjadi;
2. Peredaran minuman beralkohol terjadi di tempat hiburan life musik, karaoke
dan warung remang-remang di Kota Serang;
3. Minimnya pengawasan, penindakan dari pihak yang berwajib terhadap
peredaran minuman beralkohol yang terkesan adanya pembiaran terhadap
hal tersebut;
4. Tidak adanya Perwal yang mengatur pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2010
Tentang Penyakit Masyarakat;
63
5. Adanya Inkosistensi bunyi butir pasal tujuh (7) Pada Perda Perda No 2
Tahun 2010 Tentang Penyakit masyarakat;
Berdasarkan pemaparan permasalahan tersebut, maka peneliti mengkajinya
melalui critical systems thinking yang dirumuskan oleh Ulrich dalam Riswanda
(2016). Teori tersebut merupakan sebuah paradigma yang dianggap relevan untuk
dapat diterapkan dalam penelitian kebijakan publik dan dapat digunakan sesuai
dengan situasi dan kondisi di mana penelitian dilakukan. Teori tersebut merupakan
sebuah paradigma berpikir dengan melihat masalah dari sudut pandang yang
variatif.
Tabel 2.3
Table of Boundary Categories
Batas Kategori Batas Persoalan
1. Pemilik Kepentingan 2. Tujuan Sumber motivasi 3. Ukuran perbaikan Sistem referensi (sistem perhatian) 4. Pembuat keputusan yang menentukan 5. Sumber penghasilan Sumber kekuasaan Yang terlibat pengamatan (* fakta *) 6. Keputusan lingkungan dan evaluasi (* nilai *) dianggap relevan ketika 7. Tenaga ahli datang untuk menilai 8. Keahlian Sumber pengetahuan manfaat atau cacat dari 9. Jaminan proposisi
10. Saksi 11. Pembebasan Sumber pengesahan Yang terpengaruh 12. Pandangan dunia
Sumber: W. Ulrich dalam Riswanda (2016)
64
Penjelasan tabel di atas yaitu bahwa ada empat dimensi yang menjadi fokus
dalam kajian kebijakan publik. Dimensi tersebut adalah sumber motivasi, sumber
kekuatan, sumber pengetahuan, dan sumber pengesahan. Keempat dimensi ini
membentuk „policy circle‟ yaitu lini garis lingkaran dari kebijakan publik yang
terdiri dari formulasi, analisis, implementasi, dan evaluasi yang saling berhubungan
(Riswanda, 2016). Dari sanalah kita dapat melihat perbedaan nilai dari sudut
pandang pemerintah dan non pemerintah, sehingga dapat memaparkan realita yang
terjadi dari adanya suatu kebijakan, seperti siapa yang terlibat, siapa yang terkena
dampak, idealnya seperti apa, hasilnya, dan tujuannya. Sehingga dengan
menggunakan critical systems thinking tersebut, maka peneliti mengharapkan akan
dapat memahami permasalahan dan menemukan resolusi kebijakan dari penelitian
yang berjudul Critical Policy Analisis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait
Minuman Beralkohol (Studi Kasus: Di Kota Serang, Provinsi Banten), agar
Tercapainya Kota Serang menjadi Kota Madani dan islami yang bersih dari
penyakit masyarakat (minuman beralkohol). Berikut adalah kerangka berpikir yang
digunakan oleh peneliti untuk mengupas pelbagai permasalahan, fakta dan nilai
yang ada pada penelitian Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam hal ini terkait
peredaran Minuman Beralkohol.
65
Gambar 2.8
Kerangka Berpikir
Boundary Judgments
System (Sistem)
Facts (Fakta) Values (Nilai)
Perda No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Hasil yang diharapkan (Output)
1. Untuk mencegah, memberantas, dan menanggulangi segala bentuk penyakit masyarakat di Kota Serang (Minuman Beralkohol) di Kota Serang .
2. Tercapainya Kota Serang menjadi Kota Madani dan islami yang bersih dari penyakit masyarakat (Minuman Beralkohol).
Identifikasi Masalah:
1. Peredaran minuman beralkohol di Kota Serang masih terjadi
2. Peredaran minuman beralkohol terjadi di tempat hiburan life musik, karaoke dan warung remang-remang di Kota Serang.
3. Minimnya pengawasan, penindakan dari pihak yang berwajib terhadap peredaran minuman beralkohol yang terkesan adanya pembiaran terhadap hal tersebut.
4. Tidak adanya Perwal yang mengatur pelaksanaan Perda No 2 Tahun 2010 Tentang Penyakit masyarakat
5. Adanya Inkosistensi bunyi ayat pada pasal tujuh (7) Perda No 2 Tahun 2010 Tentang Penyakit masyarakat
Boundary Categories Ulrich
(Riswanda, 2016)
a. Stakeholder (Pemilik Kepentingan)
b. Purpose (Tujuan)
c. Measure of improvement (Ukuran Perbaikan)
d. Decision-maker (Pembuat Keputusan)
e. Resources (Sumber Daya)
f. Decision environment (Keputusan Lingkungan)
g. Professional (Tenaga Ahli),
h. Expertise (Keahlian)
i. Guarantee (Jaminan)
j. Witness (Saksi) k. Emancipation (Emansipasi)
l. World view (Pandangan dunia)
66
2.5 Asumsi Dasar
Asumsi adalah dugaan atau anggapan sementara peneliti yang berkaitan
dengan penelitian yang ditelitinya. Berdasarkan pada kerangka berpikir di atas, maka
peneliti berasumsi bahwa Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang belum
optimal sebagai payung hukum untuk menanggulangi permasalahan Penyakit
Masyarakat di Kota Serang khususnya terkait peredaran minuman beralkohol.
67
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian yang baik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, agar
apa yang menjadi hasilnya merupakan hasil yang maksimal. Tujuan penelitian ada
tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan
berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang
sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu
digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau
pengetahuan tertentu dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas
pengetahuan yang telah ada. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan
penulis adalah melalui pendekatan kualitatif yang bersifat eksploratif, menurut
Arikunto (2006:7) menjelaskan bahwa penelitian eksploratif merupakan penelitian
yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang
mempengaruhi terjadinya sesuatu. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif
yaitu agar data yang didapatkan akan lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan
bermakna. artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan
data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin
menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan
tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini
68
dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan
menggunakan metode deskriptif.
Menurut Moleong (2007:6) metode penelitian kualitatif adalah penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode
penelitian kualitatif ini digunakan sebagai prosedur dalam penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan dari orang lain,
dengan tujuan untuk mendapatkan data berupa fakta dan nilai yang terdapat pada
permasalahan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang terkait
peredaran minuman beralkohol. Yang pada muaranya peneliti berharap dapat
menemukan penyebab permasalahan-permasalahan yang terjadi serta memberikan
resolusi kebijakan (rekomendasi) terkait pernelitian yang dilakukan yang berjudul
Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang Terkait
Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang, Provinsi Banten).
3.2. Fokus Penelitian
Berdasarkan masalah yang peneliti temukan selama di lapangan bahwa yang
menjadi fokus penelitian adalah Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
69
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota
Serang Terkait Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang, Provinsi
Banten) .
3.3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penentuan
lokasi penelitian merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif. Karena
dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka dapat diketahui objek serta tujuan,
sehingga dapat mempermudah bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun
yang menjadi lokus dalam penelitian yang berjudul Critical Policy Analysis
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang Terkait Peredaran Minuman
Beralkohol adalah di Kota Serang.
Alasan Peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Serang adalah bahwa
peneliti sangat tertarik pada permasalahan peredaran minuman beralkohol yang
terjadi di Kota Serang, yang meskipun sudah ada peraturan daerah yang melarang
hal itu tetapi peredaran minuman beralkohol masih terjadi bahkan boleh dikatakan
tidak terpangaruh dari adanya kebijakan yang melarang hal tersebut. Untuk itu
Peneliti tertarik untuk menemukan penyebab permasalahan pada Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Terkait Minuman Beralkohol di Kota Serang serta
memberikan resolusi pada kebijakan tersebut agar dapat lebih baik dalam
menanggulangi permasalahan minuman beralkohol di Kota Serang.
70
3.4 Fenomena yang Diamati
3.4.1 Definisi Konsep
Definisi konseptual merupakan bagian dari definisi-definisi yang berisi
penjelasan dari konsep yang digunakan agar tidak ada perbedaan penafsiran antara
peneliti dan pembaca, sehingga adanya kesamaan pemahaman.
Konsep yang digunakan adalah rangka penelitian boundary category dari
critical system thinking dari Ulrich dalam Riswanda (2016) yang terdiri atas empat
dimensi, antara lain: sumber motivasi, sumber kekuatan, sumber pengetahuan, dan
sumber pengesahan. Keempat dimensi ini membentuk ‘policy circle’ yaitu lini garis
lingkaran dari kebijakan publik yang terdiri dari formulasi, analisis, implementasi,
dan evaluasi.
3.4.2 Definisi Operasional
Berdasarkan kajian teori yang digunakan peneliti, maka definisi operasional
yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Boundary Categories menurut
Ulrich (dalam Riswanda 2016: 9), yaitu:
71
Tabel 3.1
Table of Boundary Categories
Batas Kategori Batas Persoalan
1. Pelanggan 2. Tujuan Sumber motivasi 3. Ukuran perbaikan Sistem referensi (sistem perhatian) 4. Pembuat keputusan yang menentukan 5. Sumber penghasilan Sumber kekuasaan Yang terlibat pengamatan (* fakta *) 6. Keputusan lingkungan dan evaluasi (* nilai *) dianggap relevan ketika 7. Tenaga ahli datang untuk menilai 8. Keahlian Sumber pengetahuan manfaat atau cacat dari 9. Jaminan proposisi
10. Saksi 11. Pembebasan Sumber pengesahan Yang terpengaruh 12. Pandangan dunia
Sumber: W. Ulrich 1983, p 258; p 43; dan 2000, p 256.
1. Sources of motivation (Sumber motivasi),
Sources of motivation (Sumber motivasi), adalah suatu sumber yang menjadi
latar belakang terciptanya suatu kebijakan serta pihak yang memiliki wewenang
terkait kebijakan tersebut, yang dijadikan sebagai gambaran kekuatan guna
tercapainya tujuan dari dibuatnya suatu kebijakan.
a. Stakeholder, (Pemilik Kepentingan) semua pihak yang terlibat dalam
dalam formulasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
72
b. Purpose (Tujuan), yaitu sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
c. Measure of improvement (Ukuran Perbaikan), yaitu yang dijadikan
standar atau ukuran keberhasilan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
2.Sources of power (Sumber kekuasaan)
Sources of power (Sumber kekuasaan), adalah suatu sumber yang menjadi
kelebihan pada sebuah kebijakan. Pihak yang memiliki power dalam mengambil
keputusan dan wewenang untuk mengawasi serta melaksanakan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol untuk mencapai sebuah
keberhasilan.
a. Decision-maker (Pembuat Keputusan), yaitu pihak yang menjadi
pembuat kebijakan yang memiliki wewenang dalam setiap keputusan
perubahan tolak ukur keberhasilan, pelaksanaan adan pengawasan pada
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
73
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
b. Resources (Sumber daya), yaitu potensi yang dimiliki Pemrintah Kota
Serang untuk dapat mewujudkan keberhasilan tujuan adanya Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang.
c. Decision Environment (Lingkungan Keputusan ), yaitu Lingkungan
keputusan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Berkaitan dengan hal
apa saja yang terjadi pada lingkungan keputusan tersebut.
3. Sources of knowledge (Sumber pengetahuan)
Sources of knowledge (Sumber pengetahuan) adalah suatu sumber yang
dijadikan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan tentang Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Minuman Beralkohol.
a. Professional (Tenaga ahli), yaitu pihak yang dianggap sebagai sumber
terpercaya berdasarkan keahlian yang dimiliki dalam menilai dan
memutuskan serta melakukan sesuatu pada Peraturan Daerah No 2
74
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang.
b. Expertise (Keahlian), yaitu kemampuan pihak yang terlibat sebagai
pembuat maupun pelaksana Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
Terkait Peredaran Minuman Beralkahol di Kota Serang, Dalam
melaksanakan dan menangani permasalahan yang terjadi pada
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
c. Guarantee (Jaminan), yaitu pihak yang dilibatkan dan berkontribusi
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang sebagai jaminan
agar Perda tersebut berjalan dengan baik dan mencapai keberhasilan.
4. Sources of legitimation (Sumber pengesahan)
Merupakan legitimasi dari pihak-pihak yang menjadi sasaran dari adanya suatu
kebijakan atau pihak yang terpengaruh dari adanya kebijkan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Serang.
75
a. Witness (Saksi), yaitu orang yang terkena efek atau dampak dari adanya
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
b. Emancipation (emansipasi), yaitu orang yang selama ini tidak terlibat
dalam pembuatan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Serahta
yang sangat penting untuk suaranya diangkat seperti Organisasi
Keagamaan dan Organisasi Masyarakat yang bisa memberikan masukan
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang.
c. World view (Pandangan dunia), yaitu pandangan secara universal
terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
Peneliti juga menggunakan paradigma Boundary Judgement yang
digambarkan dengan sebuah segitiga The eternal triangle (Boundary Judgement ):
76
Gambar 3.1
The Eternal Triangle of Boundary Judgments
Sumber: Ulrich dalam Riswanda (2016)
3.5 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian ini yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti
sendiri. Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian,
memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai
kualitas data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009:306)
Menurut Irawan, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument
terpenting adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrument penelitian memiliki
ciri tersendiri, seperti yang disebutkan Nasution dalam Sugiyono (2005:61-62),
yaitu:
1. Peneltiti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
Boundary Judgments
“SISTEM”
“FAKTA-FAKTA” “NILAI-NILAI”
Observasi Evaluasi
77
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu test/angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata.
5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan dapat menafsirkannya.
6. Manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan dan digunakan dengan segera untuk penelitian.
7. Manusia sebagai instrument, respon yang aneh dan menyimpang dapat diberi perhatian bahkan yang bertentangan digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dengan tingkat pemahaman yang diteliti.
3.6 Informan penelitian
Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2000: 97).
Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana informan
kunci (key informan) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus penelitian.
Sedangkan pemilihan informan kedua (secondary informan) berfungsi sebagai cara
alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipasi secara langsung.
Teknik pengumpulan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
purposive yaitu memilih seluruh informan yang terkait dan dianggap layak serta
representatif dalam memberikan informasi dan fakta. Berikut informan yang
menurut peneliti dapat memberikan informasi sesuai judul yang peneliti ambil yaitu
Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Minuman
Beralkohol (Studi Kasus : di Kota Serang, Provinsi Banten), sebagai berikut :
78
Tabel 3.2
Informan Penelitian
No Informan Kode
Informan
Penjelasan Pemilihan
Informan
Ket
1.
Sekretariat Daerah Kota Serang
a. Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
b. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretarait Daerah Kota Serang
I1
I.1
I2
Sebagai pihak yang terlibat mengatahui merumuskan dan
mengawasi kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat
di Kota Serang (terkait peredaran minuman
beralkohol)
Key
Informan
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang
a. Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang
I
I3
Sebagai pihak yang
terlibat dan berwenang dalam pelaksanaan kebijakan dalam
pencegahan, pengendalian dan penanggulangan
penyakit masyarakat (peredaran minuman
berlkohol)
Key
Informan
3. Kepolisian Daerah Kota Serang
a. Staf Pelaksana Operasi Sabhara Polres Serang
I4
I4
Sebagai pihak yang
terlibat dan berwenang dalam mengatasi
peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Serang sebagai
Key
Informan
79
wilayah hukumnya 4 Disperindagkop Kota
Serang
a. Kasubag Perdagangan Disperindagkop Kota Serang
I5 I5
Sebagai pihak yang
terlibat dan seharusnya dilibatkan dalam
perumusan maupun pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang terkait peredaran minuman
beralkohol
Key
Informan
5 Dinkes Kota Serang
a. Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang
I6
I6
Sebagai pihak yang
terlibat dan seharusnya dilibatkan dalam
perumusan maupun pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang terkait peredaran minuman
beralkohol
Secondary Informan
6 Dinsos Kota Serang a. Kasi Rehabilitasi
Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza
I7 I7
Sebagai pihak yang
terlibat dan seharusnya dilibatkan dalam
perumusan maupun pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Secondary Informan
80
Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang terkait peredaran minuman
beralkohol
7 Unsur Keagamaan a. Komisi Fatwa MUI
Kota Serang b. Humas Gereja
Paroki Kristus Raja Serang
c. Humas yayasan Vihara Avalokitesvara Kota Serang
I8
I9
I10
Sebagai pihak yang
terlibat dan seharusnya dilibatkan dalam
perumusan maupun pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang terkait peredaran minuman
beralkohol
Secondary Informan
7 Penjual Minuman Beralkohol
a. Penjual 1 (tempat hiburan)
b. Penjual 2 (warung remang-ramang)
c. Penjual 3 (warung semabako yang menjual minuman beralkohol)
d. Penjual Minuman 4 (Lapo)
I11
I12
I13
I14
Sebagai pihak yang terpengaruh adanya
kebijakan dan mengetahui secara langsung sebagai
pelaku dalam peredaran minuman
beralkohol
Key
Informan
8 Tokoh Masyarakat Serang a. Ketua FGMW b. Bapak Wawan
selaku Kepala Pemuda Desa
I15
I16
Sebagai pihak yang terpengaruh dan bisa
dilibatkan dalam formulasi dan implementasi
Secondary Informan
81
Cilowong Kota Serang
kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat di Kota Serang terkait peredaran minuman
beralkohol 9 Media Massa Kota Serang
a. Jurnalis Tribun Banten
I17
Sebagai pihak yang terpengaruh dan mengetahui dan
memberikan informasi informasi mengenai peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang
Secondary Informan
(Sumber: Peneliti, 2016)
3.7 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah,
sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi
berperan serta dan wawancara mendalam (Sugiyono, 2008:319). Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer
adalah data yang didapat secara langsung dari sumber-sumber pertama baik dari
82
individu maupun dari kelompok, sedangkan data sekunder adalah data yang
diperoleh secara tidak langsung atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan
disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer ataupun pihak lain.
Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai
sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2012:224). Teknik pengumpulan data kali ini
yang digunakan adalah:
a. Wawancara
Menurut Moleong (2006:186) Wawancara adalah percakapan dengan maksud
tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu Wawancara dapat dilakukan melalui tahap tatap muka maupun
dengan telepon. Wawancara dalam penelitian kualitatif yang berjudul Critical
Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam hal ini terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang bersifat mendalam (Indept
Interview). Diharapkan dengan menggunakan wawancara yang mendalam peneliti
akan mampu untuk menemukan data berupa fakta dan nilai yang ada pada suatu
fenomena permasalahan kebijakan yang sedang diteliti agar peneliti dapat
menyajikan suatu hasil kebijakan yang akurat dan relevan. Data ini di dapat dengan
cara melaksanakan wawancara secara mendalam serta terarah mengenai fokus
penelitian ini dari narasumber atau informan yang diakui validitas dan
kapabilitasnya terkait fenomena yang sedang diteliti yaitu Critical Policy Analysis
83
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat dalam hal ini terkait peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang .
Pedoman wawancara yang dibuat oleh peneliti disusun berdasarkan
Pendekatan critical systems thinking. Adapun indikator-indikator yang akan
ditanyakan kepada informan merupakan pengembangan dari teori tersebut,
tujuannya tentu saja untuk memperoleh data yang dibutuhkan di dalam penelitian.
Hal ini bertujuan agar proses wawancara dapat berjalan secara mendalam antar
peneliti dengan informan sehingga wawancara bisa bergulir dan data yang di dapat
sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikut tabel pedoman wawancara dalam penelitian
ini:
84
Tabel 3.3
Pedoman Wawancara
No. Dimensi Teori Indikator Informan
1. Sumber motivasi
1. Siapa atau pihak mana yang secara faktual yang membuat produk kebijakan tentang tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
3. Siapa yang menjadi pelaksana dari kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
4. Apa tujuan adanya kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
5. Siapa yang menjadi sasaran adanya kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
6. Siapa yang terkena dampak dari adanya kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang dalam terkait minuman beralkohol?
7. Siapa yang mengawasi penyelenggaraan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang
a. Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
b. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretarait Daerah Kota Serang
85
Terkait minuman beralkohol? 9. Apa yang menjadi tolak ukur
keberhasilan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
10. Pihak mana yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
11. Apakah kebijakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pemeberantasan peredaran minuman beralkohol?
2. Sumber kekuasaan
12. Siapa yang memiliki power mealakukan perubahan tolak ukur kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
13. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
14. Apa tujuan adanya Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
15. Pihak mana yang pro dan kontra dari Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
16. Apakah kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol didukung oleh Sumberdaya yang memadai?
a. Kasubag
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
b. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretarait Daerah Kota Serang
c. Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang
d. Staf Operasi Sabara Polres
86
17. Pihak mana saja yang bekerjasama dalam rangka penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
18. Apa saja peran dan hal yang dilakukan pemerintah atau pihak berwenang untuk mengatasi permasalahan mengenai Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
19. Siapa yang berwenang untuk melakukan penegakan, razia dan penutupan tempat penjualan minuman beralkohol?
20. Apakah penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol selama ini sudah maksimal?
21. Menurut pihak terkait kendala apa yang dihadapi dalam penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol ini ?
Serang e.Kasubag
pengawasan Disperindgkop Kota Serang
f. Staf pelaksana tugas Dinkes Kota Serang
g. Staf Dinsos Kota Serang
3. Sumber pengetahuan
22. Apakah pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembuatan dan penegakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Perda no 2 Tahun 2010 ?
23. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perumusan maupun pelaksanaan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
24. Siapa atau pihak mana yang dilibatkan sebagai pihak yang
a. Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
b. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretarait Daerah Kota Serang
c. Kabag Penegakan
87
memiliki kemampuan (ahli ) dalam menangani permasalahan Perda no 2 tahun 2010 Tentang Pekat terkait peredaran minuman beeralkohol ?
25. Apakah kebijakan tentang Perda No 2 tentang Pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol akan dapat menyelesaikan permasalahan minuman beralkohol yang terjadi?
26. Apa jaminan keberhasilan Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini ?
27. Apa solusi yang ditawarkan dari pihak terkait untuk menangani permasalahan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
28. Dimana saja minuman beralkohol ini diedarkan di Kota Serang ?
29. Kalangan mana saja yang mengkonsumsi minuman beralkohol?
30. Apa tanggapan pihak terkait tentang minuman beralkohol yang boleh dijual di Hotel berbintang di Kota Serang ?
Produk Hukum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang
d. Staf Operasi Sabara Polres Serang
e. Kasubag pengawasan Disperindgkop Kota Serang
f. Staf pelaksana tugas Dinkes Kota Serang
g. Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza
h. Komisi Fatwa MUI Kota Serang
i. Humas Gereja Paroki Kristus Raja Serang
j. Humas Yayasan Vihara Avalokitesvara Kota Serang
4. Sumber pengesahan
31. Siapa menurut pihak terkait yang bisa mewakili suara atau aspirasi dari pihak yang terkena dampak adanya Perda No 2 Tahun 2010 terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ?
32. Apa persepsi pihak terkait terhadap Perda No 2 tentang
a. Penjual Minuman Beralkohol
b. Masyarakat d. Media massa
88
pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
33. Apa peran pihak terkait dalam menegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
34. Apakah selama ini pihak terkait memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya mengenai Perda no 2 Tahun 2010 terkait minuman beralkohol ?
35. Apa yang menjadi faktor pendukung terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang padahal sudah dilarang?
36. Apa tanggapan terhadap permasalahan minuman beralkohol di Kota Serang?
37. Bagaimanakah realita penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol.?
38. Apa solusi yang diharapkan dari adanya Perda Tentang Pekat ini ?
Sumber: Peneliti, 2016.
b. Observasi
Observasi atau yang lebih dikenal dengan pengamatan menurut Moleong
(2006:126) adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi
motif, kepercayaan, perilaku tidak sadar dan lain sebagainya. Tujuan observasi
89
untuk penelitian adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa
aktual, yang memungkinkan kita memandang tingkah laku sebagai proses dan untuk
menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial, kemudian dapat
diperoleh cara-cara lain.
c. Studi Dokumentasi
Studi yang digunakan untuk mencari data memperoleh data sekunder
berupa peraturan perundang-undangan, laporan-laporan berupa foto ataupun
dokumen elektronik (rekaman) catatan serta dokumen-dokumen yang relevan
dengan masalah yang diteliti.
d. Studi Kepustakaan
Teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh atau mengumpulkan
data dari berbagai referensi. Dalam penelitian ini kepustakaan meliputi studi
literatur dimana data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan membaca buku,
surat kabar, laporan serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang
dilakukan.
Dalam penelitian kualitatif kegiatan analisis data dimulai sejak peneliti
melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan penelitian selesai. Dalam
prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang
telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009:246),
mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan
90
conclusion drawing/verification. Berikut gambar teknik analisis data menurut Miles
dan Huberman dalam Sugiyono (2009):
Gambar 3.2
Analisis Data
Sumber : (Miles dan Huberman, 1984)
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan
melakukan kegiatan berulang secara terus menerus. Ketiga hal tersebut merupakan
sesuatu yang saling berkaitan dan mendukung pada saat sebelum, selama, dan
sesudah pengumpulan data. Ketiga hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Reduksi Data
Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan
sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti berada di
Pengumpulan Data Penyajian Data
Verifikasi
Reduksi Data
91
lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga
apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti. Oleh karena itu, proses
analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan.Untuk memperjelas data yang
didapatkan dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka
dilakukan reduksi data. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan,
pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pegabstrakan, dan transformasi data
kasar yang muncul dari catatan-catatan yang ada di lapangan. Reduksi data
berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Pada tahap ini
juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas, dan membuat partisi.
Proses informasi ini berlanjut terus sampai laporan penelitian tersusun lengkap.
b. Penyajian Data
Langkah penting selanjutnya adalah penyajian data. Secara sederhana
penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan.Dalam sebuah penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat.Bagan, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data bertujuan
agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan
selanjutnya yang akan dilakukan.
c. Verifikasi
Tahap akhir dalam analisis interaktif adalah verifikasi data.Dari awal
pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti hubungan-hubungan, mencatat
92
keteraturan, pola-pola, dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan
diawal masih bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses
pengumpulan data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan
tersebut didukung oleh data yang valid dan konsisten yang peneliti temukan di
lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel.
Melalui sistem berpikir kritis dapat memadukan antara fakta observasi dengan
nilai. Tahapan analisis yang dilakukan adalah dengan mengetahui apakah
pembuatan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kota Serang Terkait
Minuman Beralkohol selama ini dibuat berdasarkan hasil kerjasama antara pihak
yang berwenang (terlibat) yaitu Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes,
serta unsur lain yang harusnya terlibat seperti unsur agama dan masyarakat Kota
Serang dengan pihak yang terkena dampak dari adanya kebijakan (terpengaruh)
yaitu masyarakat, penjual minuman beralkohol dan Media. Selanjutnya
menganalisis pengaruh dari kebijakan tersebut bagi yang terkena dampak dengan
sebuah nilai yang ingin dibangun. Sehingga peneliti dapat menemukan hasil antara
apa yang sebetulnya dengan apa yang seharusnya terjadi. Akhirnya dapat
memberikan hasil analisis bagaimana pemerintah dapat mengatasi permasalahan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Minuman Beralkohol di Kota Serang.
93
3.8. Uji Keabsahan Data
Moleong (2006:330) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun
pada penelitian ini menggunakan triangulasi data (sumber) dan triangulasi metode
(teknik) sebagai berikut:
1. Triangulasi data (sumber)
Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil
wawancara, hasil observasi, atau juga dengan mewawancarai lebih dari
satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
2. Triangulasi metode (teknik)
Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode
wawancara dan metode observasi. Dalam penelitian ini, peneliti
melakukan wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat
wawancara dilakukan.
Selain itu, peneliti juga menggunakan member check. Menurut Sugiyono
(2014: 276) Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang
diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dengan adanya
kesepakatan dari pemberi data berarti data tersebut dapat dikatakan valid, sehingga
dapat dipercaya.
94
3.9. Jadwal Penelitian
Penelitian ini direncanakan pada bulan September 2016 sampai dengan
bulan Mei 2017, sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.3:
95
Tabel 3.4
Jadwal Penelitian
No Nama Kegiatan
Waktu Penelitian
2016 2017 sep okt nov des jan Feb mar apr mei jun jul agu Sep Okt nov
1. Pengajuan Judul
2. Observasi Awal
3. Penyusunan Proposal BAB I,II &
III
4. Bimbingan &
Perbaikan BAB I,II &
III
5. Seminar Proposal Skripsi
6. Revisi Proposal Skripsi
7. Wawancara &
Observasi Lapangan
8. Penyusunan Hasil
wawancara
9. Bimbingan &
Perbaikan BAB IV &
V
10 Sidang Skripsi
11 Revisi Skripsi
96
97
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian
4.1.1 Profil Kota Serang
Kota Serang adalah wilayah baru hasil pemekaran dari Kabupaten Serang
Provinsi Banten. Sebagai ibukota Provinsi, kehadirannya adalah sebuah
konsekuensi logis dari keberadaan Provinsi Banten. Terdiri dari 6 (enam)
Kecamatan yaitu; Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walantaka,
Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Taktakan. Kota
Serang memiliki luas wilayah 266,77 km2 dengan jumlah penduduk sekitar 523.384
jiwa. Batas wilayahnya diantaranya adalah sebelah Utara yaitu Teluk Banten
Sebelah Timur yaitu Kecamatan Pontang dan Kecamatan Kragilan Kabupaten
Serang, sebelah Selatan yaitu Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir dan
Kecamatan Baris Kabupaten Serang serta Sebelah Barat yaitu Kecamatan Pabuaran,
Kecamatan Waringin Kurung dan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.
Dari 6 (enam) Kecamatan tersebut sendiri 20 kelurahan dan 46 desa. Kota ini
diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2007
tentang Pembentukan Kota Serang, setelah sebelumnya RUU Kota Serang disahkan
17 Juli 2007 kemudian dimasukkan dalam lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2007
dan tambahan lembaran Negara nomor 4748, tertanggal 10 Agustus 2007.
98
Sebelumnya, pemerintah Provinsi Banten dalam mempercepat terwujudnya
pemerintahan Kota Serang telah mempersiapkan empat kelompok kerja (Pokja)
yang akan bekerja sebelumnya ditetafpkan Pejabat WaliKota Serang. Keempat
pokja tersebut terdiri dari Pokja Personil, Pokja Keuangan Perlengkapannya dan
Pokja Partai Politik. Pembentukan dan susunan personil masing masing pokja diisi
oleh pejabat Pemprov Banten dan Pemkab Serang. Untuk menjalankan roda
pemerintahan sebelum diselenggarakan pilkada, Asisten Daerah (Asda) 1 Pemprov
Banten Asmudji HW akhirnya terpilih sebagai Depdagri menyaring tiga nama calon
yang diajukan Gubernur Banten saat itu.
Pada 5 September 2017 melalui pemilihan kepala daerah langsung,
dilantiklah Walikota dan Wakil WaliKota Serang, sejak saat itu hingga 5 tahun ke
depan Kota Serang akan dipimpin oleh duet kepemimpinan TB. Chaerul Jaman dan
Sulchi Choir yang mengusung visi terwujudnya landasan Kota Serang yang global
dan berwawasan lingkungan dan misi menyiapkan proses perencanan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota Serang;
Menyiapkan tata pemerintahan yang baik dan benar; Meningkatkan iklim usaha
yang kondusif bagi pelaku ekonomi di berbagai sektor; Meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan non formal yang terjangkau
dan bekualitas.
99
4.1.1.1. Keadaan Geografis Kota Serang
Kota Serang secara geografis terletak antara 5099’-60 22’ Lintang
Selatan dan 1060 07’-1060 25’ Bujur Timur. Apabila memakai koordinat
system UTM (Universal Transfer Mercator) zone 48E wilayah Kota Serang
terletak pada koordinat 618.000 m sampai dengan 638.000 m dari Barat ke
Timur dan 9.337.725 m sampai dengan 9.312.475 m dari Utara ke Selatan.
Jarak terpanjang menurut garis lurus dari Utara ke Selatan adalah sekitar 21,7
Km dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah sekitar 20 Km. Sebelah
Utara Kota Serang berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Timur
berbatasan dedngan Kabupaten Serang, begitu juga di sebelah Selatan dan
disebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang.
Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan
Provinsi Banten, juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (hinterland)
ibukota Negara, karena dari Provinsi DKI Jakarta hanya berjarak sekitar 70
km. wilayah Kota Serang sebagian besar adalah dataran rendah yang memiliki
ketinggian kurang dari 500 mdpl dan beriklim tropis dengan curah hujan yang
cukup tinggi dan hari hujan banyak dengan ukuran tertinggi dalam sebulan 70
mm dan rata-rata 19 hari hujan.
100
4.1.1.2. Slogan Kota Serang Madani
Menegaskan tujuan pemerintahan Kota Serang untuk mewujudkan
Kota Serang yang madani, yang pada dasarnya mempunyai prinsip sebagai
berikut :
1) Menghormati kebebasan beragama (5 agama yang diakui pemerintah Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945)
2) Menjaga persaudaraan antar umat beragama 3) Menjaga perdamain dan kedamaian 4) Menjaga persatuan 5) Etika politik yang bebas bertanggung jawab 6) Pemerintahan yang melindungi hak dan kewajiban warga Negara
(masyarakat) 7) Konsistensi penegakan hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan 8) Terciptanya masyarakat yang demokratis 9) Menghormati hak-hak azasi individu 10) Selalu berada dalam koridor agama
Semua itu diharapkan bisa terwujud dalam pemerintahan kota yang
bersih, adil, bertanggung jawab, agung, dan berwibawa, sehingga bisa
menciptakan masyarakat Kota Serang yang sejahtera di semua bidang (sosial,
politik, budaya dan pendidikan). Oleh sebab karena tujuan Kota Serang agar
menjadi Kota yang berlandaskan kemadanian, Kota Serang memiliki sejumlah
Peraturan Daerah yang bisa mewujudkan hal itu. Diantaranya adalah
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang bertujuan untuk memberantas
segala bentuk Penyakit Masyarakat yang terjadi. Yang salah satu bentuknya
adalah penyakit masyarakat yang berkaitan dengan peredaran dan
101
penyalahgunaan minuman beralkohol dimana dalam peraturan tersebur segala
minuman yang mengandung alkohol diatas 0% ini dilarang untuk diedarkan di
Kota Serang.
4.1.1.3.Visi Misi Kota Serang Tahun 2013-2018
1) Visi
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan pimpinan dan
pelayanan publik di bidang informasi dan kehumasan yang berkualitas.
2) Misi
a. Mengembangkan aparatur kehumasan yang professional dalam mengolah
informasi
b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang informasi dan
komunikasi
c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas system informasi dan komunikasi
Kemudian Kota Serang juga memiliki tujuan agar menjadi Kota yang
berlandaskan kemadanian, oleh karena hal itu Kota Serang memiliki sejumlah
Peraturan Daerah yang bisa mewujudkan tujuan tersebut. Diantaranya adalah
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang bertujuan untuk memberantas
segala bentuk penyakit masyarakat yang terjadi. Yang salah satu bentuknya
adalah penyakit masyarakat yang berkaitan dengan peredaran dan
penyalahgunaan minuman beralkohol dimana dalam peraturan tersebur segala
102
minuman yang mengandung alkohol di atas 0% ini dilarang untuk diedarkan
di Kota Serang. Namun ternyata peredaran minuman beralkohol ini masih
terjadi di Kota Serang oleh karena hal tersebut maka peneliti tertarik untuk
meneliti permasalahan tersebut yang berjudul Critical Policy Analysis
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang Terkait Peredaran
Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang, Provinsi Banten).
4.1.2 Profil Sekretariat Daerah dan Bagian Hukum Kota Serang
Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota .Sekretaris
Daerah mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan serta
merumuskan sasaran kebijakan daerah, membina aparatur Pemerintahan Daerah,
mengarahkan dan menyelengarakan administrasi Pemerintahan Daerah,
mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota
sehingga dengan baik, efektif, dan efisisen, dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi;
a. Perumusan kebijakan umum pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
b. Penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan daerah; c. Penyelengaraan pembinaan aparatur pemerintahan daerah; d. Pengkoordinasian pelaksana tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
103
e. Penyelenggaraan pemantuan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
f. Pelaksana tugas kedinasan lain berdasarkan kebijakan Wali Kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas
a. Sekretaris Daerah; b. Asisten I, membawahkan :
1. Bagian Pemerintahan, membawahkan : a. Sub Bagian Pemerintahan Umum; b. Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan; c. Sub Bagian Bina Pertanahan.
2. Bagian Hukum, membawahkan : a. Sub Bagian Penetapan dan Perundang-undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum; c. Sub Dokumntasi Hukum.
3. Bagian Komunikasi dan Informasi, membawahkan : a. Sub Bagian Media Massa dan Publikasi; b. Sub Bagian Data dan Elektronik, Sanditel dan Telekomunikasi; c. Sub Bagian Penyiaran Radio.
c. Asisten II, membawahkan :
1. Sub Bagian Keuangan, membawahkan : a. Sub Bagian Anggaran; b. Sub Bagian Perbendaharaan; c. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
2. Bagian Program, membawahkan : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Pengendalian; c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: a. Sub Bagian Bantuan Kemasyarakatan; b. Sub Bagian Bantuan Saran Keagamaan; c. Sub Bagian Bantuan Keagamaan.
d. Asisten III, membawahkan :
104
1. Bagian Organisasi, membawahkan : a. Sub Bagian Kelembagaan; b. Sub Bagian Analisis dan Formulasi Jabatan; c. Sub Bagian Ketatalaksanaan.
2. Bagian Umum, membawahkan : a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Sub Bagian Rumah Tangga; c. Sub Bagian Protokol.
3. Bagian Perlengkapan dan Aset, membawahkan : a. Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan; b. Sub Bagian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Asset; c. Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan Asset.
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Asiten I dipimpin oleh seorang Asisten yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, yang mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan serta
membina tugas-tugas Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan Bagian Komunikasi
dan Informasi, dan melaporkan kegiatan Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, dan
Bagian Komunikasi dan Informasi kepada pimpinan sehingga terlaksana dengan
baik, efektif, dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Assisten I menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan dan pembinaan tugas-tugas Bagian Pemerintahan;
b. Penyelenggaraan dan pembinaan tugas-tugas Bagian Hukum;
c. Penyelenggaraan dan pembinaan tugas-tugas Bagian Komunikasi dan
Informasi;
105
d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
4.1.2.1. Strktur Organisasi Bagian Hukum
Gambar 4.1
Strktur Organisasi Bagian Hukum
4.1.2.2. Sumber Daya Bagian Hukum
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi Bagian Hukum
memiliki jumlah pegawai sebanyak 9 orang dengan rincian sebagai berikut:
Kepala Bagian Hukum
Sugeng Yulianto, SH. MH
Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum
Fathurrohman, SH, Mkm
Kasubag Pengaturan Produk Hukum
Lily Muslihat, SH. M.Si
Staf Staf Staf Staf Staf Staf
106
Tabel 4.1
Pegawai Bagian Hukum
No Unit Kerja Jumlah Orang
1 Kepala Bagian 1
2 Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum 1
3 Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum 1
4 Staf 6
Jumlah 9
Tabel 4.2
Jenjang Pendidikan Pegawai Bagian Hukum
No Unit Kerja Jumlah Orang
1 Magister 3
2 S1 4
3 D3 2
Jumlah 9
Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepad Asisten I, yang mempunyai tugas pokok memimpin
dan merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan anggaran, serta
menyelenggarakan kegiatan pada bagian hukum, membagi tugas dan mengatur serta
memberikan petunjuk kepada bawahan, mengevaluasi kegiatan pada Bagian Hukum,
dan memberikan laporan kepada pimpinan sehingga kegiatan di Bagian Hukum
dapat terlaksana dengan baik, efektif dan esfisien serta sesuai dengan ketentuan yang
107
berlaku. Untuk melaksanakan tuga pokok, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi
:
a. Perencanaan program kegiatan, dan pengendalian anggaran Bagian Hukum;
b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan Peraturan Daerah,
Peraturan Wali Kota, Keputusan Waki Kota dan produk hukum lainnya;
c. Penyelenggaraan dan pembinaan tiap-tiap Sub Bagian pada Bagian Hukum;
d. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan penelaahan/kajian dan penyususnan
rancangan, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota;
e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeberian bantuan hukum bagi
Pemerintahan Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan
tugas;
f. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan dokumentasi produk-produk hukum;
g. Pengkoordinasian dan pemyelenggaraan sosialisasi Peraturan Daerah;
h. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan evaluasi terhadap Peraturan Daerah;
i. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi/pihak terkait sesuai dengan tugas
Bagian Hukum;
j. Pengkoordinasian evaluasi dan pelaporan Bagian Hukum.
Selain Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Seranng, Satpol PP juga
meruppakan pihak yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang, karena berfungsi sebagai penegak Peraturan Daerah.
108
4.1.3 Profil Satpol PP Kota Serang
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Serang yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota
dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta
menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.
Terdapat permasalahan yang terlihat kasat mata diantaranya adalah pelanggaran
hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah yang merupakan kebijakan
Pemerintah Daerah. Yang perlu ditegakkan antara lain, maraknya PKL, becak,
gelandangan dan pengemis. Beredarnya minuman keras dan adanya warung remang-
remang yang identik dengan tempat mangkalnya pekerja seks komersial dan
pelanggaran-pelanggaran peraturan perijinan lainnya. Dengan teridentifikasinya
permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Serang telah melaksanakan langkah baik secara prevensi maupun representative
dalam menyelesaikan permasalahan baik sebelum terjadi, saat terjadi, maupun
sesudah terjadi sehingga diharapkan masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan
dengan komprehensif. Penyelesaian masalah tidaklah mudah karena banyak faktor-
faktor yang menjadi kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.
Faktor internal seperti masih kurangnya personil, belum maksimalnya waktu dalam
sosialisasi serta minimnya sosialisasi kepada Masyarakat tentang peraturan-
peraturan yang diberlakukan di Kota Serang. Sedangkan dari faktor eksternalnya
109
minimnya tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat, dan terbatasnya lokasi
untuk area pedagang informal dan belum tersedianya tempat rehabilitasi sosial bagi
Penyakit Masyarakat. Disamping kelemahan yang menjadi penghambat juga
terdapat faktor kekuatan yang menjadi peluang, kemudian faktor-faktor itu
dituangkan dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya
terkandung visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan yang kemudian hal-hal
tersebut dapat menjadi cerminan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.
110
4.1.3.1. Struktur Organisasi Satpol PP Kota Serang
Gambar 4.2
Struktur Organisasi Satpol PP Kota Serang
KASAT POL PP
H. MAMAN LUTFI, SH
Kabid PPHD
JUANDA, SH. M.Si
KASI BINLUHWAS
SUHARTO, S.Pd
KASI
BINLUHWASSOMASY
Tb. HAMZAH, S.Sos
KASI PPNS DAN KAJIAN
Drs. HUZAENI
PELAKSANA PELAKSANA
SAEPUL BAKHRI
PELAKSANA
UBE, SH
STAF PELAKASAN STAF PELAKSAN STAF PELAKSAN
Kabid Tata Usaha
Taty Melawati, SE
111
Tabel 4.1
Komposisi SDM Satpol PP Kota Serang
No SDM Jumlah 1 Kasat Pol PP 1 2 Kabid PPHD 1 3 Kabid Tata Usaha 1 4 Kasi Binluhwas 1 5 Kasi Binluhwassomasy 1 6 Kasi PPNS dan Kajian 1 7 PPNS 8 8 Staf 15 9 Personil Satpol PP 105 Jumlah Keseluruhan 134
4.1.3.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang
Visi dan misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang secara
umum, visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana suatu organisasi
dibawa agar tetap dapat eksis. Visi organisasi harus merupakan gambaran yang
menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi di
tahun yang akan datang, sesuai dengan sifat Perencanaan Strategis Manajemen
Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan perencanaan jangka panjang,
selain itu juga peran Satuan Polisi Pamong Praja agar diarahkan untuk
mendukung pencapaian visi dan misi Kota Serang. Seiring dengan upaya
tersebut, maka visi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang adalah
“Terwujudnya Aparatur Daerah Kota Serang Yang Berkualitas Dalam
Penegakan Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah”.
112
Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan
organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan sesuai dengan apa
yang ditetapkan.
Adapun misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang adalah
sebagai berikut:
1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aturan norma hukum,
norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang
hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat menyelesaikan perselisihan warga
masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatnya pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban daerah.
4. Menigkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati
Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah.
Sesuai dengan visi dan misi Satpol PP Kota Serang yang utamanya
adalah menegakan segala bentuk peraturan yang berlaku di Kota Serang
dimana salah satunya adalah tugas untuk melakukan penegakan yang
berhubungan dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di
Kota Serang yang diantaranya berupa perjudian, pelacuran, dan peredaran
minuman beralkohol yangharus bisa dilaksanakan dengan sebaiknya agar
113
tercipta suasana Kota Serang yang tertib, aman, nyaman, dan berlandaskan
kemadanian yang merupakan slogan dari Kota Serang.
4.1.4. Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang.
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dibentuk
berdasarkan Perda/Perwal No.3 Tahun 2007 tanggal 27 November 2007 yang pada
waktu itu beralamat di Gedung Balai Kota Jl.Jendral Sudirman No.5. Pada tanggal
05 November 2008 pindah alamat di Jl.Letnan Jidun No.4 Kepandean.Berdasarkan
PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dikeluarkanlah Perda
No.9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Darah yang
didalamnya terdapat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
Terdapat 3 bagian pada dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kota
Serang. Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM. Masing-masing
mempunyai 3 seksi pada bidangnya, seperti bidang Perindustrian mempunyai Seksi
Industri Kimia dan Hutan, Seksi Industri Agro, Aneka dan Kerajinan, Seksi Industri
Logam, Mesin, Elektronik dan Tekstil. Pada bidang Perdagangan mempunyai Seksi
Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, Seksi Pengelolaan Informasi dan
Perlindungan, Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pasar. Pada bidang Koperasi
dan UMKM mempunyai Seksi Bina Koperasi, Seksi Bina Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, Seksi Fasilitas dan Kemitraan.
114
Selain itu juga Disperindagkop Kota Serang mempunyai Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) Pasar yang membidangi untuk Pasar Rau, Pasar Lama, Pasar
Kepandean, Pasar Kaloran, Pasar Banten Lama dan Pasar Karangantu. Dengan
adanya UPTD Pasar di beberapa pasar tradisional di Kota Serang diharapkan dapat
meningkatkan keamanan dan ketentraman untuk pedagang yang berjualan di pasar-
pasar tersebut dengan adanya peran pemerintah dalam menertibkan lokasi dagang.
4.1.4.1. Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang
Perumusan visi dan misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota
Serang berpedoman visi dan misi pembangunan Kota Serang tahun 2014-2018.
Visi pembangunan Kota Serang yaitu: “Terwujudnya Kota Serang Madani Sebagai
Kota Pendidikan Yang Bertumpu Pada Potensi Perdagangan, Jasa, Pertanian dan
Budaya”. Pembangunan Kota Serang mempunyai lima pilar penting yaitu:
1. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur;
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan;
3. Pembangunan dan peningkatan kualitas kesehatan;
4. Peningkatan ekonomi kerakyatan serta optimalisasi potensi pertanian dan
kelautan;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan, hukum dan peningkatan penghayatan
terhadap nilai agama.
115
4.1.4.2. Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Serang
Guna mendukung visi Disperindagkop Kota Serang, maka
dirumuskanlah 6 misi yang mefokuskan tujuan dan sasaran dalam rangka
melakukan pembangunan di bidang perekonomian sektor informal di wilayah
Kota Serang.
Misi tersebut antara lain :
1. Mewujudkan terbentuknya aparatur yang disiplin dan bertanggungjawab;
2. Mewujudkan Pengembangan Industri Kecil Menengah yang Potensial;
3. Melaksanakan Pengendalian Aktivitas Perdagangan Barang Dan Jasa;
4. Mengembangkan Kapasitas dan Kemitraan Koperasi;
5. Mengembangkan Kapasitas dan Kualitas Usaha Kecil Menengah.
6. Mengembangkan Kapasitas dan Distribusi Energi dan Sumber Daya
Mineral
Disperindagkop Kota Serang merupakan pihak yang berwenang dalam hal
pengaturan masalah perdagangan dan perindustrian serta penyelenggara
perijinan perdagangan oleh karena itu sesuai dengan tupoksi Disperindagkop
yang berkaitan dengan perdagangan ini maka Disperindagkop merupakan salah
satu pihak yang terlibat, dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat di Kota Serang terkait dengan peredaran minuman beralkohol.
Dimana pada kenyataannya meskipun ada larangan terkait peredaran
116
minuman beralkohol di Kota Serang pada kenyataannya minuman beralkohol
masih beredar disejumlah tempat di Kota Serang baik di Warung Remang
yang tak berijin sampai Tempat Hiburan yang memiliki ijin usaha dari
Disperindagkop sehingga hal ini menjadi masalah yang harus bisa ditangani
oleh Disperindagkop sebagai pemegang kewenangan dalm bidang
perdagangan untuk dapat menanggulangi masalah peredaran minuman
beralkohol ini. Dalam upaya untuk memberantas peredaran minuman
beralkohol dari Kota Serang juga membutuhkan peran dari Dinkes Kota
Serang untuk dapat melakukan perannya dalam bidang kesehatan.
4.1.5 Profil Dinas Kesehatan Kota Serang
4.1.5.1 Visi dan Misi
1. Visi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di
daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran
bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi
117
yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian
visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan
perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang
diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan
upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu
organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya
peningkatan kinerja organisasi.
Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan
membangun visi bersama , maka ditetapkan visi Dinas Kesehatan Kota Serang
Tahun 2011-2012 yakni :
“ MENUJU KOTA SERANG SEHAT “
Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu
diberikan penjelasan visi sebagai berikut :
Gambaran masyarakat Kota Serang masa depan yang penduduknya hidup
dalam lingkungan dan perilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu, adil, dan merata, serta memiliki derajat kesehatan
yang optimal.
2. Misi
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi
pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat
118
diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu
tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang
hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur
dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini
adalah misi SKPD.
Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban
Dinas Kesehatan Kota Serang tahun 2011 - 2012 sebagai berikut :
1. Menggerakkan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan;
2. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat;
3. Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan yang Bermutu, Merata, dan
Terjangkau;
4. Memelihara dan Meningkatkan Kesehatan Individu, Keluarga, dan
Masyarakat beserta Lingkungannya.
4.1.5.2 Tujuan dan Sasaran
1. Tujuan
Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :
1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu sampai tahun terakhir renstra ;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang
ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
119
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan
strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan
pokok organisasi selama kurun waktu renstra.
Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut
maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas
Kesehatan Kota Serang dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan
sebagai berikut :
1. Untuk mewujudkan misi “Menggerakkan Pembangunan Nasional
Berwawasan Kesehatan”, maka ditetapkan tujuan :
a. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
b. Meningkatkan kualitas kesehatan tempat-tempat umum
2. Untuk mewujudkan misi “ Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk
Hidup Sehat” maka ditetapkan tujuan :
a. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk hidup sehat
b. Memberdayakan peran serta masyarakat di bidang kesehatan
3. Untuk mewujudkan misi “ Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan
yang Bermutu, Merata, dan Terjangkau” maka ditetapkan tujuan :
a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
b. Meningkatkan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan.
4. Untuk mewujudkan misi “Memelihara dan Meningkatkan Kesehatan
Individu, Keluarga, dan Masyarakat beserta Lingkungannya” maka
ditetapkan tujuan :
120
a. Menurunkan angka kesakitan dan kematian;
b. Meningkatkan derajat kesehatan keluarga..
Pada pelaksaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang juga harus melibatkan
Dinsos selaku pihak yang berwenang untuk menangani permasalahan yang
diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol yang tidak hanya berdampak
buruk bagi kesehatan akan tetapi berdampak buruk pula pada kehidupan sosial di
Kota Serang sehingga, dalam hal ini Dinsos Kota Serang juga harus memberikan
peran sesuai dengan tupoksinya.
4.1.6 Profil Dinas Sosial Kota Serang
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Tentang Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah, setiap daerah harus mampu merespon
perangkat undang-undang dengan menempatkan aparatur di dearah untuk lebih
mampu menata pemerintahannya. Sebagai upaya melayani dan memberikan
pelayanan terhadap pembangunan bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Kota
Serang melalui Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang dan Peraturan
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota
121
Serang. Dinas Sosial Kota Serang, mempunyai tugas melaksanakan urusan
Pemerintah Daerah berdasarkan azas ekonomi daerah dan tugas pembantu di bidang
sosial.
Dinas Sosial Kota Serang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kota serang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008, Tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Dinas Daerah Kota Serang. Dinas
Sosial Kota Serang, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.
4.I.6.1 Kedudukan Dinas Sosial Kota Serang
Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.
4.1.6.2 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Serang
a. Visi
“Terwujudnya Kemandirian Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial”
b. Misi
1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan infrastruktur dalam
penataan kelembagaan
122
2. Meningkatkan akses pelayanan sosial dalam aspek: rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Memperkuat kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
untuk mendorong inisiatif dan partisipasi aktif masyarakat, organisasi
sosial, karang taruna, TKSM dan lembaga sosial keagamaan agar
terjalin hubungan kemitraan yang baik dalam pembangunan
kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan sistem informasi pelaporan
4.1.6.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Serang
a. Tugas Pokok
Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan
Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan di
Bidang Sosial
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan perencanaan Bidang Sosial
2. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan Bidang Sosial
123
4. Pembinaan, Koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
Bidang Sosial
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas
dan fungsinya
4.1.6.4 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Serang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang.
Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Serang, terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan Kepala Dinas.
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari:
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan;
- Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
1) Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Penyuluhan dan Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pengambangan Nilai-nilai Kepahlawanan
- Seksi Pengembangan Kelembagaan
2) Bidang Pemberdayaan Sosial
124
- Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin
- Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Sosial
- Seksi Pemberdayaan Keluarga
3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lansia
- Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Cacat
- Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan
Napza
4) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
- Seksi Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
- Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial
5) Unit Pelaksana Teknis
4.1.6.5 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Serang
1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi,
perdagangan perempuan dan anak.
- Pelaksanaan KIE Konseling dan kampanye sosial bagi PMKS
- Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.
125
- Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-
upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.
2 Program Pembinaan Anak Terlantar
- Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma.
4 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial
5 Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
- Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik.
6 Program Pemberdayaan Fakir Miskin
- Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya.
- Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang
mampu
- Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
- Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
- Pelatihan keterampilan bagi PMKS
126
7 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesos
- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar biasa.
8 Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
- Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
- Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat
- Peningkatan sarana dan prasarana kepahlawanan dan keprintisan.
- Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
4.2 Analisis Perda No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Perda No 2 Tahun 2010 hadir sebagai sebuah solusi yang dikeluarkan oleh
Pemkot Serang untuk mengatasi pelbagai bentuk Penyakit Masyarakat terjadi di
Kota Serang, yang salah satunya adalah peredaran minuman beralkohol yang
menjadi fokus penelitian Peneliti, yang berjudul Critical Policy Analysis Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus: Di Kota
Serang, Provinsi Banten). Namun pada kenyataanya sangat disayangkan Perda
yang sudah ada sejak tahun 2010 tahun tersebut belum dapat menyelesaikan
permasalahan peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kota Serang. Hal
tersebut dibuktikan dengan masih adanya pemberitaan media yang menjadikan
127
masaalaah peredaran minuman beralkohol sebagai headline beritanya seperti yang
peneliti kutip dari halaman salah satu berita online terkemuka di Banten sebagai
berikut:
Gambar 4.3
Berita Penggrebegan Gudang Miras di Kota Serang
(Sumber: Radar Banten News)
Dari berita tersebut kita dapat melihat bahwa sesungguhnya keberadaan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini masih menyisakan permasalahan yang
terjadi, karena keberadaan Perda tersebut ternyata masih belum bisa untuk menjadi
sebuah payung hukum yang dapat mengatasi masalah peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang. Karena memang jika kita membaca dan menelaah isi
dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
128
Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini kita bisa menemukan beberapa
kejanggalan pada isinya.
Kemudian pada kesempatan ini Peneliti akan coba untuk memaparkan sebuah
analisis terkait Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dimana pada analisis ini
Peneliti akan membahas dan mengkritisi isi dari Perda tersebut dan pada muaranya
akan bisa memberikan suatu informasi serta pemahaman terkait Perda ini. Analisis
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini diantaranya menyangkut hal-hal sebagai
berikut:
4.2.1. Adanya Inkonsistensi Bunyi Ayat Pada Pasal 7 Tentang Minuman Keras
Pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terdapat inkonsistensi
pada bunyi pasalnya terutama pada pasal 7 yang membahas tentang larangan
peredaran minuman beralkohool di Kota Serang. Dimana inkonsistensi tersebut
menurut Peneliti menyalahi prinsip equity atau kesetaraan yang harus ada pada
sebuah kebijakan, pengecualian yang ada seolah-olah memberikan pengertian
bahwa hanya orang-orang yang sanggup membeli minuman beralkohol di Hotel
Berbintang sajalah yang boleh membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol di
Kota Serang hal tersebut harusnya tidak terjadi pada sebuah produk kebijakan
129
Pemerintah. Inkonsistensi pasal tersebut dapat dilihat pada potongan gambar
berikut:
Gambar 4.4
Pasal 7
Sumber: (Peneliti)
Berangkat dari gambar pasal 7 di atas peneliti menemukan, adanya
inkonsistensi dari bunyi butir ayat pasal tujuh 7, dimana ada pertentangan yang
terjadi pada bunyi ayatnya yaitu pada ayat lima 5. Bunyi dari ayat yang digaris
bawahi pada gambar di atas tersebut telah membatalkan bunyi ayat-ayat pasal tujuh
7 yang sebelumnya. Pengecualian yang terdapat pada bunyi ayat lima (5), sangat
tidak elok untuk ada pada suatu Perda yang seharusnya terdapat konsistensi pada
setiap bunyi pasalnya, hal ini menimbulkan kerancuan pada penafsiran dari bunyi
130
ayat tersebut. Dimana pada bunyi ayat ini seolah menghalalkan minuman
beralkohol apabila dikonsumsi untuk kesehatan. Muncul pertanyaan dari Peneliti
apakah tidak ada obat lain yang dapat menggantikan minuman beralkohol tersebut
sebgai obat untuk kesehatan?. Kemudian apakah apabila seseorang meminum,
minuman beralkohol di Hotel Berbintang akan membuat minuman beralkohol
tersebut menjadi halal dan bermanfaat bagi dirinya?. Inkosistensi dari bunyi ayat
tersebut menurut Peneliti dapat menjadi sumber masalah bagi penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat.
4.2.2. Kurangnya Kejelasan Pembahasan dan Keterangan Isi Perda
Kurangnya kejelasan dan keterangan pada isi Perda juga merupakan hal
yang Peneliti soroti dan kritisi selanjutnya. Kurangnya kejelasan dan keterangan
pada isi tersebut membuat pihak yang membaca dan berusaha memahami isi Perda
ini menjadi sulit untuk mendapatkan informasi dari Perda ini. Contohnya jika kita
hendak mencari pihak yang secara spesifik berwenang dalam Perda ini dan SKPD
mana sajakah yang berwenang untuk menjalankan ketentuan Perda ini kita tidak
menemukan penjelasan hal tersbut. Hal itu ditunjukan oleh gambar berikut:
131
Gambar 4.5
Pasal 4
Sumber: (Peneliti)
Dari potongan gambar pada pasal 4 Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat kita
bisa melihat ketidakjelasan dari isi Perda tersebut. Pasal terebut membahas tentang
larangan dan pejabat yang untuk menjalankan Perda tersebut. Namun Peneliti tidak
melihat secara spesifik siapakah pejabat yang berwenang tersebut?, SKPD manakah
yang berwenang?, pertanyaan-pertanyaan itu pasti muncul pada benak setiap orang
yang membaca Perda ini.
Kemudian hal tersebut juga ditemukan lagi oleh Peneliti pada pasal 16
tentang pengendalian dan pengawasan dimana kurangnya kejelasan dan keterangan
132
pada isi Perda ini kembali ditemukan. hal tersebut bisa ditunjukan oleh gamber
berikut:
Gambar 4.6
Pasal 16
Sumber: (Peneliti)
Dari gambar pasal di atas dapat dilihat bunyi dari pasal tersebut yang
berbunyi: “Penngendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daeraah ini, dilakukan oleh Tim yang bersifat lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah”. Dari bunyi pasal tersebut kembali ketidak jelasan informasi mengenai isi
Perda tersebut ditemukan, pertanyaan SKPD mana saja yang tergabung pada tim
tersebut merupakan informasi yang sangat penting diketahui ketika kita membaca
isi Perda ini. Kurangnya kejelasan informasi yang trdapat pada isi Peraturan Daerah
133
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat ini merupakan hal yang tidak boleh terjadi karena akan sangat
berpengaruh pada proses penegakan Perda ini. Karena kejelasan informasi yang
terdapat pada Perda merupakan salah satu modal penting agar Perda tersebut dapat
berjalan dengan baik.
4.2.3. Penegakan Aturan yang Bergantung Pada Adanya Perwal
` Penagakan aturan yang terdapat pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang sangat
bergantung pada keberadaan Perwal untuk penegakannya. Sedangkan sampai saat
ini Perwal tersebut belum juga ada, padahal Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini
sudah 7 tahun berjalan. Padahal menurut Peneliti keberadaan Perda pun seharusnya
sudah cukup untuk menjadi sebuah payung hukum untuk melakukan penindakan
terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Karena pada suatu Perda juga seharusnya
sudah harus secara rinci dalam memaparkan suatu aturan dan tata cara penindakan
yang bisa dijadikan pedoman bagi pihak terkait khususnya Satpol PP dalam
melakukan Penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Ketergantungan
penindakan pada Perda ini dapat kita lihat dari gambar berikut:
134
Gambar 4.7
Pasal 14
Sumber: (Peneliti)
Dapat kita lihat dari bunyi ayat 4 pasal 14 di atas dikatakan bahwa untuk
menguatkan pelaksanaan penindakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut,
dibutuhkan suatu instrumen hukum yang digunakan untuk menjalankan Peraturan
Daerah sebagaimana mestinya. Instrumen tersebut ialah Peraturan Walikota
(Perwal). Urgensi dari pembuatan Peraturan Walikota mengenai Penyakit
Masyarakat ialah, adanya beberapa pasal yaitu pasal (14, 15, 16, dan 18) pada
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang membutuhkan penegasan supaya
135
Peraturan Daerah tentang Pekat dapat berjalan dengan optimal. Seperti pada pasal
14 ayat 4 tersebut yang menyatakan bahwa, “Tata cara penutupan dan penyegelan
tempat-tempat sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2, diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota”. Pasal ini memeberikan kejelasan, bahwa Peraturan Daerah
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
belum dapat berdiri sendiri, lantas bagaimana tindakan pemerintah terkait hal ini?.
Dikeluarkannya Peraturan Walikota diyakini menjadi salah satu solusi untuk
menyelesaikan peredaran minuman beralkohol. Tetapi sampai hari ini belum ada
kejelasan mengenai hal tersebut. Hal ini menegaskan kembali, kalau Pemerintah
melalui Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakatnya belum mampu berperan dalam
melindungi dan membentengi Masyarakat Kota Serang dari pelbagai aktivitas
peredaran minuman beralkohol yang memang berkolaborasi dengan Penyakit
Masyarakat lain, seperti Hiburan Malam, Pelacuran, dan Perjudian serta lain
sebagainya. Meskipun penertiban peredaran minuman beralkohol dapat dilakukan
oleh Satpol PP, tetapi telah dijelaskan sebelumnya, pasal yang mengatur hal tersebut
pun belum cukup kuat karena masih membutuhkan Peraturan Walikota sebagai
pegangannya.
136
4.2.4. Tidak Fokus dan Merincinya Isi Perda
Tidak fokus dan merincinya isi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang memurut Peneliti
merupakan suatu sumber permasalahan. Hal tersebut diakibatkan karena
pembahasan mengenai suatu aturan pada suatu Perda haruslah mendalaam dan
mrinci serta fokus membahas suatu topik permasalahan yang hendak diselesaikan.
Namun hal tersebut tidak Peneliti temukan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang karena
peraturan mengenai hal tersebut hanya dibahas pada Pasal 7 saja, sedangkan pada
pasal berikutnya sudah membahas tentang permasalahan lain lagi selain minuman
beralkohol. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, pada pasal 6 membahas
tentang waria yang menjajakan diri, pada pasal 7 membahas tentang minuman keras
dan pada pasal 8 membahas permainan ketangkasan.
Hal tersebut menunjukan bahwa Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat tidak fokus
dan merinci dalam membahas isi aturanya. Kejelasan dalam membahas isi aturan
suatu Perda merupakan hal yang penting agar permasalaahan yang hendak
diselesaikan mendapat perhatian dan porsi penyelesaian yang lebih. Dalam hal ini
137
Peneliti akan khusus mengkritisi isi dari Pasal 7 yang membahas tentang minuman
keras.
Gambar 4.8
Pasal 7
Sumber: (Peneliti)
Gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pasal tujuh membahas tentang
minuman keras, namun pada isinya hanya minuman yang mengandung alkoholah
yang dilarang untuk dikonsumsi dan diedarkan. Muncul satu pertanyaan dari
Peneliti, apakah hanya minuman yang mengandung alkohol sajalah yang
membahayakan?. Pada kenyataannya masih ada minuman yang berbahaya
meskipun bukan merupakan minuman beralkohol seperti contohnya, obat batuk cair
yang apabila dikonsumsi dengan sembrono dan tidak sesuai dengan takaran akan
138
menimbulkan efek yang sama seperti minuman beralkohol. Penyalahgunaan obat
batuk cair yang digunakan sebagai pengganti minuman beralkohol ini juga
seharusnya dapat menjadi perhatian khusus yang bisa ditangani dengan isi Perda
yang fokus dan merinci membahas minuman keras yang tidak hanya minuman yang
mengandung alkohol namun masih ada juga minuman lain yang berbahaya bagi
kesehatan yang tidak hanya minuman beralkohol. Dan menurut Peneliti seharusnya
masalah minuman keras beserta jenis Penyakit Masyarakat lain dipisahkan dengan
dibuatnya Perda yang mengurusi permasalahan yang fokus membahas satu
permasalahan. Agar isi dan fokus pembahasan isi aturan Perda tersebut menjadi
terperinci tidak menyisakan celah dalam upayanya untuk menyelasaikan suatu
permasalahan yang dihadapi khususnya mengenai permasalahan minuman
beralkohol ini agar dapat diselesaikan dengan baik.
4.3 Deskripsi Data
Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah
didapatkan dari observasi penelitian. Dalam penelitian yang berjudul Critical Policy
Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang Terkait Peredaran
Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang, Provinsi Banten), Peneliti
menggunakan Teori critical systems thinking untuk dapat menjelaskan fenomena
yang terjadi dengan cara berfikir kritis dengan menggunakan paradigma Boundary
Judgement, dimana dengan menggunakan paradigma tersebut peneliti beranggapan
139
bahwa setiap kebijakan yang dibuat selalu terkotak-kotak mengikuti kepentingan-
kepentingan Aktor kebijakan yang terkait pada proses formulasi, implementasi,
hingga proses evaluasi. Teori tersebut dinilai dan dianggap lebih rasional dan tepat
untuk dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada serta pada
akhirnya memberikan suatu resolusi kebijakan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat di Kota Serang Terkait Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus:
di Kota Serang, Provinsi Banten). Adapun indikator yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
Tabel 4.3
Table of Boundary Categories
Batas Kategori Batas Persoalan
1. Pemilik Kepentingan 2. Tujuan Sumber motivasi 3. Ukuran perbaikan Sistem referensi (sistem perhatian) 4. Pembuat keputusan yang menentukan 5. Sumber penghasilan Sumber kekuasaan Yang terlibat pengamatan (* fakta *) 6. Lingkungan Keputusan dan evaluasi (* nilai *) dianggap relevan ketika 7. Tenaga ahli datang untuk menilai 8. Keahlian Sumber pengetahuan manfaat atau cacat dari 9. Jaminan proposisi
10. Saksi 11. Pembebasan Sumber pengesahan Yang terpengaruh 12. Pandangan dunia
Sumber:... W. Ulrich 1983, p 258; p 43; dan 2000, p 256.
140
1. Sources of motivation (Sumber motivasi),
Sources of motivation (Sumber motivasi), adalah suatu sumber yang menjadi
latar belakang terciptanya suatu kebijakan serta pihak yang memiliki wewenang
terkait kebijakan tersebut, yang dijadikan sebagai gambaran kekuatan guna
tercapainya tujuan dari dibuatnya suatu kebijakan.
a. Stakeholder, (Pemilik Kepentingan) semua pihak yang terlibat dalam
dalam formulasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
b. Purpose (Tujuan), yaitu sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
c. Measure of improvement (Ukuran Perbaikan), yaitu yang dijadikan
standar atau ukuran keberhasilan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
2.Sources of power (Sumber kekuasaan)
Sources of power (Sumber kekuasaan), adalah suatu sumber yang menjadi
kelebihan pada sebuah kebijakan. Pihak yang memiliki power dalam mengambil
141
keputusan dan wewenang untuk mengawasi serta melaksanakan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol untuk mencapai sebuah
keberhasilan.
a. Decision-maker (Pembuat Keputusan), yaitu pihak yang menjadi
pembuat kebijakan yang memiliki wewenang dalam setiap keputusan
perubahan tolak ukur keberhasilan, pelaksanaan adan pengawasan pada
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
b. Resources (Sumber daya), yaitu potensi yang dimiliki Pemrintah Kota
Serang untuk dapat mewujudkan keberhasilan tujuan adanya Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang.
c. Decision Environment (Lingkungan Keputusan ), yaitu Lingkungan
keputusan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Berkaitan dengan hal
apa saja yang terjadi pada lingkungan keputusan tersebut.
142
3. Sources of knowledge (Sumber pengetahuan)
Sources of knowledge (Sumber pengetahuan) adalah suatu sumber yang
dijadikan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan tentang Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Minuman Beralkohol.
a. Professional (Tenaga ahli), yaitu pihak yang dianggap sebagai sumber
terpercaya berdasarkan keahlian yang dimiliki dalam menilai dan
memutuskan serta melakukan sesuatu pada Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang.
b. Expertise (Keahlian), yaitu kemampuan pihak yang terlibat sebagai
pembuat maupun pelaksana Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkahol di Kota Serang,
Dalam melaksanakan dan menangani permasalahan yang terjadi pada
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
c. Guarantee (Jaminan) yaitu Jaminan yang diberikan oleh pihak yang
dilibatkan dan berkontribusi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 2
143
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang yang berkaitan dengan strategi dan langkah yang akan dilakukan
untuk memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
4. Sources of legitimation (Sumber pengesahan)
Merupakan legitimasi dari pihak-pihak yang menjadi sasaran dari adanya suatu
kebijakan atau pihak yang terpengaruh dari adanya kebijkan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Serang.
a. Witness (Saksi), yaitu orang yang terkena efek atau dampak dari adanya
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
b. Emancipation (emansipasi), yaitu orang yang selama ini tidak terlibat
dalam pembuatan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Serahta
yang sangat penting untuk suaranya diangkat seperti Organisasi
Keagamaan dan Organisasi Masyarakat yang bisa memberikan masukan
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
144
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang.
c. World view (Pandangan dunia), yaitu pandangan secara universal
terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
Berdasarkan kategori di atas, maka Peneliti membuat matriks agar data-data
yang ada dari hasil kategorisasi dapat dibaca dan dipahami secara keseluruhan.
Setelah itu dianalisis kembali untuk mencari dan mendapatkan kesimpulan yang
signifikan selama penelitian. Setelah data dan informasi yang didapatkan bersifat
jenuh, artinya telah ada pengulangan informasi,dan telah ditemukan fakta dan nilai
yang memiliki hubungan keterkaitan, maka kesimpulan tersebut dapat diambil
untuk dijadikan jawaban dalam membahas masalah penelitian yang berjudul
Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang Terkait
Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang, Provinsi Banten).
4.3.1. Informan Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive (bertujuan).
Informan yang telah ditentukan peneliti adalah semua pihak yang terlibat dalam
formulasi, implementasi hingga evaluasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
145
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di
Kota Serang terkait peredaran minuman beralkohol.
Dengan adanya klasifikasi key informan dan secondary informan yang
Peneliti lakukan bisa mempermudah dalam mencari data yang dibutuhkan Peneliti
sesuai dengan latar belakang jabatan dari Informan tersebut.
Adapun Informan-informan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.4
Informan Penelitian
No. Kode
Informan
Pertanyaan Nama/Jabatan Informan
1 I.1 Q1-Q30 Bapak Oman selaku Kasubag Penetapan dan
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang
2 I.2 Q1-Q30 Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan Perundang-
Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang
3 I.3 Q12-Q30 Bapak Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota
Serang
146
4 I.4 Q12-Q30 Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi
Sabhara Polres Serang
5 I.5 Q12-Q30 Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan
Disperindagkop Kota Serang
6 I.6 Q12-Q30 Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang
7 I.7 Q12-Q30 Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma
dan Eks Pengguna Napza
8
I.8
Q22-Q30
Bapak Bai selaku Komisi Fatwa MUI Kota Serang
9
I.9
Q22-Q30
Bapak Stefanus selaku Humas Gereja Paroki Kristus
Raja Kota Serang
10
I.10
Q22-Q30
Bapak Asaji selaku Humas Vihara Avalokitesvara
11
I11
Q31-Q38
S Penjual minuman beralkohol di Tempat Hiburan
Malam
12
I12
Q31-Q38
M Penjual minuman beralkohol di Warung Remang-
remang
13
I13
Q31-Q38
T Penjual minuman beralkohol yang berkedok
Warung Sembako
14
I14
Q31-Q38
N Penjual minuman beralkohol di Lapo
14
I14
Q31-Q38
Bapak Nurdin Ketua FSMW (Forum Silaturahmi
Masyarakat Walantaka)
15
I15
Q31-Q38
Bapak Wawan selaku Kepala Pemuda Desa Cilowong
147
16
I16
Q31-Q38
Fariz Selaku Jurnalis Tribun News Banten
(Sumber: Peneliti, 2017)
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian
Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan adalah dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif
berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara dengan para Informan penelitian,
hasil observasi lapangan, catatan lapangan dan data-data atau hasil dokumentasi
lainnya yang relevan dengan fokus penelitian yang Peneliti lakukan. Seperti yang
telah dikemukakan pada bab sebelumnya, analisis data dalam penelitian ini
menggunakan model interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman
yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis datanya, yaitu pengumpulan data (Data
Collection), reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data Display), dan
penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusion Drawing/Verivication). Berdasarkan
teknik analisa data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian
berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui observasi,
wawancara, dan studi dokumentasi dilakukan triangulasi data yaitu proses check
and recheck antara sumber data dengan sumber data lainnya, serta diberi kode-kode
148
pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan
pembahasan permasalahan penelitian.
Disini Peneliti melakukan pelbagai kegiatan penelitian guna menemukan
penyebab permasalahan yang terjadi pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di
Kota Serang terkait peredaran minuman Beralkohol di Kota Serang. Serta agar bisa
memberikan resolusi kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, dengan
menemukan keterkaitan fakta dan nilai dilapangan. Dari hasil penelitian yang
dilakukan di lapangan, Peneliti menemukan pelbagai informasi, kondisi, dan
berbagai fenomena atau berbagai gejala mengenai berbagai permasalahan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang. Kemudian setelah melakukan observasi serta wawancara dengan
berbagai pihak atau dengan para Informan, Peneliti menemukan berbagai fakta,
nilai, informasi, kondisi, tanggapan dan permasalahan mengenai Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat di Kota Serang terkait peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang.
Dengan banyaknya informasi yang didapat di lapangan, maka Peneliti
menggunakan kajian teori critical systems thinking agar dapat memilah fakta dan
nilai yang akurat dan terpercaya guna menghasilkan suatu penelitian kebijakan yang
149
baik dan dapat memberikan suatu hasil penelitian yang relevan. Dimana dengan
menggunakan pendekatan tersebut Peneliti akan mellihat suatu permasalahan
kebijakan dengan menggunakan berbagai kacamata dan sudut pandang, untuk dapat
memilah fakta-fakta serta nilai-nilai yang ada pada suatu permasalahan kebijakan
dengan menggunakan rangka pikir „critical heuristics‟. Dan diharapkan pada
muaranya Peneliti akan dapat menemukan sebuah resolusi kebijakan untuk
mengatasi permasalahan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Serang No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Indikator yang
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Sources of motivation adalah sumber yang menjadi latar belakang terciptanya
suatu kebijakan serta pihak yang memiliki wewenang terkait kebijakan tersebut,
yang dijadikan sebagai gambaran kekuatan yang guna tercapainya tujuan dari
dibuatnya suatu kebijakan.
a. Stakeholder (Pemilik Kepentingan)
b. Purpose (Tujuan)
c. Measure of improvement (Ukuran Perbaikan)
2. Sources of power (Sumber kekuasaan), adalah suatu sumber yang menjadi
kelebihan pada sebuah kebijakan. Pihak yang memiliki power dalam mengambil
keputusan dan wewenang untuk mengawasi serta melaksanakan Peraturan
150
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang untuk mencapai sebuah keberhasilan.
a. Decision-maker (Pembuat Keputusan)
b. Resources (Sumber Daya)
c. Decision environment (Lingkungan Keputusan)
3. Sources of knowledge (Sumber pengetahuan), adalah suatu sumber yang
dijadikan sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan tentang Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
a. Professional (Tenaga Ahli),
b. Expertise (Keahlian)
c. Guarantee (Jaminan),
4. Sources of legitimation (Sumber pengesahan), merupakan legitimasi dari pihak-
pihak yang menjadi sasaran dari adanya suatu kebijakan atau pihak yang
terpengaruh dari adanya kebijkan.
a. Witness (Saksi)
b. Emancipation (Emansipasi)
c. World view (Pandangan Dunia)
Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:
151
4.4.1. Sources of Motivation (Sumber Motivasi)
Sources of motivation (Sumber Motivasi) adalah suatu sumber yang menjadi
latar belakang terciptanya suatu kebijakan serta pihak yang memiliki wewenang
terkait kebijakan tersebut, yang dijadikan sebagai gambaran kekuatan guna
tercapainya tujuan dari dibuatnya suatu kebijakan. Dalam sumber motivasi ini juga
terdapat tiga variabel yang meliputi Stakeholder yaitu pihak mana saja yang
memiliki kewenangan dan terlibat secara langsung pada tahap formulasi dan
pelaksanaan suatu kebijakan, Purpose (Tujuan), yaitu sasaran yang ingin dicapai
dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peredaran terkait minuman beralkohol di
Kota Serang, dan Measure of improvement (Ukuran perbaikan), yaitu yang
dijadikan patokan atau standar keberhasilan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
4.4.1.1. Stakeholder (Pemilik Kepentingan)
Stakeholder adalah semua pihak yang terlibat dalam dalam formulasi dan
pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait dengan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang. Kinerja suatu kebijakan dapat ditentukan oleh
Siapa saja yang dilibatkan dalam pembuatan, pelaksanaan hingga evaluasi suatu
kebijakan karena dengan melibatkan pihak yang tepat maka kebijakan tersebut
152
akan mampu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, serta tingkat
keberhasilannya juga akan semakin besar apabila kebijakan tersebut memang
realistis dengan sosial kultur wilayah kebijakan.
Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang khususnya,
dibuat dan dibahas oleh pihak DPRD Kota Serang yang dibahas bersama Wali Kota
dan sudah melibatkan pihak-pihak yang memang seharusnya dilibatkan dalam
formulasi suatu kebijakan. Hal tersebut diketahui setelah Peneliti melakukan
wawancara dengan pihak Biro Hukum Sekda Kota Serang seperti yang dikemukan
oleh Bapak Oman Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau mengungkapkan sebagai berikut (I1 Q1):
“Kalo secara faktual sih yang membuat Perda tentang Pekat ini ya DPRD Kota Serang yang dihahas dengan Wali Kota, adanya Perda ini bertujuan untuk menjdikan Kota Serang menjadi kota madani” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang) Berdasarkan wawancara dengan I1.1 Hal itu menunjukan bahwa Peraturan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang sudah dibuat oleh pihak yang memang mempunyai tugas dan
kewenangan dalam hal tersebut.
153
Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan
Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang (I2 Q1) :
“Pembuatan Perda itu kan wewenangnya DPRD dan Walikota yah pastinya mereka yang membuat Perda Pekat ini, yang aspirasinya bisa datang dari Masyarakat atau pihak lain yang mempunyai kepentingan apalagi masalah minuman beralkohol ini kan menyangkut berbagai pihak di dalam penegakannya”. (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang) Apa yang di katakana oleh I1. dan I 2 sudah sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang No 23 Taun 2014 yaitu, pihak yang berwenang untuk mengajukan
dan membuat suatu Peraturan Daerah yaitu Wali Kota Serang yang dibahas dan
disetujui oleh DPRD Kota Serang. Dalam pembahasan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang juga melibatkan
banyak SKPD yang mempunyai kewenangan dan kepentingan dalam hal
pemberantasan penyakit masyarakat khususnya peredaran minuman beralkohol.
Informasi tersebut didapat setelah Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak
Oman Selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau mengungkapkan sebagai berikut (I1 Q2):
“Yang terlibat dalam pembuatan Perda ini dulu waktu tahun 2010 tersebut yang hadir dan diundang untuk membahas Perda ini adalah DPRD,bersama Pak Wali, SKPD-SKPD terkait, ada dari Kepolisian dan TNI juga dari Korem Maualana Yusuf, juga mengundang para Pengusaha Hiburan namun kebanyakan dari mereka tidak menghadiri kemudian ada dari MUI Kota Serang dan Tokoh Masyarakat Kota Serang tapiSsaya lupa siapa Tokoh yang diundang pada waktu itu”. (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
154
Dari pernyataan yang diungkapakan oleh I1. di atas serupa dengan apa yang
dikemukakan oleh, Ibu Lily selaku Kasubag pengaturan Perundang-Undangan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau mengatakan (I2Q2):
“Yang terlibat dalam pembuatan kebijakan seperti yang sudah disebutkan tadi DPRD dan Wali Kota yang dibahas dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam perda tersebut sesuai dengan tugas pokonya misalnya Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes kepolisian juga dilibatkan kala berkaitan dengan perda Pekat ini”. (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang) Berdasarkan wawancara dengan I1. dan I2 yang mengatakan bahwa pihak
yang dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol adalah Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop,
Dinkes, Dinsos dan juga Pihak TNI serta Tokoh Masyarakat namun ada satu pihak
yang tidak mengikuti pembahasn Perda tersebut adalah Pihak Pengusaha yang
diundang pada saat acara pembahasan Perda tersebut. Kemudian untuk menjalankan
dan menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran
Minuman Beralkohol ini perlu ada pihak yang secara jelas memiliki tugas untuk
menegemban amanat Perda tersebut, yaitu untuk memberantas peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang. Pihak-pihak yang terlibat ini diketahu Peneliti melalui
wawancara yang dilakukan pada Bapak Oman Selaku Kasubag Penetapan dan
155
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang. Beliau
mengungkapkan bahwa (I1 Q3):
“Kalo ditanya siapa yang menjalankan Perda ini ya tentunya SKPD-SKPD yang membidangi masalah yang berkaitan dengan Perda Pekat ini diantaranya ada Satpol PP, ada dari Disperindagkop, Dinsos, Dinkes, ya kalo mengenai minuman beralkohol sih sudah pasti Kepolisian dan dari TNI juga terlibat dalam setiap upaya penegakan Perda Pekat ini, seperti pada operasi Kalimaya dan Cipta Kondisi ya mereka semua terlibat dengan tugasnya masing-masing”. (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang) Senada dengan yang dikatakan I1., Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan
Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang juga
mengatakan (I2 Q3):
“Untuk pelaksana Perda ini dimana dalam pelaksanaanya terdapat multi pihak yang dilibatkan Satpol PP sebagai pelaksana penertiban dibantu Kepolisian, Dinas-dinas lain sesuai dengan tupoksinya Disperindagkop dengan fungsinya dibidang perizinan perdagangan beserta Badan Penanaman Modal, Dinkes dengan fungsinya dibidang kesehatan bisa memberikan penerangan kepada Masyarakat tentang bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol, begitu juga dengan Dinsos sosial yang bisa memberikan rehabilitasi sosial kepada Masyarakat Tuna Susila”. (Wawancara: Selasa 24 November 2015 13.00 WIB. (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang) Berdasarkan wawancara dengan I1 dan I2 bahwa pihak yang dilibatkan
sebagai Pelakasana Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang melibatkan banyak pihak dalam tatanan
Pemerintahan Kota Serang yaitu, Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos dan
156
juga Kepolisian untuk dapat bekerjasama dalam memberantas peredaran minuman
beralkohol yang juga harus didukung oleh peran serta Masyarakat agar Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkoholdi Kota Serang ini dapat
terlaksana dengan baik dan mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang
hendak dicapai dari adanya Perda tersebut.
Setelah Peneliti melakukan wawancara dengan I1 dan I2 mengenai
Stakeholder ataau pihak mana saja yang mempunyai kepentingan dan dan
dilibatkan secara langsung pada Formulasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
Terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang diketahui bahwa pihak yang
terlibat pada proses tersebut adalah Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes,
Dinsos dan juga Tokoh Masyarakat serta para Pengusaha yang berkaitan dengan
Perda tersebut namun pihak Pengusaha ini tidak terlibat karena tidak hadir
meskipun telah diundang oleh pihak Pemerintah. Diketahui juga bahwa pelaksana
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol ini
adalah Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos, yang juga harus
dibantu peran serta Masyarakat Kota Serang agar pihak yang ditunjuk pelaksana
dapat terbantu dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
157
4.4.1.2. Purpose (Tujuan)
Purpose yaitu tujuan yang ingin dicapai dari Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Peredaran Terkait Minuman Beralkohol. Karena dibuatnya suatu
kebijakan sejatinya adalah untuk mengatasi suatu permasalahan publik yang
terjadi yang harus diselesaikan dengan adanya suatu aturan yang dibentuk oleh
pihak yang memiliki kewenangan dimana penyelesaian permasalahan yang ada
merupakan tujuan utama dari adanya suatu Perda tersebut. Adapaun tujuan dari
adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peredaran Terkait Minuman Beralkohol
tersebut Peneliti ketahui setelah mewawancarai Bapak Oman Selaku Kasubag
Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang yang mengatakan (I1 Q4):
“Sudah pasti tujuan yang hendak dicapai dari adanya Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini jelas sekali yaitu untuk menjadikan Kota Serang ini bebas dari Penyakit Masyarakat, yang salah satunya berkaitan dengan judul skripsi Kamu ini loh minuman beralkohol yang Saya kira sudah menjadi permasalahan yang serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh”. (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang) Berdasarkan wawancara dengan I1.di atas bahwa tujuan adanya Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini
adalah untuk memberantas segala bentuk Penyakit Mayarakat yang salah satunya
158
adalah peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar tercipta suatu kondisi
yang aman dan tertib. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Lily selaku
Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang yang mengatakan (I2Q4) :
“Tujuan dari adanya Perda ini sudah jelas untuk mencegah dan memberantas penyakit Masyarakat seperti Pelacuran, Perjudian dan peredaran Minuman Beralkohol”. (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang) Tujuan dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat adalah untuk
meeberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat yang ada di Kota Serang. Namun
pada pelaksanaannya Perda tersebut tentu saja memiliki pihak yang menjadi sasaran
dalam upaya penegakan aturan yang terkandung dalam Peraturan Daerah tersebut,
dimana pihak yang menjadi sasaran dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang itu Peneliti ketahui dari
pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Oman Selaku Kasubag Penetapan dan
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang pada saat
diwawancarai oleh Peneliti, Beliau menerangkan bahwa (I1 Q5) :
“Tentu yang menjadi sasaran adanya Perda Pekat ini adalah Masyarakat yang harus diayomi dan menjadi sasaran dalam hal ini juga termasuk-masuk oknum-oknum yang terlibat dalam permasalahan tentang Pekat ini dan mereka itu harus ditindak dengan tegas” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
159
Selaras dengan apa yang dikatakan I1, Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan
Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang menerangkan
bahwa (I2Q5) :
“Sasaran dari adanya Perda ini tentu pihak-pihak yang melanggar aturan Perda, dan kepada Masyarakat juga sebagai himbauan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Perda Pekat, itu kalo dikaitkan dengan minuman beralkohol yah sudah jelas larangannya dilarang menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah hukum Kota Serang” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 1.300 WIB. Kantor Sekda Kota Serang) Dengan adanya pernyataan dari I1 dan I2. di atas, kita bisa mengetahui bahwa
yang menjadi sasaran dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terutam
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah Masyarakat Kota
Serang serta oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang
sudah tercantum dalam Perda tersebut, yang salah satunya masih adanya pihak yang
menjual dan meminum minuman beralkohol di Kota Serang sehingga oknum-
oknum tersebutlah yang menjadi sasaran utama penegakan Perda ini dan tidak lupa
juga Masyarakat yang harus terlindungi dari peredaran minuman beralkohol akibat
adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat adalah merupakan pihak yang menjadi
sasaran Perda ini. Setelah membicarakan mengenai sasaran Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat peredaran terkait minuman beralkohol tentu ada juga pihak yang
160
terkena dampak dari adanya Perda tersebut baik secara langsung maupun tidak
langsung karena adanya suatu aturan dalam Perda ini pasti akan menimbulkan
dampak. Untuk mengetahui pihak mana saja yang terkena dampak dari adanya
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang ini maka peneliti mewawancarai Bapak Oman Selaku Kasubag
Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang, Beliau mengatakan bahwa (I1 Q6) :
“Seharusnya kan yang terkena dampak dari adanya perda ini tentu masyarakat dan para oknum yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dari Perda ini seperti Pengusaha Hiburan yang menjual miras akan menjadi sasaran perda Pekat ini, atau Pihak manapun yang mlanggar aturan akan terkena dampak dari adanya larangan peredaran minuman beralkhol ini agar mereka tidak leluasa untuk melakukan pelanggaran” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang). Senada dengan pernyataan diatas, Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan
Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang juga
menyatakan bahwa (I2 Q6) :
“Yang terkena dampak dari adanya Perda menurut Saya adalah para penjual minuman beralkohol mereka menjadi tidak bisa dengan bebas menjual minuman beralkohol, penjual minuman beralkohol juga bisa kena sanksi hukuman sampai tiga bulan kurungan kalo tidak salah” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Setelah mendengar pernyataan dari I1 dan I2 tentang pihak mana yang
sebenarnya terrkena dampak dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
161
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
Peredaran terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah oknum
pemilik Tempat Hiburan atau oknum lain yang melakukan pelanggaran terhadap
aturan yang ada pada Perda tersebut terutama pihak yang mengedarkan minuman
beralkohol di Kota Serang baik di Tempat Hiburan Malam ataupun di tempat lain
seperti; Warung Remang, Kafe, Warung Sembako yang juga menjual miinuman
beralkohol atau ditempat manapun terkecuali di Hotel Berbintang merupakan pihak
yang menjadi sasaran Perda ini. Kemudian pihak yang juga pastinya terkena
dampak dari adanya Perda ini adalah Masyarakat, karena Perda ini sejatinya ada
untuk melindungi Masyarakat Kota Serang dari segala bentuk Penyakit Masyarakat
yang bisa merusak kultur budaya Kota Serang.
Pembuatan suatu Paeraturan Daerah tidak lepas dari fase Implementasi atau
pelaksanaan aturan-aturan dan anjuran yang terkandung dalam Peraturan Daerah
tersebut, yang tentunya dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pengemban
amanat dari Peraturan Daerah tersebut dimana dalam proses Implementasi ini, tentu
saja pihak yang menjadi pelaksana tersebut harus diawasi agar menjalankan
tugasnya agar sesuai dengan amanat Peraturan Daerah yang di Implementasikan
tersebut. Adapun pihak-pihak yang melakukan pengawasan pada pelaksanaan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peredaran Terkait Minuman Beralkohol ini
dijelaskaan oleh Bapak Oman Selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum
162
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau menjelaskan dengan tegas,
sebagai berikut (I1 Q7) :
“Unsur-unsur yang mengawasi pelaksanaan Perda ini ya Pemerintah Kota serang baik Eksekutif dan Legislatif yang mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang Pekat ini, dan juga pihak yang ditunjuk menjadi pelakasana Perda ini harus ikut mengawasi juga pelaksanaan Perda ini. Masyarakat juga harus bisa memberikan pengawasan dan peran sertanya agar Perda ini berjalan dengan baik dan optimal” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang). Hal demikian juga diperkuat oleh Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan
Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, yang
menyatakan bahwa (I2 Q7) :
“Fungsi pengawasan menjadi tanggung jawab bersama antara Masyarakat dan Pemerintah melalui satuan kerja yang berwenang malalui Satpol PP, Kepolisian dan Dinas terkait harusnya bersama Masyarakat melakukan pengawasan terkait peredaran minuman beralkohol ini, peran Masyarakat harus ditingkatkan untuk lebih mengoptimalkan penegakan Perda Pekat ini” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Berdasarkan hasil wawancara dengan I1 dan I2 diatas diketahui bahwa pihak
yang mengawasi pelakasanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peredaran
Terkait Minuman Beralkohol ini dilakukan Oleh Pemerintah Kota Serang yang
dilakukan oleh DPRD dan Wali Kota beserta SKPD yang ditunjuk sebagai
pelaksana Perda ini yaitu Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes dan juga Dinsos,
namun pengawasan juga harus dilakukan oleh Masyarakat agar pelaksanaan
163
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di
Kota Seranng ini bisa berjalan dengan baik. Setelah mengetahui pihak mana saja
yang mengawasi Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol ini, Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana
cara pengawasan tersebut dilakukan untuk itu, Peneliti pun menanyakan hal tersebut
kepada Bapak Oman Selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan serius mengatakan bahwa
(I1 Q8) :
“Pengawasan tersebut dilakukan dengan dengan cara melakukan rapat koordinasi dan hasil kerja mengenai Perda pekat ini yang dilakukan dengan semua SKPD yang terlibat” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Hal yang selaras juga diungkapkan mengenai bagaiman pengawasan Perda ini
dilakukan, oleh Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang dengan jelas Beliau menerangkan bahwa (I2
Q8) :
“Kalo masalah pengawasan oleh pihak Pemkot Kota Serang kita bisa lihat dari kinerja Dinas apakah sudah baik atau belum dengan melihat perkembangan hasilnya dilapangan memantau setiap isu yang hadir melalui koordinasi yang dilakukan” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
164
Memahami informasi yang didapat dari wawancara yang dilakukan pada I1
dan I2 mengenai bagaimana pengawasan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini dilakukan, Peneliti
mengatahui bahwa pengawasan itu dilakukan dengan cara melakukan rapat
koordinasi dan tinjuan-tinjaun yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang
mengenai isu-isu yang berkembang terkait penegakan Perda Pekat ini.
Peneliti menemukan jawaban mengenai apa tujuan dari adanya Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Peredaran terkait peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini yaitu, adanya Perda ini sudah jelas untuk mencegah dan memberantas
Penyakit Masyarakat seperti Pelacuran, Perjudian dan peredaran Minuman
Beralkohol guna melindungi kultur budaya Masyarakat Kota Serang yang terkenal
dengan budaya keislamianya, yang menentang segala bentuk penyakit Masyarakat
di Kota Serang. Serta pihak yang menjadi sasaran dan terkena dampak dari adanya
Perda ini sudah jelas adalah semua Masyarakat Kota Serang yang harus terlindungi
dari segala bentuk penyakit Masyarakat dan juga semua Oknum yang menjadi
pelanggar aturan Perda yang masih mengedarkan minuman beralkohol, beserta
melakukan kegiatan lain yang dilarang sebagai pihak yang harus ditertibkan dan
dikenakan sangsi atas pelanggaran yang diperbuat.
165
4.4.1.3. Measure of improvement (Ukuran perbaikan)
Measure of improvement (Ukuran perbaikan) yaitu standar atau ukuran
keberhasilan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol. Bagaimana suatu kebijakan itu dikatakan berhasil, tentu
merupakan hal yang perlu kita ketahui agar Pemerintah dapat menentukan langkah-
langkah yang dapat mewujudkan keberhasilan dari adanya Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Maka Peneliti
menanyakan apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Perda ini kepada Bapak
Oman, selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan tegas menerangkan bahwa (I1 Q9) :
“Sudah barang tentu yang menjadi tolak ukur keberhasilan Perda ini adalah Kota Serang yang terbebas dari Penyakit Masyarakat, walaupun tidak terbebas secara penuh namun setidaknya peredaran minuman beralkohol bisa terkontrol, dan terkendali dari segi jumlah dan batasan-batasan terhadap pengkonsumsiannya di Masyarakat bisa Pemerintah tanggulangi dan pada akhirnya perlahan-demi perlahan akan benar-benar hilang dari Kota Serang” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang). Hal yang senada juga diterangkan oleh Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan
Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang dengan yakin
beliau mengatakan bahwa (I2 Q9) :
“Yang menjadi tolak ukur keberhasilan Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini semua peraturannya dapat ditaati oleh semua pihak karena apabila
166
semua aturan yang ada dalam Perda tersebut ditaati akan mendatangkan kebaikan bersama bagi warga Kota Serang, kalo aturan dalam Perda sudah di patuhi oleh seluruh pihak maka Penyakit Masyarakat akan hilang dengan sendirinya” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang). Setelah mendengar jawaban dari I1 dan I2, diketahui bahwa tolak ukur
keberhasilan dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran
Minuman Beralkohol ini adalah dapat ditaatinya semua peraturan yang ada dalam
Perda tersebut oleh semua pihak, sehingga Penyakit Masyarakat khususnya
peredaran minuman beralkohol yang merupakan fokus penelitian yang dilakukan
oleh Peneliti dapat ditanggulangi dan pada akhirnya akan dapat dihilangkan
seluruhnya dari wilayah Kota Serang. Dalam menegakan suatu aturan khususnya
dalam penegakan Peraturan Daerah tentu saja ada pihak yang ditunjuk sebagai pihak
yang bertanggungjawab melakukan penanganan dan penegakan serta pengawasan
masalah yang ada dalam setiap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Dimana
pihak tersebut tentu saja dipilih sesuai dengan kemampuan, tugas dan fungsi yang
harus dimiliki untuk menangani permasalahan yang dihadapi Peraturan Daerah
tersebut, agar mencapai keberhasilan. Untuk mengetahui pihak mana saja yang
bertanggungjawab menangani permasalahan yang ada pada Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol ini, Peneliti mewawancarai
167
Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan tegas menyatakan bahwa (I1 Q10):
“Pihak pemerintah kota serang melalui Satpol PP, Kepolisian dan tentu saja SKPD yang terlibatlah yang menjadi penanggung jawab kaitannya dengan permasalahan Perda Pekat ini dan seharusnya Masyarakat juga diharapkan memiliki rasa tanggung jawab kepada masalah perda ini apalagi kalo dihubungkan dengan masalah miras atau minuman beralkohol ini peredarannya bisa dimana saja dan sulit terdeteksi jadi masyarakat juga harus turut serta berperan dalam hal ini” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang). Sesuai dengan apa yang dikatakan I1 di atas Ibu Lily selaku Kasubag
Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
dengan jelas dan lebih rinci menerangkan bahwa (I2 Q10) :
“Semua pihak yang mempunyai kewenangan dalam menangani permasalahan minuman beralkohol ini harus bertanggung jawab untuk menegakan peratauran Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Kepolisaian, dan dinas terkait lainnya harus bersinergi bersama Masyarakat untuk bertangguung jawab menegakan Perda tentang Pekat ini” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang). Setelah melakukan wawanncara dengan I1 dan I2 Peneliti mengetahui pihak-
pihak yang bertanggungjawab untuk menangani permasalahan yang terjadi pada
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini
adalah Pemerintah Kota Serang beserta jajarannya yang bertugas sebagai pelaksana
dan pengawas Peraturan Daerah tersebut yaitu Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes,
Dinsos dan juga tentunya Kepolisian beserta Masyarakat juga harus ikut
168
bertanggungjawab dalam menangani permasalahan yang terjadi pada Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini,
yang faktannya memiliki banyak permasalahan yang terjadi diantarnya masih
adanya Oknum-oknum yang mengedarkan minuman beralkohol di Kota Serang baik
di Warung Remang-remang ataupun Tempat Hiburan, kemudian adanya isu aparat
Pemerintah atau penegak hukum yang menjadi backing tempat-tempat yang menjual
minuman beralkohol ditambah lagi konsumsi minuman beralkohol ini sudah
menyasar berbagai kalangan di Kota Serang juga merupakan permasalahan yang
masih dihadapi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol ini.
Apakah adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkoholdi di Kota Serang ini akan memberikan pengaruh yang baik
terhadap upaya pemeberantasan permasalahan Penyakit Masyarakat di Kota Serang
khususnya terhadap masalah peredaran minuman beralkohol, untuk mengetahui hal
tersebut Peneliti menanyakan hal tersebut pada Bapak Oman, selaku Kasubag
Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang, Beliau dengan antusias menyatakan bahwa (I1 Q11) :
“Tentu dengan adanya Perda ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi upaya pemeberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang,
169
diharapkan akan mengurangi peredaran minuman beralkohol ini karena oknum yang menjual minuman beralkohol ini tidak memiliki kebebasan dalam mengedarkan minuman beralkohol, kemudian apabila terkena razia oleh petugas maka oknum tersebut akan mendapatkan sanksi bisa dihukum sampai 3 bulan penjara” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Selaras dengan apa yang dikemukakan I1 Ibu Lily selaku Kasubag
Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang,
Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I2 Q11) :
“Sesuai dengan tujuan adanya Perda ini yaitu untuk memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat ya sudah pasti akan memberikan pengaruh yang baik pada upaya pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kota Serang karena dengan adanya Perda ini sebagai payung hukum pemeberantasan Penyakit Masyarakat ini akan lebih maksimal dengan didukung oleh semua pihak baik pelaksana, pengawas dan Masyarakat ikut membantu menyukseskan Perda ini” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang). Berdasarkan informasi yang didapat Peneliti diatas, setelah mewawancarai I1
dan I2 . Adanya Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang akan dapat mampu
memberikan pengaruh yang baik bagi upaya pemberantasan Penyakit Masyarakat di
Kota Serang dengan dukungan serta keseriusan dari semua pihak, baik pihak
pelaksana ataupun Masyarakat. Namun jika dilihat dari fakta yang Peneliti temukan
dilapangan pada saat melakukan observasi, ternyata adanya Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat belum banyak memberikan pengaruh yang positif bagi uapaya
170
pemberantasan Penyakit Masyarakat Kota Serang karena baik Pelacuran, Hiburan
Malam, Penegemis, Anak Jalanan dan juga Peredaran Minuman Beralkohol dan
segala bentuk Penyakit Masyarakat lain masih marak terjadi diberbagai tempat di
Kota Serang.
4.4.2. Sources of Power (Sumber Kekuasaan)
Sources of power (Sumber kekuasaan), adalah suatu sumber yang menjadi
kelebihan pada sebuah kebijakan. Pihak yang memiliki power dalam mengambil
keputusan dan wewenang untuk mengawasi serta melaksanakan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang untuk
mencapai sebuah keberhasilan.
4.4.2.1. Decision Maker (Pembuat Keputusan),
Decision-maker (Pengambilan keputusan), yaitu pihak yang menjadi
pembuat kebijakan yang memiliki wewenang dalam setiap keputusan perubahan
tolak ukur keberhasilan, pelaksanaan adan pengawasan pada Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Pengambilan
keputusan ini dilakukan untuk menentukan hal-hal yang bisa membuat Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang bisa
berhasil mengatasi segala bentuk Penyakit Masyarakat, khususnya peredaran
171
minuman beralkohol yang menjadi fokus penelitian ini. Untuk mengetahui pihak
yang berhak untuk mengambil keputusan mengenai tolak ukur keberhasilan,
pelaksanaan, dan juga pengawasan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang maka peneliti menanyakan
hal tersebut kepada Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi
Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan tegas
menyatakan bahwa (I1 Q12):
“Tolak ukur inikan berkaitan dengan kandungan Perda itu sendiri, tentang apa yang diharapkan dari adanya Perda Pekat tersebut yang berwenang dalam merubah ataupun menetapkan hal-hal yang berkaitan tentang Perda yah pastinya Wali Kota dan DPRD” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang). Senada dengan apa yang dikatakan Oleh I1 Ibu Lily selaku Kasubag
Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang,
Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I2 Q12) :
“Semua perubahan yang dilakukan dalam suatu kebijakan tentunya dilakukan oleh pihak eksekutif yaitu Wali Kota yang dibahas bersama dengan DPRD, jadi apabila ada perubahan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan perda pekat itu wewenangnya eksekutif dan legislatif” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang). Menguatkan hasil wawancara diatas yang dilakukan kepada I1 dan I2, Bapak
Juanda selaku, Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang beliau juga menjelaskan bahwa
(I3 Q12) :
172
“Semua perubahan Perda itu dilakukan di ranah pusat pemerintahan Kota ada di tangan Wali Kota dan anggota DPRD, kalo masalah strategi dan cara penegakan Perdanya tergantung institusi masing-masinng” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang). Menanggapi wawancara diatas hal serupa juga diungkapkan oleh Brigadir
Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Kota Serang, Beliau mengungkapkan
bahwa (I4 Q12) :
“Kalo perubahan Perda itu wewenangnya Pemda kalo kami hanya menjalankan amanat perdanya saja untuk menaggulangi masalah penyakit masyarakat termasuk memberantas peredaran miras di Kota Serang sebagai wilayah hukum Kami” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang). Kemudian masih terkait wawancara di atas, Bapak Handryan selaku Kabid
Perdagangan Disperindagkop Kota Serang juga mengatakan hal yang menguatkan
informasi diatas, Beliau menerangkan bahwa (I5 Q12) :
“Itu udah pasti wewenangnya pihak DPRD bersama Wali Kota mengenai perubahan mah adapun pembahasannya Kami pun akan dilibatkan bersama SKPD lain juga” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Informasi diatas juga dikuatkan dengan pernyataan dari Bapak Usep selaku
Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau menyatakan bahwa (I6 Q12) :
“Itu wewenangnya DPRD dan Wali Kota karena mereka adalah pihak yang membuat kebijakan ini, bersama pihak-pihak yang dilibatkan seluruh unsur Muspida Kota Serang akan tetapi setiap perubahan yang berkaitan dengan tolak ukur maupun isi Perda itu adalah wewenang DPRD bersama Wali Kota” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
173
Pernyataan yang terakhir juga semakin mengguatkan pernyataan-pernyataan
sebelumnya dimana diungkapkan oleh Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna
Wisma dan Eks Pengguna Napza Dinsos Kota Serang, Beliau menjelaskan bahwa
(I7 Q12) :
“Setiap perubahan itu butuh proses dan yang berhak untuk merubah suatu tolak ukur atau apapun itu dalam Perda adalah wewenangnya Wali Kota bersama DPRD kalo Kami dari Dinsos hanya sebagai salah satu pelaksana dai Perda Pekat ini” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara yang dilakukan dengan I1 sampai dengan I7
diketahui bahwa yang berhak untuk merubah tolak ukur, tatacara pengawasan dan
pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang adalah Wali Kota dan DPRD Kota Serang yang
dilakukan berdasarkan aspirasi Masyarakat dan kebutuhan yang dilakukan pada
Perda tersebut semata-mata agar Perda tersebut dapat mencapai keberhasilan. Setiap
Peraturan Daerah yang dibuat tentunya diharapkan akan mencapai keberhasilan
sesuia denngan tujuan yang hendak dicapai dari adanya peraturan tersebut yaitu
mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di Masyarakat. Begitu juga Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini
dibuat untuk mencapai keberhasilan dalam menangani permasalahan yang
dihadapinya sesuai dengan tujuan dari adanya Perda tersebut. Untuk mencapai suatu
174
keberhasilan tentunya ada Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembahasan
(formulasi) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini, pihak yang dilibatkan itu tentunya memiliki
kepentingan, pengetahuan serta kemampuan dalam rangka memberikan masukan
yang bermanfaat bagi isi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini agar dapat sesuai dengan kebutuhan
pemeberantasan Penyakit Masyarakat khususnya peredaran minnuman beralkohol
yang menjadi fokus penelitian ini. Untuk menanyakan Pihak mana saja yang
dilibatkan dalam pembahasan Perda ini, Peneliti mewawancarai Bapaak Oman,
selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang, Beliau memaparkan dengan serius bahwa (I1 Q13) :
“Yang terlibat dalam pembuatan perda ini dulu waktu tahun 2010 tersebut yang hadir dan diundang untuk membahas Perda ini adalah DPRD,bersama Pak Wali, SKPD-SKPD terkait, ada dari kepolisian dan TNI juga dari Korem Maualana Yusuf, juga mengundang para pengusaha hiburan namun kebanyakan dari mereka tidak menghadiri kemudian ada dari MUI Kota Serang dan Tokoh Masyarakat kota serang tapi saya lupa siapa tokoh yang diundang pada waktu itu” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Senada dengan pernyataan dari Bapak Oman diatas, Ibu Lily selaku Kasubag
Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
memberitahukan dengan tegas bahwa yang dilibatkan pada pembahasan Peraturan
175
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat ini adalah (I2 Q13) :
“Yang terlibat dalam pembuatan kebijakan seperti yang sudah disebutkan tadi DPRD dan Wali Kota yang dibahas dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam Perda tersebut sesuai dengan tugas pokonya misalnya Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes, Kepolisian juga dilibatkan kalau berkaitan dengan perda Pekat ini ada juga pihak lain yang diundang sebagai pemeberi masukan Masyrakat dan Tokoh Agama” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Memperkuat pernyataan yang diungkapkan oleh dua Informan sebelumnya
mengenai Pihak mana saja yang dilibatkan dalam pembahasan Perda Pekat, Bapak
Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang secara gambling menjelaskan
bahwa (I3 Q13) :
“Kami termasuk pihak yang dilibatkan karena kami termasuk pelaksana, tugas Satpo PP salah satunya menjaga ketertiban di masyarakat Kota Serang yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat bersama Instansi lain, Dinsos, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian beserta TNI juga dilibatkan. Oh unsur agama ya jelas dilibatkanlah” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Vihara Avalaokitesvara). Menanggapi pertanyaan yang sama, informasi yang selaras juga didapatkan
Peneliti terkait pihak mana saja yang dilibatkan dalam pembahasan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat dari Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara
Kota Serang, dengan tegas Beliau mengatakan bahwa (I4 Q13) :
“Perangkat daerah yang terkait dan semua unsur Muspida Kota Serang terlibat seharusnya. Tapi Saya tidak tau pasti apakah semua unsur Muspida itu dilibatkan semuanya pada saat pembuatan Perda Pekat ini, tapi yang
176
jelas Kami sebagai Pihak Kepolisian ikut terlibat dalam pembauatan maupun penegakan Perda Pekat ini, tapi kalo masalah peredaran miras Disperindag mempunyai andil juga karena ini berhubungan dengan perdagangan tempat usaha yang melanggar bisa dicabut ijinnya Satpol PP juga termasuk mitra kami dalam penegakan Perda ini” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang). Senada dengan Informasi yang didapat dari Informan-informan sebelumnya
Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota Serang
memberikan penjelasanya terkait Pihak mana saja yang dilibatkan dalam
pembahasan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini, dengan nada bicara
yang santai, Beliau menerangkan bahwa (I5 Q13) :
“Kami dan SKPD lain yang terlibat langsung dalam Perda Pekat ini dari segi pengawasan maupun penindakan. Dinkes dan Dinsos bersama Satpol PP juga dilibatkan bersama unsur Muspida Kota Serang, Kepolisian, TNI, dan Tokoh Masyarakat yang ikut diundang dalam perumusan Perda Pekat ini” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Informasi serupa juga diperoleh dari Bapak Usep selaku Staf Farmalkes
Dinkes Kota Serang, Beliau dengan serius menjelaskan bahwa (I6 Q13) :
“Yang sudah pasti terlibat adalah pihak Sekda yaitu Biro Hukum, Wali Kota, DPRD, juga jajaran pemerintahan Kota Serang yang mempunyai tupoksi yang berkaitan dengan Perda Pekat ini Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Kesehatan ada juga keterlibatan dari Kepolisian dan Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Agama” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
177
Serupa dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya, Bapak Heli selaku Kasi
Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza menerangkan dengan seksama
bahwa (I7 Q13) :
“Yang terlibat dalam pembahasan Perda ini semua SKPD yang ada di Kota Serang ada yang merupakan sebagai pelaksana langsung namun ada juga yang hanya berperan pada pngawasan saja. Kalo Dinsos dan Satpol PP ini kan sebagai Pelaksana dari Perda Pekat ini jadi yah sudah pasti dilibatkan dalam pembahasan, bersama pihak lain juga yang dilibatkan seperti Kepolisian dan Masyarakat juga” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang). Berdasarkan wawancara yang dilakukan untuk mengetahui pihak mana saja
yang dilibatkan pada pembahasan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini, diketahui
bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah Wali Kota, DPRD Kota Serang selaku pihak
yang memiliki wewenang dalam pengajuan dan pembahsan hingga pengesahan
Peraturan Daerah, dan melibatkan juga pihak yang mempunyai tupoksi berkaitan
dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini yaitu Satpol PP, Disperindagkop,
Dinkes, Dinsos, dan juga dari Kepolisian serta TNI. Selanjutnya ada juga
perwakilan dari unsur Masyarakat sebagai pemeberi aspirasi dan masukan yang bisa
jadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat isi Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat. Berakitan dengan adanya larangan mengenai peredaran minuman
beralkohol, Pemerintah Kota Serang juga mengundang para Pengusaha Hiburan,
178
Karaoke, Hotel untuk duduk bersama membahas Perda ini namun Mereka tidak
hadir memberikan suaranya yang bisa bermanfaat bagi proses pembuatan Kebijakan
Daerah tersebut agar dapat berhasil mencapai tujuannya.
Dalam rangka untuk mengetahui tujuan dari Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol ini Peneliti secara langsung
mengkonfirmasi hal tersebut kepada Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang dengan nada
suara yang tegas, Beliau mengungkapkan mengenai tujuan adanya Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini
adalah (I1 Q14) :
“Sudah pasti tujuan yang hendak dicapai dari adanya Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini jelas sekali yaitu untuk menjadikan Kota Serang ini bebas dari Penyakit Masyarakat, yang salah satunya berkaitan dengan judul skripsi kamu ini loh minuman beralkohol yang saya kira sudah menjadi permasalahan yang serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Hal yang selaras juga diungkapkan oleh I1 Ibu Lily selaku Kasubag
Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
menjelaskan hal tersebut dengan serius, Beliau mengatakan bahwa (I2 Q14) :
“Manfaat dan tujuan dari adanya Perda ini sudah jelas untuk mencegah dan memberantas Penyakit Masyarakat seperti Pelacuran, Perjudian dan Peredaran Minuman Beralkohol agar Kota Serang menjadi tertib dan aman
179
terbebas dari segala bentuk Penyakit Masyarakat” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Demikian juga apa yang diungkapkan oleh Bapak Juanda, selaku Kabid
PPHD Satpol PP Kota Serang menanggapi wawancara diatas, Beliau mengutarakan
hal yang serupa yaitu (I3 Q14) :
“Mencegah, memberantas, dan menaggulangi Penyakit Masyarakatlah sesuai dengan judul yang ada di Perdanya, termasuk minuman beralkohol ini makanya kita biasa melakukan penertiban dan razia miras itu setiap 3 bulan sekali agendanya kalo masalah pengawasan dan penyelidikan kami melakukan hal itu setiap mingguan dan bulanan” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Senada dengan informasi dengan wawancara diatas Brigadir Gito selaku Staf
Pelaksanaan Operasi Sabhara Kota Serang memberikan tanggapannya terkait tujuan
Perda Pekat ini, Beliau menerangkan dengan tegas bahwa (I4 Q14) :
“Perda ini ada sebagai payung hukum untuk memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat dimana dalam pasalnya juga ada pasal 7 kalo tidak salah yang melarang penjualan dan pengkonsumsian miras di wilayah Kota Serang. Adapun kandungannya kalo di Pandeglang 0,5% itu masih diperbolehkan tapi kalo di Kota dan Kabupaten Serang itu tidak diperbolehkan harus 0% tujuannya agar tercipta Kamtibmas di wilayah Kota Serang ini” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Melanjutkan pencarian informasi mengenai tujuan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol, Peneliti juga menanyakan hal
180
tersebut kepada Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota
Serang beliau dengan santai menjelaskan hal tersebut sebagai berikut (I5 Q14) :
“Untuk menghindarkan Masyarakat dari akibat negatif minuman beralkohol, kan perbuatan kejahatan itu bisa ditimbulkan oleh pengaruh minuman beralkohol, apalagi di Papua itu segala jenis minuman beralkohol tidak diperbolehkan untuk diedarakan maupun dikonsumsi. Yah itu sih menurut Saya selain mungkin masukan dari Masyarakat dan Tokoh Ulama juga agar minuman beralkohol tidak boleh diperjualbelikan di Kota Serang kan Kota Serang menuju Kota Madani. Kalo di Hotel sih itu beda lagi ada pengcualian untuk itu” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Untuk semakin memperjelas informasi yang didapatkan maka Peneliti
melanjutkan pencarian informasi mengenai tujuan dari adanya Perda Pekat ini
kepada pihak Dinkes Kota Serang yang diwakili oleh Bapak Usep selaku Staf
Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau menerangkan mengenai tujuan tersebut
dengan jelas bahwa (I6 Q14) :
“Untuk melindungi Masyarakat Kota Serang dari bahaya minuman berlkohol yang bisa berakibat buruk bagi tubuh apabila dikonsumsi, masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol diantaranya rusaknya organ hati, sistem pencernaan, dan bisa juga menimbulkan kerusakan pada otak termasuk juga untuk mengindarkan tindakan-tindakan kriminal yang bisa ditimbulkan akibat konsumsi minuman beralkohol yang selalu berkonotasi dengan perilaku yang negatif lagian agama Kita juga melarang mengkonsumsi minuman beralkohol” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Informasi mengenai tujuan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini semakin jelas setelah Peneliti
181
menanyakkan hal tersebut kepada Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma
dan Eks Pengguna Napza Dinsos Kota Serang, selaras dengan informasi yang
didapat dari wawancara sebelumnya secara jelas Beliau menjelaskan hal tersebut (I7
Q14) :
“Untuk memberantas semua Penyakit Masyarakat baik Pelacuran, Perjudian, Peredaran Minuman Beralkohol, dan menangani Pengemis, Anak Jalanan agar Kota Serang bisa tertib dan aman dari segala dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh adanya Penyakit Masyarakat” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan Informan (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7), Peneliti
mengetahu bahwa tujuan dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait
Peredaran Minuman Beralkohol inii adalah untuk mencegah, memeberantas, serta
menanggulangi segala bentuk Penyakit Masyarakat di Kota Serang yang salah
satunya adalah terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Adanya Perda
tersebut juga untuk melindungi seluruh Masyarakat Kota Serang dari ancaman
pengaruh buruk yang bisa ditimbulkan dari adanya Penyakit Masyarakat seperti,
Pelacuran, Perjudian, Gelandangan Pengemis, Anak Jalanan, juga Peredaran
Minuman Beralkohol yang menjadi fokus utama pada penelitian yang berjudul
berjudul Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota
Serang Terkait Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang,
Provinsi Banten). Namun Peneliti menyayangkan adanya Peraturan Daerah tentang
182
Penyakit Masyarakat ini ternyata belum mampu untuk menanggulangi permasalah
Penyakit Masyarakat di Kota Serang khususnya terkait Peredaran Minuman
Beralkohol karena, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti
mengungkapkan bahwa Minuman Beralkohol ini masih beredar diberbagai tempat
di Kota Serang, dari mulai tempat Hiburan Malam, Karaoke, hingga Warung
Remang yang ada di Kota Serang. Hal itu menunjukanbhwa penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang masih
belum bisa mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
Adanya suatu Peraturan Daerah selalu akan menimbulkan dua sisi mata uang,
ada pihak yang diuntungkan namun ada juga pihak yang merasa dirugikan karena
adanya aturan dalam isi suatu Peraturan Daerah. Pro dan kontra pun biasanya sering
terjadi pada pembahasan dan penegakan suatu Peraturan Daerah karena kedua belah
pihak tersebut sama-sama memiliki kepentingan terkait Peraturan Daerah tersebut.
Begitu juga pada proses Formulasi dan Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat di Kota Serang yang utamanya berkaitan dengan peredaran minuman
beralkohol, yang merupakan fokus penelitian ini yang berjudul Critical Policy
Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol
(Studi Kasus: Di Kota Serang, Provinsi Banten) pasti ada pihak yang pro dan kontra
183
dari adanya larang peredaran minuman beralkohol ini. Demi untuk mengetahui
pihak mana saja yang pro dan kontra terhadap adanya Perda ini maka Peneliti
menanyakan hal tersebut kepada Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau
menerangkan mengenai hal tersebut dengan nada suara yang tegas bahwa (I1 Q15) :
“Kalo dari pihak pemerintah sudah pasti mendukung adanya Perda Pekat ini khususnya yang berakaitan dengan pelarangan miinuman beralkohol di Kota Serang, namun mungkin ada oknum, Kita sebut oknum yang tidak mendukung adanya larangan minuman beralkohol ini karena mungkin bisa menghilangkan mata pencaharian mereka. Yang pro dan kontra selalu ada dalam setiap pelaksanaan kebijakan” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Oman di atas, Ibu Lily selaku
Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang juga menerangkan hal yang sama, Beliau dengan tenang dan santai
menjelaskan bahwa (I2 Q15) :
“Sejauh ini setiap unsur yang ada di Kota Serang ini tentunya mendukung Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini, namun pastinya ada pula segelintir orang yang kontra karena mereka merasa dirugikan dengan adanya larangan peredaran minuman beralkohol sebagai contoh Pengusaha Hiburan Malam dan Warung Remang yang menjual minuman beralkohol” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Menanggapi pertanyaan yang sama Bapak Juanda selaku Kabid PPHD Satpol
PP Kota Serang mengungkapkan hal yang serupa, Beliau dengan tegas menjelaskan
bahwa (I3 Q15) :
184
“Kalo ditanya siapa yang Pro terhadap Perda ini semua pihak seharusnya Pro terhadap Perda ini Tapikan kita tahu sendiri di Masyarakat ada segelintir Orang menyimpang dan malah melanggar aturan Perda. ada yang berjualan sembako sekaligus menjual miras, ada tempat Karaoke yang menyediakan Miras dan Wanita macam-macamlah di Serang ini kadang kami juga harus kucing-kucingan sama yang melanggar itu” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang). Dalam wawancara dengan Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi
Sabhara Kota Serang Peneliti juga menemukan jawaban yang sama dengan
Informan-informan sebelumya, di Kota Serang. Beliau mengatakan (I4 Q15) :
“Seluruh unsur Pemerintahan dan Masyarakat adalah pihak yang Pro sedangkan yang melanggar aturan Perda ini adalah yang Kontra dengan adanya Perda ini yang menjual dan mencari keuntungan dari peredaran Miras ini adalah Pihak yang tidak menghendaki adanya larangan peredaran Miras ini. Kalo boleh Saya sebut kafe-kafe di Kota Serang ini menjual minuman beralkohol Solid, Krakatau, Flemenggo, Savana, diatas Pasar Rau mereka itu ijinnya usaha apa seharusnya Dinas terkait Disperindag dan BPTPM juga melakukan pengawasanlah bantu Kami yang bisa menutup tempat usaha itukan Mereka bersama Satpol PP dengan bantuan Kami pada prosesnya” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Gito di atas diketahui ada beberapa
tempat usaha Kafe di Kota Serang yang menjual minuman beralkohol, menurut
Beliau tempat tersebut seharusnya ditutup oleh Pihak Satpol PP, BPTM, dan juga
Disperindagkop selaku pihak yang memiliki wewenang. Kemudian Peneliti juga
menanyakan pertanyaan yang serupa kepada pihak Disperindagkop Kota Serang
yang diwakili oleh Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop
Kota Serang menerangkan bahwa (I5 Q15) :
185
“Kami sebagai pihak Pemerintah dan seluruh pelaksana Perda Pekat ini termasuk pihak yang mendukung adanya larangan peredaran minuman beralkohol ini, bila pun ada yang tidak mendukung larangan minuman berlkohol ini itu hanya orang-orang yang mengambil keuntungan dari peredaran minuman beralkohol” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Hal yang diungkapkan oleh Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan
Disperindagkop Kota Serang tersebut serupa dengan apa yang dikemukan oleh
Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau dengan jelas
menerangkan bahwa (I6 Q15) :
“Pemerintah dan seluruh masyarkat yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol adalah pihak yang mendukung adanya larangan minuman beralkohol di Kota Serang dan pihak yang mengkonsumsi dan menjual minuman bberalkohol sebagai pihak yang dirugikan dari adanya larangan ini adalah pihak yang kontra tidak mendukung, jelas sajalah mereka kontra terhadap larangan ini wong mereka yang menjual mendapat pemasukan yang besar dari menjual minuman beralkohol apalagi kalo di tempat Karaoke, Kafe, Club Malam harganya itu bisa berkali lipat” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Pertanyaan serupa juga ditanyakan kepada Bapak Heli selaku Kasi
Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza, Beliau mengungkapkan hal
yang serupa dengan Informan-informan sebelumnya yaitu (I7 Q15) :
“Kalo Pihak yang mendukung Perda ini, Saya pikir semua Pihak mendukung adanya Perda ini terutama pihak Pemerintah dan Masyrakat namun kan masih ada segelintir Orang yang hidupnya bergantung pada kegiatan-kegiatan yang merupakan Penyakit Masyarakat seperti Pelacuran, Pengemis dan Penjual Miras yang pastinya Kontra terhadap adanya Perda Pekat ini” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
186
Setelah melakukan wawancara dengan Informan (I1, I2, I3, I4, I5, I6,. I7) Peneliti
mengetahu bahwa pihak yang mendukung ini adalah Pemerintah Kota Serang dan
SKPD yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan yaitu Satpol PP,
Disperindagkop, Dinkes, Dinsos, dan juga Pihak Kepolisian serta Masyarakat
karena Merekalah yang berupaya memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat
Kota Serang. Tidak hanya ada pihak yang pro namun ada juga pihak yang kontra
terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang ini karena pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan
dan memiliki keuntungan dengan mengedarkan minuman beralkohol. Pihak yang
Kontra terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol ini adalah oknum Pengusaha Tempat Hiburan Malam,
Karaoke, Kafe, serta Pemilik Warung Remang-remang yang menjual minuman
beralkohol merupakan pihak yang kontra terhadap adanya Perda tersebut. Pihak
tersebut berdasarkan oservasi yang dilakukan oleh Peneliti banyak tempat hiburan
malam di Kota Serang diantaranya Savana, Solid, FN Karaoke, Kafe Flamenggo
yang menjual minuman beralkohol setiap malam namun seolah dibiarkan oleh pihak
yang berwenang dalam hal penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol ini yaitu pihak Satpol PP dan Kepolisian ini menjadi
187
pertanyaan yang sangat menggangu di kepala Peneliti, mengapa tempat tersebut
dibiarkan menjual minuman beralkohol?. Mengapa pihak Satpol PP,
Disperindagkop, dan BPTPM tidak menutup dan mencabut ijin usaha tempat-tempat
yang secara jelas dan sudah menjadi rahasia umum di Masyarakat menjual
mengedarkan minuman beralkohol di Kota Serang ini menjadi hal yang harus
diperhatikan oleh Kita bersama khususnya oleh pihak Pemerintah Daerah Kota
Serang selaku pemegang kekuasaan dalam mengawasi jajarannya agar bertindak
sesuai dengan aturan.
4.4.2.2. Resources (Sumber daya)
Resources (Sumber daya), yaitu potensi yang dimiliki Pemerintah Kota
Serang untuk dapat mewujudkan keberhasilan tujuan adanya Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol. Sumber daya ini bisa berkaitan
dengan kemampuan pelaksana dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol.
Sumber daya tersebut sangat penting daalam menegakan suatu Perda karena
merupakan salaah satu faktor penentu berhasilnya suatu Peraturan Daerah, apakah
sumber daya tersebut memadai atau tidak dalam mendukung pelaksanaan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang untuk
188
mengetahui hal tersebut, Peneliti melakukan wawancara kepada kepada Bapak
Oman, selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan serius menerangkan bahwa (I1 Q16) :
“Jika kami lihat sumber daya yang dimiliki mungkin dari segi SDM dan sumber daya lainnya selalu saja dikatakan kurang memadai namun janganlah itu dijadikan alasan kalo kurang yah optimalkan semampunya pelaksanaan Perda yang sudah menjadi tanggung jawab bersama harus diutamakan” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Berdasarkan wawancara kepada Bapak Omaan Peneliti mengetahui bahwa
sumber daya untuk menjalankan Peraturan Daerah selalu saja dikatakan kurang
namun hal tersebut harusnya tidak menjadi penghalang yang besar dalam
melaksanakan Perda. Menanggapi pertanyaan yang sama Ibu Lily selaku Kasubag
Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
mengatakan dengan tegas bahwa (I2 Q16) :
“Sumber daya yang ada saya rasa cukup namun kurang secara kualitas itu berkaitan dengan individu, kalo masalah anggaran itu tergantung rumah tangga nmasing-masing kan semua sudah ada anggrannya, jawaban Saya sumber daya yang dibutuhkan masih kurang” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Diketahui bahwa sumber daya yang kurang itu sebenarnya datang dari
kualitas individu atau datag dari SDMnya namun dari segi anggaran dirasa cukup
karena di Pemerintahan semua itu sudah ada anggarannya namun secara
keseluruhan dikatakan bahwa memang sumber daya yang dibutuhkan untuk
189
menanngani Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol masih dirasa kurang. Selaras dengan apa yang diungkapkan
oleb Ibu lily diatas, Bapak Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang
memaparkan keterangannya dengan santai bahwa (I3 Q16) :
“Sumberdaya Kami masih kurang De, bangunan saja masih kecil seperti ini personil Kami masih kurang untuk melakukan penertiban Kami terkadang harus dibantu Kepolisian atau POL PP dari Provinsi dan Kabupaten, apabila ada penertiban yang cukup besar kalo Ade tanya masalah dana Saya tidak bisa menjawab itu bukan wewenang Saya” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Dari pernyataan Bapak Juanda tersebut diketahui bahwa Satpol PP Kota
Serang masih memiliki kekurangan dari segi SDM berkaitan dengan jumlah
Personil yang dimiliki masih kurang untuk melakukan pernertiban di wilayah Kota
Serang. Hampir selaras dengan apa yang dikatakan Bapak Juanda, Brigadir Gito
selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Kota Serang mengungkapkan dengan
tegas bahwa (I4 Q16) :
“Setiap Personil Kami sudah terlatih dan siap bertugas dari segi kualitas kam memadai namun dari segi kuantitas Kami masih kurang karena Kami juga memiliki tugas terkait hal yang lain juga, dari segi anggaran Kami sudah memilikinya untuk melakukan kegiatan penertiban amaupun razia pekat yang kami lakukan” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Berdasarkan informasi yang dikatakan Brigadir Gito, diketahu bahwa setiap
personil memiliki kemampuan yang sudah terlatih namun karena tugas Kepolisian
190
tidak hanya menangani urusan Penyakit Masyarakat saja menyebakann keterbatasan
personil dalam setiap kegiatan penegakan maupun pengawasan Perda Pekat ini
khususnyan terkait peredaran minuman beralkohol. Masih berkaitan dengan
pertanyaan yang sama, Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop
Kota Serang mengatakan juga pendapatnnya bahwa (I5 Q16) :
“Selama ini kalo dari pihak Disperindagkop sih tidak ada masalah berarti dari masalah perijinan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik namun ada keterbatasan dalam pengawasan karena pegawai disperindagkop yang terbatas dan gak mungkin menjangkau seluruh wilayah Kota Serang sampai kepelosok-pelosok nah ini dia yang juga jadi masalh yang jual minuman beralkohol itu gak cuma di Kota loh de di kampung-kampung juga banyak yang jual dan sulit buat kena tindakan” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Dari keterangan Bapak Handryan diketahui bahwa Disperindagkop tidak
mengalami permasalahan terkait dengan masalah perizinan namun serupa dengan
apa yang dialami oleh Satpol PP dan Kepolisian ternyata Disperindagkop juga
kekurangan pegawai untuk melakukan pengawasan dalam bidang perdagangan yang
hubungannya untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol keterbatasan ini
dikarenakan peredaran minuman beralkohol ini tidak hanya dijual di pusat Kota saja
namun juga sampai di kampung-kampung. Hal yang senada juga diungkapkan
Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau menjelaskan dengan
nada bicara yang santai bahwa (I6 Q16) :
“Keterbatasan sumber daya masalah klasik dalam suatu kebijakan memang dalam penegakan masalah minuman beralkohol ini menurut Saya sih dalam penegakannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang banyak agar
191
setiap sudut Kota Serang ini bisa diawasi tapikan pada kenyataanya jumlah petugas itu terbatas dan masih kurang belum lagi anggran untuk mobilisasi dan sebgainya tentu masih kurang mendukung disinilah sekali lagi saya tekan ayolah Masyarakat ikut membantu peran petugas agar semua dapat manfaat dari adanya Perda Pekat ini” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
. Informasi yang didapat dari Bapak Usep menjelaskan bahwa masalah
mengenai sumber daya ini merupakan masalah klasik yang dihadapi dalam setiap
penegakan Peraturan Daerah. Kekuragan dari segi jumlah petugas ini dapat
ditanggulangi dengan adanya peran dan bantuan dari Masyarakat dalam menegakan
dan mengawasi Perda Pekat ini khususnya dalam menangani masalah peredaran
minuman beralkohol. Mepertegas keterangan bahwa masih kurangnya sumber daya
yang dibutuhkan dalam menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dari para
informan sebelumnya Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks
Pengguna Napza menerangkan dengan singkat bahwa (I7 Q16) :
“Kalo bebicara masalah sumber daya akan selalu kurang apabila dibandingkan dengan banyak hal yang harus diperhatikan dan dilakukan untuk menangai masalah Pekat ini” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Berdasarkan pada informasi yang diungkapkan oleh para Informan yang
Peneliti wawancarai terkait dengan masalah sumber daya, diketahui bahwa ternyata
sumber daya dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khusunya
192
yang bergubunggan dengan pemberantasan peredaran minuman beralkohol ini
ternyata masih kurang karena petugas Satpol PP, Kepolisian dan juga
Disperindagkop masih memiliki keterbatasan dari segi jumlah personil dan pegawai
yang juga diperparah dengan kenyataan bahwa minuman beralkohol ini bisa
diedarkan dimana saja mulai dari pusat Kota Serang sampai wilayah Perkampungan
yang terpencil yang jauh dari pusat kota. Namun keterbatasan sumber daya tersebut
seharusnya bukan penghalang yang berarti dalam upaya untuk menegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khusunya terkait pemeberantasan peredaran minuman
beralkohol karena keterbatasan tersebut sebenarnya dapat ditangani apabila peran
dan bantuan dari Masyarakat dapat ditingkatkan ini menjadi masukan bagi
Pemerintah Kota Serang untuk bagaimana meningkatkan peran serta Masyarakat
dalam menyukseskan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Dalam menegakan suatu Peraturan Daerah tentu saja ada pihak-pihak yang
bekerjasama dalam rangka untuk membuat Peraturan Daerah tersebut berjalan
dengan lancar dan dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang menjadi
alasan Peeraturan Daerah tersebut dibuat. Dalam Penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait pemeberantasan peredaran minuman beralkohol
tentunya terdapat Pihak yang saling bekerjasama dan untuk mengetahui pihak-pihak
193
yang saling bekerjasama dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait pemberantasan peredara minuman beralkohol ini Peneliti
melakukan wawancara dengan beberapa Informan yang memiliki pengetahuan
mengenai hal tersebut yang satunya adalah Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan
dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
memaparkan penjelasannya dengan tegas bahwa (I1 Q17) :
“Semua pihak, semua unsur yang ada di Kota Serang dari Pemerintah melalui Satpol PP, Dinkes, Dinsos, Disperindagkop, Kepolisian, TNI, unsur Agama dan Masyarakat harus bekerjasama untuk menegakan larangan minuman beralkohol di Kota Serang agar berjalan dengan baik dan berhasil dalam menanggulangi permasalahan minuman beraalkohol tersebut.” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Berdasarkan keterangan Bapak Oman di atas diketahu bahwa semua pihak
dari mulai Pemerintah dan pihak yang ditunjuk sebagai yang berwenang dalam
melakukan pemberantasan peredaran minuman beralkohol ini yaitu Satpol PP dan
Kepolisian beserta pihak yang juga terlibat dari segi pengawasan seperti
Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos harus bisa saling bekerjasama dalam
menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khusnya terkait upaya
pemberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini dengan
merangkul Masyarakat juga pada pelaksanaanya karena Masyarakat sendirilah yang
lebih mengeatahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.
194
Serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Oman di atas, Ibu Lily
selaku Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang juga mengatakan dengan singkat dan jelas bahwa pihak yang
harus bekerjasama dalam penegakan Perda Pekat ini adalah (I2 Q17) :
“Pihak yang bekerjasama dalam penegakan Perda Pekat yang berkaitan denganperedaran minuman beralkohol ini antara lain, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos, Satpol PP tentunya juga Kepolisian dan Masyarakat” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Masih menanggapi pertanyaan yang sama hal senada namun dengan
pemaparan yang lebih panjang diutarakan oleh Bapak Juanda selaku Kabid PPHD
Satpol PP Kota Serang mengatakan bahwa (I3 Q17) :
“Harusnya semua pihak bisa bekerjasama dalam penertiban Perda ini, Masyarakat juga harus berperan apalagi peredaran Miras ini ada di tengah Masyarakat jadi, Masyarakat lebih tau pastinya makanya kami mnghimbau pada Masyarakat untuk membantu kami dalam upaya penegakan larangan peredaran miras di Kota Serang ini. Kalo yang seharusnya yang bekerjasama dalam Perda ini Satpol PP, Kepolisian, TNI, Disperindag, Dinkes, Dinsos kalo mengadakan razia gabungan bisa juga koordinasi laporan pelanggaran Perda Kami akan membantu baik diminta maupun tidak” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Berdasarkan informasi dari Bapak Juanda di atas diketahu selain pihak yang
memang ditunjuk sebagai pelaksana dalam penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya dalam menangani peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang yaitu, Satpol PP, Kepolisiam dan juga Dinas terkait perlu mendapat
195
dukungan serta bantuan dari Masyarakat, karena Masyarakat dianggap lebih
mengetahui mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai peredaran
minuman beralkohol. Hal yang hampir senada juga diungkapkan oleh Brigadir Gito
selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres Serang dengan nada yang tegas
Beliau menrangakan bahwa (I4 Q17) :
“Kepolisian, Satpol PP, dam TNI beserta unsur Pemda terkait yang seharusnya bekerjasama dalam pemberantasa minuman beralkohol ini dibantu peran Masyarakat sebagai mitra kami karena Masyarakatlah yang lebih mengetahui hal-hal yang terjadi dilapangan. Tapi ini sekedar cerita saja apabila ada operasi gabungan untuk merazia tempat hiburan yang menjual miras kami selalu gagal miras yang didapatkan hanya sedikt entah ada oknum yang membocorkan atau bagaimana, jadi kami lebih berhasil kalau melakukan tindakan sendiri” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Gito di atas kembali adanya
penekanan bahwa peran Masyarakat ini harus lebih ditingkatkan lagi karena
Masyarakat sendirilah yang lebih mengetahui apa yang terjadi dilingkungannya
karean minuman beraalkohol ini dijual ditenga-tengah Masyarakat dan seharusnya
Masyarakat dapat memberikan laporan kepada Pihak yang berwajib. Brigadir Gito
juga bercerita bahwa apabila terjadi bahwa setiap ada razia gabungan yang
dilakukan bersama Satpol PP dan TNI dan beserta pihak Pemda selalu saja
Minuman beralkohol yang didapat sebagai barang sitaan itu sedikit dan terkadang
tempat yang telah dipastikan menjual minuman beralkohol malah tidak ada ketika
dirazia ini menimbulakn kecurigaan bahwasannya ada oknum yang membocorkan
perihal razia tersebut.
196
Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota Serang
juga menaggapi pertanyaan yang sama mengenai pihak mana saja yang bekerjasama
pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit khusunya terkait pemberantasan
peredaran minuman beraalkohol di Kota Serang, Beliau dengan nada bicara yang
santai mengungkapkan bahwa (I5 Q17) :
“Kalo pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan Perda ini sudah pasti Satpol PP yang berperan dalam penindakan dan razia, kami sebagai pengawas perdagangan, Dinkes dan Dinsos menurut saya yang terlibat secara langsung dan bekerjasama pada pelaksanaan Perda Pekat ini” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Informasi yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Usep selaku Staf
Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau memberikan informasi bahwa (I6 Q17) :
“Kalo misalnya ada razia gabungan contohnya kemarin menjelang puasa Kami dilibatkan, bersama, Disperindag, Dinsos juga Kepolisian sempat ada pemusnahan minuman beralkohol juga maret kemarin dan Kami ikut dalam pemusnahan itu juga ada ulama juga dari MUI itulah pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka memerangi peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini bersama Masyarakat” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Berdasarkan informasi dari Bapak Usep di atas, Peneliti bisa mengatahui
ternyata dalam razia gabungan semua pihak maupun Dinas terkait lain ikut
dilibatkan antara lain, Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos, dan
MUI juga dilibatkan dalam upaya pemberantasan dan pemusnahan minuman
197
beralkohol di Kota Serang. Serupa dengan informasi yang diungkapkan Informan-
informan sebelumya, Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks
Pengguna Napza juga mengungkapakan bahwa (I7 Q17) :
“Kalo masalaha ini Miras ini Satpol PP sebagai pelaksana bekerjasama dengan Kepolisian dan juga Dinas lain kaitannya dengan penegakan Perda Pekat ini. Kalo kami Dinsos tugasnya adalah mengadakan Rehabilitasi Sosial, Pengemis, PSK, Anak Jalanan, agar mereka bisa jadi warga yang bisa hidup secara normal Dinsos juga kadang menemukan anak jalanan yang biasa mengkonsumsi Miras dan Narkoba itu juga akan coba dihilangkan dengan rangkaian kegiatan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Kami. Kami juga bisa minta bantuan masalah kesehatan untuk warga binaan kami kepada Dinkes, dan juga bisa juga bantuan itu diberikan oleh Dinas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara denngan Bapak Heli di atas, Peneliti
mengetahui peran Dinsos adalah lebih kepada upaya rehabilitasi sosial yang
dilakukan kepada warga binaanya saja yaitu Anak Jalanan, Gelandangan Penegmis
dan juga Warag Tuna Susila lainnya. Juga diketahui bahwa berkaitan dengan
rehabilitasi eks pengguna Napza ini sudah tidak ada karena penarikan anggaran
reehabilitasi eks Napza tersebut ke pusat tidak lagi di daerah. Hal tersebut
menjadikan upaya pemeberantasan masalah peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang menjadi semakin tidak optimal karena rehabilitasi eks pengguna Napza
sebagaai salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinsos Kota Serang dalam
mengurangi konsumsi dan peredaran minuman beralkohol lewat adanya rehabilitasi
tersebut terhenti.
198
Setelah menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang didapat oleh
Peneliti, setelah melakukan wawancara dengan para Informan terkait mengenai
pihak mana saja yang bekerjasama pada upaya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khusunya terkait pemeberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
adalah Satpol PP dan Kepolisian yang berwenang secara langsung dalam melakukan
razia dan penertiban peredaran minuman beralkohol kemudian Disperindagkop dan
Dinkes adalalah pihak yang berwenang dalam mengawasi peredaran minuman
beralkohol sesuai dengan fungsinya masing-masing daalam bidang perdagangan dan
kesehatan sedangkan Dinsos berperan dalam pengwasan dan rehabilitasi sosial
terkait Perda Pekat ini. Kemudian semua pihak tersebut juga menekankan perlunya
dukungan Masyarakat dan unsur agama dalam upaya pemberantasan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini agar dapat mencapai keberhasilan. Pihak
yang bekerjasama dalam menegakan Peraturan Daerah tentu saja tetap akan
memiliki spesifikasi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak
tersebut. Dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini masing-masing pihak
memiliki tugasnya amasing-masing dalam menagakan Perda tersebut. Untuk
mengetahui peran dari masing-masing pihak yang menegakan Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya dalam memberantas peredaran minuman beralkohol maka
199
pertama Peneliti menanyakan hal terseebut kepada Bapak Oman, selaku Kasubag
Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang, Beliau mengungkapkan bahwa (I1 Q18) :
“Peran kami sebagai Biro Hukum tentu saja mensosialisasikan adanya Perda Pekat ini larangan tentang peredaran minuman beralkohol ini kepada seluruh mitra Kami berupa koordinasi antar SKPD terkait mengenai langkah-langkah penegakan peraturan ini Satpol PP, Kepolisian, Dinkes, Dinsos, Diperindagkop yah semua yang terlibat termasuk kepada Masyarakat sosialisasi itu Kami lakukan. Kami juga mengawasi penegakan Perda tersebut.” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Oman di atas, Peneliti
mengetahui bahwa Peran Biro Hukum Sekda Kota Serang adalah mensosialisasikan
dan juga ikut mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Sejalan
dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Oman diatas, Ibu Lily selaku Kasubag
Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
juga menjelaskan bahwa (I2 Q18) :
“Peran Kami sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Serang sesuai dengan tugas kami di Biro Hukum ini melakukan koordinasi dan pengawasan terkait perda Pekat ini kepada SKPD-SKPD dan unsur-unsur lain yang dilibatkan dalam penegakan Perda Pekat ini agar dapat berjalan dengan apa yang diamanatkan dalam Perda.” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Berdasarkan informasi yang didapat dari Ibu Lily di atas diketahui bahwa
sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Biro Hukum Sekda Kota Serang
200
bertujuan agar Pelaksanaan Perda tersebut dapat berjalan lancar sesuai dengan isi
dan amanat Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
pemberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat mencapai
tujuan yang diamanatkan Perda Pekat tersebut. Kemudian Peneliti juga ingin
mengetahui peran dan hal apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Serang
dalam menangani permasalahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untk mengetahui hal itu
maka Peneliti menanyakan hal tersebut kepada Bapak Juanda Kabid PPHD Satpol
PP Kota Serang, Beliau dengan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan oleh
Peneliti sebagai berikut (I3 Q18) :
“Peran kami sudah jelas menegakan Perda melakukan penertiban berupa razia terhadap peredaraan miras di Kota Serang menindak, memberikan laporan melalui PPNS kejaksaan itu bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perda kurungan 3 bulan sampai dengan denda RP.50.0000 apabila ada yang terbukti melanggar ketentuan Perda sanksinya yaitu sampai dengan penutupan tempat usaha yang terbukti menjual miras di Kota Serang.” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Juanda di atas Peneliti
mengetahu bahwa peran Satpol PP dalam mengatasi Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khusunya terkait pemeberantasan peredaran minuman beralkohol adalah
201
mengadakan penertiban berupa razia yang dilakukan secara berakala yang dilakukan
3 bulan sekali. Sanksi yang bisa dikenakan kepada pihak yang menjual minuman
beralkohol ini adalah kurungan selama tiga bulan atau denda yang bisa mencapai Rp
50.000.000 serta apabila ada tempat usaha yang terbukti menjual maka akan dicabut
ijin usahanya. Tidak hanya Satpol PP yang terlibat dalam penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini Kepolisian juga tentunya berperan dengan caranya sendiri. Untuk
mengetahui peran Kepolisian tersebut maka Peneliti menanyakannya pada Brigadir
Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres Serang, Beliau dengan serius
dan tegas menyatakan bahwa (I4 Q18) :
“Kalo peran Kami Kepolisian ini berhubungan dengan Hankamtibmas yang salah satunya memberantas peredaran minuman beralkohol agar tercipta ketertiban dan keamanan di wilyah hukum Kami, penindakannya dengan merazia tempat-tempat yang di identifikasi mengedarkan minuman beralkohol yang sebelumnya telah dipastikan oleh Intel yang Kami tugaskan apabila sudah terbukti akan Kami tindak Penjualnya akan Kami amankan kena tindak pidana ringan hukuman kurungan 3 bulan denda maksimal sampai Rp.50.000.000, namun apabila minuman beralkhol itu impor dari luar kami akan usut sampai ke cukai dan dilimpahkan ke Reskrim itu bisa pidana murni dan diadakan sidang di pengadilan.” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Berdarsarkan informasi dari Brigadir Gito di atas peneliti mengetahui bahwa
tugas Kepolisian sebenarnya hampir sama dengan Satpol PP, namun Kepolisian ini
menjalankan tugasnya dalam menciptkan Hamkamtibmas di Kotas Serang untuk
maka Kepolisian terus melaksanakan penertiban dan merazia tempat-temppat yang
202
menjual minuman beralkohol di Kota Serang dengan terlebih dahulu menyebarkan
para intelnya untuk mencari informasi dimana saja minuman beralkohol ini
diedarkan di Kota Serang. Untuk lebih memperdalam informasi yang didapat maka
Peneliti juga menanyakan peran dari Disperindagkop Kota Serang dalam
menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk itu Peneliti menanyakan hal
tersebut kepada Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota
Serang, Beliau dengan santai menerangkan bahwa (I5 Q18) :
“Kalo peran Kami sebagai Disperindagkop lebih berfungsi kepada peran pengawasannya saja namun apabila ada pelanggaran kami akan tindak tegas dengan mencabut ijin usaha apabila ada ijin perdagangan yang disalahgunakan dengan menjual minuman beralkohol atau barang lain yang dilarang untuk diperjualbelikan” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Handryan di atas, Peneliti
menarik kesimpulan bahwa peran Disperindagkop lebih kepada pengawasan dalam
bidang perdagangan saja dan apabila ada pihak yang terbukti menyalahgunakan ijin
perdagangan dengan menjual minuman beralkohol maka Disperindagkop akan
mencabut ijin usahanya dengan mengkoordinasikan hal tersebut kepada BPTPM
Kota Serang terlebih dahulu. Dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredarran minuman beralkohol tentunya Dinkes Kota Serang juga memiliki
203
perannya tersendiri dikarenakan minuman beralkohol ini bisa membahayakan
kesehatan bagi peminumnya. Dalam rangka untuk mengetahui peran yang dilakukan
oleh Dinkes tersebut maka Peneliti menanyakannya kepada Bapak Usep selaku Staf
Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau menerangkan bahwa (I6 Q18) :
“Peran kami sesuai dengan tugas kami dibidang kesehatan kami setiap kesempatan dan acara biasanya selalu menghimbau agar Masyarakat Kota Serang tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol karena dilarang di Kota Serang dan berdampak buruk bagi kesehatan, sosialisasi yang kami lakukan juga dengan slogan-slogan, hidup sehat tanpa narkoba, hidup sehat tanpa alkohol macam cara Kami sebagai upaya mendukung Perda Pekat ini” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Usep di atas diketahui behwa
peran Dinkes dalam menangani permasalahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yaitu dengan sering
melakukan sosialisasi menegenai bahaya minuman beralkohol dipelbagai
kesempatan dan acara yang seminar kesehatan baik di sekolah-sekolah maupun
langsung terjun di Masyarakat. Tidak kalah dengan Dinkes tentunya juga Dinsos
Kota Serang juga memiliki perannya terkait hal ini untuk mengetahui peran Dinsos
dalam menangani permasalahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol ini, Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak
204
Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza, Beliau dengan
jelas mengatakan bahwa (I7 Q18) :
“Masalah Miras ini Satpol PP sebagai pelaksana bekerjasama dengan Kepolisian dan juga Dinas lain kaitannya dengan penegakan Perda Pekat ini. Kalo kami Dinsos tugasnya adalah mengadakan Rehabilitasi Sosial, Pengemis, PSK, Anak Jalanan, agar mereka bisa jadi warga yang bisa hidup secara normal Dinsos juga kadang menemukan anak jalanan yang biasa mengkonsumsi Miras dan Narkoba itu juga akan coba dihilangkan dengan rangkaian kegiatan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Kami. Kami juga bisa minta bantuan masalah kesehatan untuk warga binaan kami kepada Dinkes, dan juga bisa juga bantuan itu diberikan oleh Dinas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Diketahui tugas Dinsos Kota Serang utamanya adalah melakukan pengawasan
dan rehabilitasi sosial bagi Anak Jalan, Gelandangan Pemgemis, dan PSK agar
dapat diterima kembali ke tengah Masyarakat dengan baik. Rehabilitasi sosial yang
dilakukan Oleh Dinsos tersebut bisa berbentuk pelatihan kerohanian, kepribadian
sampai dengan keterampilan yang dapat berguna bagi warga binaan. Namun
masalah rehabilitasi eks pengguna Napza yang bisa bermanfaat dalam upaya
memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang telah dua tahun ini
dihentikan karena anggarannya ditarik dari pusat.
Setelah mengadakan wawancara dengan para Informan di atas mengenai
perannya dalam menangani permasalahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang Peneliti menarik kesimpulan
205
bahwa peran tersebut terbagi dua ada yang berperan dalam peneritban dan
pengawasan yaitu Satpol PP bersama Kepolisian, kemudian ada yang berperan lebih
kepada pengawasan sesuai dengan bidangnya yaitu Disperindagkop dan Dinkes
yang berperan dalam mengawasi perdagangan dan kesehatan namun ada juga yang
mendapat tugas khusus yaitu Dinsos yang berperan pada aspek rehabilitasi sosial.
Namun dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait pemberantasan
peredaraan minuman beralkohol di atas Peneliti mendapatkan pengetahuan bahwa
razia serta penertiban yang dialakukan oleh Satpol PP setiap 3 bulanan masih belum
bisa mengatasi permasalahan peredaran minnuman beralkohol di Kota Serang,
karena sesungguuhnya peredaran minuman beralkohol itu terjadi setiap malam di
Kota Serang yang kebanyakan terpusat di tempat-tempat hiburan malam di Kota
Serang seperti Alun-alun Kota Serang, Stadion Maulana Yusuf, Ramayana, Taman
Sari, Kepandean, dan juga terjadi di atas Pasar Rau Kota Serang disana terdapat
Tempat Hiburan Malam, Karaoke, Biliard, dan Kafe yang menjual minuman
beralkohol. Ada pertanyaan yang mengganggu nalar Peneliti, mengapa tempat-
tempat tersebut tidak ditertibkan dan diawasi setiap malam oleh pihak berwenang
padahal tempat tersebut sudah terkenal dikalangan Masyarakat Kota Serang
merupakan surga hiburan malam, Pelacuran dan Minuman Beralkohol selalu hadir
sebagai penghias malam di Kota Serang. Semoga dengan adanya Perwal yang baru
dikeluarkan bulan juni 2017 kemarin dapat menjadi senjata yang mampu
206
memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dengan menutup
tempat-tempat usaha yang terbukti menjual minuman beralkohol.
4.4.2.3 Decision Environment (Lingkungan Keputusan)
Decision environment (Keputusan lingkungan), yaitu kondisi yang terjadi di
lingkungan kebijakan yang berada di luar kontrol Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol. Lingkungan kebijakan ini
merupakan hal yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan, karena
permasalahan-permasalan yang terjadi pada suatu kebijakan khususnya Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol itu terjadi di
lingkungan kebijakan berkaitan dengan Perda tersebut yaitu wilayah Kota Serang.
Untuk menangani permasalahan yang terjadi di lingkungan kebijakan tersebut maka
pada penegakan aturan yang terkandung pada kebijakan itu akan dilaksanakan oleh
pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana yang berwenang untuk melakukan
penegakan dan penertiban aturan kepada setiap pelanggaran yang terjadi di
lingkungan kebijakan. Untuk mengetahui pihak mana saja yang berwenang untuk
melakukan penertiban berupa razia, penutupan tempat usaha dan sanksi lainnya
pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk mengetahui pihak-
207
pihak yang berwenang tersebut maka Peneliti menanyakan hal tersebut kepada
Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan nada suara yang serius mengatakan
bahwa (I1 Q19) :
“Kalo masalah penutupan, penegakan, seperti razia itu tugasnya Satpol PP, koordinsinya dengan Disperindag dan BPTPM Kota Serang yang pada pelaksanaanya bisa juga dibantu dari pihak Kepolisian, TNI, dan SKPD lain yang terakit kalo itu razia gabungan.” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Oman di atas, Peneliti
mendapatkan informasi yang berhak dan memiliki wewenang dalam melakukan
penertiban, razia hingga penutupan tempat usaha yang menjual minuman beralkohol
ini adalah Satpol PP Kota Serang, bersama Kepolisian, dan juga Pihak lain yang
juga yang bisa membantu seperti TNI dan SKPD lain yaitu Disperindagkop, Dinkes,
Dinsos juga bisa terlibat sebagai pihak yang mengawasi. Sedangkan masalah
penutupan tempat usaha yang melanggar aturan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait pemberantasan peredaran minuman beralkohol ini berkoordinasi
dengan Disperindagkop dan BPTPM Kota Serang. Hal yang senada juga
diungkapkan Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan tegas menjelaskan bahwa
(I2 Q19) :
208
“Kalo perkara razia minuman beralkohol sih itu urusannya POL PP sama Kepolisian ituh SKPD yang lain hanya berwenang melakukan pengawasan kalaupun ada itu paling hanya himbauan dan sanksi administratif bisa berupa pencabutan izin usaha misalnya itu dilakukan oleh Satpol PP setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS dan setelah itu penutupan baru bisa dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPTPM Kota Serang” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Ibu lily di atas Peneliti mendapatkan
pengetahuan bahwa Satpol PP yang berhak mengadakan razia, penertiban dan
penutupan setelaah dilakukan penyelidikan oleh PPNS kemudian apabila sudah
terbukti tempat tersebut melanggar barulah akan dicabut ijin usahanya dengan
berkoordinasi dengan BPMPT dan Disperindagkop. Kemudian masih menanyakan
hal yang sama Peneliti mewawancarai, Bapak Juanda Kabid PPHD Satpol PP Kota
Serang Beliau dengan tegas menerangkan bahwa (I3 Q19) :
“Kami dan Kepolisian yang paling berwenang untuk masalah penegakan terhadap peredaran miras ini, mulai dari razia sampai pengajuan tuntutan kepada kejaksaan melalui PPNS kalo masalah penutupan dan tata cara Kami hanya mengikuti panduan dari Perwal yang baru ada pada bulan juni kemarin akan tetapi itupun belum efektif” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Juanda di atas diketahui bahwa
penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP terssebut dibantu oleh Pihak Kepolisian
dan Penutupan yang dilakukan itu mengikuti petunjuk yang ada pada Perwal yang
baru disahkan pada bulan juni kemarin dan itupun belum efektif dilaksanakan.
Menanggapi hal yang serupa Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara
Polres Serang juga memberikan keterangannya dengan tegas bahwa (I4 Q19) :
209
“Kalau masalah penegakan berupa razia dan penertiban itu tugas Satpol PP dan Kami juga Kepolisian ikut terlibat yang lebih berwenang untuk menutup tempat usaha adalah Satpol PP ,Disperindag dan BPTPM dengan mencabut ijin usaha apabila ada Kafe, Restoran, atau tempat Karaoke yang kedapatan menjual miras” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Hal yang diungkapkan oleh Brigadir Gito di atas senada dengan apa yang
telah diungkapkan oleh para Informan sebelumnya. Untuk lebih memperdalam
informasi yang didapat, Penelti juga melakukan wawancara kepada Bapak
Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota Serang, Beliau dengan
santai mengatakan bahwa (I5 Q19) :
“Penertiban dan razia itu utamanya tugas Satpol PP dan Kepolisian, kalo pencabutan ijinnya ada ditangan BPTPM dan Kami Disperindag namun dalam pelaksanaannya itu dibantu oleh Satpol PP dan Kepolisian biasanya seperti itu” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Handryan diatas Peneliti juga
masih menemukan informasi yang senada dengan yang diungkapkan oleh para
Informan lain. Kemudian masih senada dengan para Informan sebelumnya, Bapak
Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang juga dengan serius menerangkan
bahwa (I6 Q19) :
“Sekarang sudah ada Perwal yang mengatur hal itu pihak yang berwenang utnuk melakukan hal razia dan penutupan tempat usaha yang melakukan pelanggaran itu tugasnya Satpol PP yang dikoordinasikan BPTPM Kota Serang jg sehingga ijin usahanya dicabut” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
210
Jawaban yang masih senada dengan yang diungkapkan Bapak Usep di atas
juga diungkapkan oleh Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks
Pengguna Napza, Beliau menjelaskan dengan singkat bahwa (I7 Q19):
“Razia dan penegakan hukum itu merupakan domain dari Kepolisian dan Satpol PP kalo masalah penuntupan, pencabiutan ijin usaha itu wewenangnya Badan Penanaman Modal dan sanksi pidana itu bisa diajukan melalui PPNS atau Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan para Informan di atas (I1, I 2, I3, I 4, I5,
I6, I7), Peneliti mendapatkan penegetahuan bahwa yang berhak dan memiliki
wewenang untuk melakukan penertiban dan razia dalam rang penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait pemberantasan peredaran minuman
beralkohol adalah Satpol PP yang dibantu oleh pihak Kepolisian. Kemudian dibantu
juga oleh SKPD yang lain Dinsperindagkop, Dinkes, Dinsos sesuai dengan tupoksi
yang dimiliki dalam rangka membantu penegakan Peraturan Daerah tentang Pekat
tersebut Khususnya terkait peredaran minuman beralkohol. Kalo penutupan tempat
usaha yang terbukti melanggar aturan Perda Pekat juga yang berhak melakukannya
adalah Satpol PP setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS dan Penyidik Kepolisian
setelah terbukti ada pelanggaran barulah penutupan tersebut dikoordinasikan kepada
BPTPM sebagai yang berwenang untuk mencabut ijin usaha. Kemudian untuk
mengetahui penegakan yang dilakukan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
211
khususnya terkait peredaran minuman beralkohol ini sudah maksimal atau belum
dan apa saja yang terjadi dilapangan berakaitan dengan permasalahan dan
peenegakan yang dilakukan dilapangan apakah sudah maksimal maka, Peneliti
menanyakan hal tersebut kepada Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau
menerangkan hal tersebut dengan serius bahwa (I1 Q20) :
“Saya rasa sudah maksimal dalam peneggakannya namun Kami akui masih ada saja piihak-pihak yang tidak menaati aturan dalam Perda tersebut dengan masih adanya pihak yang menjual dan menyediakan tempat untuk mengkinsumsi minuman beralkohol di Kota Serang dan ini menjadi bahan masukan Kami selaku Pemerintah agar dapat memberikan solusi yang paling baik terkait pelarangan minuman beralkohol ini” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Setelah melakukan wawancara pada Bapak Oman di atas, diketahui bahwa
penegakan yang dilakukan oleh pihak terkait seperti Satpol PP dan Kepolisian ini
sudah maksimal. Namun diakui bahwa peredaran minuman beralkohol ini masih
saja terjadi di Kota Serang karena masih banyak pihak yang mengambil keuntungan
dari hal tersebut. Senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Oman di atas, Ibu
Lily selaku Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang, Beliau menyatakan dengan jelas bahwa (I2 Q20) :
“Saya rasa sudah maksimal apa yang dilakukan oleh Pemerintah melalui SKPDnya dalam rangka menaggulangi permasalahan minuman beralkohol ini sudah maksimal, namun kata maksimal tidak selalu berbanding lurus dengan fakta dilapangan karena diluaran sana masih banyak pihak yang mengedarkan minuman beralkhol di Kota Serang, ini masalah kesadaran Masyarakat yang harus ditingkatkan agar amanat Perda Pekat bisa
212
diwujudkan” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Setelah melakukan wawancara kepada Ibu Lily di atas Peneliti mengetahui
bahwa penegakan yang dilakukan untuk menangani permasalahan peredaran
minuman beralkohol ini memang sudah maksimal, namun kata maksimal tersebut
tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan dilapangan. Karena pada
kenyataanya peredaran minuman beralkohol ini masih terjadi di Kota Serang.
Selanjutnya masih menanyakan hal yang serupa, Peneliti mewawancarai Bapak
Juanda Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang, Beliau dengan tegas mengungkapkan
bahwa (I3 Q20) :
“Kami rasa sudah maksimal dalam melakukan penegakan akan tetapi Kami selalu dihadapkan kepada permasalahan klasik yaitu penjual minuman keras itu tersembunyi, terdapat di pusat kota sampai perkampungan di Kota Serang apalagi untuk daerah Walantaka dan Curug serta Taktakan Kami sulit menjangkau tempat tersebut, penegakan sudah maksimal namun hasilnya belum maksimal karena terkendala sumber daya, luas wilayah, dan penjualan minuman beralkohol yang terkadang sudah dipastikan ada menjual minuman keras namun ketika dirazia hanya ditemukan sedikit mirasnya” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara Kepada Bapak Juanda di atas, diketahui bahwa
sesungguhnya penegakan yang dilakukan ini sudah maksimal oleh Pihak Satpol PP,
akan tetapi karena adanya beberapa kendala yang dihadapi menyebabkan hasilnnya
tidak terlalu baik dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP diantaranya adalah penjual minuman
213
beralkohol yang tersembunyi dan tidak hanya ada di pusat Kota Serang namun
terdapat juga di perkampungan. Kemudian masalah seperti sumber daya, luas
wilayah, dan adanya oknum yang membocorkan razia adalah hal yang menghambat
penegegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol. Kemudian Peneliti juga menanyakan hal yang serupa kepada
pihak Kepolisian yang diwakili oleh Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi
Sabhara Polres Serang, Beeliau dengan serius dan tegas mengatakan bahwa (I4
Q20):
“Kami sudah melakukan upaya semaksimal mungkin agar menghasilkan dampak yang baik dalam upaya pemberantasan miras di Kota Serang ini, namun kalo masalah faktanya masih banyak yang menjual miras di Kota Serang. Itu karena mereka main kucing-kucingan dengan Kami, terselubung sebagai warung kelontong, Warung Remang-remang, Kafe dan tempat Karaoke itu menjadi kedok bagi penjual miras di Kota Serang bahkan ada Toko Bangunan yang dijadikan gudang miras di Daerah Kecamatan Serang itu fakta yang mengejutkan untuk Kami” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Informasi yang diungkapkan oleh Brigadir Gito di atas memberikan
pengetahuan kepada Peneliti bahwa penegakan yang sudah dilakukan oleh pihak
Kepolisian sesungguhnya sudah maksimal namun karena penjual minuman
beralkohol ini bermain kucing-kucingan atau secara tersembunyi menjual minuman
beralkohol tersebut mengakibatkan masalah peredaran minuman beralkohol ini
masih terjadi di Kota Serang. Penjualan minuman beralkohol di Kota Serang juga
memakai kedok guna dapat mengelabui Petugas, penjualan minuman beralkohol ini
214
bisa berkedok sebagai Warung Sembako, Warung Jamu, Tempat Karaoke, dan
bahkan ada Toko Bangunan yang dijadikan gudang minuman beralkohool inilah
yang menyebabkan pemberantasan minuman beralkohol di Kota Serang belum
mendapatkan hasil yang maksimal dalam memerangi peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang. Tidak hanya Satpol PP dan Kepolisian yang
mempunyai tugas dalam menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
pemeberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang maka Peneliti juga
menanyakan masalah penegakan tersebut kepada Bapak Handryan selaku Kabid
Perdagangan Disperindagkop Kota Serang, Beliau juga memberikan tanggapannya
terkait pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti, beliau dengan santai menatakan
bahwa (I5 Q20) :
“Saya rasa upaya yang dilakukan Pemerintah sudah maksimal namun haslnya masih kurang karena menurut saya banyak faktor yang berpengaruh, penjual minuman alkohol itu sembunyi-sembunyi saya yakin ituh warung-warung jamu jual minuman beralkohol biarpun yang kelasnya menengah ke bawah kemudian ada yang jual kan berarti ada yang minum. Gak mungkin toh ada yang jual kalo gak ada yang beli pembelinya juga harusnya kena biar gak ada yang beli lagi tuh minuman beralkohol biar adil jangan yang jual aja yang kena kalo yang menjual sih saya rasa karena nguntungin aja mereka jual apalagi ditempat hiburan harganya bisa lebih mahal lagi” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Handryan di atas
Peneliti mendapat informasi bahwa minuman beralkohol ini beralkohol ini sudah
ditegakan dengan maksimal namun karena masih banyak Okunum yang menjual
215
minuman beralkohol ini secara sembunyi-sembunyi. Kemudian menuruh Bapak
Hnadryan juga seharusnya baik yang menjual ataupun yang meminum juga
mendapat sanksi yang tegas agar peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini
dapat dihilangkan. Berbeda dengan apa yang diungkapakan oleh Bapak Handryan
diatas, Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang, mengatakan dengan
jelas bahwa (I6 Q20) :
“Menurut saya belum tegas karena masih banyak lo penjual minuman beralkohol di Kota Serang ini itu sudah jadi rahasia umum di Stadion Ciceri, Alun-alun itu kan banyak yang menjual miras masa Satpol PP dan Kepolisian masa tidak tau itu sudah jadi rahasia umum di Kota Serang loh Mas, bahkan tiap tahun baru anak muda kan merayakannya dengan pesta miras, yang lebih gawatnya lagi hajatan perkawinan saja dijadikan kesempatan buat berpesta minuman beralkohol iru gawat sekali kan, anak sekolah SMP saja sudah banyak yang minum bagaimana miris saya” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Usep menurut Beliau
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait peredaran minuman
beralkohol ini masih belum maksimal dilakukan hal itu terbukti dari adanya
beberapa tempat di Kota Serang yang menjadi pusat penjualan minuman beralkohol
diantaranya; Stadion Ciceri dan Alun-alun. Bahkan menurut Beliau setiap tahun
baru banyak orang yang berpesta minuman beralkohol bahkan yang lebih parah
bahkan minuman beralkohol ini juga diminum pada saat pesta perkawinan. Ini
merupakan kenyataan yang sangat mencengangkan dan memprihatinkan. Kemudian
Peneliti menanykan hal yang serupa kepada Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi
216
Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza, Beliau dengan jelas menerangkan bahwa
(I7 Q20) :
“Kalo penegakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam menegakan Perda Pekat ini Saya pikir sudah maksimal. Namun sayangnya permasalahan Penyakit Masyarakat ini tidak pernah selesai karena banyak faktor seperti tingkat pendidikan rendah, kemiskinan, lapangan pekerjaan yang kurang bisa menjadi peyebab adanya Penyakit Masyarakat. Jika Kita pahami sesungguhnya masalah Penyakit Masyarakat ini saling terkait PSK dengan Hiburan Malam, Miras merupakan satu keluarga” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Heli di atas Peneliti
mendapatkan informasi bahwa penegakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
berwenang sudah maksimal namun adanya beberapa faktor penghalang dalam
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
peredaran minuman beralkohol di Koya Serang ini salah satunya rendahnya
kesadaran Masyarakat mengenai bahaya dari minuman beralkohol bagi kesehatan
maupun bagi perilaku sosial pengkonsumsinya.
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Informan di atas mengenai
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait pemebrantasan
minuuman beralkohol di Kota Serang ini apakah sudah maksimal ?, Peneliti
mendapatkan informasi bahwa memang penegakan oleh pihak-pihak yang terkait
217
sudah maksimal namun Peneliti menilai berdasarkan observasi dan fakta dilapangan
yang dilakukan oleh Peneliti kenyataanya masih belum maksimal karena masih
banyak tempat dan pihak yang menjual minuman beralkohol di Kota Serang ini
dapat dilihat juga dari data yang Peneliti dapat dari Pihak Satpol PP Kota Serang.
Tabel 4.5
Daftar Tempat, dan Kadar Minuman Beralkohol di Kota Serang
No Tempat di Kota Serang Yang Mengedarkan Minuman
Jenis/ Merk Minuman Beralkohol
Kadar Alkohol (%)
1
Warung Pojok
Anggur Merah
14.7
2 Simpang 3 Ciracas
Rajawali
14.7
3 Kepandean
Anker Bir
6
4 Sumur Pecung
Bintang Bir
5
5 Alun-alun
Brandi
13.5
6 Stadion Ciceri
Kuda Emas
6.4
7 LopanG Cilik
Smirnov
8.6
8 Kalodran
Ciu
tidak tentu
9 Legok
Guines
16.5
10 Cilame
Inti Sari
14,7
11 Pisang Mas
Black Label
20+
12 Bayangkara
Mandson
20+
13
218
Kaligandu Cipas 20+ 14
Pasar Rau
Kecut
tidak tentu 15
RS Pemda
Arak
tidak tentu 16
Benggala
Marteel
20+ 17
Patung
Jack Daniels
20+ 18
Terminal Pakupatan
Kolesom
14.7 19
Tugu Selamat Datang
Tual
Tidak tentu (Sumber Satpol PP Kota Serang)
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa banyak tempat yang menjual
minuman beralkohol di Kota Serang dan mungkin masih banyak lagi tempat yang
mmenjual minuman beralkohol di Kota Serang ini yang belum tersentuh
peneegakan dari pihak yang berwajib. kemudian banyaknya merk dan kandungan
minuman beralkohol yang dijual juga membuktikan di Kota Serang ini ternyata
peredaran minuman beralkohol masih terjadi dengan skala yang besar. Ini menjadi
masukan bagi pihak yang berwajib seperti Kepolisian dan Satpol PP agar dapat
lebih tegas lagi dalam menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khusnya
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, agar tujuan dari adanya
Peraturan Daerah tersebut yang ingin mencegah, memberantas dan menanggulangi
segala bentuk Penyakit Masyarakat di Kota Serang dapat tercapai. Dalam setiap
penegakan suatu Peraturan Daerah terkadang ditemui suatu kendala yang dapat
219
menghambat tercapai tujuan dari adanya peraturan tersebut, begitu juga Pada
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini masih menemui
beberapa kendala pada penegkannya. Untuk mengetahui kendala-kendala tersebut,
Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Informan diantaraya adalah dengan
Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan antusias menjelaskan bahwa (I1
Q21):
“Kendala yang dihadapi dalam memberantas miras di Kota Serang ini masih kurangnya kesadaran Masyarakat akan bahaya minuman beralkohol dan masih banyaknya orag yang tidak bertanggungjawab yang menjual minuman beralkohol di Kota Serang. Apalagi kalau itu minuman keras oplosan sudah pasti berbahaya” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Oman di atas, Peneliti
mendapatan informasi bahwa kendala yang dihadapi dalam penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang adalah kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap bahaya minuman
beralkohol dan masih banyak oknum yang menjual minuman beralkohol yang
mengakibatkan minuman beralkohol ini masih beredar di Kota Serang. Masih
senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Oman di atas namun lebih kritis
220
dan rinci, Ibu lily selaku Kasubag Pengaturan Perundang-undangan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang mengungkapkan dengan tegas bahwa (I2 Q21) :
“Kendala terbesar sebenarnya ada pada ketidak tegasan Petugas pelaksana. Saya rasa mereka itu kurang tegas, dan Saya juga melihat hambatan utama pemberantasan minuman beralkohol ini tidak tepat sasaran seharusnya langsung ke disasar produksinya biar habis, kesadaran Masyarakat juga perlu ditingkatkan agar penegakan Perda Pekat ini bisa optima. Kesadaran Masyarakat sangat penting harus membantu pihak yang berwajib laporan Masyarakat itu yang penting juga menurut Saya karena peredaran minuman beralkohol itu ada di tengah Masyarakat” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Setelah melakukan wawancara dengan Ibu lily di atas, Peneliti mengetahui
bahwa salah satu kendala terbesar dari penegakan Perda Pekat ini terutama terkait
larangan peredaran minuman beralkohol adalah tidak tegasnya Petugas pelaksana
dalam melakukan penertiban. Beliau juga menambahkan bahwa penertiban yang
dilakukan itu tidak tepat sasaran seharusnya razia yang dilakukan juga menyasar ke
pusat produksi minuman beralkohol, agar peredarannya dapat dihentikan.
Selanjutnya masih dengan adanya penekanan pada peningkatan kesadaran
Masyarakat agar dapt membantu Petugas dalam memberantas minuman beralkohol
di Kota Serang ini karena sesungguhnya peredaran minuman beralkohol itu terjadi
di tengah Masyarakat. Masih menanggapi hal yang sama Bapak Juanda selaku
Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang juga memberikan pemaparannya, Beliau
dengan jelas mengatakan bahwa (I3 Q21) :
“Banyak Kendala yang dihadapi oleh Kami dalam upaya menegakan Perda ini, penjual minuman beralkohol itu ngumpet tempatnya apalagi yang di
221
pelosok seperti daerah Curug, Walantaka, Taktakan itu kami kesulitan untuk menanggulanginya keterbatasan personil berbanding dengan luas wilayah masih timpang. Untuk itu Masyarakat Kami harapkan lebih berperan aktif dalam membantu tugas Kami” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juanda di atas, Penliti juga
menemukan informasi bahwa kendala yang dihadapi bisa juga datang dari internal
pihak yang berwenang, keterbatasan sumber daya dalam hal jumlah personil yang
dibandingkan wilayah Kota Serang yang luas menjadi kendala yang dihadapi Satpol
PP Kota Serang. Ditambah dengan penjual minuman beralkohol itu berjualan secara
tersembunyi untuk itu kembali ditekankan peran aktif Masyarakat dalam membantu
Satpol PP melakukan penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Masih
membicarakan tentang kendala yang dihadapi Peneliti juga menanyakan hal tersebut
kepada Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres Serang,
Beliau dengan tegas memaparkan penjelasaanya bahwa (I4 Q21) :
“Kalo bicara kendala yang dihadapi peredaran miras itu sulit untuk dihadapi apabila masih banyak oknum yang mengkonsumsi, menjual dan memproduksinya itu salah satu kendala, kemudian yang menjual miras itu ada dimana-mana dari pusat kota sampai pinggiran kota tersembuyi. peran dan laporan Masyarakat sangat Kami butuhkan untuk membantu, kemudian yang menjadi kendala juga, tempat menjual miras yang berkedok tempat usaha Kafe dan Karaoke itu menjadi kesulitan tersendiri ditambah lagi ada oknum yang membentengi tempat itu yah sudah menjadi kendala juga buat Kami karena sering kali bocor apabila akan diadakan razia” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
222
Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Gito diatas, Peneliti mendapatkan
informasi tambahan bahwa ternyata penjualan minuman beralkohol itu bisa
berkedok Kafe, Karaoke, sampai yang berkedok Warung Jamu. Kemudian tempat-
tempat tersebut ada yang dibentengi oleh oknum tertentu yang tidak diketahui dan
biasanya menjadi pihak yang membocorkan apabila akan dilakukan razia. Untuk
mendapatkan informasi yang lebih mendalam Peneliti juga menanyakan hal serupa
kepada Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota Serang,
Beliau dengan serius mengatakan bahwa (I5 Q21) :
“Selama ini kalo dari Pihak Disperindagkop sih tidak ada masalah berarti dari masalah perijinan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik namun ada keterbatasan dalam pengawasan karena Pegawai Disperindagkop yang terbatas dan gak mungkin menjangkau seluruh wilayah Kota Serang sampai kepelosok-pelosok. Nah ini dia yang juga jadi masalah yang jual minuman beralkohol itu gak cuma di kota loh de di kampung-kampung juga banyak yang jual dan sulit buat kena tindakan” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh Bapak Handryan di atas,
Peneliti mendapatkan informasi bahwa masalah perizinan yang dilakukan oleh
Disperindagkop Selama ini tidak ada kendala berarti dan berjalan baik. Namun
untuk masalah pengawasan terhadap perdagangan khususnya terkait pelarangan
menjual minuman beralkohol di Kota Serang ini pihak Disperindagkop masih
mengalami kesulitan, karena keterbatasan pegawai dan penjualan minuman
beralkohol ini bisa dimana saja dari pusat Kota Serang sampai wilayah
perkampungan. Kemudian Peneliti juga menanyakan hal yang serupa kepada Bapak
223
Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau mengungkapkan informasi
yang diberikan kepada Peneliti dengan serius bahwa (I6 Q21) :
“Kendala yang utama ada banyak penjual miras di lingkungan Masyarakat yang belum tersentuh petugas karena kemampuan dan semberdaya aparat ini terbatas tidak mungkin menjangkau setiap sudut wilayah Kota Serang ini harus ada peran Masyarakat termasuk keluarga harus mengawasi dan berperan dalam penegakan aturan minuman beralkohol ini agar minuman beralkohol tidak ada di lingkungan Kita” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh Bapak Usep di atas, Peneliti
masih menemukan informasi yang serupa yaitu kendala yang berhubungan dengan
terbatasnya sumberdaya berbanding dengan luas wilayah Kota Serang yang harus
dijangkau oleh pihak yang berwenang. Dan untuk mengatasi kendala tersebut perlu
ditingkatkannya partisipasi Masyarakat untuk membantu pihak yang berwenang
dalam menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khusunya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Masih senada dengan apa
yang telah diungkapkan oleh Informan-informan sebelumnya, Bapak Heli selaku
Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza juga mengatakan dengan
jelas bahwa (I7 Q21) :
“Kendalanya miras itu bisa dijual dimana saja dan dikonsumsi oleh banyak kalangan jadi sulit untuk diberantas, kemudian banyak tempat usaha Karaoke dan juga Hiburan Malam yang secara sembunyi-sembunyi juga menjual miras apalagi kalo ada keamanan dari oknum aparat kepada tempat yang digunakan untuk melakasanakan kegiatan yang termasuk Penyakit
224
Masyarakat akan lebih sulit untuk ditertibkan” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Berdasarkan Informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan beberapa
Informan diatas (I1, I 2, I3, I 4, I5, I6, I7), di atas, Peneliti mengetahui bahwa ada
beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
diantaranya adalah terbatasnya sumber daya petugas berbanding dengan luasnya
wilayah yang harus diawasi, kemudian Penjual minuman beralkohol ini dijual
secara sembunyi-sembunyi berkedok Kafe, tempat Karaoke sampai Warung Jamu.
Ditambah ada kendala yang dihadapi pula berkaitan dengan adanya oknum yang
menjadi backing tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol tersebut
sehingga pada saat akan dilaksanakan razia ternyata hal tersebut sudah dibocorkan,
yang mengakibatkan tempat yang sudah terbukti menjual minuman beralkohol
tersebut bisa menyembunyikan minuman beralkoholnya sebelum petugas tiba.
Selanjutnya karena penjualan minuman beralkohol ini terjadi di tengah Masyarakat
diharapkan Masyarakat lebih bisa untk berperan aktif dalam membantu penegakan
Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khusunya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang.
225
4.4.3. Sources of Knowledge (Sumber Pengetahuan)
Sources of knowledge (Sumber pengetahuan) adalah suatu sumber yang
dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh pengetahuan tentang Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat. Sumber Pengetahuan ini bisa didapatkan dari para pihak yang
terlibat secara langsung, atau pihak yang memang seharusnya dilibatkan dalam
Formulasi, Implementasi, hingga tahapan Evaluasi Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
serang yang menjadi judul penelitian yang Peneliti lakukan yaitu; Critical Policy
Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol
(Studi Kasus: Di Kota Serang, Provinsi Banten). Sumber pengetahuan ini meliputi
Professional (Tenaga ahli), Expertise (Keahlian), Guarantee (Jaminan).
4.4.3.1. Professional (Tenaga Ahli)
Professional (Tenaga ahli), yaitu seseorang yang dianggap sebagai sumber
terpercaya berdasarkan keahlian yang dimiliki dalam menilai dan memutuskan
sesuatu pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Dimana
Professional (Tenaga ahli) inilah yang memegang peranan penting dalam setiap
226
aspek atau tahapan kebijakan mulai dari ranah Formulasi, Implementasi, hingga
Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Dan juga Professional
(Tenaga ahli) inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang. Dimana dalam menyukseskan suatu Peraturan Daerah harus dimiliki
kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang. Untuk mengetahui apakah pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembuatan
maupun penegakan mempunyai kemapuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang, maka Peneliti mewawancarai Bapak Oman,
selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang, Beliau dengan tegas menerangkan bahwa (I1 Q22) :
“Tentu saja memiliki kemampuan sesui dengan backgroundnya masing-masing. Ada pertimbangan dan masukan dari para anggota DPRD Kota Serang dan para SKPD yang memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan Perda No 2 Tahun 2010 ini kususnya terkait larangan minuman beralkohol., Kalo masalah penegakan sih demikian Satpol PP dan Kepolisian kan memang tugas mereka untuk menertibkan masyarakat dan sudah terlatih
227
pula jadi saya rasa mereka kompeten dalam hal penegakan” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Oman, diketahui bahwa memang
pihak yang dilibatakan dalam pembuatan maupun penegakan memiliki kemampuan
sesuai dengan tugasnya masing-masing Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, karena Satpol PP
dan Kepolisian yang terlibat sebagai penegak memang sudah terlatih untuk
menangani permasalahan tersebut. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh
Bapak Oman, Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan singkat mengatakan bahwa
(I2 Q22) :
“Tentu saja pelaksana Perda itu dipilih sesuai dengan kempuannya masing-masing dan sesuai dengan fungsinya dalam pemerintahan” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Masih dengan pertanyaan yang sama, Peneliti juga mewawancarai Bapak
Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang, Beliau dengan tegs mengatakan
bahwa (I3 Q22) :
“Yah jelas pihak yang ditunjuk itu memiliki kemampuan yang sesuai dengan Perda De, Kami yang ditunjuk sebagai pihak yang berwenang melakukan razia dan penertiban karena itu memang salah satu tugas yang melekat di Kami. Sedangkan pihak SKPD yang lain hanya berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan sesui dengan tugasnya kalo masalah razia yah itu tugasnya kami meskipun dalam rangka penutupan tempat hiburan itu belum diatur dalam Perda teknisnya, tapi penutupan itu bisa dilakukan apabila ada
228
pencabutan ijin usaha dari pihak BPTPM dan Disperindag” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Juanda di atas, Peneliti
mengatahui bahwa jelas Piihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang memiliki kemampuan untuk menangani permasalahan yang terjadi.
Karena menurut Bapak Juanda masalah penertiban dan razia minuman beralkohol
ini memang sudah tugasnya Satpol PP. Sedangkan dalam melakukan penutupan
tempat usaha yang terbukti menjual minuman beralkohol itu harus bekerjasama
dengan Disperindagkop dan BPTPM untuk masalah pencabutan ijin usahanya.
Selaras dengan apa yang diungkapkan Bapak Oman, Brigadir Gito selaku Staf
Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres Serang dengan serius mengatakan bahwa (I4
Q22) :
“Saya rasa yang pihak yang dilibatkan untuk menangani masalah peredaran miras ini memiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya. Tapi untuk menangani masalah miras ini tidak hanya sekedar kemampuan yang dimiliki namun harus ada keseriusan dan konsistensi juga dalam rangka menegakan peraturan ini. Pihak Pemda ini saya rasa masih main-main dalam penegakan Perda miras ini bukinya tempat usaha yang terbukti melanggar masih banyak yang belum dicabut ijin usahanya” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Menurut wawancara yang dilakukan kepada Brigadir Gito, diketahui bahwa
memang pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembuatan maupun penegakan
229
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang memiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya.
Namun bukan hanya kemampuan yang dibutuhkan untuk menangani peredaran
minuman beralkohol ini, tetapi masalaha keseriusan dan konsistensi juga
dibutuhkan. Menurut Brigadir Gito Pemerintah Kota Serang masih belum serius
dalam menegakan Perda Pekat ini karena menurut Brigadir Gito masih banyak
tempat usaha yang terbukti menyalahgunakan ijin usahanya dengan menjual
minuman beralkohol masih belum dicabut ijin usahanya. Berikutnya masih dengan
tema pertanyaan yang sama Peneliti juga mewawancarai Bapak Handryan selaku
Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota Serang, Beliau dengan singkat dan santai
mengatakan bahwa (I5 Q22) :
“Saya rasa semua yang dilibatkan ini mempunyai kemampuan sesuai dengan kewenangannya masing-masing” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Selanjutnya Peneliti juga menanyakan hal yang serupa kepada Bapak Usep
selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang, dengan tegas mengungkapkan bahwa (I6
Q22) :
“Di Pemerintahan ini kan setiap SKPD itu membidangi bidangnya masing tentunya juga akan memiliki kompetensi di bidangnya jadi saya rasa pelaksan Perda Pekat ini utamanya masalah miras yah punya kemampuan buat nangani masalah ini” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
230
Menurut wawancara yang dilakukan kepada Bapak Usep diketahui bahwa
setiap SKPD yang dilibatkan tentunya akan memiliki kemampuan dalam
melaksanakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Serupa dengan apa yang
dikatakan oleh Bapak Usep. Bapak Heli Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna
Wisma dan Eks Pengguna Napza, dengan santai mengungkapkan bahwa (I7 Q22) :
“Yah sudah tentu memiliki kemapuan kan yang dipilih sebagai pelaksana Perda Pekat ini sesuai dengan tupoksinya. Satpol PP kan memang tugasnya menertibkan Masyarakat dan juga SKPD lain yang ikut meembantu juga memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing.” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Setelah mewawancarai Bapak Heli di atas, Peneliti menarik kesimpulan
bahwa memang pihak yang dilibatkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini tentu memiliki kemampuan. Karena Satpol PP sebagai salah satu Pihak
yang berwenang untuk menegakan Perda Pekat ini memang sudah tugasnya dalam
menertibkan Masyarakat, dengan juga bibantu oleh SKPD lain yag juga berperan
sesuai dengan tupoksinya. Untuk memperdalam informasi yang didapat, Peneliti
juga melakukan wawancara kepada Bapak Bai selaku Komisi Fatwa MUI Kota
Serang, Beliau dengan tegas menerangkan bahwa (I8 Q22):
231
“Tentu saja pihak yang dilibatkan dalam pembuatan dan pelaksanaan Perda Pekat ini memiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yah sangat mugkin memiliki kemampuan yang dibutuhkan karena dalam Pembuatan kebijakan kan memang tugasnya Dewan dan Wali Kota dalam penegkan juga ada Satpol PP dan Kepolisian yang sudah terlatih untuk melakukan tugasnya” (Wawancara: Selasa 15 Juli 2017 09.00 WIB.Kantor MUI Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Bai, diketahui bahwa
pihak yang dilibatkan dalam membuat maupun melaksanakan Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini memmiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya. Wali Kota dan DPRD
Kota Serang sebagai pihak yang berwenang membuat Peraturan Derah dan Satpol
PP dan Kepolisianlah yang berkompetensi untuk melaksanakan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Bai, Bapak Stefanus
selaku Humas Gereja Paroki Kristus Raja Kota Serang, Beliau dengan serius
mengatakan bahwa (I9 Q22) :
“Yang harus dilibatkan seharusnya yang memiliki kemampuan untuk memberantas peredaran miras ini. Saya pikir perangkat negara itu semuanya memiliki kompetensi. untuk melaksanakan tugasnya bantuan dari Masyarakat juga diperlukan dari pihak agama juga harus berperan tentunya Kami sendiri dari pihak Gereja sangat melarang jemaat Kami untuk mengkonsumsi miras atau narkoba yang bisa membuat pikiran dan akal manusia itu jadi rusak sehingga perbuatan yang dilakukan pun akan berujung pada perbuatan dosa” (Wawancara: Senin 12 Juni 2017 15.00 WIB. Gereja Paroki Kota Serang).
232
Menurut Bapak Stefanus di atas, seluruh perangkat negara memiliki
kemampuan untuk melaksanakan tugasnya khususnya terkait tugas dalam
menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang. Tetapi dalam pelaksanaan penegekan Perda
Pekat tersebut harus dibantu oleh Masyarakat dan pihak agama. Dimana menurut
Bapak Stefanus Pihak Gereja sangat melarang jamaatnya untuk mengkonsumsi
minuman beralkohol dan narkoba. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh
Bapak Stefanus di atas, Bapak Asaji selaku Humas Vihara Avalokitesvara, Beliau
dengan serius mengungkapkan jawabannya bahwa (I10 Q22) :
“Pastinya mereka punya kemampuan kalo Polisi sama Pol PP gak bisa nangani masalah miras yah buat apa ada Polisi. Tapi buktinya miras masih ada di Kota Serang kan jangan ditanya tuh di Pandean atau di Rau mah banyak kebetulan rumah Saya deket Rau di Lopang situ kan deket yah. anak remaja kalo mau hiburan sama minum larinya yah ke atas pasar situh. Miras masih ada, jadi masalah, apalagi yang oplosan itu kan bahaya kemana pihak yang berwajib buta semua ini miras tiap malam dijual apa gak dirazia tuh” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Vihara Avalaokitesvara).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Asaji, Peneliti
mengetahui bahwa Kepolisian dan Satpol PP memiliki kemampuan untuk
menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang. Tapi ternyata minuman beralkohol ini masih
beredar di Kota Serang menurut Bapak Asaji yang tinggal di sekitaran Lopang dekat
233
Pasar Rau Kota Serang, para pemuda yang hendak berkaraoke sambil minum
minuman beralkohol itu perginya ke atas Pasar Rau karena distuh ada beberapa
Tempat Hiburan Malam yang menjual minuman beralkohol.
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Informan berkaitan dengan
apakah pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.
Setelah melakukan wawancara tersebut, Peneliti menarik kesimpulan bahwa
memang setiap pihak yang dilibatkan dalam pembuatan dan penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang memili kemampuan yang dibutuhkana seperti DPRD, Wali Kota,
Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos tentu saja memiliki
kemampuan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tetapi dalam menegakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini tidak hanya kemampuan yang dibutuhkan
namun keseriusan dan konsistensi dari pihak yang berwenang juga sangat
dibutuhkan, karena kemampuan yang tidak diiringi dengan keseriusan dan
konsitensilah yang menyebabkan peredaran minuman beraalkohol ini masih terjadi
234
di Kota Serang. Begitu juga bantuan dari Masyarakat dan unsur agama sangat
dibutuhkan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat mencapai
keberhasilan dalam memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat di Kota
Serang.
Dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu Peraturan Daerah tentunya akan
ditemukan faktor pendukung dan penghambat yang datang dari internal atau
eksternal Pemerintah. Begitu juga dalam pembuatan dan pelaksanaan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang tentu akan ditemukan faktor yang mendukung atau menghambat
pembuatan dan pelaksanaan Perda tersebut. Untuk mengetahui faktor pendukung
dan penghambat pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, maka Peneliti
mewawancarai Bapak Oman selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan tegas mengatakan
bahwa (I1 Q23) :
“Kalo dalam perumusan Perda Pekat ini tidak ada halangan berarti hanya mungkin kesulitannya adalah membuat aturan yang sesuai dan tepat untuk memberantas Penyakit Masyarakat di Kota serang yang salah satunya minuman beralkohol ini. Sedangkan dalam penegakannya mungkin kendala
235
yang dihadapi masih ada pelanggaran yang terjadi karena masih adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan mengedarkan minuman beralkohol ini secara sembunyi-sembunyi tentunya. Yah kan gak mungkin mereka terang-terangan berjualan minuman beralkohol” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang)
Setelah melakukan wawancara kepada Bapak Oman, Peneliti mendapatkan
informasi bahwa dalam pembuatan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini tidak ditemui
halangan yang berarti, namun kesulitannya hanya pada menentukan aturan yang
sesuai dan tepat untuk memberantas Penyakit Masyarakat di Kota Serang khususnya
terkait peredaran minuman beralkohol. Sedangkan pada pelaksanaanya kesulitan
yang dihadapi oleh pihak yang berwenang untuk menegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang adalah karena masih adanya pihak-pihak yang mengambil keunntungan dari
peredaran minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi. Senada dengan apa
yang diungkapkan oleh Bapak Oman, Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan
Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau
dengan serius menjelaskan bahwa (I2 Q23) :
“Karena ini merupakan aspirasi dari Masyarakat Kota Serang yang disampaikan melalui Tokoh Masyarkat dan agama di Kota Serang yang khawatir terhadap peredaran minuman beralkohol ini, yang bisa berdampak negatif pada kehidupan Masyarakat Kota Serang tentu menjadi faktor pendukung bagi Perda ini. Adapun faktor penghambatnya lebih kepada
236
pelaksanaan Perda Pekat ini, minuman beralkohol itu masih gampang buat ditemui di Kota Serang kendala yang dihadapi menurut saya karena masih banyak yang beli jadi masih banyak jual. Gak akan habis minuman beralkohol ini di Kota Serang kalo masih banyak warga Kota Serang yang mengkonsumsi miras” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Lily, Peneliti
mendapatkan pengetahuan bahwa faktor pendukung pada proses pembuatan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah karena merupakan aspirasi dari
Masyarakat Kota Serang itu sendiri yang khawatir terhadap adanya peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan
Masyarakat Kota Serang itu sendiri. Adapun ternyata hambatan yang dihadapi
adalah lebih kepada pelaksanaan peraturan daerah tersebut karena di Kota Serang ini
masih ada sejumlah Masyarakat yang membeli dan mengkonsumsi minuman
beralkohol, sehingga peredaran minuman beralkohol di Kota Serang pun tidak bisa
dihindarkan. Masih senada dengan apa yang diungkapkan oleh Informan
sebelumnya, Bapak Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang juga
memberikan keterangannya, Beliau dengan serius menerangkan bahwa (I3 Q23) :
“Dalam proses perumusannya Perda ini gak ada hambatan karena memang didukung oleh semua pihak gak ada yang ingin miras ini bereedar di Kota Serang, apalagi Kota Serang ini terkenal dengan slogan Kota Serang Madani yang bernafaskan islam. Jadi semua pihak tentunya menginginkan Kota Serang ini bebas dari peredaran miras meskipun pada penegakanya Kami Satpol PP khususnya masih menemukan kendala karena miras ini tidak
237
ada habisnya meskipun kami melakukan razia, karena peredaran miras ini ada dimana-mana sulit dikontrol dan miras ini sudah dikonsumsi oleh semua kalangan jadi sulit untuk diberantas karena masih banyak pihak yang mengambil keuntungan dari peredaran miras ini.” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Wawancara yang dilakukan kepada Bapak Juanda di atas memberikan
informasi kepada Peneliti bahwa dalam pembuatan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini didukung oleh semua pihak yang tidak mengnginkan beredarnya
minuman beralkohol di Kota Serang yang mempunyai slogan Kota Serang Madani
yang berlandaskan nafas keislaman. Namun diakui oleh Bapak Juanda hambatan
yang ada adalah pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang karena peredaran
minuman beralkohol ini seolah tidak ada habisnya meskipun pihak Satpol PP sudah
melakukan razia terhadap minuman beralkohol ini. Peredaran minuman beraalkohol
di Kota Serang ini sulit untuk dikontrol karena minuman beraalkohol ini sudah
dikonsumsi oleh berbagai kalangan di Kota Serang dan karena memang adanya
pihak yang mengambil keuntungan dari peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang. Masih dengan tema pertanyaan yang serupa Peneliti juga mewawancarai
Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres Serang, Beliau
dengan tegas mengatakan bahwa (I4 Q23) :
238
“Perda ini kan bertujuan baik untuk Kota Serang tentunya disambut baik keberadaanya, penghambat penegakan Perda ini terkadang datang dari internal Pemerintah sendiri dengan ketidaktegasan dalam menutup tempat hiburan yang sudah jelas menjual miras itu ijinnya masih dibiarkan ko, pengawasan apa yang dilakukan apa buktinya tidak ada itu pengawasan dari dinas terkait Disperindag itu gak ada. Ijin Kafe usaha kafe tapi menjual miras masa mereka tidak tau” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Menurut Brigadir Gito Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini bertujuan baik
dan tentunya akan disambut baik oleh semua pihak di Kota Serang. Namun menurut
Brigadir Gito hambatan Perda ini terkadang datang dari internal Pemerintah sendiri,
ketidak tegasan dalam menutup tempat hiburan yang sudah jelas menjual minuman
beralkohol ijinnya masih dibiarkan oleh pihak terkait. Adanya tempat usaha yang
menyalahgunakan ijinnya dengan menjual minuman beralkohol inilah yang menjadi
hambatan juga pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Masih senada
dengan apa yang diungkapkan Brigadir Gito, Bapak Handryan selaku Kabid
Perdagangan Disperindagkop Kota Serang juga mengatakan dengan tegas bahwa (I5
Q23) :
“Faktor pendukung adanya larangan minuman beralkohol ini yaitu adanya dukungan dari semua pihak yah tentu saja karena Perda Pekat itu sendiri lahir dari adanya kekhawatiran Tokoh Masyarakat Kota Serang terhadap peredaran minuman beralkohol yang bisa merusak generasi penerus. Tidak
239
hanya minuman beralkohol Penyakit Masyarakat yang lain juga harus diberantas, sedangkan faktor penghambat dari adanya larangan minuman beralkohol ini masih ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan mengedarkan minuman beralkohol ini sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan. Yah hal lain juga yang gak bisa kita pungkiri kalo penikmat minuman beralkohol itu datang dari semua kalangan kan dari mulai anak sekolah sampe kakek dan ibu-ibu juga ada yang minum jadi begitulah cukup sulit memang mewujudkan keberhasilan larangan ini namun pihak pemerintah harus tetap berupaya dengan solusi-solusinya” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh Bapak Handryan, Peneliti
menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Peneliti. Bahwa ternyata
yang menjadi faktor pendukung Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang adalah adanya
dukungan dari berbagai pihak di Kota Serang yang prihatin dengan peredaran
minuman beralkohol yang terjadi. Dan penghambat keberhasilan adanya Perda ini
adalah karena memang tidak dapat kita pungkiri kalau penikmat minuman
beralkohol itu datang dari berbagai kalangan, baik tua maupun muda, laki-laki
sampai wanita ada yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang
membuktikan bahwa kesadaran terhadap bahaya minuman beralkohol di Masyarakat
Kota Serang masih kurang. Masih dengan pertanyaan yang sama Peneliti juga
mewawancarai Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau
dengan serius menerangkan bahwa (I6 Q23) :
240
“Pendukungnya yah Perda ini tuh melibatkan banyak SKPD jadi dan Kepolisian juga yah seharusnya itu merupakan faktor pendukung buat Perda ini. Sedangkan faktor hambatannya kalo menurut Saya pribadi berdasarkan kacamata Saya Karena peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini seperti kurang diperhatikan khususnya oleh Satpol PP dan Kepolisian itu seperti dibiarkan karena tiap malam kaya di Kepandean dan Stadion itu banyak yang jual minuman beralkohol.Kenapa tidak dirazia ini jalannya Perda pekat jadi terhambat pelaksanaannya, kemudaian faktor konsumsi minuman beralkohol di Serang juga sudah tinggi. Tahun 2015 Saya pernah jadi saksi ahli untuk pihak Kepolisian karena ada kasus meninggalnya 2 Remaja Putri akibat pesta miras itu menunjukan permasalahan peredaran minuman beralkohol masih terjadi di Kota Serang” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Menurut Bapak Usep, faktor pendukung Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang adalah
karena Perda tersebut melibatkan banyak SKPD dan juga Kepolisian. Dan menurut
Bapak Usep, faktor yang menghambat Perda ini adalah peredaran minuman
beralkohol ini kurang diperhatikan oleh Satpol PP dan Kepolisian malah terkesan
seperti dibiarkan. Karena pada kenyataanya peredaran minuman beralkohol ini
masih terjadi dibeberapa tempat di Kota Serang seperti di Kepandean dan Stadion
Maulana Yusuf serta masih ada sejumlah tempat yang lain yang menjadi pusat
aktivitas Penyakit Masyarakat di Kota Serang. Dan karena memang konsumsi
minuman ,beralkohol di Kota Serang ini cukup tinggi dan pada tahun 2015 pernah
ada kasus meninggalnya 2 remaja putri karena berpesta minuman beralkohol. Hal
tersebut menjadi bukti bahwa peredaran minuman beralkohol di Kota Serang masih
menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Senada degan apa yang dikatakan
241
oleh Bapak Usep, Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks
Pengguna Napza, Beliau juga dengan serius mengatakan bahwa (I7 Q23) :
“Karena Penyakit Masyarakat khususnya peredaran minuman beralkohol ini sudah sangat memprihatinkan peredarannya jadi merupakan musuh Masyarakat dan juga Pemerintah jadi yah pasti semua unsur pihak tersebut pasti mendukung. Paling yang menjadi hambatan itu pada proses penegakannya saja karena kan banyak dari Masyarakat juga yang doyan mengkonsumsi minuman beralkohol ini sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan dari peredaran minuman beralkohol ini.” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Hambatan yang dialami Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini disebabkan
karena banyak dari Masyarakat Kota Serang yang mengkonsumsi minuman
beralkohol sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan
dari peredaran minuman beralkohol. Masih dengan pertanyaan yang serupa Peneliti
juga mewawancarai Bapak Bai selaku Komisi Fatwa MUI Kota Serang, Beliau
dengan jelas mengatakan bahwa (I8 Q23) :
“Yang menjadi faktor pendukung untuk pembutan Perda Pekat ini karena memang mayoritas Masyarakat Kota Serang adalah beragam islam yang tidak berkenan Kota Serang ini menjadi pusat aktivitas kegiatan yang digolongkan sebagai Penyakit Masyarakat. Kalau faktor penghambatnya Saya kurang begitu mengerti karena kenapa, meskipun ada larangan peredaran minuman beralkohol ini di Kota Serang ternyata belum bisa membereskan masalah tersebut karena generasi muda di Kota Serang mulai akrab dengan konsumsi narkoba dan minuman beralkohol” (Wawancara: Selasa 15 Juli 2017 09.00 WIB.Kantor MUI Kota Serang).
242
Menurut Bapak Bai karena mayoritas Masyarakat Kota Serang beragama
islam merupakan faktor pendukung adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang
tidak berkenaan jika Kota Serang menjadi pusat aktiivitas kegiatan yang
digolongkan sebagai Penyakit Masyarakat. Kemudian faktanya menurut Bapak Bai
ternyata generasi muda di Kota Serang ini sudah akrab dengan konsumsi minuman
beralkohol. Untuk memperdalam informasi yang didapat Peneliti juga
mewawancarai Bapak Stefanus selaku Humas Gereja Paroki Kristus Raja Kota
Serang, Beliau dengan serius mengatakan bahwa (I9 Q23) :
“Karena Saya tidak terlibat secara langsung jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan tapi Saya sedikit memperhatikan masalah Penyakit Masyarakat ini apalagi permasalahan yang berkaitan dengan Peredaran miras ini, sedikit bercerita pada waktu malam saya berkendara hendak ada keperlun, Saya melintas melewati kawasan Stadion itu yang dibelakangnya banyak warung-warung itu. Pada saat Saya lewat, Saya perhatikan ko yang ada di meja-meja itu botol-botol bir dan juga banyak Bapak-bapak yanh sedang minum bir-bir itu. Hal itu menunjukan pelaksanaan aturan miras ini belum bisa menangani permaslahan miras ko gak ada petugas yang merazia itu warung begituan yang jual miras” (Wawancara: Senin 12 Juni 2017 15.00 WIB. Gereja Paroki Kota Serang).
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Stefanus, Bapak Asaji
selaku Humas Vihara Avalokitesvara juga memberikan jawabannya kepada Peneliti,
Beliau dengan tegas mengatkan bahwa (I10 Q23) :
“Kalo pas pembuatannya Saya gak tau deh tuh, yang mau Saya sorotin nih pelaksanaannya gimana Saya cuma bisa prihatin aja nih De sama Aparat penegak hukum nih. Hambatannya ada di penegakannya gak tegas kalo bisa
243
Pabrik mirasnya ditutup biar gak ada miras lagi. Kemudian yang beli miras minum nih harusnya di rehab kaya narkoba kan kalo udah kecanduan sama sesuatu hal itu bisa kaya orang gila. Nah kalo di agama Budha sendiri gak boleh minum miras ada dipasal lima “Aku bertekad tidak akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bisa melemahkan kesadaran” kalo minum miras kan hilang kesadaran kaya orang gila semua juga kacau apa yang dilakuin, kemudian ada ajaran Budha juga kalo yang mengkonsumsi miras atau hal yang gak bermanfaat lain itu dikehidupan berikutnya bakal jadi hewan. Saya tegaskan bahawa agama Budha sangat melarang miras ini untuk dikonsumsi” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Vihara Avalaokitesvara).
Menurut Bapak Asaji hambatan yang terjadi Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini datangnya dari aparatnya yang tidak tegas dalam melakukan
penindakannya. Menurut Bapak Asaji untuk menghilangkan peredaran minuman
beralkohol dari Kota Serang ini seharusnya Pemerintah menutup pabrik yang
memproduksi minuman beralkohol. Kemudian yang mengkonsumsi minuman
beralkohol ini juga seharusnya terkena hukuman dan mendapatkan rehabilitasi
seperti pada kasus narkoba untuk yang sudah kecanduan. Pada agama Budha sendiri
konsumsi minuman beralkohol ini sudah jelas dilarang pada pasal lima yang
berbunyi “Aku bertekad tidaka akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang
bisa melemahkan kesadaran”. Hal tersebut menegaskan bahwa agama Budha
melarang konsumsi minuman beralkohol.
Setelah melakukan wawancara mengenai Apa saja faktor pendukung dan
faktor penghambat dalam perumusan maupun pelaksanaan Peraturan Daerah No 2
244
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang pada beberapa Informan di atas. Peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam
perumusan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang tidak ditemukan hambatan
yang berarti karena adanya kebijkan tersebut merupakan aspirasi dari Masyarakat
Kota Serang sendiri serta didukung oleh semua pihak yang khawatir terhadap
adanya segala bentuk penyakit Masyarakat khususnya peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang yang bisa mendatangkan pengaruh buruk bagi
Masyarakat Kota Serang. Sedangkan hambatan yang dihadapi lebih banyak ada
pada usaha penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dimana hambatan tersebut
diantaranya adalah:
1. Minuman beralkohol dikonsumsi oleh berbagai kalangan di Kota Serang
2. Adanya pihak yang mengambil keuntungan dari adanya konsumsi minuman
beralkohol yang tinggi di Kota Serang dengan melakukan peredaran
minuman beralkohol
245
3. Tidak tegasnya pparat dalam memberantas peredaran minuman beralkohol
dan seolah adanya pembiaran pada masalah peredaran minuman beralkohol
tersebut.
4. Adanya tempat-tempat usaha yang menyalahgunakan ijinnya dengan menjual
minuman beralkohol di tempat Karaoke, Kafe, dan Tempat Hiburan Malam
di Kota Serang.
5. Adanya oknum yang menjadi backing tempat-tempat penjualan minuman
beralkohol di Kota Serang.
Hambatan-hambatan pada pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang
Peneliti ketahui setelah melakukan wawancara dengan beberapa Informan dan
observasi langsung yang Peneliti lakukan tersebut membuktikan masih banyaknya
perbaikan yang harus dilakukan pada pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang. Hal tersebut juga harusnya menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Serang
khususnya bagi Satpol PP dan Kepolisian serta pihak lain yang terlibat langsung
pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, agar dapat memberikan
246
solusinya dalam menegakan Peraturan Daerah tersebut guna mencapai keberhasilan
dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
4.4.3.2. Expertise (Keahlian)
Expertise (Keahlian), yaitu kemampuan dalam menangani Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Serang.
Dimana keahlian tersebut seharusnya dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam
perumusan kebijakan dan pelakasanaannya. Pada pelaksanaan suatu kebijakan
biasanya ditemukan permasalahan yang menghambat keberhasilan suatu Peraturan
Daerah, yang harus diselesaikan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana
Peraturan Daerah. Pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang memiliki pihak yang
ditunjuk sebagai ahli yang bertugas untuk menjalankan aturan dan menangani
permasalahan yang dihadapi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui pihak yang
dilibatkan sebagai ahli yang menangani permasalahan pada Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang, Peneliti mewawancarai Bapak Oman selaku Kasubag Penetapan dan
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau
dengan tegas mengatakan bahwa (I1 Q24) :
247
“Pihak yang dilibatkan sebagai ahli tentunya yang terlibat dalam penegakan, dalam merazia dan menertibkan itukan merupakan keahlian dari Satpol PP dan Kepolisian Sedangkan dalam bidang Perdagangan, Kesehatan dan sosial, itu merupakan kemampuan dan tugas pokok yang dimiliki Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinsos” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Oman, Peneliti mengetahui
bahwa Pihak yang dilibatkan sebagai ahli adalah Satpol PP dan Kepolisian yang
bertugas melakukan razia dan penertiban segala bentuk Penyakit Masyarakat
termasuk minuman beralkohol. Sedang Disperindagkop, Dinsos, dan Dinkes adalah
SKPD yang berperan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan bidangnya
masing-masing. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Oman, Ibu Lily
selaku Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang juga dengan tegas mengatakan bahwa (I2 Q24) :
“Masalah minuman beralkohol ini berkaitan dengan beberapa aspek berkaitan dengan perdagangan dan kesehatan yah sudah pasti menjadi tugasnya Disperindag dan Dinkes sedangkan masalah penegakan penertibannya dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian bahkan berkaitan dengan agama karena agama juga melarang minuman beralkohol ini jadi dari pihak agama yang diwakili MUI juga dapat berperan dalam pelaksanaan laranngan minuman beralkohol ini” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Masih dengan pertanyaan yang serupa Peneliti juga mewawancarai Bapak
Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang, Beliau dengan tegas
mengungkapkan bahwa (I3 Q24) :
“Kami Satpol PP dengan bantuan Kepolisian adalah Pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penertiban aktivitas Penyakait Masyarakat.
248
Sedang SKPD lain yang ikut terlibat dalam pengawasan terhadap peredaran miras ini” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Juanda, Peneliti kembali
mendapatkan penegasan bahwa yang dilibatkan sebagai ahli untuk menangani
permasalahan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang adalah Satpol PP dan Kepolisian
dengan dibantu oleh SKPD terkait seperti Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos.
Masih dengan tema pertanyaan yang sama Peneliti juga melakukan wawancara
kepada oleh Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres Serang,
Beliau dengan serius menerangkan bahwa (I4 Q24) :
“Masalah keahlian bisa dilihat dari namanya kalo Dinas itu seperti Dinsos berkaitan dengan permasalahan sosial, Dinkes kompetensi dibidang kesehatan mereka jelas memiliki kemapuan masing-masing, namun keseriusan untuk bertindak kendalanya, Kami dari Kepolisian banyak melakukan penegakan itu sendiri lebih efektif dan menghasilkan Kami melakukan razia pekat ini setiap 6 bulan sekali 2 minggu berturut-turut dengan terlebih dahulu kami menurunkan intel-intel Kami untuk dapat memperoleh informasi mengenai peredaran miras di Kota Serang. Setelah diketahui siapa dan dimana yang menjual baru Kita eksekusi dengan melakukan penggrebekan. Sebenarnya kalau penegakan produk hukum daerah itu yang lebih berwenag adalah Satpol PP, Kepolisian hanya menjadi pendamping dan pembantu saja.” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Berdasarkan informasi yang diunkapkan oleh Brigadir Gito di atas, Peneliti
mengetahui bahwa Kepolisian melaksaanakan operasi Pekat setiap enam bulan
249
sekali yang dilakukan selama enam belas hari berturut-turut. Dengan terlebih dahulu
mennyebar intel-intel yang mencari informasi mengenai siapa dan dimana kegiatan
peredaran minuman beralkohol itu terjadi. Dan menurut Brigadir Gito dalam
menegakan produk hukum daerah Satpol PP adalah pihak yang paling berwenang,
Kepolisian berperan hanya sebagai pendamping dalam hal itu. Dalam hal ini peneliti
juga mewawancarai Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop
Kota Serang, Beliau dengan santai mengatakan bahwa (I5 Q24) :
“SKPD itu kan ahli dalam bidangnya Kami dalam perdagangan, Dinkes dalam bidang kesehatan begitu juga Dinsos dan POL PP kan mereka itu ahi dibidangnya masing tinggal bagaimana caranya memberikan kontribusi sesuai kebidangannya kepada upaya pemberantasan minuman beralkohol ini agar berhasil.” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Handryan,
Peneliti mendapatkan pengetahuan bahwa, SKPD adalah ahli pada bidangnya
masing-masing. Dalam pengawasan perdagangan adalah tugas Disperindagkop,
begiitu pula dengan Dinkes yang membidangi perihal masalah kesehatan. Dinsos
dan Satpol PP juga memiliki keahlian sesuai dengan tupoksinya, hanya masalahnya
keseriusan dalam memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian yang dimiliki
untuk menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Menyambung pertanyaan
250
yang sama Peneliti juga mewawancarai Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes
Kota Serang, Beliau dengan lantang mengatakan bahwa (I6 Q24) :
“Kalo ahlinya dalam menertibkan dan merazia itu ahlinya Satpol PP dan Kepolisian kalo Dinkes sesuai tugasnya dalam bidang kesehatan juga melakukan himbauan-himbauan dan ikut mengawasi juga mengenai larangan peredaran minuman beralkohol ini karena di Dinkes juga ada perijinan tentang minuman dan makanan tuh jadi Kami juga bisa melarang minuman atau makanan yang berbahaya untuk diedarkan khususnya minuman beralkohol.” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Berdasarkan wawancara kepada Bapak Usep, Peneliti mendapatkan informasi
bahwa yang memiliki keahlian untuk menangani permasalahan peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang ini adalah Satpol PP dan Kepolisian. Dan Dinkes Kota
Serang juga memiliki peran untuk menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dengan
melarang minuman beralkohol untuk diedarkan. Karena di Dinkes juga terdapat
rekomendasi ijin penjualan makanan dan minuman. Masih menanyakan pertanyaan
yang serupa Peneliti juga mewawancarai Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna
Wisma dan Eks Pengguna Napza, Beliau dengan singkat mengatakan bahwa (I7
Q24):
“Kalo yang ahli menangani hal yang seperti ini tentunya yah Kepolisian dan Satpol PP karena itu memang tugasnya mereka.” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
251
Untuk lebih memperdalam informasi yang didapatkan Peneliti juga
menanyakan hal serupa kepada Bapak Bai selaku Komisi Fatwa MUI Kota Serang,
Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I8 Q24) :
“Sebagai Pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Perda Satpol PP tentunya memiliki kemampuan dan keahlian untuk menangani permasalahan yang terjadi” (Wawancara: Selasa 15 Juli 2017 09.00 WIB.Kantor MUI Kota Serang).
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Bai di atas, Bapak Stefanus
selaku Humas Gereja Paroki Kristus Raja Kota Serang juga mengatakan bahwa (I9
Q24) :
“Pihak Kepolisian dan Satpol PP mereka yang bertugas menjaga ketertiban di Masyarakat yang berwenang yah mereka dan ahlinya kan mereka itu kalau merazia itu” (Wawancara: Senin 12 Juni 2017 15.00 WIB. Gereja Paroki Kota Serang).
Masih senada dengan apa yang diungkapkan oleh Informan sebelumnya,
Bapak Asaji selaku Humas Vihara Avalokitesvara juga dengan tegas mengatakan
bahwa (I10 Q24) :
“Yah ahli dalam hal ini kan Satpol PP sama Kepolisian mereka yang harus lebih aktif buat memberantas peredaran miras jangan justru jadi backingnya kan banyak tuh backing-backingan tempat hiburan aparat lagi itu jadi rahasia umum De gak bisa Kita sangkal” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Vihara Avalaokitesvara).
Setelah melakukan wawancara kepada beberapa Informan yang Peneliti
anggap dapat memberikan informasi mengenai, siapa atau pihak mana yang
dilibatkan sebagai ahli dalam menangani permasalahan Perda no 2 tahun 2010
252
Tentang Pekat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Peneliti
menarik kesimpulan bahwa pihak yang dilibatkan sebagai ahli untuk menangani
permasalahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang adalah Satpol PP dan
Kepolisian. Kareena Satpol PP dan Kepolisianlah yang memiliki wewenang dan
kewajiban untuk melakukan penertiban, dan razia, meskipun memang utamanya
penegakan produk hukum daerah itu dilakukan oleh Satpol PP. Namun Kepolisian
juga mempunyai tugas untuk mendampingi dan membantu Satpol PP dalam
melakukan tugasnya. Kemudian Pihak SKPD (Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos)
lain juga terlibat dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, sesuai dengan
tupoksi di bidangnya masing-masing.
Adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang adalah untuk memberantas
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar Kota Serang dapat mewujudkan
slogan yang menjadi kebangganyan yaitu Kota Serang Madani. Dengan bebebrapa
fakta yang Peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan,
kepada beberapa Informan yang menurut Peneliti bisa memberikan Informasi
253
mengenai peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Peneliti mengetahui
bahwa peredaran minuman beralkohol masih menjadi masalah di Kota Serang,
belum teratasi meskipun sudah ada peraturan yang melaranng hal tersebut. Melihat
fakta yang demikian Peneliti ingin mengetahui apakah adanya Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini bisa menyelesaikan masalah peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang, maka Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Oman selaku Kasubag
Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang, Beliau dengan tegas mengaatakan bahwa (I1 Q25) :
“Tentu saja akan berhasil apabila semua pihak dapat bekerjasama dengan baik dalam rangka memberantas peredaran minuman beralkohol. SKPD melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya dengan dibantu peran dari Masyarakat karena Masyarakatlah yang lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dilingkungannya. Karena penegakan Perda ini perlu dukungan Masyarakat agar berhasil kan yang menkonsumsi minuman beralkohol iti masyarakat jadi diharapkan masih ada Masyarakat yang peduli pada dampak negatif ditimbulkan minuman beralkohol” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Oman, Peneliti
mengetahui bahwa Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini akan berhasil mencapai
tujuanya asalkan pihak yanng terlibat pada penegakannya dapat bekerjasama dengan
254
baik dan melakukan tugasnya dengan baik. Dalam hal ini pihak tersebut adalah
Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos, namun pihak-pihak
yang berwenang untuk menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang itu juga perlu
dibantu oleh Masyarakat karena Masyarkatlah yang lebih mengetahui apa yang
sebenarnya terjadi dilingkungannya. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh
Bapak Oman, Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan tegas mengungkapakan
bahwa (I2 Q25) :
“Perda Pekat ini dibuatkan agar berhasil dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Saya yakin Perda ini bisa berhasil jika terus dilaksanakan dan ditegakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda, perbaikan dan evaluasi juga harus terus dilakukan dalam pelaksanaan Perda ini” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Lily, Peneliti
mendapatkan informasi bahwa Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dibuat adalah untuk
memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat termasuk peredaran minuman
beralkohol. Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut akan berhasil jika dilaksanakan
dan ditegakan sesuai dengan ketentuan yang beralaku dalam Perda. Evaluasi dan
255
perbaikan juga harus terus dilakukan agar Perda Pekat ini bisa mencapai
keberhasilan. Masih menanyakan pertanyaan yang sama Peneliti juga
mewawancarai Bapak Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang, Beliau
dengan tegas mengatakan bahwa (I3 Q25) :
“Perda ini akan berhasil apabila didukung oleh semua pihak mulai dari Kami sebagai penegak dan SKPD lain juga yang membantu sebagai mitra Kami. Namun Kami tidak bisa bekerja sendiri harus dibantu juga oleh Masyarakat denngan adanya laporan kepada Kami atau Kepolisian sebagai yang berwenang dalam hal ini juga Saya rasa Perda Pekat ini akan berhasil memberantas miras di Kota Serang atau setidaknya dapat mengurangi secara signifikan peredan miras ini” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Menurut Bapak Juanda Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang akan berhasil
apabila didukung dan dibantu oleh semua pihak dimulai dari Satpol PP sebagai
penegak dan SKPD lain juga membantu sesuai dengan bidangnya. Dan Satpol PP
juga dalam melakukan penegakan membutuhkan bantuan dari Masyarakat dengan
melaporkan apabila ada pihak yang melakukan kegiatan peredaran minuman
beralkohol. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Juanda di atas,
Brigadir Gito dengan tegas juga mengatakan bahwa (I4 Q25) :
“Bisa asalkan semua pihak yang terlibat dalam penegakan Perda Pekat ini bisa bekerjasama dan melaksanakan aturan sesuai dengan tugasnya masing-masing tidak lupa adanya dukungan Masyarakat. Miras itu bisa diberantas kalo Masyarakat sering lapor saya yakin mereka tau di lingkungan mereka ada yang menjual namun berbagai faktor membuat mereka enggan melapor
256
diantaranya gak enakan yang jual itu kenal atau apalah yang seharusnya alasan itu bisa dikesmpingkan” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Masih dengan pertanyaan yang sama Peneliti juga mewawancarai Bapak
Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota Serang, Beliau dengan
serius mengatakan bahwa (I5 Q25) :
“Akan dapat diselesaikan permasalahan minuman beralkohol ini kalau semua pihak melakukan perannya dengan baik dan Masyarakat juga harus diberikan kesadaran yang lebih tentang bahaya minuman beralkohol agar tidak mengkonsumsinya lagian dosa juga kan di dalam agama kita juga dilarang minum minuman yang memabukan kalo Masyarakat sudah tidak ada yang minum yang jual juga bingung mas gak akan jualan alcohol lagi mereka” (Wawancara: Selasa13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Berdasarkan informasi yang diungkapkan oleh Bapak Handryan, Peneliti
menemukan informasai baru bahwa masalah peredaraan minuman beralkohol ini
akan berhasil diatasi apabila Masyarakt Kota Serang sudah memiliki kesadaran akan
bahaya minuman beralkohol apabila dikonsumsi. Karena mnurut Bapak Handryan
jika yang meminum minuman beralkohol ini sudah berkurang atau tidak ada sama
sekali, maka dengan sendirinya peredaran minuman beralkohol ini akan hilang
karena tidak akan ada yang menjual kalau tidak ada yang membeli. Kemudian hal
yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota
Serang, Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I6 Q25) :
257
“Bisa berhasil walaupun akan sulit tapi Kita tidak boleh pesimis karena Perda Pekat inikan dibuat agar bisa menangani permasalahan minuman beralkohol dengan mengerahkan segala dan upaya yang dibutuhkan, pihak-pihak yang menngemban amanat Perda Pekat ini bisa mewujudkan keberhasilan Perda ini dengan juga didukung Masyarakat tentunya” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Menurut Bapak Usep Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini akan berhasil
mencapai keberhasilan dengan mengerahkan segala daya dan upaya yang
dibutuhkan. Pihak-pihak yang mengemban amanat Perda tersebut akan berhasil
melakukan tugasnya apabila dibantu oleh Masyarakat. Masih dengan pertanyaan
yang serupa Peneliti juga mewawancarai Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna
Wisma dan Eks Pengguna Napza, Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I7 Q25) :
“Sangat bisa sekali asalkan semua pihak yang menanggani permasalahan minuman beralkohol ini melaksanakan tugasnya dengan baik, memberantas peredaran minuman beralkohol sampai ke pusat distribusinya kalo bisa pabrik yang ditutup. Kemudian juga para pihak yang terlibat dalam hal ini seperti Satpol PP, Kepolisian, Dinsos, Dinkes dan semua yang terlibat dalam penegakan Perda Pekat ini mengajak peran serta Masyarakat dalam membantu penegakan Perda ini. Serta Perda ini juga harus juga menyasar upaya untuk mengurangi pengonsumsi minuman beralkohol dengan memberikan pengetahuan akan bahaya dari minuman beralkohol bagi kesehatan.” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Heli, Peneliti
mendapatkan informasi bahwa Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
258
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang akan mencapai
keberhasilan apabila semua pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut
melaksanakaan tugasnya dengan baik, dengan memberantas peredaran minuman
beralkohol hingga ke pusatnya. Kemudian pihak-pihak yang terlibat seperti Satpol
PP, Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos mengajak peran serta Masyarakat dalam
membantu penegakan Perda ini. Dan seharusnya penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini berupaya juga untuk mengurangi konsumsi minuman beraalkohol dengan
memberikan tindakan berupa ajakan atau sanksi yang bisa menimbulkan kesadaran
Masyarakat kalau mengkonumsi minuman beralkohol itu buruk bagi kehidupan.
Setelah melakukan wawancara kepada Bapak Heli, Peneliti juga mewawancarai
Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza, Beliau
dengan serius mengatakan bahwa (I8 Q25) :
“Tentu saja bisa karena memang tujuan adanya Perda ini adalah untuk memberantas peredaran minuman beralkohol. Tapi agar berhasil masalah yang ada harus bisa diatasi dulu, karena di Kota Serang ini peredaran minuman beralkohol masih bebas kurang diawasi dan penegakannya juga masih kurang” (Wawancara: Selasa 15 Juli 2017 09.00 WIB.Kantor MUI Kota Serang).
Menurut Bapak Bai tentu saja Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini bisa mencapai
259
keberhasilan asalkan permasalahan yang ada bisa diatasi terlebih dahulu. Karena
pada kenyataannya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini masih bebas
kurang diawasi dan penegakan yang dilakukan juga masih kurang. Masih dengan
pertanyaan yang sama Peneliti juga mewawancarai Bapak Stefanus selaku Humas
Gereja Paroki Kristus Raja Kota Serang, Beliau dengan lembut menjelaskan bahwa
(I9 Q25) :
“Sangat bisa sekali aturan ini sebagai aturan yang dibuat manusia sebagai pelengkap aturan Tuhan yang sudah ada di dalam setiap agama apabila setiap manusia taat pada agamanya masing-masing tentu peredaran minuman beralkohol ini tidak akan terjadi karena setiap agama melarang hal yang tidak baik bagi umatnya” (Wawancara: Senin 12 Juni 2017 15.00 WIB. Gereja Paroki Kota Serang).
Menurut Bapak Stefanus Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini bisa mencapai
keberhasilan. Aturan yang dibuat oleh Manusia sebagai pelengkap aturan dari
Tuhan karena memamg apabila setiap manusia taat pada agamanya tentu peredaran
minuman beraalkohol ini tidak akan terjadi, karena semua agama melarang segala
hal yang tidak baik bagi umatnya. Masih dengan tema pertanyaan yang sama
Peneliti juga mewawancarai Bapak Asaji selaku Humas Vihara Avalokitesvara,
Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I10 Q25) :
“Bisa kalo misalkan aparat yang punya wewenang mau serius buat berantas miras pasti berhasil. Kita juga sebagai Masyarakat ikut dukung awasin
260
bareng aparatnya biar kerjanya bener” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Vihara Avalaokitesvara).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada beberapa
Informan terkait pertanyaan, apakah kebijakan tentang Perda No 2 tentang Pekat di
Kota Serang terkait minuman beralkohol akan dapat menyelesaikan permasalahan
minuman beralkohol yang terjadi Kota Serang?. Peneliti menarik kesimpulan dari
hasil wawancara yang dilakukan bahwa sebenarnya Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini bisa menyelesaikan masalah peredaran minuman beralkohol yang terjadi.
Asalkan semua pihak yang berwenang bisa melakukan tugasnya dengan baik terkait
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang. Satpol PP dan Kepolisian berperan dalam
menertibkan dan merazia tempat-tempat yanng menjual minuman beralkohol di
Kota Serang. Disperindagkop berperan sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi
ijin harus bisa mengawasi pemegang ijin usaha agar tidak menyalahgunakan ijinnya
dengan menjual minuman beralkohol. Dinkes juga harus bisa berperan sesuai
dengan tugasnya dibidang kesehatan memberikan pemahaman yang lebih kepada
Masyarakat tentang bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol bagi kesehatan.
Dinsos juga harus bisa berperan dengan mengadakan rehabilitasi sosial bagi warga
261
binaannya yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Namun tugas dari SKPD
tersebut juga harus bisa dimaksimalkan dengan adannya peran dan bantuan dari
Masyarakat. Masyarakat dinilai lebih paham dan mengetahui terkait apa yang
sebenarnya terjadi di lingkungannya sendiri sehingga dapat memberikan informasi
dan masukan yang berharga bagi Pemerintah tentang permasalahan yang hendak
diselesaikan yaitu masalah peredaran minuman beralkohol. Dari pihak agama juga
memberikan perannya dengan melakukan himbauan-himbauan keagamaan untuk
meningkatkan ketaatan umatnya karena ketaatan kepada agamalah yang bisa
menghindarkan seseorang dari bahaya peredaran minuman beralkohol karena
memang minuman beralkohol tersebut dilarang untuk dikonsumsi oleh agama.
4.4.3.3. Guarantee (Jaminan)
Guarantee (Jaminan) yaitu, jaminan yang diberikan oleh pihak yang
dilibatkan dan berkontribusi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang berkaitan
dengan strategi dan langkah yang akan dilakukan untuk memberantas peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk mengetahui jaminan apa yang bisa
diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang untuk menyukseskan peraturan tersebut. Untuk itu maka Peneliti
262
mewawancarai Bapak Oman selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan tegas mengatakan
bahwa (I1 Q26) :
“Hal yang bisa menjamin keberhasilan dari larangan tentang minuman beralkohol ini adalah konsistensi dari pemerintah melalui SKPD terkait dalam menegakan aturan ini kalo tidak ada konsistensi dari pemerintah tentu aturan ini hanya sebuah aturan yang tertulis saja hanya aturan untuk dilanggar” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Oman, Peneliti
mengetahui bahwa hal yang bisa menjaamin keberhasilan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini adalah adanya konsistensi dari Pemerintah khususnya SKPD terkait.
Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos, Kepolisian bisa menjalankan tugasnya
dengan konsisten agar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang bisa mencapai tujuannya.
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Oman, Ibu Lily selaku Kasubag
Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang,
Beliau dengan nada bicara yang serius mengungkapkan bahwa (I2 Q26) :
“Jaminan keberhasilan Perda ini tentunya keseriusan semua Pihak baik dari Pemerintah maupun Masyarakat Kota Serang untuk memberantas peredaran minuman beralkohol. Karena penegakan Perda ini juga perlu dibantu peran
263
Masyarakat karena Pemerintah ini memiliki keterbatasan juga dari segi jumlah orang sampai waktu mereka pun tidak hanya mengurusi masalah minuman beralkohol, masalah Pekat yang lain seperti , perjudian, dan PSK juga masih ada di Kota Serang” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Menuru Ibu Lily jaminan agar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat berhasil
adalah adanya keseriusan dari semua pihak baik dari Pemerintah maupun
Masyarakat. Penegakan perda ini juga perlu dibantu peran Masyarakat karena
Pemerintah juga memiliki keterbatasan juga dari segi jumlah orang sampai waktu
karena Satpol PP dan Kepolisian juga tidak hanya mengurusi masalah peredaran
minuman beralkohol saja namun masalah penyakit Masyarakat yang lain juga
seperti Narkoba, Perjudian, dan PSK karena hal tersebut masih terjadi juga di Kota
Serang. Masih dengan pertnayaan yang serupa Peneliti juga mewawancarai Bapak
Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang. Beliau dengan tegas
menerangkan bahwa (I3 Q26) :
“Jaminan agar Perda ini berhasil adalah adanya upaya dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, dari Kami sendiri usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan Razia secara berkala setiap 3 bulan sekali kami melakukan razia rutin tekait peredaran miras dan pekat yang lain juga” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Berdasarkan wawancara kepada Bapak Juanda, Peneliti mengetahui bahwa
jaminan keberhasilan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
264
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah dengan adanya
upaya dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Dari Satpol PP sendiri upaya
yang dilakukan adalah dengan melakukan razia secara berkala setiap 3 bulan sekali.
Satpol PP melakukan razia atau apabila ada laporan dari Masyarakat tentang
masalah Penyakit Masyarakat. Razia yang dilakukan tidak hanya menyasar
peredaran minuman beralkohol saja namun menyasar masalah Penyakit Masyarakat
lain juga seperti PSK, Gepeng, dan juga Perjudian. Peneliti selanjutnya juga
mewawancarai Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres
Serang, Beliau dengan singkat mengatakan bahwa (I4 Q26) :
“Jaminannya adalah kerjasama, konsistensi dan keseriusan untuk menegakan Perda ini penegakan yang tidak tebang pilih bisa menjamin keberhasilann aturan ini” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Untuk lebih memperdalam informasi yang didapat Peneliti juga
mewawancarai Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota
Serang, Beliau dengan santai mengatakan bahwa (I5 Q26) :
“Yah yang sudah disebutkan tadi peran serta semua pihak, Pemerintah atau Masyarakat dalam rangka agar larangan peredaran minuman beralkohol ini bisa berahasil memberantas peredaran minuman berakohol dari Kota Serang” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
265
Menurut Bapak Handryan peran serta semua pihak baik Pemerintah atau
Masyarakat dalam menyukseskan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat berhasil
memberantas peredaran minuman beralkohol. Hal yang masih senada juga
diungkapkan oleh Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau
dengan antusias mengatakan bahwa (I6 Q26) :
“Jaminannya adalah pelasanaan Perda yang kontinyu razianya harus rutin, pengawasannya harus rutin semua harus agendakan tata cara pelaksanaan Perdanya, kemudian Masyarakat juga ikut membantu itu bakal jadi jaminan biar Perda Pekat ini berhasil kalo masalah minuman beralkohol ini pastinya Masyarakat juga mendukung dan tau dimana saja minuman beralkohol beredar kalo harus dilaporkan pada yang berwajib” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Menurut Bapak Usep hal yang dapat menjamin keberhasilan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang adalah dengan penegakan peraturan yang dilakukan secara kontinyu,
razia dan pengawasan yang dilakukan harus rutin dan diagendakan serta harus
dilaksanakan. Bantuan dari Masyarakat juga harus ada sebagai jaminan tambahan
untuk keberhasilan Perda Pekat ini. Masih senada dengan apa yang diungkapkan
oleh Bapak Usep, Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks
Pengguna Napza, juga mengatakan bahwa (I7 Q26) :
266
“Jaminan keberhasilan Perda ini menurut Saya konsistensi dan kerja keras pihak dari Satpol PP dan Kepolisian dan juga SKPD lain dalam menegakan aturan Perda ini. Kembali peran Masyarakat juga harus ditingkatkan untuk menjamin keberhasilan dari adanya Perda Pekat ini” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Menurut Bapak Heli jaminan keberhasilan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini adalah adanya konstensi dan kerja keras semua pihak dari Satpol PP dan
Kepolisian serta SKPD lain dalam menegakan aturan Perda ini. Kembali lagi peran
Masyarakat juga harus dioptimalkan untuk menjamin kenerhasilan dari adanya
Perda Pekat ini. Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Bai selaku Komisi
Fatwa MUI Kota Serang, Beliau dengan singkat mengatakan bahwa (I8 Q26) :
“Yang bisa menjamin berhasilnya Perda ini adalah dengan adanya pelaksanaan aturan yang tegas dengan memberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera” (Wawancara: Selasa 15 Juli 2017 09.00 WIB.Kantor MUI Kota Serang).
Menurut Bapak Bai, salah satu jaminan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini
adalah dengan adanya pelaksanaan aturan yang tegas dengan cara memberikan
sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi yang melanggar aturan. Masih
267
dengan pertanyaan yang sama Peneliti juga mewawancarai Bapak Stefanus selaku
Humas Gereja Paroki Kristus Raja Kota Serang, Beiau mengatakan bahwa (I9 Q26) :
“Jaminan keberhasilan dari aturan ini tentunya pelaksanaan yang baik keseriusan dari pihak pelaksana dan peran serta dari Masyarakat” (Wawancara: Senin 12 Juni 2017 15.00 WIB. Gereja Paroki Kota Serang).
Setelah mewawancarai Bapak Stefanus, Peneliti kembali mendapatkan
jawaban bahwa yang menjadi jaminan keberhasilan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang adalah dengan adanya keseriusan dan peran serta Masyarakat dalam
membantu penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk lebih memperdalam
informasi Peneliti juga mewawancarai Bapak Asaji selaku Humas Vihara
Avalokitesvara, Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I10 Q26) :
“Jaminannya berhasil kan kalo ketentuan dari aturannya dijalanin kalo gak dijalanin, gimana ada jaminan berhasil.? Aturannya dulu tegakin biar terjamin nih keberhasilan aturannya, jangan neko-neko kalo mau berantas sekalian sampe ke pusatnya miras tuh pabrik sama distributornya yang ngedarin miras di Kota Serang” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Vihara Avalaokitesvara).
Setelah mewawancarai Bapak Asaji, Peneliti mendapatkan penngetahuan
bahwa yang bisa menjadi jaminan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
268
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang adalah jika aturan
dan ketentuan yang ada dijalankan. Dan jangan ada keraguan dari petugas untuk
memberantas peredaran minuman beralkohol ini sampai ke pusatnya agar peredaran
minuman beralkohol ini bisa dihilangkan dari Kota Serang.
Setelah melakukan wawancara terkait apa yang dapat menjadi jaminan
keberhasilan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, Peneliti mendapatkan
beberapa informasi bahwa yang dapat menjamin keberhasilan Perda Pekat ini
adalah pertama adanya keseriusan dan konsistensi dari pihak pelaksana dan
penegak aturan yatiu, Satpol PP dan Kepolisian dalam menertibkan dan
memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Kemudian SKPD lain
yang juga seharusnya terlibat dalam penegakan Perda ini sesuai dengan tupoksinya
Disperindagkop dalam bidang perdagangan, Dinkes dalam bidang kesehatan dan
Dinsos dalam bidang sosial. Kedua peran serta Masyarakat dalam membantu
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini karena Masyarakatlah yang lebih
mengetahui apa yang terjadi dilingkungannya. Ketiga ketegasan dari penegak Perda
ini juga akan menjadi jaminan keberhasilan, jika dalam memberikan sanksi dan
269
melakukan penertiban dengan tegas diharapkan akan ada efek jera bagi pihak yang
terlibat dalam peredaran minuman beralkohol baik Penjual maupun Pembeli.
Keempat pengawasan terhadap ijin usaha yang dimiliki tempat-tempat yang diduga
menyalahgunakan ijin usahanya dengan menjual minuman beralkohol harus
dilakukan, apabila melanggar pencabutan ijin harus dilakukan oleh pihak yang
berwenang dan kegiatan penertiban juga harus dilakukan dengan agenda yang lebih
sering lagi karena sesungguhnya peredaran minuman beralkohol terjadi setiap
malam.
Kemudian agar suatu kebijakan dapat berhasil mencapai tujuannya, tentu
perlu ada langkah-langkah yang solutif untuk menangani permasalahan yang
dihadapi oleh suatu kebijakan. Dalam suatu formulasi maupun Implementasi tentu
sudah diprediksi dan diketahui masalaah apa saja yang kira-kira akan dihadapi
ketika suatu kebijakan akan di Implementasikan. Pada penegakan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang terdapat beberapa permasalahan yang megakibatkan peredaran
minuman beralkohol masih beredar di Kota Serang. Dalam hal ini Peneliti tertarik
untuk mengetahui apa solusi yang ditawarkan oleh para pemegang kepentingan
dalam rangka menangani permasalahan yang terjadi pada Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
270
Serang. Untuk mengetahui hal tersebut maka Peneliti melakukan wawancara kepada
Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I1 Q27) :
“Menurut Saya hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi peredaran minuman beralkohol ini penegakanya ini harus lebih tegas, lebih rutin lagi dalam melakukan penegakan mingguan kalo bisa harian karena setiap malam pun di Kota Serang ini banyak penjual minuman beralkohol Warung Remang, Karaoke mereka menjual itu sudah jadi rahasia umum di Masyarakat ini jadi masukan yang berarti seharusnya” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Oman, diketahui
bahwa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang adalah dengan adanya penegakan yang tegas dan lebih
rutin lagi dalam melakukan penertibannya, mingguan sampai harian seharusnya.
Karena peredaran minuman beralkohol ini terjadi setiap malam. Masih dengan
pertanyaan yang sama, Peneliti juga mewawancarai Ibu Lily selaku Kasubag
Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang,
Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I2 Q27) :
“Pemberantasan minuman beralkohol ini harus tuntas dari hilir hingga ke hulu. Prudusen miras ini harusnya menjadi sasaran utama untuk memutus rantai Peredaran minuman beralkohol ini, kemudian pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban diharapkan tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran minuman beralkohol ini kemudian tidak hanya penjual seharusnya yang mengkonsumsi juga diberikan sanksi berat juga agar bisa menimbulkan efek jera” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
271
Menurut Ibu Lily hal yang harus dilakukan untuk menangani peredaran
minuman beralkohol ini adalah dengan pemberantasan dari hulu hinga hilir.
Produsen minuman beralkohol ini harus menjadi sasaran utama penegakan untuk
memutus rantai peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dan kemudian
seharusnya tidak hanya penjual yang terkena sanksi tapi seharusnya yang
mengkonsumsi minuman beralkohol juga terkena sanksi yang berat agar bisa
menimbulkan efek jera. Selanjutnya menanyakan hal yang sama, Peneliti juga
mewawancarai Bapak Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang, Beliau
dengan serius mengatakan bahwa (I3 Q27) :
“Segera dibentuk Perwal agar kami bisa lebih memiliki kewenangan lagi sebagai payung hukum Perwal itu berisi petunjuk teknis mengenai penegakan Perda dan Kami juga bisa menutup karena kalo ada Perwal yah ketentuan dan tata caranyanya akan diatur di Perwal” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Menurut Bapak Juanda solusi untuk mengatasi permasalahan yang tejadi pada
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang adalah dengan segera dibentuknya Perwal
sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda Pekat ini. Selanjutnya Peneliti juga
mewawancarai Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres
Serang, Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I4 Q27) :
272
“Cabut ijin tempat usaha yang menjual miras itu salah satu solusi yang bisa dilakukan” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Menurut Brigadir Gito, penutupan tempat dan pencabutan ijin usaha yang
menjual minuman beralkohol adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk
mengatasi peredaran minuman beralkohol. Masih dengan tema pertanyaan yang
sama Peneliti juga mewawancarai Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan
Disperindagkop Kota Serang, Beliau dengan santai mengatakann bahwa (I5 Q27) :
“Pihak Satpol PP dan Kepolisian harus terus tuh razia tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol dan juga pabriknya. Tiap malam harusnya di agendakan kalo dirazia tiap malam kan mereka juga takut tuh yang jual dan juga yang minumnya dikasih pembinaan juga minuman beralkohol juga bisa bikin kecanduan jadi harusnya bisa ada rehabnya juga menurut saya dalam aturan itu” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Menurut Bapak Handryan, solusi untuk mengatasi peredaran minuman
beralkohol ini seharusnya Satpol PP dan Kepolisian harus terus menertibkan
tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol agaenda penertibannya harus
setiap malam dilakukan. Agar yang menjual minuman beralkohol ini takut dalam
menjalankan aksinya, dan yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini harus
direhab juga agar berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Senada dengan apa
yang diungkapakan oleh Bapak Handryan, Bapak Usep selaku Staf Farmalkes
Dinkes Kota Serang juga dengan tegas mengatakan bahwa (I6 Q27) :
273
“Menurut saya untuk memberantas peredaran minuman beralkohol ini penertiban yang dilakukan seharusnya ditujukan juga kepada orang yang minum minuman beralkohol ini, jangan hanya penjual yang ditertibkan yang minum juga harusnya dihukum. Kemudian berantas juga minuman beralkohol ini sampai ke pusatnya kalo dirazia hanya Penjualnya saja gak akan ada habisnya ” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Menurut Bapak Usep seharusnya penegakan yang dilakukan juga mengarah
kepada yang mengkonsumsi minuman beralkohol juga, jangan hanya kepada
penjualnya saja. Kemudian berantas juga minuman beralkohol ini sampai ke
puasatnya karena kalau hanya dirazia penjualnya saja peredaran minuman
beralkohol ini tidak ada habisnya. Masih dengan pertanyaan yang sama, Bapak Heli
selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza juga dengan tegas
mengatakan bahwa (I7 Q27) :
“Solusinya razia dan tutup tempat usaha yang menjual minuman beralkohol ini kalo ada pabriknnya juga tutup pabriknya biar gak ada yang menyuplai” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Heli, Bapak Bai selaku Komisi
Fatwa MUI Kota Serang juga mengatakan dengan tegas bahwa (I8 Q27) :
“Razia dan tutup tempat yang jual minuman beralkohol, hukum yang ngejualnya. Kalo ada pabrik yang bikin minuman beralkohol yah harus ditutup biar gak ada yang jual dan beli.” (Wawancara: Selasa 15 Juli 2017 09.00 WIB.Kantor MUI Kota Serang).
Berdasarkan wawancara kepada Bapak Bai di atas, diketahui bahwa memang
yang menjadi solusi untuk menangani permasalahan peredaran minuman beralkohol
274
ini adalah dengan cara menutup semua tempat yang menjual minuman beralkohol
dan harus dilakukan sampai ke pusatnya dengan menutup pabrik yang memproduksi
minuman beralkohol. Senada dengan apa yang diungkapkan Bapak Bai, Bapak
Stefanus selaku Humas Gereja Paroki Kristus Raja Kota Serang, juga mengatakan
bahwa (I9 Q27) :
“Berantas habis miras ini sampai pada produsennya. Kalo masih ada produsennya suplai ke penjual akan terus ada begitu seterusnya, juga meningkatkan kesadaran Individu untuk tidak minum miras mendekatkan kepada Tuhan hidup dijalan Tuhan agar terhindar dari perkara miras” (Wawancara: Senin 12 Juni 2017 15.00 WIB. Gereja Paroki Kota Serang).
Menurut Bapak Stefanus, meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap
bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol juga merupakan solusi yang bisa
diambil dalam rangka memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
Kemudian masih dengan pertanyaan yang sama, Peneliti juga mewawancarai Bapak
Asaji selaku Humas Vihara Avalokitesvara, Beliau dengan tegas mengatakan bahwa
(I10 Q27) :
“Saran bisa saya kasih aparat yang berwenang harus lebih gencar lagi melakukan penegakannya, rangkul Masyarakat ajak kerjasama secara langsung biar bantu masalah miras ini. Jangan ada kongkalikong antara aparat sama pihak yang ngedarin miras ini ” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Vihara Avalaokitesvara).
Menurut Bapak Asaji solusi yang bisa dilakukan untuk memberantas
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah dengan cara melakukan
penertiban secara lebih sering lagi, dengan merangkul Masyarakat juga pada
275
pelaksanaanya agar membantu memberantas peredaran minuman beralkohol. Dan
juga jangan sampai ada kongkalikong antara aparat dan pihak yang menjual
minuman beralkohol ini.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa Informan yang
Peneliti temui. Peneliti menarik kesimpulan bahwa solusi yang bisa dilakukan untuk
menangani permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah
dengan cara:
1. Penegakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang Satpol PP dan
Kepolisian berupa razia harus lebih sering lagi dilakukan;
2. Penegakan yang dilakukan harus tegas dengan mencabut ijin usaha dan
menutup tempat-tempat yang terbukti menjual minuman beralkohol;
3. Penegakan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terhadap yang menjual
minuman beralkohol tapi kepada pengonsumsi minuman beralkohol juga
harus mendapatkan sanksi yang sama;
4. Penegakan kepada peredaran minuman beralkohol juga harus dilakukan
kepada tingkat produsen agar rantai peredaran minuman beralkohol dapat
diputus;
5. Meningkatkan kesadaran Masayarakat untuk membantu penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang merupakan solusi yang bisa dilakukan;
276
6. Rehabilitasi kepada Individu yang sudah kecanduan minuman beralkohol juga
seharusnya dapat dilakukan sebagai salah satu solusi yang bisa diambil untuk
memberantas peredaran minuman beralkohol.
Setelah memaparkan solusi yang diungkapkan oleh beberpa Informan yang
Peneliti wawancarai, Peneliti berharap solusi-solusi tersebut akan dapat
diaplikasikan dalam uapaya penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat benar-
benar berhasil dalam memberantas peredaran minuman beralkohol yang terjadi di
Kota Serang.
Selanjutnya Peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini terjadi setiap
malam diberbagai sudut Kota Serang, yang notabene kenyataan tersebut sangat
berbanding terbalik dengan apa yang menjadi tujuan adanya Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang. Untuk mengetahui dimana saja sebenarnya peredaran minuman beralkohol
ini diedarkan di Kota Serang, Peneliti tertarik untuk menanyakan hal tersebut
kepada beberapa pihak yang bisa memberikan informasi terkait hal tersebut. Maka
untuk itu pertama-tama Peneliti mewawancarai Bapak Oman, selaku Kasubag
Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Serang, Beliau mengatakan dengan serius bahwa (I1 Q28) :
277
“Bisa dimana saja di Warung Remang, di Rumah Warga pun bisa tapi yang lebih pasti ada yaitu di Tempat hiburan Malam dan Karaoke seperti di Flemenggo, Kafé Solid, nah apalagi di Hotel Solid disana pernah ada dua Remaja putri yang meninggal karena pesta minuman beralkohol saya tahu berita itu dari Koran nah itu menandakan kalo minuman beralkohol ini masih menjadi masalah di Kota Serang” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Menurut Bapak Oman minuman beralkohol itu bisa diedarkan dimana saja
seperti Warung Remang-remang, tempat Karaoke, dan Tempat Hiburan Malam.
Namun menurut Bapak Oman yang lebih pasti penjualan minuman beralkohol itu
terjadi di Tempat Hiburan Malam khususnya seperti Flamenggo, Kafe Solid dan
apalagi di Hotel Solid pernah ada kejadian remaja putri yang meninggal karena
pesta minuman beralkohol. Hal tersebut membuktikan bahwa masalah peredaran
minuman beralkohol ini masih terjadi di Kota Serang. Senada dengan apa yang
diungkapkan oleh Bapak Oman di atas, Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan
Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau juga
mengatakan bahwa (I2 Q28) :
“Di pusat Kota hingga di perkampungan ada yang menjual di Warung Sembako juga ada sebagai kedok, di Tempat Hiburan sih itumah sudah pasti bahkan harganya bisa lebih mahal Saya tidak tau bagaimana sebenarnya pihak Satpol PP dan Kepolisian ini dalam bertindak karena banyak tempat di Kota Serang yang menjual minuman beralkohol namun terkesan dibiarkan isu backing tempat hiburan oleh oknum pun masih ada tapi Saya tidak tau pasti kebenarannya namun apabila Kita lihat realitanya itu mungkin” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
278
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Ibu Lily, Peneliti mengetahui
bahwa peredaran minuman beralkohol itu bisa terjadi di perkampungan hingga
pusat Kota di Warung Sembako, Tempat Hiburan Malam, dan kalau minuman
beralkohol yang dijual di Tempat Hiburan Malam itu harganya lebih mahal.
Menurut Ibu Lily Beliau tidak tahu bagaiamana bisa peredaran minuman beralkohol
ini masih terjadi di Kota Serang padahal sudah dilarang. Seperti adanya pembiaran
terhadap peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP dan Kepolisian, isu adanya
backing yang melindungi tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol bisa
menjadi salah satu penyebab peredaran minuman beralkohol masih terjadi di Kota
Serang. Masih dengan pertanyaan yang serupa Peneliti juga mewawancarai Bapak
Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang, Beliau dengan tegas
mengatakan bahwa (I3 Q28) :
“Yang pernah Kami temukan pada saat razia itu sperti di Warung Jamu, Tempat Hiburan Malam, Karaoke dan semacamnya bahkan Kami menemukan yang menjual minuman beralkohol itu berkedok Warung Nasi dan Warung Sembako” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Menurut Bapak Juanda peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini
terjadi di Tempat Hiburan Malam, Karaoke, dan semacamnya bahkan pada saat
melakukan razia, Beliau pernah menemukan Warung Sembako dan Warung Nasi
yang menjual minuman beralkohol. Senada dengan apa yang dikatakan oleh Bapak
Juanda di atas, Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres
Serang juga mengatakan bahwa (I4 Q28) :
279
“Itu bisa dimana saja bahkan kami pernah mengrebek Toko Bangunan yang dijadikan gudanng miras di daerah Kecamatan Serang, tempat Karaoke dan Warung Jamu juga menjual. Namun Kami lebih menekankan penegakan langsung pada hulu peredaran miras ini seperti gudang dan produsinya seperti yang pernah dilakukan kami mengrebek Rumah yang memproduksi Ciu, itu bahan yang digunakan untuk membuatnya Air Mentah, Kuku Bima campuran Rivanol yang notabene untuk obat luka, sitrun, bahkan ada yang pakai spirtus dan micin. makanya banyak yang meninggal akibat miras oplosan ini menunjukan kesadaran Masyarakat pada bahaya miras ini harus jadi perhatian Kita bersama” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Menurut Brigadir Gito peredaran minuman beralkohol masih terjadi dengan
skala yang cukup besar bahkan Kepolisian Serang pernah menggrebek bekas Toko
Bangunan yang dijadikan gudang minuman beralkohol di Kota Serang. Kepolisian
juga pernah menggrebek sebuah rumah yang memproduksi Ciu. Bahan yang
digunakan untuk membuat Ciu tersebut sangatlah berbahaya yaitu Spirtus, Rivanol,
Air Mentah dan juga Sitrun yang merupakan bahan yang berbahaya apabila
dikonsumsi. Selanjutnya masih dengan pertannyaan yang sama Peneliti juga
mewawancarai Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota
Serang, Beliau dengan santai mengatakan bahwa (I5 Q28) :
“Bisa dimana saja di tempat kaya Warung Jamu juga banyak bahkan ada yang jual di Rumah, adapun apabila ada Kafe atau Tempat Hiburan lain apabila ada yang menjual minuman beralkohol akan Kami berikan peringatan dan kalo setelah diperingati tetap melakukan pelanggaran Kami akan cabut ijin usahanya dengan berkoordinasi dengan BPTPM” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
280
Menurut Bapak Handryan peredaran minuman beralkohol bisa terjadi dimana
saja di Kota Serang, Warung Jamu pinggir jalan pun ada yang menjual minuman
beraalkohol. Dan apabila ada Kafe atau Tempat Hiburan Malam yang menjual
minuman beralkohol di Kota Serang akan diberi peringatan sampai pencabutan ijin
usaha apabila terus menjual minuman beralkohol. Selanjutnya Peneliti juga
mewawancarai Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau
dengan tegas mengatakan bahwa (I6 Q28) :
“Kalo di Kota Serang ini yang terkenal menjual minuman beralkohol itu di atas Pasar Rau, kemudian di Stadion Ciceri, Alun-alun, Kepandean itu tempat-tempat yang terkenal. Tapi menurut Saya masih banyak tempat yang lain yang menjual minuman beralkohol karena jualannya juga kan tertutup di kampung-kampung juga bisa saja ada yang menjual” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Usep, diketahui bahwa
tempat peredaran minuman beralkohol yang terkenal di Kota Serang adalah Pasar
Rau, Stadion Ciceri, Alun-alun Kota Serang dan Kepandean. Namun karena
peredaraan minuman beralkohol ini dilakukan secara tertutup peredaran minuman
beralkohol ini bisa dilakukan dimana saja bahkan di perkampungan juga bisa.
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Usep, Bapak Heli selaku Kasi
Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza juga mengatakan bahwa (I7
Q28):
“Minuman beralkohol ini bisa diedarkan dimana saja. Kalo yang terkenal banyak yang menjual minuman beralkohol di Kota Serang itu yaa Stadion Ciceri dan juga Taman Sari disana banyak yang menjual ada juga di
281
Kepandean bukan hanya minuman beralkohol tapi PSK juga banyak disana” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Bai selaku Komisi Fatwa
MUI Kota Serang, Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I8 Q28) :
“Kenyataanya minuman beralkohol ini dijual dimana-mana, bahkan di Kota Serang ini ada beberapa tempat yang menjadi pusat perbuatan maksiat seperti di Kepandean dan Taman Sari” (Wawancara: Selasa 15 Juli 2017 09.00 WIB.Kantor MUI Kota Serang). Menurut Bapak Bai peredaran minuman beralkoohol ini terjadi dimana-
mana di Kota Serang bahkan ada beberapa tempat yang menjadi pusat perbuatan
maksiat seperti di Kepandean dan Taman Sari Kota Serang. Senada degan apa yang
diungkapkan oleh Bapak Bai, Bapak Stefanus selaku Humas Gereja Paroki Kristus
Raja Kota Serang, Beliau juga mengatakan bahwa (I9 Q28) :
“Bisa dimana saja De di dekat rumah Saya juga ada yang menjual ko di warung pinggir jalan bisa jadi mereka juga menjual miras namun yang pasti di Tempat Hiburan Malam pasti mereka menjual kan banyak juga tuh Tempat Hiburan Malam di Kota Serang” (Wawancara: Senin 12 Juni 2017 15.00 WIB. Gereja Paroki Kota Serang).
Masih dengan pertanyaan yang sama Peneliti juga mewawancarai Bapak
Asaji selaku Humas Vihara Avalokitesvara, Beliau dengan dengan serius
mengatakan bahwa (I10 Q28) :
“Banyak di Kota Serang mah, yang terkenal itu di Taman Sari, Kepandean, di Pasar Rau belum lagi banyak juga warung jamu pinggir jalan yang jual miras juga” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Vihara Avalaokitesvara).
282
Setelah mewawancarai beberapa Informan yang Peneliti pilih untuk
diwawancarai, Peneliti mendapatkan jawaban terkait pertanyaan dimana saja
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang terjadi. Peneliti mendapatkan
informasi sesungguhnya peredaran minuman beralkohol ini bisa terjadi dimana saja
mulai dari pusat kota hingga perkampungan. Kemudian peredaran minuman
beralkohol tersebut dilakukan secara tersemubunyi yang bisa dilakukan di Warung
Remang, Tempat Hiburan Malam, Karaoke, Kafe, dan bahkan ada Warung Nasi,
serta Warung Sembako juga yang menjual minuman beralkohol ini. Dan ternyata di
Kota Serang ini ada beberapa tempat yang menjadi pusat aktivitas yang
berhubungan dengan Penyakit Masyarakat diantaranya yaitu, Stadion Ciceri,
Kepandean, Taman Sari, dan Alun-alun Kota Serang. Hal ini membuktikan bahwa
peredaran minuman beralkohol ini ternyata masih menjadi permasalahan yang
belum teratasi dengan banyak tempat yang menjadi pusat peredarannya, seharusnya
pihak Satpol PP dan Kepolisian serta Dinas terkait lain bisa lebih teliti dan tegas
lagi dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar peredaran
minuman beralkohol ini dapat diberantas keberadaanya dari Kota Serang.
Adanya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini tidak terlepas dari
adanya Masyarakat Kota Serang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga
penjualan minuman beralkohol ini menjadi suatu ladang keuntungan bagi sejumlah
283
oknum yang memanfaatkan adanya pengonsumsi minuman beralkohol ini.
Selanjutnya Peneliti tertarik untuk mengetahui dari kalangan mana sajakah para
pengkonsumsi minuman beralkohol ini. Untuk mengetahui hal tersebut maka
Peneliti mewawancarai beberapa pihak yang menurut Peneliti bisa memberikan
jawaban kepada Peneliti terrkait hal yang ditanyakan. Wawancara yang dilakukan
diantaranya adalah dengan kepada Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau
dengan tegas mengatakan bahwa (I1 Q29) :
“Semua kalangan tua, muda mengkonsumsi minuman beralkohol Saya prihatin karena minuman beralkohol ini bisa merusak generasi muda di Kota Serang” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Oman, Penelti
mengetahui bahwa ternyata yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini datang
dari semua kalangan baik tua maupun muda. Dan Beliau juga merasa prihatin
terhadap adanya peredaran minuman beralkohol ini karena dapat merusak generasi
musa di Kota Serang. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Oman, Ibu
Lily selaku Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang juga mengatakan bahwa (I2 Q29) :
“Anak sekolah SMA, SMP ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol Saya banyak melihat itu lewat berita meskipun bukan dari Kota Serang tapi tidak menutup kemungkinan hal itu juga itu terjadi di Kota Serang. Adapun pada dasarnya minuman beralkohol itu bisa dikonsumsi semua kalangan” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
284
Menurut Ibu Lily, Anak sekolah SMA dan SMP juga ada yang mengkonsumsi
minuman beralkohol ini, Beliau biasa melihat tersebut dari berita. Namun tidak
menutup kemunngkinan kalau hal tersebut benar-benar terjadi di Kota Serang.
Masih senada dengan apa yang diungkapkan Ibu Lily, Bapak Juanda selaku Kabid
PPHD Satpol PP Kota Serang juga dengan tegas mengatakan bahwa (I3 Q29) :
“Bahkan ada anak dibawah umur yang menkonsumsi Kami mengetahuinya waktu razia pekat sebelum bulan Ramadhan kemarin anak itu baru kelas 3 SMP, jadi kalo kita bicara yang minum miras itu kalangan mana saja yah semua kalangan Pegawai Swasta, Pegawai Negeri, Pelajar semua kalangan pokoknya” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juanda, diketahui bahwa yang
mengkosnsumi minuman beralkohol ini ada yang masih di bawah umur. Kalangan
pekerja seperti Pegawai Swasta, Pegawai Negri, Pelajar juga ada yang merupakan
pengkonsumsi minuman beralkohol ini. Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai
Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres Serang, Beliau
dengan tegas mengatakan bahwa (I4 Q29) :
“Ini yang lebih gawat semua kalangan De , Ibu-ibu juga ada yang suka mabuk apalagi kalangan yang lain Pelajar, Pegawai, Supir Truk, Anak Jalanan ini juga merupakan salah satu kesulitan dalam memberantas miras karena banyak kalangan yang mengkonsumsi miras” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Brigadir Gito, Peneliti
mengetahui bahwa yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini datang dari semua
285
kalangan dan itu merupakan hal yang sangat mengkhawatirkan. Ibu-ibu, Pelajar,
Pegawai, Supir Truk merupakan kalangan yang mengkonsumsi minuman
beralkohol ini meskipun tidak semuanya melakukan hal tersebut, tapi hal tersebut
membuktiikan bahwa konsumsi minuman beralkohol di Kota Serang ini sudah
menyasar semua kalangan. Melanjutkan wawancara yang dilakukan Peneliti juga
mewawancarai Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota
Serang, Beliau dengan santai mengatakan bahwa (I5 Q29) :
“Anak di bawah umur juga ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini, banyak di berita-berita tv yang menayangkan. Kalo minuman beralkohol ini dikonsumsi semua kalangan remaja-remaja zaman sekarang untuk memperingati hari besar seperti tahun baru pesta miraslah narkobalah ini harus jadi atensi kita bersama apalagi di Serang ada Perda Pekat yang melarang kegiatan semacam itu” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Menurut wawancara yang dilakukan kepada Bapak Handryan, diketahui
bahwa yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini berasal dari berbagai kalangan
bahkan anak di bawah umur juga ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini.
Kemudian remaja-remaja zaman sekarang memperingati hari-hari besar dengan
mengadakan pesta minuman beralkohol seperti untuk memperingati tahun baru. Hal
tersebut seharusnya menjadi perhatian Pemerintah dan Masyarakat Kota Serang
karena di Kota Serang ini terdapat Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang melarang hal
tersebut. Masih dengan pertanyaan yang serupa, Peneliti juga mewawancarai Bapak
286
Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang, Beliau dengan tegas mengatakan
bahwa (I6 Q29) :
“Dari kasus yang pernah terjadi saja itu bisa menjadi gambaran 2 Remaja Putri yang meninggal karena pesta minuman beralkohol oplosan itu menunjukan minuman beralkohol ini bisa dikonsumsi semua kalangan” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Usep, diketahui bahwa
berdasarkan dari kasus minuman beralkohol yang pernah terjadi yang menewaskan
dua remaja putri itu menunjukan bahwa minuman beeralkohol ini dikonsumsi oleh
semua kalangan. Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Heli selaku Kasi
Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza, Beliau dengan serius
mengatakan bahwa (I7 Q29) :
“Kebanyakan kalangan muda yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini, tapi sebernarnya yang minum minuman beralkohol ini bisa dari kalangan mana saja bahkan Anak gadis, Ibu-ibu hingga Anak SMP dan SMA juga sudah banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Setelah mewawancarai Bapak Heli di atas, Peneliti mengetahui bahwa
minuman beralkohol ini bisa dikonsumsi oleh kalangan mana saja terutama kaum
muda. Bahkan Anak Gadis, Ibu-ibu,Anak SMP dan SMA juga sudah ada yang
mengkonsumsi minuman beralkohol ini. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh
Bapak Heli di atas, Bapak Bai selaku Komisi Fatwa MUI Kota Serang juga dengan
serius mengatakan bahwa (I8 Q29) :
287
“Konsumsi minuman beralkohol ini rupanya sudah menyasar berbagai kalangan di Kota Serang tidak memandang tua ataupun muda, laki-laki atau perempuan semuanya ada yang menjadi pengkonsumsi minuman beralkohol” (Wawancara: Selasa 15 Juli 2017 09.00 WIB.Kantor MUI Kota Serang).
Masih dengan tema pertanyaan yang sama Peneliti juga mewawancarai Bapak
Stefanus selaku Humas Gereja Paroki Kristus Raja Kota Serang, Beliau
mengungkapkan bahwa (I9 Q29) :
“Bisa dari semua kalangan, miras ini sudah seperti narkoba mereka bersaudara yang mengkonsumsi gak kenal golongan bisa Anak-anak, Ibu, Bapak, Remaja ada saja yang mengkonsumsi” (Wawancara: Senin 12 Juni 2017 15.00 WIB. Gereja Paroki Kota Serang).
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Stefanus di atas Peneliti
mengetahui bahwa yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini bisa berasal darri
kalangan mana saja baik itu, Anak di bawah umur, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Remaja
ada saja yang diantara mereka yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini. Senada
dengan apa yang dikatakan Bapak Stefanus, Bapak Asaji selaku Humas Vihara
Avalokitesvara juga mengatakan bahwa (I10 Q29) :
“Miras mah biasa siapa aja yang minum anak bocah SMP juga ada yang udah doyan apalagi yang tuanya mah banyak yang minum sampe kecanduan” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Vihara Avalaokitesvara).
Menurut apa yang diungkapkan oleh Bapak Asaji di atas, Peneliti
mendapatkan informasi bahwa yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini bisa
288
siapa saja dan dari kalangan mana saja tua dan muda. Diantara para pengkonsumsi
minuman beralkohol tersebut ada yang sudah mengalami kecanduan sehingga sulit
untuk berhenti mengkonsumsinya.
Dari wawancara yang dilakukan kepada beberapa Informan menegnai
kalangan mana saja yang mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Serang?,
Peneliti mengetahui bahwa yang menkonsumsi minuman beralkohol tersebut bisa
datang dari kalangan mana saja. Tidak mengenal tua ataupun muda, laki-laki
maupun perempuan ada diantara mereka yang gemar mengkonsumsi minuman
beralkohol dengan berbagai alasan. Ada yang hanya sekedar megkonsumsi
minuman beralkohol itu pada saat kumpul bersama teman, bahkan ada yang
mengkonsumsi minuman beralkohol ini sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi
karena sudah kecanduan. Kalangan Pelajar, Pekerja, dan Pengangguran juga
merupakan kalangan sangat mungkin untuk mengkonsumsi minuman beralkohol,
yang pada kenyataannya memang minuman beralkohol ini sudah dikenal dan
dikonsumsi oleh semua kalangan di Kota Serang.
Setelah Peneliti mengetahui kalangan mana saja yang mengkonsumsi
minuman beralkohol, kemudian Peneliti tertarik juga untuk menanyakan tanggapan
terhadap adanya pengecualian yang terdapat pada Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang yang memperbolehkan Hotel Berbintang di Kota Serang yang boleh menjual
289
minuman beralkohol. Dalam hal ini Peneliti tertarik untuk mengetahui tanggapan
terhadap hal tersebut dari berbagai pihak yang hendak Peneliti wawancarai, maka
untuk mengetahu tanggapan-tanggapan tersebut pertama-tama Peneliti
mewawawancarai Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi
Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang, Beliau dengan tegas
mengatakan bahwa (I1 Q30) :
“Tanggapan Saya seharusnya memang tidak boleh ada pengecualian untuk menjual minuman beralkohol ini, namun ada pertimbangan untuk di Hotel ini karena yang datang di Hotel berbintang ini biasanya ada orang asing juga yang menginap jadi pihak Hotel mau tidak mau harus menyediakan minuman beralkohol sebagai fasilitas di Hotel” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 10.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Setelah mewawancarai Bapak Oman, Peneliti mendapatkan pengetahuan
memang seharusnya tidak ada pengecualian yang terjadi dalam penjualan minuman
beralkohol ini sekali dilarang seharusnya tetap dilarang dimananapun itu dijual.
Namun ada pertimbangan bahwa tamu di Hotel tersebut terkadang adalah orang
asing yang terbiasa meminum minuman beralkohol, sehingga mau tidak mau pihak
Hotel harus menyediakan minuman beralkohol tersebut sebagai salah satu fasilitas
Hotel. Selanjutnya terkait pertanyaan yang serupa Peneliti juga mewawancarai Ibu
Lily selaku Kasubag Pengaturan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang, Beliau denan serius menungkapkan bahwa (I2 Q30) :
“Kalo minuman beralkohol di Hotel itu merupakan hal yang bisa dikontrol keberadaanya itu sudah berijin dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak Hotel dan tidak sembarangan orang yang bisa membeli minuman beralkohol
290
di Hotel toh harganya juga mahal belum tentu bisa dijangkau oleh semua kalangan yang minumnya juga kebanykan bule-bule yang menjadi tamu Hotel” (Wawancara: Rabu 25 Mei 2017 13.00 WIB. Kantor Sekda Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Ibu Lily, Peneliti mengetahui
bahwa keberadaan minuman beralkohol tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh
pihak Hotel karena memang sudah memiliki ijin. Kemudian karena harga minuman
beralkohol di Hotel Berbintang ini mahal, jadi tidak dapat dijangkau oleh semua
kalangan, karena yang meminum minuman berlkohol ini paling hanya orang asing
yang berkunjung. Senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh Ibu Lily, Bapak
Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang juga mengatakan bahwa (I3
Q30):
“Yah kalo miras yang dijual di Hotel itu diperbolehkan oleh Perda karena yang minum juga kebayakan orang asing kalo di Hotel berbintang itu, jadi yah menurut saya karena di Hotel itu lebih bisa terkontroldari jenis dan ijinya juga mereka langsung melekat kalo tidak salah ada rekomendasi Disperindag dan BPTPM jadi tidak masalah mereka memang dijinkan” (Wawancara: Jumat 05 Mei 2017 11.00 WIB. Kantor Satpol PP Kota Serang).
Masih dengan pertanyaan yang sama, selanjutnya Peneliti juga mewawancarai
Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres Serang, Beliau
dengan tegas mengatakan bahwa (I4 Q30) :
“Bahaya minuman beralkohol tetap saja ada meskipun diedarkan di Hotel Berbintang, bisa saja ketika mereka sehabis mengkonsunsi miras ini mengendarai kendaraan terjadi kecelakaan. Itu kan sudah banyak terjadi dan Kami akan tetap memprosesnya secara hukum apabila terjadi
291
pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh konsumsi miras itu bisa lebih berat hukumannya” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB.Kantor Polres Serang).
Setelah mewawancarai Brigadir Gito, Peneliti mengetahui bahwa meskipun
minuman beralkohol ini dijual di Hotel Berbintang akan tetap memiliki efek yang
membahayakan. Contohnya apabila ada seseorang yang berkendara sehabis
meminum minuman beralkohol di Hotel dengan keadaan mabuk dapat
mengakibatkan kecelakaan, dan memang hal tersebut sudah banyak tejadi. Oleh
karena itu apabila ada pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh penyalahgunaan
minuman beralkohol akan diproses secara hukum bahkan akan dikenakan sanksi
yang lebih berat. Masih denngan pertanyaan yang sama Peneliti juga mewawancarai
Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota Serang, Beliau
dengan santai menjelaskan bahwa (I5 Q30) :
“Oh kalau di Hotel itu ijinnya sudah ada kalo di Hotel Berbintang itu kaya di Hotel Ratu kan udah termasuk fasilitas hotel untuk tamu karena lebih terkontrol di Hotel itu. yah jadi diperbolehkan lagian bukan sembarangan orang juga yang bisa beli di Hotel mah harganya juga bisa ratusan sampai jutaan harganya kan mereka itu asli jual minuman beralkoholnya kebanyakan merk luar jadi ada pajak cukai juga” (Wawancara: Selasa 13 Juni 2017 14.00 WIB. Kantor Disperindagkop Kota Serang).
Setelah mewawancarai Bapak Handryan, Peneleti mendapatkan pengetahuan
bahwa penjualan minuman beralkohol di Hotel Berbintang tersebut sudah berijin
karena memang hal tersebut sudah termasuk fasilitas Hotel. Karena memang
penjualan minuman beralkohol yang terjadi di Hotel Berbintang tersebut memang
292
hanya menjual minuman bermerk saja yang harganya mahal, sehingga tidak dapat
dijangkau oleh semua kalangan. Berbeda dengan apa yang telah diungkapkan oleh
Bapak Handryan, Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang
mengatakan dengan tegas bahwa (I6 Q30) :
“Yah menurut Saya sih aturan Perda harusnya gak ada pengecualian sekali gak boleh yah gak boleh meskipun di Hotel Berbintang juga karena efek buruknya kan gak hilang meskipun di Hotel” (Wawancara: Selasa 23 Mei 2017 15.00 WIB. Kantor Dinkes Kota Serang).
Setelah mewawancarai Bapak Usep, Peneliti mendapatkan informasi bahwa
seharusnya tidak ada pengecualian terhadap aturan dalam Perda. Karena meskipun
dijual di Hotel dampak buruk dari mengkonsumsi minuman beralkohol akan tetap
ada. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Usep, Bapak Heli selaku
Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza juga dengan tegas
mengatakan bahwa (I7 Q30) :
“Kalo menurut Saya sekali dilarang yah harusnya dilarang meskipun di Hotel berbintang juga karena yah Perda ini terdengar menjadi tidak konsisten karena adanya pengecualian tersebut dan dampak buruk dari konsumsi minuman beralkohol itu kan masih ada meskipun dikonsumsi di Hotel” (Wawancara: Senin 24 Juli 2017 13.30 WIB. Kantor Dinsos Kota Serang).
Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai Bapak Bai selaku Komisi Fatwa
MUI Kota Serang untuk menanyakan hal yang serupa, Beliau dengan serius
mengungkapkan bahwa (I8 Q30) :
293
“Mau dijual dimanapun atau dikonsumsi dimanapun yang namanya minuman beralkohol ini tetap haram untuk dikonsumsi karena berbagai dampak negatif yang bisa ditimbulkan” (Wawancara: Selasa 15 Juli 2017 09.00 WIB.Kantor MUI Kota Serang).
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bai di atas, Peneliti mendapatkan
pengetahuan bahwa dimanapun minuman beralkohol dijual atau dikonsumsi tetap
saja hukumnya haram untuk dikonsumsi karena memiliki berbagai dampak buruk
bagi kesehatan atau ataupun kehidupan. Masih dengan pertanyaan yang sama
Peneliti juga mewawancarai Bapak Stefanus selaku Humas Gereja Paroki Kristus
Raja Kota Serang, Beliau dengan nada bicara yang pelan mengatakan bahwa (I9
Q30) :
“Kalo pendapat Saya seharusnya dilarang juga karena bisa menimbulkan stigma negatif di Masyarkat kalo ada pengeculian begitu” (Wawancara: Senin 12 Juni 2017 15.00 WIB. Gereja Paroki Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara terhadap Bapak Stefanus, Peneliiti
mendapatkan pengetahuan bahwa adanya pengeculian penjualn minuman
beralkohol di Hotel Berbintang tersebut dapat menimbulkan stigma negatif di
Masyarakat. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Stefanus, Bapak
Asaji selaku Humas Vihara Avalokitesvara juga mengatakan bahwa (I10 Q30) :
“Harusnya sekali dilarang yah dilrang meskipun itu di Hotel, yang minum di Hotel kan cuma orang-orang tertentu doang yang berduit kan sama aja dampaknya meskipun di Hotel juga jadi seharusnya dilarang juga” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Vihara Avalaokitesvara).
294
Setelah mewawancarai beberapa Informan di atas, mengenai tanggapan
terhadap adanya pengecualian pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang
memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di Hotel Berbintang. Ada
beberapa tanggapan dari Informan yang Peneliti baik itu yang pro ataupun kontra
terhadap adanya pengecualian tersebut. Namun pada kenyataanya menurut Peneleti
adanya pengecualian pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang memperbolehkan
minuman beralkohol untuk dijual di Hotel Berbintang itu tidak terjadi karena
meskipun dijual di Hotel Berbintang tetap saja dampak buruk yang bisa diakibatkan
oleh konsumsi minuman beralkohol ini akan tetap ada. Kemudian adanya
pengecualian tersebut menurut Peneliti juga dapat menimbulkan kecemburuan
sosial di Masyarakat karena, Masyarakat bisa memiliki pemikiran kalau hanya
orang-orang tertentulah yang boleh untuk menjualatau mengkonsumsi minuman
beralkohol di Kota Serang. Karena penjualan minuman beralkohol ini hanya bisa
dijangkau oleh kalangan menengah ke atas. Seharusnya pengecualian tersebut
dihapuskan karena adanya pengecualian tersebut akan mengakibatkan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
295
Kota Serang tidak akan pernah berhasil, karena peredaran minuman beralkohol ini
akan tetap terjadi di Kota Serang meskipun hanya di Hotel Berbintang saja.
4.4.4. Sources of Legitimation (Sumber Pengesahan)
Sources of legitimation (Sumber Pengesahan), merupakan legitimasi dari
pihak-pihak yang menjadi sasaran dari adanya suatu kebijakan atau pihak yang
terpengaruh dari adanya kebijkan. Dimana Sources of legitimation (Sumber
Pengesahan) inilah yang paling mengetahui dampak dari adanya suatu Peraturan
Daerah dan apakah adanya kebijakan tersebut dapat menangani permasalahan yang
hendak diselesaikan. Dalam suatu Peraturan Daerah Sources of Legitimation
(Sumber Pengesahan) ini merupakan pihak yang menjadi sasaran dari adanya suatu
kebijakan tersebut, namun terkadang suaranya justru terabaikan. Di bagian Sources
of Legitimation (Sumber Pengesahan), ini terdiri dari Witness (Saksi), Emancipation
(Emansipasi), dan World View (Pandangan Dunia). Dalam hal ini Peneliti hendak
mengangkat suara-suara dari pihak yang termasuk Sources of Legitimation (Sumber
Pengesahan) ini untuk dapat mengetahui nilai-nilai yang selama ini terabaikan agar
bisa terangkat dan dapat memberi masukan kepada upaya pengakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang agar dapat berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.
296
4.4.4.1. Witness (Saksi)
Witness (Saksi), yaitu orang yang terkena efek atau dampak dari adanya
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peredaran Terkait Minuman Beralkohol.
Pada mulanya Peneliti ingin mengetahui Siapa atau pihak mana yang bisa mewakili
suara atau aspirasi Sources of Legitimation (Sumber Pengesahan) ini agar dapat
menjadi masukan untuk Pemerintah mengenai apa yang sebenarnya diharapkan dan
terjadi pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini menemukan fakta dan
nilai yang terkandung didalamnya untuk menemukan resolusi yang tepat untuk
mengatasi permasalahan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang tersebut. Untuk
mengetahui siapa sebenarnya yang bisa mewakili suara mereka maka Peneliti
menanyakan hal tersebut pada S selaku Penjual minuman beralkohol di tempat
hiburan malam, S mengungkapkan dengan serius bahwa (I11 Q31) :
“Kalo itu Saya kurang paham Mas palingan kan Dewan yang ngewakilin suara dari Masyarakat. Ada larangan begini juga kan yang kena dampaknya yah tempat hiburan kaya kita ini. Yah mungkin ada Masyarakat juga yang gak seneng kalo ada Tempat Hiburan Malam di Kota Serang sedangkan miras ini kan yah sumber pemasukan utama bagi tempat ini ketimbang bayaran tiket masuk sama room karaoke. kalo bisa kami ini bisa dibiarin tetep jualan miras yang kerja disini juga kan butuh penghasilan kami juga
297
bayar pajak ada ijin usahanya juga kan.” (Wawancara: Sabtu 08 April 2017 22.00 WIB. Pasar Rau Kota Serang).
Setelah Peneliti mewawancara S di atas, Peneliti mengetahui bahwa
sebenarnya penjualan minuman beralkohol itu menjadi penghasiilan yang utama
bagi tempat hiburan ketimbang tiket masuk dan room karaoke. Dan S ini
menganggap bahwa anggota DPRDlah yang bisa mewakili suaranya di
Pemerintahan, dan, meskipun ada sebagian Masyarakat yang tidak senang dengan
adanya Tempat Hiburan Malam yang menjual minnuman beralkohol S berharap
agar dibiarkan menjual miras karena ia merasa bayar pajak dan memiliki ijin usaha.
Masih menanyakan hal yang sama Peneliti juga mewawancarai M penjual minuman
beralkohol di warung remang-remang dia memberikan jawaban yang berhati-hati,
M mengatakan bahwa (I12 Q31) :
“Gak ada bos yang bisa ngewakilin suara Kita ini kan jual miras ini dilarang lah terus apa yang bisa didenger dari Saya. Apalagi cuma pedagang miras pinggir jalan kaya Saya, Kalo mau jujur sebenernya Saya juga takut ketangkep tapi mau gimana kan penghasilan dari jualan miras ini juga lumayan untungnya. Bisa sampe Rp.200.000 ribu semalem lumayan kan banyak peminatnya juga kalo di daerah Kepandean sini mah, bos tau sendirI kan disini mah banyak yang nongkrong kalo malem. Apalagi kalo hari-hari besar liburan atau tahun barulah itu bisa sampe laku 50-100 botol semalem. Kalo minuman yang Saya jual sih paling Bir, Kolesom, AM, kalo mau yang agak elit yah harus pesen bos harganya juga beda kalo yang biasa kaya bir, Kolesom, AM itu cuma 30-40 ribuan yang Merk luar yah rutusan sampe jutaan juga harganya cuma harus pesen kalo mau..” (Wawancara: Minggu 28 Mei 2017 23.00 WIB. Kepandean Kota Serang).
298
Berbeda dengan apa yang diungkapkan S diatas, M mengatakan bahwa tidak
ada yang bisa mewakili suaranya karena M merasa hanyalah pedagang minuman
beralkohol kecil-kecilan. Ia juga sadar dan takut berjualan minuman beralkohol
tersebut karena Ia juga mengetahui bahwa minuman beralkohol itu dilarang di Kota
Serang. Setelah mewawancarai S dan M diatas Peneliti mengetahui, bahwa ternyata
keuntungan dari menjual minuman beralkohol ini lumayan besar bisa mencapai Rp.
200.000 semalem kalo hari biasa dan akan meningkat kalau menjelang hari besar.
Kemudian untuk memperdalam informasi yang didapat Peneliti juga menanyakan
pertanyaan yang sama kepada T penjual minumn beralkohol yang berkedok
Warung Sembako, T juga dengan sangat berhati-hati memberikan jawabannya, Ia
mengungkapkan bahwa (I13 Q31) :
“Yang ngewakilin suara yang ngejual miras kaya Saya sembunyi-sembunyi kaya gini gak ada. Saya juga tau ini dilarang tapi kan masih banyak yang nyari dan beli nih miras, untungnya juga lumayan.” (Wawancara: Jumat 26 Mei 2017 20.00 WIB. Kaligandu Kota Serang).
Setelah mewawancarai T di atas, lagi-lagi Peneliti menemukan informasi
bahwa menjual minuman beralkohol itu menguntungkan dan penjualan minuman
beralkohol itu juga didasari karena banyaknya peminat dari minuman yang dapat
memabukan tersebut. Selanjutnya Peneliti juga mewawancarai N Penjual minuman
beralkohol di Lapo, Mengatakan bahwa (I14 Q31):
“Seharusnya kan Pemerintah itu yang bisa mewakili suara orang kecil macam kita ini, tapi masalahnya orang macam kecil macam Aku ini jarang
299
didengar keluhannya” (Wawancara: Rabu 13 September 2017 20.00 WIB. Kalodran).
Berdasarkan wawancara kepada N di atas Peneliti mengetahui bahwa menurut
N Pemerintahlah yang seharusnya bisa mewakili suara dari pedagang kecil
sepertinya. Masih menanyakan hal yang sama Peneliti juga mewawancarai Bapak
Nurdin Ketua FSMW (Forum Silaturahmi Masyarakat Walantaka), Beliau
menjelaskan bahwa (I15 Q31) :
“Yah kalo masalah mewakili suara rakyat kan itu tugasnya Dewan yah Mereka kan dipilih untuk mewakili Masyrakat di Pemerintahan setiap Perda yang ada juga seharusnya berdasarkan aspirasi Masyarakat setiap daerah kan punya wakil di Pemerintahan” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB.Kecamatana Walantaka).
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurdin di atas Peneliti mengetahui
bahwa yang bisa mewakili Masyarakat yah Anggota Dewan karena tiap wilayah di
Kota Serang termasuk Kecamatan Walantaka memiliki wakilnya di Pemerintahan.
Kemudian hal yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Wawan selaku Kepala
Pemuda Desa Cilowong, Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I16 Q31) :
“Kalo yang terkena dampak Masyarakat kan kalo kita bicara wakil Masyarakat itukan bisa Tokoh Masyarakat yang ada atau bisa diwakili siapa saja Lurah, Camat atau Dewan yang ada di lingkungan Kita juga kan bissa mewakili, apalagi terkait peredaran miras ini bisa kita laporin kalo ada yang jual” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Desa Cilowong).
300
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Wawan di atas, Peneliti
mengetahui bahwa Tokoh Masyarakat, Lurah, Camat, atau Anggota Dewan yang
ada dilingkungan Kita adalah pihak yang bisa mewakili suara di Pemerintahan
khususnya dalam memberikan aspirasi yang dapat membantu penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang. Masih menanyakan hal yang sama Peneliti juga mewawancarai Fariz
selaku Jurnalis Tribun News Banten, Ia dengan antusias mengatakan bahwa (I17
Q31) :
“Kalo yang bisa ngewakilin masalah kebijakan di Pemerintah itu utamanya kan Anggota Dewan yang mengambil masukan-masukan dari lingkungan Kota Serang. Apalagi yang berkaitan dengan masalah miras ini harus lebih dalem ngambil informasinya buat masukan dan jadi bahan perbaikan nantinya buat Pemerintah. Seperti Kita ini kan Juranalis nyari berita turun lapangan langsung nyari informasi dari sumbernya langsung dijadiin berita itu termasuk juga mewakili suara Masyarakat” (Wawancara: Kamis 08 Juni 2017 19.00 WIB. Mall of Serang).
Setelah melakukan dengan Fariz di atas, Peneliti menedapatkan informasi
bahwa yang bisa mewakili suara dan aspirasi Masyarakat itu utamanya adalah
Anggota Dewan apalagi berkaitan dengan masalah Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini harus mengambil informasi yang dalam agar Pemerintah dapat
mengambil masukan yang bisa menjadi bahan perbaikan untuk penegkan Peraturan
301
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang. Jurnalis juga sebagai yang mencari informasi dengan cara turun
langsung kelapangan dan dijadikan berita, hal tersebut juga termasuk bisa mewakili
suara dan aspirasi Masyarakat.
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait siapa atau
Pihak mana yang bisa mewakili Sources of legitimation (Sumber pengesahan) atau
Pihak yang menjadi sasaran Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah Anggota
Dewan, Tokoh Masyarakat dan Kepala Pemerintahan yang berada di lingkungan
kebijkan seperti Lurah dan Camat juga bisa mewakili suara dan aspirasi Masyarkat
terkait Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang. Kemudian yang mengakibatkan minuman
beralkohol masih beredar di Kota Serang adalah karena penjualan minuman
beralkohol itu memberikan keuntungkan untuk oknum yang menjualnya, peredaran
minuman beralkohol itu terjadi juga karena memang masih banyak Individu dan
kalangan yang gemar mengkonsumsi minuman yang memabukan tersebut.
Setelah mengetahui pihak yang dapat mewakili aspirasi Sources of
Legitimation (Sumber Pengesahan), Peneliti juga tertarik untuk mengatahui apa
302
persepsi atau tanggapan dari Sources of Legitimation (Sumber Pengesahan) atau
pihak yang menjadi sasaran terhadap adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk
mengetahui hal tersebut maka Peneliti mewawancarai S Penjual minuman
beralkohol di tempat hiburan malam, Ia menjelaskan dengan hati-hati bahwa (I11
Q32) :
“Ada larangan kaya gini kan niatnya bagus biar gak ada masalah yang ditimbulkan akibat konsumsi miras, tapi banyak kan yang udah jadi gaya hidup minum miras ini tamu-tamu Karaoke juga biasanya pasti beli minuman buat sambil diminum pas nyanyi, yang doyan miras banyak jadi yah susah buat dilarang juga” (Wawancara: Sabtu 08 April 2017 22.00 WIB. Pasar Rau Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara degan S di atas Peneliti mengetahui bahwa
adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang memang baik maksudnya agar tidak ada
dampak buruk yang diakibatkan konsumsi minuman beralkohol. Namun ternyata
minuman beralkohol itu dikonsumsi karena memang sudah menjadi gaya hidup bagi
sebagian orang dan biasa dikonsumsi selagi berkaraoke atau mendengarkan musik
di Tempat Hiburan Malam. Masih menanggapi pertanyaan yang serupa, M selaku
penjual minuman beralkohol di Warung Remang-remang, Ia dengan sangat berhati-
hati mengatakan bahwa (I12 Q32) :
303
“Yah sebenarnya sih Saya juga setuju yah ada larangan itu, tapi mau gimana lagi bos untungnya lumayan buat makan sehari-hari terpaksa juga jual miras sih pengen cari kerja juga susah kalo cuma lulusan SMP kaya Saya mah. Semenjak ada larangan ini Saya juga jadi takut buat jualan miras tapi kan ada uang kemanananya kan bos, sama yah kita gak usah sebut merklah takut ada apa-apa juga kan yah, bos juga taulah kan yah, Satpol PP sama Polisi juga susah buat razia disini mah kalo pun dirazia Saya juga udah dikasih bocoran sebelumnya” (Wawancara: Minggu 28 Mei 2017 23.00 WIB. Kepandean Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan M Peneliti mendapatkan informasi
bahwa sebenarnya M juga setuju dengan adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini. Tapi
karena keuntungan yang cukup besar dari menjual minuman beralkohol, membuat
Ia tetap menjual minuman beralkohol meskipun takut karena mengetahui bahwa
minuman beralkohol itu dilarang untuk diedarkan di Kota Serang. Akan tetapi
Peneliti juga menemukan fakta berupa informasi dari M yang memberitahukan
kepada Peneliti bahwa dalam berjualan Ia mempunyai backing dan menyetorkan
sejumlah uang agar bisa aman dalam berjualan dan sekalipun akan dirazia Ia sudah
diberitahu sehingga bisa lolos dari razia tersebut. Masih menanyakan hal yang
serupa Peneliti selanjutnya mewawancarai T Penjual 3 minumn beralkohol yang
berkedok Warung Sembako, Ia dengan sedikit kecurigaan dalam menjawab
pertanyaan Peneliti mengatakan bahwa (I13 Q32) :
“Bagus sih ada larangan begitu Saya sebagai rakyat juga ngedukung. Tapi suka pilih kasih ngerazianya cuma pedagang kecil doang yang kena giliran
304
di Tempat Hiburan kaya di Kafe-kafe mah jarang kena itu kan gak adil harusnya semua kena” (Wawancara: Jumat 26 Mei 2017 20.00 WIB. Kaligandu Kota Serang).
Berdasarkan wawancara dengan T, Peneliti mendapatkan informasi bahwa
ada tebang pilih dalam penegakan yang dilakukan oleh Petugas. Hal tersebut
diungkapkan oleh T karena Ia mengetahui bahwa Kafe-kafe dan Tempat Hiburan
Malam yang terbukti menjual minuman beralkohol jarang terkena razia untuk alasan
tertentu. Berakaitan dengan pertanyaan yang sama Peneliti juga mewawancarai N
Penjual minuman beralkohol di Lapo, Ia mengatakan dengan bahwa (I14 Q32):
“Ada aturan begitu itu sebenarnya tidak guna yang minum itu bukan cuma orang Batak saja, yang minum banyak juga warga sekitar yang minum tuak juga di sini, tapi kan sebenarnya aturan begini tuh memang bagus tapi coba kau lihat itu seperti di Alun-alun sama Kepandean itu tetap ada saja menjual miras” (Wawancara: Rabu 13 September 2017 20.00 WIB. Kalodran).
Menurut N di atas sebenarnya adanya aturan larangan peredaran minuman
beralkohol ini tidak berguna karena yang meminum minuman beralkohol (tuak) di
tempatnya bukan hanya orang Batak saja tapi warga sekitar juga, N juga
menegaskan bahwa di daerah Alun dan Kepandean adalah tempat terjadinya
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Masih dengan topik yang sama
Peneliti melakukan wawancara pada Bapak Nurdin Ketua FSMW (Forum
Silaturahmi Masyarakat Walantaka), Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I15
Q32) :
305
“Kami sendiri sangat mendukung adanya Perda Pekat ini saya juga prihatin karena banyak anak muda sekarang doyannya yah itu minum miras, padahal itukan dosa lagian tidak bermanfaat juga bagi Kita. Kemudian Kami minta juga kepada pihak berwenang untuk lebih giat melakukan penegakan. Kalo di daerah Walantaka sinih saya selaku pemuda juga yah sering silaturahmi kepada Kapolsek membicarakan masalah kemanan di Walantaka, kadang juga kami membicarakan tentang masalah miras perjudian yang terjadi di wilayah Kami ini sekedar memberikan bantuan informasi juga kepada pihak Kepolisian. Tapi kalo di kampung sih ada memang yang menjual miras ini tapi yang banyak itukan di Pusat Kota kaya di Ramayana juga ada tuh tempat hiiburannya di atasnya tapi jarang kena razia apalagi yang di Kepandean mah jangan ditanya itumah pusatnya Penyakit Masyarakat” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Kecamatana Walantaka).
Setelah melakukan wawancara denngan Bapak Nurdin, Peneliti mendapatkan
informasi bahwa Masyarakat Walantaka mendukung adanya Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang. Menurut Beliau di kampung memang ada yang menjual minuman
beralkohol namun yang banyak adalah di pusat Kota Serang diantaranya di
Ramayana dan Kepandean yang memang merupakan pusat dari segala bentuk
penyakit Masyarakat di Kota Serang. Senada dengan apa yang dikatakan Bapak
Nurdin di atas, Bapak Wawan selaku Kepala Pemuda Desa Cilowong juga
mengungkapkan bahwa (I16 Q32) :
“Bagus ada larangan kaya gini jadikan yang jual miras juga takut , tapi masih ada saja yang jual karena banyak Masyarakat terutama pemuda juga yang suka minum miras buat kesenaangan gitulah , jadi harus lebih ditegakan lagi pokoknya aturannya. Biar masalah miras ini bisa diatasi di Kota Serang apalagi kan Kota Serang ini terkenal dengan agama islamnya
306
yang sangat kental jadi miras ini harus diberantas dari wilayah Kota Serang” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Desa Cilowong).
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Wawan di atas, Peneliti
mendapatkan informasi bahwa Bapak Ham menilai adanya Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini bagus, agar Penjual minuman beralkohol itu menjadi takut. Namun tidak
dapat dipungkiri meskipun sudah ada larang peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang masih saja terjadi, hal terebut disebabkan oleh banyak Masyarakat Kota
Serang terutama Pemudanya yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol untuk
kesenangan. Untuk mengatasi hal tersebut maka penegakan yang dilakukan
seharusnya lebih tegas lagi, apalagi Kota Serang ini terkenal dengan agama
islamnya yang kental jadi peredaran minuman beralkohol ini harus diberantas habis
dari Kota Serang. Untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Persepsi
terhadap adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti juga
mewawancarai Fariz selaku Jurnalis Tribun News Banten, Ia dengan tegas
mengatakan bahwa (I17 Q32) :
“Kalo dari pandangan Saya sudah bagus ada larangan tentang miras ini, kalo bisa penegakannya itu harus lebih intensif lagi agar bisa memberantas miras karena maslah miras inikan musuh kita bersama. Kendala penegakan miras ini sebenernya kan kuncinya ada ditangan Pemerintah, aparat
307
penegaknya itu jangan justru jadi ikut melindungi adanya peredaran miras dengan menjadi backing bagi Pihak yang menjual minuman beralkohol. itukan isu yang berkembang di Masyarakat kan ada buktinya juga kalo dilihat dari penegakan peredaran miras yang dilakukan selama ini kenapa tempat-tempat yang sudah terbukti menjual miras masih bisa terus berjalan setiap malam” (Wawancara: Kamis 08 Juni 2017 19.00 WIB. Mall of Serang).
Berdasarkan wawancara dengan Fariz Jurnalis Tribun News Banten di atas,
Peneliti mengetahui bahwa adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang sudah bagus.
Namun masih ada kendala yang dihadapi dalam penegakannya terutama datang dari
pihak yang berwenang menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini yaitu ada
sejumlah oknum aparat yang malah menjadi backing tempat yang menjual minuman
beralkohol itu merupakan isu yang berkembang di Masyarakat dan memang
begitulah adanya. Hal tersebut dibuktikan dengan penegakan yang selama ini
dilakukan tidak tegas, terbukti dari tempat-tempat yang memang sudah terbukti
menjual minuman beralkohol setiap malam malah terkesan dibiarkan.
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Informan di atas mengenai
Persepsi tehadap adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
308
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang Peneliti menarik
kesimpulan bahwa sesungguuhnya semua pihak mendukung adanya Peraturan
Daerah tersebut. Namun karena adanya beberapa faktor yang mengakibatkan
peredaran minuman beralkohol masih terjadi di Kota Serang diantaranya; penjualan
minuman beralkohol yang mendatangkan keuntungan bagi penjualnya
mengakibatkan minuman beralkohol masih dijual di Kota Serang, kemudian
ditambah adanya sekelompok orang yang menjadikan konsumsi minuman
beralkohol sebagai suatu kebutuhan atau gaya hidup sehingga minuman beralkohol
masih laku untuk dijual di Kota Serang. Penegakan yang kurang tegas dari pihak
yang berwenangpun menjadi salah satu faktor penyebab minuman beralkohol ini
masih beredar di Kota Serang ditambah dengan adanya sejumlah oknum aparat yang
malah menjadi backing untuk tempat yang menjual minuman beralkohol membuat
masalah semakin kompleks dalam menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar
dapat mencapai keberhasilan.
Suksesnya suatu Peraturan Daerah tentunya tidak terlepas dari adanya peran
dari unsur Masyarakat yang membantu petugas dalam menegakan aturan. Pada
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini, juga dituntut adanya peran dari Masyarakat
309
untuk mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol yang masih terjadi di
Kota Serang.karena peegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian juga
perlu didukung oleh Masyarakat agar dapat berhasil menegakan aturan yang ada.
Untuk mengetahui bagaimanakah peran Masyarakat dalam penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang, Peneliti mewawancarai Bapak Nurdin Ketua FSMW (Forum
Silaturahmi Masyarakat Walantaka), Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I15
Q33):
“Yang Kami lakukan adalah, kalo misalkan di daerah Kami ada yang menjual miras yang dilakukan hanya sebatas mengingatkan dan kalau tidak bisa diingatkan maka akan dilaporkan. Miras ini tidak baik untuk dijual apalagi kalo yang belinya anak pemuda yah itukan banyak dampak buruknya jadi paling kami hanya mengingatkan saja kalo penangkapan dan razia itu kan tugasnya Polisi dan Satpol PP” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Kecamatana Walantaka).
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Nurdin di atas, Peneliti
mengetahui bahwa yang dilakukan oleh Masyarakat Walantaka bila ada yang
menjual minuman beralkohol adalah mengingatkan si penjual tersebut bahwa
minuman beralkohol itu dilarang untuk dijual di Kota Serang karena banyak
dampak buruk yang bisa disebabkan bila mengkonsumsi minuman beralkohol.
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Nurdin diatas, Bapak Bapak
310
Wawan selaku Kepala Pemuda Desa Cilowong juga mengatakan dengan stegas
bahwa (I16 Q33) :
“Kami sebagai bagian dari Masyarakat sangat mendukung adanya larangan peredaran mirasi ini. Kami sebagai ormas yah paling hanya mengawasi saja peredaran miras ini khususnya di wilayah Kota Serang kalo misalnya ada yang menjual Kami mungkin hanya bisa melaporkan karena untuk penindakan itu kan wewenangnya Kepolisian. Dan memang biasanya tertutup sih yang jual miras sembunyi-sembunyi jadi jarang terekspose.” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Desa Cilowong).
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Nurdin dan Bapak Wawan di
atas, Peneliti juga tertarik untuk melakukan wawancara kepada Fariz selaku Jurnalis
Tribun News Banten untuk mengetahui peran media sebagai salah satu pihak yang
memiliki peran juga dalam mendukung penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang agar dapat berhasil. Ia mengatakan bahwa (I17 Q33) :
“Kalo meran media sebenarnya sebagai pemberi informasi mengenai isu-isu yang ada di publik. Apalagi miras ini kan dilarang di Kota Serang, peran Media juga buat memberikan informasi kepada Masyarakat kalo miras ini dilarang di Kota Serang. Ngangkat permasalahan tentang miras buat jadi bahan masukan bagi Pemerintah itu salah satu peran media terkait masalah peredaran miras ini.” (Wawancara: Kamis 08 Juni 2017 19.00 WIB. Mall of Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan Jurnalis Tribun News Banten di atas,
Peneliti mengetahui bahwa peran dari media sangatlah penting. Mengangkat isu-isu
311
dan permasalahan yang terjadi pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar permasalahan
tersebut muncul ke permukaan sehingga akan menjadi bahan masukan dan evaluasi
bagi Pemerintah khususnya bagi Satpol PP dan Kepolisian dan jug SKPD yang lain
seperti Disperindagkop, Dinkes dan juga Dinsos.
Berdasarkan informasi yang Peneliti dapatkan diatas mengenai Peran dari
Masyarakat dan Media dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti
dapat menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan Masyarakat adalah mengingatkan
penjual minuman beralkohol dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu
Satpol PP dan Kepolisian apabila masih menjual minuman beralkohol. Adapun
peran dari media adalah untuk mengangkat isu-isu dan permasalahan yang terjadi di
Masyarakat dalam bentuk berita, atau dalam hal ini khususnya terkait Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, agar
dapat memberikan informasi berupa fakta lapangan yang dapat menjadi saran dan
masukan yang membangun kepada Pemerintah agara dapat memberikan resolusi
kebijakan untuk mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang.
312
4.4.4.2. Emancipation (Emansipasi)
Emancipation (emansipasi) yaitu, orang yang selama ini tidak terlibat dalam
pembuatan kebijakan yang sangat penting suaranya untuk diangkat seperti
organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat yang bisa memberikan masukan
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol. Untuk mengetahui apakah suara dari pihak
yang disebutkan di atas memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya
terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang, maka Peneliti melakukan wawancara dengan
beberapa Informas terkait yang salah satunya dengan S Penjual minuman beralkohol
di Tempat Hiburan Malam,Ia dengan nada yang pesimis mengatakan bahwa (I11
Q34) :
“Haduh mau bilang apa berani bersuara apa yang ada nanti kita ditangkep bos orang Saya yang ngelanggar kan bisa-bisa di bui” (Wawancara: Sabtu 08 April 2017 22.00 WIB. Pasar Rau Kota Serang).
Setelah mewawancarai S di atas Peneliti mengetahui bahwa S tidak memiliki
kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang. Hal itu disebabkan oleh kesadaran S yang merasa sebagai pihak yang
313
melanggar peraturan tersebut. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh S diatas,
M Penjual minuman beralkohol di Warung Remang-remang juga mengatakan
bahwa (I12 Q34) :
“Gak ada kesempatan mau ngomonng apa orang Saya juga sebenarnya ngerasa salah jadi apa yang mau diungkapin. Palingan kalo mau ngerazia tuh ke pabriknya langsung jangan cuma pedagang-pedagang yang modalnya dikit aja yang kena razia.” (Wawancara: Minggu 28 Mei 2017 23.00 WIB. Kepandean Kota Serang).
Berdasarkan wawancara dengan M diatas masih Peneliti menyimpulkan
bahwa M ini juga tidak memiliki kesempatan dan kemauan untuk menyuarakan
aspirasinya, dikarenakan merasa sebagai pihak yang melanggar peraturan.
Kemudian menurut M seharusnya razia itu dilakukan langsung ke pusat produksi
minumann beralkohol. Masih dengan topik pertanyaan yang sama Peneliti juga
mewawancarai T Penjual minumn beralkohol yang berkedok Warung Sembako, Ia
dengan nada yang sinis mengungkapkan bahwa (I13 Q34) :
“Gak ada kalaupun ada gqk bakalan didengar juga kalo yang ngomong dari golongan kaya Kami ini.” (Wawancara: Jumat 26 Mei 2017 20.00 WIB. Kaligandu Kota Serang).
Berdasarkan wawancara dengan T di atas, Peneeliti mengetahui bahwa T
tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya terhadap Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang, karena menurut T suara dari golongan mereka tidak mungkin didengar
314
oleh Pemerintah. Berikutnya Senada dengan jawaban T di atas Peneliti juga
mewawancarai N Penjual minuman beralkohol di Lapo, Ia mengatakan dengan
tegas bahwa (I14 Q34) :
“Gak ada kesempatan buat kita apalagi cuma warung kecil seperti kita ini kan, mau bagaimana menyuarakan suara kepada Pemeritah gak akan didengar.” (Wawancara: Rabu 13 September 2017 20.00 WIB. Kalodran).
Menurut N kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya terkait larangan
peredaran minuman beralkohol ini sangat sulit karena menurut N pemilik warung
kecil sepertinya tidak akan didengar oleh Pemerintah. Kemudian masih dengan
pertanyaan yang sama Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Nurdin
Ketua FSMW (Forum Silaturahmi Masyarakat Walantaka), dengan santai Beliau
mengatakan bahwa (I15 Q34) :
“Ada sebenarnya kan Masyarakat ini punya hak untuk melakukan hal itu masalahnya kan tinggal kemauannya saja, masalahnya terkadang kan Masyrakat juga malas untuk banyak bicara karena terkadang tidak didengarkan juga jadi disinih Pemerintah juga harus lebih proaktif merangkul Masyarakat kalo yang Saya lakukan yah tadi sekedar silaturahmi sambil membicarakan kondisi wilayah saja kepada Polsek terdekat” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Kecamatana Walantaka).
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nurdin di atas, Peneliti mendapatkan
informasi bahwa, sebenarnya Masyarkat memiliki kesempatan untuk menyuarakan
aspirasinya. Hanya masalahnya itu tinggal kemauannya saja karena terkadang
Masyarakat juga malas untuk banyak bicara karena terkadang seperti tidak dengar
315
aspirasinya oleh Pemerintah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut seharusnya
Pemerintah bisa lebih proaktif merangkul Masyarakat untuk mendapatkan informasi
yang berharga untuk menjadi masukan terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar
dapat berhasil dilaksanakan. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak
Nurdin di atas, Bapak Wawan selaku Kepala Pemuda Desa Cilowong juga
mengatakan bahwa (I16Q34) :
“Selalu ada kesempatan kami juga sering mengadakan acara yang juga sering mengundangTokoh Masyarakat sekitar. yah Pimpinan Pesantren, Kepala Desa, Camat, Kapolsek juga diundang seluruh unsur Pimpinan yang ada kan kami undang terkadang juga bisa membicarakan masalah apa saja isu-isu, kemamanan dan ketertiban yah lewat situ kami biasanya membicarakan pemikiran-pemikiran bisa saja berkaitan dengan peredaran miras” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Desa Cilowong).
Setelah melakukan wawancara kepada Bapak Wawan di atas Peneliti
menadapatkan informasi bahwa selalu ada kesempatan bagi Masyarakat untuk
mengungkapkan aspirasinya kepada Pemerintah. Masih dengan pertanyaan yang
sama Peneliti juga mewawancarai Fariz selaku Jurnalis Tribun News Banten Ia
dengan antusias menjwab pertanyaan Peneliti, Ia mengatakan bahwa (I17 Q34) :
“Kalo Kami menuangkan suara dan pendapat Kami melalui berita yang terpercaya berdasarkan fakta-fakta yang didapat di lapangan baru di tuangkan kedalam bentuk berita. Agar bisa dibaca Masyarakat dan Pemerintah juga bisa mengambil informasi dari apa yang diberitakan utamanya masalah miras ini karena Saya juga pernah ngangkat masalah
316
miras di Kota Serang” (Wawancara: Kamis 08 Juni 2017 19.00 WIB. Mall of Serang).
Menurut informasi yang diungkapkan oleh Fariz selaku Jurnalis Tribun News
Banten di atas Peneliti menemukan informasi bahwa selaku Jurnalis Ia
mengungkapkan aspirasi dan suaranya melalui berita yang terpercaya yang disusun
berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari lapangan yang dituangkan ke dalam
bentuk berita agar dapat menjadi bahan informasi dan masukan kepada Masyarakat
dan Pemerintah dalam menyikapi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat berhasil
diterapkan.
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan di atas meneganai
adakah kesempatan yang dimiliki oleh pihak Masyarakat, Agama, dan Ormas atau
pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti
mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ada kesempatan setiap pihak untuk
menyuarakan aspirasinya terhadap Pemerintah, hanya masalahnya kemauan dari
pihak tersebut untuk menyuarakan aspirasinya terhadap Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
317
Serang. Hanya saja ada sebagian pihak yang tidak menyuarakan aspirasinya karena
adanya kendala yang dihadapi contohnya penjual minuman beralkohol tidak
menyuarakan aspirasinya karena merasa takut sebagai pihak yang melanggar
pertauran dan pesimis suara dari mereka akan didengar oleh Pemerintah Kota
Serang. Dari pihak Masyarakat juga mengalami hal yang hampir sama yaitu
masalah kemauan utnuk mengungkapkan aspirasinya menjadi permasalahan yang
dihadapi, karena terkadang Masyarakat malas untuk menyuarakan aspirasinya
karena seolah diabaikan oleh Pemerintah. Sedangkan dari pihak Media selalu
mempunyai kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya melalui berita yang
diangkat khususnya berita mengenai Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat menjadi
informasi dan masukan bagi Pemerintah. Untuk mengumpulkan aspirasi dari
Masyarakat Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam merangkul Masyarakat
untuk mendapatkan informasi yang relevan dan masukan yang bermanfaat untuk
menangani permasalahan yang dihadapi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar
dapat berhasil diterapkan.
Setelah Peneliti melakukan wawancara yang menyingung adakah kesempatan
pihak yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan dalam
318
menyuarakan aspirasinya kepada Pemerintah Kota Serang mengenai Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang, selanjutnya Peneliti tertarik untuk menanyakan apa sebenarnya yang
menjadi faktor pendukung untuk menjual minuman beralkohol di Kota Serang?,
padahal sudah jelas dilarang dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk mendapatkan
jawaban dari pertanyaan di atas, maka Peneliti mewawancarai beberapa Informan
yang salah satunya adalah S Penjual minuman beralkohol di Tempat Hiburan
Malam, Ia dengan sangat berhati-hati mengatakan bahwa (I11 Q35) :
“Karena banyak yang beli Mas miras ini kan banyak yang suka apalagi kalo tahun baru banyak yang tua yang muda, cewe juga ada yang doyan minum keuntungan juga lumayan besar . Lagian ada kerjasama juga kalo masalah keamanan razia yang diadain juga jarang kesinih..” (Wawancara: Sabtu 08 April 2017 22.00 WIB. Pasar Rau Kota Serang).
Berdasarkan wawancara dengan S, Peneliti mendapatkan jawaban dari
pertanyaan peneliti tentang apa yang menjadi faktor pendukung untuk menjual
minuman beralkohol di Kota Serang?. Ternyata jawabannya adalah karena
minuman beralkohol tersebut digemari oleh semua kalangan baik tua ataupun muda
tidak hanya laki-laki namun ternyata wanita juga ada yang gemar untuk
mengkonsumsi minuman beraalkohol di Kota Serang. Adanya kerjasama dengan
Oknum keamanan yang menjadi backing tempat menjual minuman beralkohol
319
tersebut juga menurut Peneliti merupakan faaktor pendukung untuk melaksanakan
aktivitas peredaran minuman beralkohol ini. Masing dengan pertanyaan yang
serupa, Peneliti juga mewawancarai M Penjual minuman beralkohol di Warung
Remang-remang, Ia mengatakan dengan singkat bahwa (I12 Q35) :
“Yah karena banyak yang beli terus nguntungin aman juga kan kalo jualannya dilarang yah dilarang tapi kalo masih banyak yang beli minuman sih yah bakalan terus ada yang jual miras mah.” (Wawancara: Minggu 28 Mei 2017 23.00 WIB. Kepandean Kota Serang).
Wawancara yang dilakukan kepada M di atas ternyata masih memberikan
jawaban yang senada dengan apa yang telah diungkapkan oleh S sebelumnya.
Masih senda dengan apa yang diungkapkan oleh dua Informan sebelumnya T
Penjual minuman beralkohol yang berkedok Warung Sembako juga mengatakan
bahwa (I13 Q35) :
“Untungnya lumayan bisa dapet Rp 10.000-20.000 untungnya per botol jadi lumayan nambah pemasukan, terus laku karena banyak yang cari.” (Wawancara: Jumat 26 Mei 2017 20.00 WIB. Kaligandu Kota Serang).
Masih dengan jawaban bahwa minuman beralkohol itu laku untuk dijual dan
memberikan keuntungan yang lumayan. Selanjutnya, masih senada dengan
Informan sebelumnya Peneliti juga mewawancarai N Penjual minuman beralkohol
di Lapo, Ia mengatakan bahwa (I14 Q35) :
“Minuman beralkohol itukan orang banyak yang cari pada doyan kalo di Lapo inikan Rp. 20.000 aja udah bisa mabok dapat tuak seteko gini kan udah
320
banyak bisa langsung tepar, paling kalo di sini adanya Bir kalo miiras tuh.” (Wawancara: Rabu 13 September 2017 20.00 WIB. Kalodran).
Menurut wawancara dengan N di atas Peneliti mendapatkan informasi bahwa
minuman beralkohol (tuak) ini disukai dan dicari banyak orang karena murah
harganya seteko hanya Rp. 20.000 dan sudah cukup untuk membuat mabuk.
Peneliti masih tertarik untuk mencari jawaban lain yang membuat Peneliti kemudian
mewawancarai Bapak Nurdin Ketua FSMW (Forum Silaturahmi Masyarakat
Walantaka), Beliau dengan serius mengungkapkan bahwa (I15 Q35) :
“Yang menjadi faktor pendukung itu salah satunya banyak yang beli laku miras itu banyak yang beli apalagi kalo di tempat hiburan itu keuntungannya itu gede, karena dijual dengan harga mahal sampai 300% naiknya ketimbang beli di luar, miras udah jadi gaya hidup juga buat kalangan tertentu jadi yah bisa untung banyak kalo jual miras” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Kecamatana Walantaka).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Nurdin, Peneliti
mendapatkan jawaban yang serupa namun adaa rincian baru, ternyata minuman
beralkohol yang dikonsumsi oleh kalangan tertentu sudah menjadi gaya hidup.
Kemudian minuman beralkohol yang dijual di Tempat Hiburan Malam, Kafe, atau
Karaoke itu dijual dengan harga lebih mahal bisa sampai tiga kali lipat harga
normalnya. Masih dengan pertanyaan sama Peneliti juga mewawancarai Bapak
Wawan selaku Kepala Pemuda Desa Cilowong, Beliau dengan tegas menerangkan
bahwa (I16 Q35) :
321
“Kurangnya penindakan juga jadi faktor masih banyaknya yang jual miras, lagian miras ini juga nguntungin buat para pengusaha hiburan barang utama yang dijual di Tempat hiburan miras jadi yah masih dijual karena menguntungkan buat mereka” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Desa Cilowong).
Setelah mewawancari Bapak Wawan, Peneliti menemukan jawaban baru.
Ternyata yang menjadi faktor pendukung penjualan minuman beralkohol di Kota
Serang menurut Bapak Wawan, adalah masih kurangnya tegas penegakan yang
dilakukan oleh Petugas yang berwenang dan juga ternyata minuman beralkohol ini
merupakan komoditi utama yang dijual di Tempat Hiburan Malam serta
memberikan keuntungan untuk pemiliknya. Untuk memperdalam informasi yang
didapatkan Peneliti juga mewawancarai Jurnalis Tribun News Banten, Ia dengan
tegas mengatakan bahwa (I17 Q35) :
“Penegakan yang tidak tegas, penertiban yang jarang dilakukan dan justru seperti ada pembiaran terhadap peredaran miras di Kota Serang ini faktor gaya hidup Masyarakat Kota Serang yang mulai akrab dengan konsumsi miras ini juga menjadi faktor pendukung kenapa miras ini masih beredar di Kota Serang” (Wawancara: Kamis 08 Juni 2017 19.00 WIB. Mall of Serang).
Menurut jawaban yang diberikan oleh Jurnalis Tribun News Banten, Peneliti
mendapatkan pehaman ternyata faktor pendukung untuk menjual minuman
beralkohol adalah karena tidak tegasnya penegakan yang dilakukan, kemudian
penertiban dan razia yang memang hanya beberapa kali dalam setahun. Ditambah
dengan gaya hidup Masyarakat Kota Serang yang mulai akrab dengan konsumsi
minuman beralkohol, membuat peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
menjadi sulit di atasi.
322
Setelah melakukan wawancara dengan beberpa informan terkait apa yang
menjadi faktor pendukung terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
Peneliti mendapatkan sejumlah jawaban yang menurut Peneliti relevan dengan
faakta dilapangan yang Peneliti dapatkan. Faktor pendukung yang pertama adalah
karena memang ternyata minuman beralkohol ini masih dikonsumsi oleh golongan
Masyarakat tertentu di Kota Serang yang mengakibatkan penjualan minuman
beralkohol di Kota Serang menjadi suatu hal yang lumrah dan menguntungkan
karena masih adanya yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Kemudian
yang kedua diakibatkan karena penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan
Kepolisian belum cukup tegas dalam menindak penjual maupun penikmat minuman
beralkohol, juga dengan masih kurangnya razia yang dilakukan dengan agenda
penertiban yang hanya beberapa kali dalam setahun menyebabkan peredaran
minuman beralkohol menjadi leluasa untuk bergelora setiap malam. Faktor
pendukung yang ketiga adalah karena adanya backing terhadap tempat yang
menjual minuman beralkohol yang dilakukan oleh oknum aparat tertentu yang
melindungi tempat tersebut dengan membocorkan informasi apabila razia akan
dilakukan sehingga penjual minuman beralkohol sempat untuk menyembunyikan
dagangannya. Kemudian yang juga menjadi faktor pendukung peredaran minuman
beralkohol menurut Peneliti adalah karena memang minuman beralkohol ini masih
diproduksi oleh perusahaan tertentu yang mengakibatkan peredaran minuman
beralkoohol tidak mungkin bisa dihentikan apabila terus diproduksi, kurangnya
323
kesadaran Masyarakat akan bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan
kehidupan sosial juga menjadi faktor pendukung mengapa peredaran minuman
beralkohol ini masih terjadi di Kota Serang meskipun sudah dilarang.
4.4.4.3. World View (Pandangan Dunia)
World view (Pandangan dunia), yaitu pandangan secara universal terhadap
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peredaran terkait peredaran minuman
beralkohol. Pandangan tersebut bisa berasal dari berbagai sudut, sudut pandang
Masyarakat, Tokoh Agama, dan Media. Sudut pandang ini meliputi bagaimana
tanggapan terhadap permasalahan yang ada, solusi dan hal yang diharapkan untuk
mengatasi permasalahan yang ada pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk mengetahui
hal tersebut maka Peneliti tertarik untuk menanyakan tanggapan terhadap
permasalahan peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kota Serang, maka
untuk itu Peneliti mewawancarai S Penjual minuman beralkohol di Tempat Hiburan
Malam, Ia dengan dengan nada bicara yang berhati-hati mengatakan bahwa (I11
Q36):
“Kami yang jual terus disalahin padahal kan Kami juga jual karena ada yang beli, dan yang buat ini minuman kerena ada pabriknya juga dan kalo impor juga distribusinya kan ada cukai pajak buat Pemerintah jadikan Pemerintah juga dapet keuntungan, Yang bikin miras ini jadi masalah kan
324
kalo yang maboknya rese gak kontrol bikin rusuh baru jadi masalah, terus juga yang jadi masalah itu kalo mirasnya oplosan bisa bikin meninggal kalo di tempat kita yang dijual cuma minuman yang merknya jelas aja bukan oplosan.” (Wawancara: Sabtu 08 April 2017 22.00 WIB. Pasar Rau Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada S di atas, Peneliti mengetahui
bahwa seharusnya tidak hanya mereka yang menjual yang disalahkan, tapi
seharusnya yang membeli minuman beralkohol tersebut juga harus mendapatkan
hukuman yang sama. Karena menurutn S Ia menjual minuman beralkohol tersebut
karena memang ada yang membeli, kemudian karena memang ada pabrik yang
memproduksi minuman beralkohol inilah yang mengakibatkan adanya peredaran
minuman beralkohol. Selanjutnya minuman yang dijual di tempat S tersebut hanya
minuman yang mempunyai merk yang jelas, tidak seperti minuman beralkohol
oplosan yang berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian. Senada dengan apa
yang diungkapkan S di atas, M Penjual minuman beralkohol di Warung Remang-
remang, dengan sangat antusias menjawab pertanyaan Peneliti, Ia mengatakan
bahwa (I12 Q36) :
“Saya jual juga kan karena ada yang beli apalagi yang belinya itu banyak kan nguntungin Saya juga kan gak akan jual kalo gak ada yang beli, lagian aparatnya juga kan pada doyan minum juga ada yang minta jatah juga kan kadang, tapi kalo Kami disini kan yang jaganya lebih tinggi jadi jarang dipinta jatah sama oknum lain juga ko yang dapet jatah buat ngebocorin kalo ada razia.” (Wawancara: Minggu 28 Mei 2017 23.00 WIB. Kepandean Kota Serang).
325
Berdasarkan wawancara dengan M di atas Peneliti mendapatkan informasi
yang masih senada yaitu M menjual minuman beralkohol ini dikarenakan banyak
yang membeli dan mendatangkan penghasilan yang cukup besar. Namun ternyata
ada informasi yang diungkapkan M di atas yang membuat Peneliti mengerutkan
dahi, hal tersebut karena menurut M oknum aparat yang berwenang untuk
menegakan aturan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang malah justru merupakan
pengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian ada jatah untuk kelompok oknum
aparat tertentu yang merupakan backing tempat M berjualan. Hal yang masih
senada dengan apa yang diungkapkan oleh S dan M di atas juga diungkapkan oleh T
Penjual minumn beralkohol yang berkedok Warung Sembako, Ia dengan dengan
santai mengatakan bahwa (I13 Q36) :
“Miras inikan Saya jualin karena emang laku dan banyak yang nyari selama masih ada yang doyan miras ini yah tetep banyak yang jualan meskipun dilarang juga.” (Wawancara: Jumat 26 Mei 2017 20.00 WIB. Kaligandu Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan T di atas Peneliti mengetahui bahwa
minuman beralkohol tersebut banyak yang mencari dan merupakan pertanda bahwa
minuman beralkohol tersebut banyak dikonsumsi di wilayah Kota Serang. Masih
dengan jawaban yang serupa dengan Informan sebelumnya N Penjual minuman
beralkohol di Lapo juga mengatakan bahwa (I13 Q36) :
326
“Kalo penjualan miras di Kota Serang ini ada karena memang orang-orang di Serang ini sudah banyak yang doyan minum miras inih yah buat mabok-mabokan aparatnya juga pada minum apalagi orang biasa kaya kita ini” (Wawancara: Rabu 13 September 2017 20.00 WIB. Kalodran).
Hasil wawancara kepada N di atas memberikan pengetahuan kepada Peneliti
bahwa peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kota Serang ini terjadi salah
satunya karena memang ada sebagian Masyarakat di Kota Serang yang menjadikan
konsumsi minuman beralkohol ini sebagai rutinitas dan gaya hidup. Masih dengan
pertanyaan yang sama Penelti jua melakukan wawancara kepada Bapak Nurdin
Ketua FSMW (Forum Silaturahmi Masyarakat Walantaka), Beliau dengan tegas
mengatakan bahwa (I15 Q36) :
“Saya lihat penegakan Perda Pekat ini masih kurang buktinya saja masih banyak ko di Serang ini Tempat Hiburan yang menjual miras. Kalo Tempat Hiburan kan terlihat cenderung diketahui orang banyak kenapa tidak ditutup saja, setiap malam juga mereka beroperasi ko menjual miras, bukan hanya miras perempuan juga dijajakan di Tempat Hiburan itu. Kadang juga saya dengar kalo Tempat Hiburan ini mah keamanannya dari oknum aparatlah apalah itukan jadi permasalahan kalo ada aparat yang jadi backing tempat begituan” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Kecamatana Walantaka).
Setelah melakukan wawancara kepada Bapak Nurdin di atas Peneliti
mendapatkan informasi bahwa menurut Bapak Nurdin Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini masih kurang tegas. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak
Tempat Hiburan Malam yang menjual minuman beralkohol, dan tidak hanya
327
minuman beralkohol saja yang dijajakan namun perempuan penghibur juga menjadi
hal yang menjadi pelengkap beroperasinya tempat tersebut. Ditambah dengan
adanya backing dari oknum tertentu yang menjamin kelancaran kegiatan Penyakit
Masyarakat di Kota Serang membuat permasalahan yang dihadapi Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang menjadi semakin kompleks. Tanggapan terhadap permasalahan yang
dihadapi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini juga diungkapkan oleh Bapak Wawan
selaku Kepala Pemuda Desa Cilowong, Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I16
Q36) :
“Tanggapan Saya mengenai permasalahan miras Di Kota Serang ini masih banyak yang menjual, karena banyak juga warga Kota Serang yang terbiasa mengkonsumsi miras dengan berbagai macam alasan. Ada yang memang untuk sekedar senang-senang bahkan ada yang menjadikannya suatu kebutuhan ini yang menyebabkan miras ini banyak beredar di Kota Serang tidak hanya di Serang tapi di wilayah lain sama miras itu sudah jadi minuman yang wajib ada pada saat-saat tertentu yah apalagi menjelang tahun baru itu pasti ada pesta-pesta miras” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Desa Cilowong).
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Wawan di atas Peneliti
mendapatkan informasi bahwa di Kota Serang masih banyak yang menjual
minuman beralkohol, hal itu diakibatkan karena memang tidak sedikit Warga Kota
Serang yang mengkonsumsi minuman beralkohol dengan pelbagai macam alasan.
328
Ada yang hanya untuk bersenang-senang dan bahkan ada yang menjadikannya
sebagai suatu kebutuhan hal tersebut yang menyebabkan minuman beralkohol ini
masih beredar di Kota Serang meski sudah dilarang. Peneliti juga menanyakan hal
yang serupa kepada Fariz selaku Jurnalis Tribun News Banten,Ia dengan serius
mengatakan bahwa (I17 Q36) :
“Saya sangat kecewa dengan kinerja penegakan Perda Pekat ini dengan masih banyaknya pihak yang menjual miras mulai dari Warung Jamu sampai tempat Karaoke, Kafe masih menjual miras ini. Bagaimana sebenarnya penegakan aturan ini ditambah lagi konsumsi miras ini sudah menyasar semua kalangan di Kota Serang tidak mengenal umur dan status” (Wawancara: Kamis 08 Juni 2017 19.00 WIB. Mall of Serang).
Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jurnalis Tribun News Banten di atas
Peneliti mendapatkan jawaban bahwa menurutnya penegakan Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang masih mengecewakan, dengan masih banyak tempat yang menjual minuman
beralkohol di Kota Serang. Hal tersebut juga diperparah dengan konsumsi minuman
beralkohol yang sudah semua kalangan tidak mengenal umur dan status.
Dari wawancara yang dilakukan oleh Peneliti terhadap beberapa Informan di
atas terkait apa tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang ini, Peneliti menarik kesimpulan bahwa, permasalahan peredaran
329
minuman beralkohol ini ternyata diakibatkan karena konsumsi minuman beralkohol
di Kota Serang yang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan cukup besarnya
keuntungan yang didapatkan oleh penjual minuman beralkohol dimana infromasi
tersebut didapat dari pernyataan yang diungkapkan beberpa oknum penjual
minuman beralkohol yang diwawancarai oleh Peneliti. Selanjutnya yang menjadi
permasalahan pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang datang dari pihak
yang berwenang menegakan peraturan tersebut. Adanya oknum dari aparat yang
menjadi backing tempat menjual minuman beralkohol tersebut, hal itu diakui oleh
para oknum Penjual minuman beralkohol yang memberikan jatah kepada mereka
berupa uang setoran, hal terebut sudah menjadi rahasia umum dikalangan
Masyarakat Kota Serang yang membuat permasalahan yang dihadapi oleh Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang semakin kompleks.
Setelah mengetahui tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti juga tertarik untuk mengetahui
bagaimanakah reealita penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
330
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk mengetahui
hal tersebut maka Peneliti mewawancarai S Penjual minuman beralkohol di Tempat
Hiburan Malam, Ia dengan sangat berhati-hati mengatakan bahwa (I11 Q37) :
“Realitanya kalo mau buka-bukaan sih disini juga ada jatah buat keamanan, kerjasama juga kalo misalnya ada razia biasanya juga Kita dikasih bocoran. Yang ngambil keuntungan kan bukan cuma Kita yang untung ada oknum lain juga yang diuntungin. Kita disini bayar pajak ada ijinnya juga.” (Wawancara: Sabtu 08 April 2017 22.00 WIB. Pasar Rau Kota Serang).
Dari wawancara yang dilakukan kepada S di atas, tentang realita penegakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang diketahui bahwa ada jatah untuk oknum
tertentu yang menjadi keamanan tempat yang menjual minuman beralkohol, yang
memberikan bocoran ketika akan dilakukan razia. Kemudian ternyata tempat
hiburan yang menjual minuman beralkohol tersebut memiliki ijin dan memang
membayar pajak kepada Pemerintah. Senada dengan apa yang diungkan oleh S, M
Penjual minuman beralkohol di Warung Remang-remang juga mengatakan bahwa
(I12 Q37) :
“Yah kalo ditanya itu bos juga tau dan liat sendiri ini saya jualan yah aman-aman aja kan. Selama ada uang keamanan mah bisa jualan, yang negakin aturannya juga ada banyak yang doyan minum juga ko mereka juga dapet keuntungan juga dari Kami ini disini. yang jualan didalem sanah ada 4 yang jual, belum lagi yang di tempat Karaoke juga kan ngasih jatah juga biar gak dirazia” (Wawancara: Minggu 28 Mei 2017 23.00 WIB. Kepandean Kota Serang).
331
Wawancara yang dilakukan kepada M memberikan informasi kepada Peneliti
berjualan minuman beralkohol di Kota Serang akan aman-aman saja selama
memberikan jataj kepada oknum yang menjadi backing tempat tersebut. Masih
senada dengan apa yang diungkapkan oleh S dan M di atas T juga mengungkapkan
realita penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dengan nada bicara yang
sangat berhati-hati, Ia mengatakan bahwa (I13 Q37) :
“Seperti yang udah saya omongin tadi, yang kena razia cuma penjual yang kecil-kecilan, giliran Kafe sama tempat Karaoke yang jualnya banyak gak kena gara-gara ada backingannya dan ngasih jatah sama petugas” (Wawancara: Jumat 26 Mei 2017 20.00 WIB. Kaligandu Kota Serang).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada T, Peneliti mengetahui bahwa
ternyata yang terkena razia oleh petugas yang berwenang kebanyakan hanyalah
pedagang-pedagang minuman beralkohol kecil. Sedangkan Kafe dan tempat
Karaoke yang menjual minuman beralkohol dengan jumlah yang banyak jarang
terkena razia karena memberikan jatah kepada oknum tertentu. Pertanyaan yang
serupa juga Peneliti tanyakan kepada N Penjual minuman beralkohol di Lapo, Ia
mengatakan bahwa (I14 Q37) :
“Kalo penegakan sih kaya razia itu jarang dilakukan yah oleh aparat ituh paling yang merazia tuh orang-orang berjanggut kalo mau bulan Ramadhan, disini kan udah ijin juga sama warga sekitar terus ada yang megang juga
332
kalo di sini tuh tempatnya” (Wawancara: Rabu 13 September 2017 20.00 WIB. Kalodran).
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada N di atas, Peneliti
mengetahui bahwa razia yang dilakukan hanya pada menjelang bulan Ramadhan
itupun dilakukan oleh Ormas, dan memang tempat N berjualan tersebut sudah ada
yang melindungi karena memberikan jatah pada oknum tertentu. Masih dengan
pertanyaan yang serupa Peneliti juga mewawancarai Bapak Nurdin Ketua FSMW
(Forum Silaturahmi Masyarakat Walantaka), Beliau dengan tegas mengatakan
bahwa (I15 Q37) :
“Seperti yang Saya katakan tadi di Kota Serang ini masih bebas jualan miras apalagi di tempat-tempat hiburan kaya di Savana, FN, Flamenggo kan mereka itu jual miras. Tapi kenapa masih dibiarkan sama pihak yang berwajib seperti dibiarkan karena mereka itu ada backingnya kalo pun ada razia udah dibocorin biasanya” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Kecamatana Walantaka).
Setelah melakukan wawancara denga Bapak Nurdin di atas, Peneliti masih
menemukan informasi yang senada dengan apa yang diungkapkan oleh Informan
sebelumnya. Kebebasan berjualan minuman beralkohol menurut Bapak Nurdin
masih terjadi di Kota Serang, Beliau juga mengungkap beberapa tempat hiburan
yang menurutnya menjual minuman beralkohol yaitu; Savana, FN, dan Flamenggo.
Hal tersebut seolah dibiarkan oleh pihak yang berwajib merazia. Kemudian untuk
lebih memperkaya informasi menegenai realita penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
333
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang, Peneliti juga mewawancarai Bapak Bapak Wawan selaku Kepala Pemuda
Desa Cilowong, Beliau dengan jelas menerangkan bahwa (I16 Q37) :
“Kalo masalah penegakan sendiri masih terkesan adanya pembiaran karena seperti yang Saya tau banyak tempat hiburan yang jual miras tempat Karaoke juga banyak yang menawarkan miras kepada pengunjungnya, nah ini kenapa gak ditindak karena ini udah lama terjadi masih belum tertangani” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Desa Cilowong).
Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Wawan, ternyata Peneliti masih
menemukan pernyataan yang serupa, yaitu masih banyak tempat yang menjual
minuman beralkohol di Kota Serang hal tersebut terkesan dibiarkan dan tidak
ditindak oleh pihak yang berwajib seperti Satpol PP dan Kepolisian. Senada dengan
apa yang telah diungkapkan oleh para Informan sebelumnya Fariz selaku Jurnalis
Tribun News Banten mengatakan bahwa (I17 Q37) :
“Dilihat realitanya berdasarkan pada waktu Saya mencari informasi mengenai miras ini, banyak fakta yang mencengangkan dari penegakan Perda Pekat khususnya masalah peredaran miras ini. Penertiban yang dilakukan sangat jarang kemudian ada beberapa Tempat Hiburan dan daerah yang ada penjual mirasnya itu dilindungi oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab, sekalipun akan dilakukan razia waktunya akan dibocorkan kepada pihak yang menjual miras. Semoga kedepannya Pemerintah bisa menegakan Perda Pekat ini dengan baik” (Wawancara: Kamis 08 Juni 2017 19.00 WIB. Mall of Serang).
Berdasarkan wawancara dengan Fariz selaku Jurnalis Tribun News Banten di
atas, Peneliti mendapatkan informasi bahwa penagakan yang dilakukan terhadap
334
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang sangatlah jarang dilakukan. Kemudian ada
beberapa Tempat Hiburan dan daerah yang ada penjual minuman beralkoholnya itu
dilindungi oleh Oknum aparat yang tidak bertanggungjawab. Sekalipun akan
dilakukan razia waktunya tersebut akan dibocorkan oleh oknum tersebut.
Berdasarakan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada beberapa
Informan terkait mengenai bagaimanakah realita penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang?, Peneliti mendapatkan informasi bahwa, ternyata realita penegakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang sangatlah jauh dari harapan, karena Petugas
yang berwenang seolah melakukan pembiaran terhadap peredaran minuman
beralkohol yang terjadi di Kota Serang, yang mengakibatkan peredaran minuman
beralkohol ini masih terjadi di Kota Serang. Tidak hanya seolah ada pembiaran
terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti juga mendapatkan
informasi bahwa ada beberapa tempat hiburan malam dan daerah yang menjual
minuman beralkohol yang dilindungi oleh oknum aparat yang menjadi backing
tempat tersebut. Informasi itu didapatkan Peneliti setelah mewawancarai penjual
335
minuman beralkohol dan pihak Masyarakat dan Media yang mengetahui hal
tersebut. Peneliti sangat menyayangkan dengan realita penegakan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang yang masih jauh dari kata baik dan tentunya tidak mendukung
keberhasilan peraturan tersebut. Untuk itu Peneliti berharap Pemerintah Kota
Serang dapat mengawasi dan menghimbau jajarannya untuk menanggulangi hal
tersebut agar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dapat mencapai
keberhasilan, untuk menghilangkan peredaran minuman beralkohol dari Kota
Serang. Setelah meengetahui realita penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti
tertarik untuk mengetahui solusi apa yang sebenarnya diharapkan oleh pihak terkait
untuk mengatasi permasalah peredaran minuman beralkohol ini. Oleh karena itu
Peneliti mewawancarai S Penjual minuman beralkohol di Tempat Hiburan Malam,
Ia dengan serius mengatakan bahwa (I11 Q38) :
“Kalo solusi yang diharepin sih Kita bisa bebas jualan miras, apalagi kan miras ini udah jadi kebutuhan buat kalangan tertentu. Yah udah jadi kebutuhan kan bukan cuma Islam yang ada di Serang kalo orang Batak kan udah kebiasaan minum jadi mau gimana lagi gak bisa dilarang, kalo dari Saya sendiri yang dihukum yang dilarang itu harusnya efeknya aja dari miras ini yang dihukum yang kena hukum itu yang minum kalo buat masalah.
336
” (Wawancara: Sabtu 08 April 2017 22.00 WIB. Pasar Rau Kota Serang).
Setelah melakukan wawancara dengan S Peneliti mendapatkan informasi
tentang apa yang diharapkan oleh S. Ia mengharapkan agar ia dapat bebas berjualan
minuman beralkohol, karena menurut Ia minuman beralkohol itu sudah menjadi
kebutuhan bagi kalangan tertentu di Kota Serang. Ia juga menambahkan bahwa di
Kota Serang ini tidak hanya ada orang Islam saja tapi juga ada warga Batak yang
memang mengkonsumsi minuman beralkohol itu adalah sudah menjadi kebiasaan
bagi mereka. Namun menurut Peneliti kebebasan menjual minuman beralkohol di
Kota Serang ini tidak bisa dibiarkan untuk terjadi karena di Kota Serang ini terkenal
dengan nilai budaya keislaman yang kental sehingga selayaknya peredaran
minuman beralkohol itu dihilangkan dari Kota Serang. Kemudian Peneltit juga
menanyakan hal yang sama kepada M Penjual minuman beralkohol di Warung
Remang-remang, Ia dengan tegas mengungkapkan bahwa (I12 Q38) :
“Kalo misalnya solusi yah kita juga pengen yah berenti tapi kan ini juga kan sumber usaha juga bagi Saya jadi yah bakalan terus jualan karena buat nyambung idup bos, tapi kalo misalnya pengen berentiin peredaran miras ini harus langsung ke pusatnya bos pabriknya sekalian yang ditutup terus jangan cuma yang jual yang dihukum tepi yang beli juga harus dihukum” (Wawancara: Minggu 28 Mei 2017 23.00 WIB. Kepandean Kota Serang).
Setelah mewawancarai M di atas Peneliti menemukan penjelasan bahwa
sebenarnga M ingin berhenti menjual minuman beralkohol, namun Ia mengatakan
sulit karena hal tersebut adalah sumber mata pencahariannya. Solusi yang bisa
337
dilakukan untuk mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini, menurut M adalah dengan menutup pabrik yang memprodusi minuman
beralkohol kemudian seharusnya menurut M tidak hanya penjual yang dikenakan
hukuman tapi seharusnya yang meminum juga dikenakan sanksi. Masih
menanyakan pertanyaan yang sama Peneliti juga mewawancarai T Penjual 3
minuman beralkohol yang berkedok Warung Sembako, Ia dengan tegas mengatakan
bahwa (I13 Q38) :
“Harusnya sih kalo mau dilarang yah harus dilarang jangan ada perlakuan khusus sama pihak tertentu. Petugasya juga harus diberesin tuh yang jadi backing-backing tempat hiburan” (Wawancara: Jumat 26 Mei 2017 20.00 WIB. Kaligandu Kota Serang).
Berdasarkan wawancara dengan T di atas Peneliti mendapakan keterangan
bahwa seharusnya tidak ada perlakuan khusus kepada pihak tertentu dalam hal
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang, kemudian oknum-oknum yang menjadi
backing tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol itu harus dibereskan
agar peredaran penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini dapat berjalan dengan
lancar. Pertanyaan yang serupa juga Peneliti lontarkan kepada N Penjual minuman
beralkohol di Lapo, Ia mengatakan bahwa (I14 Q38) :
338
“Kalo solusi yang diharapkan sih sebenarnya penjualan minuman beralkohol ini seharusnya kalo mau dilarang yah seharusnya semua dilarang semua jangan cuma warung kecil saja yang dirazia, apalagi Lapo kaya kita inikan itungannya warrung kecil yah janganlah dirazia modalnya nanti habis” (Wawancara: Jumat 26 Mei 2017 20.00 WIB. Kaligandu Kota Serang).
Menurut wawancara yang dilakukan kepada N seharusnya kalo memang ada
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang seharusnya itu semuanya
juga dilarang jangan hanya warung kecil saja yang dirazia namun Tempat Hiburan
Malam dan Kafe juga seharusnya dirazia. Masih dengan tema yang serupa yaitu
menanyakan apa solusi yang diharapkan untuk menangani permasalahan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol,
Peneliti juga mewawancarai Bapak Nurdin Ketua FSMW (Forum Silaturahmi
Masyarakat Walantaka), Beliau dengan tegas mengatakan bahwa (I15 Q38) :
“Solusi yang diharapkan sih Polisi dan pihak lain yang berwenang agar lebih serius lagi yah dalam memberantas peredaran miras di Kota Serang kalo bisa tutup pabriknya biar gak ada miras” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Kecamatana Walantaka).
Setelah mewawancarai Bapak Nurdin di atas Peneliti mendapatkan keterangan
dari Bapak Nurdin yang mengharapkan Kepolisian dan pihak Satpol PP dapat lebih
serius lagi dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dan
kalau bisa ditutup pabrik-pabrik yang memproduksi minuman beralkohol.
Kemudian untuk mendapatkan masukan yang lebih banyak Peneliti juga
339
mewawanarai Bapak Wawan selaku Kepala Pemuda Desa Cilowong, Beliau dengan
nada bicara yang antusias menjelaskan bahwa (I16 Q38) :
“Solusi yang diharapin sih tutup Tempat Hiburan yang jualan miras, usut tuh kalo misalnya ada backing-backing dari oknum kemudian lebih sering lagi buat razianya” (Wawancara: Senin 05 Juni 2017 12.00 WIB. Desa Cilowong).
Menurut Bapak Wawan di atas solusi yang diharapkan untuk mengatasi
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah dengan menutup setiap
tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol, dan mengatasi oknum-oknum
aparat yang menjadi backing tempat yang melakukan aktivitas Penyakit Masyarakat
serta lebih sering lagi dalam melakukan razia, karena menurut observasi yang
dilakukan oleh Peneliti peredaran minuman beralkohol itu terjadi setiap malam
sehingga penegakannya yang dilakukan harus lebih sering lagi. Peneliti juga
menanyakan pertanyaan yang serupa kepada Fariz selaku Jurnalis Tribun News
Banten, Ia dengan sangat antusias menjawab pertanyaan dari Peneliti dengan
mengatakan bahwa (I17 Q38) :
“Penertiban yang diagendakan untuk memberantas miras ini agar lebih sering waktunya oleh pihak Satpol PP dan Kepolisian agar bisa menekan peredaran miras di Kota Serang dengan dibantu Masyrakat juga seharunya., Kemudian terhadap pengawasan perijinan juga harus dilakukan karena tempat hiburan yang menjual miras itu sudah menyalahi ijin yang diberikan dan harus ditindak tegas juga, dengan dilakukan penutupan dan pencabutan ijin usaha oleh pihak yang berwenang.” (Wawancara: Kamis 08 Juni 2017 19.00 WIB. Mall of Serang).
340
Menurut Jurnalis Tribune News Banten di atas seharusnya penegakan yang
dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian itu harus lebih sering lagi untuk menekan
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Penegakan yang dilakukan tersebut
juga harus mendapat bantuan dari Masyarakat juga karena Masyarakatlah yang
lebih mengetahui keadaan lingkungannya. Selanjutnya masalah perijinan juga harus
diawasi dengan ketat karena Tempat Hiburan dan Karaoke yang menjual minuman
beralkohol itu harus ditindak tegas karena telah menyalahgunakan ijin usahanya.
Tindakan tegas tersebut harusnya dilakukan dengan cara mencabut ijin usaha dari
tempat-tempat usaha yang terbukti menjual minuman beralkohol di Kota Serang.
Namun penutupan tersebut terkadang sulit dilakukan oleh Pihak Pemerintah karena
para pengusaha mempunyai backing yang melindungi tempat tersebut dari sentuhan
hukum hal tersebut diketahui Peneliti dari observasi langsung dan wawancara yang
dilakukan kepada pihak penjual minuman beralkohol disalah satu tempat hiburan di
Kota Serang.
341
4.4.5. Narrative Inquiry (Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang)
Agung: Siapa yang memiliki power melakukan perubahan tolak ukur kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
Bapak Juanda: Semua perubahan Perda itu dilakukan di ranah pusat Pemerintahan Kota ada di tangan Wali Kota dan anggota DPRD, kalo masalah strategi dan cara penegakan perdanya tergantung institusi masing-masinng
Agung: Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol? Apakah unsur agama dilibatkan?
Bapak Juanda: Kami termasuk pihak yang dilibatkan karena kami termasuk pelaksana, tugas Satpo PP salah satunya menjaga ketertiban di masyarakat Kota Serang yang berhubungan dengan penyakit masyarakat bersama instansi lain, Dinsos, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, kepolisian beserta TNI juga dilibatkan, oh unsur agama ya jelas dilibatkanlah
Agung: Apa tujuan adanya Perda No 2 Tahun 2010 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
Bapak Juanda: Mencegah, memberantas, dan menaggulangi penyakit masyarakatlah sesuai dengan judul yang ada di Perdanya, termasuk minuman beralkohol itu makanya kita biasa melakukan penertiban dan razia miras itu setiap 3 bulan sekali agendanya. Tapi apabila ada laporan dari Warga kami akan langsung tindak lanjuti dengan melakukan penindakan.
Agung: Pihak mana yang pro dan kontra terhadap Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol ?
Bapak Juanda: Kalo ditanya siapa yang Pro terhadap Perda ini semua pihak seharusnya Pro terhada Perda ini. Tapikan kita tahu sendiri di Masyarakat ada segelintir orang menyimpang dan malah melanggar aturan Perda. ada yang berjualan sembako sekaligus menjual miras, ada tempat karaoke yang menyediakan miras dan wanita macam-macamlah di Serang ini kadang kami juga harus kucing-kucingan sama yang melanggar itu
Agung: Begini Pak menurut Bapak, apakah kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol didukung oleh Sumberdaya yang memadai, kemudian kalo boleh tau apa sih kekurangan yang dihadapi saya ingin tau Pak ?
Bapak Juanda: Sumberdaya Kami masih kurang De, bangunan saja masih kecil seperti ini personil kami masih kurang untuk melakukan penertiban. terkadang harus dibantu Kepolisian atau POL PP dari Provinsi apabila ada penertiban yang cukup besar. kalo Ade tanya masalah dana Saya tidak bisa menjawab itu bukan wewenang Saya.
Agung: Kemudian Pak selanjutnya ada pihak mana saja sih yang bekerjasama dalam rangka penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol ini?
342
Bapak Juanda: Harusnya semua pihak bisa bekerjasama dalam penertiban Perda ini, masyarakat juga harus berperan apalagi peredaran minuman beralkohol ini ada di tengah Masyarakat jadi masyarakat lebih tau pastinya makanya kami mnghimbau pada masyarakat untuk membantu kami dalam upaya penegakan larangan peredaran miras di Kota Serang ini. kalo seharusnya yang bekerjasama dalam perda ini Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan Dinsos SKPD terkait juga bisa terrlibat seperti Dinkes dan Disperindagkop kalo mengadakan razia gabungan bisa juga koordinasi laporan pelanggaran Perda kami akan membantu baik diminta maupun tidak
Agung: Apa saja peran dan hal yang dilakukan pemerintah atau pihak Satpol PP untuk mengatasi permasalahan mengenai Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?apa saja gitu yang dilakukan Satpol PP dalam hal ini?
Bapak Juanda: Peran kami sudah jelas menegakan perda melakukan penertiban berupa razia terhadap peredaraan miras di Kota Serang. Menindak, hukuman pelanggaran Perdanya itu bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perda kurungan 3 bulan sampai dengan denda RP.50.0000 apabila ada yang terbukti melanggar ketentuan Perda. Kami juga bisa melakukan penutupan tempat usaha, tapi menurut ketentuan Perda itukan caranya diatur di Perwal sebagai petunjuknya. Sedangkan Perwalnya kan belum ada.
Agung: Kemudian menurut Bapak apakah penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol selama ini sudah maksimal?
Bapak Juanda: Kami rasa sudah maksimal dalam melakukan penegakan akan tetapi kami selalu dihadapkan kepada permasalahan klasik yaitu penjual minuman keras itu tersembunyi, terdapat di pusat Kota sampai perkampungan di Kota Serang apalagi untuk daerah walantaka dan curug kami sulit menjangkau tempat tersebut, penegakan sudah maksimal namun hasilnya belum maksimal karena terkendala sumber daya, luas wilayah, dan tempat yang terkadang sudah dipastikan ada menjual minuman keras namun ketika dirazia hanya ditemukan sedikit mirasnya.
Agung: Menurut pihak Satpo PP kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol ini?
Bapak Juanda: Banyak Kendala yang dihadapi oleh kami dalam upaya menegakan Perda ini penjual minuman beralkohol itu ngumpet tempatnya apalagi yang dipelosok seperti daerah Curug, Walantaka, Taktakan itu kami kesulitan untuk menanggulanginya keterbatasan personil berbanding dengan luas wilayah masih timpang untuk itu masyarakat kami harapkan lebih berperan aktif dalam membantu tugas kami. Ditambah memang mengkonsumsi miras ini mulai jadi kebiasaan dan kebutuhan bagi orang tertentu jadi susah buat diberantas.
Agung: Menurut Bapak apa jaminan keberhasilan Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini terutama untuk mengtasi permasalah minuman beralkohol ini ?
Bapak Juanda: Jaminan agar Perda ini berhasil adalah adanya upaya dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, dari kami sendiri usaha yang dilakukan adalah dengan
343
melakukan razia secara berkala setiap 3 bulan sekali kami melakukan razia rutin tekait peredaran miras dan pekat yang lain juga.
Agung: Apa solusi yang ditawarkan dari pihak Satpol PP untuk menangani permasalahan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
Bapak Juanda: Segera dibentuk Perwal agar kami bisa lebih memiliki kewenangan lagi sebagai payung hukum Perwal itu berisi petunjuk teknis mengenai penegakan Perda dan kami juga bisa menutup karena kalo ada perwal yah ketentuan dan tata caranyanya akan diatur di Perwal. Masalah pemberian ijin usaha juga harus diperhatikan oleh Dinas terkait apabila sudah melakukan pelanggaran Perda seharusnya ijin usahanya langsung dicabut saja.
Agung: Sepengetahuan Bapak dan selama melakukan razia dimana saja minuman beralkohol ini diedarkan di Kota Serang ?Setau Saya Kepandean itu yah Pak yang jadi tempat jual minuman beralkohol sama PSK.?
Bapak Juanda: Yang pernah Kami temukan pada saart razia itu sperti di Warung Jamu, Tempat Hiburan Malam Karaoke dan semacamnya bahkan kami menemukan yang menjual minuman beralkohol itu berkedok Warung Nasi dan Warung Sembako. Yah itu memang pusatnya kegiatan Penyakit Masyarakat di Kota Serang, kami kerap melakukan razia disituh tapi terkadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan warung-warung tutup dan kawasan itu mendadak sepi.
Agung: Kemudian kira-kira dari kalangan mana saja yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini Pak?
Bapak Juanda: Bahkan ada anak dibawah umur yang menkonsumsi miras ini, kami mengamankannya waktu razia pekat sebelum bulan Ramadan kemarin anak itu beru kelas 3 SMP, jadi kalo kita bicara yang minum miras itu kalangan mana saja yah semua kalangan Mahasiswa, Pelajar, Buruh, pegawai swasta, pegawai negeri, semua kalangan.
Agung: Apa tanggapan pihak Satpol PP terkait minuman beralkohol yang boleh dijual di Hotel Berbintang di Kota Serang ? Bagaimana menurut Bapak ?
Bapak Juanda: Yah kalo miras yang dijual di Hotel itu diperbolehkan oleh Perda karena yang minum juga kebanyakan orang asing kalo di Hotel berbintang itu. Jadi yah menurut Saya karena di Hotel itu lebih bisa terkontrol dari jenis dan kadar alkoholnya tidak seperti diluaran yang bisa jadi oplosan miirasnya. Kan ijinya juga mereka langsung melekat kalo tidak salah ada rekomendasi Disperindag dan BPTPM jadi tidak masalah mereka memang dijinkan untuk menjual miras.
344
4.5 Pembahasan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Serang
dengan tujuan untuk Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban
dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan melarang kegiatan
yang termasuk dalam kategori penyakit Masyarakat di Kota Serang.
Dalam penelitian ini peneliti akan fokus untuk mencari penyebab
permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dan juga
mencari sebuah resolusi kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
tersebut dengan menggunakan teori critical systems thinking dari Ulrich. ada dua
belas boundary category yang dapat memberikan referensi bagaimana sebuah
penelitian kebijakan memetakan siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan
dan siapa yang terkena dampak akhir dari produk kebijakan tersebut
(Riswanda:2016), dua belas boundary category tersebut yaitu:
1. Stakeholder (Pemilik Kepentingan) 2. Purpose (Tujuan) 3. Measure of improvement (Ukuran perbaikan) 4. Decision-maker (Pengambilan keputusan) 5. Resources (Sumber daya) 6. Decision environment (Keputusan lingkungan)
345
7. Professional (Tenaga ahli), 8. Expertise (Keahlian) 9. Guarantee (Jaminan) 10. Witness (Saksi) 11. Emancipation (Emansipasi) 12. World view (Pandangan dunia)
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang dinilai masih belum optimal karena hasil dari
observasi dan didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan para Informan
masih terdapat masalah-masalah dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang. Hal ini sesuai dengan pembahasan dimensi-dimensi yang Peneliti
gunakan sebagai pedoman penelitian, yaitu:
4.5.1. Stakeholder (Pemilik Kepentingan)
Stakeholder adalah semua pihak yang terlibat dalam dalam formulasi
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang. Kinerja suatu kebijakan dapat ditentukan oleh siapa saja yang
dilibatkan dalam pembuatan, pelaksanaan hingga evaluasi suatu kebijakan karena
346
dengan melibatkan pihak yang tepat maka kebijakan tersebut akan mampu untuk
mengatasi permasalahan yang terjadi tingkat keberhasilannya juga akan semakin
besar apabila kebijakan tersebut memang realistis dengan sosial kultur wilayah
kebijakan. Kebijakan yang berbentuk peraturan daerah seperti Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang khususnya,
dibuat dan dibahas oleh pihak DPRD Kota Serang yang dibahas bersama Wali Kota
dan sudah melibatkan pihak-pihak yang memang seharusnya dilibatkan dalam
formulasi suatu kebijakan. Hal tersebut diketahui setelah Peneliti melakukan
wawancara dengan pihak Biro Hukum Sekda Kota Serang. Yang ternyata memang
sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No 23 Taun 2014 yaitu,
pihak yang berwenang untuk mengajukan dan membuat suatu Peraturan Daerah
yaitu Wali Kota Serang yang dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Serang.
Dalam pembahasan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran
Minuman Beralkohol juga melibatkan banyak SKPD yang mempunyai kewenangan
dan kepentingan dalam hal pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya
peredaran minuman beralkohol. Informasi tersebut didapat setelah Peneliti
melakukan wawancara dengan Bapak Oman Selaku Kasubag Penetapan dan
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Berdasarkan
wawancara dengan Beliau yang mengatakan bahwa pihak yang dilibatkan dalam
347
pembuatan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol
adalah Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos dan juga pihak TNI
serta Tokoh Masyarakat namun ada satu pihak yang tidak mengikuti pembahasn
Perda tersebut adalah pihak Pengusaha yang diundang pada saat acara pembahasan
Perda tersebut.
Kemudian untuk menjalankan dan menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol ini perlu ada pihak yang secara
jelas memiliki tugas untuk menegemban amanat Perda tersebut yaitu untuk
memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Berdasarkan
wawancara dengan I1 dan I2 bahwa pihak yang dilibatkan sebagai Pelakasana
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol
melibatkan banyak pihak dalam tatanan Pemerintahan Kota Serang yaitu, Satpol
PP, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos dan juga Kepolisian untuk dapat bekerjasama
dalam memberantas peredaran minuman beralkohol yang juga harus didukung oleh
peran serta Masyarakat agar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini dapat terlaksana dengan baik dan
348
mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari adanya Perda
tersebut.
Pembasan mengenai Stakeholder atau pihak mana saja yang mempunyai
kepentingan dan dan dilibatkan secara langsung pada Formulasi Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol diketahui bahwa
pihak yang terlibat pada proses tersebut adalah Satpol PP, Kepolisian,
Disperindagkop, Dinkes, Dinsos dan juga Tokoh Masyarakat serta para Pengusaha
yang berkaitan dengan Perda tersebut namun pihak Pengusaha ini tidak terlibat
karena tidak hadir meskipun telah diundang oleh pihak Pemerintah. Diketahui juga
bahwa pelaksana Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol ini adalah Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes,
Dinsos, yang juga harus dibantu peran serta Masyarakat Kota Serang agar pihak
yang ditunjuk pelaksana dapat terbantu dan dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik.
4.5.2. Purpose (Tujuan)
Purpose yaitu tujuan yang ingin dicapai dari Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat Peredaran terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
Karena dibuatnya suatu kebijakan sejatinya adalah untuk mengatasi suatu
349
permasalahan publik yang terjadi, yang harus diselesaikan dengan adanya suatu
aturan yang dibentuk oleh pihak yang memiliki kewenangan. Dimana penyelesain
permasalahan yang ada merupakan tujuan utama dari adanya suatu Perda. Adapaun
tujuan dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peredaran terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang tersebut Peneliti ketahui setelah
mewawancarai Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang. Berdasarkan
wawancara dengan I1. diketahui bahwa tujuan adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah untuk
memberantas segala bentuk Penyakit Mayarakat yang salah satunya adalah
peredaran minuman beralkohol dari Kota Serang agar tercipta suatu kondisi yang
aman dan tertib. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Lily selaku Kasubag
Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang.
Tujuan dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat adalah untuk
memberantas segala bentuk penyakit Masyarakat yang ada di Kota Serang.
Namun pada pelaksanaannya Perda tersebut tentu saja memiliki pihak yang
menjadi sasaran dalam upaya penegakan aturan yang terkandung dalam Peraturan
Daerah tersebut, dimana Pihak yang menjadi sasaran dari adanya Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
350
Penyakit Masyarakat dari pernyataan yang diungkapkan oleh Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang pada saat diwawancarai oleh Peneliti. Dengan
adanya pernyataan dari I1 dan I2.yang merupakan pihak Bagian Hukum Sekda Kota
Serang, Kita bisa mengetahui bahwa yang menjadi sasaran dari adanya Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terutam terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
ini adalah Masyarakat Kota Serang serta oknum-oknum yang melakukan
pelanggaran terhadap aturan yang sudah tercantum dalam Perda tersebut yang salah
satunya adalah masih adanya pihak yang menjual dan meminum minuman
beralkohol di Kota Serang, sehingga oknum-oknum tersebutlah yang menjadi
sasaran utama penegakan Perda ini dan tidak lupa juga Masyarakat yang terlindungi
dari peredaran minuman beralkohol akibat adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat adalah merupakan pihak yang menjadi sasaran Perda ini.
Setelah membicarakan mengenai sasaran Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat tekait peredaran minuman beralkohol tentu ada juga pihak yang terkena
dampak dari adanya Perda tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung,
memang karena adanya suatu aturan dalam Perda ini pasti akan menimbulkan
dampak. Untuk mengetahui Pihak mana saja yang terkena dampak dari adanya
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
351
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peredaran terkait peredaran minuman
beralkohol ini maka Peneliti mewawancarai Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Serang. Setelah mendengar pernyataan dari I1 dan I2, yang merupakan pihak
Bagian Hukum Sekda Kota Serang, tentang pihak mana yang sebenarnya terkena
dampak dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah oknum pemilik Tempat Hiburan
atau oknum lain yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada pada Perda
tersebut terutama pihak yang mengedarkan minuman beralkohol di Kota Serang
baik di Tempat Hiburan Malam ataupun di tempat lain seperti; Warung Remang,
Kafe, Warung Sembako yang juga menjual minuman beralkohol. Atau di tempat
manapun terkecuali di Hotel Berbintang merupakan pihak yang menjadi sasaran
Perda ini. Kemudian pihak yang juga pastinya terkena dampak dari adanya Perda
ini adalah Masyarakat, karena Perda ini sejatinya ada untuk melindungi Masyarakat
Kota Serang dari segala bentuk Penyakit Masyarakat yang bisa merusak kultur
budaya Kota Serang.
Pembuatan suatu Paeraturan Daerah tidak lepas dari fase Implementasi atau
pelaksanaan aturan-aturan dan anjuran yang terkandung dalam Peraturan Daerah
tersebut, yang tentunya dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pengemban
amanat dari Peraturan Daerah tersebut dimana dalam proses Implementasi ini, tentu
saja pihak yang menjadi pelaksana tersebut harus diawasi agar menjalankan
352
tugasnya agar sesuai dengan amanat Peraturan Daerah yang di Implementasikan
tersebut. Adapun pihak-pihak yang melakukan pengawasan pada pelaksanaan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang ini dijelaskaan oleh Bapak Oman Selaku Kasubag Penetapan dan
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa pihak yang
mengawasi pelakasanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang yang dilakukan
oleh DPRD dan Wali Kota beserta SKPD yang ditunjuk sebagai pelaksana Perda ini
yaitu Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes dan juga Dinsos, namun pengawasan juga
harus dilakukan oleh Masyarakat agar pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini bisa berjalan
dengan baik. Setelah mengetahui pihak mana saja yang mengawasi Implementasi
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang ini, Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana cara
pengawasan tersebut dilakukan. Untuk itu Peneliti pun menanyakan hal tersebut
kepada Bapak Oman Selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian
353
Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang. Memahami informasi yang didapat dari
wawancara yang dilakukan pada I1 dan I2 mengenai bagaimana pengawasan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang ini dilakukan, Peneliti mengatahui bahwa pengawasan itu dilakukan
dengan cara melakukan rapat koordinasi dan tinjuan-tinjaun yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Serang mengenai isu-isu yang berkembang terkait penegakan
Perda Pekat ini.
Kemudian setelah melakukan wawancara terhadap Bagian Hukum Sekda Kota
Serang, Peneliti menemukan jawaban mengenai apa tujuan dari adanya Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
ini yaitu, adanya Perda ini sudah jelas untuk mencegah dan memberantas Penyakit
Masyarakat seperti Pelacuran, Perjudian dan Peredaran Minuman Beralkohol guna
melidungi kultur budaya Masyarakat Kota Serang yang terkenal dengan budaya
keislamanya, yang menentang segala bentuk Penyakit Masyarkat di Kota Serang.
Serta pihak yang menjadi sasaran dan terkena damapak dari adanya Perda ini sudah
jelas adalah semua Masyarakat Kota Serang yang harus terlindungi dari segala
bentuk Penyakit Masyarakat dan juga semua oknum yang menjadi pelanggar aturan
Perda yang masih mengedarkan minuman beralkohol, beserta melakukan kegiatan
354
lain yang dilarang sebagai pihak yang harus ditertibkan dan dikenakan sangsi atas
pelanggaran yang diperbuat.
4.5.3. Measure of improvement (Ukuran perbaikan)
Measure of improvement (Ukuran perbaikan) yaitu standar atau ukuran
keberhasilan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol. Bagaimana suatu kebijakan itu dikatakan berhasil, tentu
merupakan hal yang perlu kita ketahui agar Pemerintah dapat menentukan langkah-
langkah yang dapat mewujudkan keberhasilan dari adanya Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Maka Peneliti
menanyakan apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Perda ini kepada, Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang. Setelah mendengar jawaban dari I1 dan I2,
yang merupakan pihak Bagian Hukum Sekda Kota Serang, diketahui bahwa tolak
ukur keberhasilan dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah dapat ditaatinya semua peraturan
yang ada dalam Perda tersebut oleh semua pihak, sehingga Penyakit Masyarakat
khususnya peredaran minuman beralkohol yang merupakan fokus penelitian yang
dilakukan oleh Peneliti dapat ditanggulangi dan pada akhirnya akan dapat
dihilangkan seluruhnya dari wilayah Kota Serang.
355
Dalam menegakan suatu aturan khususnya dalam penegakan Peraturan
Daerah tentu saja ada pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggungjawab
melakukan penanganan dan penegakan serta pengawasan masalah yang ada dalam
setiap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Dimana pihak tersebut tentu saja
dipilih sesuai dengan kemampuan, tugas dan fungsi yang harus dimiliki untuk
menangani permasalahan yang dihadapi suatu Peraturan Daerah, agar mencapai
keberhasilan. Untuk mengetahui pihak mana saja yang bertanggungjawab
menangani permasalahan yang ada pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, kepada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Serang. Setelah melakukan wawancara dengan I1 dan I2
yang merupakan pihak Bagian Hukum Sekda Kota Serang, Peneliti mengetahui
pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menangani permasalahan yang terjadi
pada Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol ini
adalah Pemerintah Kota Serang beserta jajarannya yang bertugas sebagai pelaksana
dan pengawas Peraturan Daerah tersebut yaitu Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes,
Dinsos dan juga tentunya Kepolisian beserta Masyarakat juga harus ikut
bertanggungjawab dalam menangani permasalahan yang terjadi pada Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkoholdi Kota Serang ini, yang
356
faktannya memiliki banyak permasalahan yang terjadi diantarnya masih adanya
oknum-oknum yang mengedarkan minuman beralkohol di Kota Serang baik di
Warung Remang-remang ataupun Tempat Hiburan, kemudian adanya isu aparat
Pemerintah atau penegak hukum yang menjadi backing tempat-tempat yang menjual
minuman beralkohol, ditambah lagi konsumsi minuman beralkohol ini sudah
menyasar berbagai kalangan di Kota Serang juga merupakan permasalahan yang
masih dihadapi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran
Minuman Beralkohol ini.
Selanjutnya apakah adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini akan memberikan pengaruh yang
baik terhadap upaya pemeberantasan permasalahan Penyakit Masyarakat di Kota
Serang khususnya terhadap masalah peredaran minuman beralkohol, untuk
mengetahui hal tersebut Peneliti menanyakan hal tersebut pada Hukum Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang. Berdasarkan informasi yang didapat
Peneliti, setelah mewawancarai I1 dan I2 . Adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat di Kota Serang akan dapat mampu memberikan pengaruh yang baik
bagi upaya pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kota Serang dengan dukungan
serta keseriusan dari semua pihak, baik pihak pelaksana ataupun Masyarakat.
357
Namun jika dilihat dari fakta yang Peneliti temukan dilapangan pada saat
melakukan observasi, ternyata adanya Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat belum
banyak memberikan pengaruh yang positif bagi uapaya pemberantasan Penyakit
Masyarakat Kota Serang karena baik Pelacuran, Hiburan Malam, Penegemis, Anak
Jalanan dan juga Peredaran Minuman Beralkohol dan segala bentuk Penyakit
Masyarakat lain masih marak terjadi diberbagai tempat di Kota Serang.
4.5.4. Decision-maker (Pengambilan keputusan)
Decision-maker (Pengambilan keputusan), yaitu pihak yang menjadi
pembuat kebijakan yang memiliki wewenang dalam setiap keputusan perubahan
tolak ukur keberhasilan, pelaksanaan adan pengawasan pada Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Pengambilan
keputusan ini dilakukan untuk menentukan hal-hal yang bisa membuat Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang bisa
berhasil mengatasi segala bentuk Penyakit Masyarakat, khususnya peredaran
minuman beralkohol yang menjadi fokus penelitian ini. Untuk mengetahui pihak
yang berhak untuk mengambil keputusan mengenai tolak ukur keberhasilan,
pelaksanaan, dan juga pengawasan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
358
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, maka peneliti
menanyakan hal tersebut kepada beberapa Informan yang menurut Peneliti bisa
memberikan jawabannya. Setelah melakukan wawancara yang dilakukan dengan I1
sampai dengan I7, diketahui bahwa yang berhak untuk merubah tolak ukur, tatacara
pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, adalah Wali Kota dan DPRD Kota
Serang yang dilakukan berdasarkan aspirasi Masyarakat dan kebutuhan. Yang
dilakukan pada Perda tersebut semata-mata agar Perda tersebut dapat mencapai
keberhasilan. Setiap Peraturan Daerah yang dibuat tentunya diharapkan akan
mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari adanya
peraturan tersebut yaitu mengatasi suatu permasalahan yang terjadi di Masyarakat.
Begitu juga Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini, dibuat untuk mencapai keberhasilan dalam
menangani permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan tujuan dari adanya Perda
tersebut.
Kemudian untuk mencapai suatu keberhasilan tentunya ada pihak-pihak yang
dilibatkan dalam pembahasan (formulasi) Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
359
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, pihak yang
dilibatkan itu tentunya memiliki kepentingan, pengetahuan serta kemampuan dalam
rangka memberikan masukan yang bermanfaat bagi isi Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol ini, agar dapat sesuai dengan
kebutuhan pemeberantasan Penyakit Masyarakat khususnya peredaran minuman
beralkohol yang menjadi fokus penelitian ini. Untuk mengetahui hal tersebut,
Peneliti mewawancarai beberapa Informan I1 sampai dengan I7, yang Peneliti anggap
bisa menjawab pertanyaan yang Peneliti ajukan. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan untuk mengetahui pihak mana saja yang dilibatkan pada pembahasan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini, diketahui bahwa pihak-pihak yang
terlibat adalah Wali Kota, DPRD Kota Serang selaku pihak yang memiliki
wewenang dalam pengajuan dan pembahsan hingga pengesahan Peraturan Daerah,
dan melibatkan juga pihak yang mempunyai tupoksi berkaitan dengan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat ini yaitu Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos, dan juga
dari Kepolisian serta TNI. Selanjutnya ada juga perwakilan dari unsur Masyarakat
sebagai pemeberi aspirasi dan masukan yang bisa jadi bahan pertimbangan bagi
Pemerintah dalam membuat isi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Berakitan
360
dengan adanya larangan mengenai peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Kota
Serang juga mengundang para Pengusaha Hiburan, Karaoke, Hotel untuk duduk
bersama membahas Perda ini. Namun mereka tidak hadir memberikan suaranya
yang bisa bermanfaat bagi proses pembuatan Kebijakan Daerah tersebut agar dapat
berhasil mencapai tujuannya.
Selanjutnya dalam rangka untuk mengetahui tujuan dari Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini
Peneliti secara langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada Bapak Oman, selaku
Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Serang dengan nada suara yang tegas, Beliau mengungkapkan mengenai
tujuan adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan
peredaran minuman beralkoholdi Kota Serang ini adalah untuk memberantas segala
bentuk Penyakit Masyarakat dari Kota Serang. Setelah melakukan wawancara
dengan beberapa Informan terkait ( I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7), Peneliti mengetahu bahwa
tujuan dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, adalah untuk mencegah,
memeberantas, serta menanggulangi segala bentuk Penyakit Masyarakat di Kota
Serang yang salah satunya adalah terkait dengan peredaran minuman beralkohol.
361
Adanya Perda tersebut juga untuk melindungi seluruh Masyarakat Kota Serang dari
ancaman, pengaruh buruk yang bisa ditimbulkan dari adanya Penyakit Masyarakat
seperti, Pelacuran, Perjudian, Gelandangan Pengemis, Anak Jalanan, juga Peredaran
Minuman Beralkohol yang menjadi fokus utama pada penelitian yang berjudul
berjudul Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota
Serang Terkait Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang,
Provinnsi Banten). Namun Peneliti menyayangkan adanya Peraturan Daerah tentang
Penyakit Masyarakat ini ternyata belum mampu untuk menanggulangi permasalah
Penyakit Masyarakat di Kota Serang, khususnya terkait peredaran minuman
beralkohol karena, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti
mengungkapkan bahwa minuman beralkohol ini masih beredar diberbagai tempat di
Kota Serang, dari mulai tempat Hiburan Malam, Karaoke, hingga Warung Remang
yang ada di Kota Serang. Hal itu menunjukan bahwa penegakan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat di Kota Serang terkait larangan peredaran minuman beralkohol
di Kota Serang ini masih belum bisa mengatasi permasalahan peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang.
Adanya suatu Peraturan Daerah selalu akan menimbulkan dua sisi mata uang,
ada pihak yang diuntungkan namun ada juga pihak yang merasa dirugikan. Karena
adanya aturan dalam isi suatu Peraturan Daerah. Pro dan kontra pun biasanya sering
362
terjadi pada pembahasan dan penegakan suatu Peraturan Daerah karena kedua belah
pihak tersebut sama-sama memiliki kepentingan terkait Peraturan Daerah tersebut.
Begitu juga pada proses Formulasi dan Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat di Kota Serang yang utamanya berkaitan dengan peredaran minuman
beralkohol, yang merupakan fokus penelitian ini yang berjudul Critical Policy
Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol
(Studi Kasus: Di Kota Serang, Provinsi Banten) pasti ada pihak yang pro dan kontra
dari adanya larang peredaran minuman beralkohol ini. Demi untuk mengetahui
Pihak mana saja yang pro dan kotnra terhadap adanya Perda ini maka Peneliti
menanyakan hal tersebut kepada pihak Bagian Hukum Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang, Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes, dan juga
Dinsos. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Informan (I1, I2, I3, I4, I5, I6,
I7), Peneliti mengetahuI bahwa pihak yang mendukung ini adalah Pemerintah Kota
Serang dan SKPD yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan yaitu Satpol PP,
Disperindagkop, Dinkes, Dinsos, dan juga pihak Kepolisian serta Masyarakat
karena merekalah yang berupaya memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat
Kota Serang.
Tidak hanya ada pihak yang pro namun ada juga pihak yang kontra terhadap
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
363
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang, karena pihak-pihak tersebut mempunyai
kepentingan dan memiliki keuntungan dengan mengedarkan minuman beralkohol
pihak yang kontra terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah oknum Pengusaha Tempat Hiburan
Malam, Karaoke, Kafe, serta Pemilik Warung Remang-remang yang menjual
Minuman Beralkohol merupakan pihak yang kontra terhadap adanya Perda tersebut.
Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh Peneliti banyak tempat hiburan malam
di Kota Serang diantaranya Savana, Solid, FN Karaoke, Kafe Flamenggo yang
menjual minuman beralkohol setiap malam namun seolah dibiarkan oleh pihak yang
berwenang dalam hal penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini yaitu pihak Satpol PP dan
Kepolisian ini menjadi pertanyaan yang sangat menggangu di kepala Peneliti,
mengapa tempat tersebut dibiarkan menjual minuman beralkohol. Mengapa pihak
Satpol PP, Disperindagkop, dan BPTPM tidak menutup dan mencabut ijin usaha
tempat-tempat yang secara jelas dan menjadi rahasia umum di Masyarakat menjual
dan mengedarkan minuman beralkohol di Kota Serang. Ini menjadi hal yang harus
diperhatikan oleh kita bersama khususnya oleh pihak Pemerintah Daerah Kota
Serang selaku pemegang kekuasaan dalam mengawasi jajarannya agar bertindak
364
sesuai dengan aturan agar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dapat berhasil untuk
memberantas segala bentuk penyakit Masyarakat di Kota Serang.
4.5.5. Resources (Sumber daya)
Resources (Sumber daya), yaitu potensi yang dimiliki Pemerintah Kota
Serang untuk dapat mewujudkan keberhasilan tujuan adanya Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran ,inuman beralkohol di Kota Serang ini. Sumber daya
ini bisa berkaitan dengan kemampuan pelaksana dan anggaran yang dibutuhkan
untuk melaksanakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang. Sumber daya tersebut sangat penting daalam
menegakan suatu Perda karena merupakan salaah satu faktor penentu berhasilnya
suatu Peraturan Daerah, apakah sumber daya tersebut memadai atau tidak dalam
mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang.
Untuk mengetahui masalah sumber daya tersebut tersebut, Peneliti
melakukan wawancara kepada kepada beberapa pihak (I1-I7). Berdasarkan pada
informasi yang diungkapkan oleh para Informan yang Peneliti wawancarai terkait
365
dengan masalah sumber daya, diketahui bahwa ternyata sumber daya dalam
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khusunya yang
berhubunggan dengan pemberantasan peredaran minuman beralkohol ini ternyata
masih kurang karena petugas Satpol PP, Kepolisian dan juga Disperindagkop masih
memiliki keterbatasan dari segi jumlah personil yang juga diperparah dengan
kenyataan bahwa minuman beralkohol ini bisa diedarkan dimana saja mulai dari
pusat Kota Serang sampai wilayah perkampungan yang terpencil yang jauh dari
pusat kota. Namun keterbatasan sumber daya tersebut seharusnya bukan penghalang
yang berarti dalam upaya untuk menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khusunya terkait pemeberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini
karena keterbatasan tersebut sebenarnya dapat ditangani apabila peran dan bantuan
dari Masyarakat dapat ditingkatkan. Ini menjadi masukan bagi Pemerintah Kota
Serang untuk bagaimana meningkatkan peran serta Masyarakat dalam
menyukseskan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
Selanjutnya dalam menegakan suatu Peraturan Daerah tentu saja ada pihak-
pihak yang bekerjasama dalam rangka untuk membuat Peraturan Daerah tersebut
berjalan dengan lancar dan dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang
menjadi alasan Peeraturan Daerah tersebut dibuat. Dalam Penegakan Peraturan
366
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait pemeberantasan peredaran minuman
beralkohol tentunya terdapat pihak yang saling bekerjasama dalam melakukan
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini agar dapat mencapai keberhasilan. Untuk
mengetahui pihak-pihak yang saling bekerjasama dalam penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait pemberantasan peredara minuman
beralkohol ini, Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Informan yang
memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut yang satunya adalah Bapak Oman,
selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Serang yang Peneliti anggap memiliki kompetensi untuk menjawab
pertanyaan yang Peneliti ajukan.
Setelah menarik kesimpulan dari berbagai informasi yang didapat oleh
Peneliti, setelah melakukan wawancara dengan para Informan terkait mengenai
pihak mana saja yang bekerjasama pada upaya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khusunya terkait pemeberantasan peredaran minuman beralkohol adalah Satpol PP
dan Kepolisianlah yang berwenang secara langsung dalam melakukan razia dan
penertiban peredaran minuman beralkohol kemudian, Disperindagkop dan Dinkes
367
adalalah pihak yang berwenang dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol
sesuai dengan fungsinya masing-masing daalam bidang perdagangan dan kesehatan
sedangkan Dinsos berperan dalam pengwasan dan rehabilitasi sosial terkait Perda
Pekat ini. Kemudian semua pihak tersebut juga menekankan perlunya dukungan
Masyarakat dan unsur agama dalam upaya pemberantasan peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang ini agar dapat mencapai keberhasilan. Pihak yang
bekerjasama dalam menegakan Peraturan Daerah tentu saja tetap akan memiliki
spesifikasi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak tersebut.
Dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini masing-masing pihak
memiliki tugasnya masing-masing dalam menagakan Perda tersebut. Untuk
mengetahui peran dari masing-masing pihak yang menegakan Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini, maka Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa Informan (I1-I7)
yang salah satunya adalah Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara
Polres Serang yang merupakan salah satu Informan kunci yang Peneliti miliki.
Berdarsarkan informasi dari Brigadir Gito tersebut, Peneliti mengetahui bahwa
tugas Kepolisian sebenarnya hampir sama dengan Satpol PP, namun Kepolisian ini
menjalankan tugasnya dalam menciptkan Hamkamtibmas di Kota Serang, maka
Kepolisian terus melaksanakan penertiban dan merazia tempat-temppat yang
368
menjual minuman beralkohol di Kota Serang dengan terlebih dahulu menyebarkan
para Intelnya untuk mencari informasi dimana saja minuman beralkohol ini
diedarkan di Kota Serang. Untuk lebih memperdalam informasi yang didapat maka
Peneliti juga menanyakan peran dari Disperindagkop Kota Serang dalam
menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk itu Peneliti menanyakan hal
tersebut kepada Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota
Serang. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Handryan, Peneliti menarik
kesimpulan bahwa peran Disperindagkop lebih kepada pengawsan daalam bidang
perdagangan saja dan apabila ada pihak yang terbukti menyalahgunakan ijin
perdagangan dengan menjual minuman beralkohol maka Disperindagkop akan
mencabut ijin usahanya dengan mengkoordinasikan hal tersebut kepada BPTPM
Kota Serang terlebih dahulu. Dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol tentunya Dinkes Kota Serang juga memiliki
perannya tersendiri dikarenkan minuman beralkohol ini bisa membahayakan
kesehatan bagi peminumnya. Dalam rangka untuk mengetahui peran yang dilakukan
oleh Dinkes tersebut maka Peneliti menanyakannya kepada Bapak Usep selaku Staf
Farmalkes Dinkes Kota Serang. Setelah mengadakan wawancara dengan para
Informan mengenai perannya dalam menangani permasalahan Peraturan Daerah No
369
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Peneliti menarik
kesimpulan bahwa, peran tersebut terbagi dua ada yang berperan dalam peneritban
dan pengawasan yaitu Satpol PP bersama Kepolisian, kemudian ada yang berperan
lebih kepada pengawasan sesuai dengan bidangnya yaitu Disperindagkop dan
Dinkes yang berperan dalam mengawasi perdagangan dan kesehatan namun ada
juga yang mendapat tugas khusus yaitu Dinsos yang berperan pada aspek
rehabilitasi sosial.
Namun dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait
pemberantasan peredaraan minuman beralkohol di Kota Serang ini, Peneliti
mengetahui bahwa razia serta penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP setiap 3
bulanan masih belum bisa mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohool
di Kota Serang, karena sesungguuhnya peredaran minuman beralkohol itu terjadi
setiap malam di Kota Serang yang kebanyakan terpusat di tempat-tempat Hiburan
Malam di Kota Serang seperti Alun-alun Kota Serang, Stadion Maulana Yusuf,
Ramayana, Taman Sari, Kepandean, dan juga terjadi di atas Pasar Rau Kota Serang
karena disana terdapat Tempat Hiburan Malam, Karaoke, Biliard, dan Kafe yang
menjual minuman beralkohol. Ada pertanyaan yang mengganggu nalar Peneliti,
mengapa tempat-tempat tersebut tidak ditertibkan dan diawasi setiap malam oleh
pihak berwenang padahal tempat tersebut sudah terkenal dikalanngan Masyarakat
370
Kota Serang merupakan surga Hiburan Malam, Pelacuran dan Minuman Beralkohol
selalu hadir sebagai penghias malam Di Kota Serang. Semoga dengan adanya
Perwal yang baru dikeluarkan bulan juni 2017 kemarin dapat menjadi senjata yang
mampu memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dengan
mennutup tempat-tempat usaha yang terbukti menjual minuman beralkohol.
4.5.6. Decision Environment (Keputusan lingkungan)
Decision environment (Keputusan lingkungan), yaitu kondisi yang terjadi
dilingkungan kebijakan yang berada di luar kontrol Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Lingkungan
kebijakan ini merupakan hal yang sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan,
karena permasalahan-permasalan yang terjadi pada suatu kebijakan khususnya
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol itu
terjadi dilingkungan kebijakan berkaitan dengan Perda tersebut yaitu wilayah Kota
Serang. Untuk menangani permasalahan yang terjadi di lingkungan kebijakan
tersebut maka pada penegakan aturan yang terkandung pada kebijakan itu akan
dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana yang berwenang untuk
melakukan penegakan dan penertiban aturan kepada setiap pelanggaran yang terjadi
di lingkungan kebijakan. Untuk mengetahui pihak mana saja yang berwenang untuk
melakukan penertiban berupa razia, penutupan tempat usaha dan sanksi lainnya
371
pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
Untuk mengetahui pihak-pihak yang berwenang tersebut maka Peneliti
menanyakan hal tersebut kepada beberapa Informan. Setelah melakukan wawancara
dengan para Informan yaitu; (I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7), Peneliti mendapatkan
penegetahuan bahwa yang berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan
penertiban dan razia dalam rang penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait pemberantasan peredaran minuman beralkohol adalah Satpol PP
yang dibantu oleh pihak Kepolisian. Kemudian dibantu juga oleh SKPD yang lain
Dinsperindagkop, Dinkes, Dinsos sesuai dengan tupoksi yang dimiliki dalam rangka
membantu penegakan Peraturan Daerah tentang Pekat tersebut khususnya terkait
peredaran minuman beralkohol. Kalau penutupan tempat usaha yang terbukti
melanggar aturan Perda Pekat juga yang berhak melakukannya adalah Satpol PP
setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS dan Penyidik Kepolisian setelah terbukti
ada pelanggaran barulah penutupan tersebut dikoordinasikan kepada BPTPM
sebagai yang berwenang untuk mencabut ijin usaha.
Kemudian untuk mengetahui Penegakan yang dilakukan pada Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait peredaran minuman beralkohol ini sudah
372
maksimal atau belum dan apa saja yang terjadi dilapangan berakaitan dengan
permasalahan dan peenegakan yang dilakukan dilapangan apakah sudah maksimal
maka, Peneliti menanyakan hal tersebut kepada beberapa Informan yang Peneliti
anggap kompten dalam hal ini (I1, I 2, I3, I 4, I5, I6, I7). Setelah melakukan wawancara
tersebut diketahui bahwa sesungguhnya penegakan yang dilakukan ini sudah
maksimal oleh pihak Satpol PP, akan tetapi karena adanya beberapa kendala yang
dihadapi menyebabkan hasilnnya tidak terlalu baik dalam memberantas peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang. Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP
diantaranya adalah penjual minuman beralkohol yang tersembunyi dan tidak hanya
ada di pusat Kota Serang namun terdapat juga di Perkampungan. Kemudian
masalah seperti sumberdaya, luas wilayah, dan adanya oknum yang membocorkan
razia adalah hal yang menghambat penegegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Kemudian ada juga
informasi yang diungkapkan oleh Brigadir Gito yang memberikan pengetahuan
kepada Peneliti, bahwa penegakan yang sudah dilakukan oleh pihak Kepolisian
sesungguhnya sudah maksimal namun karena penjual minuman beralkohol ini
bermain kucing-kucingan atau secara tersembunyi menjual minuman beralkohol
tersebut, mengakibatkan masalah peredaran minuman beralkohol ini masih terjadi di
Kota Serang. Penjualan minuman beralkohol di Kota Serang juga memakai kedok
guna dapat mengelabui petugas, penjualan minuman beralkohol ini bisa berkedok
373
sebagai Warung Sembako, Warung Jamu, Tempat Karaoke, dan bahkan ada Toko
Bangunan yang dijadikan gudang minuman beralkohol. Inilah yang menyebabkan
pemberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang belum mendapatkan
hasil yang maksimal dalam memerangi peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang.
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Informan mengenai
penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait pemebrantasan
minuuman beralkohol ini apakah sudak maksimal, Peneliti mendapatkan informasi
bahwa memang penegakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait sudah
maksimal namun Peneliti menilai berdasarkan observasi dan fakta di lapangan yang
dilakukan oleh Peneliti kenyataanya masih belum maksimal karena masih ada
tempat dan pihak yang menjual minuman beralkohol di Kota Serang ini dapat
dilihat juga dari data yang Peneliti dapat dari pihak Satpol PP Kota Serang.
374
Tabel 4.4
Daftar Tempat, Harga, Serta Kadar Minuman Beralkohol di Kota Serang
No
Tempat di Kota Serang
Yang Mengedarkan
Minuman
Jenis/ Merk
Minuman
Beralkohol
Harga (Rp)
Kadar
Alkohol (%)
1
Warung Pojok
Anggur Merah
50.000
14.7
2
Simpang 3 Ciracas
Rajawali
35.000
14.7
3
Kepandean
Anker Bir
40.000
6
4
Sumur Pecung
Bintang Bir
45.000
5
5
Alun-alun
Brandi
300.000
13.5
6
Stadion Ciceri
Kuda Emas
45.000
6.4
375
7
LopanG Cilik
Smirnov
400.000
8.6
8
Kalodran
Ciu
25.000
tidak tentu
9
Legok
Guines
30.000
16.5
10
Cilame
Inti Sari
30.000
14,7
11
Pisang Mas
Black Label
300.000
20+
12
Tugu Selamat Datang
Tuak
20.000
tidak tentu
13
Pasar Rau
Kecut
30.000
tidak tentu
14
RS Pemda
Arak
25.000
tidak tentu
15
Terminal Pakupatan
Kolesom
50.000
14.7
(Sumber Satpol PP Kota Serang)
376
Tabel 4.5
Contoh Minuman Beralkohol di Hotel Berbintang di Kota Serang
No Contoh Minuman beralkohol
yang dijual di Hotel
Berbintang di Kota Serang
Kadar
Alkohol
(%)
Harga Hotel
Harga di Luar
Hotel
1
Chivas 750 ML
40
1.200.000
650.000
2
DOM Benedectine 500 ML
40
900.000
480.000
3
Jack Daniels Single Barels
750 ML
47
1.800.0000
1.000.000
4
Absolut Vodka 750 ML
35
900.000
450.000
5
Beehive Brandy 750 ML
40-45
950.000
500.000
6
Martini Rosso 750 ML
15
846.000
450.000
377
7
Smirnov Red 500 ML
40
890.000
400.000
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa banyak tempat yang menjual
minuman beralkohol di Kota Serang dan mungkin masih banyak lagi tempat yang
mmenjual minuman beralkohol di Kota Serang ini, yang belum tersentuh
peneegakan dari pihak yang berwajib. Kemudian banyaknya merk dan kandungan
minuman beralkohol yang dijual juga membuktikan di Kota Serang ini ternyata
peredaran minuman beralkohol masih terjadi dengan skala yang besar. Ini menjadi
masukan bagi pihak yang berwajib seperti Kepolisian dan Satpol PP agar dapat
lebih tegas lagi dalam menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait peredaran minuman beralkohol agar tujuan dari adanya Peraturan Daerah
tersebut yang ingin mencegah, memberantas dan menanggulangi segala bentuk
Penyakit Masyarakat di Kota Serang dapat tercapai.
Dalam setiap penegakan suatu Peraturan Daerah terkadang ditemui suatu
kendala yang dapat menghambat tercapai tujuan dari adanya peraturan tersebut,
begitu juga Pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini masih menemui
378
beberapa kendala pada penegkannya. Berdasarkan Informasi yang didapat dari hasil
wawancara dengan beberapa Informan (I1, I 2, I3, I 4, I5, I6, I7), Peneliti mengetahui
bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
diantaranya adalah terbatasnya sumberdaya petugas berbanding dengan luasnya
wilayah yang harus diawasi, kemudian penjual minuman beralkohol ini dijual
secara sembunyi-sembunyi berkedok Kafe, tempat Karaoke sampai Warung Jamu.
Ditambah ada kendala yang dihadapi pula berkaitan dengan adanya oknum yang
menjadi backing tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol tersebut
sehingga pada saat akan dilaksanakan razia ternyata hal tersebut sudah dibocorkan,
yang mengakibatkan tempat yang sudah terbukti menjual minuman beralkohol
tersebut bisa menyembunyikan minuman beralkoholnya sebelum petugas tiba.
Selanjutnya karena penjualan minuman beralkohol ini terjadi di tengah Masyarakat
diharapkan Masyarakat lebih bisa untuk berperan aktif dalam membantu penegakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khusunya terkait laranga peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang.
4.5.7. Professional (Tenaga Ahli)
Professional (Tenaga Ahli), yaitu pihak yang dianggap sebagai sumber
terpercaya berdasarkan keahlian yang dimiliki dalam menilai dan memutuskan
379
sesuatu pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Dimana
Professional (Tenaga Ahli) inilah yang memegang peranan penting dalam setiap
aspek atau tahapan kebijakan mulai dari ranah Formulasi, Implementasi, hingga
Evaluasi kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Dan juga Professional
(Tenaga Ahli) inilah yang akan menentukan berhasil atau tidaknya Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang. Dimana dalam menyukseskan suatu Peraturan Daerah harus dimiliki
kemampuan yang sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah No
2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang.
Untuk mengetahui apakah pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembuatan
maupun penegakan mempunyai kemapuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang, maka Peneliti mewawancarai beberapa
380
Informan yang menurut Peneliti bisa memberikan jawaban terkait hal tersebut.
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Informan berkaitan dengan apakah
pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya?.
Dan setelah melakukan wawancara tersebut, Peneliti menarik kesimpulan
bahwa memang setiap pihak yang dilibatkan dalam pembuatan dan penegakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang memiliki kemampuan yang dibutuhkana seperti
DPRD, Wali Kota, Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos
tentu saja memiliki kemampuan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tetapi
dalam menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini tidak hanya kemampuan
yang dibutuhkan namun keseriusan dan konsistensi dari pihak yang berwenang juga
sangat dibutuhkan, karena kemampuan yang tidak diiringi dengan keseriusan dan
konsitensilah yang menyebabkan peredaran minuman beraalkohol ini masih terjadi
di Kota Serang. Begitu juga bantuan dari Masyarakat dan unsur agama sangat
dibutuhkan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
381
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat mencapai
keberhasilan dalam memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat di Kota
Serang.
Kemudian dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu Peraturan Daerah
tentunya akan ditemukan faktor pendukung dan penghambat yang datang dari
internal atau eksternal Pemerintah. Begitu juga dalam pembuatan dan pelaksanaan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang tentu akan ditemukan faktor yang mendukung
atau menghambat pembuatan dan pelaksanaan Perda tersebut. Untuk mengetahui
faktor pendukung dan penghambat pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang Peneliti
melakukan wawancara kepada beberapa Informan terkait (I1-I10). Setelah melakukan
wawancara mengenai apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam
perumusan maupun pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang pada beberapa
Informan terkait, Peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam perumusan kebijakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
382
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang tidak ditemukan hambatan yang berarti karena
adanya kebijkan tersebut merupakan aspirasi dari Masyarakat Kota Serang sendiri
serta didukung oleh semua pihak yang khawatir terhadap adanya segala bentuk
Penyakit Masyarakat khususnya terkait peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang yang bisa mendatangkan pengaruh buruk bagi Masyarakat Kota Serang.
Sedangkan hambatan yang dihadapi lebih banyak ada pada usaha penegakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini, dimana hambatan tersebut diantaranya
adalah:
1. Minuman beralkohol dikonsumsi oleh berbagai kalangan di Kota Serang;
2. Adanya pihak yang mengambil keuntungan dari adanya konsumsi minuman
beralkohol yang tinggi di Kota Serang dengan melakukan peredaran minuman
beralkohol;
3. Tidak tegasnya aparat dalam memberantas peredaran minuman beralkohol dan
seolah adanya pembiaran pada masalah peredaran minuman beralkohol
tersebut;
4. Adanya tempat-tempat usaha yang menyalahgunakan ijinnya dengan menjual
minuman beralkohol di tempat Karaoke, Kafe, dan Tempat Hiburan Malam di
Kota Serang;
383
5. Adanya oknum yang menjadi backing tempat-tempat penjualan minuman
beralkohol di Kota Serang.
Hambatan-hambatan pada pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang
Peneliti ketahui setelah melakukan wawancara dengan beberapa Informan dan
observasi langsung yang Peneliti lakukan tersebut, membuktikan masih banyaknya
perbaikan yang harus dilakukan pada pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang. Hal tersebut juga harusnya menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Serang
khususnya bagi Satpol PP dan Kepolisian serta pihak lain yang terlibat langsung
pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, agar dapat memberikan
solusinya dalam menegakan Peraturan Daerah tersebut guna mencapai keberhasilan
dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
4.5.8. Expertise (Keahlian)
Expertise (Keahlian), yaitu kemampuan dalam menangani Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan
384
Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Serang.
Dimana keahlian tersebut seharusnya dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam
perumusan kebijakan dan pelakasanaannya. Pada pelaksanaan suatu kebijakan
biasanya ditemukan permasalahan yang menghambat keberhasilan suatu Peraturan
Daerah, yang harus diselesaikan oleh pihak yang ditunjuk sebagai pihak pelaksana
Peraturan Daerah. Pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang memiliki pihak yang
ditunjuk sebagai ahli yang bertugas untuk menjalankan aturan dan menangani
permasalahan yang dihadapi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui pihak yang
dilibatkan sebagai ahli yang menangani permasalahan pada Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang, Peneliti mewawancarai Informan-informan yang Peneliti anggap dapat
memberikan jawaban yang kredibel terhadap pertnyaan yang Peneliti ajukan.
Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Bapak Juanda selaku Kabid PPHD
Satpol PP Kota Serang, Peneliti kembali mendapatkan penegasan bahwa yang
dilibatkan sebagai ahli untuk menangani permasalahan pada Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang adalah Satpol PP dan Kepolisian dengan dibantu oleh SKPD terkait seperti
385
Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos. Dalam pengawasan perdagangan adalah tugas
Disperindagkop, begiitu pula dengan Dinkes yang membidangi perihal masalah
kesehatan. Dinsos dan Satpol PP juga memiliki keahlian sesuai dengan tupoksinya,
hanya masalahnya keseriusan dalam memberikan kontribusi sesuai dengan keahlian
yang dimiliki untuk menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
Setelah melakukan wawancara kepada beberapa Informan (I1-I10,), yang
Peneliti anggap dapat memberikan informasi mengenai, siapa atau pihak mana yang
dilibatkan sebagai ahli dalam menangani permasalahan Perda no 2 tahun 2010
Tentang Pekat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Peneliti
menarik kesimpulan bahwa [ihak yang dilibatkan sebagai ahli untuk menangani
permasalahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang adalah Satpol PP dan
Kepolisian. Kareena Satpol PP dan Kepolisianlah yang memiliki wewenang dan
kewajiban untuk melakukan penertiban, dan razia, meskipun memang utamanya
penegakan produk hukum daerah itu dilakukan oleh Satpol PP. Namun Kepolisian
juga mempunyai tugas untuk mendampingi dan membantu Satpol PP dalam
melakukan tugasnya. Kemudian Pihak SKPD (Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos)
lain juga terlibat dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
386
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, sesuai dengan
tupoksi di bidangnya masing-masing. Adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang adalah
untuk memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar Kota
Serang dapat mewujudkan slogan yang menjadi kebanggaannya yaitu Kota Serang
Madani.
Dengan bebebrapa fakta yang Peneliti dapatkan dari hasil observasi dan
wawancara yang dilakukan, kepada beberapa Informan yang menurut Peneliti bisa
memberikan Informasi mengenai peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
Peneliti mengetahui bahwa peredaran minuman beralkohol masih menjadi masalah
di Kota Serang, belum teratasi meskipun sudah ada peraturan yang melarang hal
tersebut. Melihat fakta yang demikian Peneliti ingin mengetahui apakah adanya
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini bisa menyelesaikan masalah peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang, maka Peneliti melakukan wawancara beberapa
Informan terkait, yang salah satunya adalah Bapak Stefanus yang memeberikan
pandangan kepada Peneliti bahwa, Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
387
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini bisa mencapai
keberhasilan. Aturan yang dibuat oleh Manusia sebagai pelengkap aturan dari
Tuhan karena memamg apabila setiap Manusia taat pada agamanya tentu peredaran
minuman beralkohol ini tidak akan terjadi, karena semua agama melarang segala hal
yang tidak baik bagi umatnya.
Dan berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada beberapa
Informan (I1-I10) terkait pertanyaan. Apakah kebijakan tentang Perda No 2 tentang
Pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol akan dapat menyelesaikan
permasalahan minuman beralkohol yang terjadi Kota Serang?. Peneliti menarik
kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa sebenarnya Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang ini bisa menyelesaikan masalah peredaran minuman beralkohol yang
terjadi. Asalkan semua pihak yang berwenang bisa melakukan tugasnya dengan
baik terkait penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Satpol PP dan Kepolisian
berperan dalam menertibkan dan merazia tempat-tempat yanng menjual minuman
beralkohol di Kota Serang. Disperindagkop berperan sebagai pengawas dan pemberi
rekomendasi ijin harus bisa mengawasi pemegang ijin usaha agar tidak
menyalahgunakan ijinnya dengan menjual minuman beralkohol. Dinkes juga harus
388
bisa berperan sesuai dengan tugasnya dibidang kesehatan, dengan memberikan
pemahaman yang lebih kepada Masyarakat tentang bahayanya mengkonsumsi
minuman beralkohol bagi kesehatan. Dinsos juga harus bisa berperan dengan
mengadakan rehabilitasi sosial bagi warga binaannya yang mengkonsumsi minuman
beralkohol. Namun tugas dari SKPD tersebut juga harus bisa dimaksimalkan
dengan adannya peran dan bantuan dari Masyarakat. Karena Masyarakat dinilai
lebih paham dan mengetahui terkait apa yang sebenarnya terjadi di lingkungannya
sendiri, sehingga dapat memberikan informasi dan masukan yang berharga bagi
Pemerintah tentang permasalahan yang hendak diselesaikan yaitu masalah
peredaran minuman beralkohol. Dari pihak agama juga memberikan perannya
dengan melakukan himbauan-himbauan keagamaan untuk meningkatkan ketaatan
umatnya karena ketaatan kepada agamalah yang bisa menghindarkan seseorang dari
bahaya peredaran minuman beralkohol karena memang minuman beralkohol
tersebut dilarang untuk dikonsumsi oleh agama.
4.5.9. Guarantee (Jaminan)
Guarantee (Jaminan) yaitu jaminan yang diberikan oleh pihak yang
dilibatkan dan berkontribusi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang berkaitan
dengan strategi dan langkah yang akan dilakukan untuk memberantas peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk mengetahui jaminan apa yang bisa
389
diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang untuk menyukseskan peraturan tersebut. Menurut Bapak Bai, salah satu
jaminan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah dengan adanya pelaksanaan aturan
yang tegas dengan cara memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi
yang melanggar aturan. Setelah mewawancarai Bapak Asaji, Peneliti mendapatkan
penngetahuan bahwa yang bisa menjadi jaminan Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang adalah jika aturan dan ketentuan yang ada dijalankan. Dan jangan ada
keraguan dari petugas untuk memberantas peredaran minuman beralkohol ini
sampai ke pusatnya agar peredaran minuman beralkohol ini bisa dihilangkan dari
Kota Serang.
Kemudian setelah melakukan wawancara terkait apa yang dapat menjadi
jaminan keberhasilan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, Peneliti mendapatkan
beberapa informasi bahwa yang dapat menjamin keberhasilan Perda Pekat ini
390
adalah. Pertama adanya keseriusan dan konsistensi dari pihak pelaksana dan
penegak aturan yatiu Satpol PP dan Kepolisian dalam menertibkan dan
memberantas peredaran minuman beralkoohol di Kota Serang. Kemudian SKPD
lain yang juga seharusnya terlibat dalam penegakan Perda ini sesuai dengan
tupoksinya Disperindagkop dalam bidang perdagangan, Dinkes dalam bidang
kesehatan dan Dinsos dalam bidang sosial. Kedua peran serta Masyarakat dalam
membantu penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini karena Masyarakatlah
yang lebih mengetahui apa yang terjadi dilingkungannya. Ketiga ketegasan dari
penegak Perda ini juga akan menjadi jaminan keberhasilan, jika dalam memberikan
sanksi dan melakukan penertiban dengan tegas diharapkan akan ada efek jera bagi
pihak yang terlibat dalam peredaran minuman beralkohol baik penjual maupun
pembeli. Keempat pengawasan terhadap ijin usaha yang dimiliki tempat-tempat
yang diduga menyalahgunakan ijin usahanya dengan menjual minuman beralkohol
harus dilakukan, apabila melanggar pencabutan ijin harus dilakukan oleh pihak
yang berwenang dan kegiatan penertiban harus dilakukan dengan agenda yang lebih
sering lagi karena sesungguhnya peredaran minuman beralkohol terjadi setiap
malam.
Tema yang selanjutnya yang ingin Peneliti bahas adalah dimanaa saja
sebenarnya peredaran minuman beralkohol ini terjadi di Kota Serang. Menurut
391
Bapak Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang, peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang ini terjadi di Tempat Hiburan Malam, Karaoke, dan
semacamnya bahkan pada saat melakukan razia, Beliau pernah menemukan Warung
Sembako dan Warung Nasi yang menjual minuman beralkohol. Senada dengan apa
yang dikatakan oleh Bapak Juanda di atas, Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan
Operasi Sabhara Polres Serang juga mengatakan bahwa. Menurut Brigadir Gito
peredaran minuman beralkohol masih terjadi dengan skala yang cukup besar,
bahkan Kepolisian Serang pernah menggrebek bekas Toko Bangunan yang
dijadikan gudang minuman beralkohol di Kota Serang. Kepolisian juga pernah
menggrebek sebuah rumah yang memproduksi Ciu. dan terkejut karena bahan yang
digunakan untuk membuat Ciu tersebut merupakan bahan-bahan yang tidak lazim
dijadikan bahan membuat minuman yaitu; Spirtus, Rivanol, Air Mentah dan juga
Sitrun yang merupakan bahan yang berbahaya apabila dikonsumsi.
Setelah mewawancarai beberapa Informan yang Peneliti pilih untuk
diwawancarai (I1-I10), Peneliti mendapatkan jawaban terkait pertanyaan dimana saja
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang terjadi. Peneliti mendapatkan
informasi sesungguhnya peredaran minuman beralkohol ini bisa terjadi dimana saja
mulai dari pusat kota hingga perkampungan. Kemudian peredaran minuman
beralkohol tersebut dilakukan secara tersemubunyi yang bisa dilakukan di Warung
Remang, Tempat Hiburan Malam, Karaoke, Kafe, dan bahkan ada Warung Nasi,
serta Warung Sembako juga yang menjual minuman beralkohol ini. Dan juga
392
ternyata di Kota Serang ini ada beberapa tempat yang menjadi pusat aktivitas yang
berhubungan dengan Penyakit Masyarakat diantaranya yaitu, Stadion Ciceri,
Kepandean, Taman Sari, dan Alun-alun Kota Serang. Hal tersebut membuktikan
bahwa peredaran minuman beralkohol beserta jenis Penyakit Masyarakat lainnya
seperti Perjudian dan Pelacuran, ternyata masih menjadi permasalahan yang belum
teratasi di Kota Serang yang dibuktikan dengan banyak tempat yang menjadi pusat
peredarannya, seharusnya pihak Satpol PP dan Kepolisian serta Dinas terkait lain
bisa lebih teliti dan tegas lagi dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang agar peredaran minuman beralkohol ini dapat diberantas keberadaanya dari
Kota Serang.
Adanya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini tidak terlepas dari
adanya Masyarakat Kota Serang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga
penjualan minuman beralkohol ini menjadi suatu ladang keuntungan bagi sejumlah
oknum yang memanfaatkan adanya pengonsumsi minuman beralkohol ini. Sehingga
membuat Peneliti tertarik untuk mengetahui dari kalangan mana sajakah para
pengonsumsi minuman beralkohol ini. Untuk mengetahui hal tersebut maka Peneliti
mewawancarai beberapa pihak yang menurut Peneliti bisa memberikan jawaban
kepada Peneliti terrkait hal yang ditanyakan. Dari wawancara yang dilakukan
kepada beberapa Informan (I1-I2), menegnai kalangan mana saja yang
393
mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Serang?, Peneliti mengetahui bahwa
yang menkonsumsi minuman beralkohol tersebut bisa datang dari kalangan mana
saja. Tidak mengenal tua ataupun muda, laki-laki maupun perempuan ada diantara
mereka yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol dengan berbagai alasan.
Ada yang hanya sekedar megkonsumsi minuman beralkohol itu pada saat kumpul
bersama teman, bahkan ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini sebagai
kebutuhan yang harus dipenuhi karena sudah kecanduan. Kalangan Pelajar, Pekerja,
dan Pengangguran juga merupakan kalangan sangat mungkin untuk mengkonsumsi
minuman beralkohol, yang pada kenyataannya memang minuman beralkohol ini
sudah dikenal dan dikonsumsi oleh semua kalangan di Kota Serang.
Setelah Peneliti mengetahui kalangan mana saja yang mengkonsumsi
minuman beralkohol, kemudian Peneliti tertarik juga untuk menanyakan tanggapan
terhadap adanya pengecualian yang terdapat pada Peraturan Daerah No 2 Tahun
2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang yang memperbolehkan Hotel Berbintang di Kota Serang yang boleh menjual
minuman beralkohol. Dalam hal ini Peneliti tertarik untuk mengetahui tanggapan
terhadap hal tersebut dari berbagai Pihak yang hendak Peneliti wawancarai, maka
untuk mengetahu tanggapan-tanggapan tersebut pertama-tama Peneliti
mewawawancarai Bapak Oman, selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi
Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang. Setelah mewawancarai
394
Bapak Oman tersebut, Peneliti mendapatkan pengetahuan memang seharusnya tidak
ada pengecualian yang terjadi dalam penjualan minuman beralkohol ini sekali
dilarang seharusnya tetap dilarang dimananapun itu dijual. Namun ada
pertimbangan bahwa tamu di Hotel tersebut terkadang adalah orang asing yang
terbiasa meminum minuman beralkohol, sehingga mau tidak mau pihak Hotel harus
menyediakan minuman berallkohol tersebut sebagai salah satu fasilitas Hotel.
Kemudian Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bai, Peneliti juga mendapatkan
pengetahuan bahwa dimanapun minuman beralkohol dijual atau dikonsumsi tetap
saja hukumnya haram untuk dikonsumsi karena memiliki berbagai dampak buruk
bagi kesehatan atau ataupun kehidupan.
Setelah mewawancarai beberapa Informan (I1-I2), di atas, mengenai tanggapan
terhadap adanya pengecualian pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang
memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di Hotel Berbintang. Ada
beberapa tanggapan dari Informan yang Peneliti baik itu yang pro ataupun kontra
terhadap adanya pengecualian tersebut. Namun pada kenyataanya menurut Penelti
adanya pengecualian pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang memperbolehkan
minuman beralkohol untuk dijual di Hotel Berbintang itu tidak terjadi karena
395
meskipun dijual di Hotel Berbintang tetap saja dampak buruk yang bisa diakibatkan
oleh konsumsi minuman beralkohol ini akan tetap ada. Kemudian adanya
pengecualian tersebut menurut Peneliti juga dapat menimbulkan kecemburuan
sosial di Masyarakat, karena Masyarakat bisa memiliki pemikiran kalau hanya
orang-orang tertentulah yang boleh untuk menjual atau mengkonsumsi minuman
beralkohol di Kota Serang. Karena memang penjualan minuman beralkohol di Hotel
Berbintang ini hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke atas. Dan menurut
Peneliti seharusnya pengecualian tersebut dihapuskan karena adanya pengecualian
tersebut akan mengakibatkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang tidak akan pernah
berhasil, karena peredaran minuman beralkohol ini akan tetap terjadi di Kota Serang
meskipun hanya di Hotel Berbintang saja.
4.5.10. Witness (Saksi)
Witness (Saksi), yaitu orang yang terkena efek atau dampak dari adanya
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peredaran Terkait Minuman Beralkohol.
Pada mulanya Peneliti ingin mengetahui siapa atau pihak mana yang bisa mewakili
suara atau aspirasi Sources of legitimation (Sumber pengesahan) ini agar dapat
menjadi masukan untuk Pemerintah mengenai apa yang sebenarnya diharapkan dan
terjadi pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
396
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, dengan menemukan
fakta dan nilai yang terkandung didalamnya serta untuk menemukan resolusi yang
tepat untuk mengatasi permasalahan pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang tersebut.
Untuk mengetahui siapa sebenarnya yang bisa mewakili suara mereka maka Peneliti
menanyakan hal tersebut pada S selaku Penjual minuman beralkohol di Tempat
Hiburan Malam. Dan berdasarkan hasil wawancara kepada S tersebut, Peneliti
mengetahui bahwa sebenarnya penjualan minuman beralkohol itu menjadi
penghasilan yang utama bagi Tempat Hiburan Malam ketimbang tiket masuk dan
room karaoke. Dan S ini menganggap bahwa anggota DPRDlah yang bisa mewakili
suaranya di Pemerintahan. meskipun ada sebagian Masyarakat yang tidak senang
dengan adanya Tempat Hiburan Malam yang menjual minuman beralkohol S
berharap agar dibiarkan menjual minuman beralkohol karena Ia merasa bayar pajak
dan memiliki ijin usaha.
Selanjutnya Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan (I11–
I17), terkait siapa atau pihak mana yang bisa mewakili Sources of legitimation
(Sumber Pengesahan) atau pihak yang menjadi sasaran Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
397
Serang ini adalah Anggota Dewan, Tokoh Masyarakat dan Kepala Pemerintahan
yang berada di lingkungan kebijkan seperti Lurah dan Camat juga bisa mewakili
suara dan aspirasi Masyarakat terkait Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Kemudian yang
mengakibatkan minuman beralkohol masih beredar di Kota Serang adalah karena
penjualan minuman beralkohol itu memberikan keuntungkan untuk oknum yang
menjualnya, peredaran minuman beralkohol itu terjadi juga karena memang masih
banyak Individu dan kalangan yang gemar mengkonsumsi minuman yang
memabukan tersebut.
Setelah mengetahui pihak yang dapat mewakili aspirasi Sources of
Legitimation (Sumber Pengesahan), Peneliti juga tertarik untuk mengatahui apa
persepsi atau tanggapan dari Sources of Legitimation (Sumber Pengesahan) atau
pihak yang menjadi sasaran terhadap adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk
mengetahui hal tersebut maka Peneliti mewawancarai S Penjual minuman
beralkohol di Tempat Hiburan Malam. Setelah melakukan wawancara dengan S
Peneliti mendapatkan informasi bahwa sebenarnya S juga setuju dengan adanya
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
398
minuman beralkohol di Kota Serang ini. Tapi karena keuntungan yang cukup besar
dari menjual minuman beralkohol, membuat Ia tetap menjual minuman beralkohol
meskipun takut karena mengetahui bahwa minuman beralkohol itu dilarang untuk
diedarkan di Kota Serang. Akan tetapi Peneliti juga menemukan fakta serupa
berdasarkan informasi dari M yang memberitahukan kepada Peneliti bahwa dalam
berjualan Ia mempunyai backing dan menyetorkan sejumlah uang agar bisa aman
dalam berjualan dan sekalipun akan dirazia Ia sudah diberitahu sehingga bisa lolos
dari razia tersebut..
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa Informan (I11- I17), mengenai
Persepsi tehadap adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang Peneliti menarik
kesimpulan bahwa sesungguhnya semua pihak mendukung adanya Peraturan
Daerah tersebut. Namun karena adanya beberapa faktor yang mengakibatkan
peredaran minuman beralkohol masih terjadi di Kota Serang diantaranya; penjualan
minuman beralkohol yang mendatangkan keuntungan bagi penjualnya
mengakibatkan minuman beralkohol masih dijual di Kota Serang, kemudian
ditambah adanya sekelompok orang yang menjadikan konsumsi minuman
beralkohol sebagai suatu kebutuhan atau gaya hidup sehingga minuman beralkohol
masih laku untuk dijual di Kota Serang. Penegakan yang kurang tegas dari pihak
yang berwenangpun menjadi salah satu faktor penyebab minuman beralkohol ini
399
masih beredar di Kota Serang ditambah dengan adanya sejumlah oknum aparat yang
malah menjadi backing untuk tempat yang menjual minuman beralkohol membuat
masalah semakin kompleks dalam menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar
dapat mencapai keberhasilan.
Kemudian suksesnya suatu Peraturan Daerah tentunya tidak terlepas dari
adanya Peran dari unsur Masyarakat yang membantu Petugas dalam menegakan
aturan. Pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, juga dituntut adanya
peran dari Masyarakat untuk mengatasi permasalahan peredaran minuman
beralkohol yang masih terjadi di Kota Serang.karena peegakan yang dilakukan oleh
Satpol PP dan Kepolisian juga perlu didukung oleh Masyarakat agar dapat berhasil
menegakan aturan yang ada.
Berdasarkan informasi yang Peneliti dapatkan dari hasil wawancara yang
dilakukan mengenai Peran dari Masyarakat dan Media dalam penegakan Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran yang dilakukan Masyarakat
adalah mengingatkan penjual minuman beralkohol dan melaporkannya kepada
400
pihak yang berwajib yaitu Satpol PP dan Kepolisian apabila masih menjual
minuman beralkohol. Adapun peran dari media adalah untuk mengangkat isu-isu
dan permasalahan yang terjadi di Masyarakat dalam bentuk berita, atau dalam hal
ini khususnya terkait Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang, agar dapat memberikan informasi berupa fakta
lapangan yang dapat menjadi saran dan masukan yang membangun kepada
Pemerintah agara dapat memberikan resolusi kebijakan untuk mengatasi
permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
4.5.11. Emancipation (Emansipasi)
Emancipation (Emansipasi) yaitu, orang yang selama ini tidak terlibat dalam
pembuatan kebijakan yang sangat penting suaranya untuk diangkat seperti
organisasi Keagamaan dan Organisasi Masyarakat yang bisa memberikan masukan
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk mengetahui apakah
suara dari pihak yang disebutkan di atas memiliki kesempatan untuk menyuarakan
aspirasinya terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, maka Peneliti melakukan
wawancara dengan beberapa Informan terkait yang salah satunya dengan Bapak
401
Nurdin, Peneliti mendapatkan informasi bahwa, sebenarnya Masyarakat memiliki
kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya. Hanya masalahnya itu tinggal
kemauannya saja, karena terkadang Masyarakat juga malas untuk banyak bicara
karena terkadang seperti tidak dengar aspirasinya oleh Pemerintah. Untuk mengatasi
permasalahan tersebut seharusnya Pemerintah bisa lebih proaktif merangkul
Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berharga untuk menjadi masukan
terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat berhasil dilaksanakan. Menurut
informasi yang diungkapkan oleh Fariz selaku Jurnalis Tribun News Banten Peneliti
juga mendapatkan informasi bahwa selaku Jurnalis Ia mengungkapkan aspirasi dan
suaranya melalui berita yang terpercaya yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang
didapat dari lapangan yang dituangkan ke dalam bentuk berita agar dapat menjadi
bahan informasi dan masukan kepada Masyarakat dan Pemerintah dalam menyikapi
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat berhasil diterapkan.
Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan di atas meneganai
adakah kesempatan yang dimiliki oleh pihak Masyarakat, Agama, dan Ormas atau
pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
402
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti
mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ada kesempatan setiap pihak untuk
menyuarakan aspirasinya terhadap Pemerintah, hanya masalahnya kemuan dari
pihak tersebut untuk menyuarakan aspirasinya terhadap Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang. Hanya saja ada sebagian pihak yang tidak menyuarakan aspirasinya karena
adanya kendala yang dihadapi contohnya penjual minuman beralkohol tidak
menyuarakan aspirasinya karena merasa takut sebagai pihak yang melanggar
pertauran dan pesimis suara dari mereka akan didengar oleh Pemerintah Kota
Serang. Dari pihak Masyarakat juga mengalami hal yang hampir sama yaitu
masalah kemauan utnuk mengungkapkan aspirasinya menjadi permasalahan yang
dihadapi, karena terkadang Masyarakat malas untuk menyuarakan aspirasinya
karena seolah diabaikan oleh Pemerintah. Sedangkan dari pihak Media selalu
mempunyai kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya melalui berita yang
diangkat khususnya berita mengenai Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat menjadi
informasi dan masukan bagi Pemerintah. Untuk mengumpulkan aspirasi dari
Masyarakat Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam merangkul Masyarakat
untuk mendapatkan informasi yang relevan dan masukan yang bermanfaat untuk
403
menangani permasalahan yang dihadapi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar
dapat berhasil diterapkan.
Setelah Peneliti melakukan wawancara yang menyingung adakah kesempatan
pihak yang selama ini terpinggirkan dalam proses pembuatan kebijakan dalam
menyuarakan aspirasinya kepada Pemerintah Kota Serang mengenai Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang, selanjutnya Peneliti tertarik untuk menanyakan apa sebenarnya yang
menjadi faktor pendukung untuk menjual minuman beralkohol di Kota Serang?,
padahal sudah jelas dilarang dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk mendapatkan
jawaban dari pertanyaan di atas, maka Peneliti mewawancarai beberapa Informan
yang salah satunya adalah S Penjual minuman beralkohol di Tempat Hiburan
Malam. Berdasarkan wawancara dengan S, Peneliti mendapatkan jawaban dari
pertanyaan Peneliti tentang apa yang menjadi faktor pendukung untuk menjual
minuman beralkohol di Kota Serang?. Ternyata jawabannya adalah karena
minuman beralkohol tersebut digemari oleh semua kalangan baik tua ataupun muda
tidak hanya laki-laki namun ternyata wanita juga ada yang gemar untuk
404
mengkonsumsi minuman beraalkohol di Kota Serang. Adanya kerjasama dengan
oknum keamanan yang menjadi backing tempat menjual minuman beralkohol
tersebut, menurut Peneliti merupakan faktor pendukung untuk melaksanakan
aktivitas peredaran minuman beralkohol ini. Masih dengan pertanyaan yang serupa,
Peneliti juga mewawancarai Fariz selaku Jurnalis Tribun News Banten, dan setelah
wawancara tersebut Peneliti mendapatkan pemahaman ternyata faktor pendukung
untuk menjual minuman beralkohol adalah karena tidak tegasnya penegakan yang
dilakukan, kemudian penertiban dan razia yang memang hanya beberapa kali dalam
setahun. Ditambah dengan gaya hidup Masyarakat Kota Serang yang mulai akrab
dengan konsumsi minuman beralkohol, membuat peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang menjadi sulit diatasi.
Setelah melakukan wawancara dengan beberpa Informan terkait apa yang
menjadi faktor pendukung terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
Peneliti mendapatkan sejumlah jawaban yang menurut Peneliti relevan dengan fakta
dilapangan yang Peneliti dapatkan. Faktor Pendukung yang pertama adalah karena
memang ternyata minuman beralkohol ini masih dikonsumsi oleh golongan
Masyarakat tertentu di Kota Serang yang mengakibatkan penjualan minuman
beralkohol di Kota Serang menjadi suatu hal yang lumrah dan menguntungkan
karena masih adanya yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Kemudian
yang kedua diakibatkan karena penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan
Kepolisian belum cukup tegas dalam menindak penjual maupun penikmat minuman
405
beralkohol, juga karena masih kurangnya razia yang dilakukan dengan agenda
penertiban yang hanya beberapa kali dalam setahun menyebabkan peredaran
minuman beralkohol menjadi leluasa untuk bergelora setiap malam. Faktor
pendukung yang ketiga adalah karena adanya backing terhadap tempat yang
menjual minuman beralkohol yang dilakukan oleh Oknum aparat tertentu yang
melindungi tempat tersebut dengan membocorkan informasi apabila razia akan
dilakukan sehingga penjual minuman beralkohol sempat untuk menyembunyikan
dagangannya. Kemudian yang juga menjadi faktor pendukung peredaran minuman
beralkohol menurut Peneliti adalah karena memang minuman beralkohol ini masih
diproduksi oleh perusahaan tertentu yang mengakibatkan peredaran minuman
beralkoohol tidak mungkin bisa dihentikan apabila terus diproduksi, kurangnya
kesadaran Masyarakat akan bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan
kehidupan sosial juga menjadi faktor pendukung mengapa peredaran minuman
beralkohol ini masih terjadi di Kota Serang meskipun sudah dilarang.
4.5.12. World View (Pandangan Dunia)
World View (Pandangan Dunia), yaitu pandangan secara universal terhadap
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peredaran Terkait Minuman Beralkohol.
Pandangan tersebut bisa berasal dari berbagai sudut, sudut pandang Masyarakat,
Tokoh Agama, dan Media. Sudut pandang ini meliputi bagaimana tanggapan
terhadap permasalahan yang ada, solusi dan hal yang diharapkan untuk mengatasi
406
permasalahan yang ada pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk mengetahui
hal tersebut maka Peneliti tertarik untuk menanyakan tanggapan terhadap
permasalahan peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kota Serang, maka
untuk itu Peneliti mewawancarai S Penjual minuman beralkohol di Tempat Hiburan
Malam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada S, Peneliti mengetahui
bahwa seharusnya tidak hanya mereka yang menjual yang disalahkan, tapi
seharusnya yang membeli minuman beralkohol tersebut juga harus mendapatkan
hukuman yang sama. Karena menurut S, Ia menjual minuman beralkohol tersebut
karena memang ada yang membeli, kemudian karena memang ada pabrik yang
memproduksi minuman beralkohol, inilah yang mengakibatkan adanya peredaran
minuman beralkohol. Selanjutnya minuman yang dijual di tempat S tersebut hanya
minuman yang mempunyai merk yang jelas, tidak seperti minuman beralkohol
oplosan yang berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian. Kemudian berdasarkan
wawancara dengan M yang merupakan penjual minuman beralkohol di Warung
Remang, Peneliti mendapatkan informasi yang masih senada dengan S, yaitu; M
menjual minuman beralkohol ini dikarenakan banyak yang membeli dan
mendatangkan penghasilan yang cukup besar. Namun ternyata ada informasi yang
diungkapkan M yang membuat Peneliti mengerutkan dahi, hal tersebut karena
menurut M Oknum aparat yang berwenang untuk menegakan aturan Peraturan
407
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang malah justru merupakan pengkonsumsi minuman beralkohol,
kemudian ada jatah untuk kelompok oknum aparat tertentu yang merupakan
backing tempat M berjualan.
Dari wawancara yang dilakukan oleh Peneliti terhadap beberapa Informan
terkait apa tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini, Peneliti menarik kesimpulan bahwa, pada umumnya adanya Perda
tersebut disambut baik keberadaanya, namun yang menjadi permasalahan adalah
peredaran minuman beralkohol ini ternyata diakibatkan karena konsumsi minuman
beralkohol di Kota Serang yang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan cukup
besarnya keuntungan yang didapatkan oleh penjual minuman beralkohol dimana hal
tersebut didapat dari pernyataan yang diungkapkan beberapa oknum penjual
minuman beralkohol yang diwawancarai oleh Peneliti. Selanjutnya yang menjadi
permasalahan pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang datang dari pihak
yang berwenang menegakan peraturan tersebut. Ada oknum dari aparat yang
menjadi backing tempat menjual minuman beralkohol tersebut, hal itu diakui oleh
408
para Oknum Penjual minuman beralkohol yang memberikan jatah kepada mereka
berupa uang setoran, hal terebut sudah menjadi rahasia umum dikalangan
Masyarakat Kota Serang. Yang membuat permasalahan yang dihadapi oleh
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang semakin kompleks.
Setelah mengetahui tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti juga tertarik untuk mengetahui
bagaimanakah realita penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Untuk mengetahui
hal tersebut maka Peneliti mewawancarai beberapa Informan yang bisa memberikan
informasi mengenai hal tersebut. Setelah Peneliti melakukan wawancara kepada
beberapa Informan tersebut diketahui bahwa, penanggulangan penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang diketahui
bahwa ada jatah untuk oknum tertentu yang menjadi keamanan tempat yang
menjual minuman beralkohol, yang memberikan bocoran ketika akan dilakukan
razia. Kemudian ternyata tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol
tersebut memiliki ijin dan memang membayar pajak kepada Pemerintah.
409
Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan Fariz selaku Jurnalis Tribun News
Banten, Peneliti mendapatkan informasi bahwa penegakan yang dilakukan terhadap
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang sangatlah jarang dilakukan karena dilakukan
hanya beberapa kali dalam setahun itupun hanya dilakukan pada saat menjelang
hari-hari besar saja. Kemudian ada beberapa tempat hiburan dan daerah yang ada
penjual minuman beralkoholnya itu dilindungi oleh oknum aparat yang tidak
bertanggungjawab. Sekalipun akan dilakukan razia waktunya tersebut akan
dibocorkan oleh oknum tersebut.
Berdasarakan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada beberapa
Informan terkait mengenai bagaimanakah realita penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang ini Peneliti mendapatkan informasi bahwa, ternyata realita penegakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang sangatlah jauh dari harapan karena petugas
yang berwenang seolah melakukan pembiaran terhadap peredaran minuman
beralkohol yang terjadi di Kota Serang, yang mengakibatkan peredaran minuman
beralkohol ini masih terjadi di Kota Serang. Tidak hanya seolah ada pembiaran
410
terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti juga mendapatkan
informasi bahwa ada beberapa Tempat Hiburan Malam dan daerah yang menjual
minuman beralkohol yang dilindungi oleh oknum aparat yang menjadi backing
tempat tersebut. Informasi itu didapatkan Peneliti setelah mewawancarai Penjual
minuman beralkohol dan pihak Masyarakat serta Media yang mengetahui hal
tersebut. Peneliti sangat menyayangkan dengan realita penegakan Peraturan Daerah
No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang yang masih jauh dari kata baik dan tentunya tidak mendukung
keberhasilan peraturan tersebut. Untuk itu Peneliti berharap Pemerintah Kota
Serang dapat mengawasi dan menghimbau jajarannya untuk menanggulangi hal
tersebut agar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dapat mencapai
keberhasilan, untuk menghilangkan peredaran minuman beralkohol dari Kota
Serang.
Setelah meengetahui realita penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti
tertarik untuk mengetahui solusi apa yang sebenarnya diharapkan oleh pihak terkait
untuk mengatasi permasalah peredaran minuman beralkohol ini. Oleh karena itu
411
Peneliti mewawancarai S Penjual minuman beralkohol di Tempat Hiburan Malam.
Setelah melakukan wawancara dengan S Peneliti mendapatkan informasi tentang
apa yang diharapkan oleh S. Ia mengharapkan agar ia dapat bebas berjualan
minuman beralkohol, karena menurut Ia minuman beralkohol itu sudah menjadi
kebutuhan bagi kalangan tertentu di Kota Serang. Ia juga menambahkan bahwa di
Kota Serang ini tidak hanya ada orang Islam saja tapi juga ada warga yang memang
mengkonsumsi minuman beralkohol itu adalah sudah menjadi kebiasaan bagi
mereka. Namun menurut Peneliti kebebasan menjual minuman beralkohol di Kota
Serang ini tidak bisa dibiarkan untuk terjadi karena di Kota Serang ini terkenal
dengan nilai budaya keislaman yang kental sehingga selayaknya peredaran
minuman beralkohol itu dihilangkan dari Kota Serang. Dan berdasarkan wawancara
dengan T Penjual minuman beralkohol yang berkedok Warung Sembako, yang juga
diperkuat oleh pernyataan N Penjual minuman beralkohol di Lapo, Peneliti
mendapakan keterangan bahwa seharusnya tidak ada perlakuan khusus kepada
pihak tertentu dalam hal penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, kemudian oknum-
oknum yang menjadi backing tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol itu
harus dibereskan agar peredaran penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini dapat
412
berjalan dengan lancar. Masih dengan tema yang serupa yaitu menanyakan apa
solusi yang diharapkan untuk menangani permasalahan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol, Peneliti
juga mewawancarai Bapak Nurdin Ketua FSMW (Forum Silaturahmi Masyarakat
Walantaka). Setelah mewawancarai Bapak Nurdin, Peneliti mendapatkan
keterangan dari Bapak Nurdin yang mengharapkan Kepolisian dan Pihak Satpol PP
dapat lebih serius lagi dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang dan kalau bisa ditutup pabrik-pabrik yang memproduksi minuman
beralkohol. Kemudian Menurut Bapak Wawan solusi yang diharapkan untuk
mengatasi peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah dengan
menutup setiap tempat hiburan yang menjual minuman beralkohol, dan mengatasi
oknum-oknum aparat yang menjadi backing tempat yang melakukan aktivitas
Penyakit Masyarakat serta lebih sering lagi dalam melakukan razia, karena menurut
observasi yang dilakukan oleh Peneliti peredaran minuman beralkohol itu terjadi
setiap malam sehingga penegakannya yang dilakukan harus lebih sering lagi.
Selanjutnya menurut Fariz Jurnalis Tribune News Banten seharusnya pengakan
yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian itu harus lebih sering lagi untuk
menekan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Penegakan yang dilakukan
tersebut juga harus mendapat bantuan dari Masyarakat juga karena Masyarakatlah
yang lebih mengetahui keadaan lingkungannya. Selanjutnya masalah perijinan juga
413
harus diawasi dengan ketat karena Tempat Hiburan dan Karaoke yang menjual
minuman beralkohol itu harus ditindak tegas karena telah menyalahgunakan ijin
usahanya. Tindakan tegas tersebut harusnya dilakukan dengan cara mencabut ijin
usaha dari tempat-tempat usaha yang terbukti menjual minuman beralkohol di Kota
Serang. Namun penutupan tersebut terkadang sulit dilakukan oleh pihak Pemerintah
karena para pengusaha mempunyai backing yang melindungi tempat tersebut dari
sentuhan hukum hal tersebut diketahui Peneliti dari observasi langsung dan
wawancara yang dilakukan kepada pihak penjual minuman beralkohol disalah satu
Tempat Hiburan di Kota Serang.
414
Tabel 4.6
Temuan Lapangan
Boundary Category , Ulrich (dalam Riswanda 2016)
Dimensi Temuan Lapangan
Sources of Motivation (Sumber Motivasi)
1. Pihak yang membuat Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat adalah Wali Kota Serang yang dibahas dan disetujui oleh DPRD Kota Serang. Dalam pembahasan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol juga melibatkan SKPD dan pihak terkait lain (Satpol PP, Dinsos, Disperindag, dan Dinkes) yang mempunyai kewenangan dan kepentingan dalam hal pemberantasan Penyakit Masyarakat khususnya peredaran minuman beralkohol.
2. Pihak yang dilibatkan dalam pembuatan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol adalah Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos dan juga pihak TNI serta Tokoh Masyarakat namun ada satu pihak yang tidak mengikuti pembahasn Perda tersebut adalah pihak Pengusaha yang diundang pada saat acara pembahasan Perda tersebut.
3. Pihak yang menjadi pelaksana Perda ini Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos dan juga Kepolisian untuk dapat bekerjasama dalam memberantas peredaran minuman beralkohol yang juga harus didukung oleh peran serta Masyarakat agar Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di
415
Kota Serang ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai keberhasilan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari adanya Perda tersebut.
4. Tujuan adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah untuk memberantas segala bentuk Penyakit Mayarakat yang salah satunya adalah peredaran minuman beralkohol dari Kota Serang agar tercipta suatu kondisi yang aman dan tertib.
5. Yang menjadi sasaran dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terutama terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah Masyarakat Kota Serang serta oknum-oknum yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah tercantum dalam Perda tersebut yang salah satunya adalah masih adanya pihak yang menjual dan meminum minuman beralkohol di Kota Serang, sehingga oknum-oknum tersebutlah yang menjadi sasaran utama penegakan Perda ini dan tidak lupa juga Masyarakat yang terlindungi dari peredaran minuman beralkohol akibat adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat adalah merupakan pihak yang menjadi sasaran Perda ini.
6. Pihak terkena dampak dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah oknum pemilik Tempat Hiburan atau oknum lain yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada pada Perda tersebut terutama pihak yang mengedarkan minuman beralkohol di Kota Serang baik di Tempat Hiburan Malam ataupun di tempat lain seperti; Warung Remang, Kafe, Warung
416
Sembako yang juga menjual miras. Atau di tempat manapun terkecuali di Hotel Berbintang merupakan pihak yang menjadi sasaran Perda ini. Kemudian pihak yang juga pastinya terkena dampak dari adanya Perda ini adalah Masyarakat, karena Perda ini sejatinya ada untuk melindungi Masyarakat Kota Serang dari segala bentuk Penyakit Masyarakat yang bisa merusak kultur budaya Kota Serang.
7. Pihak yang mengawasi pelakasanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang yang dilakukan oleh DPRD dan Wali Kota beserta SKPD yang ditunjuk sebagai pelaksana Perda ini yaitu Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes dan juga Dinsos (check dan balances), namun pengawasan juga harus dilakukan oleh Masyarakat agar pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini bisa berjalan dengan baik.
8. Pengawasan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi dan tinjuan-tinjaun yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang melalui Biro Hukum dan membahas mengenai isu-isu yang berkembang terkait penegakan Perda Pekat ini.
9. Diketahui bahwa tolak ukur keberhasilan dari Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah dapat ditaatinya
417
semua peraturan yang ada dalam Perda tersebut oleh semua pihak, sehingga Penyakit Masyarakat khususnya peredaran minuman beralkohol yang merupakan fokus penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dapat ditanggulangi dan pada akhirnya akan dapat dihilangkan seluruhnya dari wilayah Kota Serang.
10. Pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk menangani permasalahan yang terjadi pada Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol ini adalah Pemerintah Kota Serang beserta jajarannya yang bertugas sebagai pelaksana dan pengawas Peraturan Daerah tersebut yaitu Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos dan juga tentunya Kepolisian beserta Masyarakat juga harus ikut bertanggungjawab dalam menangani permasalahan yang terjadi pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkoholdi Kota Serang ini, yang faktannya memiliki banyak permasalahan yang terjadi diantarnya masih adanya oknum-oknum yang mengedarkan minuman beralkohol di Kota Serang baik di Warung Remang-remang ataupun Tempat Hiburan, kemudian adanya isu aparat Pemerintah atau penegak hukum yang menjadi backing tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol, ditambah lagi konsumsi minuman beralkohol ini sudah menyasar berbagai kalangan di Kota Serang juga merupakan permasalahan yang masih dihadapi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol ini.
11. Adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang akan dapat
418
mampu memberikan pengaruh yang baik bagi upaya pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kota Serang dengan dukungan serta keseriusan dari semua pihak, baik pihak pelaksana ataupun Masyarakat. Namun jika dilihat dari fakta yang Peneliti temukan dilapangan pada saat melakukan observasi, ternyata adanya Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat belum banyak memberikan pengaruh yang positif bagi uapaya pemberantasan Penyakit Masyarakat Kota Serang karena baik Pelacuran, Hiburan Malam, Penegemis, Anak Jalanan dan juga Peredaran Minuman Beralkohol dan segala bentuk Penyakit Masyarakat lain masih marak terjadi diberbagai tempat di Kota Serang.
Sources of Power (Sumber Kekuasaan)
1. Diketahui bahwa yang berhak untuk merubah tolak ukur, tatacara pengawasan dan pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, adalah Wali Kota dan DPRD Kota Serang yang dilakukan berdasarkan aspirasi Masyarakat dan pihak pelaksana aturan yang disesuaikan dengan kebutuhan penegakan Perda tersebut guna mencapai keberhasilan.
2. Pihak yang dilibatkan pada pembahasan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini adalah Wali Kota, DPRD Kota Serang selaku pihak yang memiliki wewenang dalam pengajuan dan pembahasan hingga pengesahan Peraturan Daerah, dan melibatkan juga pihak yang mempunyai tupoksi berkaitan dengan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini yaitu Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos, dan juga dari Kepolisian serta TNI.
419
Selanjutnya ada juga perwakilan dari unsur Masyarakat dan agama sebagai pemeberi aspirasi dan masukan yang bisa jadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah dalam membuat isi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Berakitan dengan adanya larangan mengenai peredaran minuman beralkohol, Pemerintah Kota Serang juga mengundang para Pengusaha Hiburan, Karaoke, Hotel untuk duduk bersama membahas Perda ini. Namun mereka tidak hadir memberikan suaranya yang bisa bermanfaat bagi proses pembuatan Kebijakan Daerah tersebut agar dapat berhasil mencapai tujuannya.
3. Tujuan dari adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, adalah untuk mencegah, memeberantas, serta menanggulangi segala bentuk Penyakit Masyarakat di Kota Serang yang salah satunya adalah terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Adanya Perda tersebut juga untuk melindungi seluruh Masyarakat Kota Serang dari ancaman, pengaruh buruk yang bisa ditimbulkan dari adanya Penyakit Masyarakat seperti, Pelacuran, Perjudian, Gelandangan Pengemis, Anak Jalanan, juga Peredaran Minuman Beralkohol yang menjadi fokus utama pada penelitian yang berjudul berjudul Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang Terkait Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Kasus: di Kota Serang, Provinnsi Banten).
4. Pihak yang mendukung ini adalah Pemerintah Kota Serang dan SKPD yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan yaitu Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos, dan juga pihak Kepolisian serta Masyarakat karena merekalah yang berupaya
420
memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat Kota Serang. Sedangkan yang kontra adalah oknum Pengusaha Tempat Hiburan Malam, Karaoke, Kafe, serta Pemilik Warung Remang-remang yang menjual Minuman Beralkohol merupakan pihak yang kontra terhadap adanya Perda tersebut. Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh Peneliti banyak tempat hiburan malam di Kota Serang diantaranya Savana, Solid, FN Karaoke, Kafe Flamenggo yang menjual minuman beralkohol setiap malam namun seolah dibiarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini yaitu pihak Satpol PP dan Kepolisian ini menjadi pertanyaan yang sangat menggangu di kepala Peneliti, mengapa tempat tersebut dibiarkan menjual minuman beralkohol.
5. Diketahui bahwa ternyata sumber daya dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khusunya yang berhubunggan dengan pemberantasan peredaran minuman beralkohol ini ternyata masih kurang karena petugas Satpol PP, Kepolisian dan juga Disperindagkop masih memiliki keterbatasan dari segi jumlah personil yang juga diperparah dengan kenyataan bahwa minuman beralkohol ini bisa diedarkan dimana saja mulai dari pusat Kota Serang sampai wilayah perkampungan yang terpencil yang jauh dari pusat kota. Namun keterbatasan sumber daya tersebut seharusnya bukan penghalang yang berarti dalam upaya untuk menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khusunya terkait pemeberantasan peredaran minuman beralkohol
421
di Kota Serang ini karena keterbatasan tersebut sebenarnya dapat ditangani apabila peran dan bantuan dari Masyarakat dapat ditingkatkan.
6. Pihak yang saling bekerjasama dalam rangka menegakan Perda Pekat ini khususnya mengenai minuman beralkohol adalah Satpol PP dan Kepolisianlah yang berwenang secara langsung dalam melakukan razia dan penertiban peredaran minuman beralkohol kemudian, Disperindagkop dan Dinkes adalalah pihak yang berwenang dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol sesuai dengan fungsinya masing-masing daalam bidang perdagangan dan kesehatan sedangkan Dinsos berperan dalam pengwasan dan rehabilitasi sosial terkait Perda Pekat ini. Kemudian semua pihak tersebut juga menekankan perlunya dukungan Masyarakat dan unsur agama dalam upaya pemberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini agar dapat mencapai keberhasilan. Pihak yang bekerjasama dalam menegakan Peraturan Daerah tentu saja tetap akan memiliki spesifikasi tugas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pihak tersebut.
7. Peran tersebut terbagi dua ada yang berperan dalam peneritban dan pengawasan yaitu Satpol PP bersama Kepolisian, kemudian ada yang berperan lebih kepada pengawasan sesuai dengan bidangnya yaitu Disperindagkop dan Dinkes yang berperan dalam mengawasi perdagangan dan kesehatan namun ada juga yang mendapat tugas khusus yaitu Dinsos yang berperan pada aspek rehabilitasi sosial.
8. Yang berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan penertiban dan razia dalam rang penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait pemberantasan peredaran minuman beralkohol adalah Satpol PP yang dibantu oleh pihak Kepolisian. Kemudian dibantu juga
422
oleh SKPD yang lain Dinsperindagkop, Dinkes, Dinsos sesuai dengan tupoksi yang dimiliki dalam rangka membantu penegakan Peraturan Daerah tentang Pekat tersebut khususnya terkait peredaran minuman beralkohol. Kalau penutupan tempat usaha yang terbukti melanggar aturan Perda Pekat juga yang berhak melakukannya adalah Satpol PP setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS dan Penyidik Kepolisian setelah terbukti ada pelanggaran barulah penutupan tersebut dikoordinasikan kepada BPTPM sebagai yang berwenang untuk mencabut ijin usaha.
9. Penegakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait sudah maksimal namun Peneliti menilai berdasarkan observasi dan fakta di lapangan yang dilakukan oleh Peneliti kenyataanya masih belum maksimal karena masih ada tempat dan pihak yang menjual minuman beralkohol di Kota Serang ini dapat dilihat juga dari data yang Peneliti dapat dari pihak Satpol PP Kota Serang. Hal tersebut dikarenakan Kendala yang dihadapi oleh Satpol PP diantaranya adalah penjual minuman beralkohol yang tersembunyi dan tidak hanya ada di pusat Kota Serang namun terdapat juga di Perkampungan. Kemudian masalah seperti sumberdaya, luas wilayah, dan adanya oknum yang membocorkan razia kemudian penjual minuman beralkohol ini bermain kucing-kucingan atau secara tersembunyi menjual minuman beralkohol tersebut, mengakibatkan masalah peredaran minuman beralkohol ini masih terjadi di Kota Serang. Penjualan minuman beralkohol di Kota Serang juga memakai kedok guna dapat mengelabui petugas, penjualan minuman beralkohol ini bisa berkedok sebagai Warung Sembako, Warung Jamu, Tempat Karaoke, dan bahkan ada Toko Bangunan yang dijadikan gudang minuman beralkohol. Inilah yang menyebabkan pemberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang belum mendapatkan hasil
423
yang maksimal dalam memerangi peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
10. Kendala yang dihadapi dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang diantaranya adalah terbatasnya sumberdaya petugas berbanding dengan luasnya wilayah yang harus diawasi, kemudian penjual minuman beralkohol ini dijual secara sembunyi-sembunyi berkedok Kafe, tempat Karaoke sampai Warung Jamu. Ditambah ada kendala yang dihadapi pula berkaitan dengan adanya oknum yang menjadi backing tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol tersebut sehingga pada saat akan dilaksanakan razia ternyata hal tersebut sudah dibocorkan, yang mengakibatkan tempat yang sudah terbukti menjual minuman beralkohol tersebut bisa menyembunyikan minuman beralkoholnya sebelum petugas tiba. Selanjutnya karena penjualan minuman beralkohol ini terjadi di tengah Masyarakat diharapkan Masyarakat lebih bisa untuk berperan aktif dalam membantu penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khusunya terkait laranga peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
Sources of Knowledge (Sumber Pengetahuan)
1. Setiap pihak yang dilibatkan dalam pembuatan dan penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang memiliki kemampuan yang dibutuhkana seperti DPRD, Wali Kota, Satpol PP, Kepolisian, Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos tentu saja memiliki kemampuan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tetapi dalam menegakan Peraturan
424
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini tidak hanya kemampuan yang dibutuhkan namun keseriusan dan konsistensi dari pihak yang berwenang juga sangat dibutuhkan, karena kemampuan yang tidak diiringi dengan keseriusan dan konsitensilah yang menyebabkan peredaran minuman beraalkohol ini masih terjadi di Kota Serang. Begitu juga bantuan dari Masyarakat dan unsur agama sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat mencapai keberhasilan dalam memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat di Kota Serang.
2. Dalam perumusan kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang tidak ditemukan hambatan yang berarti karena adanya kebijkan tersebut merupakan aspirasi dari Masyarakat Kota Serang sendiri serta didukung oleh semua pihak yang khawatir terhadap adanya segala bentuk Penyakit Masyarakat khususnya terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang bisa mendatangkan pengaruh buruk bagi Masyarakat Kota Serang. Sedangkan hambatan yang dihadapi lebih banyak ada pada usaha penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, dimana hambatan tersebut diantaranya adalah: Minuman beralkohol dikonsumsi oleh berbagai
425
kalangan di Kota Serang; Adanya pihak yang mengambil keuntungan dari
adanya konsumsi minuman beralkohol yang tinggi di Kota Serang dengan melakukan peredaran minuman beralkohol;
Tidak tegasnya aparat dalam memberantas peredaran minuman beralkohol dan seolah adanya pembiaran pada masalah peredaran minuman beralkohol tersebut;
Adanya tempat-tempat usaha yang menyalahgunakan ijinnya dengan menjual minuman beralkohol di tempat Karaoke, Kafe, dan Tempat Hiburan Malam di Kota Serang;
Adanya oknum yang menjadi backing tempat-tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Serang.
3. Pihak yang dilibatkan sebagai ahli dalam menangani permasalahan Perda no 2 tahun 2010 Tentang Pekat terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Peneliti menarik kesimpulan bahwa pihak yang dilibatkan sebagai ahli untuk menangani permasalahan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang adalah Satpol PP dan Kepolisian. Kareena Satpol PP dan Kepolisianlah yang memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan penertiban, dan razia, meskipun memang utamanya penegakan produk hukum daerah itu dilakukan oleh Satpol PP. Namun Kepolisian juga mempunyai tugas untuk mendampingi dan membantu Satpol PP dalam melakukan tugasnya. Kemudian Pihak SKPD (Disperindagkop, Dinkes, dan Dinsos) lain juga terlibat dalam penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
426
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini, sesuai dengan tupoksi di bidangnya masing-masing. Adanya Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang adalah untuk memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar Kota Serang dapat mewujudkan slogan yang menjadi kebanggaannya yaitu Kota Serang Madani.
4. Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini bisa menyelesaikan masalah peredaran minuman beralkohol yang terjadi. Asalkan semua pihak yang berwenang bisa melakukan tugasnya dengan baik terkait penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Satpol PP dan Kepolisian berperan dalam menertibkan dan merazia tempat-tempat yanng menjual minuman beralkohol di Kota Serang. Disperindagkop berperan sebagai pengawas dan pemberi rekomendasi ijin harus bisa mengawasi pemegang ijin usaha agar tidak menyalahgunakan ijinnya dengan menjual minuman beralkohol. Dinkes juga harus bisa berperan sesuai dengan tugasnya dibidang kesehatan, dengan memberikan pemahaman yang lebih kepada Masyarakat tentang bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol bagi kesehatan. Dinsos juga harus bisa berperan dengan mengadakan rehabilitasi sosial bagi warga binaannya yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Namun tugas dari SKPD tersebut juga harus bisa dimaksimalkan dengan adannya peran dan bantuan dari Masyarakat.
427
Karena Masyarakat dinilai lebih paham dan mengetahui terkait apa yang sebenarnya terjadi di lingkungannya sendiri, sehingga dapat memberikan informasi dan masukan yang berharga bagi Pemerintah tentang permasalahan yang hendak diselesaikan yaitu masalah peredaran minuman beralkohol. Dari pihak agama juga memberikan perannya dengan melakukan himbauan-himbauan keagamaan untuk meningkatkan ketaatan umatnya karena ketaatan kepada agamalah yang bisa menghindarkan seseorang dari bahaya peredaran minuman beralkohol karena memang minuman beralkohol tersebut dilarang untuk dikonsumsi oleh agama.
5. Yang dapat menjamin keberhasilan Perda Pekat ini adalah. Pertama adanya keseriusan dan konsistensi dari pihak pelaksana dan penegak aturan yatiu Satpol PP dan Kepolisian dalam menertibkan dan memberantas peredaran minuman beralkoohol di Kota Serang. Kemudian SKPD lain yang juga seharusnya terlibat dalam penegakan Perda ini sesuai dengan tupoksinya Disperindagkop dalam bidang perdagangan, Dinkes dalam bidang kesehatan dan Dinsos dalam bidang sosial. Kedua peran serta Masyarakat dalam membantu penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini karena Masyarakatlah yang lebih mengetahui apa yang terjadi dilingkungannya. Ketiga ketegasan dari penegak Perda ini juga akan menjadi jaminan keberhasilan, jika dalam memberikan sanksi dan melakukan penertiban dengan tegas diharapkan akan ada efek jera bagi pihak yang terlibat dalam peredaran minuman beralkohol baik penjual maupun pembeli. Keempat pengawasan terhadap ijin usaha yang dimiliki tempat-tempat yang
428
diduga menyalahgunakan ijin usahanya dengan menjual minuman beralkohol harus dilakukan, apabila melanggar pencabutan ijin harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dan kegiatan penertiban harus dilakukan dengan agenda yang lebih sering lagi karena sesungguhnya peredaran minuman beralkohol terjadi setiap malam.
6. Peredaran minuman beralkohol ini bisa terjadi dimana saja mulai dari pusat kota hingga perkampungan. Kemudian peredaran minuman beralkohol tersebut dilakukan secara tersemubunyi yang bisa dilakukan di Warung Remang, Tempat Hiburan Malam, Karaoke, Kafe, dan bahkan ada Warung Nasi, serta Warung Sembako juga yang menjual minuman beralkohol ini. Dan juga ternyata di Kota Serang ini ada beberapa tempat yang menjadi pusat aktivitas yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat diantaranya yaitu, Stadion Ciceri, Kepandean, Taman Sari, dan Alun-alun Kota Serang.
7. Yang menkonsumsi minuman beralkohol tersebut bisa datang dari kalangan mana saja. Tidak mengenal tua ataupun muda, laki-laki maupun perempuan ada diantara mereka yang gemar mengkonsumsi minuman beralkohol dengan berbagai alasan. Ada yang hanya sekedar megkonsumsi minuman beralkohol itu pada saat kumpul bersama teman, bahkan ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi karena sudah kecanduan. Kalangan Pelajar, Pekerja, dan Pengangguran juga merupakan kalangan sangat mungkin untuk mengkonsumsi minuman beralkohol, yang pada kenyataannya memang minuman beralkohol ini sudah dikenal dan dikonsumsi oleh semua kalangan di Kota Serang.
8. Adanya pengecualian pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya
429
terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang memperbolehkan minuman beralkohol untuk dijual di Hotel Berbintang itu tidak terjadi karena meskipun dijual di Hotel Berbintang tetap saja dampak buruk yang bisa diakibatkan oleh konsumsi minuman beralkohol ini akan tetap ada. Kemudian adanya pengecualian tersebut menurut Peneliti juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial di Masyarakat, karena Masyarakat bisa memiliki pemikiran kalau hanya orang-orang tertentulah yang boleh untuk menjual atau mengkonsumsi minuman beralkohol di Kota Serang. Karena memang penjualan minuman beralkohol di Hotel Berbintang ini hanya bisa dijangkau oleh kalangan menengah ke atas. Dan menurut Peneliti seharusnya pengecualian tersebut dihapuskan karena adanya pengecualian tersebut akan mengakibatkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang tidak akan pernah berhasil, karena peredaran minuman beralkohol ini akan tetap terjadi di Kota Serang meskipun hanya di Hotel Berbintang saja.
Sources of Legitimation (Sumber Pengesahan)
1. Pihak yang bisa mewakili Sources of legitimation (Sumber Pengesahan) atau pihak yang menjadi sasaran Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini adalah Anggota Dewan, Tokoh Masyarakat dan Kepala Pemerintahan yang berada di lingkungan kebijkan seperti Lurah dan Camat juga bisa mewakili suara dan aspirasi Masyarakat terkait Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit
430
Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
2. Peneliti menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya semua pihak mendukung adanya Peraturan Daerah tersebut. Namun karena adanya beberapa faktor yang mengakibatkan peredaran minuman beralkohol masih terjadi di Kota Serang diantaranya; penjualan minuman beralkohol yang mendatangkan keuntungan bagi penjualnya mengakibatkan minuman beralkohol masih dijual di Kota Serang, kemudian ditambah adanya sekelompok orang yang menjadikan konsumsi minuman beralkohol sebagai suatu kebutuhan atau gaya hidup sehingga minuman beralkohol masih laku untuk dijual di Kota Serang. Penegakan yang kurang tegas dari pihak yang berwenangpun menjadi salah satu faktor penyebab minuman beralkohol ini masih beredar di Kota Serang ditambah dengan adanya sejumlah oknum aparat yang malah menjadi backing untuk tempat yang menjual minuman beralkohol membuat masalah semakin kompleks dalam menegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat mencapai keberhasilan.
3. Peran yang dilakukan Masyarakat adalah mengingatkan penjual minuman beralkohol dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu Satpol PP dan Kepolisian apabila masih menjual minuman beralkohol. Adapun peran dari media adalah untuk mengangkat isu-isu dan permasalahan yang terjadi di Masyarakat dalam bentuk berita, atau dalam hal ini khususnya terkait Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, agar dapat memberikan informasi berupa fakta lapangan
431
yang dapat menjadi saran dan masukan yang membangun kepada Pemerintah agara dapat memberikan resolusi kebijakan untuk mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
4. Sebenarnya ada kesempatan setiap pihak untuk menyuarakan aspirasinya terhadap Pemerintah, hanya masalahnya kemuan dari pihak tersebut untuk menyuarakan aspirasinya terhadap Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Hanya saja ada sebagian pihak yang tidak menyuarakan aspirasinya karena adanya kendala yang dihadapi contohnya penjual minuman beralkohol tidak menyuarakan aspirasinya karena merasa takut sebagai pihak yang melanggar pertauran dan pesimis suara dari mereka akan didengar oleh Pemerintah Kota Serang. Dari pihak Masyarakat juga mengalami hal yang hampir sama yaitu masalah kemauan utnuk mengungkapkan aspirasinya menjadi permasalahan yang dihadapi, karena terkadang Masyarakat malas untuk menyuarakan aspirasinya karena seolah diabaikan oleh Pemerintah. Sedangkan dari pihak Media selalu mempunyai kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya melalui berita yang diangkat khususnya berita mengenai Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang agar dapat menjadi informasi dan masukan bagi Pemerintah.
5. Yang menjadi faktor pendukung terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang Peneliti mendapatkan sejumlah jawaban yang menurut Peneliti relevan dengan fakta dilapangan yang Peneliti dapatkan. Faktor Pendukung yang pertama adalah
432
karena memang ternyata minuman beralkohol ini masih dikonsumsi oleh golongan Masyarakat tertentu di Kota Serang yang mengakibatkan penjualan minuman beralkohol di Kota Serang menjadi suatu hal yang lumrah dan menguntungkan karena masih adanya yang mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Kemudian yang kedua diakibatkan karena penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian belum cukup tegas dalam menindak penjual maupun penikmat minuman beralkohol, juga karena masih kurangnya razia yang dilakukan dengan agenda penertiban yang hanya beberapa kali dalam setahun menyebabkan peredaran minuman beralkohol menjadi leluasa untuk bergelora setiap malam. Faktor pendukung yang ketiga adalah karena adanya backing terhadap tempat yang menjual minuman beralkohol yang dilakukan oleh oknum aparat tertentu yang melindungi tempat tersebut dengan membocorkan informasi apabila razia akan dilakukan sehingga penjual minuman beralkohol sempat untuk menyembunyikan dagangannya. Kemudian yang juga menjadi faktor pendukung peredaran minuman beralkohol menurut Peneliti adalah karena memang minuman beralkohol ini masih diproduksi oleh perusahaan tertentu yang mengakibatkan peredaran minuman beralkoohol tidak mungkin bisa dihentikan apabila terus diproduksi, kurangnya kesadaran Masyarakat akan bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan dan kehidupan sosial juga menjadi faktor pendukung mengapa peredaran minuman beralkohol ini masih terjadi di Kota Serang meskipun sudah dilarang.
6. Pada umumnya adanya Perda tersebut disambut baik keberadaanya, namun yang menjadi permasalahan adalah peredaran minuman beralkohol ini ternyata diakibatkan karena konsumsi minuman beralkohol di Kota Serang yang cukup tinggi. Hal tersebut
433
dibuktikan dengan cukup besarnya keuntungan yang didapatkan oleh penjual minuman beralkohol dimana hal tersebut didapat dari pernyataan yang diungkapkan beberapa oknum penjual minuman beralkohol yang diwawancarai oleh Peneliti. Selanjutnya yang menjadi permasalahan pada penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang datang dari pihak yang berwenang menegakan peraturan tersebut. Ada oknum dari aparat yang menjadi backing tempat menjual minuman beralkohol tersebut, hal itu diakui oleh para Oknum Penjual minuman beralkohol yang memberikan jatah kepada mereka berupa uang setoran, hal terebut sudah menjadi rahasia umum dikalangan Masyarakat Kota Serang. Yang membuat permasalahan yang dihadapi oleh Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang semakin kompleks.
7. Realita penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang sangatlah jauh dari harapan karena petugas yang berwenang seolah melakukan pembiaran terhadap peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kota Serang, yang mengakibatkan peredaran minuman beralkohol ini masih terjadi di Kota Serang. Tidak hanya seolah ada pembiaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti juga mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Tempat Hiburan Malam dan daerah yang menjual minuman beralkohol yang dilindungi oleh oknum aparat yang menjadi backing tempat tersebut. Informasi itu
434
didapatkan Peneliti setelah mewawancarai Penjual minuman beralkohol dan pihak Masyarakat serta Media yang mengetahui hal tersebut. Peneliti sangat menyayangkan dengan realita penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang yang masih jauh dari kata baik dan tentunya tidak mendukung keberhasilan peraturan tersebut.
8. Solusi yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang: Penegakan yang dilakukan oleh pihak yang
berwenang Satpol PP dan Kepolisian berupa razia harus lebih sering lagi dilakukan;
Dilakukan penyelidikan untuk mengungkap oknum aparat yang menjadi backing tempat yang menjual minuman beralkohol agar penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dapat optimal dan mencapai keberhasilan;
Penegakan yang dilakukan harus tegas dengan mencabut ijin usaha dan menutup tempat-tempat yang terbukti menjual minuman beralkohol;
Penegakan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terhadap yang menjual minuman beralkohol tapi kepada pengonsumsi minuman beralkohol juga harus mendapatkan sanksi yang sama agar bisa jera untuk mengkonsumsi minuman beralkohol ini;
Penegakan kepada peredaran minuman beralkohol
435
juga harus dilakukan kepada tingkat produsen agar rantai peredaran minuman beralkohol dapat diputus;
Meningkatkan kesadaran Masayarakat untuk membantu penegakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang merupakan solusi yang bisa dilakukan;
Rehabilitasi kepada Individu yang sudah kecanduan minuman beralkohol juga seharusnya dapat dilakukan sebagai salah satu solusi yang bisa diambil untuk memberantas peredaran minuman beralkohol;
Pemeberian pembinaan dan rehabilitasi kepada para penjual dan peminum minuman beralkohol yang terjaring razia agar mereka tidak melakukan hal yang serupa;
Hapuskan pengecualian pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, karena pengecualian tersebut bisa menjadi sumber masalah pada Perda tersebut.
Dibuatnya suatu Peraturan Daerah baru yang lebih khusus dan fokus serta mendalam membahas tentang aturan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang diharapkan apabila ada Perda yang demikian akan dapat untuk mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang.
436
Tabel 4.7
Temuan Lapangan
Sebetulnya dan Seharusnya
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol
di Kota Serang
Sebetulnya
Seharusnya
1 Minuman beralkohol dikonsumsi oleh
berbagai kalangan di Kota Serang,
yang mengakibatkan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini
masih terjadi;
Rehabilitasi kepada Individu yang
sudah kecanduan minuman beralkohol
juga seharusnya dapat dilakukan
sebagai salah satu solusi yang bisa
diambil untuk memberantas peredaran
minuman beralkohol;
2 Adanya pihak yang mengambil
keuntungan dari adanya konsumsi
minuman beralkohol yang tinggi di
Kota Serang dengan melakukan
peredaran minuman beralkohol;
Penegakan kepada peredaran minuman
beralkohol juga harus dilakukan kepada
tingkat produsen agar rantai peredaran
minuman beralkohol dapat diputus,
3 Tidak tegasnya Aparat dalam
memberantas peredaran minuman
beralkohol dan seolah adanya
Seharusnya dilakukan pengawasan oleh
Pemerintah Kota Serang untuk
memantau kinerja pihak-pihak yang
437
pembiaran pada masalah peredaran
minuman beralkohol tersebut, padahal
setiap malam hal tersbut terjadi
diberbagai tempat di Kota Serang;
memiliki tanggung jawab dalam
menegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang
4 Adanya tempat-tempat usaha yang
menyalahgunakan ijinnya dengan
menjual minuman beralkohol di tempat
Karaoke, Kafe, dan Tempat Hiburan
Malam di Kota Serang;
Penegakan yang dilakukan harus tegas
dengan mencabut ijin usaha dan
menutup tempat-tempat yang terbukti
menjual minuman beralkohol;
5 Adanya oknum Aparat Pemerintah
yang menjadi backing tempat-tempat
penjualan minuman beralkohol di Kota
Serang.
Dilakukan penyelidikan untuk
mengungkap oknum aparat yang
menjadi backing tempat-tempat yang
menjual minuman beralkohol agar
penegakan Peraturan Daerah No 2
Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan
Penyakit Masyarakat khususnya terkait
438
larangan peredaran minuman
beralkohol di Kota Serang dapat
optimal dan mencapai keberhasilan;
6 Adanya pengecualian pada isi
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010
Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit
Masyarakat khususnya terkait larangan
peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang, yang memperbolehkan
penjualan minuman beralkohol di
Hotel Berbintang, yang membuat
peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang akan tetap terjadi karena adanya
pengecualian tersebut;
Hapuskan pengecualian pada Peraturan
Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang,
karena pengecualian tersebut bisa
menjadi sumber masalah pada Perda
tersebut.
7 Peredaran minuman beralkohol terjadi
setiap malam di Kota Serang;
Penegakan yang dilakukan oleh pihak
yang berwenang Satpol PP dan
Kepolisian berupa razia harus lebih
sering lagi dilakukan;
439
8 Peredaran minuman beralkohol di Kota
Serang terjadi tidak hanya di Pusat
Kota namun terjadi hingga ke daerah
Perkampungan di wilyah Kota Serang.
Penegakan yang dilakukan oleh Satpol
PP dan Kepolisian harusnya
mennggapai peredaran minuman
beralkoho yang terjadi di pinggiran
Kota Serang dengan mengajak pula
peran Serta Masyarakat untuk
membantu pada pelaksanaanya.
440
440
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang masih belum bisa untuk menangani
permasalahan peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kota Serang karena
adanya beberapa hambatan dan kendala. Adapaun hambatan-hambatan yang terjadi
pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan
Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan peredaran
minuman beralkohol di Kota Serang ini yaitu :
1. Minuman beralkohol dikonsumsi oleh berbagai kalangan di Kota Serang,
yang mengakibatkan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini
masih terjadi;
2. Peredaran minuman beralkohol terjadi setiap amalam di Kota Serang;
3. Adanya pihak yang mengambil keuntungan dari adanya konsumsi
minuman beralkohol yang tinggi di Kota Serang dengan melakukan
peredaran minuman beralkohol;
4. Tidak tegasnya Aparat dalam memberantas peredaran minuman
beralkohol dan seolah adanya pembiaran pada masalah peredaran
441
minuman beralkohol tersebut, padahal setiap malam hal tersbut terjadi
diberbagai tempat di Kota Serang;
5. Adanya tempat-tempat usaha yang menyalahgunakan ijinnya dengan
menjual minuman beralkohol di tempat Karaoke, Kafe, dan Tempat
Hiburan Malam di Kota Serang;
6. Adanya oknum Aparat Pemerintah yang menjadi backing tempat-tempat
penjualan minuman beralkohol di Kota Serang.
7. Adanya pengecualian pada isi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang,
yang memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di Hotel
Berbintang, yang membuat peredaran minuman beralkohol di Kota Serang
akan tetap terjadi karena adanya pengecualian tersebut;
8. Peredaran minuman beralkohol di Kota Serang terjadi tidak hanya di Pusat
Kota namun terjadi hingga ke daerah Perkampungan di wilyah Kota
Serang.
5.2 Saran
Mengenai Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait
larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, Peneliti memberikan saran
yang diharapkan dapat membantu dan menjadi masukan terhadap Peraturan Daerah
442
tersebut agar dapat terjadi perbaikan pada isi maupun pelaksanaannya, agar dapat
berhasil dalam memberntas peredaran minuman beralkohol dari Kota Serang, saran
tersebut antara lain :
1. Penegakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang Satpol PP dan
Kepolisian berupa razia harus lebih sering lagi dilakukan;
2. Dilakukan penyelidikan untuk mengungkap oknum aparat yang menjadi
backing tempat yang menjual minuman beralkohol agar penegakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang dapat optimal dan
mencapai keberhasilan;
3. Penegakan yang dilakukan harus tegas dengan mencabut ijin usaha dan
menutup tempat-tempat yang terbukti menjual minuman beralkohol;
4. Penegakan yang dilakukan seharusnya tidak hanya terhadap yang menjual
minuman beralkohol tapi kepada pengonsumsi minuman beralkohol juga
harus mendapatkan sanksi yang sama agar bisa jera untuk mengkonsumsi
minuman beralkohol ini;
5. Penegakan kepada peredaran minuman beralkohol juga harus dilakukan
kepada tingkat produsen agar rantai peredaran minuman beralkohol dapat
diputus;
443
6. Meningkatkan kesadaran Masayarakat untuk membantu penegakan
Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Pemberantasan
dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat khususnya terkait larangan
peredaran minuman beralkohol di Kota Serang merupakan solusi yang
bisa dilakukan;
7. Rehabilitasi kepada Individu yang sudah kecanduan minuman beralkohol
juga seharusnya dapat dilakukan sebagai salah satu solusi yang bisa
diambil untuk memberantas peredaran minuman beralkohol;
8. Pemeberian pembinaan dan rehabilitasi kepada para penjual dan peminum
minuman beralkohol yang terjaring razia agar mereka tidak melakukan hal
yang serupa;
9. Hapuskan pengecualian pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang
Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat
khususnya terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang,
karena pengecualian tersebut bisa menjadi sumber masalah pada Perda
tersebut.
10. Dibuatnya suatu Peraturan Daerah baru yang lebih khusus fokus serta
mendalam membahas tentang aturan peredaran minuman beralkohol di
Kota Serang dengan adanya pertimbangan dan pandangan dari para ahli
(agama dan kebijakan)sebagai pemberi masukan terhadap isi kebijakan.
444
DAFTAR PUSTAKA
BUKU :
Abidin, S Z. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika
Agustino, L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta
Al Barry, M. Dahlan. 2005. Pluralisme Agama dan Budaya. Surabaya: Arkola
Arhata, Ahadiano, A. 2011. Public Goods. Jakarta : Semesta
Aminudin. 2010 Bahaya Alkohol Bagi Kesehatan. Jakarta: Quadra
Arikunto, S. 2007. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
Ariefanto, A. 2005. Public dan Private Goods. Bandung : Alfabeta.
Choemsah, Mabadiul. 2012. Pluralisme Dalam Perspektif Islam. Yogyakarta:
Arruzz Media.
Dunn, W. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press.
Islamy, I. 2004. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta :
Bumi Aksara.
Imron, Ali. 2002. Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Bumi
Aksara.
Indiahono, D. 2009. Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analisys).
Yogyakarta: Gava Media.
Kartika. 2012. Public Goods ( Barang Publik ). Jakarta: Sienarita.
Margono, 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
Moleong, Lexy.J., 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya.
Nugroho, R. 2012. Public Policy. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Parsons, Wayne. Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan,
terj. Santoso, Tri Wibowo Budi (Jakarta, 2008).
Prastowo, A. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (dalam perspektif rancangan
penelitian). Yogyakarta: Arruzz Media.
Riswanda. 2016. Metode Penelitian Kebijakan (Publik): Critical Systemic
Discourse dalam Analisis Penelitian Kualitatif Kontemporer, Handbook
Metodologi Penelitian Kualitatif, CPMS Universitas Parahyangan-
Asosiasi Peneliti Kualitatif Indonesia (APKI).
Subarsono. 2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono, 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Wahab, S A, 2012. Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model
Implementasi Kebijakan). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Wicaksono, K W. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah. Yogyakarta :
Graha Ilmu.
DOKUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Peraturan Daerah Kota Serang No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
SUMBER LAIN
Garret, Jan. 2008. Capabilities and Human Rights.
http://people.wku.edu/jan.garrett/ethics/nussbaum.htm/ (diakses tanggal
24 Maret 2016).
Khumairoh, Ananda. Skripsi Tahun 2016. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
Kota Bandar Lampung Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap
Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Minimarket.
Satrio, Okie. Skripsi Tahun 2012. Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun
2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian,
Penyalahgunaan Narkotika, Psiktropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kota
Cilegon (Studi Kasus : Minuman Keras).
Kontras. 2016. JKN, Hak Atas Kesehatan dan Kewajiban Negara.
https://www.kontras.org/buletin/indo/bpjs.pdf/.(Diakses tanggal 11
November 2016).
Radar Banten News. Widia, Aria, 26 Mei 2016.
http://www.bantennews.co.id/jelang-ramadhan-polisi-bongkar-tiga-
gudang-miras-di-kota-serang/. (Diakses Tanggal 20 Oktober 2016.)
Radar Banten News. Widia, Aria, 27 April 2015.
http://www.radarbanten.co.id/minuman-beralkohol-dilarang-diedarkan-di-
kota-serang/ (Diakses Tanggal 20 Oktober 2016.)
Pedoman Wawancara
No. Dimensi Teori Indikator Informan
1. Sumber motivasi
1. Siapa atau pihak mana yang secara faktual yang membuat produk kebijakan tentang tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
3. Siapa yang menjadi pelaksana dari kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
4. Apa tujuan adanya kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
5. Siapa yang menjadi sasaran adanya kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
6. Siapa yang terkena dampak dari adanya kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang dalam terkait minuman beralkohol?
7. Siapa yang mengawasi penyelenggaraan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
8. Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
9. Apa yang menjadi tolak ukur
a. Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
b. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretarait Daerah Kota Serang
keberhasilan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
10. Pihak mana yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
11. Apakah kebijakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pemeberantasan peredaran minuman beralkohol?
2. Sumber kekuatan
12. Siapa yang memiliki power mealakukan perubahan tolak ukur kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
13. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
14. Apa tujuan adanya Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
15. Pihak mana yang pro dan kontra dari Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
16. Apakah kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol didukung oleh Sumberdaya yang memadai?
17. Pihak mana saja yang bekerjasama dalam rangka
a. Kasubag
Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
b. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretarait Daerah Kota Serang
c. Kepala Seksi Penegakan Produk Hukum Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang
d. Staf Operasi Sabara Polres Serang
e.Kasubag
penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
18. Apa saja peran dan hal yang dilakukan pemerintah atau pihak berwenang untuk mengatasi permasalahan mengenai Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
19. Siapa yang berwenang untuk melakukan penegakan, razia dan penutupan tempat penjualan minuman beralkohol?
20. Apakah penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol selama ini sudah maksimal?
21. Menurut pihak terkait kendala apa yang dihadapi dalam penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol ini ?
pengawasan Disperindgkop Kota Serang
f. Staf pelaksana tugas Dinkes Kota Serang
g. Staf Dinsos Kota Serang
3. Sumber pengetahuan
22. Apakah pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembuatan dan penegakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Perda no 2 Tahun 2010 ?
23. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perumusan maupun pelaksanaan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
24. Siapa atau pihak mana yang dilibatkan sebagai pihak yang memiliki kemampuan (ahli ) dalam menangani
a. Kasubag Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
b. Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretarait Daerah Kota Serang
c. Kabag Penegakan Produk Hukum Daerah, Satuan
permasalahan Perda no 2 tahun 2010 Tentang Pekat terkait peredaran minuman beeralkohol ?
25. Apakah kebijakan tentang Perda No 2 tentang Pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol akan dapat menyelesaikan permasalahan minuman beralkohol yang terjadi?
26. Apa jaminan keberhasilan Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini ?
27. Apa solusi yang ditawarkan dari pihak terkait untuk menangani permasalahan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
28. Dimana saja minuman beralkohol ini diedarkan di Kota Serang ?
29. Kalangan mana saja yang mengkonsumsi minuman beralkohol?
30. Apa tanggapan pihak terkait tentang minuman beralkohol yang boleh dijual di Hotel berbintang di Kota Serang ?
Polisi Pamong Praja Kota Serang
d. Staf Operasi Sabara Polres Serang
e. Kasubag pengawasan Disperindgkop Kota Serang
f. Staf pelaksana tugas Dinkes Kota Serang
g. Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza
h. Komisi Fatwa MUI Kota Serang
i. Humas Gereja Paroki Kristus Raja Serang
j. Humas Yayasan Vihara Avalokitesvara Kota Serang
4. Sumber pengesahan
31. Siapa menurut pihak terkait yang bisa mewakili suara atau aspirasi dari pihak yang terkena dampak adanya Perda No 2 Tahun 2010 terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ?
32. Apa persepsi pihak terkait terhadap Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
a. Penjual Minuman Beralkohol
b. Masyarakat d. Media massa
33. Apa peran pihak terkait dalam menegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
34. Apakah selama ini pihak terkait memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya mengenai Perda no 2 Tahun 2010 terkait minuman beralkohol ?
35. Apa yang menjadi faktor pendukung terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang padahal sudah dilarang?
36. Apa tanggapan terhadap permasalahan minuman beralkohol di Kota Serang?
37. Bagaimanakah realita penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol.?
38. Apa solusi yang diharapkan dari adanya Perda Tentang Pekat ini ?
Sumber: Peneliti, 2016.
Jawaban Pertanyaan
Bapak Asaji (Q22) : “Pastinya mereka punya kemampuan kalo Polisi sama Pol PP gak bisa nangani masalah miras yah buat apa ada Polisi. Tapi buktinya miras masih ada di Kota Serang kan jangan ditanya tuh di Pandean atau di Rau mah banyak kebetulan rumah Saya deket Rau di Lopang situ kan deket yah. anak remaja kalo mau hiburan sama minum larinya yah ke atas pasar situh. Miras masih ada, jadi masalah, apalagi yang oplosan itu kan bahaya kemana pihak yang berwajib buta semua ini miras tiap malam dijual apa gak dirazia tuh”
Bapak Asaji (Q23): “Kalo pas pembuatannya Saya gak tau deh tuh, yang mau Saya sorotin nih pelaksanaannya gimana Saya cuma bisa prihatin aja nih De sama Aparat penegak hukum nih. Hambatannya ada di penegakannya gak tegas kalo bisa Pabrik mirasnya ditutup biar gak ada miras lagi. Kemudian yang beli miras minum nih harusnya di rehab kaya narkoba kan kalo udah kecanduan sama sesuatu hal itu bisa kaya orang gila. Nah kalo di agama Budha sendiri gak boleh minum miras ada dipasal lima “Aku bertekad tidak akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bisa melemahkan kesadaran” kalo minum miras kan hilang kesadaran kaya orang gila semua juga kacau apa yang dilakuin, kemudian ada ajaran Budha juga kalo yang mengkonsumsi miras atau hal yang gak bermanfaat lain itu dikehidupan berikutnya bakal jadi hewan. Saya tegaskan bahawa agama Budha sangat melarang miras ini untuk dikonsumsi”
Bapak Asaji (Q24): “Yah ahli dalam hal ini kan Satpol PP sama Kepolisian mereka yang harus lebih aktif buat memberantas peredaran miras jangan justru jadi backingnya kan banyak tuh backing-backingan tempat hiburan aparat lagi itu jadi rahasia umum De gak bisa Kita sangkal”
Bapak Asaji (Q25): “Bisa kalo misalkan aparat yang punya wewenang mau serius buat berantas miras pasti berhasil. Kita juga sebagai Masyarakat ikut dukung awasin bareng aparatnya biar kerjanya bener”
Bapak Asaji (Q26): “Jaminannya berhasil kan kalo ketentuan dari aturannya dijalanin kalo gak dijalanin, gimana ada jaminan berhasil.? Aturannya dulu tegakin biar terjamin nih keberhasilan aturannya, jangan neko-neko kalo mau berantas sekalian sampe ke pusatnya miras tuh pabrik sama distributornya yang ngedarin miras di Kota Serang”
Bapak Asaji (Q27): “Saran bisa saya kasih aparat yang berwenang harus lebih gencar lagi melakukan penegakannya, rangkul Masyarakat ajak kerjasama secara langsung biar bantu masalah miras ini. Jangan ada kongkalikong antara aparat sama pihak yang ngedarin miras ini ”
Bapak Asaji (Q28): “Banyak di Kota Serang mah, yang terkenal itu di Taman Sari, Kepandean, di Pasar Rau belum lagi banyak juga warung jamu pinggir jalan yang jual miras juga”
Bapak Asaji (Q29): “Miras mah biasa siapa aja yang minum anak bocah SMP juga ada yang udah doyan apalagi yang tuanya mah banyak yang minum sampe kecanduan”
Bapak Asaji (Q30): “Harusnya sekali dilarang yah dilrang meskipun itu di Hotel, yang minum di Hotel kan cuma orang-orang tertentu doang yang berduit kan sama aja dampaknya meskipun di Hotel juga jadi seharusnya dilarang juga”
Jawaban Pertanyaan
Bapak Bai (Q22): “Tentu saja pihak yang dilibatkan dalam pembuatan dan pelaksanaan Perda Pekat ini memiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yah sangat mugkin memiliki kemampuan yang dibutuhkan karena dalam Pembuatan kebijakan kan memang tugasnya Dewan dan Wali Kota dalam penegkan juga ada Satpol PP dan Kepolisian yang sudah terlatih untuk melakukan tugasnya”
Bapak Bai (Q23): “Yang menjadi faktor pendukung untuk pembutan Perda Pekat ini karena memang mayoritas Masyarakat Kota Serang adalah beragam islam yang tidak berkenan Kota Serang ini menjadi pusat aktivitas kegiatan yang digolongkan sebagai Penyakit Masyarakat. Kalau faktor penghambatnya Saya kurang begitu mengerti karena kenapa, meskipun ada larangan peredaran minuman beralkohol ini di Kota Serang ternyata belum bisa membereskan masalah tersebut karena generasi muda di Kota Serang mulai akrab dengan konsumsi narkoba dan minuman beralkohol”
Bapak Bai (Q24): “Sebagai Pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Perda Satpol PP tentunya memiliki kemampuan dan keahlian untuk menangani permasalahan yang terjadi”
Bapak Bai (Q25): “Tentu saja bisa karena memang tujuan adanya Perda ini adalah untuk memberantas peredaran minuman beralkohol. Tapi agar berhasil masalah yang ada harus bisa diatasi dulu, karena di Kota Serang ini peredaran minuman beralkohol masih bebas kurang diawasi dan penegakannya juga masih kurang”
Bapak Bai (Q26): “Yang bisa menjamin berhasilnya Perda ini adalah dengan adanya pelaksanaan aturan yang tegas dengan memberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera”
Bapak Bai (Q27): “Razia dan tutup tempat yang jual minuman beralkohol, hukum yang ngejualnya. Kalo ada pabrik yang bikin minuman beralkohol yah harus ditutup biar gak ada yang jual dan beli.”
Bapak Bai (Q28): “Kenyataanya minuman beralkohol ini dijual dimana-mana, bahkan di Kota Serang ini ada beberapa tempat yang menjadi pusat perbuatan maksiat seperti di Kepandean dan Taman Sari”
Bapak Bai (Q29): “Konsumsi minuman beralkohol ini rupanya sudah menyasar berbagai kalangan di Kota Serang tidak memandang tua ataupun muda, laki-laki atau perempuan semuanya ada yang menjadi pengkonsumsi minuman beralkohol”
Bapak Bai (Q30): “Mau dijual dimanapun atau dikonsumsi dimanapun yang namanya minuman beralkohol ini tetap haram untuk dikonsumsi karena berbagai dampak negatif yang bisa ditimbulkan”
Jawaban Pertanyaan
Bapak Handryan (Q12): “Itu udah pasti wewenangnya pihak DPRD bersama Wali Kota mengenai perubahan mah adapun pembahasannya Kami pun akan dilibatkan bersama SKPD lain juga”
Bapak Handryan (Q13): “Kami dan SKPD lain yang terlibat langsung dalam Perda Pekat ini dari segi pengawasan maupun penindakan. Dinkes dan Dinsos bersama Satpol PP juga dilibatkan bersama unsur Muspida Kota Serang, Kepolisian, TNI, dan Tokoh Masyarakat yang ikut diundang dalam perumusan Perda Pekat ini”
Bapak Handryan (Q14): “Untuk menghindarkan Masyarakat dari akibat negatif minuman beralkohol, kan perbuatan kejahatan itu bisa ditimbulkan oleh pengaruh minuman beralkohol, apalagi di Papua itu segala jenis minuman beralkohol tidak diperbolehkan untuk diedarakan maupun dikonsumsi. Yah itu sih menurut Saya selain mungkin masukan dari Masyarakat dan Tokoh Ulama juga agar minuman beralkohol tidak boleh diperjualbelikan di Kota Serang kan Kota Serang menuju Kota Madani. Kalo di Hotel sih itu beda lagi ada pengcualian untuk itu” Bapak Handryan (Q15): “Kami sebagai pihak Pemerintah dan seluruh pelaksana Perda Pekat ini termasuk pihak yang mendukung adanya larangan peredaran minuman beralkohol ini, bila pun ada yang tidak mendukung larangan minuman berlkohol ini itu hanya orang-orang yang mengambil keuntungan dari peredaran minuman beralkohol”
Bapak Handryan (Q16): “Selama ini kalo dari pihak Disperindagkop sih tidak ada masalah berarti dari masalah perijinan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik namun ada keterbatasan dalam pengawasan karena pegawai disperindagkop yang terbatas dan gak mungkin menjangkau seluruh wilayah Kota Serang sampai kepelosok-pelosok nah ini dia yang juga jadi masalh yang jual minuman beralkohol itu gak cuma di Kota loh de di kampung-kampung juga banyak yang jual dan sulit buat kena tindakan”
Bapak Handryan (Q17): “Kalo pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan Perda ini sudah pasti Satpol PP yang berperan dalam penindakan dan razia, kami sebagai pengawas perdagangan, Dinkes dan Dinsos menurut saya yang terlibat secara langsung dan bekerjasama pada pelaksanaan Perda Pekat ini”
Bapak Handryan (Q18): “Kalo peran Kami sebagai Disperindagkop lebih berfungsi kepada peran pengawasannya saja namun apabila ada pelanggaran kami akan tindak tegas dengan mencabut ijin usaha apabila ada ijin perdagangan yang disalahgunakan dengan menjual minuman beralkohol atau barang lain yang dilarang untuk diperjualbelikan”
Bapak Handryan (Q19): “Penertiban dan razia itu utamanya tugas Satpol PP dan Kepolisian, kalo pencabutan ijinnya ada ditangan BPTPM dan Kami Disperindag namun dalam pelaksanaannya itu dibantu oleh Satpol PP dan Kepolisian biasanya seperti itu”
Bapak Handryan (Q20): “Saya rasa upaya yang dilakukan Pemerintah sudah maksimal namun haslnya masih kurang karena menurut saya banyak faktor yang berpengaruh, penjual minuman alkohol itu sembunyi-sembunyi saya yakin ituh warung-warung jamu jual minuman beralkohol biarpun yang kelasnya menengah ke bawah kemudian ada yang jual kan berarti ada yang minum. Gak mungkin toh ada yang jual kalo gak ada yang beli pembelinya juga harusnya kena biar gak ada yang beli lagi tuh minuman beralkohol biar adil jangan yang jual aja yang kena kalo yang menjual sih saya rasa karena nguntungin aja mereka jual apalagi ditempat hiburan harganya bisa lebih mahal lagi”
Bapak Handryan (Q21): “Selama ini kalo dari Pihak Disperindagkop sih tidak ada masalah berarti dari masalah perijinan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik namun ada keterbatasan dalam pengawasan karena Pegawai Disperindagkop yang terbatas dan gak mungkin menjangkau seluruh wilayah Kota Serang sampai kepelosok-pelosok. Nah ini dia yang juga jadi masalah yang jual minuman beralkohol itu gak cuma di kota loh de di kampung-kampung juga banyak yang jual dan sulit buat kena tindakan”
Bapak Handryan (Q22) : “Saya rasa semua yang dilibatkan ini mempunyai kemampuan sesuai dengan kewenangannya masing-masing”
Bapak Handryan (Q23): “Faktor pendukung adanya larangan minuman beralkohol ini yaitu adanya dukungan dari semua pihak yah tentu saja karena Perda Pekat itu sendiri lahir dari adanya kekhawatiran Tokoh Masyarakat Kota Serang terhadap peredaran minuman beralkohol yang bisa merusak generasi penerus. Tidak hanya minuman beralkohol Penyakit Masyarakat yang lain juga harus diberantas, sedangkan faktor penghambat dari adanya larangan minuman beralkohol ini masih ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan mengedarkan minuman beralkohol ini sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan. Yah hal lain juga yang gak bisa kita pungkiri kalo penikmat minuman beralkohol itu datang dari semua kalangan kan dari mulai anak sekolah sampe kakek dan ibu-ibu juga ada yang minum jadi begitulah cukup sulit memang mewujudkan keberhasilan larangan ini namun pihak pemerintah harus tetap berupaya dengan solusi-solusinya”
Bapak Handryan (Q24): “SKPD itu kan ahli dalam bidangnya Kami dalam perdagangan, Dinkes dalam bidang kesehatan begitu juga Dinsos dan POL PP kan mereka itu ahi dibidangnya masing tinggal bagaimana caranya memberikan kontribusi sesuai kebidangannya kepada upaya pemberantasan minuman beralkohol ini agar berhasil.”
Bapak Handryan (Q25): “Akan dapat diselesaikan permasalahan minuman beralkohol ini kalau semua pihak melakukan perannya dengan baik dan Masyarakat juga harus diberikan kesadaran yang lebih tentang bahaya minuman beralkohol agar tidak mengkonsumsinya lagian dosa juga
kan di dalam agama kita juga dilarang minum minuman yang memabukan kalo Masyarakat sudah tidak ada yang minum yang jual juga bingung mas gak akan jualan alcohol lagi mereka”
Bapak Handryan (Q26): “Yah yang sudah disebutkan tadi peran serta semua pihak, Pemerintah atau Masyarakat dalam rangka agar larangan peredaran minuman beralkohol ini bisa berahasil memberantas peredaran minuman berakohol dari Kota Serang”
Bapak Handryan (Q27): “Pihak Satpol PP dan Kepolisian harus terus tuh razia tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol dan juga pabriknya. Tiap malam harusnya di agendakan kalo dirazia tiap malam kan mereka juga takut tuh yang jual dan juga yang minumnya dikasih pembinaan juga minuman beralkohol juga bisa bikin kecanduan jadi harusnya bisa ada rehabnya juga menurut saya dalam aturan itu”
Bapak Handryan (Q28): “Bisa dimana saja di tempat kaya Warung Jamu juga banyak bahkan ada yang jual di Rumah, adapun apabila ada Kafe atau Tempat Hiburan lain apabila ada yang menjual minuman beralkohol akan Kami berikan peringatan dan kalo setelah diperingati tetap melakukan pelanggaran Kami akan cabut ijin usahanya dengan berkoordinasi dengan BPTPM”
Bapak Handryan (Q29): “Anak di bawah umur juga ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini, banyak di berita-berita tv yang menayangkan. Kalo minuman beralkohol ini dikonsumsi semua kalangan remaja-remaja zaman sekarang untuk memperingati hari besar seperti tahun baru pesta miraslah narkobalah ini harus jadi atensi kita bersama apalagi di Serang ada Perda Pekat yang melarang kegiatan semacam itu”
Bapak Handryan (Q30): “Oh kalau di Hotel itu ijinnya sudah ada kalo di Hotel Berbintang itu kaya di Hotel Ratu kan udah termasuk fasilitas hotel untuk tamu karena lebih terkontrol di Hotel itu. yah jadi diperbolehkan lagian bukan sembarangan orang juga yang bisa beli di Hotel mah harganya juga bisa ratusan sampai jutaan harganya kan mereka itu asli jual minuman beralkoholnya kebanyakan merk luar jadi ada pajak cukai juga”
Jawaban Pertanyaan
Bapak Heli (Q12) : “Setiap perubahan itu butuh proses dan yang berhak untuk merubah suatu tolak ukur atau apapun itu dalam Perda adalah wewenangnya Wali Kota bersama DPRD kalo Kami dari Dinsos hanya sebagai salah satu pelaksana dai Perda Pekat ini”
Bapak Heli (Q13) : “Yang terlibat dalam pembahasan Perda ini semua SKPD yang ada di Kota Serang ada yang merupakan sebagai pelaksana langsung namun ada juga yang hanya berperan pada pngawasan saja. Kalo Dinsos dan Satpol PP ini kan sebagai Pelaksana dari Perda Pekat ini jadi yah sudah pasti dilibatkan dalam pembahasan, bersama pihak lain juga yang dilibatkan seperti Kepolisian dan Masyarakat juga”
Bapak Heli (Q14) : “Untuk memberantas semua Penyakit Masyarakat baik Pelacuran, Perjudian, Peredaran Minuman Beralkohol, dan menangani Pengemis, Anak Jalanan agar Kota Serang bisa tertib dan aman dari segala dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh adanya Penyakit Masyarakat”
Bapak Heli (Q15) : “Kalo Pihak yang mendukung Perda ini, Saya pikir semua Pihak mendukung adanya Perda ini terutama pihak Pemerintah dan Masyrakat namun kan masih ada segelintir Orang yang hidupnya bergantung pada kegiatan-kegiatan yang merupakan Penyakit Masyarakat seperti Pelacuran, Pengemis dan Penjual Miras yang pastinya Kontra terhadap adanya Perda Pekat ini”
Bapak Heli (Q16) : “Kalo bebicara masalah sumber daya akan selalu kurang apabila dibandingkan dengan banyak hal yang harus diperhatikan dan dilakukan untuk menangai masalah Pekat ini”
Bapak Heli (Q17) : Kalo masalaha ini Miras ini Satpol PP sebagai pelaksana bekerjasama dengan Kepolisian dan juga Dinas lain kaitannya dengan penegakan Perda Pekat ini. Kalo kami Dinsos tugasnya adalah mengadakan Rehabilitasi Sosial, Pengemis, PSK, Anak Jalanan, agar mereka bisa jadi warga yang bisa hidup secara normal Dinsos juga kadang menemukan anak jalanan yang biasa mengkonsumsi Miras dan Narkoba itu juga akan coba dihilangkan dengan rangkaian kegiatan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Kami. Kami juga bisa minta bantuan masalah kesehatan untuk warga binaan kami kepada Dinkes, dan juga bisa juga bantuan itu diberikan oleh Dinas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
Bapak Heli (Q18) : “Masalah Miras ini Satpol PP sebagai pelaksana bekerjasama dengan Kepolisian dan juga Dinas lain kaitannya dengan penegakan Perda Pekat ini. Kalo kami Dinsos tugasnya adalah mengadakan Rehabilitasi Sosial, Pengemis, PSK, Anak Jalanan, agar mereka bisa jadi warga yang bisa hidup secara normal Dinsos juga kadang menemukan anak jalanan yang biasa mengkonsumsi Miras dan Narkoba itu juga akan coba dihilangkan dengan rangkaian
kegiatan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Kami. Kami juga bisa minta bantuan masalah kesehatan untuk warga binaan kami kepada Dinkes, dan juga bisa juga bantuan itu diberikan oleh Dinas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
Bapak Heli (Q19) : “Razia dan penegakan hukum itu merupakan domain dari Kepolisian dan Satpol PP kalo masalah penuntupan, pencabiutan ijin usaha itu wewenangnya Badan Penanaman Modal dan sanksi pidana itu bisa diajukan melalui PPNS atau Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan”
Bapak Heli (Q20) : “Kalo penegakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam menegakan Perda Pekat ini Saya pikir sudah maksimal. Namun sayangnya permasalahan Penyakit Masyarakat ini tidak pernah selesai karena banyak faktor seperti tingkat pendidikan rendah, kemiskinan, lapangan pekerjaan yang kurang bisa menjadi peyebab adanya Penyakit Masyarakat. Jika Kita pahami sesungguhnya masalah Penyakit Masyarakat ini saling terkait PSK dengan Hiburan Malam, Miras merupakan satu keluarga”
Bapak Heli (Q21) : “Kendalanya miras itu bisa dijual dimana saja dan dikonsumsi oleh banyak kalangan jadi sulit untuk diberantas, kemudian banyak tempat usaha Karaoke dan juga Hiburan Malam yang secara sembunyi-sembunyi juga menjual miras apalagi kalo ada keamanan dari oknum aparat kepada tempat yang digunakan untuk melakasanakan kegiatan yang termasuk Penyakit Masyarakat akan lebih sulit untuk ditertibkan”
Bapak Heli (Q22) : “Yah sudah tentu memiliki kemapuan kan yang dipilih sebagai pelaksana Perda Pekat ini sesuai dengan tupoksinya. Satpol PP kan memang tugasnya menertibkan Masyarakat dan juga SKPD lain yang ikut meembantu juga memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing.”
Bapak Heli (Q23): “Karena Penyakit Masyarakat khususnya peredaran minuman beralkohol ini sudah sangat memprihatinkan peredarannya jadi merupakan musuh Masyarakat dan juga Pemerintah jadi yah pasti semua unsur pihak tersebut pasti mendukung. Paling yang menjadi hambatan itu pada proses penegakannya saja karena kan banyak dari Masyarakat juga yang doyan mengkonsumsi minuman beralkohol ini sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan dari peredaran minuman beralkohol ini.”
Bapak Heli (Q24) : “Kalo yang ahli menangani hal yang seperti ini tentunya yah Kepolisian dan Satpol PP karena itu memang tugasnya mereka.”
Bapak Heli (Q25) : “Sangat bisa sekali asalkan semua pihak yang menanggani permasalahan minuman beralkohol ini melaksanakan tugasnya dengan baik, memberantas peredaran minuman beralkohol sampai ke pusat distribusinya kalo bisa pabrik yang ditutup. Kemudian juga para pihak yang terlibat dalam hal ini seperti Satpol PP, Kepolisian, Dinsos, Dinkes dan semua yang terlibat dalam penegakan Perda Pekat ini mengajak peran serta Masyarakat dalam membantu penegakan Perda ini. Serta Perda ini juga harus juga menyasar upaya untuk
mengurangi pengonsumsi minuman beralkohol dengan memberikan pengetahuan akan bahaya dari minuman beralkohol bagi kesehatan.”
Bapak Heli (Q26) : “Jaminan keberhasilan Perda ini menurut Saya konsistensi dan kerja keras pihak dari Satpol PP dan Kepolisian dan juga SKPD lain dalam menegakan aturan Perda ini. Kembali peran Masyarakat juga harus ditingkatkan untuk menjamin keberhasilan dari adanya Perda Pekat ini”
Bapak Heli (Q27) : “Solusinya razia dan tutup tempat usaha yang menjual minuman beralkohol ini kalo ada pabriknnya juga tutup pabriknya biar gak ada yang menyuplai”
Bapak Heli (Q28) : “Minuman beralkohol ini bisa diedarkan dimana saja. Kalo yang terkenal banyak yang menjual minuman beralkohol di Kota Serang itu yaa Stadion Ciceri dan juga Taman Sari disana banyak yang menjual ada juga di Kepandean bukan hanya minuman beralkohol tapi PSK juga banyak disana”
Bapak Heli (Q29) : “Kebanyakan kalangan muda yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini, tapi sebernarnya yang minum minuman beralkohol ini bisa dari kalangan mana saja bahkan Anak gadis, Ibu-ibu hingga Anak SMP dan SMA juga sudah banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini”
Bapak Heli (Q30) : “Kalo menurut Saya sekali dilarang yah harusnya dilarang meskipun di Hotel berbintang juga karena yah Perda ini terdengar menjadi tidak konsisten karena adanya pengecualian tersebut dan dampak buruk dari konsumsi minuman beralkohol itu kan masih ada meskipun dikonsumsi di Hotel”
Jawaban Pertanyaan
Bapak Juanda (Q12): “Semua perubahan Perda itu dilakukan di ranah pusat pemerintahan Kota ada di tangan Wali Kota dan anggota DPRD, kalo masalah strategi dan cara penegakan Perdanya tergantung institusi masing-masinng”
Bapak Juanda (Q13): “Kami termasuk pihak yang dilibatkan karena kami termasuk pelaksana, tugas Satpo PP salah satunya menjaga ketertiban di masyarakat Kota Serang yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat bersama Instansi lain, Dinsos, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian beserta TNI juga dilibatkan. Oh unsur agama ya jelas dilibatkanlah”
Bapak Juanda (Q14): “Mencegah, memberantas, dan menaggulangi Penyakit Masyarakatlah sesuai dengan judul yang ada di Perdanya, termasuk minuman beralkohol ini makanya kita biasa melakukan penertiban dan razia miras itu setiap 3 bulan sekali agendanya kalo masalah pengawasan dan penyelidikan kami melakukan hal itu setiap mingguan dan bulanan”
Bapak Juanda (Q15): “Kalo ditanya siapa yang Pro terhadap Perda ini semua pihak seharusnya Pro terhadap Perda ini Tapikan kita tahu sendiri di Masyarakat ada segelintir Orang menyimpang dan malah melanggar aturan Perda. ada yang berjualan sembako sekaligus menjual miras, ada tempat Karaoke yang menyediakan Miras dan Wanita macam-macamlah di Serang ini kadang kami juga harus kucing-kucingan sama yang melanggar itu”
Bapak Juanda (Q16): “Sumberdaya Kami masih kurang De, bangunan saja masih kecil seperti ini personil Kami masih kurang untuk melakukan penertiban Kami terkadang harus dibantu Kepolisian atau POL PP dari Provinsi dan Kabupaten, apabila ada penertiban yang cukup besar kalo Ade tanya masalah dana Saya tidak bisa menjawab itu bukan wewenang Saya”
Bapak Juanda (Q17): “Harusnya semua pihak bisa bekerjasama dalam penertiban Perda ini, Masyarakat juga harus berperan apalagi peredaran Miras ini ada di tengah Masyarakat jadi, Masyarakat lebih tau pastinya makanya kami mnghimbau pada Masyarakat untuk membantu kami dalam upaya penegakan larangan peredaran miras di Kota Serang ini. Kalo yang seharusnya yang bekerjasama dalam Perda ini Satpol PP, Kepolisian, TNI, Disperindag, Dinkes, Dinsos kalo mengadakan razia gabungan bisa juga koordinasi laporan pelanggaran Perda Kami akan membantu baik diminta maupun tidak”
Bapak Juanda (Q18): “Peran kami sudah jelas menegakan Perda melakukan penertiban berupa razia terhadap peredaraan miras di Kota Serang menindak, memberikan laporan melalui PPNS kejaksaan itu bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perda kurungan 3 bulan sampai dengan denda RP.50.0000 apabila ada yang terbukti melanggar ketentuan Perda sanksinya yaitu sampai dengan penutupan tempat usaha yang terbukti menjual miras di Kota Serang.”
Bapak Juanda (Q19): “Kami dan Kepolisian yang paling berwenang untuk masalah penegakan terhadap peredaran miras ini, mulai dari razia sampai pengajuan tuntutan kepada kejaksaan melalui PPNS kalo masalah penutupan dan tata cara Kami hanya mengikuti panduan dari Perwal yang baru ada pada bulan juni kemarin akan tetapi itupun belum efektif”
Bapak Juanda (Q20): “Kami rasa sudah maksimal dalam melakukan penegakan akan tetapi Kami selalu dihadapkan kepada permasalahan klasik yaitu penjual minuman keras itu tersembunyi, terdapat di pusat kota sampai perkampungan di Kota Serang apalagi untuk daerah Walantaka dan Curug serta Taktakan Kami sulit menjangkau tempat tersebut, penegakan sudah maksimal namun hasilnya belum maksimal karena terkendala sumber daya, luas wilayah, dan penjualan minuman beralkohol yang terkadang sudah dipastikan ada menjual minuman keras namun ketika dirazia hanya ditemukan sedikit mirasnya”
Bapak Juanda (Q21): “Banyak Kendala yang dihadapi oleh Kami dalam upaya menegakan Perda ini, penjual minuman beralkohol itu ngumpet tempatnya apalagi yang di pelosok seperti daerah Curug, Walantaka, Taktakan itu kami kesulitan untuk menanggulanginya keterbatasan personil berbanding dengan luas wilayah masih timpang. Untuk itu Masyarakat Kami harapkan lebih berperan aktif dalam membantu tugas Kami”
Bapak Juanda (Q22): “Yah jelas pihak yang ditunjuk itu memiliki kemampuan yang sesuai dengan Perda De, Kami yang ditunjuk sebagai pihak yang berwenang melakukan razia dan penertiban karena itu memang salah satu tugas yang melekat di Kami. Sedangkan pihak SKPD yang lain hanya berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan sesui dengan tugasnya kalo masalah razia yah itu tugasnya kami meskipun dalam rangka penutupan tempat hiburan itu belum diatur dalam Perda teknisnya, tapi penutupan itu bisa dilakukan apabila ada pencabutan ijin usaha dari pihak BPTPM dan Disperindag”
Bapak Juanda (Q23): “Dalam proses perumusannya Perda ini gak ada hambatan karena memang didukung oleh semua pihak gak ada yang ingin miras ini bereedar di Kota Serang, apalagi Kota Serang ini terkenal dengan slogan Kota Serang Madani yang bernafaskan islam. Jadi semua pihak tentunya menginginkan Kota Serang ini bebas dari peredaran miras meskipun pada penegakanya Kami Satpol PP khususnya masih menemukan kendala karena miras ini tidak ada habisnya meskipun kami melakukan razia, karena peredaran miras ini ada dimana-mana sulit dikontrol dan miras ini sudah dikonsumsi oleh semua kalangan jadi sulit untuk diberantas karena masih banyak pihak yang mengambil keuntungan dari peredaran miras ini.”
Bapak Juanda (Q24): “Kami Satpol PP dengan bantuan Kepolisian adalah Pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penertiban aktivitas Penyakait Masyarakat. Sedang SKPD lain yang ikut terlibat dalam pengawasan terhadap peredaran miras ini”
Bapak Juanda (Q25): “Perda ini akan berhasil apabila didukung oleh semua pihak mulai dari Kami sebagai penegak dan SKPD lain juga yang membantu sebagai mitra Kami. Namun Kami tidak bisa bekerja sendiri harus dibantu juga oleh Masyarakat denngan adanya laporan kepada
Kami atau Kepolisian sebagai yang berwenang dalam hal ini juga Saya rasa Perda Pekat ini akan berhasil memberantas miras di Kota Serang atau setidaknya dapat mengurangi secara signifikan peredan miras ini”
Bapak Juanda (Q26): “Jaminan agar Perda ini berhasil adalah adanya upaya dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, dari Kami sendiri usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan Razia secara berkala setiap 3 bulan sekali kami melakukan razia rutin tekait peredaran miras dan pekat yang lain juga”
Bapak Juanda (Q27): “Segera dibentuk Perwal agar kami bisa lebih memiliki kewenangan lagi sebagai payung hukum Perwal itu berisi petunjuk teknis mengenai penegakan Perda dan Kami juga bisa menutup karena kalo ada Perwal yah ketentuan dan tata caranyanya akan diatur di Perwal”
Bapak Juanda (Q28): “Yang pernah Kami temukan pada saat razia itu sperti di Warung Jamu, Tempat Hiburan Malam, Karaoke dan semacamnya bahkan Kami menemukan yang menjual minuman beralkohol itu berkedok Warung Nasi dan Warung Sembako”
Bapak Juanda (Q29): “Bahkan ada anak dibawah umur yang menkonsumsi Kami mengetahuinya waktu razia pekat sebelum bulan Ramadhan kemarin anak itu baru kelas 3 SMP, jadi kalo kita bicara yang minum miras itu kalangan mana saja yah semua kalangan Pegawai Swasta, Pegawai Negeri, Pelajar semua kalangan pokoknya”
Bapak Juanda (Q30): “Yah kalo miras yang dijual di Hotel itu diperbolehkan oleh Perda karena yang minum juga kebayakan orang asing kalo di Hotel berbintang itu, jadi yah menurut saya karena di Hotel itu lebih bisa terkontroldari jenis dan ijinya juga mereka langsung melekat kalo tidak salah ada rekomendasi Disperindag dan BPTPM jadi tidak masalah mereka memang dijinkan”
Jawaban Pertanyaan
Bapak Nurdin (Q31): “Yah kalo masalah mewakili suara rakyat kan itu tugasnya Dewan yah Mereka kan dipilih untuk mewakili Masyrakat di Pemerintahan setiap Perda yang ada juga seharusnya berdasarkan aspirasi Masyarakat setiap daerah kan punya wakil di Pemerintahan”
Bapak Nurdin (Q32): “Kami sendiri sangat mendukung adanya Perda Pekat ini saya juga prihatin karena banyak anak muda sekarang doyannya yah itu minum miras, padahal itukan dosa lagian tidak bermanfaat juga bagi Kita. Kemudian Kami minta juga kepada pihak berwenang untuk lebih giat melakukan penegakan. Kalo di daerah Walantaka sinih saya selaku pemuda juga yah sering silaturahmi kepada Kapolsek membicarakan masalah kemanan di Walantaka, kadang juga kami membicarakan tentang masalah miras perjudian yang terjadi di wilayah Kami ini sekedar memberikan bantuan informasi juga kepada pihak Kepolisian. Tapi kalo di kampung sih ada memang yang menjual miras ini tapi yang banyak itukan di Pusat Kota kaya di Ramayana juga ada tuh tempat hiiburannya di atasnya tapi jarang kena razia apalagi yang di Kepandean mah jangan ditanya itumah pusatnya Penyakit Masyarakat”
Bapak Nurdin (Q33): “Yang Kami lakukan adalah, kalo misalkan di daerah Kami ada yang menjual miras yang dilakukan hanya sebatas mengingatkan dan kalau tidak bisa diingatkan maka akan dilaporkan. Miras ini tidak baik untuk dijual apalagi kalo yang belinya anak pemuda yah itukan banyak dampak buruknya jadi paling kami hanya mengingatkan saja kalo penangkapan dan razia itu kan tugasnya Polisi dan Satpol PP”
Bapak Nurdin (Q34): “Ada sebenarnya kan Masyarakat ini punya hak untuk melakukan hal itu masalahnya kan tinggal kemauannya saja, masalahnya terkadang kan Masyrakat juga malas untuk banyak bicara karena terkadang tidak didengarkan juga jadi disinih Pemerintah juga harus lebih proaktif merangkul Masyarakat kalo yang Saya lakukan yah tadi sekedar silaturahmi sambil membicarakan kondisi wilayah saja kepada Polsek terdekat”
Bapak Nurdin (Q35): “Yang menjadi faktor pendukung itu salah satunya banyak yang beli laku miras itu banyak yang beli apalagi kalo di tempat hiburan itu keuntungannya itu gede, karena dijual dengan harga mahal sampai 300% naiknya ketimbang beli di luar, miras udah jadi gaya hidup juga buat kalangan tertentu jadi yah bisa untung banyak kalo jual miras”
Bapak Nurdin (Q36): “Saya lihat penegakan Perda Pekat ini masih kurang buktinya saja masih banyak ko di Serang ini Tempat Hiburan yang menjual miras. Kalo Tempat Hiburan kan terlihat cenderung diketahui orang banyak kenapa tidak ditutup saja, setiap malam juga mereka beroperasi ko menjual miras, bukan hanya miras perempuan juga dijajakan di Tempat Hiburan itu. Kadang juga saya dengar kalo Tempat Hiburan ini mah keamanannya dari oknum aparatlah apalah itukan jadi permasalahan kalo ada aparat yang jadi backing tempat begituan”
Bapak Nurdin (Q37): “Seperti yang Saya katakan tadi di Kota Serang ini masih bebas jualan miras apalagi di tempat-tempat hiburan kaya di Savana, FN, Flamenggo kan mereka itu jual miras. Tapi kenapa masih dibiarkan sama pihak yang berwajib seperti dibiarkan karena mereka itu ada backingnya kalo pun ada razia udah dibocorin biasanya”
Bapak Nurdin (Q38): “Solusi yang diharapkan sih Polisi dan pihak lain yang berwenang agar lebih serius lagi yah dalam memberantas peredaran miras di Kota Serang kalo bisa tutup pabriknya biar gak ada miras”
Jawaban Pertanyaan
Bapak Stefanus (Q22): “Yang harus dilibatkan seharusnya yang memiliki kemampuan untuk memberantas peredaran miras ini. Saya pikir perangkat negara itu semuanya memiliki kompetensi. untuk melaksanakan tugasnya bantuan dari Masyarakat juga diperlukan dari pihak agama juga harus berperan tentunya Kami sendiri dari pihak Gereja sangat melarang jemaat Kami untuk mengkonsumsi miras atau narkoba yang bisa membuat pikiran dan akal manusia itu jadi rusak sehingga perbuatan yang dilakukan pun akan berujung pada perbuatan dosa”
Bapak Stefanus (Q23): “Karena Saya tidak terlibat secara langsung jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan tapi Saya sedikit memperhatikan masalah Penyakit Masyarakat ini apalagi permasalahan yang berkaitan dengan Peredaran miras ini, sedikit bercerita pada waktu malam saya berkendara hendak ada keperlun, Saya melintas melewati kawasan Stadion itu yang dibelakangnya banyak warung-warung itu. Pada saat Saya lewat, Saya perhatikan ko yang ada di meja-meja itu botol-botol bir dan juga banyak Bapak-bapak yanh sedang minum bir-bir itu. Hal itu menunjukan pelaksanaan aturan miras ini belum bisa menangani permaslahan miras ko gak ada petugas yang merazia itu warung begituan yang jual miras”
Bapak Stefanus (Q24): “Pihak Kepolisian dan Satpol PP mereka yang bertugas menjaga ketertiban di Masyarakat yang berwenang yah mereka dan ahlinya kan mereka itu kalau merazia itu”
Bapak Stefanus (Q25): “Sangat bisa sekali aturan ini sebagai aturan yang dibuat manusia sebagai pelengkap aturan Tuhan yang sudah ada di dalam setiap agama apabila setiap manusia taat pada agamanya masing-masing tentu peredaran minuman beralkohol ini tidak akan terjadi karena setiap agama melarang hal yang tidak baik bagi umatnya”
Bapak Stefanus (Q26): “Jaminan keberhasilan dari aturan ini tentunya pelaksanaan yang baik keseriusan dari pihak pelaksana dan peran serta dari Masyarakat”
Bapak Stefanus (Q27): “Berantas habis miras ini sampai pada produsennya. Kalo masih ada produsennya suplai ke penjual akan terus ada begitu seterusnya, juga meningkatkan kesadaran Individu untuk tidak minum miras mendekatkan kepada Tuhan hidup dijalan Tuhan agar terhindar dari perkara miras”
Bapak Stefanus (Q28): “Bisa dimana saja De di dekat rumah Saya juga ada yang menjual ko di warung pinggir jalan bisa jadi mereka juga menjual miras namun yang pasti di Tempat Hiburan Malam pasti mereka menjual kan banyak juga tuh Tempat Hiburan Malam di Kota Serang”
Bapak Stefanus (Q29): “Bisa dari semua kalangan, miras ini sudah seperti narkoba mereka bersaudara yang mengkonsumsi gak kenal golongan bisa Anak-anak, Ibu, Bapak, Remaja ada saja yang mengkonsumsi”
Bapak Stefanus (Q30): “Kalo pendapat Saya seharusnya dilarang juga karena bisa menimbulkan stigma negatif di Masyarkat kalo ada pengeculian begitu”
Jawaban Pertanyaan
Bapak Usep (Q12): “Itu wewenangnya DPRD dan Wali Kota karena mereka adalah pihak yang membuat kebijakan ini, bersama pihak-pihak yang dilibatkan seluruh unsur Muspida Kota Serang akan tetapi setiap perubahan yang berkaitan dengan tolak ukur maupun isi Perda itu adalah wewenang DPRD bersama Wali Kota”
Bapak Usep (Q13): “Yang sudah pasti terlibat adalah pihak Sekda yaitu Biro Hukum, Wali Kota, DPRD, juga jajaran pemerintahan Kota Serang yang mempunyai tupoksi yang berkaitan dengan Perda Pekat ini Dinas Perdagangan, Satpol PP, Dinas Kesehatan ada juga keterlibatan dari Kepolisian dan Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Agama”
Bapak Usep (Q14): “Untuk melindungi Masyarakat Kota Serang dari bahaya minuman berlkohol yang bisa berakibat buruk bagi tubuh apabila dikonsumsi, masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol diantaranya rusaknya organ hati, sistem pencernaan, dan bisa juga menimbulkan kerusakan pada otak termasuk juga untuk mengindarkan tindakan-tindakan kriminal yang bisa ditimbulkan akibat konsumsi minuman beralkohol yang selalu berkonotasi dengan perilaku yang negatif lagian agama Kita juga melarang mengkonsumsi minuman beralkohol”
Bapak Usep (Q15): “Pemerintah dan seluruh masyarkat yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol adalah pihak yang mendukung adanya larangan minuman beralkohol di Kota Serang dan pihak yang mengkonsumsi dan menjual minuman bberalkohol sebagai pihak yang dirugikan dari adanya larangan ini adalah pihak yang kontra tidak mendukung, jelas sajalah mereka kontra terhadap larangan ini wong mereka yang menjual mendapat pemasukan yang besar dari menjual minuman beralkohol apalagi kalo di tempat Karaoke, Kafe, Club Malam harganya itu bisa berkali lipat”
Bapak Usep (Q16): “Keterbatasan sumber daya masalah klasik dalam suatu kebijakan memang dalam penegakan masalah minuman beralkohol ini menurut Saya sih dalam penegakannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang banyak agar setiap sudut Kota Serang ini bisa diawasi tapikan pada kenyataanya jumlah petugas itu terbatas dan masih kurang belum lagi anggran untuk mobilisasi dan sebgainya tentu masih kurang mendukung disinilah sekali lagi saya tekan ayolah Masyarakat ikut membantu peran petugas agar semua dapat manfaat dari adanya Perda Pekat ini”
Bapak Usep (Q17): “Kalo misalnya ada razia gabungan contohnya kemarin menjelang puasa Kami dilibatkan, bersama, Disperindag, Dinsos juga Kepolisian sempat ada pemusnahan minuman beralkohol juga maret kemarin dan Kami ikut dalam pemusnahan itu juga ada ulama juga dari MUI itulah pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka memerangi peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini bersama Masyarakat”
Bapak Usep (Q18): “Peran kami sesuai dengan tugas kami dibidang kesehatan kami setiap kesempatan dan acara biasanya selalu menghimbau agar Masyarakat Kota Serang tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol karena dilarang di Kota Serang dan berdampak buruk bagi kesehatan, sosialisasi yang kami lakukan juga dengan slogan-slogan, hidup sehat tanpa narkoba, hidup sehat tanpa alkohol macam cara Kami sebagai upaya mendukung Perda Pekat ini”
Bapak Usep (Q19): “Sekarang sudah ada Perwal yang mengatur hal itu pihak yang berwenang utnuk melakukan hal razia dan penutupan tempat usaha yang melakukan pelanggaran itu tugasnya Satpol PP yang dikoordinasikan BPTPM Kota Serang jg sehingga ijin usahanya dicabut”
Bapak Usep (Q20): “Menurut saya belum tegas karena masih banyak lo penjual minuman beralkohol di Kota Serang ini itu sudah jadi rahasia umum di Stadion Ciceri, Alun-alun itu kan banyak yang menjual miras masa Satpol PP dan Kepolisian masa tidak tau itu sudah jadi rahasia umum di Kota Serang loh Mas, bahkan tiap tahun baru anak muda kan merayakannya dengan pesta miras, yang lebih gawatnya lagi hajatan perkawinan saja dijadikan kesempatan buat berpesta minuman beralkohol iru gawat sekali kan, anak sekolah SMP saja sudah banyak yang minum bagaimana miris saya”
Bapak Usep (Q21): “Kendala yang utama ada banyak penjual miras di lingkungan Masyarakat yang belum tersentuh petugas karena kemampuan dan semberdaya aparat ini terbatas tidak mungkin menjangkau setiap sudut wilayah Kota Serang ini harus ada peran Masyarakat termasuk keluarga harus mengawasi dan berperan dalam penegakan aturan minuman beralkohol ini agar minuman beralkohol tidak ada di lingkungan Kita”
Bapak Usep (Q22): “Di Pemerintahan ini kan setiap SKPD itu membidangi bidangnya masing tentunya juga akan memiliki kompetensi di bidangnya jadi saya rasa pelaksan Perda Pekat ini utamanya masalah miras yah punya kemampuan buat nangani masalah ini”
Bapak Usep (Q23): “Pendukungnya yah Perda ini tuh melibatkan banyak SKPD jadi dan Kepolisian juga yah seharusnya itu merupakan faktor pendukung buat Perda ini. Sedangkan faktor hambatannya kalo menurut Saya pribadi berdasarkan kacamata Saya Karena peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini seperti kurang diperhatikan khususnya oleh Satpol PP dan Kepolisian itu seperti dibiarkan karena tiap malam kaya di Kepandean dan Stadion itu banyak yang jual minuman beralkohol.Kenapa tidak dirazia ini jalannya Perda pekat jadi terhambat pelaksanaannya, kemudaian faktor konsumsi minuman beralkohol di Serang juga sudah tinggi. Tahun 2015 Saya pernah jadi saksi ahli untuk pihak Kepolisian karena ada kasus meninggalnya 2 Remaja Putri akibat pesta miras itu menunjukan permasalahan peredaran minuman beralkohol masih terjadi di Kota Serang”
Bapak Usep (Q24): “Kalo ahlinya dalam menertibkan dan merazia itu ahlinya Satpol PP dan Kepolisian kalo Dinkes sesuai tugasnya dalam bidang kesehatan juga melakukan himbauan-
himbauan dan ikut mengawasi juga mengenai larangan peredaran minuman beralkohol ini karena di Dinkes juga ada perijinan tentang minuman dan makanan tuh jadi Kami juga bisa melarang minuman atau makanan yang berbahaya untuk diedarkan khususnya minuman beralkohol.”
Bapak Usep (Q25): “Bisa berhasil walaupun akan sulit tapi Kita tidak boleh pesimis karena Perda Pekat inikan dibuat agar bisa menangani permasalahan minuman beralkohol dengan mengerahkan segala dan upaya yang dibutuhkan, pihak-pihak yang menngemban amanat Perda Pekat ini bisa mewujudkan keberhasilan Perda ini dengan juga didukung Masyarakat tentunya”
Bapak Usep (Q26): “Jaminannya adalah pelasanaan Perda yang kontinyu razianya harus rutin, pengawasannya harus rutin semua harus agendakan tata cara pelaksanaan Perdanya, kemudian Masyarakat juga ikut membantu itu bakal jadi jaminan biar Perda Pekat ini berhasil kalo masalah minuman beralkohol ini pastinya Masyarakat juga mendukung dan tau dimana saja minuman beralkohol beredar kalo harus dilaporkan pada yang berwajib”
Bapak Usep (Q27): “Menurut saya untuk memberantas peredaran minuman beralkohol ini penertiban yang dilakukan seharusnya ditujukan juga kepada orang yang minum minuman beralkohol ini, jangan hanya penjual yang ditertibkan yang minum juga harusnya dihukum. Kemudian berantas juga minuman beralkohol ini sampai ke pusatnya kalo dirazia hanya Penjualnya saja gak akan ada habisnya ”
Bapak Usep (Q28): “Kalo di Kota Serang ini yang terkenal menjual minuman beralkohol itu di atas Pasar Rau, kemudian di Stadion Ciceri, Alun-alun, Kepandean itu tempat-tempat yang terkenal. Tapi menurut Saya masih banyak tempat yang lain yang menjual minuman beralkohol karena jualannya juga kan tertutup di kampung-kampung juga bisa saja ada yang menjual”
Bapak Usep (Q29): “Dari kasus yang pernah terjadi saja itu bisa menjadi gambaran 2 Remaja Putri yang meninggal karena pesta minuman beralkohol oplosan itu menunjukan minuman beralkohol ini bisa dikonsumsi semua kalangan”
Bapak Usep (Q30): “Yah menurut Saya sih aturan Perda harusnya gak ada pengecualian sekali gak boleh yah gak boleh meskipun di Hotel Berbintang juga karena efek buruknya kan gak hilang meskipun di Hotel”
Jawaban Pertanyaan
Bapak Wawan (Q31): “Kalo yang terkena dampak Masyarakat kan kalo kita bicara wakil Masyarakat itukan bisa Tokoh Masyarakat yang ada atau bisa diwakili siapa saja Lurah, Camat atau Dewan yang ada di lingkungan Kita juga kan bissa mewakili, apalagi terkait peredaran miras ini bisa kita laporin kalo ada yang jual”
Bapak Wawan (Q32): “Bagus ada larangan kaya gini jadikan yang jual miras juga takut , tapi masih ada saja yang jual karena banyak Masyarakat terutama pemuda juga yang suka minum miras buat kesenaangan gitulah , jadi harus lebih ditegakan lagi pokoknya aturannya. Biar masalah miras ini bisa diatasi di Kota Serang apalagi kan Kota Serang ini terkenal dengan agama islamnya yang sangat kental jadi miras ini harus diberantas dari wilayah Kota Serang”
Bapak Wawan (Q33): “Kami sebagai bagian dari Masyarakat sangat mendukung adanya larangan peredaran mirasi ini. Kami sebagai ormas yah paling hanya mengawasi saja peredaran miras ini khususnya di wilayah Kota Serang kalo misalnya ada yang menjual Kami mungkin hanya bisa melaporkan karena untuk penindakan itu kan wewenangnya Kepolisian. Dan memang biasanya tertutup sih yang jual miras sembunyi-sembunyi jadi jarang terekspose.”
Bapak Wawan (Q34): “Selalu ada kesempatan kami juga sering mengadakan acara yang juga sering mengundangTokoh Masyarakat sekitar. yah Pimpinan Pesantren, Kepala Desa, Camat, Kapolsek juga diundang seluruh unsur Pimpinan yang ada kan kami undang terkadang juga bisa membicarakan masalah apa saja isu-isu, kemamanan dan ketertiban yah lewat situ kami biasanya membicarakan pemikiran-pemikiran bisa saja berkaitan dengan peredaran miras”
Bapak Wawan (Q35): “Kurangnya penindakan juga jadi faktor masih banyaknya yang jual miras, lagian miras ini juga nguntungin buat para pengusaha hiburan barang utama yang dijual di Tempat hiburan miras jadi yah masih dijual karena menguntungkan buat mereka”
Bapak Wawan (Q36): “Tanggapan Saya mengenai permasalahan miras Di Kota Serang ini masih banyak yang menjual, karena banyak juga warga Kota Serang yang terbiasa mengkonsumsi miras dengan berbagai macam alasan. Ada yang memang untuk sekedar senang-senang bahkan ada yang menjadikannya suatu kebutuhan ini yang menyebabkan miras ini banyak beredar di Kota Serang tidak hanya di Serang tapi di wilayah lain sama miras itu sudah jadi minuman yang wajib ada pada saat-saat tertentu yah apalagi menjelang tahun baru itu pasti ada pesta-pesta miras”
Bapak Wawan (Q37): “Kalo masalah penegakan sendiri masih terkesan adanya pembiaran karena seperti yang Saya tau banyak tempat hiburan yang jual miras tempat Karaoke juga banyak yang menawarkan miras kepada pengunjungnya, nah ini kenapa gak ditindak karena ini udah lama terjadi masih belum tertangani”
Bapak Wawan (Q38): “Solusi yang diharapin sih tutup Tempat Hiburan yang jualan miras, usut tuh kalo misalnya ada backing-backing dari oknum kemudian lebih sering lagi buat razianya”
Jawaban Pertanyaan
Brigadir Gito (Q12): “Kalo perubahan Perda itu wewenangnya Pemda kalo kami hanya menjalankan amanat perdanya saja untuk menaggulangi masalah penyakit masyarakat termasuk memberantas peredaran miras di Kota Serang sebagai wilayah hukum Kami”
Brigadir Gito (Q13): “Perangkat daerah yang terkait dan semua unsur Muspida Kota Serang terlibat seharusnya. Tapi Saya tidak tau pasti apakah semua unsur Muspida itu dilibatkan semuanya pada saat pembuatan Perda Pekat ini, tapi yang jelas Kami sebagai Pihak Kepolisian ikut terlibat dalam pembauatan maupun penegakan Perda Pekat ini, tapi kalo masalah peredaran miras Disperindag mempunyai andil juga karena ini berhubungan dengan perdagangan tempat usaha yang melanggar bisa dicabut ijinnya Satpol PP juga termasuk mitra kami dalam penegakan Perda ini”
Brigadir Gito (Q14): “Perda ini ada sebagai payung hukum untuk memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat dimana dalam pasalnya juga ada pasal 7 kalo tidak salah yang melarang penjualan dan pengkonsumsian miras di wilayah Kota Serang. Adapun kandungannya kalo di Pandeglang 0,5% itu masih diperbolehkan tapi kalo di Kota dan Kabupaten Serang itu tidak diperbolehkan harus 0% tujuannya agar tercipta Kamtibmas di wilayah Kota Serang ini”
Brigadir Gito (Q15): “Seluruh unsur Pemerintahan dan Masyarakat adalah pihak yang Pro sedangkan yang melanggar aturan Perda ini adalah yang Kontra dengan adanya Perda ini yang menjual dan mencari keuntungan dari peredaran Miras ini adalah Pihak yang tidak menghendaki adanya larangan peredaran Miras ini. Kalo boleh Saya sebut kafe-kafe di Kota Serang ini menjual minuman beralkohol Solid, Krakatau, Flemenggo, Savana, diatas Pasar Rau mereka itu ijinnya usaha apa seharusnya Dinas terkait Disperindag dan BPTPM juga melakukan pengawasanlah bantu Kami yang bisa menutup tempat usaha itukan Mereka bersama Satpol PP dengan bantuan Kami pada prosesnya”
Brigadir Gito (Q16): “Setiap Personil Kami sudah terlatih dan siap bertugas dari segi kualitas kam memadai namun dari segi kuantitas Kami masih kurang karena Kami juga memiliki tugas terkait hal yang lain juga, dari segi anggaran Kami sudah memilikinya untuk melakukan kegiatan penertiban amaupun razia pekat yang kami lakukan”
Brigadir Gito (Q17): “Kepolisian, Satpol PP, dam TNI beserta unsur Pemda terkait yang seharusnya bekerjasama dalam pemberantasa minuman beralkohol ini dibantu peran Masyarakat sebagai mitra kami karena Masyarakatlah yang lebih mengetahui hal-hal yang terjadi dilapangan. Tapi ini sekedar cerita saja apabila ada operasi gabungan untuk merazia tempat hiburan yang menjual miras kami selalu gagal miras yang didapatkan hanya sedikt entah ada oknum yang membocorkan atau bagaimana, jadi kami lebih berhasil kalau melakukan tindakan sendiri”
Brigadir Gito (Q18): “Kalo peran Kami Kepolisian ini berhubungan dengan Hankamtibmas yang salah satunya memberantas peredaran minuman beralkohol agar tercipta ketertiban dan keamanan di wilyah hukum Kami, penindakannya dengan merazia tempat-tempat yang di identifikasi mengedarkan minuman beralkohol yang sebelumnya telah dipastikan oleh Intel yang Kami tugaskan apabila sudah terbukti akan Kami tindak Penjualnya akan Kami amankan kena tindak pidana ringan hukuman kurungan 3 bulan denda maksimal sampai Rp.50.000.000, namun apabila minuman beralkhol itu impor dari luar kami akan usut sampai ke cukai dan dilimpahkan ke Reskrim itu bisa pidana murni dan diadakan sidang di pengadilan.”
Brigadir Gito (Q19): “Kalau masalah penegakan berupa razia dan penertiban itu tugas Satpol PP dan Kami juga Kepolisian ikut terlibat yang lebih berwenang untuk menutup tempat usaha adalah Satpol PP ,Disperindag dan BPTPM dengan mencabut ijin usaha apabila ada Kafe, Restoran, atau tempat Karaoke yang kedapatan menjual miras”
Brigadir Gito (Q20): “Kami sudah melakukan upaya semaksimal mungkin agar menghasilkan dampak yang baik dalam upaya pemberantasan miras di Kota Serang ini, namun kalo masalah faktanya masih banyak yang menjual miras di Kota Serang. Itu karena mereka main kucing-kucingan dengan Kami, terselubung sebagai warung kelontong, Warung Remang-remang, Kafe dan tempat Karaoke itu menjadi kedok bagi penjual miras di Kota Serang bahkan ada Toko Bangunan yang dijadikan gudang miras di Daerah Kecamatan Serang itu fakta yang mengejutkan untuk Kami”
Brigadir Gito (Q21): “Kalo bicara kendala yang dihadapi peredaran miras itu sulit untuk dihadapi apabila masih banyak oknum yang mengkonsumsi, menjual dan memproduksinya itu salah satu kendala, kemudian yang menjual miras itu ada dimana-mana dari pusat kota sampai pinggiran kota tersembuyi. peran dan laporan Masyarakat sangat Kami butuhkan untuk membantu, kemudian yang menjadi kendala juga, tempat menjual miras yang berkedok tempat usaha Kafe dan Karaoke itu menjadi kesulitan tersendiri ditambah lagi ada oknum yang membentengi tempat itu yah sudah menjadi kendala juga buat Kami karena sering kali bocor apabila akan diadakan razia”
Brigadir Gito (Q22): “Saya rasa yang pihak yang dilibatkan untuk menangani masalah peredaran miras ini memiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya. Tapi untuk menangani masalah miras ini tidak hanya sekedar kemampuan yang dimiliki namun harus ada keseriusan dan konsistensi juga dalam rangka menegakan peraturan ini. Pihak Pemda ini saya rasa masih main-main dalam penegakan Perda miras ini bukinya tempat usaha yang terbukti melanggar masih banyak yang belum dicabut ijin usahanya”
Brigadir Gito (Q23): “Perda ini kan bertujuan baik untuk Kota Serang tentunya disambut baik keberadaanya, penghambat penegakan Perda ini terkadang datang dari internal Pemerintah sendiri dengan ketidaktegasan dalam menutup tempat hiburan yang sudah jelas menjual miras itu ijinnya masih dibiarkan ko, pengawasan apa yang dilakukan apa buktinya tidak ada itu
pengawasan dari dinas terkait Disperindag itu gak ada. Ijin Kafe usaha kafe tapi menjual miras masa mereka tidak tau”
Brigadir Gito (Q24): “Masalah keahlian bisa dilihat dari namanya kalo Dinas itu seperti Dinsos berkaitan dengan permasalahan sosial, Dinkes kompetensi dibidang kesehatan mereka jelas memiliki kemapuan masing-masing, namun keseriusan untuk bertindak kendalanya, Kami dari Kepolisian banyak melakukan penegakan itu sendiri lebih efektif dan menghasilkan Kami melakukan razia pekat ini setiap 6 bulan sekali 2 minggu berturut-turut dengan terlebih dahulu kami menurunkan intel-intel Kami untuk dapat memperoleh informasi mengenai peredaran miras di Kota Serang. Setelah diketahui siapa dan dimana yang menjual baru Kita eksekusi dengan melakukan penggrebekan. Sebenarnya kalau penegakan produk hukum daerah itu yang lebih berwenag adalah Satpol PP, Kepolisian hanya menjadi pendamping dan pembantu saja.”
Brigadir Gito (Q25): “Bisa asalkan semua pihak yang terlibat dalam penegakan Perda Pekat ini bisa bekerjasama dan melaksanakan aturan sesuai dengan tugasnya masing-masing tidak lupa adanya dukungan Masyarakat. Miras itu bisa diberantas kalo Masyarakat sering lapor saya yakin mereka tau di lingkungan mereka ada yang menjual namun berbagai faktor membuat mereka enggan melapor diantaranya gak enakan yang jual itu kenal atau apalah yang seharusnya alasan itu bisa dikesmpingkan”
Brigadir Gito (Q26): “Jaminannya adalah kerjasama, konsistensi dan keseriusan untuk menegakan Perda ini penegakan yang tidak tebang pilih bisa menjamin keberhasilann aturan ini”
Brigadir Gito (Q27): “Cabut ijin tempat usaha yang menjual miras itu salah satu solusi yang bisa dilakukan”
Brigadir Gito (Q28): “Itu bisa dimana saja bahkan kami pernah mengrebek Toko Bangunan yang dijadikan gudanng miras di daerah Kecamatan Serang, tempat Karaoke dan Warung Jamu juga menjual. Namun Kami lebih menekankan penegakan langsung pada hulu peredaran miras ini seperti gudang dan produsinya seperti yang pernah dilakukan kami mengrebek Rumah yang memproduksi Ciu, itu bahan yang digunakan untuk membuatnya Air Mentah, Kuku Bima campuran Rivanol yang notabene untuk obat luka, sitrun, bahkan ada yang pakai spirtus dan micin. makanya banyak yang meninggal akibat miras oplosan ini menunjukan kesadaran Masyarakat pada bahaya miras ini harus jadi perhatian Kita bersama”
Brigadir Gito (Q29): “Ini yang lebih gawat semua kalangan De , Ibu-ibu juga ada yang suka mabuk apalagi kalangan yang lain Pelajar, Pegawai, Supir Truk, Anak Jalanan ini juga merupakan salah satu kesulitan dalam memberantas miras karena banyak kalangan yang mengkonsumsi miras”
Brigadir Gito (Q30): “Bahaya minuman beralkohol tetap saja ada meskipun diedarkan di Hotel Berbintang, bisa saja ketika mereka sehabis mengkonsunsi miras ini mengendarai kendaraan
terjadi kecelakaan. Itu kan sudah banyak terjadi dan Kami akan tetap memprosesnya secara hukum apabila terjadi pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh konsumsi miras itu bisa lebih berat hukumannya”
Jawaban Pertanyaan
Fariz (Q31): “Kalo yang bisa ngewakilin masalah kebijakan di Pemerintah itu utamanya kan Anggota Dewan yang mengambil masukan-masukan dari lingkungan Kota Serang. Apalagi yang berkaitan dengan masalah miras ini harus lebih dalem ngambil informasinya buat masukan dan jadi bahan perbaikan nantinya buat Pemerintah. Seperti Kita ini kan Juranalis nyari berita turun lapangan langsung nyari informasi dari sumbernya langsung dijadiin berita itu termasuk juga mewakili suara Masyarakat”
Fariz (Q32): “Kalo dari pandangan Saya sudah bagus ada larangan tentang miras ini, kalo bisa penegakannya itu harus lebih intensif lagi agar bisa memberantas miras karena maslah miras inikan musuh kita bersama. Kendala penegakan miras ini sebenernya kan kuncinya ada ditangan Pemerintah, aparat penegaknya itu jangan justru jadi ikut melindungi adanya peredaran miras dengan menjadi backing bagi Pihak yang menjual minuman beralkohol. itukan isu yang berkembang di Masyarakat kan ada buktinya juga kalo dilihat dari penegakan peredaran miras yang dilakukan selama ini kenapa tempat-tempat yang sudah terbukti menjual miras masih bisa terus berjalan setiap malam”
Fariz (Q33): “Kalo meran media sebenarnya sebagai pemberi informasi mengenai isu-isu yang ada di publik. Apalagi miras ini kan dilarang di Kota Serang, peran Media juga buat memberikan informasi kepada Masyarakat kalo miras ini dilarang di Kota Serang. Ngangkat permasalahan tentang miras buat jadi bahan masukan bagi Pemerintah itu salah satu peran media terkait masalah peredaran miras ini.”
Fariz (Q34): “Kalo Kami menuangkan suara dan pendapat Kami melalui berita yang terpercaya berdasarkan fakta-fakta yang didapat di lapangan baru di tuangkan kedalam bentuk berita. Agar bisa dibaca Masyarakat dan Pemerintah juga bisa mengambil informasi dari apa yang diberitakan utamanya masalah miras ini karena Saya juga pernah ngangkat masalah miras di Kota Serang”
Fariz (Q35): “Penegakan yang tidak tegas, penertiban yang jarang dilakukan dan justru seperti ada pembiaran terhadap peredaran miras di Kota Serang ini faktor gaya hidup Masyarakat Kota Serang yang mulai akrab dengan konsumsi miras ini juga menjadi faktor pendukung kenapa miras ini masih beredar di Kota Serang”
Fariz (Q36): “Saya sangat kecewa dengan kinerja penegakan Perda Pekat ini dengan masih banyaknya pihak yang menjual miras mulai dari Warung Jamu sampai tempat Karaoke, Kafe masih menjual miras ini. Bagaimana sebenarnya penegakan aturan ini ditambah lagi konsumsi miras ini sudah menyasar semua kalangan di Kota Serang tidak mengenal umur dan status”
Fariz (Q37): “Dilihat realitanya berdasarkan pada waktu Saya mencari informasi mengenai miras ini, banyak fakta yang mencengangkan dari penegakan Perda Pekat khususnya masalah peredaran miras ini. Penertiban yang dilakukan sangat jarang kemudian ada beberapa Tempat Hiburan dan daerah yang ada penjual mirasnya itu dilindungi oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab, sekalipun akan dilakukan razia waktunya akan dibocorkan kepada pihak yang menjual miras. Semoga kedepannya Pemerintah bisa menegakan Perda Pekat ini dengan baik”
Fariz (Q38): “Penertiban yang diagendakan untuk memberantas miras ini agar lebih sering waktunya oleh pihak Satpol PP dan Kepolisian agar bisa menekan peredaran miras di Kota Serang dengan dibantu Masyrakat juga seharunya., Kemudian terhadap pengawasan perijinan juga harus dilakukan karena tempat hiburan yang menjual miras itu sudah menyalahi ijin yang diberikan dan harus ditindak tegas juga, dengan dilakukan penutupan dan pencabutan ijin usaha oleh pihak yang berwenang.”
Jawaban Pertanyaan
Ibu Lily (Q1): “Pembuatan Perda itu kan wewenangnya DPRD dan Walikota yah pastinya mereka yang membuat Perda Pekat ini, yang aspirasinya bisa datang dari Masyarakat atau pihak lain yang mempunyai kepentingan apalagi masalah minuman beralkohol ini kan menyangkut berbagai pihak di dalam penegakannya”.
Ibu Lily (Q2): “Yang terlibat dalam pembuatan kebijakan seperti yang sudah disebutkan tadi DPRD dan Wali Kota yang dibahas dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam perda tersebut sesuai dengan tugas pokonya misalnya Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes kepolisian juga dilibatkan kala berkaitan dengan perda Pekat ini”
Ibu Lily (Q3): “Untuk pelaksana Perda ini dimana dalam pelaksanaanya terdapat multi pihak yang dilibatkan Satpol PP sebagai pelaksana penertiban dibantu Kepolisian, Dinas-dinas lain sesuai dengan tupoksinya Disperindagkop dengan fungsinya dibidang perizinan perdagangan beserta Badan Penanaman Modal, Dinkes dengan fungsinya dibidang kesehatan bisa memberikan penerangan kepada Masyarakat tentang bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol, begitu juga dengan Dinsos sosial yang bisa memberikan rehabilitasi sosial kepada Masyarakat Tuna Susila”.
Ibu Lily (Q4): “Tujuan dari adanya Perda ini sudah jelas untuk mencegah dan memberantas penyakit Masyarakat seperti Pelacuran, Perjudian dan peredaran Minuman Beralkohol”.
Ibu Lily (Q5): “Sasaran dari adanya Perda ini tentu pihak-pihak yang melanggar aturan Perda, dan kepada Masyarakat juga sebagai himbauan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Perda Pekat, itu kalo dikaitkan dengan minuman beralkohol yah sudah jelas larangannya dilarang menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah hukum Kota Serang”
Ibu Lily (Q6): “Yang terkena dampak dari adanya Perda menurut Saya adalah para penjual minuman beralkohol mereka menjadi tidak bisa dengan bebas menjual minuman beralkohol, penjual minuman beralkohol juga bisa kena sanksi hukuman sampai tiga bulan kurungan kalo tidak salah”
Ibu Lily (Q7): “Fungsi pengawasan menjadi tanggung jawab bersama antara Masyarakat dan Pemerintah melalui satuan kerja yang berwenang malalui Satpol PP, Kepolisian dan Dinas terkait harusnya bersama Masyarakat melakukan pengawasan terkait peredaran minuman beralkohol ini, peran Masyarakat harus ditingkatkan untuk lebih mengoptimalkan penegakan Perda Pekat ini”
Ibu Lily (Q8): “Kalo masalah pengawasan oleh pihak Pemkot Kota Serang kita bisa lihat dari kinerja Dinas apakah sudah baik atau belum dengan melihat perkembangan hasilnya dilapangan memantau setiap isu yang hadir melalui koordinasi yang dilakukan”
Ibu Lily (Q9): “Yang menjadi tolak ukur keberhasilan Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini semua peraturannya dapat ditaati oleh semua pihak karena apabila semua aturan yang ada dalam Perda tersebut ditaati akan mendatangkan kebaikan bersama bagi warga Kota Serang, kalo aturan dalam Perda sudah di patuhi oleh seluruh pihak maka Penyakit Masyarakat akan hilang dengan sendirinya”
Ibu Lily (Q10): “Semua pihak yang mempunyai kewenangan dalam menangani permasalahan minuman beralkohol ini harus bertanggung jawab untuk menegakan peratauran Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Kepolisaian, dan dinas terkait lainnya harus bersinergi bersama Masyarakat untuk bertangguung jawab menegakan Perda tentang Pekat ini”
Ibu Lily (Q11): “Sesuai dengan tujuan adanya Perda ini yaitu untuk memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat ya sudah pasti akan memberikan pengaruh yang baik pada upaya pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kota Serang karena dengan adanya Perda ini sebagai payung hukum pemeberantasan Penyakit Masyarakat ini akan lebih maksimal dengan didukung oleh semua pihak baik pelaksana, pengawas dan Masyarakat ikut membantu menyukseskan Perda ini”
Ibu Lily (Q12): “Semua perubahan yang dilakukan dalam suatu kebijakan tentunya dilakukan oleh pihak eksekutif yaitu Wali Kota yang dibahas bersama dengan DPRD, jadi apabila ada perubahan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan perda pekat itu wewenangnya eksekutif dan legislatif”
Ibu Lily (Q13): “Yang terlibat dalam pembuatan kebijakan seperti yang sudah disebutkan tadi DPRD dan Wali Kota yang dibahas dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam Perda tersebut sesuai dengan tugas pokonya misalnya Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes, Kepolisian juga dilibatkan kalau berkaitan dengan perda Pekat ini ada juga pihak lain yang diundang sebagai pemeberi masukan Masyrakat dan Tokoh Agama”
Ibu Lily (Q14): “Manfaat dan tujuan dari adanya Perda ini sudah jelas untuk mencegah dan memberantas Penyakit Masyarakat seperti Pelacuran, Perjudian dan Peredaran Minuman Beralkohol agar Kota Serang menjadi tertib dan aman terbebas dari segala bentuk Penyakit Masyarakat”
Ibu Lily (Q15): “Sejauh ini setiap unsur yang ada di Kota Serang ini tentunya mendukung Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini, namun pastinya ada pula segelintir orang yang kontra karena mereka merasa dirugikan dengan adanya larangan peredaran minuman beralkohol sebagai contoh Pengusaha Hiburan Malam dan Warung Remang yang menjual minuman beralkohol”
Ibu Lily (Q16): “Sumber daya yang ada saya rasa cukup namun kurang secara kualitas itu berkaitan dengan individu, kalo masalah anggaran itu tergantung rumah tangga nmasing-masing kan semua sudah ada anggrannya, jawaban Saya sumber daya yang dibutuhkan masih kurang”
Ibu Lily (Q17): “Pihak yang bekerjasama dalam penegakan Perda Pekat yang berkaitan denganperedaran minuman beralkohol ini antara lain, Disperindagkop, Dinkes, Dinsos, Satpol PP tentunya juga Kepolisian dan Masyarakat”
Ibu Lily (Q18): “Peran Kami sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Serang sesuai dengan tugas kami di Biro Hukum ini melakukan koordinasi dan pengawasan terkait perda Pekat ini kepada SKPD-SKPD dan unsur-unsur lain yang dilibatkan dalam penegakan Perda Pekat ini agar dapat berjalan dengan apa yang diamanatkan dalam Perda.”
Ibu Lily (Q19): “Kalo perkara razia minuman beralkohol sih itu urusannya POL PP sama Kepolisian ituh SKPD yang lain hanya berwenang melakukan pengawasan kalaupun ada itu paling hanya himbauan dan sanksi administratif bisa berupa pencabutan izin usaha misalnya itu dilakukan oleh Satpol PP setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS dan setelah itu penutupan baru bisa dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPTPM Kota Serang”
Ibu Lily (Q20): “Saya rasa sudah maksimal apa yang dilakukan oleh Pemerintah melalui SKPDnya dalam rangka menaggulangi permasalahan minuman beralkohol ini sudah maksimal, namun kata maksimal tidak selalu berbanding lurus dengan fakta dilapangan karena diluaran sana masih banyak pihak yang mengedarkan minuman beralkhol di Kota Serang, ini masalah kesadaran Masyarakat yang harus ditingkatkan agar amanat Perda Pekat bisa diwujudkan”
Ibu Lily (Q21): “Kendala terbesar sebenarnya ada pada ketidak tegasan Petugas pelaksana. Saya rasa mereka itu kurang tegas, dan Saya juga melihat hambatan utama pemberantasan minuman beralkohol ini tidak tepat sasaran seharusnya langsung ke disasar produksinya biar habis, kesadaran Masyarakat juga perlu ditingkatkan agar penegakan Perda Pekat ini bisa optima. Kesadaran Masyarakat sangat penting harus membantu pihak yang berwajib laporan Masyarakat itu yang penting juga menurut Saya karena peredaran minuman beralkohol itu ada di tengah Masyarakat”
Ibu Lily (Q22): “Tentu saja pelaksana Perda itu dipilih sesuai dengan kempuannya masing-masing dan sesuai dengan fungsinya dalam pemerintahan”
Ibu Lily (Q23): “Karena ini merupakan aspirasi dari Masyarakat Kota Serang yang disampaikan melalui Tokoh Masyarkat dan agama di Kota Serang yang khawatir terhadap peredaran minuman beralkohol ini, yang bisa berdampak negatif pada kehidupan Masyarakat Kota Serang tentu menjadi faktor pendukung bagi Perda ini. Adapun faktor penghambatnya lebih kepada pelaksanaan Perda Pekat ini, minuman beralkohol itu masih gampang buat ditemui di Kota Serang kendala yang dihadapi menurut saya karena masih banyak yang beli jadi masih
banyak jual. Gak akan habis minuman beralkohol ini di Kota Serang kalo masih banyak warga Kota Serang yang mengkonsumsi miras”
Ibu Lily (Q24): “Masalah minuman beralkohol ini berkaitan dengan beberapa aspek berkaitan dengan perdagangan dan kesehatan yah sudah pasti menjadi tugasnya Disperindag dan Dinkes sedangkan masalah penegakan penertibannya dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian bahkan berkaitan dengan agama karena agama juga melarang minuman beralkohol ini jadi dari pihak agama yang diwakili MUI juga dapat berperan dalam pelaksanaan laranngan minuman beralkohol ini”
Ibu Lily (Q25): “Perda Pekat ini dibuatkan agar berhasil dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Saya yakin Perda ini bisa berhasil jika terus dilaksanakan dan ditegakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda, perbaikan dan evaluasi juga harus terus dilakukan dalam pelaksanaan Perda ini”
Ibu Lily (Q26): “Jaminan keberhasilan Perda ini tentunya keseriusan semua Pihak baik dari Pemerintah maupun Masyarakat Kota Serang untuk memberantas peredaran minuman beralkohol. Karena penegakan Perda ini juga perlu dibantu peran Masyarakat karena Pemerintah ini memiliki keterbatasan juga dari segi jumlah orang sampai waktu mereka pun tidak hanya mengurusi masalah minuman beralkohol, masalah Pekat yang lain seperti , perjudian, dan PSK juga masih ada di Kota Serang”
Ibu Lily (Q27): “Pemberantasan minuman beralkohol ini harus tuntas dari hilir hingga ke hulu. Prudusen miras ini harusnya menjadi sasaran utama untuk memutus rantai Peredaran minuman beralkohol ini, kemudian pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban diharapkan tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran minuman beralkohol ini kemudian tidak hanya penjual seharusnya yang mengkonsumsi juga diberikan sanksi berat juga agar bisa menimbulkan efek jera”
Ibu Lily (Q28): “Di pusat Kota hingga di perkampungan ada yang menjual di Warung Sembako juga ada sebagai kedok, di Tempat Hiburan sih itumah sudah pasti bahkan harganya bisa lebih mahal Saya tidak tau bagaimana sebenarnya pihak Satpol PP dan Kepolisian ini dalam bertindak karena banyak tempat di Kota Serang yang menjual minuman beralkohol namun terkesan dibiarkan isu backing tempat hiburan oleh oknum pun masih ada tapi Saya tidak tau pasti kebenarannya namun apabila Kita lihat realitanya itu mungkin”
Ibu Lily (Q29): “Anak sekolah SMA, SMP ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol Saya banyak melihat itu lewat berita meskipun bukan dari Kota Serang tapi tidak menutup kemungkinan hal itu juga itu terjadi di Kota Serang. Adapun pada dasarnya minuman beralkohol itu bisa dikonsumsi semua kalangan”
Ibu Lily (30): “Kalo minuman beralkohol di Hotel itu merupakan hal yang bisa dikontrol keberadaanya itu sudah berijin dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak Hotel dan tidak
sembarangan orang yang bisa membeli minuman beralkohol di Hotel toh harganya juga mahal belum tentu bisa dijangkau oleh semua kalangan yang minumnya juga kebanykan bule-bule yang menjadi tamu Hotel”
Jawaban Pertanyaan
M (Q31): “Gak ada bos yang bisa ngewakilin suara Kita ini kan jual miras ini dilarang lah terus apa yang bisa didenger dari Saya. Apalagi cuma pedagang miras pinggir jalan kaya Saya, Kalo mau jujur sebenernya Saya juga takut ketangkep tapi mau gimana kan penghasilan dari jualan miras ini juga lumayan untungnya. Bisa sampe Rp.200.000 ribu semalem lumayan kan banyak peminatnya juga kalo di daerah Kepandean sini mah, bos tau sendirI kan disini mah banyak yang nongkrong kalo malem. Apalagi kalo hari-hari besar liburan atau tahun barulah itu bisa sampe laku 50-100 botol semalem. Kalo minuman yang Saya jual sih paling Bir, Kolesom, AM, kalo mau yang agak elit yah harus pesen bos harganya juga beda kalo yang biasa kaya bir, Kolesom, AM itu cuma 30-40 ribuan yang Merk luar yah rutusan sampe jutaan juga harganya cuma harus pesen kalo mau..”
M (Q32): “Yah sebenarnya sih Saya juga setuju yah ada larangan itu, tapi mau gimana lagi bos untungnya lumayan buat makan sehari-hari terpaksa juga jual miras sih pengen cari kerja juga susah kalo cuma lulusan SMP kaya Saya mah. Semenjak ada larangan ini Saya juga jadi takut buat jualan miras tapi kan ada uang kemanananya kan bos, sama yah kita gak usah sebut merklah takut ada apa-apa juga kan yah, bos juga taulah kan yah, Satpol PP sama Polisi juga susah buat razia disini mah kalo pun dirazia Saya juga udah dikasih bocoran sebelumnya”
M (Q34): “Gak ada kesempatan mau ngomonng apa orang Saya juga sebenarnya ngerasa salah jadi apa yang mau diungkapin. Palingan kalo mau ngerazia tuh ke pabriknya langsung jangan cuma pedagang-pedagang yang modalnya dikit aja yang kena razia.”
M (Q35): “Yah karena banyak yang beli terus nguntungin aman juga kan kalo jualannya dilarang yah dilarang tapi kalo masih banyak yang beli minuman sih yah bakalan terus ada yang jual miras mah.”
M (Q36): “Saya jual juga kan karena ada yang beli apalagi yang belinya itu banyak kan nguntungin Saya juga kan gak akan jual kalo gak ada yang beli, lagian aparatnya juga kan pada doyan minum juga ada yang minta jatah juga kan kadang, tapi kalo Kami disini kan yang jaganya lebih tinggi jadi jarang dipinta jatah sama oknum lain juga ko yang dapet jatah buat ngebocorin kalo ada razia.”
M (Q37): “Yah kalo ditanya itu bos juga tau dan liat sendiri ini saya jualan yah aman-aman aja kan. Selama ada uang keamanan mah bisa jualan, yang negakin aturannya juga ada banyak yang doyan minum juga ko mereka juga dapet keuntungan juga dari Kami ini disini. yang jualan didalem sanah ada 4 yang jual, belum lagi yang di tempat Karaoke juga kan ngasih jatah juga biar gak dirazia”
M (Q38): “Kalo misalnya solusi yah kita juga pengen yah berenti tapi kan ini juga kan sumber usaha juga bagi Saya jadi yah bakalan terus jualan karena buat nyambung idup bos, tapi kalo misalnya pengen berentiin peredaran miras ini harus langsung ke pusatnya bos pabriknya sekalian yang ditutup terus jangan cuma yang jual yang dihukum tepi yang beli juga harus dihukum”
Jawaban Pertanyaan
N (Q31): “Seharusnya kan Pemerintah itu yang bisa mewakili suara orang kecil macam kita ini, tapi masalahnya orang macam kecil macam Aku ini jarang didengar keluhannya”
N (Q32): “Ada aturan begitu itu sebenarnya tidak guna yang minum itu bukan cuma orang Batak saja, yang minum banyak juga warga sekitar yang minum tuak juga di sini, tapi kan sebenarnya aturan begini tuh memang bagus tapi coba kau lihat itu seperti di Alun-alun sama Kepandean itu tetap ada saja menjual miras”
N (Q33): “Gak ada kesempatan buat kita apalagi cuma warung kecil seperti kita ini kan, mau bagaimana menyuarakan suara kepada Pemeritah gak akan didengar.”
N (Q34): “Minuman beralkohol itukan orang banyak yang cari pada doyan kalo di Lapo inikan Rp. 20.000 aja udah bisa mabok dapat tuak seteko gini kan udah banyak bisa langsung tepar, paling kalo di sini adanya Bir kalo miiras tuh.”
N (Q35): “6 Kalo penjualan miras di Kota Serang ini ada karena memang orang-orang di Serang ini sudah banyak yang doyan minum miras inih yah buat mabok-mabokan aparatnya juga pada minum apalagi orang biasa kaya kita ini”
N (Q3): “Kalo penegakan sih kaya razia itu jarang dilakukan yah oleh aparat ituh paling yang merazia tuh orang-orang berjanggut kalo mau bulan Ramadhan, disini kan udah ijin juga sama warga sekitar terus ada yang megang juga kalo di sini tuh tempatnya”
N (Q31): “Kalo solusi yang diharapkan sih sebenarnya penjualan minuman beralkohol ini seharusnya kalo mau dilarang yah seharusnya semua dilarang semua jangan cuma warung kecil saja yang dirazia, apalagi Lapo kaya kita inikan itungannya warrung kecil yah janganlah dirazia modalnya nanti habis”
Jawaban Pertanyaan
Bapak Oman (Q1): “Kalo secara faktual sih yang membuat Perda tentang Pekat ini ya DPRD Kota Serang yang dihahas dengan Wali Kota, adanya Perda ini bertujuan untuk menjdikan Kota Serang menjadi kota madani”
Bapak Oman(Q2): “Yang terlibat dalam pembuatan Perda ini dulu waktu tahun 2010 tersebut yang hadir dan diundang untuk membahas Perda ini adalah DPRD,bersama Pak Wali, SKPD-SKPD terkait, ada dari Kepolisian dan TNI juga dari Korem Maualana Yusuf, juga mengundang para Pengusaha Hiburan namun kebanyakan dari mereka tidak menghadiri kemudian ada dari MUI Kota Serang dan Tokoh Masyarakat Kota Serang tapiSsaya lupa siapa Tokoh yang diundang pada waktu itu”.
Bapak Oman (Q3): “Kalo ditanya siapa yang menjalankan Perda ini ya tentunya SKPD-SKPD yang membidangi masalah yang berkaitan dengan Perda Pekat ini diantaranya ada Satpol PP, ada dari Disperindagkop, Dinsos, Dinkes, ya kalo mengenai minuman beralkohol sih sudah pasti Kepolisian dan dari TNI juga terlibat dalam setiap upaya penegakan Perda Pekat ini, seperti pada operasi Kalimaya dan Cipta Kondisi ya mereka semua terlibat dengan tugasnya masing-masing”.
Bapak Oman (Q4): “Sudah pasti tujuan yang hendak dicapai dari adanya Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini jelas sekali yaitu untuk menjadikan Kota Serang ini bebas dari Penyakit Masyarakat, yang salah satunya berkaitan dengan judul skripsi Kamu ini loh minuman beralkohol yang Saya kira sudah menjadi permasalahan yang serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh”.
Bapak Oman (Q5): “Tentu yang menjadi sasaran adanya Perda Pekat ini adalah Masyarakat yang harus diayomi dan menjadi sasaran dalam hal ini juga termasuk-masuk oknum-oknum yang terlibat dalam permasalahan tentang Pekat ini dan mereka itu harus ditindak dengan tegas”
Bapak Oman (Q6): “Seharusnya kan yang terkena dampak dari adanya perda ini tentu masyarakat dan para oknum yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dari Perda ini seperti Pengusaha Hiburan yang menjual miras akan menjadi sasaran perda Pekat ini, atau Pihak manapun yang mlanggar aturan akan terkena dampak dari adanya larangan peredaran minuman beralkhol ini agar mereka tidak leluasa untuk melakukan pelanggaran”
Bapak Oman (Q7): “Unsur-unsur yang mengawasi pelaksanaan Perda ini ya Pemerintah Kota serang baik Eksekutif dan Legislatif yang mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang Pekat ini, dan juga pihak yang ditunjuk menjadi pelakasana Perda ini harus ikut mengawasi juga
pelaksanaan Perda ini. Masyarakat juga harus bisa memberikan pengawasan dan peran sertanya agar Perda ini berjalan dengan baik dan optimal”
Bapak Oman (Q8): “Pengawasan tersebut dilakukan dengan dengan cara melakukan rapat koordinasi dan hasil kerja mengenai Perda pekat ini yang dilakukan dengan semua SKPD yang terlibat”
Bapak Oman (Q9): “Sudah barang tentu yang menjadi tolak ukur keberhasilan Perda ini adalah Kota Serang yang terbebas dari Penyakit Masyarakat, walaupun tidak terbebas secara penuh namun setidaknya peredaran minuman beralkohol bisa terkontrol, dan terkendali dari segi jumlah dan batasan-batasan terhadap pengkonsumsiannya di Masyarakat bisa Pemerintah tanggulangi dan pada akhirnya perlahan-demi perlahan akan benar-benar hilang dari Kota Serang”
Bapak Oman (Q10): “Pihak pemerintah kota serang melalui Satpol PP, Kepolisian dan tentu saja SKPD yang terlibatlah yang menjadi penanggung jawab kaitannya dengan permasalahan Perda Pekat ini dan seharusnya Masyarakat juga diharapkan memiliki rasa tanggung jawab kepada masalah perda ini apalagi kalo dihubungkan dengan masalah miras atau minuman beralkohol ini peredarannya bisa dimana saja dan sulit terdeteksi jadi masyarakat juga harus turut serta berperan dalam hal ini”
Bapak Oman (Q11): “Tentu dengan adanya Perda ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi upaya pemeberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, diharapkan akan mengurangi peredaran minuman beralkohol ini karena oknum yang menjual minuman beralkohol ini tidak memiliki kebebasan dalam mengedarkan minuman beralkohol, kemudian apabila terkena razia oleh petugas maka oknum tersebut akan mendapatkan sanksi bisa dihukum sampai 3 bulan penjara”
Bapak Oman (Q12): “Tolak ukur inikan berkaitan dengan kandungan Perda itu sendiri, tentang apa yang diharapkan dari adanya Perda Pekat tersebut yang berwenang dalam merubah ataupun menetapkan hal-hal yang berkaitan tentang Perda yah pastinya Wali Kota dan DPRD”
Bapak Oman (Q13): “Yang terlibat dalam pembuatan perda ini dulu waktu tahun 2010 tersebut yang hadir dan diundang untuk membahas Perda ini adalah DPRD,bersama Pak Wali, SKPD-SKPD terkait, ada dari kepolisian dan TNI juga dari Korem Maualana Yusuf, juga mengundang para pengusaha hiburan namun kebanyakan dari mereka tidak menghadiri kemudian ada dari MUI Kota Serang dan Tokoh Masyarakat kota serang tapi saya lupa siapa tokoh yang diundang pada waktu itu”
Bapak Oman (Q14): “Sudah pasti tujuan yang hendak dicapai dari adanya Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini jelas sekali yaitu untuk menjadikan Kota Serang ini bebas dari Penyakit Masyarakat, yang salah satunya berkaitan dengan judul skripsi kamu ini loh minuman
beralkohol yang saya kira sudah menjadi permasalahan yang serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh”
Bapak Oman (Q15): “Kalo dari pihak pemerintah sudah pasti mendukung adanya Perda Pekat ini khususnya yang berakaitan dengan pelarangan miinuman beralkohol di Kota Serang, namun mungkin ada oknum, Kita sebut oknum yang tidak mendukung adanya larangan minuman beralkohol ini karena mungkin bisa menghilangkan mata pencaharian mereka. Yang pro dan kontra selalu ada dalam setiap pelaksanaan kebijakan”
Bapak Oman (Q16): “Jika kami lihat sumber daya yang dimiliki mungkin dari segi SDM dan sumber daya lainnya selalu saja dikatakan kurang memadai namun janganlah itu dijadikan alasan kalo kurang yah optimalkan semampunya pelaksanaan Perda yang sudah menjadi tanggung jawab bersama harus diutamakan”
Bapak Oman (Q17): “Semua pihak, semua unsur yang ada di Kota Serang dari Pemerintah melalui Satpol PP, Dinkes, Dinsos, Disperindagkop, Kepolisian, TNI, unsur Agama dan Masyarakat harus bekerjasama untuk menegakan larangan minuman beralkohol di Kota Serang agar berjalan dengan baik dan berhasil dalam menanggulangi permasalahan minuman beraalkohol tersebut.”
Bapak Oman (Q18): “Peran kami sebagai Biro Hukum tentu saja mensosialisasikan adanya Perda Pekat ini larangan tentang peredaran minuman beralkohol ini kepada seluruh mitra Kami berupa koordinasi antar SKPD terkait mengenai langkah-langkah penegakan peraturan ini Satpol PP, Kepolisian, Dinkes, Dinsos, Diperindagkop yah semua yang terlibat termasuk kepada Masyarakat sosialisasi itu Kami lakukan. Kami juga mengawasi penegakan Perda tersebut.”
Bapak Oman (Q19): “Kalo masalah penutupan, penegakan, seperti razia itu tugasnya Satpol PP, koordinsinya dengan Disperindag dan BPTPM Kota Serang yang pada pelaksanaanya bisa juga dibantu dari pihak Kepolisian, TNI, dan SKPD lain yang terakit kalo itu razia gabungan.”
Bapak Oman (Q20): “Saya rasa sudah maksimal dalam peneggakannya namun Kami akui masih ada saja piihak-pihak yang tidak menaati aturan dalam Perda tersebut dengan masih adanya pihak yang menjual dan menyediakan tempat untuk mengkinsumsi minuman beralkohol di Kota Serang dan ini menjadi bahan masukan Kami selaku Pemerintah agar dapat memberikan solusi yang paling baik terkait pelarangan minuman beralkohol ini”
Bapak Oman (Q21): “Kendala yang dihadapi dalam memberantas miras di Kota Serang ini masih kurangnya kesadaran Masyarakat akan bahaya minuman beralkohol dan masih banyaknya orag yang tidak bertanggungjawab yang menjual minuman beralkohol di Kota Serang. Apalagi kalau itu minuman keras oplosan sudah pasti berbahaya”
Bapak Oman (Q22): “Tentu saja memiliki kemampuan sesui dengan backgroundnya masing-masing. Ada pertimbangan dan masukan dari para anggota DPRD Kota Serang dan para SKPD
yang memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan Perda No 2 Tahun 2010 ini kususnya terkait larangan minuman beralkohol., Kalo masalah penegakan sih demikian Satpol PP dan Kepolisian kan memang tugas mereka untuk menertibkan masyarakat dan sudah terlatih pula jadi saya rasa mereka kompeten dalam hal penegakan”
Bapak Oman (Q23): “Kalo dalam perumusan Perda Pekat ini tidak ada halangan berarti hanya mungkin kesulitannya adalah membuat aturan yang sesuai dan tepat untuk memberantas Penyakit Masyarakat di Kota serang yang salah satunya minuman beralkohol ini. Sedangkan dalam penegakannya mungkin kendala yang dihadapi masih ada pelanggaran yang terjadi karena masih adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan mengedarkan minuman beralkohol ini secara sembunyi-sembunyi tentunya. Yah kan gak mungkin mereka terang-terangan berjualan minuman beralkohol”
Bapak Oman (Q24): “Pihak yang dilibatkan sebagai ahli tentunya yang terlibat dalam penegakan, dalam merazia dan menertibkan itukan merupakan keahlian dari Satpol PP dan Kepolisian Sedangkan dalam bidang Perdagangan, Kesehatan dan sosial, itu merupakan kemampuan dan tugas pokok yang dimiliki Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinsos”
Bapak Oman (Q25): “Tentu saja akan berhasil apabila semua pihak dapat bekerjasama dengan baik dalam rangka memberantas peredaran minuman beralkohol. SKPD melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya dengan dibantu peran dari Masyarakat karena Masyarakatlah yang lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dilingkungannya. Karena penegakan Perda ini perlu dukungan Masyarakat agar berhasil kan yang menkonsumsi minuman beralkohol iti masyarakat jadi diharapkan masih ada Masyarakat yang peduli pada dampak negatif ditimbulkan minuman beralkohol”
Bapak Oman (Q26): “Hal yang bisa menjamin keberhasilan dari larangan tentang minuman beralkohol ini adalah konsistensi dari pemerintah melalui SKPD terkait dalam menegakan aturan ini kalo tidak ada konsistensi dari pemerintah tentu aturan ini hanya sebuah aturan yang tertulis saja hanya aturan untuk dilanggar”
Bapak Oman (Q27): “Menurut Saya hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi peredaran minuman beralkohol ini penegakanya ini harus lebih tegas, lebih rutin lagi dalam melakukan penegakan mingguan kalo bisa harian karena setiap malam pun di Kota Serang ini banyak penjual minuman beralkohol Warung Remang, Karaoke mereka menjual itu sudah jadi rahasia umum di Masyarakat ini jadi masukan yang berarti seharusnya”
Bapak Oman (Q28): “Bisa dimana saja di Warung Remang, di Rumah Warga pun bisa tapi yang lebih pasti ada yaitu di Tempat hiburan Malam dan Karaoke seperti di Flemenggo, Kafé Solid, nah apalagi di Hotel Solid disana pernah ada dua Remaja putri yang meninggal karena pesta minuman beralkohol saya tahu berita itu dari Koran nah itu menandakan kalo minuman beralkohol ini masih menjadi masalah di Kota Serang”
Bapak Oman (Q29): “Semua kalangan tua, muda mengkonsumsi minuman beralkohol Saya prihatin karena minuman beralkohol ini bisa merusak generasi muda di Kota Serang”
Bapak Oman (Q30): “Tanggapan Saya seharusnya memang tidak boleh ada pengecualian untuk menjual minuman beralkohol ini, namun ada pertimbangan untuk di Hotel ini karena yang datang di Hotel berbintang ini biasanya ada orang asing juga yang menginap jadi pihak Hotel mau tidak mau harus menyediakan minuman beralkohol sebagai fasilitas di Hotel”
Jawaban Pertanyaan
S (Q31) : “Kalo itu Saya kurang paham Mas palingan kan Dewan yang ngewakilin suara dari Masyarakat. Ada larangan begini juga kan yang kena dampaknya yah tempat hiburan kaya kita ini. Yah mungkin ada Masyarakat juga yang gak seneng kalo ada Tempat Hiburan Malam di Kota Serang sedangkan miras ini kan yah sumber pemasukan utama bagi tempat ini ketimbang bayaran tiket masuk sama room karaoke. kalo bisa kami ini bisa dibiarin tetep jualan miras yang kerja disini juga kan butuh penghasilan kami juga bayar pajak ada ijin usahanya juga kan.”
S (Q32) “Ada larangan kaya gini kan niatnya bagus biar gak ada masalah yang ditimbulkan akibat konsumsi miras, tapi banyak kan yang udah jadi gaya hidup minum miras ini tamu-tamu Karaoke juga biasanya pasti beli minuman buat sambil diminum pas nyanyi, yang doyan miras banyak jadi yah susah buat dilarang juga”
S (Q34) “Haduh mau bilang apa berani bersuara apa yang ada nanti kita ditangkep bos orang Saya yang ngelanggar kan bisa-bisa di bui”
S (Q35) “Karena banyak yang beli Mas miras ini kan banyak yang suka apalagi kalo tahun baru banyak yang tua yang muda, cewe juga ada yang doyan minum keuntungan juga lumayan besar . Lagian ada kerjasama juga kalo masalah keamanan razia yang diadain juga jarang kesinih..”
S (Q36) “Kami yang jual terus disalahin padahal kan Kami juga jual karena ada yang beli, dan yang buat ini minuman kerena ada pabriknya juga dan kalo impor juga distribusinya kan ada cukai pajak buat Pemerintah jadikan Pemerintah juga dapet keuntungan, Yang bikin miras ini jadi masalah kan kalo yang maboknya rese gak kontrol bikin rusuh baru jadi masalah, terus juga yang jadi masalah itu kalo mirasnya oplosan bisa bikin meninggal kalo di tempat kita yang dijual cuma minuman yang merknya jelas aja bukan oplosan.”
S (Q37) “Realitanya kalo mau buka-bukaan sih disini juga ada jatah buat keamanan, kerjasama juga kalo misalnya ada razia biasanya juga Kita dikasih bocoran. Yang ngambil keuntungan kan bukan cuma Kita yang untung ada oknum lain juga yang diuntungin. Kita disini bayar pajak ada ijinnya juga.”
S (Q38) “Kalo solusi yang diharepin sih Kita bisa bebas jualan miras, apalagi kan miras ini udah jadi kebutuhan buat kalangan tertentu. Yah udah jadi kebutuhan kan bukan cuma Islam yang ada di Serang kalo orang Batak kan udah kebiasaan minum jadi mau gimana lagi gak bisa dilarang, kalo dari Saya sendiri yang dihukum yang dilarang itu harusnya efeknya aja dari miras ini yang dihukum yang kena hukum itu yang minum kalo buat masalah.”
Jawaban Pertanyaan
T (Q31): “Yang ngewakilin suara yang ngejual miras kaya Saya sembunyi-sembunyi kaya gini gak ada. Saya juga tau ini dilarang tapi kan masih banyak yang nyari dan beli nih miras, untungnya juga lumayan.”
T (Q32): “Bagus sih ada larangan begitu Saya sebagai rakyat juga ngedukung. Tapi suka pilih kasih ngerazianya cuma pedagang kecil doang yang kena giliran di Tempat Hiburan kaya di Kafe-kafe mah jarang kena itu kan gak adil harusnya semua kena”
T (Q34): “Gak ada kalaupun ada gqk bakalan didengar juga kalo yang ngomong dari golongan kaya Kami ini.”
T (Q35): “Untungnya lumayan bisa dapet Rp 10.000-20.000 untungnya per botol jadi lumayan nambah pemasukan, terus laku karena banyak yang cari.”
T (Q36): “Miras inikan Saya jualin karena emang laku dan banyak yang nyari selama masih ada yang doyan miras ini yah tetep banyak yang jualan meskipun dilarang juga.”
T (Q37): “Seperti yang udah saya omongin tadi, yang kena razia cuma penjual yang kecil-kecilan, giliran Kafe sama tempat Karaoke yang jualnya banyak gak kena gara-gara ada backingannya dan ngasih jatah sama petugas”
T (Q38): “Harusnya sih kalo mau dilarang yah harus dilarang jangan ada perlakuan khusus sama pihak tertentu. Petugasya juga harus diberesin tuh yang jadi backing-backing tempat hiburan”
Matriks Wawancara
Q1
I
Siapa atau pihak mana yang secara faktual yang membuat produk kebijakan tentang tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Kalo secara faktual sih yang membuat Perda tentang Pekat ini ya DPRD Kota Serang yang dihahas dengan Wali Kota, adanya Perda ini bertujuan untuk menjdikan Kota Serang menjadi kota madani”
I2 “Pembuatan Perda itu kan wewenangnya DPRD dan Walikota yah pastinya mereka yang membuat Perda Pekat ini, yang aspirasinya bisa datang dari Masyarakat atau pihak lain yang mempunyai kepentingan apalagi masalah minuman beralkohol ini kan menyangkut berbagai pihak di dalam penegakannya”
Q2
I2
Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
I1 “Yang terlibat dalam pembuatan Perda ini dulu waktu tahun 2010 tersebut yang hadir dan diundang untuk membahas Perda ini adalah DPRD,bersama Pak Wali, SKPD-SKPD terkait, ada dari Kepolisian dan TNI juga dari Korem Maualana Yusuf, juga mengundang para Pengusaha Hiburan namun kebanyakan dari mereka tidak menghadiri kemudian ada dari MUI Kota Serang dan Tokoh Masyarakat Kota Serang tapiSsaya lupa siapa Tokoh yang diundang pada waktu itu”
I2 “Yang terlibat dalam pembuatan kebijakan seperti yang sudah disebutkan tadi DPRD dan Wali Kota yang dibahas dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam perda tersebut sesuai dengan tugas pokonya misalnya Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes kepolisian juga dilibatkan kala berkaitan dengan perda Pekat ini”
Q3
I
Siapa yang menjadi pelaksana dari kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Kalo ditanya siapa yang menjalankan Perda ini ya tentunya SKPD-SKPD yang membidangi masalah yang berkaitan dengan Perda Pekat ini diantaranya ada Satpol PP, ada dari Disperindagkop, Dinsos, Dinkes, ya kalo mengenai minuman beralkohol sih sudah pasti Kepolisian dan dari TNI juga terlibat dalam setiap upaya penegakan Perda Pekat ini, seperti pada operasi Kalimaya dan Cipta Kondisi ya mereka semua terlibat dengan tugasnya masing-masing”
I2 “Untuk pelaksana Perda ini dimana dalam pelaksanaanya terdapat multi pihak yang dilibatkan Satpol PPebagai pelaksana penertiban dibantu Kepolisian, Dinas-dinas lain sesuai dengan tupoksinya Disperindagkop dengan fungsinya dibidang perizinan perdagangan beserta Badan Penanaman Modal, Dinkes dengan fungsinya dibidang kesehatan bisa
memberikan penerangan kepada Masyarakat tentang bahayanya mengkonsumsi minuman beralkohol, begitu juga dengan Dinsos sosial yang bisa memberikan rehabilitasi sosial kepada Masyarakat Tuna Susila”.
Q4
I
Apa tujuan adanya kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Sudah pasti tujuan yang hendak dicapai dari adanya Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini jelas sekali yaitu untuk menjadikan Kota Serang ini bebas dari Penyakit Masyarakat, yang salah satunya berkaitan dengan judul skripsi Kamu ini loh minuman beralkohol yang Saya kira sudah menjadi permasalahan yang serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh”.
I2 “Tujuan dari adanya Perda ini sudah jelas untuk mencegah dan memberantas penyakit Masyarakat seperti Pelacuran, Perjudian dan peredaran Minuman Beralkohol”.
Q5
I
Siapa yang menjadi sasaran adanya kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
I1 “Tentu yang menjadi sasaran adanya Perda Pekat ini adalah Masyarakat yang harus diayomi dan menjadi sasaran dalam hal ini juga termasuk-masuk oknum-oknum yang terlibat dalam permasalahan tentang Pekat ini dan mereka itu harus ditindak dengan tegas”
I2 “Sasaran dari adanya Perda ini tentu pihak-pihak yang melanggar aturan Perda, dan kepada Masyarakat juga sebagai himbauan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan Perda Pekat, itu kalo dikaitkan dengan minuman beralkohol yah sudah jelas larangannya dilarang menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah hukum Kota Serang”
Q6
I2
Siapa yang terkena dampak dari adanya kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang dalam Terkait minuman beralkohol?
I1 “Seharusnya kan yang terkena dampak dari adanya perda ini tentu masyarakat dan para oknum yang melakukan pelanggaran terhadap aturan dari Perda ini seperti Pengusaha Hiburan yang menjual miras akan menjadi sasaran perda Pekat ini, atau Pihak manapun yang mlanggar aturan akan terkena dampak dari adanya larangan peredaran minuman beralkhol ini agar mereka tidak leluasa untuk melakukan pelanggaran”
I2 “Yang terkena dampak dari adanya Perda menurut Saya adalah para penjual minuman beralkohol mereka menjadi tidak bisa dengan bebas menjual minuman beralkohol, penjual minuman beralkohol juga bisa kena sanksi hukuman sampai tiga bulan kurungan kalo tidak salah”
Q7
I
Siapa yang mengawasi penyelenggaraan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
I1 “Unsur-unsur yang mengawasi pelaksanaan Perda ini ya Pemerintah Kota serang baik Eksekutif dan Legislatif yang mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang Pekat ini, dan juga pihak yang ditunjuk menjadi pelakasana Perda ini harus ikut mengawasi juga pelaksanaan Perda ini. Masyarakat juga
harus bisa memberikan pengawasan dan peran sertanya agar Perda ini berjalan dengan baik dan optimal”
I2 “Fungsi pengawasan menjadi tanggung jawab bersama antara Masyarakat dan Pemerintah melalui satuan kerja yang berwenang malalui Satpol PP, Kepolisian dan Dinas terkait harusnya bersama Masyarakat melakukan pengawasan terkait peredaran minuman beralkohol ini, peran Masyarakat harus ditingkatkan untuk lebih mengoptimalkan penegakan Perda Pekat ini”
Q8
I
Bagaimana pengawasan yang dilakukan dalam penyelenggaraan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Pengawasan tersebut dilakukan dengan dengan cara melakukan rapat koordinasi dan hasil kerja mengenai Perda pekat ini yang dilakukan dengan semua SKPD yang terlibat”
I2 “Kalo masalah pengawasan oleh pihak Pemkot Kota Serang kita bisa lihat dari kinerja Dinas apakah sudah baik atau belum dengan melihat perkembangan hasilnya dilapangan memantau setiap isu yang hadir melalui koordinasi yang dilakukan”
Q9
I
Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
I1 “Sudah barang tentu yang menjadi tolak ukur keberhasilan Perda ini adalah Kota Serang yang terbebas dari Penyakit Masyarakat, walaupun tidak terbebas secara penuh namun setidaknya peredaran minuman beralkohol bisa terkontrol, dan terkendali dari segi jumlah dan batasan-batasan terhadap pengkonsumsiannya di Masyarakat bisa Pemerintah tanggulangi dan pada akhirnya perlahan-demi perlahan akan benar-benar hilang dari Kota Serang”
I2 “Yang menjadi tolak ukur keberhasilan Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini semua peraturannya dapat ditaati oleh semua pihak karena apabila semua aturan yang ada dalam Perda tersebut ditaati akan mendatangkan kebaikan bersama bagi warga Kota Serang, kalo aturan dalam Perda sudah di patuhi oleh seluruh pihak maka Penyakit Masyarakat akan hilang dengan sendirinya”
Q10
I
Pihak mana yang bertanggung jawab dalam menangani permasalahan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Pihak pemerintah kota serang melalui Satpol PP, Kepolisian dan tentu saja SKPD yang terlibatlah yang menjadi penanggung jawab kaitannya dengan permasalahan Perda Pekat ini dan seharusnya Masyarakat juga diharapkan memiliki rasa tanggung jawab kepada masalah perda ini apalagi kalo dihubungkan dengan masalah miras atau minuman beralkohol ini peredarannya bisa dimana saja dan sulit terdeteksi jadi masyarakat juga harus turut serta berperan dalam hal ini”
I2 “Semua pihak yang mempunyai kewenangan dalam menangani permasalahan minuman beralkohol ini harus bertanggung jawab untuk menegakan peratauran Satpol PP, Dinsos, Dinkes, Kepolisaian, dan dinas terkait lainnya harus bersinergi bersama Masyarakat untuk bertangguung jawab menegakan Perda tentang Pekat ini”
Q11
I
Apakah kebijakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pemeberantasan peredaran minuman beralkohol?
I1 “Tentu dengan adanya Perda ini dapat memberikan pengaruh yang positif bagi upaya pemeberantasan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang, diharapkan akan mengurangi peredaran minuman beralkohol ini karena oknum yang menjual minuman beralkohol ini tidak memiliki kebebasan dalam mengedarkan minuman beralkohol, kemudian apabila terkena razia oleh petugas maka oknum tersebut akan mendapatkan sanksi bisa dihukum sampai 3 bulan penjara”
I2 “Sesuai dengan tujuan adanya Perda ini yaitu untuk memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat ya sudah pasti akan memberikan pengaruh yang baik pada upaya pemberantasan Penyakit Masyarakat di Kota Serang karena dengan adanya Perda ini sebagai payung hukum pemeberantasan Penyakit Masyarakat ini akan lebih maksimal dengan didukung oleh semua pihak baik pelaksana, pengawas dan Masyarakat ikut membantu menyukseskan Perda ini”
Q12
I Siapa yang memiliki power mealakukan perubahan tolak ukur kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Tolak ukur inikan berkaitan dengan kandungan Perda itu sendiri, tentang apa yang diharapkan dari adanya Perda Pekat tersebut yang berwenang dalam merubah ataupun menetapkan hal-hal yang berkaitan tentang Perda yah pastinya Wali Kota dan DPRD”
I2 “Semua perubahan yang dilakukan dalam suatu kebijakan tentunya dilakukan oleh pihak eksekutif yaitu Wali Kota yang dibahas bersama dengan DPRD, jadi apabila ada perubahan ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan perda pekat itu wewenangnya eksekutif dan legislatif”
I3 “Semua perubahan Perda itu dilakukan di ranah pusat pemerintahan Kota ada di tangan Wali Kota dan anggota DPRD, kalo masalah strategi dan cara penegakan Perdanya tergantung institusi masing-masinng”
I4 “Kalo perubahan Perda itu wewenangnya Pemda kalo kami hanya menjalankan amanat perdanya saja untuk menaggulangi masalah penyakit masyarakat termasuk memberantas peredaran miras di Kota Serang sebagai wilayah hukum Kami”
I5 “Itu udah pasti wewenangnya pihak DPRD bersama Wali Kota mengenai perubahan mah adapun pembahasannya Kami pun akan dilibatkan bersama SKPD lain juga”
I6 “Itu wewenangnya DPRD dan Wali Kota karena mereka adalah pihak yang membuat kebijakan ini, bersama pihak-pihak yang dilibatkan seluruh unsur Muspida Kota Serang akan tetapi setiap perubahan yang berkaitan dengan tolak ukur maupun isi Perda itu adalah wewenang DPRD bersama Wali Kota”
I7 “Setiap perubahan itu butuh proses dan yang berhak untuk merubah suatu tolak ukur atau apapun itu dalam Perda adalah wewenangnya Wali Kota bersama DPRD kalo Kami dari Dinsos hanya sebagai salah satu pelaksana dai Perda Pekat ini”
Q13
I Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Yang terlibat dalam pembuatan perda ini dulu waktu tahun 2010 tersebut yang hadir dan diundang untuk membahas Perda ini adalah DPRD,bersama Pak Wali, SKPD-SKPD terkait, ada dari kepolisian dan TNI juga dari Korem Maualana Yusuf, juga mengundang para pengusaha hiburan namun kebanyakan dari mereka tidak menghadiri kemudian ada dari MUI Kota Serang dan Tokoh Masyarakat kota serang tapi saya lupa siapa tokoh yang diundang pada waktu itu”
I2 “Yang terlibat dalam pembuatan kebijakan seperti yang sudah disebutkan tadi DPRD dan Wali Kota yang dibahas dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam Perda tersebut sesuai dengan tugas pokonya misalnya Satpol PP, Disperindagkop, Dinkes, Kepolisian juga dilibatkan kalau berkaitan dengan perda Pekat ini ada juga pihak lain yang diundang sebagai pemeberi masukan Masyrakat dan Tokoh Agama”
I3 “Kami termasuk pihak yang dilibatkan karena kami termasuk pelaksana, tugas Satpo PP salah satunya menjaga ketertiban di masyarakat Kota Serang yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat bersama Instansi lain, Dinsos, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian beserta TNI juga dilibatkan. Oh unsur agama ya jelas dilibatkanlah”
I4 “Perangkat daerah yang terkait dan semua unsur Muspida Kota Serang terlibat seharusnya. Tapi Saya tidak tau pasti apakah semua unsur Muspida itu dilibatkan semuanya pada saat pembuatan Perda Pekat ini, tapi yang jelas Kami sebagai Pihak Kepolisian ikut terlibat dalam pembauatan maupun penegakan Perda Pekat ini, tapi kalo masalah peredaran miras Disperindag mempunyai andil juga karena ini berhubungan dengan perdagangan tempat usaha yang melanggar bisa dicabut ijinnya Satpol PP juga termasuk mitra kami dalam penegakan Perda ini”
I5 “Kami dan SKPD lain yang terlibat langsung dalam Perda Pekat ini dari segi pengawasan maupun penindakan. Dinkes dan Dinsos bersama Satpol PP juga dilibatkan bersama unsur Muspida Kota Serang, Kepolisian, TNI, dan Tokoh Masyarakat yang ikut diundang dalam perumusan Perda Pekat ini”
I6 “Yang sudah pasti terlibat adalah pihak Sekda yaitu Biro Hukum, Wali Kota, DPRD, juga jajaran pemerintahan Kota Serang yang mempunyai tupoksi yang berkaitan dengan Perda Pekat ini Dinas Perdagangan, Satpol PP,
Dinas Kesehatan ada juga keterlibatan dari Kepolisian dan Tokoh Masyarakat maupun Tokoh Agama”
I7 “Yang terlibat dalam pembahasan Perda ini semua SKPD yang ada di Kota Serang ada yang merupakan sebagai pelaksana langsung namun ada juga yang hanya berperan pada pngawasan saja. Kalo Dinsos dan Satpol PP ini kan sebagai Pelaksana dari Perda Pekat ini jadi yah sudah pasti dilibatkan dalam pembahasan, bersama pihak lain juga yang dilibatkan seperti Kepolisian dan Masyarakat juga”
Q14
I
Apa tujuan adanya Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol?
I1 “Sudah pasti tujuan yang hendak dicapai dari adanya Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini jelas sekali yaitu untuk menjadikan Kota Serang ini bebas dari Penyakit Masyarakat, yang salah satunya berkaitan dengan judul skripsi kamu ini loh minuman beralkohol yang saya kira sudah menjadi permasalahan yang serius dan harus ditangani dengan sungguh-sungguh”
I2 “Manfaat dan tujuan dari adanya Perda ini sudah jelas untuk mencegah dan memberantas Penyakit Masyarakat seperti Pelacuran, Perjudian dan Peredaran Minuman Beralkohol agar Kota Serang menjadi tertib dan aman terbebas dari segala bentuk Penyakit Masyarakat”
I3 “Mencegah, memberantas, dan menaggulangi Penyakit Masyarakatlah sesuai dengan judul yang ada di Perdanya, termasuk minuman beralkohol ini makanya kita biasa melakukan penertiban dan razia miras itu setiap 3 bulan sekali agendanya kalo masalah pengawasan dan penyelidikan kami melakukan hal itu setiap mingguan dan bulanan”
I4 “Perda ini ada sebagai payung hukum untuk memberantas segala bentuk Penyakit Masyarakat dimana dalam pasalnya juga ada pasal 7 kalo tidak salah yang melarang penjualan dan pengkonsumsian miras di wilayah Kota Serang. Adapun kandungannya kalo di Pandeglang 0,5% itu masih diperbolehkan tapi kalo di Kota dan Kabupaten Serang itu tidak diperbolehkan harus 0% tujuannya agar tercipta Kamtibmas di wilayah Kota Serang ini”
I5 “Untuk menghindarkan Masyarakat dari akibat negatif minuman beralkohol, kan perbuatan kejahatan itu bisa ditimbulkan oleh pengaruh minuman beralkohol, apalagi di Papua itu segala jenis minuman beralkohol tidak diperbolehkan untuk diedarakan maupun dikonsumsi. Yah itu sih menurut Saya selain mungkin masukan dari Masyarakat dan Tokoh Ulama juga agar minuman beralkohol tidak boleh diperjualbelikan di Kota Serang kan Kota Serang menuju Kota Madani. Kalo di Hotel sih itu beda lagi ada pengcualian untuk itu”
I6 “Untuk melindungi Masyarakat Kota Serang dari bahaya minuman berlkohol yang bisa berakibat buruk bagi tubuh apabila dikonsumsi, masalah kesehatan yang bisa ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol diantaranya rusaknya organ hati, sistem pencernaan, dan bisa juga menimbulkan kerusakan pada otak termasuk juga untuk mengindarkan tindakan-tindakan kriminal yang bisa ditimbulkan akibat konsumsi minuman
beralkohol yang selalu berkonotasi dengan perilaku yang negatif lagian agama Kita juga melarang mengkonsumsi minuman beralkohol”
I7 “Untuk memberantas semua Penyakit Masyarakat baik Pelacuran, Perjudian, Peredaran Minuman Beralkohol, dan menangani Pengemis, Anak Jalanan agar Kota Serang bisa tertib dan aman dari segala dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh adanya Penyakit Masyarakat”
Q15
I
Pihak mana yang pro dan kontra dari Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Kalo dari pihak pemerintah sudah pasti mendukung adanya Perda Pekat ini khususnya yang berakaitan dengan pelarangan miinuman beralkohol di Kota Serang, namun mungkin ada oknum, Kita sebut oknum yang tidak mendukung adanya larangan minuman beralkohol ini karena mungkin bisa menghilangkan mata pencaharian mereka. Yang pro dan kontra selalu ada dalam setiap pelaksanaan kebijakan”
I2 “Sejauh ini setiap unsur yang ada di Kota Serang ini tentunya mendukung Perda No 2 Tahun 2010 tentang Pekat ini, namun pastinya ada pula segelintir orang yang kontra karena mereka merasa dirugikan dengan adanya larangan peredaran minuman beralkohol sebagai contoh Pengusaha Hiburan Malam dan Warung Remang yang menjual minuman beralkohol”
I3 “Kalo ditanya siapa yang Pro terhadap Perda ini semua pihak seharusnya Pro terhadap Perda ini Tapikan kita tahu sendiri di Masyarakat ada segelintir Orang menyimpang dan malah melanggar aturan Perda. ada yang berjualan sembako sekaligus menjual miras, ada tempat Karaoke yang menyediakan Miras dan Wanita macam-macamlah di Serang ini kadang kami juga harus kucing-kucingan sama yang melanggar itu”
I4 “Seluruh unsur Pemerintahan dan Masyarakat adalah pihak yang Pro sedangkan yang melanggar aturan Perda ini adalah yang Kontra dengan adanya Perda ini yang menjual dan mencari keuntungan dari peredaran Miras ini adalah Pihak yang tidak menghendaki adanya larangan peredaran Miras ini. Kalo boleh Saya sebut kafe-kafe di Kota Serang ini menjual minuman beralkohol Solid, Krakatau, Flemenggo, Savana, diatas Pasar Rau mereka itu ijinnya usaha apa seharusnya Dinas terkait Disperindag dan BPTPM juga melakukan pengawasanlah bantu Kami yang bisa menutup tempat usaha itukan Mereka bersama Satpol PP dengan bantuan Kami pada prosesnya”
I5 “Kami sebagai pihak Pemerintah dan seluruh pelaksana Perda Pekat ini termasuk pihak yang mendukung adanya larangan peredaran minuman beralkohol ini, bila pun ada yang tidak mendukung larangan minuman berlkohol ini itu hanya orang-orang yang mengambil keuntungan dari peredaran minuman beralkohol”
I6 “Pemerintah dan seluruh masyarkat yang tidak mengkonsumsi minuman beralkohol adalah pihak yang mendukung adanya larangan minuman beralkohol di Kota Serang dan pihak yang mengkonsumsi dan menjual minuman bberalkohol sebagai pihak yang dirugikan dari adanya larangan
ini adalah pihak yang kontra tidak mendukung, jelas sajalah mereka kontra terhadap larangan ini wong mereka yang menjual mendapat pemasukan yang besar dari menjual minuman beralkohol apalagi kalo di tempat Karaoke, Kafe, Club Malam harganya itu bisa berkali lipat”
I7 “Kalo Pihak yang mendukung Perda ini, Saya pikir semua Pihak mendukung adanya Perda ini terutama pihak Pemerintah dan Masyrakat namun kan masih ada segelintir Orang yang hidupnya bergantung pada kegiatan-kegiatan yang merupakan Penyakit Masyarakat seperti Pelacuran, Pengemis dan Penjual Miras yang pastinya Kontra terhadap adanya Perda Pekat ini”
Q16
I
Apakah kebijakan tentang Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang Terkait minuman beralkohol didukung oleh Sumberdaya yang memadai?
I1 “Jika kami lihat sumber daya yang dimiliki mungkin dari segi SDM dan sumber daya lainnya selalu saja dikatakan kurang memadai namun janganlah itu dijadikan alasan kalo kurang yah optimalkan semampunya pelaksanaan Perda yang sudah menjadi tanggung jawab bersama harus diutamakan”
I2 “Sumber daya yang ada saya rasa cukup namun kurang secara kualitas itu berkaitan dengan individu, kalo masalah anggaran itu tergantung rumah tangga nmasing-masing kan semua sudah ada anggrannya, jawaban Saya sumber daya yang dibutuhkan masih kurang”
I3 “Sumberdaya Kami masih kurang De, bangunan saja masih kecil seperti ini personil Kami masih kurang untuk melakukan penertiban Kami terkadang harus dibantu Kepolisian atau POL PP dari Provinsi dan Kabupaten, apabila ada penertiban yang cukup besar kalo Ade tanya masalah dana Saya tidak bisa menjawab itu bukan wewenang Saya”
I4 “Setiap Personil Kami sudah terlatih dan siap bertugas dari segi kualitas kam memadai namun dari segi kuantitas Kami masih kurang karena Kami juga memiliki tugas terkait hal yang lain juga, dari segi anggaran Kami sudah memilikinya untuk melakukan kegiatan penertiban amaupun razia pekat yang kami lakukan”
I5 “Selama ini kalo dari pihak Disperindagkop sih tidak ada masalah berarti dari masalah perijinan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik namun ada keterbatasan dalam pengawasan karena pegawai disperindagkop yang terbatas dan gak mungkin menjangkau seluruh wilayah Kota Serang sampai kepelosok-pelosok nah ini dia yang juga jadi masalh yang jual minuman beralkohol itu gak cuma di Kota loh de di kampung-kampung juga banyak yang jual dan sulit buat kena tindakan”
I6 “Keterbatasan sumber daya masalah klasik dalam suatu kebijakan memang dalam penegakan masalah minuman beralkohol ini menurut Saya sih dalam penegakannya harus didukung oleh sumber daya manusia yang banyak agar setiap sudut Kota Serang ini bisa diawasi tapikan pada kenyataanya jumlah petugas itu terbatas dan masih kurang belum lagi anggran untuk mobilisasi dan sebgainya tentu masih kurang mendukung disinilah sekali lagi saya tekan ayolah Masyarakat ikut membantu peran petugas agar semua dapat
manfaat dari adanya Perda Pekat ini”
I7 “Kalo bebicara masalah sumber daya akan selalu kurang apabila dibandingkan degan banyak hal yang harus diperhatikan dan dilakukan untuk menangai masalah Pekat ini”
Q17
I
Pihak mana saja yang bekerjasama dalam rangka penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Semua pihak, semua unsur yang ada di Kota Serang dari Pemerintah melalui Satpol PP, Dinkes, Dinsos, Disperindagkop, Kepolisian, TNI, unsur Agama dan Masyarakat harus bekerjasama untuk menegakan larangan minuman beralkohol di Kota Serang agar berjalan dengan baik dan berhasil dalam menanggulangi permasalahan minuman beraalkohol tersebut.”
I2 “Pihak yang bekerjasama dalam penegakan Perda Pekat yang berkaitan denganperedaran minuman beralkohol ini antara lain, Disperindagkop, Dinkes, DInsos, Satpol PP tentunya juga Kepolisian dan Masyarakat”
I3 “Harusnya semua pihak bisa bekerjasama dalam penertiban Perda ini, Masyarakat juga harus berperan apalagi peredaran Miras ini ada di tengah Masyarakat jadi, Masyarakat lebih tau pastinya makanya kami mnghimbau pada Masyarakat untuk membantu kami dalam upaya penegakan larangan peredaran miras di Kota Serang ini. Kalo yang seharusnya yang bekerjasama dalam Perda ini Satpol PP, Kepolisian, TNI, Disperindag, Dinkes, Dinsos kalo mengadakan razia gabungan bisa juga koordinasi laporan pelanggaran Perda Kami akan membantu baik diminta maupun tidak”
I4 “Kepolisian, Satpol PP, dam TNI beserta unsur Pemda terkait yang seharusnya bekerjasama dalam pemberantasa minuman beralkohol ini dibantu peran Masyarakat sebagai mitra kami karena Masyarakatlah yang lebih mengetahui hal-hal yang terjadi dilapangan. Tapi ini sekedar cerita saja apabila ada operasi gabungan untuk merazia tempat hiburan yang menjual miras kami selalu gagal miras yang didapatkan hanya sedikt entah ada oknum yang membocorkan atau bagaimana, jadi kami lebih berhasil kalau melakukan tindakan sendiri”
I5 “Kalo pihak yang bekerjasama dalam pelaksanaan Perda ini sudah pasti Satpol PP yang berperan dalam penindakan dan razia, kami sebagai pengawas perdagangan, Dinkes dan Dinsos menurut saya yang terlibat secara langsung dan bekerjasama pada pelaksanaan Perda Pekat ini”
I6 “Kalo misalnya ada razia gabungan contohnya kemarin menjelang puasa Kami dilibatkan, bersama, Disperindag, Dinsos juga Kepolisian sempat ada pemusnahan minuman beralkohol juga maret kemarin dan Kami ikut dalam pemusnahan itu juga ada ulama juga dari MUI itulah pihak-pihak yang bekerjasama dalam rangka memerangi peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini bersama Masyarakat”
I7 “Kalo masalaha ini Miras ini Satpol PP sebagai pelaksana bekerjasama dengan Kepolisian dan juga Dinas lain kaitannya dengan penegakan Perda
Pekat ini. Kalo kami Dinsos tugasnya adalah mengadakan Rehabilitasi Sosial, Pengemis, PSK, Anak Jalanan, agar mereka bisa jadi warga yang bisa hidup secara normal Dinsos juga kadang menemukan anak jalanan yang biasa mengkonsumsi Miras dan Narkoba itu juga akan coba dihilangkan dengan rangkaian kegiatan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Kami. Kami juga bisa minta bantuan masalah kesehatan untuk warga binaan kami kepada Dinkes, dan juga bisa juga bantuan itu diberikan oleh Dinas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
Q18
I
Apa saja Peran dan hal yang dilakukan pemerintah atau pihak berwenang untuk mengatasi permasalahan mengenai Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Peran kami sebagai Biro Hukum tentu saja mensosialisasikan adanya Perda Pekat ini larangan tentang peredaran minuman beralkohol ini kepada seluruh mitra Kami berupa koordinasi antar SKPD terkait mengenai langkah-langkah penegakan peraturan ini Satpol PP, Kepolisian, Dinkes, Dinsos, Diperindagkop yah semua yang terlibat termasuk kepada Masyarakat sosialisasi itu Kami lakukan. Kami juga mengawasi penegakan Perda tersebut.”
I2 “Peran Kami sebagai bagian dari Pemerintahan Kota Serang sesuai dengan tugas kami di Biro Hukum ini melakukan koordinasi dan pengawasan terkait perda Pekat ini kepada SKPD-SKPD dan unsur-unsur lain yang dilibatkan dalam penegakan Perda Pekat ini agar dapat berjalan dengan apa yang diamanatkan dalam Perda.”
I3 “Peran kami sudah jelas menegakan Perda melakukan penertiban berupa razia terhadap peredaraan miras di Kota Serang menindak, memberikan laporan melalui PPNS kejaksaan itu bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Perda kurungan 3 bulan sampai dengan denda RP.50.0000 apabila ada yang terbukti melanggar ketentuan Perda sanksinya yaitu sampai dengan penutupan tempat usaha yang terbukti menjual miras di Kota Serang.”
I4 “Kalo peran Kami Kepolisian ini berhubungan dengan Hankamtibmas yang salah satunya memberantas peredaran minuman beralkohol agar tercipta ketertiban dan keamanan di wilyah hukum Kami, penindakannya dengan merazia tempat-tempat yang di identifikasi mengedarkan minuman beralkohol yang sebelumnya telah dipastikan oleh Intel yang Kami tugaskan apabila sudah terbukti akan Kami tindak Penjualnya akan Kami amankan kena tindak pidana ringan hukuman kurungan 3 bulan denda maksimal sampai Rp.50.000.000, namun apabila minuman beralkhol itu impor dari luar kami akan usut sampai ke cukai dan dilimpahkan ke Reskrim itu bisa pidana murni dan diadakan sidang di pengadilan.”
I5 “Kalo peran Kami sebagai Disperindagkop lebih berfungsi kepada peran pengawasannya saja namun apabila ada pelanggaran kami akan tindak tegas dengan mencabut ijin usaha apabila ada ijin perdagangan yang disalahgunakan dengan menjual minuman beralkohol atau barang lain yang dilarang untuk diperjualbelikan”
I6 “Peran kami sesuai dengan tugas kami dibidang kesehatan kami setiap kesempatan dan acara biasanya selalu menghimbau agar Masyarakat Kota Serang tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman beralkohol karena dilarang di Kota Serang dan berdampak buruk bagi kesehatan, sosialisasi yang kami lakukan juga dengan slogan-slogan, hidup sehat tanpa narkoba, hidup sehat tanpa alkohol macam cara Kami sebagai upaya mendukung Perda Pekat ini”
I7 “Masalah Miras ini Satpol PP sebagai pelaksana bekerjasama dengan Kepolisian dan juga Dinas lain kaitannya dengan penegakan Perda Pekat ini. Kalo kami Dinsos tugasnya adalah mengadakan Rehabilitasi Sosial, Pengemis, PSK, Anak Jalanan, agar mereka bisa jadi warga yang bisa hidup secara normal Dinsos juga kadang menemukan anak jalanan yang biasa mengkonsumsi Miras dan Narkoba itu juga akan coba dihilangkan dengan rangkaian kegiatan Rehabilitasi yang dilakukan oleh Kami. Kami juga bisa minta bantuan masalah kesehatan untuk warga binaan kami kepada Dinkes, dan juga bisa juga bantuan itu diberikan oleh Dinas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
Q19
I
Siapa yang berwenang untuk melakukan penegakan, razia dan penutupan tempat penjualan minuman beralkohol?
I1 “Kalo masalah penutupan, penegakan, seperti razia itu tugasnya Satpol PP, koordinsinya dengan Disperindag dan BPTPM Kota Serang yang pada pelaksanaanya bisa juga dibantu dari pihak Kepolisian, TNI, dan SKPD lain yang terakit kalo itu razia gabungan.”
I2 “Kalo perkara razia minuman beralkohol sih itu urusannya POL PP sama Kepolisian ituh SKPD yang lain hanya berwenang melakukan pengawasan kalaupun ada itu paling hanya himbauan dan sanksi administratif bisa berupa pencabutan izin usaha misalnya itu dilakukan oleh Satpol PP setelah dilakukan penyidikan oleh PPNS dan setelah itu penutupan baru bisa dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPTPM Kota Serang”
I3 “Kami dan Kepolisian yang paling berwenang untuk masalah penegakan terhadap peredaran miras ini, mulai dari razia sampai pengajuan tuntutan kepada kejaksaan melalui PPNS kalo masalah penutupan dan tata cara Kami hanya mengikuti panduan dari Perwal yang baru ada pada bulan juni kemarin akan tetapi itupun belum efektif”
I4 “Kalau masalah penegakan berupa razia dan penertiban itu tugas Satpol PP dan Kami juga Kepolisian ikut terlibat yang lebih berwenang untuk menutup tempat usaha adalah Satpol PP ,Disperindag dan BPTPM dengan mencabut ijin usaha apabila ada Kafe, Restoran, atau tempat Karaoke yang kedapatan menjual miras”
I5 “Penertiban dan razia itu utamanya tugas Satpol PP dan Kepolisian, kalo pencabutan ijinnya ada ditangan BPTPM dan Kami Disperindag namun dalam pelaksanaannya itu dibantu oleh Satpol PP dan Kepolisian biasanya seperti itu”
I6 “Sekarang sudah ada Perwal yang mengatur hal itu pihak yang berwenang utnuk melakukan hal razia dan penutupan tempat usaha yang melakukan
pelanggaran itu tugasnya Satpol PP yang dikoordinasikan BPTPM Kota Serang jg sehingga ijin usahanya dicabut”
I7 “Razia dan penegakan hukum itu merupakan domain dari Kepolisian dan Satpol PP kalo masalah penuntupan, pencabiutan ijin usaha itu wewenangnya Badan Penanaman Modal dan sanksi pidana itu bisa diajukan melalui PPNS atau Penyidik Kepolisian kepada Kejaksaan”
Q20
I
Apakah penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol selama ini sudah maksimal?
I1 “Saya rasa sudah maksimal dalam peneggakannya namun Kami akui masih ada saja piihak-pihak yang tidak menaati aturan dalam Perda tersebut dengan masih adanya pihak yang menjual dan menyediakan tempat untuk mengkinsumsi minuman beralkohol di Kota Serang dan ini menjadi bahan masukan Kami selaku Pemerintah agar dapat memberikan solusi yang paling baik terkait pelarangan minuman beralkohol ini”
I2 “Saya rasa sudah maksimal apa yang dilakukan oleh Pemerintah melalui SKPDnya dalam rangka menaggulangi permasalahan minuman beralkohol ini sudah maksimal, namun kata maksimal tidak selalu berbanding lurus dengan fakta dilapangan karena diluaran sana masih banyak pihak yang mengedarkan minuman beralkhol di Kota Serang, ini masalah kesadaran Masyarakat yang harus ditingkatkan agar amanat Perda Pekat bisa diwujudkan”
I3 “Kami rasa sudah maksimal dalam melakukan penegakan akan tetapi Kami selalu dihadapkan kepada permasalahan klasik yaitu penjual minuman keras itu tersembunyi, terdapat di pusat kota sampai perkampungan di Kota Serang apalagi untuk daerah Walantaka dan Curug serta Taktakan Kami sulit menjangkau tempat tersebut, penegakan sudah maksimal namun hasilnya belum maksimal karena terkendala sumber daya, luas wilayah, dan penjualan minuman beralkohol yang terkadang sudah dipastikan ada menjual minuman keras namun ketika dirazia hanya ditemukan sedikit mirasnya”
I4 “Kami sudah melakukan upaya semaksimal mungkin agar menghasilkan dampak yang baik dalam upaya pemberantasan miras di Kota Serang ini, namun kalo masalah faktanya masih banyak yang menjual miras di Kota Serang. Itu karena mereka main kucing-kucingan dengan Kami, terselubung sebagai warung kelontong, Warung Remang-remang, Kafe dan tempat Karaoke itu menjadi kedok bagi penjual miras di Kota Serang bahkan ada Toko Bangunan yang dijadikan gudang miras di Daerah Kecamatan Serang itu fakta yang mengejutkan untuk Kami”
I5 “Saya rasa upaya yang dilakukan Pemerintah sudah maksimal namun haslnya masih kurang karena menurut saya banyak faktor yang berpengaruh, penjual minuman alkohol itu sembunyi-sembunyi saya yakin ituh warung-warung jamu jual minuman beralkohol biarpun yang kelasnya menengah ke bawah kemudian ada yang jual kan berarti ada yang minum. Gak mungkin toh ada yang jual kalo gak ada yang beli pembelinya juga harusnya kena biar
gak ada yang beli lagi tuh minuman beralkohol biar adil jangan yang jual aja yang kena kalo yang menjual sih saya rasa karena nguntungin aja mereka jual apalagi ditempat hiburan harganya bisa lebih mahal lagi”
I6 “Menurut saya belum tegas karena masih banyak lo penjual minuman beralkohol di Kota Serang ini itu sudah jadi rahasia umum di Stadion Ciceri, Alun-alun itu kan banyak yang menjual miras masa Satpol PP dan Kepolisian masa tidak tau itu sudah jadi rahasia umum di Kota Serang loh Mas, bahkan tiap tahun baru anak muda kan merayakannya dengan pesta miras, yang lebih gawatnya lagi hajatan perkawinan saja dijadikan kesempatan buat berpesta minuman beralkohol iru gawat sekali kan, anak sekolah SMP saja sudah banyak yang minum bagaimana miris saya”
I7 “Kalo penegakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam menegakan Perda Pekat ini Saya pikir sudah maksimal. Namun sayangnya permasalahan Penyakit Masyarakat ini tidak pernah selesai karena banyak faktor seperti tingkat pendidikan rendah, kemiskinan, lapangan pekerjaan yang kurang bisa menjadi peyebab adanya Penyakit Masyarakat. Jika Kita pahami sesungguhnya masalah Penyakit Masyarakat ini saling terkait PSK dengan Hiburan Malam, Miras merupakan satu keluarga”
Q21
I
Menurut pihak terkait kendala apa yang dihadapi dalam penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol ini ?
I1 “Kendala yang dihadapi dalam memberantas miras di Kota Serang ini masih kurangnya kesadaran Masyarakat akan bahaya minuman beralkohol dan masih banyaknya orag yang tidak bertanggungjawab yang menjual minuman beralkohol di Kota Serang. Apalagi kalau itu minuman keras oplosan sudah pasti berbahaya”
I2 “Kendala terbesar sebenarnya ada pada ketidak tegasan Petugas pelaksana. Saya rasa mereka itu kurang tegas, dan Saya juga melihat hambatan utama pemberantasan minuman beralkohol ini tidak tepat sasaran seharusnya langsung ke disasar produksinya biar habis, kesadaran Masyarakat juga perlu ditingkatkan agar penegakan Perda Pekat ini bisa optima. Kesadaran Masyarakat sangat penting harus membantu pihak yang berwajib laporan Masyarakat itu yang penting juga menurut Saya karena peredaran minuman beralkohol itu ada di tengah Masyarakat”
I3 “Banyak Kendala yang dihadapi oleh Kami dalam upaya menegakan Perda ini, penjual minuman beralkohol itu ngumpet tempatnya apalagi yang di pelosok seperti daerah Curug, Walantaka, Taktakan itu kami kesulitan untuk menanggulanginya keterbatasan personil berbanding dengan luas wilayah masih timpang. Untuk itu Masyarakat Kami harapkan lebih berperan aktif dalam membantu tugas Kami”
I4 “Kalo bicara kendala yang dihadapi peredaran miras itu sulit untuk dihadapi apabila masih banyak oknum yang mengkonsumsi, menjual dan memproduksinya itu salah satu kendala, kemudian yang menjual miras itu ada dimana-mana dari pusat kota sampai pinggiran kota tersembuyi. peran dan laporan Masyarakat sangat Kami butuhkan untuk membantu, kemudian
yang menjadi kendala juga, tempat menjual miras yang berkedok tempat usaha Kafe dan Karaoke itu menjadi kesulitan tersendiri ditambah lagi ada oknum yang membentengi tempat itu yah sudah menjadi kendala juga buat Kami karena sering kali bocor apabila akan diadakan razia”
I5 “Selama ini kalo dari Pihak Disperindagkop sih tidak ada masalah berarti dari masalah perijinan dan pengawasan bisa berjalan dengan baik namun ada keterbatasan dalam pengawasan karena Pegawai Disperindagkop yang terbatas dan gak mungkin menjangkau seluruh wilayah Kota Serang sampai kepelosok-pelosok. Nah ini dia yang juga jadi masalah yang jual minuman beralkohol itu gak cuma di kota loh de di kampung-kampung juga banyak yang jual dan sulit buat kena tindakan”
I6 “Kendala yang utama ada banyak penjual miras di lingkungan Masyarakat yang belum tersentuh petugas karena kemampuan dan semberdaya aparat ini terbatas tidak mungkin menjangkau setiap sudut wilayah Kota Serang ini harus ada peran Masyarakat termasuk keluarga harus mengawasi dan berperan dalam penegakan aturan minuman beralkohol ini agar minuman beralkohol tidak ada di lingkungan Kita”
I7 “Kendalanya miras itu bisa dijual dimana saja dan dikonsumsi oleh banyak kalangan jadi sulit untuk diberantas, kemudian banyak tempat usaha Karaoke dan juga Hiburan Malam yang secara sembunyi-sembunyi juga menjual miras apalagi kalo ada keamanan dari oknum aparat kepada tempat yang digunakan untuk melakasanakan kegiatan yang termasuk Penyakit Masyarakat akan lebih sulit untuk ditertibkan”
Q22
I
Apakah pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembuatan dan penegakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan Perda no 2 Tahun 2010 ?
I1 “Tentu saja memiliki kemampuan sesui dengan backgroundnya masing-masing. Ada pertimbangan dan masukan dari para anggota DPRD Kota Serang dan para SKPD yang memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan Perda No 2 Tahun 2010 ini kususnya terkait larangan minuman beralkohol., Kalo masalah penegakan sih demikian Satpol PP dan Kepolisian kan memang tugas mereka untuk menertibkan masyarakat dan sudah terlatih pula jadi saya rasa mereka kompeten dalam hal penegakan”
I2 “Tentu saja pelaksana Perda itu dipilih sesuai dengan kempuannya masing-masing dan sesuai dengan fungsinya dalam pemerintahan ”
I3 “Yah jelas pihak yang ditunjuk itu memiliki kemampuan yang sesuai dengan Perda De, Kami yang ditunjuk sebagai pihak yang berwenang melakukan razia dan penertiban karena itu memang salah satu tugas yang melekat di Kami. Sedangkan pihak SKPD yang lain hanya berperan sebagai pihak yang melakukan pengawasan sesui dengan tugasnya kalo masalah razia yah itu tugasnya kami meskipun dalam rangka penutupan tempat hiburan itu belum diatur dalam Perda teknisnya, tapi penutupan itu bisa dilakukan apabila ada pencabutan ijin usaha dari pihak BPTPM dan Disperindag”
I4 “Saya rasa yang pihak yang dilibatkan untuk menangani masalah peredaran miras ini memiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya. Tapi untuk menangani masalah miras ini tidak hanya sekedar kemampuan yang dimiliki
namun harus ada keseriusan dan konsistensi juga dalam rangka menegakan peraturan ini. Pihak Pemda ini saya rasa masih main-main dalam penegakan Perda miras ini bukinya tempat usaha yang terbukti melanggar masih banyak yang belum dicabut ijin usahanya”
I5 “Saya rasa semua yang dilibatkan ini mempunyai kemampuan sesuai dengan kewenangannya masing-masing”
I6 “Di Pemerintahan ini kan setiap SKPD itu membidangi bidangnya masing tentunya juga akan memiliki kompetensi di bidangnya jadi saya rasa pelaksan Perda Pekat ini utamanya masalah miras yah punya kemampuan buat nangani masalah ini”
I7 “Yah sudah tentu memiliki kemapuan kan yang dipilih sebagai pelaksana Perda Pekat ini sesuai dengan tupoksinya. Satpol PP kan memang tugasnya menertibkan Masyarakat dan juga SKPD lain yang ikut meembantu juga memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing.”
I8 “Tentu saja pihak yang dilibatkan dalam pembuatan dan pelaksanaan Perda Pekat ini memiliki kemampuan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yah sangat mugkin memiliki kemampuan yang dibutuhkan karena dalam Pembuatan kebijakan kan memang tugasnya Dewan dan Wali Kota dalam penegkan juga ada Satpol PP dan Kepolisian yang sudah terlatih untuk melakukan tugasnya”
I9 “Yang harus dilibatkan seharusnya yang memiliki kemampuan untuk memberantas peredaran miras ini. Saya pikir perangkat negara itu semuanya memiliki kompetensi. untuk melaksanakan tugasnya bantuan dari Masyarakat juga diperlukan dari pihak agama juga harus berperan tentunya Kami sendiri dari pihak Gereja sangat melarang jemaat Kami untuk mengkonsumsi miras atau narkoba yang bisa membuat pikiran dan akal manusia itu jadi rusak sehingga perbuatan yang dilakukan pun akan berujung pada perbuatan dosa”
I10 “Pastinya mereka punya kemampuan kalo Polisi sama Pol PP gak bisa nangani masalah miras yah buat apa ada Polisi. Tapi buktinya miras masih ada di Kota Serang kan jangan ditanya tuh di Pandean atau di Rau mah banyak kebetulan rumah Saya deket Rau di Lopang situ kan deket yah. anak remaja kalo mau hiburan sama minum larinya yah ke atas pasar situh. Miras masih ada, jadi masalah, apalagi yang oplosan itu kan bahaya kemana pihak yang berwajib buta semua ini miras tiap malam dijual apa gak dirazia tuh”
Q23
I
Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam perumusan maupun pelaksanaan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Kalo dalam perumusan Perda Pekat ini tidak ada halangan berarti hanya mungkin kesulitannya adalah membuat aturan yang sesuai dan tepat untuk memberantas Penyakit Masyarakat di Kota serang yang salah satunya minuman beralkohol ini. Sedangkan dalam penegakannya mungkin kendala yang dihadapi masih ada pelanggaran yang terjadi karena masih adanya pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan mengedarkan minuman
beralkohol ini secara sembunyi-sembunyi tentunya. Yah kan gak mungkin mereka terang-terangan berjualan minuman beralkohol”
I2 “Karena ini merupakan aspirasi dari Masyarakat Kota Serang yang disampaikan melalui Tokoh Masyarkat dan agama di Kota Serang yang khawatir terhadap peredaran minuman beralkohol ini, yang bisa berdampak negatif pada kehidupan Masyarakat Kota Serang tentu menjadi faktor pendukung bagi Perda ini. Adapun faktor penghambatnya lebih kepada pelaksanaan Perda Pekat ini, minuman beralkohol itu masih gampang buat ditemui di Kota Serang kendala yang dihadapi menurut saya karena masih banyak yang beli jadi masih banyak jual. Gak akan habis minuman beralkohol ini di Kota Serang kalo masih banyak warga Kota Serang yang mengkonsumsi miras”
I3 “Dalam proses perumusannya Perda ini gak ada hambatan karena memang didukung oleh semua pihak gak ada yang ingin miras ini bereedar di Kota Serang, apalagi Kota Serang ini terkenal dengan slogan Kota Serang Madani yang bernafaskan islam. Jadi semua pihak tentunya menginginkan Kota Serang ini bebas dari peredaran miras meskipun pada penegakanya Kami Satpol PP khususnya masih menemukan kendala karena miras ini tidak ada habisnya meskipun kami melakukan razia, karena peredaran miras ini ada dimana-mana sulit dikontrol dan miras ini sudah dikonsumsi oleh semua kalangan jadi sulit untuk diberantas karena masih banyak pihak yang mengambil keuntungan dari peredaran miras ini.”
I4 “Perda ini kan bertujuan baik untuk Kota Serang tentunya disambut baik keberadaanya, penghambat penegakan Perda ini terkadang datang dari internal Pemerintah sendiri dengan ketidaktegasan dalam menutup tempat hiburan yang sudah jelas menjual miras itu ijinnya masih dibiarkan ko, pengawasan apa yang dilakukan apa buktinya tidak ada itu pengawasan dari dinas terkait Disperindag itu gak ada. Ijin Kafe usaha kafe tapi menjual miras masa mereka tidak tau”
I5 “Faktor pendukung adanya larangan minuman beralkohol ini yaitu adanya dukungan dari semua pihak yah tentu saja karena Perda Pekat itu sendiri lahir dari adanya kekhawatiran Tokoh Masyarakat Kota Serang terhadap peredaran minuman beralkohol yang bisa merusak generasi penerus. Tidak hanya minuman beralkohol Penyakit Masyarakat yang lain juga harus diberantas, sedangkan faktor penghambat dari adanya larangan minuman beralkohol ini masih ada oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan mengedarkan minuman beralkohol ini sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan. Yah hal lain juga yang gak bisa kita pungkiri kalo penikmat minuman beralkohol itu datang dari semua kalangan kan dari mulai anak sekolah sampe kakek dan ibu-ibu juga ada yang minum jadi begitulah cukup sulit memang mewujudkan keberhasilan larangan ini namun pihak pemerintah harus tetap berupaya dengan solusi-solusinya”
I6 “Pendukungnya yah Perda ini tuh melibatkan banyak SKPD jadi dan Kepolisian juga yah seharusnya itu merupakan faktor pendukung buat Perda ini. Sedangkan faktor hambatannya kalo menurut Saya pribadi berdasarkan
kacamata Saya Karena peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ini seperti kurang diperhatikan khususnya oleh Satpol PP dan Kepolisian itu seperti dibiarkan karena tiap malam kaya di Kepandean dan Stadion itu banyak yang jual minuman beralkohol.Kenapa tidak dirazia ini jalannya Perda pekat jadi terhambat pelaksanaannya, kemudaian faktor konsumsi minuman beralkohol di Serang juga sudah tinggi. Tahun 2015 Saya pernah jadi saksi ahli untuk pihak Kepolisian karena ada kasus meninggalnya 2 Remaja Putri akibat pesta miras itu menunjukan permasalahan peredaran minuman beralkohol masih terjadi di Kota Serang”
I7 “Karena Penyakit Masyarakat khususnya peredaran minuman beralkohol ini sudah sangat memprihatinkan peredarannya jadi merupakan musuh Masyarakat dan juga Pemerintah jadi yah pasti semua unsur pihak tersebut pasti mendukung. Paling yang menjadi hambatan itu pada proses penegakannya saja karena kan banyak dari Masyarakat juga yang doyan mengkonsumsi minuman beralkohol ini sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang mencari keuntungan dari peredaran minuman beralkohol ini.”
I8 “Yang menjadi faktor pendukung untuk pembutan Perda Pekat ini karena memang mayoritas Masyarakat Kota Serang adalah beragam islam yang tidak berkenan Kota Serang ini menjadi pusat aktivitas kegiatan yang digolongkan sebagai Penyakit Masyarakat. Kalau faktor penghambatnya Saya kurang begitu mengerti karena kenapa, meskipun ada larangan peredaran minuman beralkohol ini di Kota Serang ternyata belum bisa membereskan masalah tersebut karena generasi muda di Kota Serang mulai akrab dengan konsumsi narkoba dan minuman beralkohol”
I9 “Karena Saya tidak terlibat secara langsung jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan tapi Saya sedikit memperhatikan masalah Penyakit Masyarakat ini apalagi permasalahan yang berkaitan dengan Peredaran miras ini, sedikit bercerita pada waktu malam saya berkendara hendak ada keperlun, Saya melintas melewati kawasan Stadion itu yang dibelakangnya banyak warung-warung itu. Pada saat Saya lewat, Saya perhatikan ko yang ada di meja-meja itu botol-botol bir dan juga banyak Bapak-bapak yanh sedang minum bir-bir itu. Hal itu menunjukan pelaksanaan aturan miras ini belum bisa menangani permaslahan miras ko gak ada petugas yang merazia itu warung begituan yang jual miras”
I10 “Kalo pas pembuatannya Saya gak tau deh tuh, yang mau Saya sorotin nih pelaksanaannya gimana Saya cuma bisa prihatin aja nih De sama Aparat penegak hukum nih. Hambatannya ada di penegakannya gak tegas kalo bisa Pabrik mirasnya ditutup biar gak ada miras lagi. Kemudian yang beli miras minum nih harusnya di rehab kaya narkoba kan kalo udah kecanduan sama sesuatu hal itu bisa kaya orang gila. Nah kalo di agama Budha sendiri gak boleh minum miras ada dipasal lima “Aku bertekad tidak akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bisa melemahkan kesadaran” kalo minum miras kan hilang kesadaran kaya orang gila semua juga kacau apa yang dilakuin, kemudian ada ajaran Budha juga kalo yang mengkonsumsi miras atau hal yang gak bermanfaat lain itu dikehidupan
berikutnya bakal jadi hewan. Saya tegaskan bahawa agama Budha sangat melarang miras ini untuk dikonsumsi”
Q24
I
Siapa atau pihak mana yang dilibatkan sebagai pihak yang memiliki kemampuan (ahli ) dalam menangani permasalahan Perda no 2 tahun 2010 Tentang Pekat terkait peredaran minuman beeralkohol ?
I1 “Pihak yang dilibatkan sebagai ahli tentunya yang terlibat dalam penegakan, dalam merazia dan menertibkan itukan merupakan keahlian dari Satpol PP dan Kepolisian Sedangkan dalam bidang Perdagangan, Kesehatan dan sosial, itu merupakan kemampuan dan tugas pokok yang dimiliki Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan dan Dinsos”
I2 “Masalah minuman beralkohol ini berkaitan dengan beberapa aspek berkaitan dengan perdagangan dan kesehatan yah sudah pasti menjadi tugasnya Disperindag dan Dinkes sedangkan masalah penegakan penertibannya dilakukan oleh Satpol PP dan Kepolisian bahkan berkaitan dengan agama karena agama juga melarang minuman beralkohol ini jadi dari pihak agama yang diwakili MUI juga dapat berperan dalam pelaksanaan laranngan minuman beralkohol ini”
I3 “Kami Satpol PP dengan bantuan Kepolisian adalah Pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penertiban aktivitas Penyakait Masyarakat. Sedang SKPD lain yang ikut terlibat dalam pengawasan terhadap peredaran miras ini”
I4 “Masalah keahlian bisa dilihat dari namanya kalo Dinas itu seperti Dinsos berkaitan dengan permasalahan sosial, Dinkes kompetensi dibidang kesehatan mereka jelas memiliki kemapuan masing-masing, namun keseriusan untuk bertindak kendalanya, Kami dari Kepolisian banyak melakukan penegakan itu sendiri lebih efektif dan menghasilkan Kami melakukan razia pekat ini setiap 6 bulan sekali 2 minggu berturut-turut dengan terlebih dahulu kami menurunkan intel-intel Kami untuk dapat memperoleh informasi mengenai peredaran miras di Kota Serang. Setelah diketahui siapa dan dimana yang menjual baru Kita eksekusi dengan melakukan penggrebekan. Sebenarnya kalau penegakan produk hukum daerah itu yang lebih berwenag adalah Satpol PP, Kepolisian hanya menjadi pendamping dan pembantu saja.”
I5 “SKPD itu kan ahli dalam bidangnya Kami dalam perdagangan, Dinkes dalam bidang kesehatan begitu juga Dinsos dan POL PP kan mereka itu ahi dibidangnya masing tinggal bagaimana caranya memberikan kontribusi sesuai kebidangannya kepada upaya pemberantasan minuman beralkohol ini agar berhasil.”
I6 “Kalo ahlinya dalam menertibkan dan merazia itu ahlinya Satpol PP dan Kepolisian kalo Dinkes sesuai tugasnya dalam bidang kesehatan juga melakukan himbauan-himbauan dan ikut mengawasi juga mengenai larangan peredaran minuman beralkohol ini karena di Dinkes juga ada perijinan tentang minuman dan makanan tuh jadi Kami juga bisa melarang minuman atau makanan yang berbahaya untuk diedarkan khususnya
minuman beralkohol.”
I7 “Kalo yang ahli menangani hal yang seperti ini tentunya yah Kepolisian dan Satpol PP karena itu memang tugasnya mereka.”
I8 “Sebagai Pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Perda Satpol PP tentunya memiliki kemampuan dan keahlian untuk menangani permasalahan yang terjadi”
I9 “Pihak Kepolisian dan Satpol PP mereka yang bertugas menjaga ketertiban di Masyarakat yang berwenang yah mereka dan ahlinya kan mereka itu kalau merazia itu”
I10 “Yah ahli dalam hal ini kan Satpol PP sama Kepolisian mereka yang harus lebih aktif buat memberantas peredaran miras jangan justru jadi backingnya kan banyak tuh backing-backingan tempat hiburan aparat lagi itu jadi rahasia umum De gak bisa Kita sangkal”
Q25
I
Apakah kebijakan tentang Perda No 2 tentang Pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol akan dapat menyelesaikan permasalahan minuman beralkohol yang terjadi?
I1 “Tentu saja akan berhasil apabila semua pihak dapat bekerjasama dengan baik dalam rangka memberantas peredaran minuman beralkohol. SKPD melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya dengan dibantu peran dari Masyarakat karena Masyarakatlah yang lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dilingkungannya. Karena penegakan Perda ini perlu dukungan Masyarakat agar berhasil kan yang menkonsumsi minuman beralkohol iti masyarakat jadi diharapkan masih ada Masyarakat yang peduli pada dampak negatif ditimbulkan minuman beralkohol”
I2 “Perda Pekat ini dibuatkan agar berhasil dalam memberantas peredaran minuman beralkohol di Kota Serang. Saya yakin Perda ini bisa berhasil jika terus dilaksanakan dan ditegakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Perda, perbaikan dan evaluasi juga harus terus dilakukan dalam pelaksanaan Perda ini”
I3 “Perda ini akan berhasil apabila didukung oleh semua pihak mulai dari Kami sebagai penegak dan SKPD lain juga yang membantu sebagai mitra Kami. Namun Kami tidak bisa bekerja sendiri harus dibantu juga oleh Masyarakat denngan adanya laporan kepada Kami atau Kepolisian sebagai yang berwenang dalam hal ini juga Saya rasa Perda Pekat ini akan berhasil memberantas miras di Kota Serang atau setidaknya dapat mengurangi secara signifikan peredan miras ini”
I4 “Bisa asalkan semua pihak yang terlibat dalam penegakan Perda Pekat ini bisa bekerjasama dan melaksanakan aturan sesuai dengan tugasnya masing-masing tidak lupa adanya dukungan Masyarakat. Miras itu bisa diberantas kalo Masyarakat sering lapor saya yakin mereka tau di lingkungan mereka ada yang menjual namun berbagai faktor membuat mereka enggan melapor diantaranya gak enakan yang jual itu kenal atau apalah yang seharusnya alasan itu bisa dikesmpingkan”
I5 “Akan dapat diselesaikan permasalahan minuman beralkohol ini kalau semua pihak melakukan perannya dengan baik dan Masyarakat juga harus diberikan kesadaran yang lebih tentang bahaya minuman beralkohol agar tidak mengkonsumsinya lagian dosa juga kan di dalam agama kita juga dilarang minum minuman yang memabukan kalo Masyarakat sudah tidak ada yang minum yang jual juga bingung mas gak akan jualan alcohol lagi mereka”
I6 “Bisa berhasil walaupun akan sulit tapi Kita tidak boleh pesimis karena Perda Pekat inikan dibuat agar bisa menangani permasalahan minuman beralkohol dengan mengerahkan segala dan upaya yang dibutuhkan, pihak-pihak yang menngemban amanat Perda Pekat ini bisa mewujudkan keberhasilan Perda ini dengan juga didukung Masyarakat tentunya”
I7 “Bisa berhasil walaupun akan sulit tapi Kita tidak boleh pesimis karena Perda Pekat inikan dibuat agar bisa menangani permasalahan minuman beralkohol dengan mengerahkan segala dan upaya yang dibutuhkan, pihak-pihak yang menngemban amanat Perda Pekat ini bisa mewujudkan keberhasilan Perda ini dengan juga didukung Masyarakat tentunya”
I8 “Tentu saja bisa karena memang tujuan adanya Perda ini adalah untuk memberantas peredaran minuman beralkohol. Tapi agar berhasil masalah yang ada harus bisa diatasi dulu, karena di Kota Serang ini peredaran minuman beralkohol masih bebas kurang diawasi dan penegakannya juga masih kurang”
I9 “Sangat bisa sekali aturan ini sebagai aturan yang dibuat manusia sebagai pelengkap aturan Tuhan yang sudah ada di dalam setiap agama apabila setiap manusia taat pada agamanya masing-masing tentu peredaran minuman beralkohol ini tidak akan terjadi karena setiap agama melarang hal yang tidak baik bagi umatnya”
I10 “Bisa kalo misalkan aparat yang punya wewenang mau serius buat berantas miras pasti berhasil. Kita juga sebagai Masyarakat ikut dukung awasin bareng aparatnya biar kerjanya bener”
Q26
I
Apa jaminan keberhasilan Perda No 2 Tahun 2010 Pekat ini?
I1 “Hal yang bisa menjamin keberhasilan dari larangan tentang minuman beralkohol ini adalah konsistensi dari pemerintah melalui SKPD terkait dalam menegakan aturan ini kalo tidak ada konsistensi dari pemerintah tentu aturan ini hanya sebuah aturan yang tertulis saja hanya aturan untuk dilanggar”
I2 “Jaminan keberhasilan Perda ini tentunya keseriusan semua Pihak baik dari Pemerintah maupun Masyarakat Kota Serang untuk memberantas peredaran minuman beralkohol. Karena penegakan Perda ini juga perlu dibantu peran Masyarakat karena Pemerintah ini memiliki keterbatasan juga dari segi jumlah orang sampai waktu mereka pun tidak hanya mengurusi masalah minuman beralkohol, masalah Pekat yang lain seperti , perjudian, dan PSK juga masih ada di Kota Serang”
I3 “Jaminan agar Perda ini berhasil adalah adanya upaya dan dukungan dari semua pihak yang terlibat, dari Kami sendiri usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan Razia secara berkala setiap 3 bulan sekali kami melakukan razia rutin tekait peredaran miras dan pekat yang lain juga”
I4 “Jaminannya adalah kerjasama, konsistensi dan keseriusan untuk menegakan Perda ini penegakan yang tidak tebang pilih bisa menjamin keberhasilann aturan ini”
I5 “Yah yang sudah disebutkan tadi peran serta semua pihak, Pemerintah atau Masyarakat dalam rangka agar larangan peredaran minuman beralkohol ini bisa berahasil memberantas peredaran minuman berakohol dari Kota Serang”
I6 “Jaminannya adalah pelasanaan Perda yang kontinyu razianya harus rutin, pengawasannya harus rutin semua harus agendakan tata cara pelaksanaan Perdanya, kemudian Masyarakat juga ikut membantu itu bakal jadi jaminan biar Perda Pekat ini berhasil kalo masalah minuman beralkohol ini pastinya Masyarakat juga mendukung dan tau dimana saja minuman beralkohol beredar kalo harus dilaporkan pada yang berwajib”
I7 “Jaminan keberhasilan Perda ini menurut Saya konsistensi dan kerja keras pihak dari Satpol PP dan Kepolisian dan juga SKPD lain dalam menegakan aturan Perda ini. Kembali peran Masyarakat juga harus ditingkatkan untuk menjamin keberhasilan dari adanya Perda Pekat ini”
I8 “Yang bisa menjamin berhasilnya Perda ini adalah dengan adanya pelaksanaan aturan yang tegas dengan memberikan sanksi yang bisa menimbulkan efek jera”
I9 “Jaminan keberhasilan dari aturan ini tentunya pelaksanaan yang baik keseriusan dari pihak pelaksana dan peran serta dari Masyarakat”
I10 “Jaminannya berhasil kan kalo ketentuan dari aturannya dijalanin kalo gak dijalanin, gimana ada jaminan berhasil.? Aturannya dulu tegakin biar terjamin nih keberhasilan aturannya, jangan neko-neko kalo mau berantas sekalian sampe ke pusatnya miras tuh pabrik sama distributornya yang ngedarin miras di Kota Serang”
Q27
I
Apa solusi yang ditawarkan dari pihak terkait untuk menangani permasalahan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I1 “Menurut Saya hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi peredaran minuman beralkohol ini penegakanya ini harus lebih tegas, lebih rutin lagi dalam melakukan penegakan mingguan kalo bisa harian karena setiap malam pun di Kota Serang ini banyak penjual minuman beralkohol Warung Remang, Karaoke mereka menjual itu sudah jadi rahasia umum di Masyarakat ini jadi masukan yang berarti seharusnya”
I2 “Pemberantasan minuman beralkohol ini harus tuntas dari hilir hingga ke hulu. Prudusen miras ini harusnya menjadi sasaran utama untuk memutus rantai Peredaran minuman beralkohol ini, kemudian pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban diharapkan tidak melakukan pembiaran terhadap peredaran minuman beralkohol ini kemudian tidak hanya penjual seharusnya yang mengkonsumsi juga diberikan sanksi berat
juga agar bisa menimbulkan efek jera”
I3 “Segera dibentuk Perwal agar kami bisa lebih memiliki kewenangan lagi sebagai payung hukum Perwal itu berisi petunjuk teknis mengenai penegakan Perda dan Kami juga bisa menutup karena kalo ada Perwal yah ketentuan dan tata caranyanya akan diatur di Perwal”
I4 “Cabut ijin tempat usaha yang menjual miras itu salah satu solusi yang bisa dilakukan”
I5 “Pihak Satpol PP dan Kepolisian harus terus tuh razia tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol dan juga pabriknya. Tiap malam harusnya di agendakan kalo dirazia tiap malam kan mereka juga takut tuh yang jual dan juga yang minumnya dikasih pembinaan juga minuman beralkohol juga bisa bikin kecanduan jadi harusnya bisa ada rehabnya juga menurut saya dalam aturan itu”
I6 “Menurut saya untuk memberantas peredaran minuman beralkohol ini penertiban yang dilakukan seharusnya ditujukan juga kepada orang yang minum minuman beralkohol ini, jangan hanya penjual yang ditertibkan yang minum juga harusnya dihukum. Kemudian berantas juga minuman beralkohol ini sampai ke pusatnya kalo dirazia hanya Penjualnya saja gak akan ada habisnya ”
I7 “Solusinya razia dan tutup tempat usaha yang menjual minuman beralkohol ini kalo ada pabriknnya juga tutup pabriknya biar gak ada yang menyuplai”
I8 “Razia dan tutup tempat yang jual minuman beralkohol, hukum yang ngejualnya. Kalo ada pabrik yang bikin minuman beralkohol yah harus ditutup biar gak ada yang jual dan beli.”
I9 “Berantas habis miras ini sampai pada produsennya. Kalo masih ada produsennya suplai ke penjual akan terus ada begitu seterusnya, juga meningkatkan kesadaran Individu untuk tidak minum miras mendekatkan kepada Tuhan hidup dijalan Tuhan agar terhindar dari perkara miras”
I10 “Saran bisa saya kasih aparat yang berwenang harus lebih gencar lagi melakukan penegakannya, rangkul Masyarakat ajak kerjasama secara langsung biar bantu masalah miras ini. Jangan ada kongkalikong antara aparat sama pihak yang ngedarin miras ini ”
Q28
I
Dimana saja minuman beralkohol ini diedarkan di Kota Serang ?
I1 “Bisa dimana saja di Warung Remang, di Rumah Warga pun bisa tapi yang lebih pasti ada yaitu di Tempat hiburan Malam dan Karaoke seperti di Flemenggo, Kafé Solid, nah apalagi di Hotel Solid disana pernah ada dua Remaja putri yang meninggal karena pesta minuman beralkohol saya tahu berita itu dari Koran nah itu menandakan kalo minuman beralkohol ini masih menjadi masalah di Kota Serang”
I2 “Di pusat Kota hingga di perkampungan ada yang menjual di Warung Sembako juga ada sebagai kedok, di Tempat Hiburan sih itumah sudah pasti bahkan harganya bisa lebih mahal Saya tidak tau bagaimana sebenarnya
pihak Satpol PP dan Kepolisian ini dalam bertindak karena banyak tempat di Kota Serang yang menjual minuman beralkohol namun terkesan dibiarkan isu backing tempat hiburan oleh oknum pun masih ada tapi Saya tidak tau pasti kebenarannya namun apabila Kita lihat realitanya itu mungkin”
I3 “Yang pernah Kami temukan pada saat razia itu sperti di Warung Jamu, Tempat Hiburan Malam, Karaoke dan semacamnya bahkan Kami menemukan yang menjual minuman beralkohol itu berkedok Warung Nasi dan Warung Sembako”
I4 “Itu bisa dimana saja bahkan kami pernah mengrebek Toko Bangunan yang dijadikan gudanng miras di daerah Kecamatan Serang, tempat Karaoke dan Warung Jamu juga menjual. Namun Kami lebih menekankan penegakan langsung pada hulu peredaran miras ini seperti gudang dan produsinya seperti yang pernah dilakukan kami mengrebek Rumah yang memproduksi Ciu, itu bahan yang digunakan untuk membuatnya Air Mentah, Kuku Bima campuran Rivanol yang notabene untuk obat luka, sitrun, bahkan ada yang pakai spirtus dan micin. makanya banyak yang meninggal akibat miras oplosan ini menunjukan kesadaran Masyarakat pada bahaya miras ini harus jadi perhatian Kita bersama”
I5 “Bisa dimana saja di tempat kaya Warung Jamu juga banyak bahkan ada yang jual di Rumah, adapun apabila ada Kafe atau Tempat Hiburan lain apabila ada yang menjual minuman beralkohol akan Kami berikan peringatan dan kalo setelah diperingati tetap melakukan pelanggaran Kami akan cabut ijin usahanya dengan berkoordinasi dengan BPTPM”
I6 “Kalo di Kota Serang ini yang terkenal menjual minuman beralkohol itu di atas Pasar Rau, kemudian di Stadion Ciceri, Alun-alun, Kepandean itu tempat-tempat yang terkenal. Tapi menurut Saya masih banyak tempat yang lain yang menjual minuman beralkohol karena jualannya juga kan tertutup di kampung-kampung juga bisa saja ada yang menjual”
I7 “Minuman beralkohol ini bisa diedarkan dimana saja. Kalo yang terkenal banyak yang menjual minuman beralkohol di Kota Serang itu yaa Stadion Ciceri dan juga Taman Sari disana banyak yang menjual ada juga di Kepandean bukan hanya minuman beralkohol tapi PSK juga banyak disana”
I8 “Kenyataanya minuman beralkohol ini dijual dimana-mana, bahkan di Kota Serang ini ada beberapa tempat yang menjadi pusat perbuatan maksiat seperti di Kepandean dan Taman Sari”
I9 “Bisa dimana saja De di dekat rumah Saya juga ada yang menjual ko di warung pinggir jalan bisa jadi mereka juga menjual miras namun yang pasti di Tempat Hiburan Malam pasti mereka menjual kan banyak juga tuh Tempat Hiburan Malam di Kota Serang”
I10 “Banyak di Kota Serang mah, yang terkenal itu di Taman Sari, Kepandean, di Pasar Rau belum lagi banyak juga warung jamu pinggir jalan yang jual miras juga”
Q29
I
Kalangan mana saja yang mengkonsumsi minuman beralkohol?
I1 “Semua kalangan tua, muda mengkonsumsi minuman beralkohol Saya prihatin karena minuman beralkohol ini bisa merusak generasi muda di Kota Serang”
I2 “Anak sekolah SMA, SMP ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol Saya banyak melihat itu lewat berita meskipun bukan dari Kota Serang tapi tidak menutup kemungkinan hal itu juga itu terjadi di Kota Serang. Adapun pada dasarnya minuman beralkohol itu bisa dikonsumsi semua kalangan”
I3 “Bahkan ada anak dibawah umur yang menkonsumsi Kami mengetahuinya waktu razia pekat sebelum bulan Ramadhan kemarin anak itu baru kelas 3 SMP, jadi kalo kita bicara yang minum miras itu kalangan mana saja yah semua kalangan Pegawai Swasta, Pegawai Negeri, Pelajar semua kalangan pokoknya”
I4 “Ini yang lebih gawat semua kalangan De , Ibu-ibu juga ada yang suka mabuk apalagi kalangan yang lain Pelajar, Pegawai, Supir Truk, Anak Jalanan ini juga merupakan salah satu kesulitan dalam memberantas miras karena banyak kalangan yang mengkonsumsi miras”
I5 “Anak di bawah umur juga ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini, banyak di berita-berita tv yang menayangkan. Kalo minuman beralkohol ini dikonsumsi semua kalangan remaja-remaja zaman sekarang untuk memperingati hari besar seperti tahun baru pesta miraslah narkobalah ini harus jadi atensi kita bersama apalagi di Serang ada Perda Pekat yang melarang kegiatan semacam itu”
I6 “Dari kasus yang pernah terjadi saja itu bisa menjadi gambaran 2 Remaja Putri yang meninggal karena pesta minuman beralkohol oplosan itu menunjukan minuman beralkohol ini bisa dikonsumsi semua kalangan”
I7 “Kebanyakan kalangan muda yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini, tapi sebernarnya yang minum minuman beralkohol ini bisa dari kalangan mana saja bahkan Anak gadis, Ibu-ibu hingga Anak SMP dan SMA juga sudah banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini”
I8 “Konsumsi minuman beralkohol ini rupanya sudah menyasar berbagai kalangan di Kota Serang tidak memandang tua ataupun muda, laki-laki atau perempuan semuanya ada yang menjadi pengkonsumsi minuman beralkohol”
I9 “Bisa dari semua kalangan, miras ini sudah seperti narkoba mereka bersaudara yang mengkonsumsi gak kenal golongan bisa Anak-anak, Ibu, Bapak, Remaja ada saja yang mengkonsumsi”
I10 “Miras mah biasa siapa aja yang minum anak bocah SMP juga ada yang udah doyan apalagi yang tuanya mah banyak yang minum sampe kecanduan”
Q30
I
Apa tanggapan pihak terkait tentang minuman beralkohol yang boleh dijual di Hotel berbintang di Kota Serang ?
I1 “Tanggapan Saya seharusnya memang tidak boleh ada pengecualian untuk menjual minuman beralkohol ini, namun ada pertimbangan untuk di Hotel ini karena yang datang di Hotel berbintang ini biasanya ada orang asing juga yang menginap jadi pihak Hotel mau tidak mau harus menyediakan minuman beralkohol sebagai fasilitas di Hotel”
I2 “Kalo minuman beralkohol di Hotel itu merupakan hal yang bisa dikontrol keberadaanya itu sudah berijin dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak Hotel dan tidak sembarangan orang yang bisa membeli minuman beralkohol di Hotel toh harganya juga mahal belum tentu bisa dijangkau oleh semua kalangan yang minumnya juga kebanykan bule-bule yang menjadi tamu Hotel”
I3 “Yah kalo miras yang dijual di Hotel itu diperbolehkan oleh Perda karena yang minum juga kebayakan orang asing kalo di Hotel berbintang itu, jadi yah menurut saya karena di Hotel itu lebih bisa terkontroldari jenis dan ijinya juga mereka langsung melekat kalo tidak salah ada rekomendasi Disperindag dan BPTPM jadi tidak masalah mereka memang dijinkan”
I4 “Bahaya minuman beralkohol tetap saja ada meskipun diedarkan di Hotel Berbintang, bisa saja ketika mereka sehabis mengkonsunsi miras ini mengendarai kendaraan terjadi kecelakaan. Itu kan sudah banyak terjadi dan Kami akan tetap memprosesnya secara hukum apabila terjadi pelanggaran hukum yang diakibatkan oleh konsumsi miras itu bisa lebih berat hukumannya”
I5 “Oh kalau di Hotel itu ijinnya sudah ada kalo di Hotel Berbintang itu kaya di Hotel Ratu kan udah termasuk fasilitas hotel untuk tamu karena lebih terkontrol di Hotel itu. yah jadi diperbolehkan lagian bukan sembarangan orang juga yang bisa beli di Hotel mah harganya juga bisa ratusan sampai jutaan harganya kan mereka itu asli jual minuman beralkoholnya kebanyakan merk luar jadi ada pajak cukai juga”
I6 “Yah menurut Saya sih aturan Perda harusnya gak ada pengecualian sekali gak boleh yah gak boleh meskipun di Hotel Berbintang juga karena efek buruknya kan gak hilang meskipun di Hotel”
I7 “Kalo menurut Saya sekali dilarang yah harusnya dilarang meskipun di Hotel berbintang juga karena yah Perda ini terdengar menjadi tidak konsisten karena adanya pengecualian tersebut dan dampak buruk dari konsumsi minuman beralkohol itu kan masih ada meskipun dikonsumsi di Hotel”
I8 “Mau dijual dimanapun atau dikonsumsi dimanapun yang namanya minuman beralkohol ini tetap haram untuk dikonsumsi karena berbagai dampak negatif yang bisa ditimbulkan.”
I9 “Kalo pendapat Saya seharusnya dilarang juga karena bisa menimbulkan stigma negatif di Masyarkat kalo ada pengeculian begitu”
I10 “Harusnya sekali dilarang yah dilrang meskipun itu di Hotel, yang minum di Hotel kan cuma orang-orang tertentu doang yang berduit kan sama aja dampaknya meskipun di Hotel juga jadi seharusnya dilarang juga”
Q31
I
Siapa menurut pihak terkait yang bisa mewakili suara atau aspirasi dari pihak yang terkena dampak adanya Perda No 2 Tahun 2010 terkait peredaran minuman beralkohol di Kota Serang ?
I11 “Kalo itu Saya kurang paham Mas palingan kan Dewan yang ngewakilin suara dari Masyarakat. Ada larangan begini juga kan yang kena dampaknya yah tempat hiburan kaya kita ini. Yah mungkin ada Masyarakat juga yang
gak seneng kalo ada Tempat Hiburan Malam di Kota Serang sedangkan miras ini kan yah sumber pemasukan utama bagi tempat ini ketimbang bayaran tiket masuk sama room karaoke. kalo bisa kami ini bisa dibiarin tetep jualan miras yang kerja disini juga kan butuh penghasilan kami juga bayar pajak ada ijin usahanya juga kan.”
I12 “Gak ada bos yang bisa ngewakilin suara Kita ini kan jual miras ini dilarang lah terus apa yang bisa didenger dari Saya. Apalagi cuma pedagang miras pinggir jalan kaya Saya, Kalo mau jujur sebenernya Saya juga takut ketangkep tapi mau gimana kan penghasilan dari jualan miras ini juga lumayan untungnya. Bisa sampe Rp.200.000 ribu semalem lumayan kan banyak peminatnya juga kalo di daerah Kepandean sini mah, bos tau sendirI kan disini mah banyak yang nongkrong kalo malem. Apalagi kalo hari-hari besar liburan atau tahun barulah itu bisa sampe laku 50-100 botol semalem. Kalo minuman yang Saya jual sih paling Bir, Kolesom, AM, kalo mau yang agak elit yah harus pesen bos harganya juga beda kalo yang biasa kaya bir, Kolesom, AM itu cuma 30-40 ribuan yang Merk luar yah rutusan sampe jutaan juga harganya cuma harus pesen kalo mau..”
I13 “Yang ngewakilin suara yang ngejual miras kaya Saya sembunyi-sembunyi kaya gini gak ada. Saya juga tau ini dilarang tapi kan masih banyak yang nyari dan beli nih miras, untungnya juga lumayan.”
I14 “Yah kalo masalah mewakili suara rakyat kan itu tugasnya Dewan yah Mereka kan dipilih untuk mewakili Masyrakat di Pemerintahan setiap Perda yang ada juga seharusnya berdasarkan aspirasi Masyarakat setiap daerah kan punya wakil di Pemerintahan”
I15 “Kalo yang terkena dampak Masyarakat kan kalo kita bicara wakil Masyarakat itukan bisa Tokoh Masyarakat yang ada atau bisa diwakili siapa saja Lurah, Camat atau Dewan yang ada di lingkungan Kita juga kan bissa mewakili, apalagi terkait peredaran miras ini bisa kita laporin kalo ada yang jual”
I16 “Kalo yang bisa ngewakilin masalah kebijakan di Pemerintah itu utamanya kan Anggota Dewan yang mengambil masukan-masukan dari lingkungan Kota Serang. Apalagi yang berkaitan dengan masalah miras ini harus lebih dalem ngambil informasinya buat masukan dan jadi bahan perbaikan nantinya buat Pemerintah. Seperti Kita ini kan Juranalis nyari berita turun lapangan langsung nyari informasi dari sumbernya langsung dijadiin berita itu termasuk juga mewakili suara Masyarakat”
Q32
I
Apa persepsi Pihak terkait terhadap Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I11 “Ada larangan kaya gini kan niatnya bagus biar gak ada masalah yang ditimbulkan akibat konsumsi miras, tapi banyak kan yang udah jadi gaya hidup minum miras ini tamu-tamu Karaoke juga biasanya pasti beli minuman buat sambil diminum pas nyanyi, yang doyan miras banyak jadi yah susah buat dilarang juga”
I12 “Yah sebenarnya sih Saya juga setuju yah ada larangan itu, tapi mau gimana lagi bos untungnya lumayan buat makan sehari-hari terpaksa juga jual miras sih pengen cari kerja juga susah kalo cuma lulusan SMP kaya Saya mah. Semenjak ada larangan ini Saya juga jadi takut buat jualan miras tapi kan ada uang kemanananya kan bos, sama yah kita gak usah sebut merklah takut ada apa-apa juga kan yah, bos juga taulah kan yah, Satpol PP sama Polisi juga susah buat razia disini mah kalo pun dirazia Saya juga udah dikasih bocoran sebelumnya”
I13 “Bagus sih ada larangan begitu Saya sebagai rakyat juga ngedukung. Tapi suka pilih kasih ngerazianya cuma pedagang kecil doang yang kena giliran di Tempat Hiburan kaya di Kafe-kafe mah jarang kena itu kan gak adil harusnya semua kena”
I14 “Kami sendiri sangat mendukung adanya Perda Pekat ini saya juga prihatin karena banyak anak muda sekarang doyannya yah itu minum miras, padahal itukan dosa lagian tidak bermanfaat juga bagi Kita. Kemudian Kami minta juga kepada pihak berwenang untuk lebih giat melakukan penegakan. Kalo di daerah Walantaka sinih saya selaku pemuda juga yah sering silaturahmi kepada Kapolsek membicarakan masalah kemanan di Walantaka, kadang juga kami membicarakan tentang masalah miras perjudian yang terjadi di wilayah Kami ini sekedar memberikan bantuan informasi juga kepada pihak Kepolisian. Tapi kalo di kampung sih ada memang yang menjual miras ini tapi yang banyak itukan di Pusat Kota kaya di Ramayana juga ada tuh tempat hiiburannya di atasnya tapi jarang kena razia apalagi yang di Kepandean mah jangan ditanya itumah pusatnya Penyakit Masyarakat”
I15 “Bagus ada larangan kaya gini jadikan yang jual miras juga takut , tapi masih ada saja yang jual karena banyak Masyarakat terutama pemuda juga yang suka minum miras buat kesenaangan gitulah , jadi harus lebih ditegakan lagi pokoknya aturannya. Biar masalah miras ini bisa diatasi di Kota Serang apalagi kan Kota Serang ini terkenal dengan agama islamnya yang sangat kental jadi miras ini harus diberantas dari wilayah Kota Serang”
I16 “Kalo dari pandangan Saya sudah bagus ada larangan tentang miras ini, kalo bisa penegakannya itu harus lebih intensif lagi agar bisa memberantas miras karena maslah miras inikan musuh kita bersama. Kendala penegakan miras ini sebenernya kan kuncinya ada ditangan Pemerintah, aparat penegaknya itu jangan justru jadi ikut melindungi adanya peredaran miras dengan menjadi backing bagi Pihak yang menjual minuman beralkohol. itukan isu yang berkembang di Masyarakat kan ada buktinya juga kalo dilihat dari penegakan peredaran miras yang dilakukan selama ini kenapa tempat-tempat yang sudah terbukti menjual miras masih bisa terus berjalan setiap malam”
Q33
I
Apa peran pihak terkait dalam menegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol?
I14 “Yang Kami lakukan adalah, kalo misalkan di daerah Kami ada yang menjual miras yang dilakukan hanya sebatas mengingatkan dan kalau tidak
bisa diingatkan maka akan dilaporkan. Miras ini tidak baik untuk dijual apalagi kalo yang belinya anak pemuda yah itukan banyak dampak buruknya jadi paling kami hanya mengingatkan saja kalo penangkapan dan razia itu kan tugasnya Polisi dan Satpol PP”
I15 “Kami sebagai bagian dari Masyarakat sangat mendukung adanya larangan peredaran mirasi ini. Kami sebagai ormas yah paling hanya mengawasi saja peredaran miras ini khususnya di wilayah Kota Serang kalo misalnya ada yang menjual Kami mungkin hanya bisa melaporkan karena untuk penindakan itu kan wewenangnya Kepolisian. Dan memang biasanya tertutup sih yang jual miras sembunyi-sembunyi jadi jarang terekspose.”
I16 “Kalo meran media sebenarnya sebagai pemberi informasi mengenai isu-isu yang ada di publik. Apalagi miras ini kan dilarang di Kota Serang, peran Media juga buat memberikan informasi kepada Masyarakat kalo miras ini dilarang di Kota Serang. Ngangkat permasalahan tentang miras buat jadi bahan masukan bagi Pemerintah itu salah satu peran media terkait masalah peredaran miras ini.”
Q34
I
Apakah selama ini pihak terkait memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya mengenai Perda no 2 Tahun 2010 terkait minuman beralkohol ?
I11 “Gak ada kesempatan mau ngomonng apa orang Saya juga sebenarnya ngerasa salah jadi apa yang mau diungkapin. Palingan kalo mau ngerazia tuh ke pabriknya langsung jangan cuma pedagang-pedagang yang modalnya dikit aja yang kena razia.”
I12 “Gak ada kalaupun ada gqk bakalan didengar juga kalo yang ngomong dari golongan kaya Kami ini.”
I13 “Gak ada kalaupun ada gqk bakalan didengar juga kalo yang ngomong dari golongan kaya Kami ini.”
I14 “Ada sebenarnya kan Masyarakat ini punya hak untuk melakukan hal itu masalahnya kan tinggal kemauannya saja, masalahnya terkadang kan Masyrakat juga malas untuk banyak bicara karena terkadang tidak didengarkan juga jadi disinih Pemerintah juga harus lebih proaktif merangkul Masyarakat kalo yang Saya lakukan yah tadi sekedar silaturahmi sambil membicarakan kondisi wilayah saja kepada Polsek terdekat”
I15 “Selalu ada kesempatan kami juga sering mengadakan acara yang juga sering mengundangTokoh Masyarakat sekitar. yah Pimpinan Pesantren, Kepala Desa, Camat, Kapolsek juga diundang seluruh unsur Pimpinan yang ada kan kami undang terkadang juga bisa membicarakan masalah apa saja isu-isu, kemamanan dan ketertiban yah lewat situ kami biasanya membicarakan pemikiran-pemikiran bisa saja berkaitan dengan peredaran miras”
I16 “Kalo Kami menuangkan suara dan pendapat Kami melalui berita yang terpercaya berdasarkan fakta-fakta yang didapat di lapangan baru di tuangkan kedalam bentuk berita. Agar bisa dibaca Masyarakat dan Pemerintah juga bisa mengambil informasi dari apa yang diberitakan utamanya masalah miras ini karena Saya juga pernah ngangkat masalah
1
miras di Kota Serang” Q35
I
Apa yang menjadi faktor pendukung terjadinya peredaran minuman beralkohol di Kota Serang padahal sudah dilarang?
2
I11 “Karena banyak yang beli Mas miras ini kan banyak yang suka apalagi kalo tahun baru banyak yang tua yang muda, cewe juga ada yang doyan minum keuntungan juga lumayan besar . Lagian ada kerjasama juga kalo masalah keamanan razia yang diadain juga jarang kesinih..”
I12 “Yah karena banyak yang beli terus nguntungin aman juga kan kalo jualannya dilarang yah dilarang tapi kalo masih banyak yang beli minuman sih yah bakalan terus ada yang jual miras mah.”
I13 “Untungnya lumayan bisa dapet Rp 10.000-20.000 untungnya per botol jadi lumayan nambah pemasukan, terus laku karena banyak yang cari.”
I14 “Yang menjadi faktor pendukung itu salah satunya banyak yang beli laku miras itu banyak yang beli apalagi kalo di tempat hiburan itu keuntungannya itu gede, karena dijual dengan harga mahal sampai 300% naiknya ketimbang beli di luar, miras udah jadi gaya hidup juga buat kalangan tertentu jadi yah bisa untung banyak kalo jual miras”
I15 “Kurangnya penindakan juga jadi faktor masih banyaknya yang jual miras, lagian miras ini juga nguntungin buat para pengusaha hiburan barang utama yang dijual di Tempat hiburan miras jadi yah masih dijual karena menguntungkan buat mereka”
I16 “Penegakan yang tidak tegas, penertiban yang jarang dilakukan dan justru seperti ada pembiaran terhadap peredaran miras di Kota Serang ini faktor gaya hidup Masyarakat Kota Serang yang mulai akrab dengan konsumsi miras ini juga menjadi faktor pendukung kenapa miras ini masih beredar di Kota Serang”
Q36
I
Apa tanggapan terhadap permasalahan minuman beralkohol di Kota Serang?
I11 “Kami yang jual terus disalahin padahal kan Kami juga jual karena ada yang beli, dan yang buat ini minuman kerena ada pabriknya juga dan kalo impor juga distribusinya kan ada cukai pajak buat Pemerintah jadikan Pemerintah juga dapet keuntungan, Yang bikin miras ini jadi masalah kan kalo yang maboknya rese gak kontrol bikin rusuh baru jadi masalah, terus juga yang jadi masalah itu kalo mirasnya oplosan bisa bikin meninggal kalo di tempat kita yang dijual cuma minuman yang merknya jelas aja bukan oplosan.”
I12 “Saya jual juga kan karena ada yang beli apalagi yang belinya itu banyak kan nguntungin Saya juga kan gak akan jual kalo gak ada yang beli, lagian aparatnya juga kan pada doyan minum juga ada yang minta jatah juga kan kadang, tapi kalo Kami disini kan yang jaganya lebih tinggi jadi jarang dipinta jatah sama oknum lain ada oknum Satpol PP juga ko yang dapet jatah buat ngebocorin kalo ada razia.”
I13 “Miras inikan Saya jualin karena emang laku dan banyak yang nyari selama masih ada yang doyan miras ini yah tetep banyak yang jualan meskipun dilarang juga.”
I14 “Saya lihat penegakan Perda Pekat ini masih kurang buktinya saja masih banyak ko di Serang ini Tempat Hiburan yang menjual miras. Kalo Tempat Hiburan kan terlihat cenderung diketahui orang banyak kenapa tidak ditutup saja, setiap malam juga mereka beroperasi ko menjual miras, bukan hanya miras perempuan juga dijajakan di Tempat Hiburan itu. Kadang juga saya dengar kalo Tempat Hiburan ini mah keamanannya dari oknum aparatlah apalah itukan jadi permasalahan kalo ada aparat yang jadi backing tempat begituan”
I15 “Tanggapan Saya mengenai permasalahan miras Di Kota Serang ini masih banyak yang menjual, karena banyak juga warga Kota Serang yang terbiasa mengkonsumsi miras dengan berbagai macam alasan. Ada yang memang untuk sekedar senang-senang bahkan ada yang menjadikannya suatu kebutuhan ini yang menyebabkan miras ini banyak beredar di Kota Serang tidak hanya di Serang tapi di wilayah lain sama miras itu sudah jadi minuman yang wajib ada pada saat-saat tertentu yah apalagi menjelang tahun baru itu pasti ada pesta-pesta miras”
I16 “Saya sangat kecewa dengan kinerja penegakan Perda Pekat ini dengan masih banyaknya pihak yang menjual miras mulai dari Warung Jamu sampai tempat Karaoke, Kafe masih menjual miras ini. Bagaimana sebenarnya penegakan aturan ini ditambah lagi konsumsi miras ini sudah menyasar semua kalangan di Kota Serang tidak mengenal umur dan status”
Q37
I
Bagaimanakah realita penegakan Perda No 2 tentang pekat di Kota Serang terkait minuman beralkohol.?
I11 “Realitanya kalo mau buka-bukaan sih disini juga ada jatah buat keamanan, kerjasama juga kalo misalnya ada razia biasanya juga Kita dikasih bocoran. Yang ngambil keuntungan kan bukan cuma Kita yang untung ada oknum lain juga yang diuntungin. Kita disini bayar pajak ada ijinnya juga.”
I12 “Yah kalo ditanya itu bos juga tau dan liat sendiri ini saya jualan yah aman-aman aja kan. Selama ada uang keamanan mah bisa jualan, yang negakin aturannya juga ada banyak yang doyan minum juga ko mereka juga dapet keuntungan juga dari Kami ini disini. yang jualan didalem sanah ada 4 yang jual, belum lagi yang di tempat Karaoke juga kan ngasih jatah juga biar gak dirazia”
I13 “Seperti yang udah saya omongin tadi, yang kena razia cuma penjual yang kecil-kecilan, giliran Kafe sama tempat Karaoke yang jualnya banyak gak kena gara-gara ada backingannya dan ngasih jatah sama petugas”
I14 “Seperti yang Saya katakan tadi di Kota Serang ini masih bebas jualan miras apalagi di tempat-tempat hiburan kaya di Savana, FN, Flamenggo kan mereka itu jual miras. Tapi kenapa masih dibiarkan sama pihak yang berwajib seperti dibiarkan karena mereka itu ada backingnya kalo pun ada razia udah dibocorin biasanya”
I15 “Kalo masalah penegakan sendiri masih terkesan adanya pembiaran karena seperti yang Saya tau banyak tempat hiburan yang jual miras tempat Karaoke juga banyak yang menawarkan miras kepada pengunjungnya, nah ini kenapa gak ditindak karena ini udah lama terjadi masih belum tertangani”
I16 “Dilihat realitanya berdasarkan pada waktu Saya mencari informasi mengenai miras ini, banyak fakta yang mencengangkan dari penegakan Perda Pekat khususnya masalah peredaran miras ini. Penertiban yang dilakukan sangat jarang kemudian ada beberapa Tempat Hiburan dan daerah yang ada penjual mirasnya itu dilindungi oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab, sekalipun akan dilakukan razia waktunya akan dibocorkan kepada pihak yang menjual miras. Semoga kedepannya Pemerintah bisa menegakan Perda Pekat ini dengan baik”
Q38
I
Apa solusi yang diharapkan dari adanya Perda Tentang Pekat ini ?
I11 “Kalo solusi yang diharepin sih Kita bisa bebas jualan miras, apalagi kan miras ini udah jadi kebutuhan buat kalangan tertentu. Yah udah jadi kebutuhan kan bukan cuma Islam yang ada di Serang kalo orang Batak kan udah kebiasaan minum jadi mau gimana lagi gak bisa dilarang, kalo dari Saya sendiri yang dihukum yang dilarang itu harusnya efeknya aja dari miras ini yang dihukum yang kena hukum itu yang minum kalo buat masalah.
I12 “Kalo misalnya solusi yah kita juga pengen yah berenti tapi kan ini juga kan sumber usaha juga bagi Saya jadi yah bakalan terus jualan karena buat nyambung idup bos, tapi kalo misalnya pengen berentiin peredaran miras ini harus langsung ke pusatnya bos pabriknya sekalian yang ditutup terus jangan cuma yang jual yang dihukum tepi yang beli juga harus dihukum”
I13 “Harusnya sih kalo mau dilarang yah harus dilarang jangan ada perlakuan khusus sama pihak tertentu. Petugasya juga harus diberesin tuh yang jadi backing-backing tempat hiburan”
I14 “Solusi yang diharapkan sih Polisi dan pihak lain yang berwenang agar lebih serius lagi yah dalam memberantas peredaran miras di Kota Serang kalo bisa tutup pabriknya biar gak ada miras ”
I15 “Solusi yang diharapin sih tutup Tempat Hiburan yang jualan miras, usut tuh kalo misalnya ada backing-backing dari oknum kemudian lebih sering lagi buat razianya”
I16 “Penertiban yang diagendakan untuk memberantas miras ini agar lebih sering waktunya oleh pihak Satpol PP dan Kepolisian agar bisa menekan peredaran miras di Kota Serang dengan dibantu Masyrakat juga seharunya., Kemudian terhadap pengawasan perijinan juga harus dilakukan karena tempat hiburan yang menjual miras itu sudah menyalahi ijin yang diberikan dan harus ditindak tegas juga, dengan dilakukan penutupan dan pencabutan ijin usaha oleh pihak yang berwenang.”
Lampiran
Dokumentasi Penelitian
Foto 1
Foto Tempat Hiburan Billyard yang Menyediakan Minuman Beralkohol di Kawasan Pasar Rau Kota Serang
Foto 2
Foto Botol Bekas Minuman Beralkohol di Kawasan Pasar Rau Kota Serang
Foto 3
Foto Tempat Hiburan Karaoke yang Menampilkan Logo Minuman Beralkohol yang Juga Menual Minuman Beralkohol di Kawasan Pasar Rau Kota Serang
Foto 4
Foto Tempat Hiburan Karaoke yang Menampilkan Logo Minuman Beralkohol dan Menjual Minuman Beralkohol di Kota Serang
Foto 5
Warung Sembako yang Menjual Minuman Beralkohol di Kawasan Kepandean Kota Serang
Foto 6
Warung Jamu yang Menjual Minuman Beralkohol di Kawasan Kepandean Kota Serang
Foto 7
Foto Pemuda yang Mengkonsumsi Minuman Beralkohol pada Saat Peneliti Melakukan Observasi dan Wawancara Awal Disalah Satu Tempat Karaoke di Kota
Serang
Foto 8
Pesta minuman beralkohol diacara pernikahan di Kota Serang
Foto 9
Foto minuman beralkohol ketika observasi
Foto 10
Pesta minuman beralkohol di pesta pernikahan
Foto 11
Minuman beralkohol yang dijual di Lapo (tuak)
Foto 12
Wawancara dengan Bapak Oman,selaku Kasubag Penetapan dan Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
Foto 13
Wawancara dengan Ibu Lily selaku Kasubag Pengaturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang
Foto 14
Wawancara dengan Bapak Juanda selaku Kabid PPHD Satpol PP Kota Serang
Foto 15
Wawancara dengan Brigadir Gito selaku Staf Pelaksanaan Operasi Sabhara Polres Serang
Foto 16
Wawancara dengan Bapak Handryan selaku Kabid Perdagangan Disperindagkop Kota Serang
Foto 17
Wawancara dengan Bapak Usep selaku Staf Farmalkes Dinkes Kota Serang
Foto 18
Wawancara dengan Bapak Heli selaku Kasi Rehabilitasi Tuna Wisma dan Eks Pengguna Napza
Foto 19
Wawancara dengan Bapak Bai selaku Komisi Fatwa MUI Kota Serang
Foto 20
Wawancara dengan Bapak Stefanus selaku Humas Gereja Paroki Kristus Raja Kota Serang
Foto 21
Wawancara dengan Bapak Asaji selaku Humas Vihara Avalokitesvara
Foto 22
Wawancara dengan S Penjual minuman beralkohol di Tempat Hiburan Malam
Foto 23
Wawancara dengan Fariz selaku Jurnalis Tribunn News Banten
Tabel 1.1
Data Kasus Minuman Beralkohol di Kota Serang
No
Tahun
Jumlah Kasus
Jumlah Hasil Sitaan (Botol)
1
2012
29
4337
2
2013
33
5683
3
2014
41
4968
4
2015
37
5069
5
2016
43
6150
(Sumber: Reskrimum Polres Serang)
Tabel 4.4
Daftar Tempat, Harga, Serta Kadar Minuman Beralkohol di Kota Serang
No
Tempat di Kota Serang
Yang Mengedarkan Minuman
Jenis/ Merk Minuman
Beralkohol
Harga (Rp)
Kadar
Alkohol (%)
1
Warung Pojok
Anggur Merah
50.000
14.7
2
Simpang 3 Ciracas
Rajawali
35.000
14.7
3
Kepandean
Anker Bir
40.000
6
4
Sumur Pecung
Bintang Bir
45.000
5
5
Alun-alun
Brandi
300.000
13.5
6
Stadion Ciceri
Kuda Emas 45.000
6.4
7
LopanG Cilik
Smirnov
400.000
8.6
8
Kalodran
Ciu
25.000
tidak tentu
9
Legok
Guines
30.000
16.5
10
Cilame
Inti Sari
30.000
14,7
11
Pisang Mas
Black Label
300.000
20+
12
Bayangkara
Mandson
375.000
20+
13
Pasar Rau
Kecut
30.000
tidak tentu
14
RS Pemda
Arak
25.000
tidak tentu
15 Terminal Pakupatan Kolesom 50.000 14.7
(Sumber Satpol PP Kota Serang)
Tabel 4.5
Contoh Minuman Beralkohol di Hotel Berbintang di Kota Serang
No Contoh Minuman beralkohol yang dijual di Hotel
Berbintang di Kota Serang
Kadar Alkohol
(%)
Harga Hotel
Harga di Luar Hotel
1
Chivas 750 ML
40
1.200.000
650.000
2
DOM Benedectine 500 ML
40
900.000
480.000
3
Jack Daniels Single Barels 750 ML
47
1.800.0000
1.000.000
4
Absolut Vodka 750 ML
35
900.000
450.000
5
Beehive Brandy 750 ML
40-45
950.000
500.000
6
Martini Rosso 750 ML
15
846.000
450.000
7
Smirnov Red 500 ML
40
890.000
400.000
CURRICULUM VITAE
Nama : Agung Sudrajat
Tempat Tanggal Lahir : Serang, 15 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Alamat : Kp Pasawahan Desa Pancanegaran Kecamatan Pabuaran, Serang,
Banten
No HP : 083813147502
Hobi : Olahraga
Cita-cita : Jadi orang yang berguna untuk sesama.
Motto Hidup : “Tiada hari tanpa berdoa dan berusaha.”
DATA PENDIDIKAN
1. SDN PANCANEGARA (2001-2007)
2. SMPN 1 PABUARAN (2007-2010)
3. SMAN 1 CIOMAS (2010-2013)
4. MAHASISWA ADIMINISTRASI NEGARA UNTIRTA (2013- Sekarang)