Contoh SK PPTK

PEMERINTAH KOTA PARIAMANCAMAT PARIAMAN TIMURJalan Siti Baheram Sungai Pasak Pariaman

K E P U T U S A N CAMAT PARIAMAN TIMURNOMOR :/KEP/CAMAT/PARTIM-2011TENTANGPENETAPAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM) PADA KANTOR CAMAT PARIAMAN TIMURKOTA PARIAMAN TAHUN 2011

CAMAT PARIAMAN TIMURMenimbang

Mengingat:

:a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi pejabat pada Kantor Camat Pariaman Timur, dirasa perlu menetapkan Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM);

b. bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pariaman Timur Kota Pariaman.0. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480);0. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kota Pariaman Dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);0. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);0. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);0. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);0. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);0. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

0. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);0. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara No. 4570);0. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 5);0. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2009;0. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2009;0. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 05 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2011.

M E M U T U S K A N :

MenetapkanKESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

::

:

:

:

:

Memberikan Bantuan BBM Bagi Pejabat Struktural dan Bendahara serta Staf yang menggunakan kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 , dan dikarenakan keterbatasan jumlah kendaraan dinas maka juga diberikan bantuan BBM bagi Pejabat Struktural dan Bendahara serta Staf yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai kendaraan dinas untuk menunjang operasional Rutin kepentingan dinas dengan ketentuan sbb:1. Camat=250 Liter/ bulan2. Sekretaris Camat=60 Liter/ bulan3. Kasi=60Liter/ bulan4. Kasubag=60 Liter/ bulan 5. Pembantu Bendahara= 5Liter/ bulan

Memberikan Bantuan BBM Bagi Pejabat Struktural dan Bendahara serta Staf yang menggunakan kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 , dan dikarenakan keterbatasan jumlah kendaraan dinas maka juga diberikan bantuan BBM bagi Pejabat Struktural dan Bendahara serta Staf yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai kendaraan dinas untuk menunjang operasional Insidentil untuk kepentingan dinas sbb: Perjalan Dinas Luar Daerah Pengarahan Massa Ke Balai Kota Pariaman dan Kegiatan Lomba-lomba

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Kantor Camat Pariaman TimurKotaPariaman pada kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional dengan nomor rekening 5.2.2.05.03;

Setiap pemberian bantuan BBM pertanggungjawabannya harus melampirkan bukti Bon BBM;

Keputusan ini mulai berlaku sejak Februari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a r i a m a nPada tanggal : Februari 2011

CAMAT PARIAMAN TIMUR

ALFIAN HARUN, SENip.196609101987121002

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Bapak Walikota Pariaman (sebagai laporan);2. Inspektur Kota Pariaman;3. Arsip.

Lampiran:Surat Keputusan Camat Pariaman TimurTentang: Penetapan Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kantor Camat Pariaman TimurKota Pariaman Tahun 2011Nomor: //2011Tanggal: Februari 2011

NoNamaJabatan

1.ALFIAN HARUN, SECamat Pariaman Timur

2.NOVIARDI, SHSekretaris Camat Pariaman Timur

3.MASRALKasi Trantib Kec.Pariaman Timur

4.ZARNIS TATI,S.SosKasi PMD Kec.Pariaman Timur

5.FAUZIATY MANSOER,S.SosKasi Kesos Kec.Pariaman Timur

6.INDRA WAHYUDI,SEKasi Pemerintahan Kec.Pariaman Timur

5.AHADI NUGRAHA,S.STPKasubag Umum Kec.Pariaman Timur

6.ELVITA,SEKasubag Keuangan Kec.Pariaman Timur

7.HARRIS MENDRA,SEPembantu Bendahara Kec.Pariaman Timur



PEMERINTAH KOTA PARIAMANKECAMATAN PARIAMAN TIMURJalan Siti Baheram Sungai Pasak telp.(0751) - Pariaman

K E P U T U S A N CAMAT PARIAMAN TIMURNOMOR : / KEP/CAMAT-PARTIM/2011TENTANGPERUBAHAN PERTAMA SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARIAMAN TIMUR NOMOR02 /KEP/CAMAT-PARTIM-2011PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)PADA KANTOR CAMAT PARIAMAN TIMURKOTA PARIAMANTAHUN ANGGARAN 2011


Mengingat:

:a. Bahwa dalam rangka untuk kelancaran proses pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD dan menindaklanjuti Pasal 12 Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dirasa perlu adanya penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK) Pada Kantor Camat Pariaman Timur Tahun Anggaran 2011;b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Camat Pariaman Timur1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undfang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548 );5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138 );7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139 );8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503 );9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576 );10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578 );

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614 );12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;13. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewab Perwakilan Rakyat Daerah dan Staff Ahli kota Pariaman;14. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kota Pariaman;15. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah kota Pariaman;16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;17. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 200918. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2008 tentang Nomenkelatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pemerintah Kota Pariaman;19. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pariaman Tahun Anggaran 2011.


MenetapkanPERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

::

:

:

:

:

Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK)Tahun Anggaran 2011;Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas :1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan .

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2011 dengan ketentuan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: P a r i a m a nPada tanggal: februari 2011CAMAT PARIAMAN TIMUR

ALFIAN HARUN, SENIP.196609101987121002

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Bapak Walikota Pariaman Cq Kabag Keuangan Kota Pariaman2. Inspektorat Kota Pariaman3. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya4. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT PARIAMAN TIMURNOMOR: 18/KEP/CAMAT PARTIM/ 2011TANGGAL: 3 Oktober2011

NOPEJABAT LAMAPEJABAT BARUKEGIATANKET

1.

FAUZIATY MANSOER, S.SosNIP. 195805241981012001Kasi Kesos

AHADI NUGRAHA, S.STPNIP.198507282003121001Kasubag Umum1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor5. Penyediaan Alat Tulis Kantor6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan11. Penyediaan makanan dan Minuman 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi13. Pengadaan Mobileur14. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor15. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas/operasional16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor17. Pendidikan dan pelatihan formalPPTK

2.-MASRALNIP. 195911111984031006Kasi Trantib1. Fasilitasi PNPM Mandiri PerkotaaanPPTK

3.-FAUZIATY MANSOER, S.SosNIP. 195805241981012001Kasi Kesos1. Penyelenggaraan Promosi Produk UsahaPPTK



PEMERINTAH KOTA PARIAMANCAMAT PARIAMAN TIMURJalan Zaini No. 5Telp. (0751) 91122 Kurai Taji Pariaman

K E P U T U S A N CAMAT PARIAMAN TIMURNOMOR :/ KEP.CAMAT-PARTIM/2011TENTANGPENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK SKPD)KANTOR CAMAT PARIAMAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011


Mengingat:

:a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 untuk melaksanakan anggaran Kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK SKPDb. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kantor Camat Pariaman TIMUR Tahun 2011 yanbg ditetapkan dengan Keputusan Camat Pariaman TIMUR1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);212. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;13. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pariaman.14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2009;18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 5);19. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pariaman Tahun Anggaran 2011.


MenetapkanPERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT::

:

:

:

Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) Tahun Anggaran 2009;

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) mempunyai tugas :1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran yang diketahui atau disetujui oleh PPTK.2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.3. Melakukan verifikasi SPP4. Menyiapkan SPM5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan6. Melaksanakan akuntansi SKPD7. Menyiapkan laporan keuangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Kantor Camat Pariaman TIMUR Tahun 2011, pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a r i a m a nPada tanggal : 12 Februari 2011


Drs.MAYFALDINip.19611009 198103 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Bapak Walikota Pariaman2. Kepala Inspektorat Kota Pariaman3. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman4. Yang bersangkutan


K E P U T U S A N CAMAT PARIAMAN TIMURNOMOR : / 138/ 2011TENTANGPENETAPAN BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM) PADA KANTOR CAMAT PARIAMAN TIMURKOTA PARIAMAN TAHUN 2011


Mengingat:

:a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi pejabat pada Kantor Camat Pariaman TIMUR, dirasa perlu menetapkan Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM);

b. bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Pariaman TIMUR Kota Pariaman.1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5480);2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kota Pariaman Dalam Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara No. 4570);10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 5);11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2009;12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2009;13. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 04 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2009.


MenetapkanKESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

::

:

:

:

Memberikan Bantuan BBM Bagi Pejabat Struktural dan Bendahara yang menggunakan kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 , dan dikarenakan keterbatasan jumlah kendaraan dinas maka juga diberikan bantuan BBM bagi Pejabat Struktural dan Bendahara yang menggunakan kendaraan pribadi sebagai kendaraan dinas untuk menunjang operasional kepentingan dinas dengan ketentuan sbb:1. Camat=250 Liter/ bulan2. Sekretaris Camat= 85 Liter/ bulan3. Kasi= 70 Liter/ bulan4. Kasubag=65 Liter/ bulan 5. Bendahara = 25 Liter/ bulan

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Kantor Camat Pariaman TIMUR KotaPariaman pada kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional dengan nomor rekening 5.2.2.05.03;

Setiap pemberian bantuan BBM pertanggungjawabannya harus melampirkan bukti Bon BBM;

Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a r i a m a nPada tanggal : 17 Februari 2011


Drs.MAYFALDINip.19611009 198103 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :8. Bapak Walikota Pariaman (sebagai laporan);9. Inspektur Kota Pariaman;10. Arsip.

Lampiran:Surat Keputusan Camat Pariaman TIMURTentang: Penetapan Bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada Kantor Camat Pariaman TIMURKota Pariaman Tahun 2011Nomor: /138/2011Tanggal: 17 Februari 2011

NoNamaJabatan

1.Drs.MAYFALDICamat Pariaman TIMUR

2.NASRULSekretaris Camat Pariaman TIMUR

3.DJAFIL DJAMILKasi Trantib Kec.Pariaman TIMUR

4.ZULHADI.SEKasi PMD Kec.Pariaman TIMUR

5.FARIDA ARIANIKasi Kesos Kec.Pariaman TIMUR

6.M.ARIF GUNAWAN.S.STPKasi Pemerintahan Kec.Pariaman TIMUR

5.Kasubag Umum Kec.Pariaman TIMUR

6.DENI JAMAL, SEKasubag Keuangan Kec.Pariaman TIMUR

7.RESKA VIYONABendahara Kec.Pariaman TIMUR


Drs.MAYFALDINip.19611009 198103 1 005


K E P U T U S A N CAMAT PARIAMAN TIMURNOMOR : / KEP/CAMAT-PARSEL/2011TENTANGPENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), DI KANTOR CAMAT PARIAMAN TIMURKOTA PARIAMAN TAHUN 2011


Mengingat:

:a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 untuk melaksanakan anggaran Kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK SKPDb. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kantor Camat Pariaman TIMUR Tahun 2011 yanbg ditetapkan dengan Keputusan Camat Pariaman TIMUR

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25);2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tentang Pemerintan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undfang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548 );5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138 );7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139 );8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503 );9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576 );

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578 );11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614 );212. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;13. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewab Perwakilan Rakyat Daerah dan Staff Ahli kota Pariaman;14. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kota Pariaman;15. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Teknis Daerah kota Pariaman;16. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan ;17. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 200918. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2008 tentang Nomenkelatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pemerintah Kota Pariaman;19. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pariaman Tahun Anggaran 2009.


MenetapkanPERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

::

:

:

:

:Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2009;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai Tugas :1. Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;2. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang ;

Keputusan ini ulaiu berlaku tanggal 8 Januari 2011, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : P a r i a m a nPada tanggal : 12 Februari 2011 CAMAT PARIAMAN TIMUR

Drs.MAYFALDI Nip.19611009 198103 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Bapak Walikota Pariaman Cq Kabag Keuangan Kota Pariaman2. Badan Pengawas Kota Pariaman3. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya4. Arsip

LAMPIRAN:KEPUTUSAN CAMAT PARIAMAN TIMURNOMOR: 05 /KEP/CAMAT PARSEL/ 2011TANGGAL: 17 FEBRUARI 2011TENTANG: PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN(PPTK), PEMBANTU BENDAHARA, DAN PENGELOLA BARANG DI KANTOR CAMAT PARIAMAN TIMURKOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2011

NoNamaJabatan

1.DJAFRIL DJAMILPejabat Pelaksana Teknis kegiatan

2.ZULHADI.SEPejabat Pelaksana Teknis kegiatan

3.M.ARIF GUNAWAN.S.STPPejabat Pelaksana Teknis kegiatan

4.AFRIDA ARIANIPejabat Pelaksana Teknis kegiatan

5.SRI RINDA HAYANIPemb. Pejabat Penatausahaan Keuangan

6.NIZAMUDDIN, SSPembuat Daftar Gaji

7.MARDALENAPengelola Barang


Drs.MAYFALDINip.19611009 198103 1 005


K E P U T U S A N CAMAT PARIAMAN TIMURNOMOR :/ KEP.CAMAT-PARSEL/2011TENTANG

PENETAPAN PEMBANTU PPK DAN PEMBANTU BENDAHARA DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT PARIAMAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011


Mengingat:

:a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 untuk melaksanakan anggaran Kepala SKPD menetapkan Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara SKPDb. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kantor Camat Pariaman TIMUR Tahun 2011 yanbg ditetapkan dengan Keputusan Camat Pariaman TIMUR1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);3. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Daerah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438 );6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);212. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;13. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 entang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kota Pariaman.14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2008;18. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2008 tentang Nomenkelatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelayanan Teknis Dinas Pemerintah Kota Pariaman;19. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pariaman Tahun Anggaran 2011.


MenetapkanPERTAMA

KEDUA

KETIGA

::

:

:

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2009;

Pembantu PPK Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempunyai tugas :1. Membantu PPK untuk meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta melakukan Verifikasi terhadap SPP yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;2. Membantu menyiapkan SPM, Memverifikasi atas penerimaan, Membantu Pelaksanaan akuntasi SKPD dan Membantu Menyiapkan laporan keuangan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak Februari 2011, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : P a r i a m a nPada tanggal : Februari2011


Drs.MAYFALDI Nip.19611009 198103 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Bapak Walikota Pariaman2. Kepala Inspektorat Kota Pariaman3. Kepala DPPKA Kota Pariaman4. Yang bersangkutan

Lampiran:Surat Keputusan Camat Pariaman TIMURTentang: Penetapan Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara Pada Kantor Camat Pariaman TIMURKota Pariaman Tahun 2011Nomor: /KEP.Camat-Parsel/2011Tanggal: Januari 2011

NoNamaJabatan

1.

2.

Sri Rinda hayani AfdiNIP.19840612 200501 2 001Nizamuddin,SSNIP.19761231 200701 1 018

Pembantu PPK

Pembantu Bendahara


Drs.MAYFALDINip.19611009 198103 1 005

Contoh SK PPTK

Documents

Transcript of Contoh SK PPTK