Contoh Bimtek Asb
Transcript of Contoh Bimtek Asb
1
PERANAN DAN TEKNIK PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DALAM PENYUSUNAN APBD
Oleh:
Disampaikan Pada :
PENDAHULUAN
Pada masa sekarang ini, tuntutan transparan dan akuntabel atas pengelolaan
keuangan daerah semakin meningkat. Untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut,
terutama atas tuntutan akuntabel dapat dilakukan dengan cara pengelolaan keuangan
daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Salah satu cara yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan
keuangan secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan menyusun standar biaya atau
dalam bahasa resmi dalam Permendagri 13/2006 yaitu Analisis Standar Belanja (ASB).
Pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakadilan dan
ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program dan antar
SKPD, yang disebabkan oleh :
1. Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan
2. Perbedaan output kegiatan
3. Perbedaan lama waktu pelaksanaan
4. Perbedaan kebutuhan sumberdaya
5. Beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Biaya
2
Disamping ke lima penyebab tersebut diatas, sering juga terjadi pada anggaran
pemerintah daerah pemborosan anggaran.
LANDASAN LEGAL FORMAL ASB
Bagi pemerintah daerah yang menyusun ASB, landasan hukum yang dapat
digunakan adalah :
1. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 167 ayat 3 : Belanja
daerah mempertimbangkan beberapa instrument pendudkung, berupa : analisis
standar belanja, standar harga satuan, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan
minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. PP Nomor 58/2005 Pasal 39 ayat 2 : Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi
kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indicator kinerja, analisis standar
belanja, standar harga satuan, dan standar pelayanan minimal.
3. Permendagri No 13 Tahun 2006 pasal 93 ayat 1 disebutkan bahwa penyusunan
RKA SKPD berdasarkan prestasi kerja, indikator kinerja, capaian atau target kinerja,
analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
Oleh karena itu dipandang perlu pemerintah daerah menyusun buku panduan
analisis standar belanja (ASB) sebagai panduan bagi SKPD dalam menyusun RKA
SKPD yang bersangkutan serta sebagai alat evaluasi kewajaran RKA bagi pemerintah
daerah.
3
DEFINISI
Berikut ini dijelaskan beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan makalah
ini :
Analisis Standar Belanja adalah :
Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk
melaksanakan suatu kegiatan.
Kegiatan adalah :
Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD
sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang berupa personil, barang
modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua objek sumber daya
tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
bentuk barang atau jasa.
PRINSIP DASAR PENYUSUNAN ASB
Dalam penyusunan ASB, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan
pemerintah daerah yaitu :
1. Penyederhanaan (modeling)
Penyusunan ASB bertujuan membuat model belanja untuk objek-objek kegiatan
yang menghasilkan output yang sama.
2. Mudah diaplikasikan
Model yang dibuat mudah diaplikasikan, atau tidak membuat susah yang
menggunakan model tersebut.
4
3. Mudah diup-date
Model yang dibuat mudah untuk diperbaharui, dalam arti jika ditambahkan data-data
baru tidak merubah formula model tersebut secara keseluruhan.
4. Fleksibel, dalam hal ini model yang dibuat menggunakan konsep belanja rata-rata
dan memiliki batas minimum belanja dan batas maksimum belanja.
PERANAN ASB DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
Sesuai dengan isi Permendagri 13/2006 pasal 93 ayat 1, menyatakan bahwa
penyusunan RKA SKPD berdasarkan pada ASB (salah satu dasar), dan pada ayat 4
menyatakan bahwa ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya
yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, serta memperhatikan prinsip-
prinsip dasar penyusunan ASB. Maka dapat dikatakan peranan ASB dalam
penyusunan anggaran pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
1. Menjamin kewajaran beban kerja dan biaya yang digunakan antar SKPD dalam
melakukan kegiatan sejenis.
2. Mendorong terciptanya anggaran daerah yang semakin efisien dan efektif
3. Memudahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi total
belanja yang diajukan dalam RKA SKPD untuk setiap kegiatan.
4. Memudahkan SKPD dan TAPD dalam menghitung besarnya anggaran total belanja
untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan dalam RKA
SKPD.
5
PENDEKATAN PENYUSUNAN ASB
Penyusunan Analisis Standar Belanja menggunakan tiga pendekatan utama,
yaitu: pendekatan Activity Based Costing (ABC), pendekatan Ordinary Least Square
(regresi sederhana) dan pendekatan metode diskusi (focused group discussion).
Pendekatan ABC
Pendekatan ABC merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif
biaya dan kinerja dari satu kegiatan (the cost and performance of activities) serta teknik
mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek
biaya (operasional maupun administrasi) dalam satu kegiatan.
Pendekatan ABC bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan
barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap (fixed cost) dan biaya
variabel (variable cost), sehingga total biaya dengan pendekatan ABC adalah :
Disamping itu, proses evaluasi dan penilaian kewajaran biaya dengan
pendekatan ABC dilakukan atas dasar biaya-biaya per kegiatan dan bukan atas dasar
alokasi bruto (gross allocations) pada suatu organisasi atau SKPD.
Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan pendekatan ABC
adalah :
1. Mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output yang sama dalam
satu kelompok.
Total Biaya = Biaya Tetap + Biaya Variabel
6
2. Menentukan aktivitas-aktivitas apa saja yang akan menyebabkan timbulnya biaya
dalam satu kegiatan.
3. Menentukan cost driver . yang merupakan faktor-faktor yang mempunyai efek
terhadap perubahan level biaya total dalam satu kegiatan, atau cost driver
merupakan variabel-variabel yang menjadi penyebab munculnya perbedaan biaya
dalam melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
Pendekatan Regresi Sederhana
Analisis regresi sederhana adalah suatu teknik yang digunakan untuk
membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas (Y)
dengan variabel bebas (X) sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya.
Dalam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu
kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan cost driver dari kegiatan tersebut.
Penggunaan regresi sederhana dalam menyusun ASB berguna untuk membuat
model (persamaan) regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan. Peramalan
belanja dengan model regresi ini dengan cara menghitung belanja rata-rata,
menghitung batas minimum belanja, dan batas maksimum belanja, serta menghitung
prosentase alokasi kepada masing-masing objek belanja.
Persamaan garis regresi sederhana adalah sebagai berikut :
bXaY Di mana X dan Y adalah nilai-nilai yang diperoleh dari pengamatan. Yang perlu ditaksir
adalah koefisien a dan b.
7
Taksiran terbaik untuk koefisien a dan b adalah dengan menggunakan metode kuadrat
terkecil , yaitu :
di mana :
n
X
X ;
n
Y
Y ;
n = jumlah data
XbYa
Dimana koefisien a merupakan biaya tetap, dan koefisien b merupakan koefisien
untuk belanja variabel. Untuk melihat reliabilitas dari persamaan garis yang ditaksir,
maka dapat digunakan apa yang disebut sebagai kekeliruan baku taksiran (standar
deviasi). Rumus yang digunakan adalah :
2
)ˆ( 2
n
YY
se
Bentuk 2)ˆ( YY disebut pula sebagai jumlah kuadrat kekeliruan.
22 XnX
YXnXYb
8
Jika prediksi terhadap Y berdasarkan sebuah nilai X yang ditetapkan telah
dibuat, maka kita dapat menentukan interval taksiran untuk Y ini dengan menggunakan
kekeliruan baku taksiran yang dikemukakan di atas.
Dengan demikian batas bawah (minimum) untuk taksiran Y dapat dihitung
dengan :
ep stY .ˆ
Sedangkan batas atas (maksimum) taksiran Y adalah :
ep stY .ˆ
di mana t diperoleh dari tabel t dengan derajat bebas n – 2
Pendekatan Metode Diskusi (focused group discussion)
Pendekatan metode diskusi dalam penyusunan ASB digunakan untuk
memperoleh masuk-masukan dari SKPD tentang aktivitas dan output dari suatu
kegiatan, dan juga masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan. Hasil
yang diharapkan dari pendekatan metode diskusi ini adalah kesepahaman tentang
aktivitas, output dan cost driver dari suatu kegiatan antara penyusun dan SKPD dalam
penyusunan ASB.
Langkah-Langkah Penyusunan ASB
Berikut ini adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk penyusunan
ASB dengan menggunakan ketiga pendekatan-pendekatan diatas :
9
1. Mengumpulkan data sekunder berupa kegiatan eksisting pemerintah daerah pada
tahun berjalan (dapat berupa RKA atau DPA) dan juga data sekunder berupa
standar harga satuan.
2. Memeriksa kesesuai harga satuan yang ada pada RKA/DPA dengan peraturan
gubernur/bupati/walikota tentang standar harga satuan.
3. Mengidentifikasi setiap jenis kegiatan tentang output dan cost drivernya.
4. Menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang perlu dan akan dibuatkan ASBnya.
5. Melakukan pengelompokan awal setiap kegiatan yang memiliki kesamaan output
dan cost drivernya menjadi satu kelompok ASB, lalu memberi nama kelompok ASB
tersebut.
6. Melakukan diskusi atas pengelompokan awal yang telah dibuat tentang aktivitas,
output dan cost driver dari suatu kegiatan. Lalu menyepakati penyempurnaan atas
kelompok-kelompok ASB tersebut.
7. Membuat model regresi sederhana masing-masing kelompok ASB yang telah
disepakati.
8. Menghitung nilai minimum dan maksimum belanja dari model regresi sederhana dari
masing-masing kelompok ASB.
9. Menghitung prosentase alokasi belanja kepada masing-masing objek belanja
(aktivitas) pada satu kelompok ASB, baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja
minimum, dan alokasi belanja maksimum.
10. Menyusun buku panduan ASB secara keseluruhan.
10
CONTOH PENYUSUNAN ASB
Bintek dan Pelatihan
Langkah 1 s.d 6 : Misalnya data sekunder dari masing-masing RKA SKPD pada tahun anggaran 2010 (dalam
ribuan rupiah) yang dapat dikelompokan dalam satu kelompok ASB Bintek dan Pelatihan, sebagai berikut :
NO
Kegiatan Anggaran Objek Belanja berdasarkan aktivitas
Hon PNS Hon Non PNS
Foto copy Bhn Hbs Pakai
Mamin Perjalanan Dinas
Sewa
1 Pel Aparat dlm Perencanaan Tata Ruang 75.500 7.500 30.000 1.500 4.500 9.500 12.500 10.000
2 Pel kompetensi tenaga pendidik 162.500 12.000 75.000 2.000 13.500 20.000 25.000 15.000
3 Bintek Tenaga Pengelola Keuangan Dae 94.600 9.000 40.800 1.800 6.000 10.000 15.000 12.000
4 Pel Aparatur Desa dlm bid pengl.keu desa 62.900 3.000 27.200 1.200 6.000 7.500 10.000 8.000
5 Pel Tenaga Pendamping Bina Keluarga 33.700 3.000 13.200 1.000 3.000 3.500 6.000 4.000
6. Diklat Fungsional PNS Daerah 224.000 15.000 102.000 4.500 22.500 25.000 30.000 25.000
Jumlah 653.200 49.500 288.200 12.000 55.500 75.500 98.500 74.000
Setelah mendalami data-data dari RKA tersebut, dan melakukan diskusi, ditentukan bahwa yang menjadi Output
dari masing-masing kegiatan diatas adalah Orang Hari (OH), sedangkan yang menjadi cost driver dari masing-masing
kegiatan diatas adalah : jumlah peserta dan hari pelatihan. Diringkas seperti tabel berikut ini :
No Kegiatan Anggaran Cost Driver Output
Peserta Hari OH
1 Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Ruang 75.500 30 5 150
2 Pel kompetensi tenaga pendidik 162.500 90 4 360
3 Pel Tenaga Pengelola Keuangan 94.600 30 6 180
4 Pel Aparatur Desa dlm bid pengl.keu desa 62.900 60 2 120
5 Pel Tenaga Pendamping Bina Keluarga 33.700 30 2 60
6. Diklat Fungsional PNS Daerah 224.000 150 3 450
653.200 1.320
11
Langkah 7 : Untuk membuat persamaan regresi sederhana (model ASB), dilakukan dengan cara berikut ini :
No Anggaran (Y) Output (X) XY X2
1
75.500 150
11.325.000
22.500
2
162.500 360
58.500.000
129.600
3
94.600 180
17.028.000
32.400
4
62.900 120
7.548.000
14.400
5
33.700 60
2.022.000
3.600
6
224.000 450
100.800.000
202.500
Jumlah
653.200
1.320
197.223.000
405.000
2206
320.1
n
X
X
67,866.1086
200.653
n
Y
Y
12
01,467600.114
6,995.518.53
)48400)(6(000.405
)67,866.108)(220)(6(000.223.19722 XnX
YXnXYb
47,124.6)220)(01,467(67,866.108XbYa
Dengan demikian persamaan regresi adalah : Y = 6.124,47 + 467,01 X atau dengan kata lain, Model ASB Bintek
dan Pelatihan adalah : Belanja Total = 6.124,47 + 467,01 x (jumlah peserta) x (hari)
Langkah 8 : Untuk menentukan batas minimum dan batas maksimum belanja terlebih dahulu dicari nilai kekeliruan
baku taksiran dengan menggunakan rumus berikut :
2
)ˆ( 2
n
YY
se dengan cara sebagai berikut :
13
No X Y XY 01,46747,124.6ˆ YYe ˆ 2)ˆ( YY
1 150 75.500 76.175,97 -675,97 456.935,44
2 360 162.500 174.248,07 -11.748,07 138.017.148,7
3 180 94.600 90.186,27 4.413,73 19.481.012,51
4 120 62.900 62.165,67 734,33 539.240,55
5 60 33.700 34.145.07 -445.07 198.087,31
6 450 224.000 216.278,97 7.721,03 59.614.304,26
218.306.728,8
Dari tabel di atas maka diperoleh :
2
)ˆ( 2
n
YY
se
19,682.576.5426
8,728.306.218es
6,387.7es kekeliruan baku taksiran (dalam ribuan rupiah)
14
Setelah diperoleh kekeliruan baku taksiran, selanjutnya dapat dihitung besarnya
belanja rata-rata, belanja minimum, dan belanja maksimum dengan menggunakan
model ASB Bintek dan Pelatihan sebagai berikut :
Belanja Rata : Y = 6.124,47 + 467,01 X = 6.124,47 + 467,01 (220) = 108.866,67
Belanja Minimum = ep stY .ˆ = 108,866,67 – (2,776)(7.387,6) = 88.358,69
Belanja Maksimim = ep stY .ˆ = 108.866,67 + (2,776)(7.387,6) = 129.374,65
Langkah 9 : setelah belanja rata-rata, belanja minimum, dan belanja maksimum
dihitung, lalu dihitung prosentase alokasi belanja kepada masing-masing objek belanja
(aktivitas) pada satu kelompok ASB, baik alokasi belanja rata-rata, alokasi belanja
minimum, dan alokasi belanja maksimum.
Prosentase Alokasi Belanja Rata-rata
Menghitung prosentase alokasi belanja rata-rata kepada masing-masing objek
belanja (aktivitas) dilakukan dengan cara membagi total belanja masing-masing objek
dengan total belanja suatu kegiatan, lalu dikalikan dengan 100% . Hasilnya terlihat
seperti berikut ini :
Objek Belanja Perhitungan Alokasi %
Honor PNS 49.500/653.200 X 100% 7,58%
Honor Non PNS 288.200/653.200 X 100% 44,12%
Foto copy 12.000/653.200 X 100% 1,83%
Bahan Habis Pakai 55.500/653.200 X 100% 8,50%
Makan dan Minum 75.500/653.200 X 100% 11,56%
Perjalanan Dinas 98.500/653.200 X 100% 15,08%
Sewa Ruangan 74.000/653.200 X 100% 11,33%
15
Prosentase Alokasi Belanja Minimum
Menghitung prosentase alokasi belanja minimum kepada masing-masing objek
belanja dilakukan dengan cara : mencari terlebih dahulu selisih prosentase belanja rata-
rata dengan belanja minimum, hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek
belanja, lalu besarnya prosentase alokasi belanja minimum adalah = % belanja rata-
rata - % alokasi selisih masing-masing objek belanja, sebagai berikut :
Selisih Prosentase = (108.866,67- 88.358,69)= 20.507,98
= 20.507,98/108.866,67 X 100% = 18,84%
Objek Belanja Perhitungan Alokasi % alokasi belanja minimum
Honor PNS 7,58/100 x 18,84 = 1,43 7,58% - 1,43% = 6,15%
Honor Non PNS 44,12/100 x 18,84 = 8,31 44,12% - 8,31% = 35,81%
Foto copy 1,83/100 x 18,84 = 0,34 1,83% - 0,34% = 1,49%
Bahan Habis Pakai 8,5/100 x 18,84 = 1,60 8,50% - 1,60% = 6,90%
Makan dan Minum 11,56/100 x 18,84 = 2,18 11,56% - 2,18% = 9,38%
Perjalanan Dinas 15,08/100 x 18,84 = 2,84 15,08% - 2,84% = 12,24%
Sewa Ruangan 11,33/100 x 18,84 = 2,14 11,33% - 2,14% = 9,19%
Prosentase Alokasi Belanja Maksimum
Menghitung presentase alokasi belanja maksimum dilakukan dengan cara
mencari terlebih dahulu selisih prosentase belanja rata-rata dengan belanja maksimum,
hasilnya dialokasikan kepada masing-masing objek belanja, lalu besarnya alokasi
belanja maksimum = % belanja rata-rata + % alokasi selisih masing-masing objek
belanja, hasilnya sebagai berikut
Selisih Prosentase = (108.866,67- 129.374,65)= 20.507,98
= 20.507,98/108.866,67 X 100% = 18,84%
16
Objek Belanja Perhitungan Alokasi % alokasi belanja maksimum
Honor PNS 7,58/100 x 18,84 = 1,43 7,58% + 1,43% = 9,01%
Honor Non PNS 44,12/100 x 18,84 = 8,31 44,12% + 8,31% = 52,43%
Foto copy 1,83/100 x 18,84 = 0,34 1,83% + 0,34% = 2,17%
Bahan Habis Pakai 8,5/100 x 18,84 = 1,60 8,50% + 1,60% = 10,10%
Makan dan Minum 11,56/100 x 18,84 = 2,18 11,56% + 2,18% = 13,74%
Perjalanan Dinas 15,08/100 x 18,84 = 2,84 15,08% + 2,84% = 17,92%
Sewa Ruangan 11,33/100 x 18,84 = 2,14 11,33% + 2,14% = 13,47%
Langkah 10 : menyusun buku panduan ASB secara keseluruhan, untuk contoh
soal ini adalah sebagai berikut :
ASB 01: Bintek dan Pelatihan
Deskripsi : Bintek atau pelatihan adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan atau keahlian pada
bidang tertentu bagi PNS dilingkungan pemerintah daerah dengan
mendatangkan narasumber atau instruktur ke lokasi pemerintah daerah.
Kegiatan Yang Termasuk Dalam Lingkup ASB 01
1. Pelatihan aparatur dalam perencanaan tata ruang
2. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
3. Bimbingan teknis tenaga pengelola keuangan daerah
4. Pelatihan aparatur desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa
5. Pelatihan tenaga pendamping bina keluarga di kecamatan
6. Pendidikan dan latihan fungsional dan PNS daerah
7. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
8. Pelatihan teknis pengawasan/ audit bagi aparatur inspektorat daerah
9. Dll.
17
Pengendali Belanja (cost driver) :
Jumlah peserta
hari pelatihan/bintek
Satuan Pengendali Belanja Tetap :
Rp. 6.124.470. per kegiatan
Satuan Pengendali Belanja Variabel
Rp. 467.010 x Jumlah peserta x hari pelatihan/bintek
Perhitungan Belanja Total
Rp.6.124.470 + Rp. 467.010 x jumlah peserta x hari pelatihan/bintek
Batasan Alokasi Objek
No
Objek Belanja
Rata-rata Batas bawah Batas atas
% % %
1 Honor PNS 7,58 6.15 9.01
2 Honor Non PNS 44,12 35,81 52,43
3 Foto copy 1,83 1,49 2,17
4 Bahan Habis Pakai 8,50 6,90 10,10
5 Makan dan Minum 11,56 9,38 13,74
6 Perjalanan Dinas 15,08 12,24 17,92
7 Sewa Ruangan 11.33 9,19 13,47
VERIFIKASI KEWAJARAN BELANJA DALAM SAUATU KEGIATAN DENGAN
MUNGGUNAKAN MODEL ASB
Untuk menggambarkan lebih lanjut penggunaan model ASB yang telah dibuat
dalam mengevaluasi kewajaran nilai belanja suatu kegiatan. Berikut ini dihitung
besarnya belanja berdasarkan model ASB, baik secara rata-rata, minimum, maupun
maksimum dari contoh yang telah dibuat lalu dibandingkan dengan belanja yang ada
pada RKA, sebagai berikut :
18
ASB 01 : Bintek dan Pelatihan
Model : 6.124.470 + 467.010 x jumlah peserta x hari pelatihan/bintek
Kegiatan Anggaran belanja Berdasarkan RKA
Output (OH)
Belanja Berdasarkan ASB
Batas Minimum Belanja Berdasarkan ASB
Batas Maksimum Belanja Berdasarkan ASB
Keterangan
1 75.500.000. 150 76.175.970. 61.824.417,25 90.527.522,75 Wajar
2 162.500.000. 360 174.248.070. 141.419.733,60 207.076.406,40 Wajar
3 94.600.000. 180 90.186.270. 73.195.176,73 107.177.363.33 Wajar
4 62.900.000. 120 62.165.670. 50.453.657,77 73.877.682,23 Wajar
5 33.700.000. 60 34.145.070. 27.712.138,81 40.578.001,19 Wajar
6 224.000.000. 450 216.278.970. 175.532.012,10 257.025.927,90 Wajar
Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai belanja yang diajukan dalam RKA masing-masing
kegiatan dianggap wajar berdasarkan analisis dengan model ASB 01 ini, maka RKA-RKA tersebut dapat disetujui
berdasarkan kriteria kewajaran belanja.
Misalkan, seandainya dari SKPD lain mengajukan suatu kegiatan bimbingan teknis atau pelatihan dengan rincian
RKA sebagai berikut (dalam ribuan rupiah):
NO Kegiatan Anggar
an
Objek Belanja berdasarkan aktivitas
Hon PNS Hon Non
PNS Foto copy
Bhn Hbs Pakai
Mamin Perjalanan
Dinas Sewa
1 Pelatihan Penyusunan Kurikulum
110.000.
10.000. 40.000. 1.500. 8.500. 20.000. 20.000. 10.000.
2 Pelatihan perawatan anak balita
120.000.
15.000. 75.000. 1.000. 3.000. 6.000. 10.000. 10.000.
19
Untuk kegiatan pertama yang menjadi cost driver adalah : jumlah peserta 32 orang, lama pelatihan 5 hari,
sedangkan untuk kegiatan kedua cost drivernya adalah : 85 orang dan lama pelatihan selama 4 hari. Dalam melakukan
verifikasi kewajaran belanja kegiatan pelatihan yang diajukan dalam RKA tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan
dengan menggunakan ASB 01 seperti diatas, hasilnya adalah sebagai berikut :
Model : 6.124.470 + 467.010 x jumlah peserta x hari pelatihan/bintek
Kegiatan Anggaran belanja Berdasarkan RKA
Output (OH)
Belanja Berdasarkan ASB
Batas Minimum Belanja Berdasarkan ASB
Batas Maksimum Belanja Berdasarkan ASB
Keterangan
1 110.000.000. 160 80.846.070. 65.614.670.41 96.077.469,59 Tidak wajar melebihi
batas maksimum yang diperkenankan.
2 120.000.000. 340 164.907.870. 133.839.227,30 195.976.512,7 Tidak wajar dibawah batas minimum yang
diperkenankan.
Kedua RKA tersebut dikembalikan kepada SKPD yang mengusulkan untuk diperbaiki, pada RKA kegiatan pertama
terjadi pemborosan anggaran sebesar = Rp. 13.922.530,41 (Rp.110.000.000. – Rp. 96.077.469,59), sedangkan pada
RKA kegiatan kedua, anggaran yang diajukan dibawah nilai kewajaran, dikhawatirkan output yang dihasilkan dari
kegiatan tersebut tidak tercapai dengan baik, karena beban kerja lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang
diberikan.
Analisis lebih lanjut atas ketidakwajaran belanja yang diajukan dalam RKA dari kedua kegiatan tersebut dapat
dilakukan seperti terlihat pada tabel berikut ini :
20
Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum
No Objek Belanja Belanja Dalam
RKA
Belanja Berdasarkan ASB
Batas Minimum Berdasarkan ASB
Batas Maksimum Berdasarkan ASB
Keterangan % Rupiah % Rupiah % Rupiah
1 Honor PNS 10.000.000 7,58 6.128.132 6,15 4.972.033 9,01 7.284.231 > dari batas mak
2 Honor Non PNS 40.000.000 44,12 35.669.286 35,81 28.950.978 52,43 42.387.595 wajar
3 Foto copy 1.500.000 1,83 1.479.483 1,49 1.204.606 2,17 1.754.360 wajar
4 Bahan Habis Pakai 8.500.000 8,5 6.871.916 6,9 5.578.379 10,1 8.165.453 > dari batas mak
5 Makan dan Minum 20.000.000 11,56 9.345.806 9,38 7.583.361 13,74 11.108.250 > dari batas mak
6 Perjalanan Dinas 20.000.000 15,08 12.191.587 12,24 9.895.559 17,92 14.487.616 > dari batas mak
7 Sewa Ruangan 10.000.000 11,33 9.159.860 9,19 7.429.754 13,47 10.889.966 > dari batas mak
Kegiatan Pelatihan Perawatan Anak Balita
No Objek Belanja Belanja Dalam
RKA
Belanja Berdasarkan ASB
Batas Minimum Berdasarkan ASB
Batas Maksimum Berdasarkan ASB
Keterangan % Rupiah % Rupiah % Rupiah
1 Honor PNS 15.000.000 7,58 12.500.017 6,15 10.141.834 9,01 14.858.199 > dari batas mak
2 Honor Non PNS 75.000.000 44,12 72.757.352 35,81 59.053.508 52,43 86.461.196 wajar
3 Foto copy 1.000.000 1,83 3.017.814 1,49 2.457.127 2,17 3.578.501 < dari batas min
4 Bahan Habis Pakai 3.000.000 8,5 14.017.169 6,9 11.378.643 10,1 16.655.695 < dari batas min
5 Makan dan Minum 6.000.000 11,56 19.063.350 9,38 15.468.358 13,74 22.658.341 < dari batas min
6 Perjalanan Dinas 10.000.000 15,08 24.868.107 12,24 20.184.723 17,92 29.551.490 < dari batas min
7 Sewa Ruangan 10.000.000 11,33 18.684.062 9,19 15.155.033 13,47 22.213.090 < dari batas min
21
PENUTUP
Penyusunan ASB untuk setiap kegiatan sebenarnya dapat dilakukan dengan
cara menghitung ulang besarnya beban kerja dan biaya dari setiap kegiatan
berdasarkan outputnya, sehingga bila ada kegiatan yang sama antar SKPD dengan
output yang sama dan cost driver yang sama pula, seharusnya anggaran kegiatan
yang memiliki kesamaan tersebut harus sama besar (unsur keadilan). Namun hal ini,
akan memerlukan waktu yang sangat lama.
Pendekatan menggunakan analisis regresi dengan membuat model belanja
merupakan pendekatan yang cukup praktis, analisis regresi merupakan alat analisis
yang dapat dipertanggungjawabkan secara matematis dan biasa digunakan untuk
peramalan, karena tujuan menggunakan analisis regresi dalam penyusunan ASB
adalah menentukan kewajaran dari nilai belanja dibandingkan dengan beban kerja dari
suatu kegiatan.
Banyak yang mengkhawatiran, model ASB yang dibuat dari anggaran kegiatan
yang kewajaran belanjanya masih dipertanyakan, apakah akan menghasilkan model
ASB yang wajar?, Hal ini dapat dihilangkan dengan cara mengeliminasi kegiatan-
kegiatan yang anggaran belanjanya tidak wajar, dalam arti tidak diikut sertakan dalam
analisis regresi, sehingga tidak merusak model ASB yang dibuat.
Sebelum makalah ini ditutup, catatan penting yang harus menjadi perhatian
penyusun ASB adalah:
1. Penggabungan beberapa kegiatan dalam satu RKA
2. Penggunaan objek belanja yang tidak sesuai dengan kegiatan
3. Ketersediaan standar harga satuan
22
4. Kepatuhan terhadap penggunaan standar harga satuan
Daftar Bacaan
Bambang S, Soedibjo, Analisis Regresi, Modul Kuliah Universitas Nasional Pasim.
Kamaruddin Ahmad, 2005, Akuntansi Manajemen, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Suharyadi, dan Purwanto, 2009, Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern,
Salemba Empat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah Wawan Junaidi, Sekilas Tentang Analisis Standar Belanja, www.wawan-
junaidi.blogspot.com Yanne Kardias, 2006, Penyusunan Base Line Data Analisis Standar Belanja
Pemerintah Daerah dengan pendekatan ABC, PSE-KP UGM *Dosen Universitas Nasional Pasim dan Pimpinan Hafiz’s Training & Consultant Center