Clavi Pratama
-
Upload
agnes-rusli -
Category
Documents
-
view
29 -
download
1
description
Transcript of Clavi Pratama
BPJS KETENAGAKERJAAN
Diajukan Guna Melengkapi Tugas Kepaniteraan Klinik Bagian Ilmu Kesehatan MasyarakatFakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang
Disusun oleh :
Clavi Hanum Pratama Dardum (030.10.067)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA
KEPANITERAAN KLINIK ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
UNDIP SEMARANG
PERIODE 29 JUNI 2015 – 12 SEPTEMBER 2015
1
BAB I
PENGERTIAN BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka
BPJS merupakan sebuah lembaga hukum nirlaba untuk perlindungan sosial dalam menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sekaligus dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. BPJS sendiri terdiri dari dua bentuk
yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di
Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT ASKES, dana tabungan dan asuransi
pegawai negeri PT TASPEN, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia PT
ASABRI dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan PT JAMSOSTEK. Transformasi PT
Askes serta PT JAMSOSTEK menjadi BPJS yang akan dilakukan secara bertahap. Pada tanggal
01 Januari 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada tahun 2015 giliran
PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
2
BAB II
SEJARAH BPJS KETENAGAKERJAAN
Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan
kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai
dengan kondisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya negara berkembang
lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu
jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor
formal.
Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai
dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan
(PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan
kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964
tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969
tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga
kerja semakin transparan.
Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum,
bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak
sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang
pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi
kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP
No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.
Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai
badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan
perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya,
dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai
pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.
Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan
3
Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: "Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan
tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam
meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.
Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan kepentingan dan hak
normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang
mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari
Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan
keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011.
Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah
menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan
penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015.
Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS Ketenagakerjaan pun terus
meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan sambil mengembangkan berbagai program
dan manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh pekerja dan keluarganya.
Kini dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS
Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi
juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan
kesejahteraan masyarakat Indonesia.
4
BAB III
VISI DAN MISI BPJS KETENAGAKERJAAN
Visi
Menjadi Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berkelas dunia, terpercaya, bersahabat dan
unggul dalam Operasional dan Pelayanan.
Misi
Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang memenuhi perlindungan dasar
bagi tenaga kerja serta menjadi mitra terpercaya bagi:
Tenaga Kerja: Memberikan perlindungan yang layak bagi tenaga kerja dan keluarga
Pengusaha: Menjadi mitra terpercaya untuk memberikan perlindungan kepada tenaga
kerja dan meningkatkan produktivitas
Negara: Berperan serta dalam pembangunan
Filosofi Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi
resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai
perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal
dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan dari belas
kasihan orang lain.
Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan
dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat
membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang berpenghasilan
rendah.
Motto Perusahaan : "Menjadi Jembatan Menuju Kesejahteraan Pekerja"
5
Nilai-Nilai Perusahaan
Iman: Taqwa, berfikir positif, tanggung jawab, pelayanan tulus ikhlas.
Profesional:Berprestasi, bermental unggul, proaktif dan bersikap positif terhadap
perubahan dan pembaharuan
Teladan: Berpandangan jauh kedepan, penghargaan dan pembimbingan (reward &
encouragement), pemberdayaan
Integritas: Berani, komitmen, keterbukaan
Kerjasama: Kebersamaan, menghargai pendapat, menghargai orang lain.
Etika Kerja Perusahaan
Teamwork : Memiliki kemampuan dalam membangun kerjasama dengan orang lain atau
dengan kelompok untuk mencapai tujuan perusahaan.
Open Mind : Memiliki kemampuan untuk membuka pikiran dan menerima
gagasangagasan baru yang lebih baik.
Passion : Bersemangat dan antusias dalam melaksanakan pekerjaan.
Action : Segera melaksanakan rencana/pekerjaan/tugas yang telah disepakati dan
ditetapkan bersama
Sense : Rasa memiliki, kepedulian, ikut bertanggung jawab dan memiliki inisiatif yang
tinggi untuk memecahkan masalah perusahaan.
6
BAB IV
PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN
Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi
tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-
risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga
kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang
terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.
Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi
peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang
mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan
perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme
Asuransi Sosial.
1. Program Jaminan Hari Tua
Program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga
kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari
tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan
pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu.
Iuran Program Jaminan Hari Tua:
• Ditanggung Perusahaan = 3,7%
• Ditanggung Tenaga Kerja = 2%
Kemanfaatan Jaminan Hari Tua adalah sebesar akumulasi iuran ditambah hasil
pengembangannya.
Jaminan Hari Tua akan dikembalikan/dibayarkan sebesar iuran yang terkumpul ditambah
dengan hasil pengembangannya, apabila tenaga kerja:
7
1. Mencapai umur 55 tahun atau meninggal dunia, atau cacat total tetap
2. Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun dan masa tunggu 1
bulan
3. Pergi keluar negeri tidak kembali lagi, atau menjadi PNS/POLRI/ABRI
Tata Cara Pengajuan Jaminan
1. Setiap permintaan JHT, tenaga kerja harus mengisi dan menyampaikan formulir 5 BPJS
Ketenagakerjaan kepada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan:
a. Kartu peserta Jamsostek (KPJ) asli
b. Kartu Identitas diri KTP/SIM (fotokopi)
c. Surat keterangan pemberhentian bekerja dari perusahaan atau Penetapan
Pengadilan Hubungan Industrial
d. Kartu Keluarga (KK)
2. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang mengalami cacat total dilampiri
dengan Surat Keterangan Dokter
3. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggalkan wilayah Republik
Indonesia dilampiri dengan:
a. Pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
b. Photocopy Paspor
c. Photocopy VISA
4. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sebelum usia 55
thn dilampiri:
a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan
b. Photocopy Kartu keluarga
5. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang berhenti bekerja dari perusahaan
sebelum usia 55 thn telah memenuhi masa kepesertaan 5 tahun telah melewati masa
8
tunggu 1 (satu) bulan terhitung sejak tenaga kerja yang bersangkutan berhenti bekerja,
dilampiri dengan:
a. Photocopy surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
b. Surat pernyataan belum bekerja lagi
c. Permintaan pembayaran JHT bagi tenaga kerja yang menjadi Pegawai Negeri
Sipil/POLRI/ABRI
6. Selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan tersebut BPJS Ketenagakerjaan
melakukan pembayaran JHT
2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja
Kecelakaan kerja termasuk penyakit akibat kerja merupakan risiko yang harus dihadapi
oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian
atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau
cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka diperlukan adanya jaminan
kecelakaan kerja. Kesehatan dan keselamatan tenaga kerja merupakan tanggung jawab
pengusaha sehingga pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar iuran jaminan kecelakaan
kerja yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.
Manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga
kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat bekerja sampai tiba kembali
dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran untuk program JKK ini
sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan. Perincian besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis
usaha sebagaimana tercantum pada iuran.
1. Biaya Transport (Maksimum)
a. Darat/sungai/danau Rp 750.000,-
b. Laut Rp 1.000.000,-
9
c. Udara Rp 2.000.000,-
2. Sementara tidak mampu bekerja
a. Empat (4) bulan pertama, 100% x upah sebulan
b. Empat (4) bulan kedua, 75% x upah sebulan
c. Seterusnya 50% x upah sebulan
3. Biaya Pengobatan/Perawatan
Rp 20.000.000,- (maksimum) dan Pergantian Gigi tiruan Rp. 2.000.000,- (Maksimum)
4. Santunan Cacat
a. Sebagian-tetap: % tabel x 80 bulan upah
b. Total-tetap:
Sekaligus: 70% x 80 bulan upah
Berkala (24 bulan) Rp 200.000,- per bulan*
c. Kurang fungsi: % kurang fungsi x % tabel x 80 bulan upah
5. Santunan Kematian
a. Sekaligus 60% x 80 bulan upah
b. Berkala (24 bulan) Rp. 200.000,- per bulan*
c. Biaya pemakaman Rp 2.000.000,-*
6. Biaya Rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap kasus dengan patokan harga yang
ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum Pemerintah dan ditambah 40% dari harga
tersebut, serta biaya rehabilitasi medik maksimum sebesar Rp 2.000.000,-
a. Prothese/alat penganti anggota badan
b. Alat bantu/orthose (kursi roda)
7. Penyakit akibat kerja, besarnya santunan dan biaya pengobatan/biaya perawatan sama
dengan poin ke-2 dan ke-3.
10
Iuran
Kelompok I: 0.24 % dari upah sebulan;
Kelompok II: 0.54 % dari upah sebulan;
Kelompok III: 0.89 % dari upah sebulan;
Kelompok IV: 1.27 % dari upah sebulan;
Kelompok V: 1.74 % dari upah sebulan;
*) sesuai dengan PP Nomor 84 tahun 2010
Tata Cara Pengajuan Jaminan
1. Apabila terjadi kecelakaan kerja pengusaha wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3
(laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS Keteneagakerjaan tidak
lebih dari 2 x 24 Jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan
2. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh/meninggal dunia oleh dokter yang merawat,
pengusaha wajib mengisi form 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS
Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan
sembuh/meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar
santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja/ahli waris.
3. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran
jaminan disertai bukti-bukti:
a. Fotokopi kartu peserta (KPJ)
b. Surat keterangan dokter yang merawat dalam bentuk form BPJS Ketenagakerjaan
3b atau 3c
c. Kuitansi biaya pengobatan dan perawatan serta kwitansi pengangkutan
3. Program Jaminan Kematian
Jaminan Kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS
11
Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Jaminan Kematian diperlukan
sebagai upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun
santunan berupa uang. Pengusaha wajib menanggung iuran Program Jaminan Kematian sebesar
0,3% dengan jaminan kematian yang diberikan adalah Rp 21.000.000,- terdiri dari
Rp 14.200.000,- santunan kematian dan Rp 2 juta biaya pemakaman* dan santunan berkala .
Manfaat Program JK*
Program ini memberikan manfaat kepada keluarga tenaga kerja seperti:
Santunan Kematian: Rp 14.200.000,-
Biaya Pemakaman: Rp 2.000.000,-
Santunan Berkala: Rp 200.000,-/ bulan (selama 24 bulan)
*) sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2012
Tata Cara Pengajuan Jaminan Kematian
Pengusaha/keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia mengisi dan mengirim form 4
kepada BPJS Ketenagakerjaan disertai bukti-bukti:
1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan (KPJ) Asli tenaga Kerja yang Bersangkutan
2. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan
3. Salinan/Copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga Tenaga Kerja bersangkutan yang masih
berlaku
4. Identitas ahli waris (photo copy KTP/SIM dan Kartu Keluarga)
5. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat
6. Surat Kuasa bermeterai dan copy KTP yang diberi kuasa (apabila pengambilan JKM ini
dikuasakan)
BPJS Ketenagakerjaan hanya akan membayar jaminan kepada yang berhak
12
4. Sektor Informal
Tenaga Kerja yang melakukan pekerjaan di Luar Hubungan Kerja (LHK) adalah orang
yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal.
Tujuan
Memberikan perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di
luar hubungan kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh
penghasilannya sebagai akibat terjadinya risiko-risiko antara lain kecelakaan kerja, hari
tua dan meninggal dunia.
Memperluas cakupan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
Jenis Program & Manfaat (sesuai PP 14/1993):
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), terdiri dari biaya pengangkutan tenaga kerja yang
mengalami kecelakaan kerja, biaya perawatan medis, biaya rehabilitasi, penggantian upah
Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan cacat tetap sebagian, santunan cacat
total tetap, santunan kematian (sesuai label), biaya pemakaman, santunan berkala bagi
yang meninggal dunia dan cacat total tetap
2. Jaminan Kematian (JK), terdiri dari biaya pemakaman dan santunan berkala
3. Jaminan Hari Tua (JHT), terdiri dari keseluruhan iuran yang telah disetor, beserta hasil
pengembangannya
Kepesertaan
1. Sukarela
2. Usia maksimal 55 tahun
3. Dapat mengikuti program Jamsostek secara bertahap dengan memilih program sesuai
dengan kemampuan dan kebutuhan peserta
4. Dapat mendaftar sendiri langsung ke BPJS Ketenagakerjaanatau mendaftar melalui
13
wadah/kelompok yang telah melakukan Ikatan Kerjasama (IKS) dengan BPJS
Ketenagakerjaan
Iuran
Iuran TK LHK ditetapkan berdasarkan nilai nominal tertentu berdasarkan upah sekurang-
kurangnya setara dengan Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota
Besaran Iuran
Jaminan Kecelakaan kerja : 1%
Jaminan Hari tua : 2% (Minimal)
Jaminan Kematian : 0.3%
Ket: Iuran ditanggung sepenuhnya oleh peserta
Cara Pembayaran
1. Setiap bulan atau setiap tiga bulan dibayar di depan
2. Dibayarkan langsung oleh peserta sendiri atau melalui Penanggung Jawab
Wadah/Kelompok secara lunas
3. Pembayaran iuran melalui Wadah/Kelompok dibayarkan pada tanggal 10 bulan berjalan
disetorkan ke Wadah/Kelompok, dan tanggal 13 bulan berjalan Wadah/Kelompok setor
ke BPJS Ketenagakerjaan
4. Pembayaran iuran secara langsung oleh Peserta baik secara bulanan maupun secara tiga
bulanan dan disetor paling lambat tanggal 15 bulan berjalan
5. Dalam hal peserta menunggak iuran, masih diberikan grace periode selama 1 (satu) bulan
untuk mendapatkan hak jaminan program yang diikuti
14
6. Peserta yang telah kehilangan hak jaminan dapat memperoleh haknya kembali jika
peserta kembali membayar iuran termasuk satu bulan iuran yang tertunggak dalam masa
grace periode
5. Sektor Konstruksi
Program Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu pada Sektor Jasa Konstruksi yang diatur melalui Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Nomor: KEP-196/MEN/1999 Tanggal 29 September 1999
Tahap Kepesertaan
Setiap Kontraktor Induk maupun Sub Kontraktor yang melaksanakan proyek Jasa
Konstruksi dan pekerjaan borongan lainnya wajib mempertanggungkan semua tenaga kerja
(borongan/harian lepas dan musiman) yang bekerja pada proyek tersebut kedalam Program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
Adapun proyek - proyek tersebut meliputi :
Proyek-proyek APBD
Proyek-proyek atas Dana Internasional
Proyek-proyek APBN
Proyek-proyek swasta, dll
Cara Menjadi Peserta
1. Pemborong bangunan (kontraktor) mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan Jasa
Konstruksi yang bisa diambil pada kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat sekurang -
kurangnya 1 (satu) minggu sebelum memulai pekerjaan
2. Formulir-formulir tersebut harus dilampiri dengan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat
Perjanjian Pemborong (SPP)
15
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh
kontraktor dan besarannya ditetapkan sebagai berikut:
1. Pekerjaan Konstruksi sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar
0,24% dari nilai kontrak kerja konstruksi
2. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan angka 1 ditambah 0,19% dari
selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah)
3. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp
1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar penetapan angka 2 ditambah 0,15% dari
selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 500.000.000,- (lima
ratus juta rupiah)
4. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp
5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan angka 3 ditambah 0,12% dari
selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi dikurangi Rp 1.000.000.000,-
(satu miliar rupiah)
5. Pekerjaan Konstruksi diatas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sebesar penetapan
huruf d ditambah 0,10% dari selisih nilai, yakni dari nilai Kontrak Kerja Konstruksi
dikurangi Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
Nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran tidak
termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, mengatur kepesertaan maupun upah sebagai dasar penetapan
iuran, sbb:
16
1. Bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja
kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian, lebih dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan untuk seluruh
program jaminan sosial tenaga kerja
2. Untuk tenaga kerja harian lepas dalam menetapkan upah sebulan adalah upah sehari
dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Apabila upah dibayar secara
bulanan untuk menghitung upah sehari bagi yang bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu)
minggu adalah upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima) , sedangkan yang bekerja 5
(lima) hari dalam 1 (satu) minggu adalah upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu)
3. Untuk tenaga kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan penetapan upah
sebulan adalah 1 (satu) hari dikalikan jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender.
Bagi yang bekerja lebih dari 3 (tiga) bulan, upah sebulan dihitung dari upah rata - rata 3
(tiga) bulan terakhir. Jika pekerjaan tergantung cuaca upah sebulan dihitung dari upah
rata - rata 12 (dua) belas bulan terakhir
4. Untuk tenaga kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu, penetapan
upah sebulan adalah sebesar upah sebulan yang tercantum dalam perjanjian kerja
17
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan merupakan kemajuan yang
luar biasa atas usaha pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun
dalam transformasinya tidak bisa dilakukan secara langsung, harus dilakukan secara
bertahap karena dampak perubahannya cukup besar. Lima aspek yang berubah meliputi :
1. BUMN menjadi Badan Hukum Publik
2. Cakupan bersifat Wajib menjadi Lebih Luas
3. Perubahan Sistem Penyelenggaraan
4. Perubahan Program dan Manfaat
5. Perubahan Pelaporan Keuangan
Selain lima perubahan diatas, BPJS-KT juga mengalami peningkatan dalam aktivitas
investasi dan kinerja keuangannya. Dalam hal pelaporan keuangan juga mengalami
perbaikan karena adanya laporan per program jaminan, sehingga semakin mudah untuk
dilakukan pengawasan dan pengambilan keputusan.
B. Saran
Pemerintah dan BPJS harus terus bersinergi untuk menjalankan jaminan sosial ini
dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.
Pelaksanaan BPJS harus seusai dengan klaim Pemerintah bahwa Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) I yang berlaku pada 2014 akan menjadi program
jaminan sosial terbaik dan terbesar di Asia.
18
DAFTAR PUSTAKA
1. Suharto D. Transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Malang : Seminar
BPJS Ketenagakerjaan Mengajar. 2014.
2. Jamsostek Berubah BPJS Ketenagakerjaan. [Online]. Available at :
http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/ . Diakses tanggal 29 Agustus 2015.
3. BPJS Ketenagakerjaan. [Online]. Available at : http://id.wikipedia.org/wiki/BPJS_Ketenagakerjaan
Diakses tanggal 29 Agustus 2015.
4. Jamsostek: Manfaat dan Penggunaannya. [Online]. Available at :
http://www.pustakasekolah.com/jamsostek-manfaat-dan-penggunaannya.html . Diakses tanggal 29
Agustus 2015.
5. Mahardika D. Kemensos: BPJS Indonesia Akan Jadi yang Terbesar dan Terbaik di Asia. [Online].
Availale at : http://www.portalkbr.com/berita/nasional/2686957_4202.html . Diakses tanggal 29
Agustus 2015.
6. BPJS Ketenagakerjaan. Seminar Sosialisasi Program Jaminan Sosial. Depok. 2014.
19