Civic Education - UAS - Artikel Ilmiah 'Hak Asasi Manusia'
-
Upload
vanny-rosa-marini -
Category
Documents
-
view
286 -
download
0
description
Transcript of Civic Education - UAS - Artikel Ilmiah 'Hak Asasi Manusia'
ARTIKEL ILMIAH CIVIC EDUCATION
“ HAK ASASI MANUSIA “
Dosen Pembimbing:M. Hudri, M.Ag.
Disusun Oleh:Vanny Rosa Marini
NIM: 1113051000025Jakarta, 2013
Jurusan Komunikasi dan Penyiaran IslamFakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
بسم الله الرحمن الرحيم
A. PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia merupakan hasil penegakkan dari demokrasi dan merupakan
unsur penting untuk menjadikan negara yang beradab. Demokrasi dan HAM saling
menopang satu sama lain, jika demokrasi yang baik diiring dengan pelaksanaan HAM yang
baik pula maka akan mementuk karakter masyarakat yang madani.
Artikel ilmiah yang membahs tentang Hak Asasi Manusia ini disusun guna
memenuhi tugas Ujian Akhir Semester untuk mata kuliah Civic Education (Pendidikan
Kewarganegaraan). Saya berharap artikel ilmiah ini bisa berguna bagi masyarakat
luasbaik kalangan umum atau kalangan akademisi yang ingin mendapatkan pengetahuan
lebih banyak tentang HAM.
Sejatinya, HAM merupakan fitrah manusia sudah diberikan langsung oleh Allah
SWT yang bersifat kodrati. Namun sampai sekarang HAM dan permasalahannya hampir
tak pernah habis pembahasannya karena mungkin individu pribadi belum mengetahui
HAM lebih jauh sehingga sering terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan HAM saat
ini.
Dalam bagian selanjutnya in syaa’ Allah saya akan menjelaskan tentang: Pengertian
dasar HAM menurut para Ahli, Perkembangan Pemikiran HAM dalam Dunia Global,
Perkembangan HAM di Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Rumusan HAM, HAM dalam
Perspektif Islam, Pelanggaran HAM, Lembaga Penegak HAM di Indonesia serta 12 Tokoh
yang Memperjuangkan HAM. Semoga tulisan ini dapat menambah wawasan kita tentang
HAM.
Penyusun,
Vanny Rosa Marini
Hak Asasi Manusia | 2
B. ISI
Pengertian HAM Menurut Para Ahli Hak Asasi Manusia sampai saat ini hampir
selalu melahirkan banyaknya tafsiran yang berbeda-beda diantara kalangan manusia karena
kebebasan dan hak mereka untuk berfilsafat namun tetap pada satu benang merah yang
sama. Berikut ini akan kita bahas pengertian Hak Asasi Manusia menurut pandangan para
ahli dan pengamat HAM.
Menurut Jan Martenson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB (ABC, Teaching
Human Rights, UN, p.5), Human Rights adalah As those rights which are inherent in our
nature and without which we cannot live as human being (Hak asasi manusia adalah hak-
hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya, kita tidak dapat hidup sebagai
manusia).1
John Locke, seorang filsuf dari Inggris mengemukakan bahwa hak asasi manusia
adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu
yang bersifat kodrati.2
Seperti dikemukakan oleh Pengamat HAM, Donnely dan Nickel, bahwa pengakuan
HAM secara universal atas seperangkat hak asasi manusia itu meliputi hak kebebasan sipil,
hak kebebasam politik, hak kebebasan dari penindasan, hak kebebasan dari penahanan
tanpa melalui pengadilan, hak perlindungan sebagai individu yang mempunyai hak
alamiahnya yang tidak dapat digugat dan direbut oleh siapapun atau dari pihak manapun.3
Pengamat lain seperti Davidson dan Over mengemukakan bahwa, hak asasi manusia
merupakan sesuatu hak yang mutlak yang sangat perlu bagi perkembangan seorang
individu. Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang melekat pada semua orang setiap
saat, hak yang tidak dapat dibeli maupun diciptakan, hak yang dimiliki semata-mata
sebagai manusia yang bermartabat. Atas dasar itu, berbagai hak tersebut harus mendapat
perlindungan mutlak dari setiap negara. Dalam kaitan itu termasuk juga antara lain hak
hidup dan hak kebebasan.4
1 KOMNAS HAM, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Budaya Indonesia, h. 177.2 Ubaedillah dan Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education), h. 148.3 Alkatiri, Belajar Memahami HAM, h. 1.4 Ibid., h. 1-2.
Hak Asasi Manusia | 3
Pengertian hak asasi manusia menurut Tilaar (2001) adalah hak-hak yang melekat
pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia.
Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam
kehidupan masyarakat.
Menurutt Abu A’la al-Maududi, HAM adalah hak kodrati yang dianugerahkan Allah
SWT kepada setiap manusia dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau
badan apapun. Hak-hak yang diberikan Allah bersifat permanen dan kekal.5
Sedangkan menurut yang tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.6
Perkembangan Pemikiran HAM dalam Dunia Global HAM perlu mendapat
dukungan yang nyata bagi setiap manusia yang berjuang untuk memperoleh hak asasinya.
Telah tercatat dalam sejarah beberapa bentuk penghargaan atas pemikiran dan perjuangan
dalam memperoleh pengakuan HAM dari pemerintah atau negara. Beberapa penghargaan
tersebut adalah sebagai berikut:
Magna Charta (Piagam Agung 1215)
Piagam Magna Charta merupakan piagam penghargaan atas pemikiran dan
perjuangan HAM yang dilakukan oleh rakyat Inggris kepada Raja Johm yang
berkuasa pada tahun 1215. Isi piagam:
1) Rakyat Inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil kepada rakyat.
2) Menuntut raja apabila mendengar harus dihukum (didenda) berdasarkan
kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.
3) Menuntut raja menyampaikan pertanggung jawaban kepada rakyat.
4) Menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyat.
Bill of Rigts (UU Hak 1689)
5 Ubaedillah dan Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education), h. 165.6 Ibid., h. 148
Hak Asasi Manusia | 4
Bill of Rights adalah piagam penghargaan atas pemikiran dan perjuangan
HAM oleh rakyat kepada penguasa negara atau pemerintah di Inggris pada
tahun 1689 agar rakyat Inggris diperlakukan sama di muka hukum.
Declaration Des dDroits de L’homme et du citoyen
Deklarasi yang menandai diberlakukannya pernyataan hak asasi manusia
dan hak warga negara Perancis pada tahun 1789 ini berisi:
1) Manusia dilahirkan merdeka.
2) Hak milik dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.
3) Tidak boleh ada penangkapan dan penahanan dengan semena-mena atau
tanpa alasan yang sah serta surat izin dari pejabat yang berwenang
Bill of Rights (UU Hak Virginia 1789)
Undang-Undang Hak Virginia taun 1776 yang dimasukkan ke dalam UUD
Amerika Serikat tahun 1791 lebih dikenal dengan The Bill of Rights yakni UU
HAM Amerika Serikat, merupakan amandemen tambahan terhadap konstitusi
Amerika Serikat yang diatur secara tersendiri dalam 10 pasal tambahan.
Declarations of Human Rights PBB
Usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB melahirkan Piagam PBB
pada tanggal 12 Desember 1948 di Jenewa. Maksud dan tujuan PBB
mendeklarasikan HAM tertuang dalam pembukaan piagamnya, yaitu:
1) Hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan yang akan datang
dari bencana perang.
2) Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi, tentang harkat
dan derajat manusia, dan tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan
perempuan, juga anta bangsa yang besar dan yang kecil.
3) Menimbulkan suasana di mana keadilan dan penghargaan atas beragai
kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan lain-lain sumber hukum
internasional dapat dipelihara.
4) Memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dalam suasana
kebebasan yang lebih leluasa.
Piagam Atlantic Charter
Hak Asasi Manusia | 5
Piagam ini merupakan kesepakatan antara F.D Roosevelt dan Churchil
pada tanggal 14 Agustus 1914 yang berisi: “Bahwa selenyapnya kekuasaan
Nazi yang zalim itu akan tercapai suatu keadaan damai yang memungkinkan
tiap-tiap negara hidup dan bekerja dengan aman menurut batas-batas
wilayahnya masing-masing serta jaminan kepada setiao manusia suatu
kehidupan yang bebas dari rasa takut dan kesengsaraan.”
Perkembangan HAM di Indonesia HAM berkembang di dalam masyarakat
Indonesia sesuai dengan perkembangan sosial budaya yang ada di Indonesia, sebenarnya
dengan atau tanpa keanggotaan Indonesia di dalam PBB, sebenarny Indonesia telah
mengembangkan sendiri pemikiran tentang HAM dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak
asasi manusia sebagaimana kondisi budaya kita mendukungnya menunjukkan HAM bisa
berkembang dengan baik ditengah-tengah masyarakat Indonesia.
Keanggotaan kita dalam PBB terutama menjadi standar “kriteria komparatif” dan
pendorong percepatan perkembangan dan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Dengan
demikian, konsep hak-hak asasi manusia berkonteks kebudayaan dalam setiap masyarakat.7
Kebudayaan pada dasarnya adalah proses manusia memanusiakan dirinya dan
lingkungan hidupnya. Artinya manusia dengan seluruh daya kreativitas, inisiatif, interaksi
dan karyanya bergerak menuju kesempurnaan kemanusiaannya dengan mengangkat harkat
dan martabatnya sesuai dengan harkat hidupnya.8 Manusia mewujudkan keselarasan akal,
rasa dan karya lewat dirinya dan lingkungannya dimana lingkungan akan mengembangkan
potensi dalam diri manusia.
Kebudayaan Indonesia membantu proses manusia untuk membentuk keselarasan
hidup yang oleh para pemikir dan orang-orang terdahulu telah dirumuskan dalam
Pancasila. Dalam pemikiran budaya, Pancasila menjelaskan bahwa hak-hak asasi manusia
adalah hak hak yang berhubungan erat dengan sifat mementingkan diri sendiri
manusia.secara kebudayaan, ungkapan tentang hak-hak asasi manusia Indonesia berawal
dari kesadaran kita tentang Pancasila yang menyatakan bahwa “kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa” di dalam pembukaan UUD 1945.
7 Gonggong, Sejarah Pemikiran Hak-Hak Asasi Manusia, h. 9.8 Ibid.
Hak Asasi Manusia | 6
Sejarah Pemikiran dan Rumusan HAM di Indonesia 27 Desember 1948
dijadikan sebagai peringatan disepakatinya konsep Hak-Hak Asasi Manusia bagi seluruh
bangsa dan negara anggota PBB. Di dalam peringatan hari HAM itu sering muncul
berbagai diskusi dan dialog yang menyangkut HAM karena penafsiran tentang HAM
sering menimbulkan berbagai perbedaan pendapat.
Berkaitan dengan itu, muncul dua persepsi tentang HAM yaitu yang pertama berasal
dari negara-negara Barat. Mereka memandang bahwa setiap bangsa dengan latar belakang
politik dan sosial budaya yang berbeda harus memperlakukan warge negaranya sesuai
dengan isi Piagam PBB.
Dikalangan politikus dan ilmuwan Indonesia juga memperdebatkan isi UUD yang
pernah berlaku yaitu UUD Negara Federal 1949 dan UUD Sementara 1950 yang dianggap
sangat menjunjung tinggu hak-hak asasi manusia karena kedua UUD tersebut memiliki
lebih dari 30 pasal yang menyangkut HAM. Serta UUD yang berlaku kembali sejak Juli
1959 sampai sekarang yaitu UUD 1945 dianggap kurang menghargai hak-hak asasi
manusia karena UUD 1945 hanya sedikit mencantumkan sedikit pasal yang menyangkut
hak-hak asasi manusia.
Islam dan HAM Islam adalah rohmatan lil ‘alamin agama yang universal,
membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh penduduk bumi, yang mengajarkan prinsip-
prinsip keadilan kepada semua manusia tanpa memandang suku, ras dan budayanya.
Sebagai agama yang menjunjung tinggi kemanusiaa, Islam digambarkan dalam al-Qur’an
sebagai makhluk yang paling sempurna, ini menunjukkan bahwa Islam memposisikan
manusia pada tempat yang mulia sekaligus menyatakan bahwa Islam adalah agama yang
memberikan perlindungan dan penghormatan kepada manusia melalui terjaganya hak-hak
asasi manusia.
Sebenarnya sebelum dunia Barat mencetuskan tentang penegakkan HAM, Sejarah
Peradaban Islam telah mencatat bahwa HAM bukanlah sesuatu yang baru. Menurut para
ahli Islam, konsep HAM dalam Islam sudah muncul jauh lebih dulu daripada konsep HAM
yang ada di Barat. Menurut mereka, Islam datang dengan membawa pesan-pesan HAM
yakni ketika lahirnya deklarasi Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan
shohifatulmadinah atau Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah.
Hak Asasi Manusia | 7
Piagam Madinah merupakan perjanjian formal yang disusun Rasulullah yang
mengikat perjanjian antara beliau dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di
Yatsrib (Madinah). Piagam tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban bagi
kaum Muslim, kaum Yahudi dan komunitas-komunitas kuat di Madinah. Piagam ini lahir
600 tahun sebelum dicetuskannya Piagam Magna Charta.
Ada dua prinsip pokok HAM dalam Piagam Madinah. Pertama, semua pemeluk
Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeds suku bangsa. Kedua, hubungan antaraa
komunitas Muslim dengan nonmuslim didasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai berikut: 9
1) Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga.
2) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.
3) Membela mereka yang teraniaya.
4) Saling menasehati.
5) Menghormati kebebasan beragama.
Pandangan inklusif kemanusiaan Piagam Madinah kemudian yang menjadi semangat
deklarasi HAM Islam pada Deklarasi Kairo yang lahir pada tanggal 5 Agustus 1990.
Deklarasi Kairo mengandung ketentuan HAM sebagai berikut:10
1) Hak persamaan dan kebebasan
2) Hak hidup
3) Hak perlindungan diri
4) Hak kehormatan pribadi
5) Hak berkeluarga
6) Hak kesetaraan wanita dengan pria
7) Hak anak dari orang tua
8) Hak mendapatkan pendidikan
9) Hak kebebasan beragama
10) Hak kebebasan mencari suaka
11) Hak memperoleh pekerjaan
12) Hak memperoleh perlakuan sama
13) Hak kepemilikan
14) Hak tahanan dan narapidana
9 Ubaedillah dan Rozak, Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education), h. 166-167.10 Ibid., h. 167.
Hak Asasi Manusia | 8
Menurut kalangan ulama Islam, ada dua konsep tentang hak dalam islam yaitu Hak
Allah dan Hak Manusia dimana keduanya saling berkaitan dan tidak dapat terpisah. Hak
Allah melandasi Hak manusia begitu juga sebaliknya. Dalam pelaksanaan hak-hak Allah
seperti ibadah, terdapat pula hak-hak manusia untuk mendapat ganjaran atas amal salih
yang telah dilakukan.
Begitu pula dengan hak manusia, mislanya hak kepemilikkan. Setiap manusia berhak
mengelola hartanya sebagimana yang dikehendakinya, namun juga perlu diingat bahwa
dalam setiap harta kita terdapat juga hak-hak Allah. Sehingga kita tidak boleh seenaknya
sendiri membelanjakan harta kita pada tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah.
Terdapat tiga bentuk Hak Asasi Manusia dalam Islam. Pertama, hak dasar (hak
daruri), sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar, bukan hanya membuat
manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya.
Contoh sederhanyanya hak ini diantaranya hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan hak
untuk memiliki harta benda. Kedua, hak sekunder, yakni hak-hak yang apabila tidak
dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak dasarya sebagai manusia. Misalnya, jika
seseorang kehilangan haknya untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka
berakibat hilangnya hak hidup. Ketiga, hak tersier, yakni hak yang tingkatannya lebih
rendah dari hak primer dan hak sekunder.11
Pelanggaran HAM Hak-hak asasi setiap manusia telah diakui dunia, dilindungi
negara yang telah membuatkan Undang-Undangnya namun nyatanya permasalahan tentang
pelanggaran HAM masih saja kerap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku
pelanggaran masih belum mengkaji arti dari hak asasi manusia lebih dalam lagi. Bahkan
seringkali kita melihat berita pelaku pelanggaran HAM belum dijatuhi hukuman
sebagaimana mestinya.
Saat kepemerintahan Soeharto jatuh pada tahun 1998, banyak yang berharap hak
asasi manusia akan masuk pada era yang lebih cerah dan para pelaku pelanggaran hak asasi
manusia yang terjadi selama puluhan tahun bisa dijebloskan ke pengadilan. Dikutip dari
artikel “Neraca Hak Asasi Manusia 2001” pada koran Tempo, 6 Januari 2002 yang
diarsipkan dalam buku “Jalan Panjang Hak Asasi Manusia” karya Todung Mulya Lubis
11 Ibid., h. 168.
Hak Asasi Manusia | 9
dikatakan pada saat itu mayortitas pelaku pelanggaran HAM masih menikmati kebebasan
dari hukuman dan sedikit sekali pelaku yang dibawa ke pengadilan. Menyeret pelaku
pelanggran HAM dianggap sesuatu yang hampir susah.
Sejarah menunjukkan bahwa penegakkan HAM lebih berhasil ketika datang rezim
baru menggantikan rezim lama. Indonesia sempat mengalami beberapa pergantian
kekuasaan dari Soeharto ke Habibie, Abdurrahman Wahid sampai Megawati. Tetapi masih
mustahil bahwa beberapa pergantian rezim tersebut bebaas seratus persen dari pengaruh
Soeharto. Sisa-sisa kekuatan Soeharto masih kuat melekat pada zaman Habibie sampai
Megawati. Sayang sekali siapapun yang berandai-andai bahwa pengadilan hak asasi
manusia akan sukses harus terpaksa menerima kekecewaan.
Setelah mengalami penekanan saat itu, isu-isu tentang HAM mulai membutuhkan
pembicaraan lebih lanjut. Pasca Orde Baru, tidak menunggu lama MPR langsung
memutuskan masalah HAM dengan mengeluarkan ketetapan MPR No. XVII/MPR 1998
tentang HAM pada 13 November 1998. Dalam Tap MPR ini dilampirkan Piagam HAM
yang menegaskan makna HAM. Tap MPR ini menjadi dasar pembentukan UU No. 39
Tahun 1999 yang menegaskan perlunya jaminan atas HAM. Berkaitan dengan jaminan
HAM akhirnya dibentuk pula lah pengadilan HAM dengan UU No.26 tahun 2000.
Walaupun telah dibentuk Tap MPR dan Undang-undang yang mengatur tentang
HAM, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini tidak bisa berhenti total. Bahkan ada kasus
yang belum bisa terselesaikan.
Berikut beberapa contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia:
- Kasus Marsinah (1993)
- Kasus DOM Aceh (1989-1998)
- Kasus Balibo dan Santa Cruz di Timor Timur (1975 dan 1992)
- Kasus Tanjung Priok dan Kasus Talangsari, Lampung (1989)
- Kasus Tambang Abepura, Papua (2000)
- Kasus Trisakti, Kerusuhan Mei, Semanggi I dan Semanggi II (1998 dan 1999)
- Kasus Munir (mulai 2004)
- Kasus Lumpur Lapindo (2006)
- Kasus Banjir Jakarta (2007)
- Kasus Pemilu 2009
Hak Asasi Manusia | 10
Ternyata pelanggaran HAM tidak hanya bisa dilakukan oleh masyarakt biasa yang
namun para pemguasa pun juga bisa melakukan pelanggaran hak asasi kepada kaum
dibawahnya.
Berdasarkan survei yang dilakukan LBH Jakarta, tahun 2008, dari 367 responden
yang diinterogasi di kantor polisi, sekitar 83, 65% mengaku mereka diperlakukan secara
sewenang-wenang, selama penangkapan dan proses interogasi untuk keperluan pembuatan
BAP. Kekerasan tersebut dilakukan oleh polisi dengan tujuan memperoleh pengakuan dan
informasi dari seorang tersangka, dengan menggunakan berbagai teknik penyiksaan seperti
menampar, memukul telinga, menyetrum, menyeret, menghina, dan lain-lain.12
Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta,
mencatat tiga puluh satu kasus kekerasan dilakukan oleh kepolisian di Yogyakarta sejak
1999-2003.13 Kekerasan fisik dan mental cenderung dilakukan polisi untuk mendapatkan
pengakuan tentang kejahatan yang ditujukan dan menyebabkan ketakutan dan efek jera
untuk kejahatan-kejahatan lainnya.14
Dan adakalanya kekerasan yang dilakukan oleh penguasa dianggap hal yang biasa-
biasa saja seakan lupa bahwa penguasa juga memiliki rambu-rambu hukum yang memberi
pernyataan yang sah dan mengatur proses, prosedur, persyaratan dan tata cara yang harus
diikuti. Karena memang pada dasarnya hak asasi tiap manusia tidak boleh dilanggar oleh
siapapun termasuk para penguasa.
Begitu pula dengan Deklarasi PBB, ada berbagai poin-poin pokok yang lemah dan
kurang dengan deklarasi ini.15 Kelemahan pertama adalah kurang formal, yang berarti
deklarasi ini menjadi tak lebih dari sekedar nasehat. Deklarasi ini tidak mencantumkan
sangsi-sangsi dan tidak menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi berbagai pemerintahan
dan penguasa.
Kelemahan lainnya ialah konsep “manusia”-nya kurang adanya penyebarluasan
makna yang dibutuhkan dalam budaya barat, yang berakar dari sebuah budaya yang
12 KKUAMK, Hak Asasi Manusia di Bawah Ancaman Penyiksaan, h. 73.Laporan LBH Jakarta, 2008. Untuk lebih detil, lihat latar belakang, metodologi dan penemuan di Laporan Penyiksaan di kantor polisi Jakarta dan daerah sekitarnya. Dalam temuannya, LBH Jakarta mencatat bahwa dari Januari 2007 hingga Februari 2008, praktik penyiksaan tetap terjadi di banyak tempat.13 Ibid., Lihat “Kekerasan Polisi terhadap Tersangka/Saksi Paska Ratifikasi Konveksi Anti-Penyiksaan dan UU Hak Asasi Manusia”, http://pusham.uii.ac.id/index.php?&page=kasus&id=114 Ibid., h. 73-74.15 Rujukan utama pembahasan ini adalah Risalah Hak Asasi Wanita, karya S.M. Khamenei
Hak Asasi Manusia | 11
beranggapan sekelompok manusia tertentu selalu dinilai berada di luar batas-batas
kemanusiaan sebagaimana diketahui, pemikiran barat yang berdasarkan budaya Yunani
dan Roma mengandung unsur diskriminasi ras.
Kemudian, deklarasi PBB ini ditemukan pembatasan konsep tentang kebebasan dan
perbudakaan dalam sebuah kerangka kecil. Dalam pandangan PBB, konsep kebebasan
ialah tak seorang pun yang dapat dijadikan sebagai jaminan orang satu sama lain.
Lembaga Penegak HAM di Indonesia: Pertama, Komnas HAM. Komnas HAM
adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya.
Komnas HAM berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, dan mediasi
terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM diantaranya:
- Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai
dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM).
- Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya
pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam
berbagai bidang kehidupan.
Salah satu fungsi Komnas HAM adalah melakukan pemantauan sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 76 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dan untuk
menjalankan fungsinya tersebut Komnas HAM mempunyi dua arahan yaitu: 1) Untuk
melakukan peninjauan ke lokasi kejadian dan lokasi lainnya yang dianggap perlu (Pasal 89
ayat (3) huruf e); dan 2) Untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap rumah,
pekarangan, bangunan, dan tampat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak terteti
dengan persetujuan Ketua Pengadilan (Pasal 89 ayat (3) huruf g)16
Kedua, Pengadilan HAM. Dalam menegakkan HAM serta mengusut para pelaku
pelanggaran HAM, maka Komnas HAM perlu melakukan pemanggilan saksi dan pihak
kejaksaan yang melakukan penuntutan, maka dari itu dibentuklah Pengadilan HAM.
Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan
pengadilan umum. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM yang berkategori berat yang meliputi kejahatan
16 KKUAMK, Hak Asasi Manusia di Bawah Ancaman Penyiksaan, h. 65-66.
Hak Asasi Manusia | 12
genosida dan kejahatan kemanusiaan namun tidak berwenang memutus perkara
pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.
Ketiga, Partisipasi Masyarakat. Peran masyarakat umum juga turut dilibatkan dalam
upaya pengungkapa pelanggaran HAM. Kepedulian warga negara terhadap pelanggaran
HAM sangat dibutuhkan dan dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai komunitas
HAM atau penyelenggaraan tribunal, yaitu forum kesaksian untuk mengungkap dan
menginvestigasi sebuah kasus secara mendalam yang dalam konteks ini adalah tentang
pelanggaran HAM. Partisipasi masyarakat dalam penegakkan HAM telah diatur dalam
Pasal 100-103 UU tentang HAM, yang dapat berbentuk sebagai berikut:
- Individu, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.
- Masyarakat dapat menyampaikan laporan adanya pelanggaran HAM kepada Komnas
HAM atau lembaga lain yang berwenang.
- Masyarakat berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan HAM
kepada Komnas HAM.
- Masyarakat dapat bekerja sama dengan Komnas HAM dalam melakukan penelitian,
pendidikan atau penyebarluasan informasi terkait HAM.
12 Tokoh HAM Permasalahan HAM memang selalu ada dari waktu ke waktu,
namun bukan berarti HAM selalu memunculkan perkara-perkara negatif. Pembela dan
penegak HAM pun selalu ada, begitu pula dengan 12 orang yang akan dibahas berikut ini.
Perjuangan mereka dalam membela dan mempertahankan hak-hak asasi manusia patut
dijadikan teladan, diantaranya adalah:
1. Óscar Arias Sánches [1941-.…]
Sánches merupakan yang pertama menulis rancangan suatu perencanaan
untuk membawa perdamaian bagi Amerika Tengah yang saat itu dilanda
pertikaian dalam bulan September 1985. Rencana Sánches tersebut akhirnya
mamtok suatu tanggal untuk gencana senjata anatara pemerintah dan
pemberontak, menjamin amnesty bagi para tahanan politik, dan menjadwalkan
pemerintahan yang demokratis di negara-negara Amerika Tengah. Berbagai
Hak Asasi Manusia | 13
usahanya tersebut membuatnya menerima hadiah Nobel Perdamaian pada
tahun 1987.
Cuplikan ceramahnya saat hadiah Nobel Perdamaiannya tanggal 10
Desember 1987: "…Perdamaian merupakan suatu proses yang tidak kenal
berhenti, hasil banyak keputusan oleh banyak orang di banyak negara.
Perdamaian merupakan suatu sikap, suatu cara hidup, suatu cara untuk
memecahkan masalah-masalah dan menyelesaikan pertikaian. Perdamaian tak
mungkin dipaksakan atas negara terkecil atau ditegakkan oleh negara yang
paling besar. Perdamaian tidak mungkin mengabaikan perbedaan-perbedaan
kita atau mengabaikan kepentigan-kepentingan bersama kita. Perdamaian
menuntut agar kita bekerja dan hidup bersama-sams…" 17
2. Aung San Suu Kyi [1945-….]
Suu Kyi merupakan putri dari mendiang pemimpin gerakan nasionalis
Burma yang memimpin gerakan pro demokrasi di tanah airnya. Ia turut dalam
mendirikan Liga Nasional Demokrasi di Burma. Suu Kyi berusaha keras
mengusahakan pemerintah sipil di negeri itu dengan pidato-pidatoya mengenai
demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Suu Kyi menulis selama enam tahun
saat menjalani tahanan rumah yang membuahkan reputasi internasional
baginya dan memberinya hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1991
Berikut merupakan cuplikan singkat esainya yang berjudul "The Gift of
Grace Under Pressure" pada 11 Oktober 1991: "…Dalam suatu sistem yang
menyangkal adanya hak-hak asasi manusia, rasa takut cenderung merupakan
hal biasa sehari-hari. Rasa takut dipenjara, takut disiksa, takut mati, takut
kehilangan sahabat-sahabat, keluarga, harta benda, atau nafkah, takut
kemiskinan, takut dikucilkan, takut gagal. Bentuk rasa takut yang paling busuk
adalah rasa takut berkedok sebagai akal sehat atau bahkan kebijaksanaan,
dengan mengutuk perbuatan berani sehari-haro yang kecil-kecil itu sebagai
tindakan bodoh, tidak bertanggung jawab, remeh, atau sia-sia. Keberanian
yang menolong melestarikan harga diri manusia serta martabat manusia yang
sudah menjadi haknya sejak lahir…" 18
17 Clark dan Hug, Hak Asasi Manusia, h. 101.18 Ibid., h. 104-105.
Hak Asasi Manusia | 14
3. Ralph Bunche [1903-1971]
Bunche adalah seorang diplomat Amerika dan anggota penting
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama lebih dari dua puluh tahun. Bunche
mendapat hadiah Nobel Perdamaian atas ketekunannnya dalam upaya
merundingkan persetujuan gencatan senjata tahun 1949 antara orang-orang
Arab Palestina yang bersiteru dengan orang-orang Yahudi. Ia juga sudah lama
berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan persamaan ras di
Amerika Serikat.
Cuplikan "The Road to Peace", pidato yang disampaikan di depan the
National Education Association, 92nd Annual Convension, New York, 30 Juni
1954: "…Mungkin sekali tidak pernah ada kesempurnaan dalam hubungan di
antara masyarakat atau dalam pelaksanaan mekanisme demokrasi. Tetapi
dalam demokrasi jurang antara yang ideal dan praktik harus secara kokoh
disempitkan. Karena demokrasi untuk berkembang, bahkan untuk hidup
sekalipun, harus selalu dinamis. Ia harus bergerak maju menuju sasaran-
sasaran dari kebebasan yang lebih besar, kehidupan yang lebih baik, martabat
yang lebih sempurna, bagi manusia yang ia layani. Setiap langkah mundur,
setiap kal pelanggaran terhadap hak-hak demokrasi dari warganegara, setiap
kekerasan terhadap martabat imdividu, setiap kemunduran dalam
kesejahteraan masyarakat menghancurkan kekuatan dari yang ideal dan
memperlambat kemajuan umat manusia…" 19
4. Mohandas Karamcan Gandhi (Mahatma Gandhi) [1869-1948]
Mahatma Gandhi adalah seorang penduduk asli India yang belajar hukum
di Inggris dan kemudian menghabiskan hidupnya selama 21 tahun di Afrika
Selatan sambil bekerja untuk pemusnahan kebijakan-kebijakan pemerintah
yang dianggapny tidak adil terhada penduduk keturunan India di negeri itu. Ia
kemudian kembali ke India pada tahun 1915 dan dalam waktu lima tahun
sudah menjadi kepala Gerakan Nasional India yang memimpin suatu kampanye
perlawanan tanpa kekerasan yang sukses menentang pemerintahan Inggris dan
mendapatkan kemerdekaan serta swasembada ekonomi bagi penduduk India.
19 Ibid., h. 107.
Hak Asasi Manusia | 15
Gandhi dibunuh oleh seorang Hindu yang menentang program perdamaian dan
toleransi bagi semua kepercayaan dan agama pada tahun 1948, yaitu tepat
setahun setelah ia berhasil mewujudkan sasarannya yang berupa pemerintahan
sendiri bagi India.
Cuplikan kesaksiannya dalam pemeriksaan dimana ia mengaku bersalah
terhadap tuduhan-tuduhan menulis artikel yang menghasut, tanggal 11 Maret
1922: "…Saya tidak mempunyai dendam pribadi terhadap salah satu pegawai
pemerintahan apapun , apalagi saya tidak mungkin mempunyai rasa tak suka
sedikitpun terhadap pribadi raja. Tetapi saya menganggapnya sebagai suatu
keutamaan untuk tidak suka terhadap suatu pemerintahaan yang secara
keseluruhannya telah lebih banyak merugikan India daripada sistem manapun
sebelumnya. India menjadi lebih lemah di bawah pemerintahaan Inggris
daripada sebelumnya. Karena memiliki pendapat semacam itu, saya
menganggap dosa untuk mencintai sistem tersebut. Bagi saya merupakan
keistimewan yang berharga untuk mampu menulis apa yang telah saya sajikan
dalam berbagai larangan sebagai bukti melawan saya..."20
5. Vaclav Havel -1936-….]
Havel menolong berdirinya Piagam 77, sebuah organisasi hak asasi
manusia di Cekoslovakia. Ia menjadi tokoh utama dalam forum rakyat yang
merupakan sebuah koalisi baru kelompok oposisi non komunis yang mendesak
pembaharuan demokratis menjadi ketika pecahnya demonstrasi masal melawan
pemerintah di Praha pada November 1989. Setelah runtuhnya rezim komunis
sebulan kemudia Havel sempat menjadi presiden sementara di negerinya dan
dipilih kembali pada Juli 1990. Sebagai presiden ia telah berusaha
meningkatkan kebebasan asasi di Republik Ceko.
Ini adalah cuplikan pidatonya di New York tanggal 1 Januari 1990 setelah
terpilih menjadi Presiden: “…Rezim yang terdahulu, yang dipersenjatai
dengan ideologinya yang sombong dan tidak bertenggang rasa telah
memerosotkan manusia menjadi suatu sarana produksi dan alam diperosotkan
menjadi alat produksi…”21
20 Ibid., h. 110-111.21 Ibid., h. 113.
Hak Asasi Manusia | 16
6. Martin Luther King, Jr. [1929-1968]
King merupakan pemimpin utama Gerakan Hak-hak Sipil di Amerika
Serikat dan seorang pendeta baptis. Bersama pendeta-pendeta kulit hitam
lainnya, ia mendirikan The Southern Christian Leadership Conference pada
tahun 1957 untuk melawan ketidakadilan rasial. Tindakannya membuat
terbentuknya Undang-undang Hak Sipil tahun 1964 yang melarang
diskriminasi rasial di tempat umum dan menuntut kesempatan yang sama
dalam pemberian pekerjaan dan pendidikan. King mendapatkan hadiah Nobel
Perdamaian pada tahun 1994 atas kepemimpinannya. Ia ditembak dan
meninggal di Memphis, Tennessee ketika sedang mendukung suatu pemogokan
pekerja kulit hitam pengangkut sampah.
Dari bukunya Stride Toward Freedom: The Montgomery Story tahun 1958
ia menuliskan: “…Cara tanpa kekerasan adalah cara rendah hati yang penuh
penahanan diri. Kita kaum negro banyak berbicara mengenai hak-hak kita dan
sewajarnya begitu. Dengan bangga kita mempermaklumkan bahwa tiga
perempat penduduk dunia itu termasuk kulit warna. Kami mempunyai hak
istimewa untuk mengalami drama besar kebebasan dan kemerdekaan sewaktu
drama itu tergelar di Asia dan Afrika dalam generasi kami…”22
7. Nelson Mandela [1918-2013]
Pria yang bernama lengkap Nelson Rolihlahla Mandela ini terpilih sebagai
presiden Afrika Selatan pada tanggal 9 Mei 1994 menjadi peristiwa istimewa
bagi suatu perjuangan seumur hidup untuk mencapai demokrasi multirasial di
negaranya. Mulai tahun 1952, sebagai wakil presiden ANC, Mandela
menjelajahi seluruh negeri untuk mengorganisir perlawanan terhadap Undang-
undang diskriminasi pengelompokan rasial. Pada tahun 1993 ia mendapat
hadiah Nobel Perdamian bersama dengan presiden Afrika Selatan kala itu F.
W. de Clark.
Cuplikan ceramahnya ketika menerima hadiah Nobel Perdamaian tanggal
10 Desember 1993: “…Hari ini di sini kami berdiri tak lebih daripada sebagai
seorang wakil dari berjuta-juta bangsa kami yang berani bangkit melawan
22 Ibid., h. 116.
Hak Asasi Manusia | 17
suatu sistem sosial yang intinya merupakan perang, kekejaman, rasisme,
penindasan, penekanan, dan pemiskinan seluruh bangsa…”23
8. Anna Eleanor Roosevelt [1884-1962]
Istri presiden Franklin D. Roosevelt ini adalah seorang tokoh kemanusiaan
Amerika Serikat dan pembela bagi kaum buruh dan kaum miskin serta tokoh
pendidikan, kesehatan, serta masalah-masalah yang menimpa anak-anak.
Eleanor terpilih menjadi ketua pertama komisi PBB untuk hak-hak asasi
manusia pada awal 1946. Ketika menjabat, ia memainkan peran penting dalam
menyusun deklarasi umum tentang hak-hak asasi manusia.
Cuplikan artikelnya The Promise of Human Rights, Foreign Affairs, April
1948: “…Bila saya menengok kembali pekerjaan yang sejauh ini telah
dilakukan oleh komisi hak asasi manusia kami, saya menyadari bahwa
maknanya ada dua macam. Pertama, kita telah merumuskan beberapa hak-hak
asasi. Selain itu, kita telah menemukan bahwa keadaan dunia kita zaman
sekarang memerlukan perincian perlindungan-perlindungan tertentu yang
harus dimiliki seseorang agar dia memiliki suatu rasa aman dan martabat
akan dirinya sendiri…”24
9. Andrei Dmitriyevich Sakharov [1921-1989]
Seorang ahli fisika nuklir Soviet yang sukses ini terkenal menjadi
penganjur demokrasi dan hak-hak asasi manusia pada tahun 1968. Ia
membantu mendirikan komisi bagi hak-hak asasi manusia di Uni Soviet pada
tahun 1970 dan usahanya tersebut hihargai dengan hadiah Nobel Perdamaian
pada tahun 1975.
Cuplikan ceramahanya sewaktu menerima hadiah Nobel Perdamaian 1975,
“Perdamaian, kemjuan dan hak-hak asasi manusia.”: “…Dalam berjuang
melindungi hak-hak manusia, saya yakin, yang pertama dan paling penting,
kita harus bertindak sebagai pelindung korban-korban yang tak bersalah dari
rezim-rezim yang berdiri di berbagai negara, tanpa menuntut dihancurkannya
23 Ibid., h. 119.24 Ibid., h. 122.
Hak Asasi Manusia | 18
atau dikutuknya rezim-rezim total. Kita membutuhkan pembaharuan, bukan
revolusi…”25
10.Roul Wallenberg [1912-1945/47]
Wallenberg adalah seorang diplomat dari Swedia yang datang menolong
penduduk Yahudi di Eropa selama Perang Dunia II. Ia pernah membujuk
Kementrian Luar Negeri Swedia untuk mengirimkannya ke Budapest. Disana
ia menampung ribuan orang Yahudi di ‘rumah-rumah perlindungan’,
menyelamatkan orang dari kereta-kereta deportasi serta barisan-barisan maut.
Bagi orang-orang yang tak dapat diselamatkannya ia memberi makanan dan
pakaian. Wallenberg hilang pada tanggal 17 Januari 1945.
Cuplikan berikut dikutip dari Letters and Dispatches, 1924-1944: “…Saya
hanya dapat menyesalkan bahwa orang-orang yang paling ingin mengirimkan
saya kemari tampaknya tidak memahami bahwa dana itu sangat penting. Atau
banyak sekali penderitaan yang harus diringankan di tempat ini.”26
11.Wei Jingsheng [1950-….]
Wei dibesarkan di Beijing sebagai anak dari dua orang anggota partai
komunis. Ia pertama kalinya menonkol karena artikel-artikel yang mengecam
program modernisasi pemerintahannya pada akhir tahun 1970-an karena terlalu
fokus pada pembaharuan ekonomi sehingga menyampaikan pembaharuan
demokrasi. Wei sempat beberapa kali ditahan dan dibebaskan pada tanggal 13
Desember 1995 ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena berusaha
menyusun aksi mendirikan suatu organisasi guna mengumpulkan dana untuk
mendukung kegiatan-kegiatan demokratis.
Cuplikan esainya The Fifth Modernization yang ditulis selama “Musim
Semi Demokrasi” 1978-1979: “…Apakah demokrasi sejati itu? Demokrasi itu
berarti hak rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka sendiri guna bekerja
sesuai dengan kemauan mereka dan demi kepentingan mereka. Hanya inilah
yang dapat disebut demokrasi. Selanjutnya, rakyat harus pula mempunyai
25 Ibid., h. 125.26 Ibid., h. 129.
Hak Asasi Manusia | 19
wewenang untuk mengganti wakil-wakil mereka kapan saja supaya wakil-wakil
ini tidak dapat terus menipu orang-orang lain atas nama rakyat…”27
12.Elie Wiesel [1928-….]
Wiesel seorang penulis Amerika yang pada Perang Dunia II bersama
keluarganya dan orang-orang Yahudi di kotanya dikirimkan ke kamp-kamp
konsentrasi Auschwitz dan Buchenwald. Saat pindah ke Amerika Serikat pada
tahun 1956 ia menghabiskan hidupnya untuk menulis dan berbicara mengenai
segala kengerian yang disaksikannya selama Holocaust (pembantaian orang
Yahudi) untuk menolong korban-korban penindasan serta rasisme dimana saja.
Wiesel dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1986 atas usahanya
tersebut.
Cuplikan dari esainya “For The Dead and the Living”, The New Leader,
May 1993: “…Inti tragedi ini ialah bahwa tragedi itu tak mungkin dapat
dikomunikasikan sepenuhnya… Namun toh, kita berkewajiban untuk
mencobanya. Tidak mencobanya akan berarti melupakannya. Melupakannya
akan berarti membunuh korban-korban itu untuk kedua kalinya. Kita tidak
mampu mencegah kematian mereka yang pertama; kita tidak boleh
membiarkan mereka untuk lenyap sekali lagi. Kemenangan itu bukan saja
merupakan kemenangan atas waktu, melainkan pula merupakan suatu
kemenangan atas ketidakadilan…”28
27 Ibid., h. 131.28 Ibid., h. 135.
Hak Asasi Manusia | 20
C. PENUTUP
Alhamdulillahirobbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah yang telah membimbing,
menuntun dan memberi petunjuk kepada saya selama proses pengerjaan artikel ilmiah ini
serta memberi saya izin untuk menyelesaikannya.
HAM adalah hal yang senantiasa melekat dalam diri setiap manusia. HAM bisa
menimbulkan energi-energi positif jika ia dipelihara dan dihargai oleh setiap individu
lainnya namun juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan jika ia dilanggar dan
dicampakkan. HAM dan permasalahannya memang tak bisa berhenti menimbulkan perkara
namun bukan berati HAM selalu melahirkan tindakan-tindakan yang tidak layak karena
akan selalu ada orang atau lembaga yang masih peduli dan memperjuangkan HAM supaya
ia ditempatkan sebagai mana mestinya. Semoga kita semua adalah orang-orang yang
senantiasa menghargai HAM dan menjadikannya sebuah energi positif yang bisa
membangun karakter diri kita dan orang disekitar kita.
Akhirul Kalam, Tentunya dalam pengerjaan artikel ilmiah ini saya masih banyak
kekurangan dan mungkin jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Artikel ini masih jauh dari
kata sempurna, maka dari itu saya amat menghargai jika dari pembaca berkenan untuk
memberikan saran ataupun kritik yang membangun guna kemajuan saya dalam menyusun
artikel-arikel lainnya.
Hak Asasi Manusia | 21
D. DAFTAR PUSTAKA
Alkatiri, Zeffry. Belajar Memahami HAM. Depok: Ruas, 2010.
Clark, George, and Kathleen Hug, . Hak Asasi Manusia: Sebuah Pengantar. Translated by Th
Hermaya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
Gonggong, Anhar, Andre A. Hardjana, and A. Agus Nugroho. Sejarah Pemikiran Hak-Hak
Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta: Dwi Jaya Karya, 1995.
Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Hak Asasi Manusia dalam
Perspektif Budaya Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
Kelompok Kerja untuk Advokasi Menentang Penyiksaan (KKUAMK). Hak Asasi Manusia di
Bawah Ancaman Penyiksaan. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM), 2009.
Khamenei, Sayyid Muhammad. Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan
Islam dan Deklarasi Universal HAM. Translated by Quito R. Motinggo. Jakarta: Al-
Huda, 2004.
Lubis, Todung Mulya. Jalan Panjang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2005.
Srijanti, Purwanto S. K., and A. Rahman H.I. Etika Berwarga Negara (Pendidikan
Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi). Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006.
Sunardi, Fanny Tanuwijaya, and Abdul Wahid. Republik "Kaum Tikus" Refleksi
Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakkan HAM. Jakarta: Edsa Mahkota, 2005.
Ubaedillah, A., and Abdul Rozak. Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education):
Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: ICCE UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Kencana, 2010.
Hak Asasi Manusia | 22