Chapter I_2
-
Upload
nouradwiseptiarani -
Category
Documents
-
view
220 -
download
0
description
Transcript of Chapter I_2
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem ekonomi Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu
sektor publik, swasta dan kesejahteraan sosial yang masing-masing memiliki fungsi,
institusi dan landasan syariahnya. Sektor-sektor ini terdapat dalam berbagai aktifitas
ekonomi seperti pada praktik aktifitas di pasar modal yang merupakan salah satu
kegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan ketiga sektor tersebut.1
Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah
satu perwujudan dari pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah di bumi agar
keseimbangan dalam kehidupan dapat terus terjaga. Dalam konteks ajaran Islam,
ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai
sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad
bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan2: “Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-
prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah, dan
pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan
mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu”.
1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani,2001), hlm. 7.
2 Abdullah Abd al-Husain al-tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan, Terjemahan,(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 14.
1
Universitas Sumatera Utara
2
Pengertian ekonomi Islam dari perspektif hukum sangat jarang ditemukan, hal
tersebut kemungkinan dipengaruhi karena pengembangan kajian ekonomi Islam
awalnya bukan lahir dari bidang hukum tetapi melalui kajian-kajian ekonomi
meskipun sama-sama sebagai bagian dari muamalah.
Secara sosiologis, hukum merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya suatu
masyarakat manusia. Oleh karena itu, suatu masyarakat tertentu memiliki hukumnya
sendiri sesuai dengan apa yang dicitrakan oleh kebudayaan suatu masyarakat tertentu
itu sendiri. Sifat, corak, dan watak suatu masyarakat sangat mempengaruhi bentuk
hukum sebagai pranata sosialnya. Itulah sebabnya berdasarkan pendekatan sejarah
dikenal dua visi hukum, yaitu (a) visi idealitas spiritual dan (b) visi materialistis
sosiologis. “Visi hukum idealitas spiritual pada intinya kelahiran hukum sebagai
pencitraan ide, seperti keadilan, rasio dan lain-lain yang merupakan gagasan absolut.
Sedangkan visi hukum yang materialis sosiologis pada intinya menjelaskan bahwa
hukum adalah pencitraan dari produk kenyataan kemasyarakatan”.3 Dari dua visi
hukum ini dapat diketahui bahwa hukum dipandang sebagai suatu produk rasio
manusia. Selama pernyataan ini dipegang teguh, maka tidak dapat dipungkiri bahwa
akan muncul keanekaragaman norma-norma hukum dalam suatu tata pergaulan lalu
lintas hukum di dunia.
Keanekaragaman norma-norma hukum dalam prakteknya menimbulkan
berbagai sistem hukum dalam masyarakat bangsa-bangsa juga memiliki keragaman
3 John Gilissent, Frits Gorle, Sejarah Hukum, terjemahan, (Bandung: Refika Aditama, 2005),hlm. 14. Dalam filsafat hukum hal ini dikenal dengan istilah aliran pemikiran idealisme dan aliranpemikiran realisme.
Universitas Sumatera Utara
3
akar dan sistem hukum satu sama lain. Menurut Eric L.Richard, pakar hukum global
business dari Indiana University, menjelaskan sistem hukum yang utama di dunia
adalah:
1. Civil law. Sistem hukum ini berakar dari hukum Romawi (Roman Law) yangdipraktikkan oleh Negara-Negara Eropa Kontinental termasuk bekas jajahannya.
2. Common Law. Sistem hukum common law ini dipraktikkan di Negara AngloSaxon, seperti Inggris dan Amerika.
3. Islamic law, hukum yang berdasarkan Syariah Islam yang bersumber dari al Qurandan hadist.
4. Socialist law, sistem hukum yang dipraktikkan di Negara-Negara sosialis.5. Sub-sahara Africa, sistem hukum yang dipraktikkan di Negara-Negara Afrika yang
berada di sebelah selatan gurun Sahara.6. Far East, sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang kompleks yang
merupakan perpaduan antara sistem civil law, common law dan hukum Islamsebagai basis fundamental masyarakat.4
Dalam praktik masing-masing sistem hukum ini saling bersentuhan, hal ini
terjadi karena pada abad millenium sekarang ini, masing-masing bangsa di dunia ini
tidak lagi dapat mengisolasikan diri dari bangsa-bangsa lainnya dan akan melakukan
interaksi satu sama lainnya. Fakta ini mengharuskan semua ahli hukum, baik praktisi
maupun kalangan akademis dituntut pemahamannya tentang konsep-konsep hukum.
Dari kutipan di atas, maka dapat diketahui bahwa saling bersentuhan antara
sistem hukum melahirkan benturan konsep hukum dan penyelesian masalah hukum
yang sesuai dengan kebutuhan pergaulan masyarakat Internasional maupun dalam
pergaulan secara nasional dari suatu negara bila dilihat dari aspek norma hukumnya.
Pada sisi lain, bila dilihat dari nilai yang terkandung dalam suatu norma hukum atau
4 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2004), hlm. 19-20.
Universitas Sumatera Utara
4
berkaitan dengan nilai dari suatu norma hukum, masyarakat membutuhkan suatu
hukum yang mewakili kepentingan nilai-nilai yang dianutnya.
Secara praktis, kebutuhan akan suatu sistem hukum tertentu yang dinilai
mampu memberikan hal yang terbaik bagi kebutuhan akan aturan hukum yang
mengatur hubungan individu dengan individu dan hubungan antara individu dengan
publik menyebabkan terjadinya pemberlakukan sistem hukum yang dikenal dalam
masyarakat bangsa-bangsa. Sebagaimana terlihat dalam praktik, bahwa hukum
ekonomi yang diatur dalam suatu sistem hukum civil law atau common law atau
sistem sosialis mengalami degradasi penilaian yang dianggap sudah tidak lagi mampu
memberi kegunaan yang maksimal dan menguntungkan bagi pihak penggunanya.
Sebagaimana terlihat, sekarang ini sudah familiarnya sistem hukum Islam dibelahan
dunia dan menjadi salah satu alternatif pengaturan tentang hukum ekonomi.
Aturan hukum tentang Pasar Modal di Indonesia pada awalnya diatur di
dalam Undang-undang Darurat Bursa Nomor 13 Tahun 1951 kemudian ditetapkan
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Undang-
undang tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar
Modal (untuk selanjutnya disebut UUPM) karena dinilai sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan kebutuhan pasar modal Indonesia di mana pasar modal
Indonesia yang tidak lagi bersifat tertutup, kepemilikannya tidak hanya dapat dimiliki
oleh warga negara Indonesia tetapi juga dapat dimiliki oleh warga negara asing.
Universitas Sumatera Utara
5
UUPM merupakan landasan yang kukuh dan kepastian hukum bagi semua
pihak yang terlibat dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal Indonesia.
Namun ketentuan UUPM ini haruslah juga mengikuti perkembangan kegiatan pasar
modal yang berlaku di dunia internasional.
Kebutuhan dan respon terhadap perkembangan pasar modal yang ditandaiadanya kecenderungan terintegrasinya pasar modal di dunia mengharuskanIndonesia untuk menyesuaikan diri serta harus merevisi dan membuatperaturan perundang-undangan yang sesuai dalam merespons perkembanganglobal dan dinamika yang terjadi untuk berusaha memajukan pasar modalIndonesia agar sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia.5
Sebagaimana Bismar Nasution juga mengatakan:
Globalisasi ekonomi dewasa ini juga menyebabkan terjadinya globalisasihukum melalui usaha-usaha standarisasi hukum pasar modal. Hal ini dapatdilihat dengan adanya General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yangmencantumkan beberapa tuntutan yang harus dipenuhi oleh negara-negaraanggota berkaitan dengan penanaman modal, hak milik intelektual dan jasa,sehingga globalisasi hukum terjadi melalui kontrak-kontrak bisnisinternasional sebagai konsekuensi dengan hadirnya pengusaha-pengusahanegara maju membawa transaksi-transaksi baru ke negara-negara berkembangyang menerima model kontrak bisnis Internasional. Persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara juga bisa terjadi dikarenakan negaramengikuti model negara lain berkaitan dengan institusi-institusi hukum baruuntuk mendapatkan akumulasi modal. Misalnya peraturan pasar modal darinegara civil law maupun common law berisikan substansi yang serupa atautidak banyak berbeda antara satu dengan yang lain.6
Oleh sebab itu, apabila dicermati mengenai aturan hukum yang termuat di
dalam UUPM tersebut maka dapat diketahui ketentuan yang terdapat di dalam
UUPM sebenarnya menganut visi hukum yang materialistis sosiologis. Hal ini terjadi
5 Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal SyariahIndonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 9.
6 Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001),hlm. 1-2.
Universitas Sumatera Utara
6
karena pembentukan UUPM tersebut dibuat dengan berlatar-belakang atas pemikiran
sekuler atau keduniawian yang memisahkannya dengan dunia spiritual atau
keyakinan terhadap kepercayaan agama sebagaimana yang terjadi pada hukum yang
menganut sistem civil law maupun sistem common law.
Bagi bangsa Indonesia, berdasakan pandangan hidup yang dianutnya, yakni
Pancasila, visi hukum tidaklah semata-mata didasarkan pada visi materalistis
sosiologis tetapi juga mengandung visi idealistis spiritual sebagaimana dapat
diketahui dari isi sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.
Di Indonesia sendiri, tuntutan akan visi hukum yang bersifat idealitas spiritual
sudah menjadi kebutuhan praktik, khususnya bagi penduduk yang beragama Islam.
Kebutuhan akan hukum yang bersifat idealitas spiritual tersebut sudah terlihat sejak
awal dibentuknya negara Indonesia khususnya pada saat menyusun Undang-Undang
Dasar 1945 sebagaimana terlihat di dalam Piagam Jakarta.
Secara historis, persentuhan antara sistem hukum telah terjadi di Indonesia
sejak jaman penjajahan Belanda. Hal ini ditandai dengan adanya ketentuan hukum
yang diatur di dalam Indische Staatregeling (IS) sebagaimana terlihat dari ketentuan
Pasal 131 IS dan Pasal 163 IS yang mengatur tentang penggolongan hukum yang
didasarkan pada penggolongan penduduk pada waktu itu. Jadi fakta dibutuhkannya
pluralisme hukum sudah terlihat sejak jaman penjajahan dan hal ini menjadi aktual
kembali, khususnya dalam lapangan hukum perdata dan atau hukum bisnis sekarang
ini.
Universitas Sumatera Utara
7
Tuntutan terhadap visi hukum yang idealitas spiritual, di Indonesia sistem
hukum Islam yang mengatur hubungan keperdataan dan dalam dunia bisnis sudah
menjadi tuntutan. Hal ini terlihat dilahirkannya undang-undang bidang keuangan
yang menganut sistem hukum Islam sebagaimana dapat dilihat diundangkannya
Undang-undang Perbankan Syariah. Selain itu, dapat juga dilihat dalam praktik
kebutuhan masyarakat akan sistem Syariah dalam lembaga keuangan lainnya seperti
dalam praktik kegiatan di Pasar Modal.
Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan berdasarkan visi idealitas
spiritual juga terlihat dalam praktik pasar modal.
Kalangan pasar modal menyadari potensi penghimpunan dana umat muslim.Dalam rangka itu, BAPEPAM meluncurkan pasar modal Syariah pada tanggal14-15 Maret 2003 sekaligus melakukan Nota Kesepahaman (Memorendum ofUnderstanding) dengan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesiamelakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan PT Bursa EfekJakarta bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Managementmembentuk Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index dimaksudkan untukdigunakan sebagai tolok ukur (benchmark) untuk mengukur kinerja investasipada saham dengan basis Syariah. Melalui index diharapkan dapatmeningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalamekuitas secara Syariah. Tercatat 30 jenis saham yang sudah diperdagangkanpada Jakarta Islamic Index.7
Bagi negara Indonesia, dibutuhkannya hukum pasar modal Syariah
memberikan bukti, bahwa visi hukum yang tertuang di dalam undang-undang di
Indonesia tidak lagi didasarkan pada visi hukum materialis sosiologis semata-mata,
melainkan juga ada kebutuhan visi hukum yang idealitas spiritual. Jadi interaksi dan
saling pengaruh mempengaruhi berbagai sistem hukum tidak saja terjadi dalam
7 M Irsan Nasaruddin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.17.
Universitas Sumatera Utara
8
interaksi antara bangsa-bangsa tetapi juga dapat terjadi dalam suatu negara nasional
tertentu yang berdaulat. Salah satu contoh tentang hukum yang mengandung visi
idealitas spiritual adalah Hukum Islam. Ada perbedaan antara hakikat dan etos
Hukum Islam dengan Hukum Barat sebagaimana diungkapkan oleh Anderson :
Satu hal yang tidak dapat diragukan lagi adalah bahwa perbedaan pertamayang mendasar dan paling jelas di antara perbedaan-perbedaan lainnya,perbedaan yang tampak paling mencolok dalam merancang pembahasantersebut adalah bahwa hukum Barat, sebagaimana diketahui bersama, padadasarnya bersifat sekuler sedangkan hukum Islam pada dasarnya bersifatkeagamaan. Hal ini merupakan perbedaan fundamental.8
Lebih lanjut Anderson mengatakan:
Hukum Islam jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan hukum Barat.Menurut pemikiran Barat, hukum sebagaimana dipahami oleh para ahlihukum sebagai hukum kenyataan, atau setidak-tidaknya dapat dinyatakan,berlaku oleh badan-badan peradilan. Sebaliknya, hukum Islam memasukkanseluruh perbuatan manusia ke dalam cakupannya.9
Hal senada juga diungkapkan Bassiouni yang menulis : “Islam merupakan
pandangan hidup juga bentuk pemerintahan, struktur sosial, norma yang mengatur
hubungan inpersonal. Islam merupakan suatu ajaran yang menyeluruh dalam
mengatur aspek kehidupan”.10
Sesuai dengan pendapat di atas, maka dalam ajaran Islam bahwa kegiatan
berinvestasi dapat dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang sekaligus kegiatan
tersebut termasuk kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan
antar manusia. Sementara itu berdasarkan kaidah Fikih, bahwa hukum asal dari
8 J.N.D Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern. Terjemahan, Machnun Husein, (Surabaya:Amarpress, 1991), hlm.2.
9 Ibid, hlm. 410 Ade Maman Suherman, Op.cit, hlm. 127.
Universitas Sumatera Utara
9
kegiatan muamalah itu adalah mubah (boleh) yaitu semua kegiatan dalam pola
hubungan antar manusia adalah mubah (boleh) kecuali yang jelas ada larangannya
(haram). Ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang kegiatan tersebut baru
muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut
dianggap dapat diterima kecuali terdapat implikasi dari Al Qur’an dan Hadist yang
melarangnya secara implisit maupun eksplisit.11
Dalam pengertian yang kontekstual dewasa ini, bahwa seluruh Muslim harus
memenuhi kebutuhan ekonomi melalui perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai
bentuk wiraswasta secara bebas. “Di samping anjuran untuk mencari rejeki, Islam
sangat menekankan (mewajibkan) aspek kelalaiannya, baik dari sisi perolehan
maupun pendayagunaannya (pengolahan dan pembelanjaan)”.12 Sementara itu
terdapat sejumlah teori-teori ekonomi dalam Al-Qur’an yang semua prinsip dasar
moral dan etika harus berlandaskan pada-Nya.
Dalam beberapa literatur Islam klasik memang tidak ditemukan adanya
terminologi investasi maupun pasar modal, akan tetapi sebagai suatu kegiatan
ekonomi, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan jual beli (al Bay).
Oleh karena itu untuk mengetahui apakah kegiatan investasi di pasar modal
11 Bapepam-LK, Studi Tentang Investasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia,http://bapepam.go.id/syariah/publikasi/riset/index.html, diakses tanggal 9 Maret 2011, pukul 13.27WIB.
12 Ade Maman Suherman, Op.cit.
Universitas Sumatera Utara
10
merupakan sesuatu yang dibolehkan atau tidak menurut ajaran Islam, perlu diketahui
hal-hal yang dilarang/diharamkan oleh ajaran Islam dalam hubungan jual beli.13
Secara prinsip terdapat perbedaan fundamental kegiatan perekonomian pasar
modal konvensional dengan pasar modal Syariah. “Praktek kegiatan ekonomi
konvensional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur
spekulasi sebagai salah satu komponennya sepertinya masih menjadi hambatan
psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di
bidang pasar modal”.14
Dalam implementasi prinsip Syariah pada praktiknya ditemukan perbedaan
pasar modal Syariah dengan pasar modal konvensional. Pasar modal Syariah tidak
mengenal kegiatan perdagangan semacam short selling, yaitu jual atau beli dalam
waktu yang amat singkat untuk mendapatkan keuntungan antara selisih jual dan beli.
Pemegang saham Syariah merupakan pemegang saham untuk jangka relatif panjang,
pola kepemilikan saham demikian tentunya membawa dampak positif. Perusahaan
tentunya akan mendapatkan pemegang saham yang jelas lebih menaruh perhatian dan
mempunyai rasa memiliki, ini akan menjadi kontrol yang efektif. Karakteristik
pemilikan saham Syariah yang hanya mengutamakan pencapaian keuntungan yang
akan dibagi atau kerugian yang akan ditanggung bersama (profit-loss sharing), tidak
13 Bapepam-LK, Studi Tentang Investasi Syariah Di Pasar Modal Indonesia, Op.cit.14 Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Kareber Widjajakesuma, Menggagas Bisnis
Islami,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.17.
Universitas Sumatera Utara
11
akan menciptakan fluktuasi kegiatan perdagangan yang tajam dan bersifat
spekulasi.15
Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modalSyariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkanperbedaan nilai indeks saham Syariah dengan nilai indeks sahamkonvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhiprinsip-prinsip dasar Syariah. Secara umum konsep pasar modal Syariahdengan pasar modal konvensional tidak jauh berbeda meskipun dalam konseppasar modal Syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harusberasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteriaSyariah dan terbebas dari unsur ribawi, serta transaksi saham dilakukandengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi.16
Sebagaimana telah disebutkan di atas, dan merujuk Pasal 1 angka 4 UUPM
dan Pasal 1 angka 13 UUPM aktivitas di Pasar Modal melalui perangkatnya Bursa
Efek adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran atas surat berharga
yang dilakukan melalui transaksi. Transaksi adalah istilah yang berlaku dalam dunia
ekonomi, terhadap istilah itu disebut kontrak atau perjanjian dalam dunia hukum.
Dengan demikian untuk melakukan perdagangan atas instrumen pasar modal dalam
pandangan hukum dibutuhkan ketentuan hukum kontrak. Hukum kontrak adalah
hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan yang substansi hukumnya
membicarakan bagaimana harta kekayaan diperoleh dan dialihkan dari satu pihak
kepada pihak lain.
Konsepsi tentang hukum kontrak dipengaruhi oleh sistem hukum yang
mengaturnya. Dalam pasar modal dan kegiatan di Bursa Efek sebelum lahirnya pasar
15 Abdul Manan, Op.cit., hlm. 10.16Wahana Investasi dan Alternatif Pembiayaan Perusahaan,
http://pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id, diakses tanggal 31/3/2011, pukul 23.02 WIB.
Universitas Sumatera Utara
12
modal Syariah, dipergunakan hukum kontrak konvensional yang didasarkan pada
hukum Barat. Namun dalam perkembangannya, kontrak-kontrak di dalam pasar
modal dipergunakan hukum kontrak berdasarkan sistem Hukum Islam, sebagaimana
yang diberlakukan pada Pasar Modal Syariah yang benar-benar mampu
menghilangkan unsur spekulasi yang menjadi tujuan utama dari Syariah dalam dunia
hubungan perdagangan.
Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi fenomena yang
menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas
beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan
pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya
nampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif
dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal, sekalipun berlabel Syariah.
Salah satu produk pasar modal adalah reksadana. Reksadana merupakan
Kontrak Investasi Kolektif yang dilakukan antara manajer investasi (pengelola
investasi) dengan investor. Reksadana merupakan sebuah unit investasi yang
dibentuk dengan tujuan tertentu. Mengacu pada Pasal 1 angka 27 UUPM “reksadana
adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal
untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi”.
Membeli reksadana tidak ubahnya menabung, bedanya surat tanda menabung
tidak dapat diperjualbelikan, sebaliknya reksadana bisa diperjualbelikan. Unit
penyertaan yang bisa dijual kembali kepada manajer investasi disebut reksadana
Universitas Sumatera Utara
13
terbuka (open end). Kebalikannya adalah reksadana tertutup (close end), yakni
reksadana yang hanya bisa dijual kepada investor lain melalui pasar sekunder.
Sebagian besar reksadana yang ada sekarang ini berbentuk reksadana terbuka.
Dengan variasi produk investasi yang makin variatif ini menjadikan pasarmodal sebagai sarana dan wahana investasi dari hari ke hari kian lengkap.Investor memiliki banyak pilihan produk yang bisa menjadi ajanginvestasinya yang tentunya disesuaikan dengan tujuan investasinya. Begitujuga bagi yang pihak membutuhkan modal (issuer), produk yang bisa dijualkepada investor bisa lebih variatif. Di samping saham, issuer atau emiten bisamenjual obligasi atau bisa juga kombinasi saham dengan obligasi atau obligasidengan opsi tertentu.17
Untuk melakukan kegiatan jual beli reksadana dapat dilakukan melalui pasar
modal Syariah dan pasar modal konvensional. Piranti hukum yang dipergunakan
untuk melakukan jual beli reksadana di Pasar Modal Syariah dipergunakan akad-akad
atau perjanjian yang didasarkan pada konsep hukum Islam.
Dalam perjalanannya perkembangan pasar modal Syariah di Indonesia telah
mengalami kemajuan, sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat beberapa
perkembangan dan kemajuan Pasar Modal Syariah yang patut dicatat hingga tahun
2004, diantaranya adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (Selanjutnya disebut DSN-MUI) yang berkaitan dengan
industri pasar modal. Adapun ke 6 (enam) fatwa dimaksud adalah:
1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam;
2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa
Dana Syariah;
17 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
14
3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah;
5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan
Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
Fatwa-fatwa tersebut di atas mengatur prinsip-prinsip Syariah di bidang pasar
modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip
Syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian Syariah secara tertulis dari
DSN-MUI. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh
sertifikat/predikat Syariah dari DSN-MUI yaitu bahwa calon emiten terlebih dahulu
harus mempresentasikan terutama struktur bagi hasilnya dengan nasabah/investor,
struktur transaksinya, bentuk perjanjiannya seperti perjanjian perwali-amanatan dan
lain-lain.
Sebagai tindak lanjut dari Fatwa DSN-MUI tersebut, BAPEPAM-LK melalui
Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor Kep-131/BL/2006 tanggal 23 Nopember
2006 menerbitkan peraturan yang berisikan Peraturan No.IX.A.14 yang menegaskan
akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan
Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep 130/BL/2006 tanggal 23 Nopember 2006 yang
berisi Peraturan No. IX.IX.A.13 Penerbitan Efek Syariah.
Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh
berbagai indikator diantaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal
Universitas Sumatera Utara
15
Syariah yang mengeluarkan efek-efek Syariah selain saham-saham dalam Jakarta
Islamic Index (JII).
Perkembangan transaksi saham Syariah di Bursa Efek Jakarta (BEJ) bisa
digambarkan bahwa, berdasarkan lampiran Pengumuman BEJ Nomor.Peng
499/BEJDAG/ U/12-2004 tanggal 28 Desember 2004, bahwa daftar nama saham
tercatat yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (selanjutnya disebut
JII) untuk periode 3 Januari 2005 s.d Juni 2005 adalah sebagai berikut: Anggota JII
Periode Januari s.d. Juni 2005 adalah Astra Agro Lestari, Adhi Karya (persero),
Aneka Tambang (Persero), Bakrie & Brothers, Barito Pacific Timber, Bumi
Resources, Ciputra Developmen, Energi Mega Persada, Gajah Tunggal, International
Nickel Ind, Indofood Sukses Makmur, Indah Kiat Pulp & Paper, Indocement Tunggal
Prakasa, Indosat, Kawasan Industri Jababeka, Kalbe Farma, Limas Stokhomindo,
London Sumatera, Medco Energi International, Multipolar Perusahaan Gas Negara
(Persero), Tambang Batu Bara Bukit Asam, Semen Cibinong, Semen Gresik
(Persero), Timah, Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Telekomunikasi Indonesia, Tempo
Scan Pacific, United Tractors, Unilever Indonesia.18
Adapun kinerja saham-saham Syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic
Index (JII) dimaksud juga mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini terlihat:
Dari kenaikan index JII sebesar 37,90% dari 118,952 pada akhir tahun 2003menjadi 164,029 pada penutupan akhir tahun 2004. Begitu pula nilaikapitalisasi saham-saham Syariah yang terdaftar dalam JII juga meningkat
18 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
16
signifikan sebesar 48,42% yaitu dari Rp.177,78 Triliun pada akhir Desember2003 menjadi Rp.263,86 Triliun pada penutupan akhir Desember 2004.19
Salah satu indikasi pertumbuhan dan perkembangan obligasi Syariah pada
akhir-akhir ini dapat dilihat dari maraknya penawaran umum perdana obligasi
Syariah dengan akad Ijarah.
Sebagai gambaran bahwa sampai dengan akhir tahun 2003 hanya terdapat 6(enam) emiten yang menawarkan obligasi Syariah di pasar modal Indonesiadengan total nilai emisi sebesar Rp 740 Milyar, sedangkan pada tahun 2004ada penambahan sebanyak 7 (tujuh) emiten baru yang telah mendapatkanpernyataan efektif dari Bapepam. Dengan demikian, sampai dengan akhirtahun 2004 secara kumulatif terdapat 13 (tiga belas) emiten yang menawarkanobligasi Syariah atau meningkat sebesar 116,67% jika dibandingkan dengantahun 2003 yang hanya ada 6 (enam) emiten obligasi.20
Perkembangan selanjutnya adalah ditandai dengan meningkatnya nilai emisi
obligasi Syariah di pasar modal Indonesia.
Nilai emisi obligasi Syariah pada akhir tahun 2003 baru mencapai sebesar Rp740 Milyar sedangkan nilai emisi obligasi yang sama pada akhir tahun 2004mencapai Rp 1.424 Triliun yang berarti ada peningkatan sebesar 92,43%,namun jika dibandingkan dengan total nilai emisi obligasi di pasar modalIndonesia di tahun 2004 secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 83.005,349Triliun, maka presentasenya masih terlalu kecil yaitu baru mencapai 1,72%.21
Di tengah maraknya instrumen investasi yang berlabel Syariah, perlu
dicermati pula bahwa minimnya aturan-aturan hukum yang memayungi setiap
kegiatan dan atau transaksi Syariah di pasar modal juga dirasakan sebagai ketidak-
jelasan aspek perlindungan terhadap para investor atau nasabah pasar modal Syariah.
19 Ibid.20 Ibid.21 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
17
Berdasarkan fakta tersebut tidak dapat dipungkiri secara praktis maupun
teoritis peranan perbandingan hukum menjadi amat penting untuk mengamati dan
menganalisis masing-masing konsep hukum yang ada khususnya tentang kegiatan di
pasar modal. Seperti apa yang diungkapkan oleh Koopmans, seorang mantan hakim
Mahkamah Peradilan Masyarakat Eropa yang mengatakan:
Abad ke 21 akan menjadi sebuah era bagi metode-metode komparatif. Karenakita sama-sama menghadapi banyak permasalahan masyarakat yang sulit, dankarena kita hidup bersama semakin dekat di planet ini, kita tampaknyamemang harus melihat kepada pendekatan-pendakatan dan pandangan satusama lain. Dengan demikian, kita dapat menemukan berbagai hal menarik,tetapi kita juga dapat menemukan cara untuk mengatasi berbagai tantanganhukum yang amat besar yang tampak sudah tersedia bagi kita.22
Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini akan dilakukan
penelitian berkaitan dengan konsep hukum Islam dalam kegiatan di Pasar Modal
khususnya tentang perdagangan reksadana yang menggunakan hukum Islam sebagai
piranti hukum dalam melakukan kegiatan di Pasar Modal Syariah.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah di atas, dalam
penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan Pasar Modal Syariah di Indonesia?
2. Apa yang menjadi prinsip (dasar) ketentuan hukum pada kegiatan perdagangan
Bursa Efek dalam Pasar Modal Syariah?
22 Peter de Cruz, Perbandingan Sistem Hukum, Comon Law, Civil Law dan Socialist Law,terjemahan, Narulita Yusron, (Jakarta: Nusa Media, 2010), hlm. 708.
Universitas Sumatera Utara
18
3. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan investasi melalui
instrumen Reksadana Syariah di Pasar Modal Syariah?
C. Tujuan Penelitian
Beranjak dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian
ini adalah:
1. Menggali landasan pertimbangan yang dijadikan dasar untuk membentuk Pasar
Modal Syariah di Indonesia.
2. Menemukan prinsip-prinsip Syariah yang dijadikan dasar untuk membentuk
ketentuan hukum atau norma hukum yang mengatur kegiatan perdagangan Bursa
Efek dalam Pasar Modal Syariah.
3. Untuk menemukan dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip Syariah ke dalam
akad-akad transaksi perdagangan instrument reksadana Pasar Modal Syariah.
D. Manfaat Penelitian
Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan
manfaat secara teoritis maupun praktis.
1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan
pemikiran atau masukan sebagai informasi kepada para akademisi maupun bagi
pelaku bisnis, Bursa, Bapepam-LK, dan ahli ekonomi tentang prinsip-prinsip
Syariah yang dapat dijadikan acuan pengembangan atau pembangunan hukum
pasar modal Syariah.
Universitas Sumatera Utara
19
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat bermanfaat
untuk memecahkan masalah-masalah hukum atau menemukan hukum atau
mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam mengatasi kasus-kasus yang
terjadi dalam Pasar Modal Syariah.
E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara terhadap hasil
penelitian yang sudah ada maupun yang akan dilakukan, materi penelitian ini belum
pernah dilakukan.
Tetapi pada Magister Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) ditemukan
penelitian dari Siti Hapsiah dengan judul “Prinsip Mudarabah Terhadap Obligasi
Dalam Pasar Modal Syariah” namun tidak sama dengan penelitian yang akan
dilakukan dalam tesis ini karena materi pembahasannya berbeda, yakni memfokuskan
kepada obligasi Syariah saja sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Hukum
Prinsip-prinsip Syariah dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia” yang lebih
mengungkapkan Pasar Modal Syariah secara lebih mendalam terutama salah satu
instrumen Pasar Modal Syariah yaitu Reksadana Syariah. Oleh karena itu, penelitian
ini adalah asli adanya, yang berarti secara akademik penelitian ini dapat
dipertanggung-jawabkan kemurniannya karena belum pernah ada yang melakukan
penelitian yang sama dengan judul penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
20
F. Kerangka Teori dan Konsepsi
1. Kerangka Teori
Penelitian ini adalah penelitian norma hukum Syariah yang dijadikan dasar
untuk pembentukan hukum di dalam kegiatan pasar modal Syariah, hal ini dilakukan
karena belum ada undang-undang di Indonesia yang mengatur secara konkrit tentang
hukum kontrak yang diberlakukan dalam kegiatan pasar modal Syariah. Jelasnya
penelitian ini adalah untuk membentuk norma hukum yang berkaitan dengan hukum
Islam yang akan diterapkan di dalam ketentuan-ketentuan bursa atau pasar modal
Syariah.
Untuk itu dalam penelitian ini dipergunakan teori mashlahah yang
dikemukakan oleh asy-Syatibi dan teori mashlahah yang dikemukakan oleh at-Tufi.
Teori mashlahah menurut asy-Syatibi adalah teori maqasyid al Syariah yang
mengatakan:
Setiap prinsip hukum Islam (mashlahah) yang tidak ditujukan oleh nasstertentu, dan ia sejalan dengan tindakan syara’. Maknanya diambil dari dalil-dalil syara’ maka mashlahah itu benar, dapat dijadikan landasan hukum Islamdan dijadikan tempat kembali. Demikian apabila prinsip tersebut (mashlahah)berstatus pasti berdasarkan kumpulan dalil-dalil syara’. Sebab dalil tidakharus menunjukkan hukum yang pasti secara berdiri sendiri tanpadigabungkan dengan yang lain. Sekalipun kasus cabang itu tidak ditunjukkanoleh dalil tertentu. namun telah didukung dalil kulli (bersifat umum). Dalilkulli apabila bersifat pasti, kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.23
Sedangkan mashlahah menurut at-Tufi menerangkan :
Mashlahah sekalipun termasuk kategori mashlahah mulgah yang oleh paraulama disepakati tidak dijadikan landasaan penetapan hukum, dapat dijadikan
23 Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al Ghazali, Mashlahah Mursalah &Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 84
Universitas Sumatera Utara
21
landasan penetapan hukum. Bahkan mashlahah tersebut terkadang harusdiutamakan dan didahulukan dari dalil-dalil hukum yang lain, termasuk nassdan ijma’.24
Kalau dipersandingkan dari dua teori mashlahah yang dikemukakan oleh asy-
Syatibi dan at-Tufi, maka dapat diketahui bahwa acuan dan pegangan untuk
menentukan mashlahah sebagai pengembangan hukum Islam bagi asy-Syatibi
didasarkan pada nass dalam Al-Qur’an, hadist dan ijma’. Berbeda dengan at-Tufi
untuk menentukan mashlahah sebagai dasar pengembangan hukum Islam didasarkan
pada akal. Dengan alasan bahwa akal dapat menemukan dan membedakan mashlahat
dengan mafsadat. Maksudnya, akal semata tanpa harus melalui wahyu, dapat
mengetahui kebaikan dan keburukan yang diperlukan umat manusia. Namun kedua-
nya sepakat bahwa penerapan prinsip mashlahah sebagai dasar pengembangan
hukum Islam hanya dapat diberlakukan terhadap perkara-perkara muamalat
(hubungan manusia dengan manusia) dan tidak berlaku dalam lapangan ibadah
(hubungan manusia dengan Tuhan).
Teori mashlahah dipergunakan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan
kepemilikan individu terhadap harta adalah sesuatu hal yang asasi. Setiap manusia
secara alamiah haruslah mempunyai milik. Dengan milik tersebut eksistensi manusia
menjadi bermakna. Dalam ajaran Islam, kepemilikan individu adalah izin dari syara’
(Allah SWT) yang memungkinkan siapa saja untuk memanfaatkan zat maupun
kegunaan (utility) suatu barang serta memperoleh konpensasi, baik karena barangnya
24 Ibid, hlm. 87.
Universitas Sumatera Utara
22
diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa maupun karena dikonsumsi
untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.
Pengkajian terhadap hukum-hukum syara’ menunjukkan bahwa sebab-sebab
kepemilikan terdiri dari lima perkara, yakni :
1. bekerja (al-a’mal);2. warisan (al-irts);3. harta yang menyambung hidup;4. harta pemberian Negara (i’thau ad-daulah);5. harta-harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan daya dan
upaya apa pun.25
Dalam konteks bisnis, dari lima sebab-sebab kepemilikan di atas, hanya sebab
pertamalah (bekerja) yang dapat dikategorikan ke dalam kegiatan bisnis.
Bekerja dalam pandangan Islam diarahkan dalam rangka mencari karunia
Allah SWT, yakni untuk mendapatkan harta agar seseorang dapat mencukupi
kebutuhan hidupnya, sejahtera, dan dapat menikmati perhiasan dunia. Agar nilai
ibadah pekerjaan yang dilakukan itu harus merupakan pekerjaan yang halal, sehingga
harta yang didapatnya juga merupakan harta yang sah atau halal karena melalui cara
yang halal.
Bekerja merupakan pengamalan dari perintah syariat Islam, karenanya bila
dilakukan dengan cara yang benar (halal) untuk mengerjakan sesuatu yang juga halal,
bekerja bukan hanya akan menghasilkan harta, melainkan juga mendapatkan pahala
dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an dalam surat al-
25 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Op.cit, hlm. 25.
Universitas Sumatera Utara
23
Jumu’ah, ayat 10 yang artinya: “…maka bertebarlah di muka bumi dan carilah
karunia Allah..”
Konsekuensi dari bekerja atau berbisnis harus dilakukan dengan cara yang
halal, menyebabkan fungsi Syariah menjadi penting.26 Syariah adalah ketentuan-
ketentuan hukum yang diberikan Allah SWT kepada umatnya. Syariah adalah mata
air dari segala hukum yang mengatur kehidupan umat manusia agar manusia
mendapat kemaslahatan. Dari beberapa ayat Al-Qur’an, hadist Nabi, dan tindakan
para sahabat dapat diketahui bahwa tak satupun penetapan hukum Islam yang terlepas
dari tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Hal ini memang sejalan dengan misi
Islam secara keseluruhan yang rahmatan lil-‘Alamin.27
Fitrah manusia selalu ingin merasakan kemaslahatan dan kemaslahatan yang
ingin dicari itu terdapat pada setiap penetapan hukum Islam. Potensi untuk dapat
menyingkap kemaslahatan itu pun diberikan oleh sang Khaliq yang menetapkan
hukum Islam itu kepada manusia. Itulah sebabnya oleh Al-Qur’an disebut sebagai
agama fitrah, yakni agama yang ajarannya sejalan dengan fitrah manusia dan
kebenarannya pun dapat dideteksi oleh fitrah manusia. Untuk itulah Al Ghazali
menyatakan :
Setiap mashlahat (kemashlahatan) yang kontra dengan Al-Qur’an, sunnah,atau ijma’ adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemashlatan yangsejalan dengan tindakan syara’ harus diterima untuk dijadikan pertimbanganpenetapan hukum Islam. Bila kemashlahatan itu ada dalil tertentu yangmenunjukkannya, metode pengembangan hukumnya lewat qiyas. Apabila hal
26 Ibid.27 Ahmad Munif Suratmaputra, Op.cit, hlm. 57.
Universitas Sumatera Utara
24
itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, metode pengembangannya melaluiistislah.28
Tujuan pokok penetapan hukum Islam untuk mewujudkan kemashlahatan
telah menjadi konsensus ulama berdasarkan penelitian secara induktif (istiqra’)
terhadap sekian banyak ayat Al-Qur’an dan Hadist Nabi. Menurut Suratmaputra hal
demikian ini “oleh asy-Syatibi penelitian semacam itu menghasilkan pengetahuan
yang kebenarannya bersifat pasti yang tidak dapat disanggah”.29
Dari pernyataan di atas dapatlah diketahui bahwa betapa lekatnya hukum
Islam dengan mashlahat sebagai tujuan pokok penetapannya, dan berdasarkan prinsip
itu para imam mujtahid kemudian mengembangkan hukum Islam, antara lain
sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn-Qayyim sebagaimana dikutip oleh
Suratmaputra:
Sesungguhnya prinsip dan dasar penetapan hukum Islam adalahkemashlahatan hamba di dunia dan akhirat, Hukum Islam itu semuanya adil,membawa rahmat, mengandung maslahat, dan membawa hikmah. Setiapmasalah yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat kearahsebaliknya/laknat, dari maslahat ke mafsadat, dan dari hikmah kepada sesuatuyang hampa, tidaklah termasuk ke dalam hukum Islam, sekalipun hal itudimasukkan ke dalamnya takwil.30
Kemashlahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum Islam itu
bersifat universal, kemashlahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir, bathin,
material spiritual, mashlahat individu juga mashlahat umum, mashlahat hari ini dan
hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membeda-bedakan
28 Ibid, hlm. 58.29 Ibid.30 Ibid, hlm. 59.
Universitas Sumatera Utara
25
jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah dan kuat,
penguasa atau rakyat.
Oleh karena tujuan pokok hukum Islam adalah mewujudkan kemashlahatan,
maka peranan mashlahat dalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan. Dan
mashlahat ini dalam pengembangan hukum Islam menjadi suatu prinsip. Jadi, semua
produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun yang
bersumber dari dalil yang diperselisihkan, tak satu pun yang terlepas dari prinsip
untuk mewujudkan kemashlahatan. Atas dasar ini, hukum Islam kategori Syariah
yang memang dijamin pasti mengandung dan membawa mashlahat sepanjang zaman,
penerapan dan aplikasinya tidak dapat ditawar-tawar, dalam arti dalam kondisi apa
pun mesti diterapkan seperti itu, tanpa ditambah dan dikurangi, di mana kondisi dan
situasi harus tunduk kepadanya. Sementara itu, fiqh penerapan dan aplikasinya justru
harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan kemashlahatan dan
kemajuan zaman.
Mengapa penerapan dan aplikasi fiqh demikian? Hal ini dimaksudkan agar
prinsip mashlahah tetap terpenuhi dan terjamin. Dan penerapan fiqh yang mengikuti
perkembangan jaman merupakan mashlahah itu sendiri.
Mengingat pentingnya prinsip mashlahah dalam pengembangan hukum Islam,
dan subjek penelitian ini berkaitan dengan prinsip-prinsip Syariah dalam hukum pasar
modal Syariah, maka tidak dapat dielakkan prinsip mashlahah ini menjadi dasar teori
dari penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
26
Adapun dipergunakannya kedua teori mashlahah di atas, didasarkan pada
alasan-alasan sebagai berikut:
a. Kedua teori tersebut berkaitan dengan pemikiran atau konsep tentang hukum yang
didasarkan visi idealitas spriritual dan visi hukum yang materialis sosiologis. Visi
hukum yang idealitas spiritual diwakili oleh pendapat asy-Syatibi sedangkan visi
hukum materialis sosiologis diwakili oleh pendapat at-Tufi.
b. Kedua teori tersebut mewakili aliran pemikiran ahli hukum Islam, yaitu satu
pihak mewakili pemikiran ahlu al-hadist yaitu pengembangan hukum Islam
mutlah didasarkan pada wahyu dan hadist, sedangkan pandangan kedua mewakili
kelompok ar-ra’yi yang berpendapat bahwa penggunaan akal bebas untuk
menguraikan hukum adalah sah dan perlu.
c. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan hukum yang
mengatur bidang muamalat (hubungan antar pribadi) yaitu ketentuan hukum
tentang perdagangan saham yang berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia
dan kemajuan zaman.
d. Penelitian ini berkenaan dengan pembentukan hukum Islam di bidang investasi
yang belum diatur secara konkrit sehingga diperlukan mengenal prinsip-prinsip
hukum yang dapat digunakan untuk membentuk norma hukum Islam di bidang
kegiatan perdagangan surat berharga atau finansial asset.
Al-Qur’an adalah norma hukum yang berbentuk grundnorm yang
keberadaannya sebagaimana apa adanya. Al-Qur’an sebagai norma dasar
Universitas Sumatera Utara
27
(groundnorm) inilah yang menjadi acuan dalam pembentukan hukum yang bersifat
lebih praktis atau hukum yang mengatur perilaku. Tegasnya prinsip-prinsip Syariah
terdapat dalam Al-Qur’an dan dari sana lah dikeluarkan norma hukum perilaku yang
mengatur perilaku kehidupan termasuk dalam melakukan kegiatan bisnis. Jadi, Al-
Qur’an merupakan sebagai sumber utama dari peraturan-peraturan hukum yang akan
dibentuk.
Sebagaimana perbincangan dalam ekonomi Islam melibatkan tiga komponen
pokok yang meliputi ALLAH SWT, Manusia dan alam semesta yang mencerminkan
bahwa ALLAH SWT sebagai pemilik alam semesta serta memberikan keadilan dan
manusia memanfaatkan nya sehingga dalam Islam setidaknya ada akidah, moral dan
hukum Syariah yang menjadikan faktor kuat pada individu manusia dalam melakukan
kegiatan ekonomi agar dapat terhindar dari praktik dan unsur-unsur riba, gharar, judi
(maysir), haram dan syubhat (tercampur antara yang halal dan haram).
2. Kerangka Konsepsi
Peranan konsep dalam suatu karya ilmiah sangat penting artinya. Karena
dengan konseplah pembahasan akan menjadi terfokus dan memperjelas subjek
bahasan. Konsep berisikan pengertian tentang pokok bahasan atau subjek yang akan
dibahas. Kegunaannya adalah untuk menghubungkan dunia teori dan obsevasi, antara
abstraksi dengan realitas.31
31 Masri Singarimbun, dkk, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES, 1999), hlm. 34.
Universitas Sumatera Utara
28
Konsepsi juga diartikan sebagai “kata yang menyatukan abstraksi yang
digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional”.32 Oleh
sebab itu, kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa pengertian yang akan
digunakan sebagai dasar penelitian hukum.33
Dalam penelitian ini pokok bahasan adalah berkenaan dengan prinsip-prinsip
Syariah dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia. Dari judul ini ada beberapa istilah
atau kata yang mengandung konsep yang perlu diuraikan atau diperjelas sehingga
dalam pembahasannya tidak terjadi bias atau kerancuan. Hal ini perlu dilakukan
karena pengertian suatu kata akan bias bila dilihat dari sistem hukum yang ada di
belahan dunia yang dikenal dalam ilmu hukum. Adapun yang menjadi konsepsi
dalam penelitian ini dikemukakan ke dalam definisi operasional sebagai berikut:
1. Prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi dasar berpikir dan bertindak.
2. Prinsip Syariah dimaksudkan dalam penulisan ini adalah asas-asas hukum Syariah
atau hukum Islam. Asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau
fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan
nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum.34
3. Sedangkan pengertian Syariah dapat diurai dari dua segi:
Secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata air) yakni jalan yang lurus yangharus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup muslim.Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik
32 Samadi Surya Barata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), hlm.28.
33 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Sesuatu TinjauanSingkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 7.
34 Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Cetakan Ketiga, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 81.
Universitas Sumatera Utara
29
berupa larangan maupun berupa suruhan. Ia meliputi seluruh aspek kehidupanmanusia. Di lihat dari segi ilmu hukum, Syariah merupakan dasar hukumyang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang Islamberdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubunganyadengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.35
Intinya, Syariah adalah “perintah Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi
Muhammad S.A.W. Syariah merupakan sistem ketuhanan yang mendahului
negara Islam dan tidak didahului olehnya, mengontrol masyakat Islam dan tidak
dikontrol olehnya”.36 Jadi “Syariah merepresentasikan sistem nilai keagamaan
yang menjadi kerangka rujukan bagi tingkah laku dan perbuatan setiap muslim”.37
Maka yang dimaksudkan prinsip-prinsip Syariah dalam penelitian ini adalah asas-
asas hukum yang ditentukan berdasarkan ketentuan Allah yang berisikan
ketetapan berupa larangan atau suruhan yang meliputi seluruh aspek kehidupan.
4. Pasar Modal Syariah dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kegiatan yang
bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan
Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan Efek yang dalam aktivitasnya diatur dan
menggunakan sistem hukum Islam.
5. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan
atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain
35 Muhammad Daud Ali, Asas-asas Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 49.36 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi
Perbandingan Sistem Hukum Islam, Terjemahan, Yudian Wahyudi Asmin, (Yogyakarta: TiaraWacana, 1997), hlm. 45.
37 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm.4.
Universitas Sumatera Utara
30
dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.38 Berdasarkan ketentuan
ini, dapat diketahui bahwa bursa efek adalah lembaga atau perusahaan yang
menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sistem pasar untuk
mempertemukan penawaran jual beli efek antara berbagai perusahaan atau
perorangan yang terlibat dalam tujuan memperdagangkan efek perusahaan-
perusahaan yang telah tercatat di bursa efek.39
6. Reksadana Syariah adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan
prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik
harta (sahib almal / Rabb al Mal) dengan Manajer Investasi sebagai wakil shahib
al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan
pengguna investasi.40
G. Metode Penelitian
1. Sifat dan jenis penelitian
Sifat penelitian ini adalah penelitian normatif filosofis, artinya penelitian ini
berkaitan dengan pembentukan norma hukum atau aturan hukum Islam yang akan
dipergunakan untuk melakukan kegiatan perdagangan di Pasar Modal yang menganut
sistem hukum Islam atau Syariah sesuai dengan semangat ajaran Islam.
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif, yaitu penelitian yang
menggali dan mengungkapkan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum Islam yang
38 Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.39 Ratu Ayu Rahmi, http://aafandia.wordpress.com/2009/05/29/pasar-modal-dalam-
perspektif-ekonomi islam/, diakses tanggal 7 April 2011, pukul. 14.00 WIB.40 Pasal 1 ayat 6 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.
Universitas Sumatera Utara
31
dijadikan dasar atau pedoman dalam membentuk peraturan atau norma hukum Islam
yang akan dipergunakan untuk melakukan perdagangan surat berharga di pasar
modal. Atau dengan kata lain, penelitian ini prinsip dasar yang fundamental sebagai
asas-asas hukum Islam yang akan dipergunakan untuk melakukan regulasi dalam
kegiatan di Pasar Modal Syariah. Sehingga intrumen hukum yang berlaku dalam
kegiatan di Pasar Modal Syariah sesuai dengan semangat dan jiwa hukum Islam yang
tidak mengandung riba dan spekulasi.
2. Jenis dan sumber data
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.
Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari
ketentuan hukum yang bersifat norma dasar atau peraturan dasar dan peraturan
perundang-undangan, yakni :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut
Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-undang Perseroan Terbatas;
4. Peraturan yang diterbitkan oleh BAPEPAM;
5. Peraturan yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia khususnya yang berkaitan
dengan hukum Islam; dan
Universitas Sumatera Utara
32
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai
ketentuan–ketentuan dalam pasar modal Syariah.
Bahan hukum sekunder meliputi:
1. Buku-buku atau literatur yang dari para ahli hukum Islam dan hukum
konvensional yang relevan dengan penelitian ini;
2. Tafsir Al Qur’an yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI;
3. Jurnal hukum tentang pasar modal, pasar investasi baik bidang hukum
konvensional maupun hukum Islam;
4. Rancangan Undang-undang ataupun rancaangan peraturan yang berkaitan dengan
pasar investasi finansial;
Bahan hukum tertier terdiri dari kamus hukum Islam maupun kamus hukum
umum dan kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library
research), yaitu dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik
dalam penelitian ini seperti: peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum,
majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah,
wawancara/interview dengan narasumber atau informan dan bahan-bahan lainnya
yang berkaitan dengan penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
33
4. Analisis data
Dalam melakukan analisis data dipergunakan analisis kualitatif. Artinya
analisis atau penguraian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk kalimat
atau narasi yang mengungkapkan makna dari suatu prinsip - prinsip hukum Islam
yang dijadikan dasar penelitian ini.
Analisis kualitatif dilakukan setelah data sekunder di kumpul, kemudian
disistimatisasi dan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan.
Kemudian data tersebut dianalisis dengan melakukan contens analysis. Artinya dari
data yang telah disistimatisasi dan diklasifikasi tersebut dicari dan ditemukan makna
yang terkandung didalamnya. Pencarian makna dari data yang ada dilakukan dengan
menggunakan metode penafsiran. Metode penafsiran yang dipergunakan dalam
menafsirkan data dalam penelitian ini adalah penafsiran autentik, gramatikal dan
filosofis historis.
Metode berfikir dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berfikir deduktif
ke induktif. Artinya berfikir dari hal-hal yang umum, yaitu berkaitan dengan nilai-
nilai dasar dalam hukum Islam untuk diterapkan atau digunakan membentuk
peraturan hukum yang lebih konkrit dan khusus mengatur suatu perbuatan tertentu
dalam aktivitas kegiatan di Pasar Modal.
Universitas Sumatera Utara