PENDAHULUAN

Pengelolaan utang publik adalah proses pembentukan dan pelaksanaan strategi untuk mengelola utang pemerintah dalam rangka meningkatkan jumlah yang diperlukan untuk pendanaan pemerintah, mencapai tujuan sesuai biaya dan risikonya, dan untuk memenuhi tujuan pengelolaan utang publik lainnya yang telah ditetapkan, seperti mengembangkan dan mempertahankan pasar yang efisien dan likuid untuk sekuritas pemerintah.Tujuan utama dari pengelolaan utang publik adalah untuk memastikan pemenuhan kebutuhan keuangan pemerintah dan pembayaran kewajibannya dikelola dengan biaya yang paling rendah untuk jangka menengah sampai dengan jangka panjang, dan konsisten dengan tingkat risiko yang ditetapkan.Dalam konteks makroekonomi yang lebih luas untuk kebijakan publik, pemerintah harus berusaha untuk memastikan bahwa baik tingkat dan laju pertumbuhan utang publik mereka pada dasarnya berkelanjutan dari waktu ke waktu, dan dapat dilayani dalam berbagai keadaan. Manajer utang pemerintah memiliki kepentingan yang sama dengan penasihat kebijakan fiskal dan moneter agar utang sektor publik tetap pada jalur yang berkelanjutan dan terdapat strategi yang terpercaya untuk mengurangi tingkat utang yang berlebihan. Pengelola utang harus memastikan bahwa otoritas fiskal menyadari dampak kebutuhan pembiayaan pemerintah dan tingkat utang pada biaya pinjaman. Contoh indikator yang membahas isu keberlanjutan utang termasuk rasio utang sektor pelayanan publik, dan rasio utang publik terhadap PDB dan pendapatan pajak.Pengelola utang, pembuat kebijakan fiskal, dan bank sentral harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dari kebijakan pengelolaan utang, fiskal, dan moneter sehingga tercipta koordinasi yang baik. Kebijakan fiscal maupun moneter harus dibuat sedemikian rupa sehingga menciptakan kondisi ekonomi yang menjaga stabilitas resiko pasar sehingga dengan demikian menjaga resiko atas utang. Sebagai contoh kebijakan moneter untuk menjaga tingkat suku bunga dan menjaga nilai tukar mata uang untuk meminimalisir resiko terkait utang yang dimiliki pemerintah.

UTANG PEMERINTAHPengertianUtang merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal dalam kerangka kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Utang menjadi konsekuensi dari postur APBN yang mengalami defisit, dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara. Selain untuk menutup defisit, utang juga dipergunakan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (debt refinancing).Tujuan dan Kebijakan/Strategi Umum Pengelolaan Utang Tujuan1. Tujuan Jangka Panjanga. Mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali, sehingga kesinambungan fiskal dapat terpelihara;b. Mendukung upaya untuk menciptakan pasar surat berharga negara (SBN) yang dalam, aktif dan likuid.2. Tujuan Jangka PendekMemastikan tersedianya dana untuk menutup defisit dan pembayaran kewajiban pokok utang secara tepat waktu dan efisien.Kebijakan/Strategi Umum Pengelolaan Utang1. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri;2. Melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai, cost-efficent dan risiko yang minimal;3. Pengadaan pinjaman luar negeri dilakukan sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, memberikan terms & conditions yang wajar (Favourable) bagi pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditor;4. Mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam periode jangka menengah;5. Meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka mendorong upaya financial deepening;6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan sovereign credit rating.

Jenis-Jenis UtangSecara Umum utang pemerintah terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu1. Pinjaman, yang terdiri dari Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman dalam Negeria. Pinjaman Luar NegeriWorld Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank dan kreditor bilateral (Jepang, Jerman, Perancis dll), serta Kredit Ekspor.1) Pinjaman Program :Untuk budget support dan pencairannya dikaitkan dengan pemenuhan Policy Matrix di bidang kegiatan untuk mencapai MDGs (pengentasan kemiskinan, pendidikan, pemberantasan korupsi), pemberdayaan masyarakat, policy terkait dengan climate change dan infrastruktur.2) Pinjaman proyek :Untuk pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor (perhubungan, energi, dll); proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan (PNPM).b. Pinjaman Dalam NegeriPinjaman dalam negeri merupakan instrumen pembiayaan utang yang ditujukan untuk pengadaan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri, meningkatkan produktivitas industri strategis di dalam negeri, dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Biasanya pinjaman dalam negeri berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah dan Perusahaan Daerah. Penggunaan pinjaman dalam negeri sebagai salah satu instrument pembiayaan APBN dimulai sejak tahun 2010 dengan pagu maksimal sebesar Rp1,0 triliun per tahun.2. Surat Berharga Negara (SBN)Terdapat dua instrumen Surat berharga Negara (SBN) yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Instrumen SUN yang diterbitkan terdiri atas Obligasi Negara (ON) dengan: (1) tingkat suku bunga tetap, yaitu seri fixed rate (FR) dan Obligasi Negara Ritel (ORI), (2) tingkat suku bunga mengambang, yaitu seri variable rate (VR), (3) tanpa bunga, yaitu Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Zero Coupon Bond (ZC), serta (4) ON valas.Sementara itu, instrumen SBSN yang diterbitkan terdiri atas Ijarah Fixed Rate (IFR), Sukuk Ritel (SUKRI), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS), Project Based Sukuk (PBS), dan sukuk valas.

Landasan Hukum Pengelolaan Utang1. Ketentuan Perundang-undangana. Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;b. Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;c. Undang-Undang No 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;d. Undang-Undang No 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;e. Undang-Undang No 24/2002 tentang Surat Utang Negara;f. Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;g. Peraturan Pemerintah No 54/2008 tentang Tata2. Mengatur antara lain, prinsip-prinsip Good Governancea. Pengadaan/penerbitan utang melalui mekanisme APBN/mendapatkan persetujuan DPR;b. Koordinasi Pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas), dan BI dalam perencanaan dan pengelolaan utang;c. Pengawasan perdagangan SBN di pasar sekunder oleh otoritas pasar modal;d. Pertanggungjawaban pengelolaan utang dan publikasi data & informasi utang.

KESINAMBUNGAN FISKALRisiko FiskalSecara konseptual, APBN dikatakan berkesinambungan apabila ia memiliki kemampuan untuk membiayai seluruh belanjanya selama jangka waktu yang tidak terbatas (Langenus, 2006; Yeyati dan Sturzenegger, 2007). Konsekuensinya, kesinambungan fiskal harus mampu pula memperhitungkan risiko fiskal. Cebotari, Aliona, dkk (2008) mendefinisikan risiko fiskal sebagai the possibility of deviations in fiscal variables from what was expected at the time of the budget or other forecast. Risiko fiskal adalah kemungkinan penyimpangan dalam variabel-variabel fiskal dari apa yang diharapkan pada saat penyusunan anggaran maupun perkiraan lainnya. Sumber risiko fiskal terutama berasal dari guncangan ekonomi makro dan realisasi kewajiban kontinjensi.Brixi, Hanna Polackova dan Allen Schick (2002) mendefinisikan risiko fiskal sebagai a source of financial stress that could face a government in the future. Risiko fiskal adalah sumber tekanan finansial yang mungkin dihadapi oleh pemerintah di masa depan. Risiko fiskal terutama terjadi karena terjadinya peristiwa yang tidak tentu. Risiko fiskal sering dihubungkan dengan kewajiban kontinjensi pemerintah.Schick, Allen memberikan alternatif definisi risiko fiskal sebagai the contingency of future revenues or expenditures on uncertain future events.Sementara itu, dalam subbab Risiko Fiskal dalam Nota Keuangan dan APBN Tahun 2012, risiko fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan defisit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali Pemerintah. Risiko fiskal disebabkan oleh beberapa hal, antara lain realisasi ekonomi makro yang berbeda dengan asumsi yang digunakan dalam menyusun APBN, syarat dan ketentuan dalam utang Pemerintah Pusat, realisasi kewajiban kontinjensi Pemerintah, dan konsekuensi kebijakan desentralisasi fiskal.Terjadinya risiko fiskal yang tidak diantisipasi dengan baik akan membebani anggaran dan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi dengan cakupan dan kedalaman efek yang berbeda antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Risiko fiskal yang terjadi pada negara-negara maju akan menimbulkan beban pada anggaran dan berpeluang menghambat pertumbuhan ekonomi.Pada negara-negara berkembang implikasinya lebih berat. Terjadinya risiko fiskal yang membebani anggaran akan menjalar dengan cepat pada perekonomian secara keseluruhan, mendorong pelarian modal (capital outflow), dan bahkan mengubah arah pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, pada negara-negara berkembang dengan kelembagaan ekonomi yang masih lemah, ekspektasi terjadinya risiko fiskal akan mempengaruhi perilaku agen-agen ekonomi sehingga berpeluang menghambat pertumbuhan ekonomi kendati risiko fiskal tersebut belum terjadi sesungguhnya (Barnhill dan Kopits, 2003).Fiscal Sustainability Indicators Fiscal sustainability adalah kapasistas untuk mempertahankan posisi fiskal saat ini tanpa perlu melakukan penyesuaian dalam kebijakan pajak atau pengeluaran dalam rangka memastikan kesanggupan untuk membayar utang sebagaimana ditentukan oleh constraint berupa present value anggaran.Adanya peningkatan dalam rasio utang publik terhadap GDP atau rasio stok utang publik terhadap GDP dapat menunjukkan posisi fiskal yang lebih bermasalah bagi pemerintah, sebagaimana GDP mencerminkan potensi pendapatan pajak yang harus dikumpulkan. Tentu saja, potensi ini akan bervariasi dari satu negara ke negara, dan dapat bervariasi dalam suatu negara dari waktu ke waktu, tergantung pada tingkat pengembangan kelembagaan dan struktur ekonominya. Oleh karenanya, perbandingan dan interpretasi rasio tersebut harus dilakukan dengan hati-hati.Apabila tujuannya adalah untuk memprediksikan rasio utang terhadap GDP pada periode selanjutnya, persamaan di bawah ini dapat menunjukkan bahwa primary surplus yang lebih rendah tidak akan secara langsung diasosiasikan dengan peningkatan rasio utang terhadap GDP, karena rasio ini dapat dipengaruhi oleh real interest rate, real growth rate, dan initial debt to GDP ratio. Demikian pula initial debt to GDP ratio yang tinggi belum tentu diikuti dengan subsequent debt to GDP ratio.

Untuk dapat memperhitungkan hubungan saling keterkaitan antar variabel tersebut, dibutuhkan indikator yang lebih mutakhir. Apabila s adalah augmented primary surplus to GDP ratio yang akan dipertahankan dari waktu ke waktu, dan b0 adalah debt to GDP ratio pada periode 0, agar debt to GDP ratio tetap konstan dari waktu ke waktu, nilainya pada periode 1, b1, harus sama dengan b0, demikian juga dengan nilai debt to GDP ratio pada periode berikutnya. Dari persamaan di atas, dapat diperoleh persamaan berikut:

Persamaan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh nilai s atau required augmented primary surplus:

Indikator one-period primary gap atas ketahanan fiskal adalah selisih antara required augmented primary surplus tersebut dengan actual augmented primary surplus. Apabila gap tersebut nilainya positif, maka diindikasikan bahwa required primary surplus lebih tinggi daripada actual primary surplus yang artinya penyesuaian fiskal harus dilakukan di masa mendatang agar debt to GDP ratio tidak meningkat. Sedangkan apabila nilainya negatif, maka debt to GDP ratio akan mengecil seiring berjalannya waktu, dengan asumsi bahwa primary surplus to GDP ratio dan variable lain yang relevan nilainya tetap konstan.Indikator one-periode primary gap ini dapat dihitung untuk periode yang berurutan, dalam rangka menentukan perubahan postur kebijakan fiskal dari waktu ke waktu. Perhitungan satu-periode ini dapat dikatakan naif karena variabel ekonomi dan fiskal yang relevan diasumsikan konstan, namun mudah untuk diterapkan karena tidak diperlukan prakira ekonometrik atas variabel ekonomi dan fiskal di masa mendatang. Selain one-period primary gap, terdapat pula versi multi-period yang melonggarkan asumsi bahwa variabel yang relevan (terutama real interest rate dan real growth rate) akan tetap konstan, dan menggunakan prakira atas variabel tersebut di masa mendatang. Pendekatan tersebut akan sangat bermanfaat apabila diperkirakan akan terjadi perubahan atas kebijakan atau kondisi di masa mendatang.

PEMBAHASAN

A. Profil Utang PemerintahJumlah total utang pemerintah baik pinjaman luar negeri maupun pinjaman dalam negeri selama periode 2008 2013 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa tren utang pemerintah dari tahun ke tahun cenderung naik. Namun dari segi komposisi yang terus mengalami peningkatan adalah dari Surat Berharga Negara. Jumlah utang pemerintah yang cenderung meningkat tersebut akan membebani APBN karena mengakibatkan adanya lonjakan dalam pembayaran cicilan pokok utang dan bunga setiap tahunnya.Namun demikian, pihak pemerintah (DJPU) menyatakan bahwa utang pemerintah Indonesia masih dalam batas aman (wajar). Hal ini dilihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang cenderung semakin menurun yang mengindikasikan peningkatan kemampuan Indonesia dalam membayar utang. Pada tahun 2008 rasio utang terhadap PDB masih sebesar 33,0% kemudian turun menjadi 23,4% pada tahun 2013, seperti ditunjukan pada grafik berikut ini:

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa rasio utang terhadap PDB Indonesia dibandingkan dengan negara lain termasuk kecil. Diperbandingkan dengan beberapa negara dengan tingkat pendapatan perkapitanya yang relatif sama, seperti Argentina dan Turki, rasio utang Indonesia juga lebih baik, bahkan dengan negara maju seperti Amerika, Itali, dan Jepang.B. Risiko utangDengan jumlah utang yang semakin besar banyak ekonom yang memeringatkan pemerintah akan adanya risiko jebakan utang (debt trap) dimana utang sudah terlalu membebani anggaran Negara untuk membayar angsuran pokok utang dan bunga. Risiko lainnya terkait dengan tereksposure-nya pemerintah Indonesia kedalam risiko perekonomian global. IMF dan World Bank (2001) mengidentifikasi beberapa risiko yang dihadapi suatu Negara terkait dengan jumlah utang yang besar yaitu market risk, funding risk, liquidity risk, credit risk, dan operational risk.Market risk merupakan risiko yang berkaitan dengan fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang, harga komoditas, dan inflasi. Sebagai contoh akibat dari perkembangan moneter global, nilai tukar mata uang Yen terhadap dolar Amerika Serikat meningkat tajam pada akhir 2008. Proses perubahan peran mata uang Yen tersebut (deleveraging) menjadikan utang Pemerintah Indonesia yang sebagian besar berasal dari Jepang meningkat cukup tajam. Demikian juga, menguatnya dolar AS terhadap rupiah berdampak cukup signifikan terhadap beban APBN untuk membayar angsuran pokok utang dan bunga yang jatuh tempo. Jika pada akhir 2007 nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sebesar Rp9.419,00, pada akhir 2008 nilai tukar tersebut meningkat tajam menjadi Rp10.950,00. Peningkatan tersebut mengakibatkan kenaikan jumlah utang luar negeri dalam rupiah yang diperkirakan sebesar Rp41,8 trilyun, jika nilai tukar 2008 stabil (Harinowo, 2009). Funding risk merupakan risiko ketika pemerintah memerlukan dana untuk pembiayaan anggaran ataupun roll-over utang pada tingkat yang dapat diterima. Risiko ini terkait dengan kemampuan pemerintah untuk melakukan pinjaman baru yang dibutuhkan. Semakin besar jumlah utang (sebagai % dari PDB) yang dimiiliki suatu Negara semakin besar risiko (kesulitan) pemerintah dalam mendapatkan pinjaman baru. Risiko lainnya adalah risiko roll-over yaitu risiko bahwa utang akan diroll-over dengan biaya yang sangat tinggi atau bahkan risiko utang tidak dapat diroll-over sama sekali. Ketidakmampuan untuk memperpanjang jatuh tempo utang tersebut dapat menimbulkan krisis utang dan menimbulkan kerugian ekonomi yang riil. Pengelolaan risiko ini sangat penting khususnya bagi Negara yang sedang berkembang.Liquidity risk berkenaan dengan manajemen kas pemerintah. Risiko likuiditas menunjuk ke suatu keadaan dimana volume aset lancar (kas) menurun dengan cepat karena timbulnya kewajiban pembayaran yang tidak diantisipasi sebelumnya atau kesulitan dalam memperoleh kas melalui pinjaman jangka pendek. Pembayaran angsuran pokok utang dan bunga yang setiap tahun meningkat membawa risiko terhadap likuiditas APBN. Apabila jebakan utang tidak segera diselesaikan maka akan mengarah ke liquidity trap. Mexico merupakan salah satu Negara yang mengalami liquidity trap yang sangat besar sehingga akhirnya dinyatakan default. Dari APBN tahun 2008 terlihat bahwa anggaran yang harus disediakan pemerintah Indonesia untuk membayar bunga utang sebesar Rp89,46 trilyun (mencapai 10% dari total pendapatan atau 9% dari total belanja). Pada tahun 2009, diprediksi pembayaran bunga utang sebesar Rp101,66 trilyun atau 10,3% dari total pendapatan atau 9,8% dari total belanja. Credit risk berkenaan dengan kinerja yang rendah dari peminjam atas kesepakatan keuangan yang telah dituangkan dalam kontrak. Risiko tersebut relevan khususnya dalam pengelolaan aset lancar. Risiko kredit juga terkait dengan penerimaan atas penawaran surat berharga (surat utang) yang diterbitkan pemerintah ataupun kontrak-kontrak derivatif yang ditutup oleh pemerintah. Risiko kredit yang tinggi akan menjadikan pemerintah dikenakan premi yang tinggi pada saat menjual surat utang atau menutup kontrak derivative, sehingga menjadikan biaya peminjaman (cost of borrowing) lebih tinggi di atas rata-rata tarif premi pasar.Operasional risk meliputi berbagai jenis risiko seperti kemungkinan kesalahan berbagai tahapan pelaksanaan dan pencatatan transaksi, ketidakcukupan atau kegagalan pengendalian intern atau kegagalan sistem, risiko reputasi, risiko hukum, risiko keamanan dan risiko bencana alam yang mempengaruhi aktivitas pemerintah. Contoh nyata dari risiko operasional adalah adanya pembangunan fisik yang salah sasaran dan dilaksanakan dengan tidak efisien. Juga risiko dana pembangunan dari utang yang dikorupsi. C. Utang Pemerintah dan Kesinambungan FiskalBerdasarkan Teori Ketangguhan Fiskal (Marks, 2004, Fiscal Sustainability) yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa kesinambungan fiskal dapat dicapai jika tidak ada utang. Kalaupun pemerintah harus berutang, kondisi kesinambungan fiskal masih dapat dipertahankan apabila besaran tambahan utang harus sebanding dengan nilai augmented primary surplus.

Suatu negara dapat dikatakan sebagai net debtor (yang dicerminkan melalui bt > 0 ) akan menghadapi dua kemungkinan sebagai berikut:a. Jika (rg) > 0, maka untuk mencapai solvabilitas fiskal dibutuhkan surplus dalam keseimbangan primer sejumlah nilai s.b. Jika (rg) < 0, meskipun suatu negara sudah memiliki stok pinjaman sejumlah bt, masih dimungkinkan memiliki defisit anggaran (diukur dalam keseimbangan primer) tanpa membahayakan solvabilitas fiskal asal defisit tersebut tidak melebihi nilai s.Dengan demikian, besarnya pinjaman suatu negara, tidak secara langsung dapat menggambarkan kesinambungan fiskal. Suatu negara yang memiliki tingkat pinjaman rendah namun masih tetap menghadapi masalah solvabilitas fiskal, apabila prospek perekonomian negara tersebut buruk yang dicerminkan (rg) > 0. Sebaliknya, suatu negara bisa memiliki tingkat pinjaman yang relatif tinggi tanpa membahayakan solvabilitas fiskal karena memiliki prospek perekonomian yang cerah secara teknis dicerminkan (rg) < 0. Namun patut dicatat bahwa hal semacam ini bukan berarti suatu negara dapat memiliki tingkat pinjaman yang terlalu tinggi. Risiko paling berat adalah ketika suku bunga tinggi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang rendah.Utang Pemerintah Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun (utang = bt), namun karena struktur anggaran defisit, dimana Pendapatan Negara lebih kecil daripada Belanja Negara (r-g < 0), maka kebijakan pembiayaan dari utang akan terus dilakukan. Utang pemerintah tersebut tidak akan membahayakan kesinambungan fiskal apabila augmented primary surplus masih dapat dijaga.Contoh sederhana perhitungan (APBN-P 2013 dan Angka Sementara utang 2013) :s= -224,2 T/1+1726,2T x 23,4%= -0,030Hasil pengujian sederhana di atas memberi simpulan bahwa ketangguhan APBN masih sangat rapuh. Kerapuhan ini sangat terkait dengan situasi dan kondisi perekonomian yang akan terjadi. Konsekuensinya, risiko kerapuhan fiskal ini perlu diantisipasi sejak dini. Temuan utama adalah bahwa ketangguhan fiskal Indonesia tidak/belum tercapai kendati memiliki solvensi untuk pembayaran utang domestik dan utang luar negeri. Sumber ketidaksinambungan ini adalah beban utang dalam negeri yang peningkatannya jauh lebih pesat daripada peningkatan utang luar negeri.Studi ini memberikan implikasi bahwa penerbitan Surat Utang Negara perlu dilakukan dengan kehatihatian dengan mempertimbangkan beban pembayaran SUN yang jatuh tempo. Saat jatuh tempo SUN sepatutnya disesuaikan dengan kemampuan APBN pada tahun yang bersangkutan. Dalam kaitan ini, telaah yang cermat beban-beban APBN lain perlu dikalkulasi dengan lebih matang. Untuk itu, eksposure risiko fiskal sepantasnya menjadi panduan dalam setiap penerbitan SUN.KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat kami simpulkan bahwa:1. Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek, dan refinancing utang lama.2. Meskipun utang nominal mengalami peningkatan, namun rasio terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman.3. Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang, dan tidak ada ikatan politik4. Ketangguhan fiskal Indonesia tidak/belum tercapai kendati memiliki solvensi untuk pembayaran utang domestik dan utang luar negeri. Sumber ketidaksinambungan ini adalah beban utang dalam negeri yang peningkatannya jauh lebih pesat daripada peningkatan utang luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Staffs of the International Monetary Fund and the World Bank Amended. 2003.Guidelines for Public Debt ManagementMark, S.V., 2004, Fiscal Sustainability and SolvencyDJPU. 2013.Profil Utang Pemerintah Pusat (Pinjaman & Surat Berharga Negara)http://risikofiskal.blogspot.com/2011/12/apa-itu-risiko-fiskal.html4