CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN...
Transcript of CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN...
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas
penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan
penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja
pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.
Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas
pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah
Daerah, menyatakan bahwa Laporan keuangan yang harus disusun oleh kepala
SKPD adalah sebagai berikut :
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
I.1 Maksud dan tujuan pelaporan keuangan SKPD
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan kinerja instansi pemerintah, maka setiap akhir tahun anggaran satuan kerja
perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati No.54 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah maka Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
2
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten membuat laporan
keuangan dalam satu periode.
Tujuan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban
dan ekuitas dana pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,
kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai
aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
h. kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya
I.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
Landasan hukum dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Klaten adalah :
1. Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara
2. Undang - Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawb Keuangan Negara
4. Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
3
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2006 mengenai
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 mengenai Pokok – Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi
Pemerintahan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 mengenai perubahan
kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 mengenai
pedoman pengelolaan keuangan daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 mengenai Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
12. Peraturan Bupati Klaten No. 39 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Klaten
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Klaten
14. Peraturan Bupati Klaten No. 55 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
15. Surat Edaran Bupati Klaten No. 900/701/30 tanggal 3 Desember 2018
tentang Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab I Pendahuluan
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
4
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
SKPD
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan.
Bab IV Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan SKPD
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
standar akuntansi pemerintahan pada SKPD
Bab V Penjelasan Pos-pos laporan keuangan SKPD
5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuanganSKPD
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Aset
5.1.5 Kewajiban
5.1.6 Ekuitas Dana
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
Bab VII Penutup
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
5
BAB II
EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD
2.1 EKONOMI MAKRO
Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian
daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah
tersebut, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Ekonomi makro dapat
digunakan untuk menganalisis target-target kebijakan seperti pertumbuhan
ekonomi, stabilitas harga dan tenaga kerja.
Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan perkembangan
ekonomi makro dan diselaraskan dengan kemampuan Pemerintah Daerah dalam
membiayai Program dan Kegiatan melalui APBD Kabupaten Klaten, dengan
perjalanan waktu diperlukan adanya perubahan anggaran yang disesuaikan
dengan perkembangan ekonomi makro yang ada dan perwujudan kebijakan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya yang
berpihak kepada rakyat. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi
seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.
Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama tahun 2015 –
2017 menunjukan kinerja positif, hal ini ditunjang adanya pertumbuhan sector
UMKM dan lapangan usaha yang mendukung peningkatan sektor jasa.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2018 sebesar 5,70%.
Berdasarkan Perubahan Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2016 –
2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten maka
kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
ditetapkan sebagai berikut :
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
6
1. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas
umum jalan (hotmix dan rigid/beton) jembatan irigasi dan bangunan
gedung pemerintah.
2. Meningkatkan penataan dan pembangunan kawasan perkotaan
3. Meningkatkan pengelolaan persampahan
4. Penyelarasan rencana tata ruang dengan mendasar pada upaya
pembangunan berkelanjutan.
Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum
Visi : Mewujudkan Kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing
Misi IV : Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana dan
prasarana dasar social masyarakat
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
o Meningkatkan
pemenuhan
infrastruktur
public dan sarana
dan prasarana
dasar masyarakat
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
infrastruktur
public dan sarana
dan prasarana
dasar masyarakat
Meningkatnya
kualitas
perumahan dan
kawasan
permukiman
Pemenuhan
kebutuhan
prasarana, sarana
dan utilitas umum
jalan, jembatan,
irigasi dan
bangunan gedung
pemerintah serta
peningkatan
pengelolaan
persampahan
Penyediaan layanan
kebutuhan air
bersih, sanitasi,
penerangan jalan
bagi perumahan
dan permukiman
serta peningkatan
pembangunan
rumah tidak layak
huni.
Meningkatkan
pemenuhan
kebutuhan
prasarana, sarana
dan utilitas umum
jalan (hotmix dan
rigid/beton),
jembatan, irigasi
dan bangunan
gedung
pemerintah
Meningkatkan
penataan dan
pembangunan
kawasan
perkotaan
Meningkatkan
pengelolaan
persampahan
Misi V : Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras
dengan tata ruang wilayah
o Meningkatkan Terkendalinya Melakukan Penyelarasan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
7
kelestarian
sumber daya
alam
pemanfaatan
kawasan sesuai
konsep tata ruang
perencanaan dan
pengendalian
penggunaan lahan
sesuai konsep tata
ruang serta
memperbaiki
pengelolaan ruang
terbuka hijau
rencana tata
ruang dengan
mendasar pada
upaya
pembangunan
berkelanjutan
Sumber : KLjIP DPU&PR
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN
Kebijakan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
mengacu pada Peraturan Bupati Klaten No. 55 tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran
2018.
Kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah pada tahun 2018
juga dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Penataan Ruang
Kabupaten Klaten sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan
keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,
efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk
setiap rincian objek belanja yang bersangkutan.
c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun
pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah yang
ditempatkan dalam Bank yang ditunjuk dengan Keptusan Bupati.
Kebijakan di bidang Pendapatan Daerah diarahkan pada :
1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas penerimaan pendapatan daerah
2. Peningkatan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan
daerah
3. Peningkatan peran serta masyarakat
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
8
4. Optimalisasi koordinasi antar SKPD terkait pendapatan dan penerimaan
5. Penyesuaian kebijakan dan perubahan Perda sesuai perubahan regulasi tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kebijakan anggaran belanja
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan
untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundangundangan. Kebijakan belanja daerah tahun 2018 tersebut
diprioritaskan untuk mendanai 6 urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar,
18 urusan wajib non pelayanan dasar dan peniunjang yang ditetapkan dengan standar
pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan,
juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018
sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap
kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Belanja daerah TA 2018 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah
kabupaten Klaten dalam rangka melaksanakan tugas Pembangunan dan pelayanan
masyarakat. Untuk itu perlu beberapa kebijakan belanja :
1. Peningkatan proporsi belanja modal dan pemeliharaan yang memberi dampak
besar dalam peningkatan ekonomi rakyat serta memiliki efek ganda terhadap
kemajuan bidang kehidupan lainnya.
2. Peningkatan sinkronisasi kegiatan antar bidang sesuai dengan tupoksinya guna
menghindari terjadinya duplikasi anggaran.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
9
3. Peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja melalui Penyusunan Standar Analisa
Biaya, Standar Harga dan tolok ukur kinerja serta intensifikasi pengawasan baik
oleh aparatur pengawas maupun masyarakat.
4. Peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan DPU dan Penataan
Ruang antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap bidang dan
sekretariat.
5. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
6. Memberikan penilaian skala prioritas belanja yang langsung menyentuh
kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
7. Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha
kecil tanpa megabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan
kualitas.
2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari
pelaksanaan kegiatan/program/ kebijakan yang telah ditetapkan. Di tahun 2018 ini
Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten mempunyai 15 program
dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan dan
pekerjaan yang mengikutinya. Adapun prosentase penyerapan anggaran per
kegiatan dapat dilihat di lampiran laporan keuangan ini.
Dalam pengukuran evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga
dikaji melalui aspek ekonomis, efesiensi dan efektifitas. Evaluasi yang
dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk input meliputi :
1. Sumber Daya Manuasia (SDM)
2. Dana baik DAU, DBHCHT, Bantuan Keuangan Propinsi maupun DAK
yang terdiri dari :
a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
10
b. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung.
Anggaran pendapatan di DPU dan PR Kabupaten Klaten Tahun Anggaran
2018 sebesar Rp 656.908.000,00 (Enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus
delapan ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.091.938.488,00 (Satu milyar
sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus
delapan puluh delapan rupiah) lebih dari anggaran sebesar Rp 435.030.488,00 atau
166,22%. Sedangkan anggaran pendapatan tahun 2017 yaitu sebesar : Rp
656.908.000,00 (Enam ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan ribu
rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.042.712.840,00 ( Satu milyar empat puluh dua
juta tujuh ratus dua belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah). Data tersebut
menunjukan tidak terjadi perubahan anggaran pendapatan dari tahun 2017 ke tahun
2018, sedangkan dalam realisasi pendapatan terjadi kenaikan dari tahun 2017 ke
2018 sebesar Rp 49.225.648,00 (Empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh
lima ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
Anggaran belanja langsung tahun anggaran 2018 sebesar Rp
312.717.000.000,00 (Tiga ratus dua belas milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah)
dengan realisasi sebesar Rp 264.322.764.833,00 ( Dua ratus enam puluh empat
milyar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan
ratus tiga puluh tiga rupiah ) kurang dari anggaran sebesar Rp 48.394.235.167,00
atau 84,52%.
Anggaran belanja tidak langsung tahun 2018 sebesar Rp 21.980.567.000,00
(Dua puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus enam puluh
tujuh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 18.397.561.245,00 (Delapan belas
milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu dua
ratus empat puluh lima rupiah) kurang dari anggaran sebesar Rp 3.583.005.755,00
atau 83,70%.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
11
BAB III
IKTHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
KEUANGAN
Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian serangkaian
aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari kebijakan yang
telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi dari peran
SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap
indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud
sinergitas peran.
Secara garis besar realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang per tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
a. Realisasi Pendapatan Rp 1.091.938.488,00
b. Realisasi Belanja Rp 282.720.326.078,00 -
Surplus (Defisit) (Rp 281.628.387.590,00)
c. Realisasi Pembiayaan
Penerimaan 0
Pengeluaran 0
d. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan (Rp 281.628.387.590,00)
3.1.1 Realisasi Pendapatan
Dianggarkan sebesar Rp 656.908.000,00
Realisasi Rp 1.091.938.488,00 -
lebih dari anggaran sebesar Rp 435.030.488,00
Dengan perincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah
Dianggarkan sebesar Rp 656.908.000,00
Realisasi Rp 1.091.938.488,00 -
Lebih dari anggaran sebesar Rp 435.030.488,00
Dengan perincian sebagai berikut :
a. Pendapatan retribusi daerah
Dianggarkan sebesar Rp 396.908.000,00
Realisasi Rp 722.483.300,00 -
Lebih dari anggaran sebesar Rp 325.575.300,00
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
12
b. Lain Lain PAD yang sah
Dianggarkan sebesar Rp 260.000.000,00
Realisasi Rp 369.455.188,00 -
Lebih dari anggaran sebesar Rp 109.455.188,00
3.1.2 Realisasi Belanja
Dianggarkan sebesar Rp 334.697.567.000,00
Realisasi Rp 282.720.326.078,00
Kurang dari anggaran (Rp 51.977.240.922,00)
Dengan perincian sebagai berikut :
1. Belanja Operasi
Dianggarkan sebesar Rp 79.829.135.216,00
Realisasi Rp 63.777.905.828,00
Kurang dari anggaran sebesar (Rp 16.051.229.388,00)
a. Belanja Pegawai
Dianggarkan sebesar Rp 22.712.267.000,00
Realisasi Rp 18.855.811.245,00
Kurang dari anggaran sebesar (Rp 3.856.455.755,00)
b. Belanja Barang dan Jasa
Dianggarkan sebesar Rp 51.836.868.216,00
Realisasi Rp 40.427.746.583,00
Kurang dari anggaran sebesar (Rp 11.409.121.633,00)
c. Belanja Hibah
Dianggarkan sebesar Rp 5.280.000.000,00
Realisasi Rp 4.494.348.000,00
Kurang dari anggaran sebesar (Rp 785.652.000,00)
2. Belanja Modal
Dianggarkan sebesar Rp 254.868.431.784,00
Realisasi Rp 218.942.420.250,00
Kurang dari anggaran sebesar (Rp 35.926.011.534,00)
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Tanah
Dianggarkan sebesar Rp 0,00
Realisasi Rp 0,00
Kurang dari anggaran sebesar (Rp 0,00)
b. Belanja Peralatan dan Mesin
Dianggarkan sebesar Rp 9.514.560.480,00
Realisasi Rp 1.785.636.900,00
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
13
Kurang dari anggaran sebesar (Rp 7.728.923.580,00)
c. Belanja Gedung dan Bangunan
Dianggarkan sebesar Rp 6.365.295.504,00
Realisasi Rp 4.607.789.350,00
Kurang dari anggaran sebesar (Rp 1.757.506.154,00)
d. Belanja Jalan, irigasi dan jaringan
Dianggarkan sebesar Rp 238.788.575.800,00
Realisasi Rp 212.358.712.000,00
Kurang dari anggaran sebesar (Rp 26.429.863.800,00)
3.1.3 Realisasi Pembiayaan
Dianggarkan sebesar Rp 0
Realisasi Rp 0
Kurang dari anggaran sebesar Rp 0
Dengan Perincian sebagai berikut:
1. Pembiayaan Daerah
Dianggarkan sebesar Rp 0
Realisasi Rp 0
Kurang dari anggaran sebesar Rp 0
2. Pengeluaran Daerah
Dianggarkan sebesar Rp 0
Realisasi Rp 0
Kurang dari anggaran sebesar Rp 0
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
14
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi di mana Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral
Kabupaten Klaten merupakan salah satu entitas akuntansi yang menurut
ketentuan peraturan Perundang Undangan wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Klaten.
Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat
pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap
aset, yuridiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan
wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan
standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam
melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam
memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip
yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
a) Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam
neraca, pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam
hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
15
basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan
demikian
Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk
memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada
saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah
terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah
atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam
bentuk jasa disajikan pula di LO.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas
maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas
pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas
dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba,
melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap
tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi
pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan
pengeluaran.
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas
diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada
saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
b) Nilai Historis (Historical Cost)
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar
nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada
saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang
diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan
datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
16
Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena
lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis,
dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
c) Realisasi (Realization)
Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasi melalui
anggaran pemerintah selama satu tahun fiscal akan digunakan untuk
membayar utang dan belanja dalam priode tersebut. Prinsip layak temu
biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) dalam
akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekan
dalam akuntansi komersial.
d) Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)
Informasi dimaksudkan untuk meyajikan dengan wajar setiap transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi
dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek formalitasnya, maka hal
tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas laporan
keuangan.
e) Periodesitas (Periodicity)
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi
menjadi periode –periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur
dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama
yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan
semesteran juga dianjurkan.
f) Konsistensi (Consistency)
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari
periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (Prinsip konsistensi
internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu
metode akuntansi ke metode akuntansi lain. Metode akuntansi yang dipakai
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
17
dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu
memberikan informasi yang lebih baik dibanding dengan metode lama.
Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan
atas laporan keuangan.
g) Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan
oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan
keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka laporan keuangan atau
catatan atas laporan keuangan.
h) Penyajian wajar
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Factor pertimbangan sehat
bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu
diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan
menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.
Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan
perkiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak
dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.
Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan,
misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan asset
atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban
atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi
tidak netral dan tidak andal.
ASUMSI DASAR
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan
Umum adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu
dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas :
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
18
a. Kemandirian Entitas
Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Klaten sebagai entitas dianggap sebagai unit
yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan
laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit
pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk
menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung
jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset
dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi
tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan
sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat putusan
entitas, serta terlaksananya program yang telah ditetapkan.
b. Kesinambungan Entitas
Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas
pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Dinas
Pekerjaan Umum dimaksudkan tidak bermaksud melakukan
likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
c. Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)
Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap
kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal
ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan
pengukuran dalam akuntansi.
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
19
laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar
pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai
nominal yaitu sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau
nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk
menyelesaikan kewajiban tersebut. Pengukuran pos-pos laporan keuangan
menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing
dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat
peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada
kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila
pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan,
maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.
Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila
kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau
keadaan lain di masa mendatang.
4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN
KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH PADA SKPD
Kebijakan akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Bupati
Nomor 39 tahun 2014 . Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas
pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas
pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sedangkan entitas
akuntansi yaitu SKPD dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Daerah, tidak
termasuk perusahaan daerah.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
20
Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan
menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun
anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi
penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan
pembiayaan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan
ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat
kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah
daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
A. Kebijakan Akuntansi Pendapatan :
1. Definisi
Pendapatan adalah semua penerimaan kas umum daerah yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.
2. Pengakuan
Pendapatan diakui dalam periode anggaran berjalan dan akhir periode
akuntansi. Pendapatan menurut basis kas diakui pada saat diterima pada
kas daerah sercara bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,
dan tidak mencatat jumlah nettonya/setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran.
3. Pengukuran
Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan
nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima.
B. Kebijakan Akuntansi Belanja :
1. Definisi
Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
21
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
2. Pengakuan
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah.
Khusus pengeluaran yang dilakukan melalui bendahara pengeluaran,
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Pengukuran
Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai
sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
22
BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN
Pendapatan adalah jumlah penerimaan yang telah diperoleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten selama tahun 2018 yang terdiri atas
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain lain PAD yang sah. Adapun rincian
realisasi pendapatan daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut :
Pendapatan Asli
Daerah :
TA 2018 TA 2017
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
a. Pendapatan
Retribusi Daerah 396.908.000,00 722.483.300,00 182,03 673.147.000,00
b. Lain-lain
Pendapatan yang
Sah 260.000.000,00 369.455.188,00 142,10 369.565.840,00
Jumlah 656.908.000,00 1.091.938.488,00 166,22 1.042.712.840,00
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari antara lain:
Pendapatan Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2018 dan 2017,
dengan rincian pos dan jumlah Retribusi Daerah sebagai berikut :
Pendapatan Retribusi
Daerah :
TA 2018 TA 2017
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
a) Retribusi Jasa Umum 209.117.000,00 375.546.000,00 130,59 273.091.000,00
b) Retribusi Jasa Usaha 187.791.000,00 346.937.300,00 213,03 400.056.000,00
c) Retribusi Perijinan
Tertentu 0,00 0.00 0.00 0,00
Jumlah 396.908.000,00 673.147.000,00 169,60 673.147.000,00
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
23
Lain-lain PAD Yang Sah
Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah yang
tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah ataupun Retribusi Daerah, dengan
realisasi TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :
Pendapatan Lain-lain
PAD yg sah
TA 2018 TA 2017
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
a) Hasil dari penjualan
asset daerah yg tidak
dipisahkan 260.000.000,00 369.455.188,00 142,10 369.565.840,00
Jumlah 260.000.000,00 369.455.188,00 142,10 369.455.188,00
5.1.2 PENJELASAN POS – POS BELANJA
Belanja adalah jumlah belanja yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupten Klaten selama tahun 2018 yang terdiri dari
belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang). Belanja modal (belanja
peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung dan belanja jalan, irigasi
dan jaringan). Adapun rincian ringkasan realisasi belanja tahun 2018 adalah
sebagai berikut
Belanja Daerah :
TA 2018 TA 2017
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
a. Belanja Operasi 79.829.135.216,00 63.777.905.828,00 79,89 68.019.586.693,00
b. Belanja Modal 254.868.431.784,00 218.942.420.250,00 85,90 209.138.823.324,00
Jumlah 334.697.567.000,00 282.720.326.078,00 84,47 277.158.410.017,00
Rincian dari keseluruhan realisasi belanja adalah sebagai berikut.
a. Belanja Operasi
Belanja Operasi :
TA 2018 TA 2017
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1) Belanja Pegawai 22.712.267.000,00 18.855.811.245,00 83,02 18.655.142.482,00
2) Belanja Barang &
Jasa 51.836.868.2116,00 40.427.746.583,00 77,99 49.364.444.211,00
3) Belanja Hibah 5.280.000.000,00 4.494.348.000,00 85,12 ----------------------
Jumlah 79.829.135.216,00 63.777.905.828,00 84,47 68.019.586.693,00
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
24
b. Belanja Modal
Belanja Modal :
TA 2018 TA 2017
Anggaran Realisasi Rasio Realisasi
Rp Rp % Rp
1) Belanja Tanah ----------------------- ---------------------- 00,00 2.327.070.670,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin 9.514.560.480,00 1.785.636.900,00 18,77 12.061.886.638,00
3) Belanja Gedung dan
Bangunan 6.365.295.504,00 4.607.789.350,00 72,39 1.239.284.900,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan
Jaringan 238.788.575.800,00 212.358.712.000,00 88,93 193.510.581.116,00
5) Belanja modal aset tetap
lainnya 200.000.000,00 190.282.000,00 95,14 -----------------------
Jumlah ...... 254.868.431.784,00 218.942.420.250,00 85,90 209.138.823.324,00
5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas : 31Desember 2018
31Desember 2017
Rp
Rp
Ekuitas awal 1.756.276.798.536,00
1.551.970.291.771,00
Surplus/Defisit LO (109.674.007.704,38)
(76.299.458.002,00)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan
Mendasar:
Koreksi nilai persediaan
Selisih revaluasi aset tetap
Koreksi ekuitas lainnya
0,00
0,00
1.020.891.168,00
0,00
0,00
(185.490.047.920,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN 281.628.387.590,00
448.569.498.331,00
Ekuitas Akhir ............……………................ 1.911.725.123.233,63
1.738.749.852.180,00
Jumlah Ekuitas akhir DPU dan PR adalah sebesar Rp 1.911.725.123.333,63,00.
5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA
5.3.1 ASET
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber dana non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
25
5.3.1.1 Aset Lancar
Meliputi kas dan setara dengan kas, investasi jangka pendek, piutang dan
persediaan. Penjabaran aset lancar adalah sebagai berikut:
1. Kas
Kas adalah alat pembayaran yang sah dan setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan pemerintahan.
Jumlah kas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Saldo Awal 0
Penambahan TA 2018 0
Saldo Akhir 0 0
Jumlah saldo akhir kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0
2. Piutang
Merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah
dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
akibat lainnya yang sah.
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Piutang Retribusi 0 0
Menurut data tersebut di atas tidak terdapat saldo piutang per 31 Desember
2018.
Persediaan Bahan Pakai Habis
Merupakan barang/bahan pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang barang yang
dimaksud untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
26
oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah. Persediaan disajikan pada akhir periode
akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Saldo Akhir 52.825.186.796,63 47.251.625.765
Menurut data tersebut di atas jumlah persediaan di DPU dan PR Kabupaten
Klaten per 31 Desember 2018 senilai Rp 52.825.186.796,63 ( lampiran 6).
5.3.1.2 Aset non Lancar
Mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang
digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan
pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar
diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan
dan aset lainnya. Aset non lancar diuraikan sebagai berikut :
1. Aset Tetap
Adalah jenis aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.
Aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Klaten disajikan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2014 adalah sebagai berikut :
a. Tanah
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah
sampai dengan tanah tersebut siap pakai, biaya ini meliputi antara lain harga
pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
27
dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya
pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk
melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu
dimaksudkan untuk dibongkar.
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Saldo Awal 1.113.767.567.463,00
Penambahan TA 2018 4.541.036.292,00
Saldo Akhir 1.118.308.603.755,00 1.113.767.567.463,00
Menurut data tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat penambahan asset
tanah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp
4.541.036.292,00.
b. Peralatan dan Mesin
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
peralatan dan mesin sampai siap pakai. Jumlah tersebut merupakan nilai aset
tetap peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Klaten per 31 Desember 2018 yang terdiri atas
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Saldo Awal 35.047.157.894,00
Penambahan TA 2018
Pengurangan TA 2018
2.151.967.586,00
5.951.847.389,00
Saldo Akhir 31.247.278.091,00 35.047.157.894,00
Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terjadi penambahan
peralatan dan mesin sebesar Rp 2.151.967.586,00 dan pengurangan peralatan
dan mesin sebesar Rp 5.951.847.389,00.
c. Gedung dan Bangunan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
28
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung
dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi: harga beli, biaya
pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Biaya kontruksi
yang dicakup oleh suatu kontrak kontruksi akan meliputi harga kontrak yang
ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan
dengan kontruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor ,Jumlah
tersebut merupakan nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan yang
dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
per 31 Desember 2018 yang terdiri atas:
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Saldo Awal 30.996.977.107,00
Penambahan TA 2018
Pengurangan TA 2018
5.645.979.496,00
29.074.140,00
Saldo Akhir 36.613.882.463,00 30.996.977.107,00
Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terdapat penambahan bangunan
sebesar Rp 5.645.979.496,00 dan pengurangan aset tetap bangunan dan gedung
sebesar sebesar Rp 29.074.140,00.
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi
dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan
dan biaya – biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Jumlah
tersebut merupakan nilai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan yang
dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten per
31 Desember 2018 yang terdiri atas :
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
29
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Saldo Awal 988.731.289.602,00
Penambahan TA 2018
Pengurangan TA 2018
206.066.542.321,00
642.099.974,00
Saldo Akhir 1.194.155.731.949,00 988.731.289.602,00
Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terdapat penambahan jalan,
irigasi dan jaringan sebesar Rp 206.066.542.321,00 dan pengurangan jalan,
irigasi dan jaringan sebesar Rp 642.099.974,00.
e. Aset Tetap Lainnya
Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap
lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan aset tetap lainnya
yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam asset tetap yang telah
disesuaikan sebelumnya.
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Saldo Awal 90.293.274.298,00
Penambahan TA 2018
Pengurangan TA 2018
16.782.439.917,00
123.534.306,00
Saldo Akhir 106.952.179.909,00 90.293.274.298,00
Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terdapat penambahan aset
tetap lainnya sebesar Rp 16.782.439.917,00 dan terdapat pengurangan aset
tetap lainnya sebesar Rp 123.534.306,00.
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam pengerjaan mencakup asset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
30
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Saldo Awal 1.403.528.207,00
Penambahan TA 2018
Pengurangan TA 2018
1.659.901.127,00
258.815.408,00
Saldo Akhir 2.804.613.508,00 1.403.528.207,00
Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terdapat penambahan
konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 1.659.901.127,00 dan pengurangan
konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp 258.815.408,00.
f. Akumulasi Penyusutan
Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.
Akumulasi Penyusutan : 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp
Rp
(604.893.263.197,00)
(552.921.490.565,00)
Jumlah (604.893.263.197,00)
(552.921.490.565,00)
2. ASET LAINNYA
Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan
sebagai aset lancar, investasi jangka pannjang, aset tetap dan dana cadangan.
Aset lain Lain
31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Saldo Awal (14.139.356.711,00)
Penambahan TA 2018
Pengurangan TA 2018
22.437.266.734,00
7.400.641.554,00
Saldo Akhir 897.268.469,00 (14.139.356.711,00)
Menurut data tersebut di atas selama tahun 2018 terdapat penambahan asset
lain lain Rp 22.437.266.734,00 dan pengurangan aset lain lain sebesar Rp
7.400.641.554,00 berupa penghapusan aset lain lain rusak berat.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
31
5.3.2 KEWAJIBAN
Jumlah kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2018 dan
2017 sebagai berikut.
a. Pendapatan diterima di muka
Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas
Negara tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat kewajiban
pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai
konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Negara tersebut.
Pendapatan diterima di muka: 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp
Rp
48.128.383,00
13.343.750,00
Jumlah 48.128.383,00
13.343.750,00
Jumlah kewajiban jangka pendek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp 48.128.383,00 yang berupa pendapatan sewa kios
stadion.
b. Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek : 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp
Rp
Utang beban 1.713.329.100,00
1.667.377.130,00
Jumlah 1.713.329.100,00
1.667.377.130,00
Jumlah kewajiban jangka pendek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp 1.713.329.100,00 yang terdiri atas utang beban air, listrik,
telepon bulan Desember 2018.
5.3.3 EKUITAS
Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban.
Ekuitas : 31 Desember 2018 31 Desember 2017
Rp Rp
Ekuitas 1.937.150.064.260,63 1.738.749.852.180,00
Jumlah......................... 1.937.150.064.260,63 1.738.749.852.180,00
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
32
Ekuitas Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2018
sebesar Rp 1.937.150.064.260,63 atau naik sebesar 11,41% dibandingkan saldo per 31
Desember 2017.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
33
BAB VI
PENJELASAN INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Klaten merupakan unsur
pelaksana tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten di bidang pekerjaan umum
yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dasar hukum organisasi Dinas
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Klaten adalah Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Klaten.
VI. 1 Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi penyelenggaraan
urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Untuk
menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam Peraturan
daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan pentaan ruang;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang;
d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tgas dan
fungsinya.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang didukung oleh 313 PNS. Data sumber daya manusia aparatur
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
34
dilihat dari Tingkat Pendidikan, Golongan Ruang serta Pendidikan dan
Pelatihan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :
Tabel 3
Jumlah Pegawai DPU –PR Kabupaten Klaten
Menurut Pendidikan Tahun 2018
Unit / Bidang / UPTD SD SLTP SLTA/SMK D-III S1 S2 Jumlah
Sekretariat 3 5 9 1 9 2 29
Bidang Bina Marga 2 5 10 6 3 26
Bidang SDA -- -- 4 2 6 4 16
Bidang Kebersihan & Pertamanan 73 43 27 -- 5 3 152
Bidang Penataan Ruang -- -- 1 1 3 5 10
UPTD Wil. I / Kota 2 2 5 -- 2 -- 11
UPTD Wil. II / Delanggu -- -- 10 -- 2 1 13
UPTD Wil. III / Jatinom -- 7 10 -- 1 1 19
UPTD Wil. IV / Pedan 1 7 12 -- 1 -- 21
UPTD Wil. V / Jogonalan 2 7 6 -- 1 -- 16
Jumlah 83 76 94 5 36 19 313
6. 2 Struktur Organisasi
Struktur Organisasi yang berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
43
BIDANG KEBERSIHAN & PERTAMANAN
MUDZAKIR, SE, MM
KEPALA DINAS
Ir. TAJUDIN AKBAR
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS
Ir. BAMBANG EKO SUSILO, MT
SUB. BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN
SRIYANTO, SE., MSi.
SUB. BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUHARTA, S.Sos
BIDANG SUMBER DAYA AIR
HARJAKA, SST, MT
BIDANG BINA MARGA
SURYANTO, ST., MM.
BIDANG TATA RUANG
OKO SUPRAPTO, S.Sos, M.Si
SEKSI PERENCANAAN TEKNIK
DAN EVALUASI
SATYA WIJAYA, ST., MM.
SEKSI PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
AGUS SETYANA, ST., MM.
SEKSI PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
---------------------
SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI
FARLINAWATI, ST., MSi
SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG
JADIYANA, SST.
SEKSI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG
ZULI PURWA HANDAKA, ST., MT.
SEKSI PERENCANAAN TEKNIK
DAN EVALUASI
MISWANTO, SIP, ST, MM
SEKSI OPERASIONAL, PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN
SRI DADI, S.Sos., MSi.
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SDA
DARMINTO, ST., MM.
SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI
SRIYANTO, ST., MM
SEKSI PERTAMANAN, PJU DAN PEMAKAMAN
----------------------
SEKSI KEBERSIHAN, PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH
WIDODO, SIP
UPTD WIL. I / KLATEN TENGAH
KEPALA UPTD
RUSMIYADI, ST
KASUBAG TU
--------------------
UPTD WIL. II / DELANGGU
KEPALA UPTD
SARMADI, S.Sos
KASUBAG TU
Sugiyanti, SIP.
UPTD WIL. III / JATINOM
KEPALA UPTD
JOKO HARJONO, SP
KASUBAG TU
Santosa, SIP
UPTD WIL. IV / PEDAN
KEPALA UPTD
SAMIDI, S.Sos
KASUBAG TU
------------------------
UPTD WIL. V / JOGONALAN
KEPALA UPTD
WIDADI, ST
KASUBAG TU
-----------------------.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
44
BAB VII
PENUTUP
Laporan Keuangan Tahun 2018 ini telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang Undang Nomor 15
tahun 2004, Undang Undang Nomor 33 tahun 2014, teknis pelaksanaannya mengacu
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.
Penyusunan Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK) yang nantinya dikonsolidasikan untuk menjadi
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten. Laporan Keuangan ini disusun
sebagai pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap
pelaksanaan APBD.
Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan
selama tahun anggaran 2018 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan
pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah, meskipun ada beberapa
kegiatan yang belum dapat terlaksana.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
45
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
37
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018
36
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2018
37