Capaian rbp
-
Upload
reformasi-polri -
Category
Education
-
view
1.424 -
download
1
description
Transcript of Capaian rbp
REFORMASI BIROKRASI POLRIDisampaikan Oleh:
K A R O R B P S R E N A P O L R I
BRIGJEN POL. Drs. M. NAUFAL YAHYA, M.SC., Eng.
PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR RBPJakarta, FEBRUARI
2014
REFORMASI BIROKRASIREFORMASI BIROKRASI GELOMBANG II
(2010 – 2014)REFORMASI BIROKRASI GELOMBANG I
(2004 – 2009)
TINGKAT PELAKSANAAN:INSTANSIONAL
SASARAN:
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
AREA/BIDANG PERUBAHAN:
1. KELEMBAGAAN (ORGANISASI)2. BUDAYA ORGANISASI3. KETATALAKSANAAN4. REGULASI-DEREGULASI5. SDM
TINGKAT PELAKSANAAN:NASIONAL DAN INSTANSIONAL
SASARAN:1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN
BEBAS KKN2. TERWUJUDNYA KAT KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT3. MENINGKATNYA KAPABILITAS DAN AKUNTABILITAS
KINERJA BIROKRASI
AREA/ BIDANG PERUBAHAN:1. ORGANISASI2. TATA LAKSANA3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN4. SDM APARATUR5. PENGAWASAN6. AKUNTABILITAS7. PELAYANAN PUBLIK8. MIND SET DAN CULTURE SET APARATUR
9 PROGRAM RBP GELOMBANG II (2011-2014)
2. PENATAAN TATA LAKSANA2. PENATAAN TATA LAKSANA
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI1. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
7. PENGUATAN PENGAWASAN7. PENGUATAN PENGAWASAN
6. MANAJEMEN PERUBAHAN6. MANAJEMEN PERUBAHAN
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
PROGRAM
TERBANGUNNYA SISTEM, PROSEDUR KERJA YG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR & SESUAI GOOD GOVERNANCE
TERBANGUNNYA SISTEM, PROSEDUR KERJA YG JELAS, EFEKTIF, EFISIEN, TERUKUR & SESUAI GOOD GOVERNANCE
REGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIFREGULASI YANG LEBIH TERTIB, TIDAK TUMPANG TINDIH DAN KONDUSIF
MENINGKATKAN KAPASITAS AKUNTABILITAS KINERJAMENINGKATKAN KAPASITAS AKUNTABILITAS KINERJA
TERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURANTERBANGUNNYA ORGANISASI YANG TEPAT FUNGSI DAN TEPAT UKURAN
MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKNMENINGKATNYA PENYELENGGARAAN FUNGSI KEPOLISIAN YG BERSIH & BEBAS KKN
ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET. SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DG INTEGRITAS & KINERJA TINGGI
ADANYA PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET. SERTA TERBANGUNNYA BIROKRASI DG INTEGRITAS & KINERJA TINGGI
TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR BERINTEGRITAS, PROFESIONAL, MODERN DAN SEJAHTERA
TERBANGUNNYA KUALITAS SDM APARATUR BERINTEGRITAS, PROFESIONAL, MODERN DAN SEJAHTERA
TERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMATERWUJUDNYA KEMAMPUAN LEMBAGA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
HASIL YG DIHARAPKAN
9. MONEV9. MONEV TERSEDIANYA LAPORAN MONITORING & EVALUASITERSEDIANYA LAPORAN MONITORING & EVALUASI 3
1. PENATAAN & PENGUATAN ORG• PERKAP 21 TH 2010 TTG SOTK MABES POLRI, • PERKAP 22 TH 2010 TTG SOTK POLDA & • PERKAP 23 TH 2010 TTG SOTK POLRES (TUK SATPOLAIR 175 UNIT, SATLANTAS
METRO 6 UNIT DAN UNIT LANTAS POLSEK RURAL & PRARURAL 374 UNIT)
• ORGANISASI PELAYANAN PUBLIK (PSO)
• SEBARAN PELAYANAN (S/D SEBARAN PERSONEL SCR INDIVIDU)
• MABES KECIL-POLDA CUKUP-POLRES BESAR- POLSEK KUAT• PD POLRES BANG 5 RES BARU DAN BENTUK BAGREN, SIWAS, SIPROPAM, SUBBAG
HUMAS, SUBBAGKUM , SPKT, PD POLSEK ADA 5 UNIT YAN FUNGSI UTAMA: SABHARA, BINMAS, RESERSE, INTEL, LANTAS , LENGKAP SARPRAS, PERS, GAR
• POKOK2 HTCK, HTCK, ABK, BENTUK SPN POLDA BABEL, UPT 6 POLDA
2. PENATAAN TATA LAKSANA• PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN DIDUKUNG IT: LPSE/ E-
PROC: PADA SSARPRAS DAN POLDA2, PELAYANAN PUBLIK TELAH DIDUKUNG DENGAN SISTEM IT: WEBSITE HUMAS, NTMC, TMC, SISBINKAR, SISPAMLU, SISLAPHAR, YANDUAN 110, SMAP. PIKNAS. SPPKP (SISTEM PENGAWASAN & PENILAIAN KINERJA PENYIDIK), e-ADS (ELEKTRONIK ASEANAPOL DATABASE SYSTEM), SP2HP, YAN DI BID LANTAS, JARKOM, PENGELOLAAN PPID.
• PEMBUATAN/PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN TUPOKSI: PEDOMAN, PETUNJUK, JUKLAK/ JUKNIS SEBANYAK 48.662 SOP
• SOP UTK LINDUNGI ANGGT, PIMPINAN & KESATUAN SERTA MASY
3. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• PEDOMAN PENGELOLAAN PERAT PER-UU-AN PERKAP NO 26 THN 2010 TTG TATA CARA PEMBENTUKAN PERPOL.
• PERAT KAPOLRI, PERATURAN KAPOLDA, PERATURAN KASATFUNG, PERATURAN KAPOLRES ---- PERDA: PERGUB, PER BUPATI
• MAPPING THD PERATURAN PER-UU-AN: YG TDK HARMONIS, TDK SINKRON DAN TUMPANG TINDIH SBNYK 46 PERKAP, REGULASI 103 PERKAP & DEREGULASI 182 PERKAP.
4. PENINGKATAN KUALITAS YAN PUBLIK
• SEMUA FUNGSI YAN PUBLIK LAKUKAN PEMBUATAN STANDAR PELAYANAN, PEDOMAN2 PELAKS YAN PUBLIK (ISO), (PIAGAM CITRA PELAYANAN PUBLIK), (LOMBA OGI)
• YANDUAN KOMPLIN MASY, YAN SKCK, PERIJINAN KEGIATAN MASY, PERIJINAN SENPI & HANDAK, YAN SIM, SIM KELILING, SIM CORNER, SAMSAT DRIVE THRU, SAMSAT DOOR TO DOOR, PAYMENT POINT, YAN BPKB, SATPAS.
• SOP YAN TURJAWALI (SABHARA & LANTAS), DALMAS, TPTKP, TIPIRING, BANSAR, PATROLI PERAIRAN, YANJIBOM.
• PENGGELARAN 1 BABINKAMTIBMAS 1 DESA SBNYK 57.771 ORG (74%), SENTRA YAN DI MAL-MAL & MOBIL SPK
PENILAIAN PELAYANAN PUBLIKOLEH MENPAN & ORI
TANGGAL, 4 – 6 SEPTEMBER 2013
OBYEK PENILAIAN1. PELAYANAN SKCK BIK POLRI2. PELAYANAN BPKB DITLANTAS PMJ3. NTMC KORLANTAS POLRI4. PPID DIVHUMAS POLRI
BERDASARKAN SURAT MENPAN DAN RB NOMOR: B/4194.1/M.PANRB/12/2013 TGL 30 DESEMBER 2013 PERIHAL HASIL PENILAIAN YANLIK PD POLRI
5. PENATAAN SISTEM MANJ SDM APARATUR
• PEDOMAN REKRUTMEN: TA, BRIGADIR, SIPSS, AKPOL & PNS (ISO)• ANALISA DAN VERIFIKASI JABATAN• PEDOMAN EVALUASI JABATAN DAN PERINGKAT JABATAN• STANDAR KOMPETENSI JABATAN• ASSESMENT INDIVIDU – ASSESMENT CENTER • SMK -----> PENILAIAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI PD POLRI• PENGEMBANGAN DATA BASE PEGAWAI SCR ONLINE• PENGEMBANGAN DIKLAT PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI• KETERBUKAAN & AKUNTABILITAS TENTUKAN PESERTA SESPIM POL• PENENTUAN JAB STRAT.
6. MANAJEMEN PERUBAHAN
• PERUBAHAN MIND SET DAN CULTURE SET: POLRI YG MELAYANI, ANTI KKN, ANTI KEKERASAN (PIN)
• KOMITMEN PIMPINAN POLRI DAN ANGGOTA.• TIM MANAJEMEN PERUBAHAN: MABES-POLDA-POLRES• DOKUMEN STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN POLA PIKIR (MINDSET) & BUDAYA KERJA
(CULTURE SET) POLRI MELIPUTI: STRATEGI MANAJ PERUBAHAN, STRATEGI KOMUNIKASI & STRATEGI DIKLAT.
• PIMP ADL LEADER: KETAULADANAN, YG MELAYANI, KONSULTAN, SOLUTIF, PENJAMIN KUALITAS, ANTI KKN & GRATIFIKASI, AGENT OF CHANGE, ROLE MODEL, KOMITMEN
• PERKAP KODE ETIK: ANGGT BERHAK & WAJIB MENOLAK PRINT ATASAN.• ESQ, NAC+POLRI, OUTBOND, GIAT KAMPANYE PAMFLET, BOOKLET, RUNNING TEXT , BANNER,
PIN, FILM, LAGU, PERKAP SUMPAH JABATAN, DO’A.• KAPOLSEK ADL CHIEF OF POLICE, SAMA DG KAPOLRES/DA/RI. • PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK, WBBM, SOSIALISASI DAN POKJA ZI.
PERUBAHAN DO’A APEL PAGIDENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG.
YA ALLAH, ATAS RAHMAT DAN PETUNJUK-MU, PAGI INI KAMI SIAP MELAKSANAKAN TUGAS, BERBAKTI KEPADA BANGSA
DAN NEGARA, SINARILAH HATI KAMI DENGAN NUR PETUNJUK-MU, SEMOGA TUGAS DAN KEWAJIBAN YANG KAMI EMBAN UNTUK MEMELIHARA KAMTIBMAS, MENEGAKKAN HUKUM, MEMBERIKAN PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAPAT BERMANFAAT BAGI KEJAYAAN BANGSA DAN NEGARA.
YA ALLAH TUHAN SEMESTA ALAM,JIWAILAH TEKAD PENGABDIAN KAMI DENGAN KEIMANAN, KESABARAN DAN KEIKHLASAN. TUNTUNLAH KAMI
KE JALAN YANG ENGKAU RIDAI DAN BIMBINGLAH KAMI UNTUK MEWUJUDKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT, SINERGITAS KEMITRAAN DAN PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN.
YA ALLAH YANG MAHA BESAR,DEMI TERWUJUDNYA POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, BERILAH KAMI
PETUNJUK DAN HIDAYAH-MU, AGAR MAMPU BERSIKAP JUJUR TERPERCAYA DAN BERTANGGUNG JAWAB, MENAMPILKAN KETELADANAN, MELAYANI DENGAN KETULUSAN, MENJADI KONSULTAN DALAM PEMECAHAN MASALAH, MENJAMIN KUALITAS KINERJA DAN MENJADI ABDI NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.
YA ALLAH YANG MAHA PENGASIH,AMPUNILAH DOSA DAN KEKHILAFAN KAMI SERTA TERIMALAH BAKTI DAN DOA KAMI. AMIN
DO’A APEL SIANG
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA, PUJI SYUKUR KAMI PANJATKAN KE HADIRAT-MU, ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN RIDA-MU HARI INI KAMI TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN, MENGABDIKAN DIRI KEPADA BANGSA DAN NEGARA. YA ALLAH TUHAN YANG MAHA RAHMAN,TERIMALAH SEGALA AMAL PENGABDIAN YANG TELAH KAMI PERSEMBAHKAN, BERKAHILAH KEHIDUPAN KAMI DAN AMPUNILAH SEGALA KHILAF SERTA KESALAHAN KAMI. YA ALLAH,HANYA KEPADA-MU KAMI MENYEMBAH DAN HANYA KEPADA-MU KAMI MOHON PERTOLONGAN, KABULKANLAH DOA KAMI. AMIN.
TAMPILAN KEPEMIMPINAN
KOMITMEN JABATAN
MENGUTAMAKAN
PERANTUGAS
KEWAJIBAN &TANGGUNGJAWAB
STATUSHAK
KEWENANGANDARIPADA
INDEPENDEN ANGGOTA POLRI
KODE ETIK PROFESI KEPOLISIANPERATURAN KAPOLRI NO. 14 TAHUN 2011, PASAL 7 (3) huruf c dan d
SETIAP ANGGOTA POLRI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI BAWAHAN WAJIB:c. MENOLAK PERINTAH ATASAN YANG BERTENTANGAN DENGAN NORMA HUKUM, NORMA
AGAMA, DAN NORMA KESUSILAAN; DANd. MELAPORKAN KEPADA ATASAN PEMBERI PERINTAH ATAS PENOLAKAN PERINTAH YANG
DILAKUKANNYA UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI ATASAN PEMBERI PERINTAH
CATUR PRASETYA
TRI BRATA
TINDAKAN BRUTALISME
KORBAN TINDAKAN ANARKIS
TINDAKAN HUMANIS
7. PENGUATAN PENGAWASAN
• PD POLRES DAN POLSEK DIBENTUK SIWAS DAN SIE PROPAM, WASSIDIK (PD POLDA & BARESKRIM).
• PERKAP TTG SISTEM PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
• MENINGKATKAN KOMPETENSI APIP: DIKLAT AUDITOR, DIKLAT INVESTIGASI
• WAS GUN GAR --- KERMA: MOU DG BPK & BPKP• BAWAHAN MENGAWASI ATASAN• “AWASI, KOREKSI & TEGUR KAMI” (WAS EKSTERNAL & MASY)
POLRI ACOUNTABILITY•PENGAWASAN NEGARA• EKSEKUTIF; SIDANG KABINET, BPKP, MENPAN• LEGISLATIF; KOMISI III DPR-RI• YUDIKATIF; CJS, LAWYER
•PENGAWASAN PUBLIK• MEDIA/ UU PERS• LSM, ICW,IPW,DLL• MASYARAKAT/PPID UU NO.14/2008
• PENGAWASAN EXTERNAL INDEPENDENT• BPK, KOMPOLNAS, KOMNAS HAM, TII, OMBUDSMAN
•PENGAWASAN INTERNAL• HUKUM DISIPLIN,KODE ETIK, ADMINISTRASI• IRWAS,PROPAM,WASKAT,WASFUNG PARA KASATKER
PENGADUAN MASYITWASUM POLRI
DIVPROPAM POLRI
BIRO WASIDIK BARESKRIM POLRI
SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN OLEH KOMISIONER KOMPOLNAS, EDI HASIBUAN. SEPANJANG TAHUN 2013 DITERIMA 908 SURAT KELUHAN MASY, 795 KASUS DIANTARANYA MERUPAKAN ADUAN MASY TTG KINERJA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN ANGGOTA RESERSE. DARI JUMLAH TERSEBUT HANYA 25% YANG DIJAWAB OLEH JAJARAN POLDA.
HASIL SURVEY KPKKORAN KOMPAS, 17 SEPTEMBER 2013
DISAMPAIKAN WAKIL KETUA KPK ADNAN PANDU PRAJA DALAM ACARA COFFEE
MORNING DI KANTOR KPK
KORUPSI DI POLISI DAN PARLEMEN BERADA DIPERINGKAT TERTINGGI
1 REFORMASI BIROKRASI GEL I (2004-2009)
NILAI 3,63 (BAIK)
2 BPK
TAHUN 2004 - 2011
DISCLAIMER
TAHUN 2009 - 2012
WTP
3 KPK PIAK 29 INSTANSI PESERTA POLRI NO 2 (NILAI 6,75)
4 UKP-4 HSL VERIFIKASI THDP PELAKS INPRES N0 9/2011 & INPRES NO 1/2013 SECARA UMUM TELAH MENCAPAI TARGET
5 “JSI” PENILAIAN SURVEI (TH. 2011)
PENILAIAN MASYARAKATNO INSTANSI
KEPUASAN KEPERCAYAAN
1 POLRI 53,6 % 58,2 %
2 KPK 45,0 % 53,8 %
3 MK 43,5 % 47,8 %
4 MA 42,1 % 47,3 %
5 KEJAGUNG 41,1 % 46,0 %
HASIL PENILAIAN
6. SRTIFIKASI ISO THN 2011,
REKRUITMEN AKPOL&SIPSS
8. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
• PERKAP PENYUSUNAN LAKIP, KUALITAS LAKIP MENJADI BAHAN EVALUASI AKIP
• PERKAP EVALUASI AKIP POLRI, PERKAP SISRENSTRA: GRAND STRETEGY, RENSTRA, PERKAP SUN RENJA
• INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
• IPK, OPINI BPK, INTEGRITAS YAN PUBLIK, PERINGKAT KEMUDAHAN BERUSAHA, INDEKS EFEKT PEMTHN, NILAI AKIP POLRI = 60.02 (“CC”)
• PERKAP NO 22 THN 2011 TTG PERWABKU POLRI
SURVEI IIDM
• HASIL SURVEI KINERJA POLRI DARI THE INSTITUTE OF INDONESIA DEVELOPMENT MONITORING YG PD AGUSTUS S/D OKTOBER 2012 SEBANYAK 78,6% RESPONDEN MENILAI PERAN POLISI SBG PENEGAK HUKUM TELAH DIJALANKAN DGN BAIK & SEBANYAK 23,4% RESPONDEN MENILAI PERAN POLISI SBG PENEGAK HUKUM TDK DIJALANKAN DGN BAIK.
• PERAN POLRI SBG PENGAYOM MASY JUGA DIPANDANG MASIH BAIK YAITU 79,6%. & HANYA 20,4% RESPONDEN YG MENILAI POLRI TDK MENJADI PENGAYOM YG BAIK.
DIREKTUR EKSEKUTIF THE INSTITUTE OF INDONESIA DEVELOPMENT MONITORING, MUNATHSIR MUSTAMAN DIDAMPINGI DIREKTUR DATA DAN SURVEY, FAHMI HAFE
SURVEI LITBANG KOMPAS
BI PURWANTARI / LITBANG KOMPAS
SURVEI LSIHASIL SURVEI BERSIH DARI KORUPSI (2012) : • KEJAKSAAN AGUNG : 33,2 %• POLRI : 39,3 %• KPK : 38,5 %• TNI : 57,2 %• PRESIDEN : 51,0 %• BANK INDONESIA : 38,2 %• MAHKAMAH KONSTITUSI : 37,7 %• MAHKAMAH AGUNG : 34,9 %• BPK : 33,8 %• DPR : 31,1 %• PARTAI POLITIK : 30,2 %.
HASIL SURVEI MENUNJUKKAN ADANYA PENURUNAN KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM.
9. MONEV DAN PELAPORAN
• KEGIATAN MONITORING: SEBANYAK 7 NASKAH YAITU LAP MONITORING PELAKS RBP TAHUN 2012 DAN 2013 SEMESTER I DAN II, LAP PELAKS MONITORING GIAT UNGGULAN PROGRAM RBP DI 4 POLDA YAITU POLDA KALTIM, DIY, NTB DAN JAMBI, LAP HASIL SUPERVISI PELAKS RBP DI 9 POLDA YAITU POLDA ACEH, KEPRI, GORONTALO, MALUKU, MALUT, SUMBAR, BENGKULU, NTT, DAN POLDA PAPUA DAN 12 POLDA YAITU JATENG, DIY, JATIM, SUMSEL, LAMPUNG, SUMUT, KALTIM, KALTENG, SULSEL, SULTRA, SULUT DAN SULTENG.
• KEGIATAN EVALUASI TAHUNAN: SEBANYAK 3 NASKAH YAITU LAP EVALUASI PELAKS RBP TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012, LAP EVALUASI MELALUI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB) TAHUN 2012.
• KEGIATAN EVALUASI KESELURUHAN: DLM PROSES PENYUSUNAN• KEGIATAN REFRESHING: SOSIALISASI ROAD MAP RBP GEL II TAHUN 2011-2014,
SOSIALISASI PEDOMAN PMPRB TK MABES POLRI DAN TK KEWILAYAHAN/POLDA YG DIIKUTI OLEH PARA IRWASDA, KARO RENA, IRBIDOPS ITWASDA DAN KABAG RBP RORENA, DILANJUTKAN PELATIHAN APLIKASI PENYUSUNAN PMPRB SERTA SOSIALISASI DAN PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN SRENA POLRI.
Sekian dan Terima Kasih