CAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
Transcript of CAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
Jakarta, November 2020
Sekretariat Wakil Presiden
CAPAIAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING
TAHUN 2018 - 2020
2
Capaian Umum Percepatan Pencegahan Stunting
Capaian berdasarkan Pilar
Pencegahan Stunting Pada Masa Pandemi
Outline Presentasi
2
5 Pilar Percepatan Pencegahan Stunting
3
5 Pilar PercepatanPencegahanStunting
Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting
4
• Prevalensi Stunting pada Balita mengalami penurunan dari tahun 2007 hingga 2019. Angka Stunting Balita pada tahun 2019 sebesar 27,7% (sumber data: SSGBI), mengalami penurunan sebesar 3,1% daritahun 2018 (sumber data: Riskedas)
• Tahun 2020, SSGI belum bisa dilakukan karena Pandemic Covid 19
Trend dan Target Penurunan Prevalensi Stunting Nasional
36.8 35.6 37.2
30.827,7
2007 2010 2013 2018 2019
14%
2024
4
5
Indikator 2013 2018 Status
Prevalensi anemia untuk ibu hamil 37,1 48,9 Memburuk
Prevalensi balita diare 18,5 12,3 Membaik
Prevalensi balita gizi buruk dan gizi kurang 19,6 17,7 Membaik
Cakupan ASI eksklusif 30.2 37,3 Membaik
Prevalensi BBLR 5.7 6,2 Memburuk
Prevalensi balita ISPA 25,8** 12,8 Membaik
Kemajuan Indikator Intermediate Outcome 2013 - 2018
Dari 6 indicator intermediate outcome, 4 indicator mengalami perbaikan dan 2 indicator mengalamipenurunan, yaitu prevalensi anemia pada ibu Hamil yang meningkat tajam dari 37,1% pada tahun2013 menjadi 48,9% pada tahun 2018 dan Prevalensi Bayi dengan Berat Badan Rendah saat lahir
(BBLR) yang meningkat tipis dari 5,7% menjadi 6,2%.
Sumber Data: Riskesdas 2013 dan 2018
5
6
BPS bersama Setwapres sudah menyusun Indeks Khusus Penangangan Stuning Tahun 2018 –
2019. Hasil menunjukkan adanya kenaikan Indeks sebesar 2,16 yang menunjukkan adanya
perbaikan dalam percepatan pencegahan stunting. Kenaikan ini harus terus dilanjutkan
6
7
14.4
2
16.8
2
19.9
3
19.9
6
21.0
3
21.0
4
21.1
8
23.9
5
24.1
1
24.5
8
26.2
1
26.2
5
26
.26
26.8
6
26.8
6
27.4
7
27.6
7
27.6
8
28.0
9
28.9
8
29.0
7
29.3
6
30.1
1
30.3
8
30.5
9
31.2
6
31.4
4
31.4
6
31.7
5
32.3 34
.18
34.8
9
37.8
5
40.3
8
43.8
2
Bal
i
Kep
. Ria
u
Kep
. Ban
gka
Bel
intu
ng
DK
I Jak
arta
Jam
bi
DI Y
ogy
akar
ta
Sula
wes
i Uta
ra
Ria
u
Ban
ten
Pap
ua
Bar
at
Jaw
a B
arat
Kal
iman
tan
Uta
ra
Lam
pu
ng
Ben
gku
lu
Jaw
a Ti
mu
r
Sum
ater
a B
arat
IND
ON
ESIA
Jaw
a Te
nga
h
Kal
iman
tan
Tim
ur
Sum
ater
a Se
lata
n
Mal
uku
Uta
ra
Pap
ua
Sum
ater
a U
tara
Mal
uku
Sula
wes
i Sel
atan
Sulw
esi t
enga
h
Sula
wes
i Ten
ggar
a
Kal
iman
tan
Bar
at
Kal
iman
tan
Sel
atan
Kal
iman
tan
Ten
gah
Ace
h
Go
ron
talo
Nu
sa T
engg
ara
Bar
at
Sula
wes
i Bar
at
Nu
sa T
engg
ara
Tim
ur
2018 2019
Prevalensi Stunting Berdasarkan Provinsi
Tahun 2018 - 2019
7
8
Pelembagaan Stranas Stunting
• Dokumen Stranas Percepatan Pencegahan Stunting sedang dalam proses pelembagaan dalam bentuk Peraturan Presiden tentang PercepatanPenurunan Stunting.
• Proses penyusunan Tperpres sudah dilakukan sejak akhir tahun 2018 dengan melibatkan K/L, LSM, Akademisi, NGO, organisasi profesi, swasta dan mitrapembangunan
• Draft sudah disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg dan sudah mendapakan arahan dari Presiden untuk dikoordinasikanditunjau ulang dan dikoordinasikan oleh Menko PMK
• Saat ini Rperpres sedang dalam proses pembahasan
9 9
Capaian Berdasarkan Pilar Stranas
10 10
http://dashboard.setnas-stunting.id/
11
Pilar 1: Komitmen dan Visi Kepemimpinan Nasional dan Daerah
1. Kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden untukPencegahan Stunting;
2. Kepemimpinan Daerah untukPencegahan Stunting;
3. Kepemimpinan Pemerintah Desauntuk Pencegahan Stunting; dan
4. Pelibatan Swasta, Masyarakat Madani dan Komunitas.
1. Rembuk Stunting Tahunan Di Tingkat Nasional;
2. Nota Kesepakatan Yang Ditandatangani Oleh Pimpinan Daerah Di Kabupaten/Kota Prioritas Dan
3. Rembuk Stunting Tahunan Ditingkat Kabupaten/Kota Prioritas
Strategi Indikator
11
Komitmen Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden mempunyai komitmen yang tinggi untuk memimpin langsungprogram percepatan pencegahan stunting. Pencegahan stunting juga menjadi salah satu
prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024.
12
1.1 Rembuk StuntingTingkat Nasional
• Pada 2018 - 2020 rembuk stunting nasional sudah dilakukan sebanyak 4 kali untuk 360 Kabupaten/Kota Prioritas
• Pada kegiatan ini diberikan arahan dari Pemerintah Pusat dan juga disampaikan tentang praktek baik dari beberapa daerah dan mitra.
• Pada kesempatan ini juga dilakukan pernyataan komitmen oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pencegahan stunting di wilayahnya.
1.2 Komitmen Pemimpin 360 Kabupaten/Kota
14
1.3 Rembuk Stunting di 227 Kabupaten/Kota
15
• Panduan PPP sedang dalam proses finalisasi
• Beberapa mitra sudah terlibat dalam pencegahan stunting, seperti PTTEP, Tanoto Foundation, Sinar Mas, Mayora, Dompet Dhuafa, Budha Tsuzi, UNAIR, Unhas, Yayasan Hadji Kalla dll.
Kemitraan Pemerintah dan Swasta Untuk PercepatanPencegahan Stunting
16
1. Kampanye perubahan perilaku bagi masyarakat umum yang konsisten dan berkelanjutan.
2. Komunikasi antar pribadi sesuai konteks sasaran.
3. Advokasi berkelanjutan kepada pengambil keputusan.
4. Pengembangan kapasitas pengelola program.
1. Persentase masyarakat yang menilaistunting sebagai 10 masalah pentingdalam gizi dan kesehatan anak;
2. Pelaksanaan kampanye perubahan perilakuyang konsisten dan berkelanjutan di tingkatpusat dan daerah;
3. Terbitnya kebijakan daerah yang memuatkampanye publik dan komunikasiperubahan perilaku; dan
4. Pelaksanaan pelatihan bagi penyelenggarakampanye dan komunikasi perubahanperilaku yang efektif dan efisien
Pilar 2: Kampanye Nasional
dan Komunikasi Perubahan Perilaku
Strategi Indikator
17
• Kemen Kominfo melakukan survei persepsi pada tahun 2018 dan 2019 untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang stunting.
• Tahun 2020, survei masih sedang dilakukan dan akan selesai di November 2020.
• Hasilnya survei tahun 2019 sebagai berikut:
2.1 Persepsi Masyarakat tentang Stunting
18
2.2 Pelaksanaan KPP di Tingkat Pusat dan Daerah
• Tahun 2018 telah disusun Strakom dan tahun 2019 Telah disusun Strategi Komunikasi dan 6 pesan kunci
• Sepanjang tahun 2019, KemenKes dan KemeKomInfotelah melaksanakan kegiatan kampanye melalui berbagai media. • Kemenkes melakukan berbagai kampanye di media luar
ruang, seperti papan billboard yang dipasang di tempatpublic dan kereta api.
• Sementara itu Kemenkominfo melalukan kampanye melalui media social Instagram dengan nama akun @GenBest yang menyasar pada kelmpok masyarakat usia muda. Selain itu, Kemenkominfo juga melaksanakan lokakarya di 30 Kabupaten/Kota bersama dengan “kaum millennial” untuk membahas tentang stunting.
• Tahun 2020, kampanye nasional berkurang karena adapandemic. Kampanye lebih banyak dilakukan melalui media social soleh Kominfo, Kemenkes dan Setwapersdan dikaitkan dengan Covid.
19
Pelaksanaan Komunikasi AntarPribadi di Kabupaten Kota
21
2.3 Kebijakan di Daerah terkait KPP
2.4 Pelatihan bagi Daerah terkait KAP
Pada tahun2020, Kemenkes melakukanpelatihanKomunikaksiAntar Pribadikepada Kabupaten/Kota secara daring
23
1. Memperkuat konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran;
2. Memperbaiki pengelolaan layanan program;
3. Memperkuat koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan; dan
4. Kelima membagi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah di semua tingkatan.
1. Pelaksanaan konvergensi program/kegiatannasional untuk percepatan pencegahanstunting;
2. Kinerja pelaksanaan konvergensi program di tingkat kabupaten/kota prioritas untukpercepatan pencegahan stunting;
3. Jumlah kabupaten/kota prioritas yang melaksanakan aksi konvergensi/integrasi.
4. Persentase pemanfaatan Dana Desa untukkegiatan intervensi pencegahan stunting
Pilar 3: Mendorong Konvergensi Program
di Tingkat Pusat dan Daerah
Strategi Indikator
24
• Telah dilakukan tagging tracking oleh Kemenkeu dan Bappenas untuk mengetahui alokasi anggaran tahun2020 dan review 6 bulanan terhadap program untuk mendukung percepatan pencegahan stunting sertaidentifikasi berbagai kendala dalam implementasi program dan rekomendasinya;
• Kemenkeu sudah mengalokasikan DAK fisik dan non fisik untuk stunting serta menerbitkan pedomanpenggunaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) utk mendukung pelaksanaan kegiatan intervensipencegahan stunting terintegrasi;
• Kemendagri telah menyusun pedoman penyusunan APBD tahun 2020 yang mencakup upaya pencapaianSDG termasuk penanggulangan stunting (Permendagri no 33 tahun 2019);
• Sudah dilakukan pelatihan bagi 2.822 tenaga pelatih pendidik PAUD (PCP) di kabupaten/kota oleh master trainer yang diorganisir oleh Kemendikbud: 1.979 yang telah mengikuti tatap muka dan 843 yang telahtersertifikasi;
Kemajuan Pilar 3: Konvergensi Program Nasional, Daerah dan Masyarakat
25
• Bappenas dan Kemenkeu telah melakukan tagging dan tracking anggaran terkait stunting sebagai langkah awal mendorong terjadinya konvergensi. Melalui tagging dan tracking angaran dapat diketahui intervensi yang sudah dibiayai, hingga ke lokasi tempat pelaksanaan program.
• Telah dilakukan penajaman beberapa intervensi program, baik dari sisi content maupun lokasi dan sasaran
3.1 Pelaksanaan Konvergensi Program/Kegiatan Nasional Untuk Percepatan Pencegahan Stunting
26
• Kemendagri telah melakukan evaluasi kinerja konvergensi untukKabupaten/kota prioritas. Untuk hasil evaluasi tahun 2019, hasil disajikan di dashboard Bangda – Kemendagri; link: https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/1398/hasil_penilaian_kinerja_konvergensi_intervensi_pencegahan_stunting_oleh_kabupatenkota
• Untuk evaluasi kinerja tahun 2020 masih dalam tahap finalisasi
• Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan 8 aksi konvergensi, terutama Aksi 1 sampai 4. Oleh karena itu, evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri lebihkepada proses.
• Setwapres Bersama dengan BPS sudah melakukan revisi Indeks KhususPenanganan Stunting (IKPS) yang dijadikan sebagai indeks untuk mengukurkinerja pelaksanaan program percepatan pencegahan stunting di Kabupaten/Kota.
3.2 Kinerja Pelaksanaan Konvergensi Program Di Tingkat Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Percepatan Pencegahan Stunting
27
3.3 Jumlah Kab/Kota Prioritas Yang Melaksanakan Aksi Konvergensi/Integrasi
28
153,871,761,172
366,747,378,419
Penggunaan Dana Desa terkait Pemberdayaan Masyarakat untuk Stunting
Pemberdayaan terkait Stunting Non Stunting
3.4 Persentase Pemanfaatan Dana Desa Untuk KegiatanIntervensi Pencegahan Stunting
• Kemendesa telah memasukan pencegahan stunting sebagai salah prioritas penggunaan dana Desa (Permendesa, PDTT No. 16 Tahun 2018tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2019 dan Permendesa, PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun2020);
• Kemendesa telah menyusun Pedoman Umumdan pelatihan bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang memuat Village Scorecardssebagai acuan kerja KPM dalam pendataansasaran 1.000 HPK dan pemantauan cakupan5(lima) paket layanan pencegahan stunting di Desa bagi 1.000 HPK;
637,579,213,819
3,823,712,055,256
Penggunaan Dana Desa terkait Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk Stunting
Sapras terkait Stunting Non Stunting
14,3%
29,6%
29
1. Penyediaan pangan yang bergizi;
2. Perluasan program bantuan sosial dan bantuan pangan yang bergizi untuk keluarga tidak mampu;
3. Pemenuhan pangan dan gizi keluarga; dan
4. Penguatan regulasi mengenai label iklan pangan.
1. Persentase sasaran prioritaspenerima bantuan pangan non tunai (BPNT) atau bantuan panganlainnya di Kabupaten/Kota prioritas.
2. Kebijakan terkait peningkatanfortifikasi pangan.
3. Akses sasaran prioritas terhadappangan bergizi; dan
4. Jumlah kawasan rumah panganlestari.
Pilar 4: Ketahanan Pangan dan Gizi
Strategi Indikator
30
• Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sudah mencakup lebih dari90% Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di lokasi prioritas
• Program BPNT telah diperluas di seluruh lokasi prioritas
• Transformasi program BPNT menjadi program SEMBAKO dengan menambahkan indeks bantuan dari Rp. 110.000/KPM/bulan menjadi Rp. 150.000/KPM/Bulan dan kemudian dinaikan kembalimenjadi Rp 200,000/KPM/Bulan serta menambahkan jenis bahan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh KPM.
4.1 Persentase Sasaran Prioritas Penerima BPNT Atau Bantuan Pangan Lainnya Di Kabupaten/Kota Prioritas
31
Sudah terdapat bebeapa kebijakan terkait dengan fortifikasi pangan, diantaranyaadalah:
• SK Menteri Kesehatan No.632/MENKES/SK/VI/1998 tentang Fortifikasi TepungTerigu, tanggal 16 Juni 1998
• Peraturan untuk fortifikasi sukarela diatur dalam PP no 69 tahun 1999 tentangiklan dan label pangan yang merupakan awal dikembangkannya peraturanfortifikasi sukarela di Indonesia.
• Permenperin Nomor 87/2013 tentang Pemberlakuan SNI Minyak Goreng sawitsecara wajib
• Surat Edaran(SE) Menperin No. 5 Tahun 2020 Tanggal 7 April 2020 TentangPengecualian Sementara Penambahan Zat Fortifikan Pada Tepung Terigu dan SE No 6 Tahun 2020 Pengecualian Sementara Kandungan Vitamin A dan atauProvitamin A Pada Minyak Goreng Sawit dikecualikan sementara. Penambahangizi mikro dengan fortifikasi minyak goreng dan tepung terigu perlu dikawalpelaksanaannya.
4.2 Kebijakan Terkait Fortifikasi Pangan
32
Konsumsi Protein (gram/kapita)
4.3 Akses Sasaran Prioritas Terhadap Pangan Bergizi
45.347.8
47.4
64.6
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
199
0
199
3
199
6
199
9
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11-I
20
11-I
I
20
12-I
20
12-I
I
20
13-I
20
13-I
I
20
14-I
20
14-I
I
20
15-I
20
15-I
I
20
16-I
20
16-I
I
20
17-I
20
17-I
I
20
18-I
20
18-I
I
Tidak termasuk konsumsi makanan jadi Termasuk konsumsi makanan jadi
16.5
8.3 8.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
2011 2017 2018
% Ketidakcukupan Pangan
Data akses sasaran prioritas masih belum dapat disajikan, tetapi jika dilihat trend secaraumum, adalah sebagai berikut:
33
4.4 Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari
KRPL dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan memberikan bantuan kepada masyarakatmelalui pemanfaatan lahan pekarangan dan peningkatan konsumsi pangan dan gizi
34
1. Peningkatan sistem pendataan yang dapat memantau secara berkala dan akurat;
2. penggunaan data dalam perencanaan dan penganggaran berbasis hasil;
3. Percepatan siklus pembelajaran dan berbagi inovasi dan praktik baik.
1. Publikasi tahunan angka penurunanstunting pada tingkat nasional dan Kabupaten/Kota.
2. Kajian anggaran dan belanjapemerintah untuk pencegahanstunting.
3. Pelaksanaan forum kajian pencegahanstunting.
4. Pemanfaatan dan perbaikan system pendataan termasuk dashboard.
5. Pelaksanaan dan pelaporan hasilpemantauan dan evaluasi secaraberkala
Pilar 5: Pemantauan dan Evaluasi
Strategi Indikator
35
• Survei Status Gizi Indonesia untuk tahun 2020 tidak dapat dilakukan, karena belum mendapatkan izin dari Komite Etik. Olehkarena itu publikasi data stunting tahun 2020 tidak bisa dilakukan.
5.1 Publikasi Angka Stunting Tahunan
36
• Bappenas dan Kemenkeutelah melakukan review terhadap belanja dan anggaran KL tahun 2019 dan semester 1 tahun2020.
• Review DAK Terkait Pencegahan Stunting juga sudah dilakukan oleh Bappenas bersamaKemenkeu
5.2 Kajian Belanja dan Anggaran Pemerintah
37
• Forum kajian terkait dengan stunting, sudah mulai terbentuk. Diskusi terkait dengan pelaksanaan program dengan para pakar dan kajian sudah mulai dilakukan.
• Forum pembelajaran dan sharing pengetahuan serta praktek baik sudah mulai dilakukan, baik melalui acara Rapat Koordinasi Teknis maupun diskusi online.
5.3 Pelaksanaan Forum Kajian dan Pembelajaran
38
• Setwapres telah mengembangkan SistemPemantauan Terpadu penyelenggaraanStranas Stunting (berbasis Theory of Change atau TOC) yang disajikan dalam Dashboard Terpadu yang bisa diakses publikhttp://dashboard.setnas-stunting.id/
• Dashboard menampilkan data yang sumbernya dari KL (program maupunsurvey) yang bermanfaat untuk penentuankebijakan atau upaya debottlenecking oleh pemangku kepentingan di tingkat nasional, daerah, dan desa.
• Dilakukan pengolahan dan analisis lanjutanterhadap beberapa data yang ada, sehinngadapat lebih bermakna dan bermanfaat bagipara pengambil dan pelaksana kebijakan
5.4 Pemanfaatan Dan Perbaikan System Pendataan Termasuk Dashboard
39
• Pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Stranas akandilakukan secara berkala, 3 bulanan dan tahunan. Data pelaporan akan sangat tergantung pada data yang diperolehdari KL yang terkait.
• Laporan kemajuan pelaksanaan Stranas dapat dilihat pada dashboard dan website (www.stunting.go.id), sehingga dapat diakses oleh publik.
• Laporan hasil pemantauan akan disampaikan kepada Bapak Wakil Presiden sebagai bahan untuk memberikan arahkebijakan percepatan pencegahan stunting.
5.5 Pelaksanaan Dan Pelaporan Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Secara Berkala
40
Pencegahan Stunting Pada Masa Pandemi
41
Akses masyarakat terhadap pangan
bergizi berkurang
Berkurangnya daya beli masyarakat
terhadap pangan bergizi dan layanan,
angka kemiskinan bertambah
Terhentinnya layanan kepada masyarakat, seperti Posyandu, kelas Bumil, BKB, PAUD dll
Mempengaruhi alokasi anggaran program dan kegiatan pencegahan stunting di tingkat pusat, kab/kota dan desa
Pengaruh Darurat Covid 19 bagi Pencegahan Stunting
DaruratCovid 19
Relokasi dan Pemotongan
Anggaran
Social Distancing
HilangnyaPekerjaan dan berkurangnyaPendapatan
KenaikanHarga
Pangan
42
Dampak Covid 19 Bagi Skenario Penurunan Stunting
Ada kemungkinan target penurunan stunting sebesar 14% tidak akan tercapai, jika masa pandemic ini berlarut-larut
Hasil perhitungan awal Bank Dunia
43
Penurunan Kunjungan ke Posyandu
Selama Pandemi Covid 19
14.8
62.7
13.4
3 3.5 4.5 2.7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Jan
uar
i
Feb
ruar
i
Mar
et
Ap
ril
Mei
Jun
i
Juli
Kunjungan Ke Posyandu Januari- Juli 2020 Secara Nasional
14.4
6.2 9.
9
16.8
40.6
6.8
18.9
7.2
46.1
70.8
52.5
59.5
79
.5
66.9
74.5
33.7
6.7
5.1 9.
5
10.5
22.1
4.4
14.9
8.2
0.3 1.5
0.9
0.6 2 0.3 2
.8 3.4
0.2 1.7
0.8
0.8 3
.8
0.2 3
.6
2.5
0.5 2
.4
2.1
0.5
6.7
1.2
5.3
5.3
0.3 1.5 2 0
.1 2.4
1 2.5 3.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
DKI Jakarta Jabar Jateng Jatim DIYogyakarta
Banten Sulsel Sumsel
Penurunan Kunjungan Posyandu Januari- Juli 2020 di Beberapa Provinsi yang Memberlakukan PSBB
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
Terjadi penurunan kunjungan ke Posyandu Selama Pandemi Covid 19, terutama setelahdiberlakukannya PSBB di Bulan Maret 2020
(sumber data: ePPGBM Kemenkes) 44
Pemerintah tetap Menjadikan Pencegahan Stunting Sebagai Prioritas Meskipun pada Masa Pandemi
• Panduan Gizi Seimbang Pada Masa Pandemic Covid 19: https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi%20Edukasi/final-panduan-gizi-seimbang-pada-masa-covid-19-1.pdf
• Pelayanan Gizi pada Masa Pandemi: SE Ditjend KesmasNo HK.02.02/V/393/2020 → Pedoman Pelayanan GiziMasa Pandemi
• Pelaksanaan Posyandu: Surat Mendagri kepadaGubernur dan Bupati/Walikota tanggal 27 April 2020 dengan No 094/1737/BPD tentang Operasional Posyandudalam Pencegahan Penyebaran Covid 19
• Pedoman Pelaksanaan Imunisasi: SE Ditjend P2P No SR.02.06/41332/2020 tentang Pelayanan Imunisasi pada anak selama masa pandemi Corona Virirs Disease 2019
• Materi berupa poster dan flyer sudah dikembangkanoleh Kemenkes didukung oleh UNICEF dan mitrapembangunan lainnya
Beberapa Panduan dan Materi Terkait Layanan di Masyarakat pada masa pandemic sudah dikeluarkan:
45
Alokasi Anggaran Pencegahan Stunting Pada Masa Pandemic Covid 19
Sumber: Laporan Kinerja Anggaran dan pembangunan Perececpatan Penurunan Stunting Semester 1 Tahun 2020
Pada Mas Pandemic, terjadi realokasi dan pemotongan anggaran di Kementerian dan Lembaga. Untuk pencegahan stunting, secara total, terjadi kenaikan anggaran karena
naiknya dana Bantuan Sosail di Kemensos. Namun demikian dari 20 K/L, 13 K/L mengalami penurunan anggaran.
46
• Konvergensi di Tingkat Pusat, Kabupaten dan Desa masih harus terus didorongdan bukan hal mudah untuk dilakukan.
• Cakupan dan Beberapa Indikator Program Masih Rendah: • Anemia Ibu Hamil: prevalensi nya naik, konsumsi TTD > 90 tablet rendah• Gizi Remaja• ASI Ekslusif cakupannya rendah• Imunisasi: cakupan imunisasi cederung menurun• PAUD HI: Saat ini yang sudah tergarap dengan baik adalah usia 4-6 tahun• Sanitasi dan air minum• Kampanye Perubahan Perilaku: 6 pesan utama
• Perubahan perilaku tidaklah mudah, butuh waktu dan kontinuitas dalam pelaksanaannya.
• Sistem surveillance, pmantauan dan evaluasi harus dikuatkan, baik di tingkatKabupaten/Kota maupun di tingkat nasional.
• Masa Pandemi mempengaruhi pelaksanaan program. Semakin lama masa pandemic berlangsung, semakin besar dampaknya bagi program. Perlu inovasidalam pealaksanaan layanan di masyarakat
Tantangan Pelaksanaan
47
Terima Kasih