capaian kinerja 2012
Transcript of capaian kinerja 2012
Nomor : LAP-132/PW21/1/2013
Tanggal : 16 Januari 2013
LLLAAAPPPOOORRRAAANNN AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKIIINNNEEERRRJJJAAA (((LLLAAAKKKIIIPPP)))
TTTAAAHHHUUUNNN 222000111222
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
KATA PENGANTAR Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan
untuk melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama
satu tahun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Sehubungan dengan hal tersebut, serta dilandasi dengan kesadaran bahwa LAKIP
merupakan media akuntabilitas kinerja dan alat umpan balik pengambilan keputusan yang
bermanfaat bagi terwujudnya good governance, maka Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban juga untuk menyusun LAKIP
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012. LAKIP tersebut dimaksudkan sebagai
Laporan Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
selama Tahun 2012.
LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 menginformasikan
pencapaian kinerja output kegiatan yang telah ditetapkan dan upaya-upaya yang telah
dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja output tersebut. DI samping itu di dalam LAKIP
ini juga diungkapkan sumbangan (andil) pencapaian indikator outcome yang dapat diukur di
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada saat ini, berdasarkan sumber daya
keuangan, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana yang dimiliki secara transparan dan
akuntabel.
Semoga LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 ini menjadi
bagian dari kecukupan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, serta
bermanfaat bagi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka meningkatkan
kinerja di masa-masa mendatang dan bagi BPKP secara keseluruhan serta pihak yang
berkepentingan dalam menilai Akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Makassar, 16 Januari 2013 Kepala Perwakilan,
Hamonangan Simarmata NIP 19551204 198510 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - ii
DAFTAR ISI
Hal.
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK DAFTAR GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF
ii iii iv v vi vii
BAB I PENDAHULUAN 1
TUGAS DAN FUNGSI 1
ASPEK STRATEGIS 3
A. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL 3
B. ASPEK STRATEGIS INTERNAL 5
STRUKTUR ORGANISASI 8
SISTEMATIKA PENYAJIAN 9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 11
RENCANA STRATEGIS 2010-2014 11
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2012 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18
CAPAIAN KINERJA 2012 18
ANALISIS CAPAIAN KINERJA 19
AKUNTABILITAS KEUANGAN 58
BAB IV PENUTUP 60
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Rencana Strategis Tahun 2010-2014 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Lampiran 2 Penetapan Kinerja Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan. Lampiran 3 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Capaian Kinerja Output.
Lampiran 4 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2012 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Lampiran 5 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2012 dan Tahun 2011 Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Lampiran 6 Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2012
Tabel 1.3 Luas Tanah, Jumlah Bangunan dan Kendaraan
Tabel 1.4 Rincian Dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2012 Per Program
Tabel 1.5 Perubahan Manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada
Tahun 2012
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Output Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
Tabel 3.3 Rincian Target dan Realisasi Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan
Daerah
Tabel 3.4 Rincian Kegiatan AI, PKKN, dan PKA
Tabel 3.5 Rincian Laporan Terbit per Instansi Penyidik
Tabel 3.6 Rincian Kerugian Keuangan Negara
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Program Dukungan Manajemen
Tabel 3.8 Temuan, TL, dan Saldo Temuan Tahun 2012
Tabel 3.9 Rincian, TL, dan Saldo Temuan s.d. Tahun 2012
Tabel 3.10 Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat dan BPK RI Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2012
Grafik 3.1 Target dan Realisasi Bidang Perekonomian
Grafik 3.2 Penggunaan Dana dan Pemakaian OH Bidang Perekonomian
Grafik 3.3 Target dan Realisasi Bidang Polsoskam
Grafik 3.4 Penggunaan Dana dan Pemanfaatan OH Bidang Polsoskam
Grafik 3.5 Target dan Realisasi Bidang Keuangan Daerah
Grafik 3.6 Penggunaan dana dan Pemakaian OH Bidang Keuangan Daerah
Grafik 3.7 Target dan Realisasi Bidang Akuntan Negara
Grafik 3.8 Penggunaan Dana dan Pemanfaatan OH Bidang Akuntan Negara
Grafik 3.9 Target dan Realisasi Bidang Investigasi
Grafik 3.10 Penggunaan Dana dan Pemanfaatan OH Bidang Investigasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja
yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2012.
Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja BPKP tahun 2012 menunjukkan
bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 sasaran yang telah ditetapkan adalah 139,61%
atau sangat baik, yang terdiri dari Sasaran Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP mencapai 218,82%, Sasaran Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya mencapai 100%, dan Sasaran
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara mencapai 100%.
Hasil konkrit dari peran pengawasan yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi
Selatan sebagai Internal Auditor Presiden melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi,
sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis antara lain:
a. Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp3.768.715.318,51 dari temuan hasil
audit dan monitoring.
b. Sebanyak 3 Pemda berhasil memperoleh opini WTP dan 16 Pemda mendapatkan
opini Wajar Dengan Pengecualian dari hasil Audit BPK-RI.
c. Sebanyak 25 Kabupaten/Kota dan Provinsi telah menerbitkan Peraturan Kepala
Daerah tentang SPIP.
d. Penandatanganan Rencana Aksi perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah sebanyak 5 Kabupaten/Kota.
e. Sebanyak 8 PDAM mendapat predikat Sehat dan yang berkinerja baik sebanyak 3
PDAM.
f. Nilai koreksi penyesuaian harga dan klaim tahun 2012 sebesar
Rp3.891.234.483,90
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - viii
g. Jumlah kerugian negara dari hasil Audit Investigasi dan Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara yang diserahkan ke Instansi Penyidik sebesar
Rp26.090.480.643,37.
Selain itu, keberhasilan lain dalam tahun 2012 berupa penghargaan-
penghargaan yang diperoleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel dan pegawainya, sebagai
berikut:
a. Juara I pembentukan opini terbaik
b. Juara III kategori majalah internal
c. Juara III kategori cindera mata
d. Terbaik IV Penghargaan Adi Pakarti
Keberhasilan ini dicapai berkat dukungan seluruh pegawai organisasi dan kerja
sama dengan pihak-pihak lain (stake holders) dalam memberikan layanan jasa
pengawasan kepada pemerintah daerah, instansi penyidik, dan pemangku
kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma BPKP sebagai
auditor internal pemerintah yang dapat memberikan jasa konsultasi perbaikan
manajemen, khususnya sebagai auditor yang mendukung akuntabilitas Presiden.
Laporan akuntabilitas kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2012 oleh
segenap jajaran pegawai, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP secara
keseluruhan.
Capaian kinerja yang diperoleh dan dapat dilaksanakan tak luput dari berbagai
kendala yang dihadapi dan dengan itu kami akan terus berupaya mengatasi hambatan
untuk lebih meningkatkan kinerja pada masa mendatang.
Kepala Perwakilan,
Hamonangan Simarmata NIP 19551204 198510 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 1 dari 60
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan
terhadap sistem administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin
kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,
profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan
lingkungan strategis.
Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan
tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan
rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi
dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 disusun dengan memperhatikan Penugasan dari
BPKP Pusat (KF1) dan perencanaan penugasan usulan Perwakilan berdasarkan kondisi
lingkungan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan (KF3).
TUGAS DAN FUNGSI
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan unit perwakilan dari
BPKP berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2005 tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen. Selanjutnya sesuai
dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan
merupakan unsur pelaksana BPKP Pusat di daerah yang bertanggung jawab kepada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 2 dari 60
Kepala BPKP. Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup satu
provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari satu pemerintah provinsi, tiga
pemerintah kota, dan 21 pemerintah kabupaten.
Tugas Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah melaksanakan
pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan mempunyai fungsi yaitu :
1) Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;
2) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan
pengurusan barang milik/kekayaan negara;
3) Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
serta pengurusan barang milik/kekayaan daerah atas permintaan daerah;
4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat
strategis dan/atau lintas departemen/lembaga/wilayah;
5) Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pusat
dan daerah;
6) Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;
7) Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha
Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di
dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas
permintaaan daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
8) Evaluasi terhadap pelaksanaan good governance dan laporan akuntabilitas kinerja
pada Badan Usaha Milik Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor
bagi hasil kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat
kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah,
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 3 dari 60
9) Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara
pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan badan-badan lain yang
didalamnya terdapat kepentingan negara/pemerintah, pemeriksaan terhadap
hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi
penyidik dan instansi lainnya.
10) Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta
pengendalian mutu pengawasan.
11) Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.
Selain, tugas dan fungsi tersebut di atas, sesuai dengan mandat Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembinaan penyelenggaraan
SPIP pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan.
ASPEK STRATEGIS
A. ASPEK STRATEGIS EKSTERNAL
Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan mencakup wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri atas:
1. Pemerintah Provinsi Sulsel
2. Pemerintah Kota Makassar
3. Pemerintah Kota Palopo
4. Pemerintah Kota Parepare
5. Pemerintah Kabupaten Gowa
6. Pemerintah Kabupaten Maros
7. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
8. Pemerintah Kabupaten Takalar
9. Pemerintah Kabupaten Jeneponto
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 4 dari 60
10. Pemerintah Kabupaten Bantaeng
11. Pemerintah Kabupaten Bulukumba
12. Pemerintah Kabupaten Sinjai
13. Pemerintah Kabupaten Bone
14. Pemerintah Kabupaten Wajo
15. Pemerintah Kabupaten Barru
16. Pemerintah Kabupaten Pinrang
17. Pemerintah Kabupaten Kep. Selayar
18. Pemerintah Kabupaten Enrekang
19. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
20. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
21. Pemerintah Kabupaten Luwu
22. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
23. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
24. Pemerintah Kabupaten Soppeng
25. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Keduapuluh lima pemerintah daerah tersebut telah menandatangani kerja sama
(MoU) pengelolaan keuangan daerah dengan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan. Di luar pemerintah daerah, juga terdapat 5 BUMN yang berkantor pusat di
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan 29 BUMD serta 30 Rumah Sakit Umum Daerah.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah berkerja sama dengan
beberapa Perguruan Tinggi Negeri (UNM, Universitas Hasanuddin, Politeknik Negeri
Ujung Pandang, dan UIN Alauddin), Pengadilan Tinggi Agama, KPU Provinsi Sulawesi
Selatan, dan beberapa Instansi vertikal yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Guna mendukung pelaksanaan kepemerintahan yang bersih, BPKP juga telah
menandatangani kerja sama (MoU) dengan instansi penyidik untuk membantu
penyidik dalam menangani kasus-kasus berindikasi TPK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 5 dari 60
B. ASPEK STRATEGIS INTERNAL
Guna mendukung tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan memiliki tiga aspek strategis internal yang berasal dari sumber daya manusia,
sarana dan prasarana serta sumber dana.
1. SUMBER DAYA MANUSIA
Keseluruhan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31
Desember 2012 berjumlah 193 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan
dan golongan kepangkatan sebagai berikut :
a. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012
Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31
Desember 2012 menurut jabatannya tercermin pada tabel 1.1.
Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Jabatan Per 31 Desember 2012
No. Jenjang Jabatan Posisi per
31-12-2011 (Orang)
Mutasi – 2012 Posisi per 31-12-2012
(Orang) Tambah Kurang
I. Struktural 10 4 4 10
1. Eselon II 1 1 1 1
2. Eselon III 5 3 3 5
3. Eselon IV 4 1 1 4
II. Fungsional Tertentu
A. Fungsional Auditor 117 57 30 144
1. Auditor Madya 18 3 4 17
2. Auditor Muda 26 10 4 32
3. Auditor Pertama 7 1 6
4. Auditor Penyelia 24 3 7 20
5. Auditor Pelaksana Lanjutan 19 2 7 14
6. Auditor Pelaksana 16 12 28
7. Calon Auditor 7 27 7 27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 6 dari 60
B. Fungsional Tertentu Lainnya 5 1 4
1. Analis Kepegawaian Pelaksana 1 - - 1
2. Arsiparis Pelaksana Lanjutan 3 - - 3
3. Prakom Pelaksana 1 - 1 -
III. Fungsional Umum 42 - 7 35
1. Fungsional Umum 42 - 7 35
Jumlah 174 62 42 193
b. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Per 31 Desember 2012
Komposisi pegawai pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember
2012 menurut golongan sebagaimana tertuang dalam tabel 1.2.
Tabel 1.2. Komposisi pegawai menurut golongan Per 31 Desember 2012
No. Uraian Posisi per
31-12-2011 (Orang)
Mutasi selama 2012 Posisi per 31-12-2012
(Orang) Tambah Kurang
1. Golongan IV 24 6 7 23
2. Golongan III 107 13 14 106
3. Golongan II 36 4 3 37
4. Golongan I - - - -
5. CPNS 7 27 7 27
Jumlah 174 50 31 193
Jumlah pegawai tersebut menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada grafik 1.1.
Grafik 1.1. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan per 31 Desember 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 7 dari 60
36,98%
5,21%
41,67%
15,10% 1,04%
Jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan
S1/D-IV
S2
D-III
SLTA
SLTP
Disamping itu, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, dipekerjakan
tenaga harian lepas sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang ditempatkan
disetiap Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha.
2. SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan meliputi tanah, bangunan, inventaris / peralatan kantor,
kendaraan dinas dan perlengkapan lainnya.
Luas tanah, jumlah bangunan dan kendaraan terlihat pada tabel 1.3.
Tabel 1.3. Luas tanah, jumlah bangunan dan kendaraan.
No Uraian Jumlah Satuan
1 Tanah 35.982 m2
2 Bangunan 67 Unit
3 Kendaraan Dinas 12 Unit
Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor yang ada telah dilengkapi dengan
sarana olah raga, ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, dan sarana ibadah.
3. SUMBER DANA
Dana yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebesar
Rp.20.072.730.000,00 bersumber dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
tahun 2012 dengan rincian sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.4.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 8 dari 60
Tabel 1.4. Rincian dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Selawesi Selatan tahun 2012 per program.
No Program Anggaran (Ribuan Rp)
1 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP 5.020.859
2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP 14.326.871
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara– BPKP 725.000
Jumlah 20.072.730
STRUKTUR ORGANISASI
Sesuai dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep 06.00.00-286/K/2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala BPKP Nomor 61/K/SU/2012 tanggal 2 Februari 2012, Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dalam
melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
1). Bagian Tata Usaha
2). Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat
3). Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
4). Bidang Akuntan Negara
5). Bidang Investigasi
6). Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terurai
pada gambar 1.1.
Gambar 1.1.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 9 dari 60
B A G A N S T R UK T UR OR G A NIS A S IP E R WA K IL A N B P K P P R OVINS I S UL AWE S I S E L ATA N
B agian T ata
Us aha
S ub B agian K euangan
S ub B agian
K epegawaian
S ub B agian
Umum
S ub B agian P rogram dan
P elaporan
K epala
P erwakilan
B idang P engawas an
Ins tans i P emerintah
P us at
B idang A kuntabilitas P emerintah
Daerah
B idang
A kuntan Negara
B idang
Inves tigas i
K elompok J abatan F ungs ional
Selama tahun 2012 terdapat perubahan manajemen pada Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam table 1.5.
Tabel 1.5. Perubahan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel pada tahun 2012.
No Jabatan Pejabat Lama Pejabat Baru Tanggal Pelantikan
1 Kepala Perwakilan Abi Rusman Tjokronolo
Hamonangan Simarmata 12 Juni 2012
2 Kepala Bidang Investigasi
Iman Ahmad Nugraha
Joko Suprianto 15 Maret 2012
3 Kepala Bidang IPP Mangaradja S. Hutagaol
Gandamana Rantjalobo 28 September 2012
4 Kepala Bidang APD Jamason Sinaga Suryadi 30November 2012
5 Kepala Subbagian Prolap Alfiandry Wahyu Utomo 28 September 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 10 dari 60
SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dapat diikhtisarkan sebagai
berikut ini :
Bab I Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas mengenai
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Bab II Perencanaan dan
Perjanjian Kinerja
Menjelaskan muatan Rencana Kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012.
Bab III Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan analisis pencapaian kinerja
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
SelatanTahun 2012 dari sudut akuntabilitas
kinerja dan akuntabilitas keuangan.
Bab IV Penutup Menjelaskan simpulan menyeluruh dari
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2012 dan strategi peningkatan kinerja di
masa datang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 11 dari 60
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
RENCANA STRATEGIS 2010 – 2014
Perencanaan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun
2010-2014 berikut revisinya telah disusun dalam bentuk dokumen Rencana Strategis
(Renstra) yang mengacu pada Rencana Strategis BPKP tahun 2010-2014 dan telah
digunakan sebagai acuan dalam menyusun perencanaan tahun 2012. Lebih lanjut
Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2010 - 2014 dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. PERNYATAAN VISI
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat
baru sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, BPKP menegaskan jati dirinya sebagai Auditor
Presiden. Konsekuensinya, BPKP dituntut untuk dapat memberikan informasi yang
berharga bagi Presiden dari hasil pengawasan yang dilakukan dan mampu
memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP
tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola
kepemerintahan yang baik (good governance). Akuntabilitas keuangan negara yang
berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan
manfaat yang dapat diberikan BPKP kepada shareholder.
Perubahan lingkungan strategis tersebut, berpengaruh terhadap harapan dan
arahan organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu,
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen untuk mengakomodasi dan
mengantisipasi hal-hal yang terjadi dan akan terjadi akibat dari perubahan tersebut.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 12 dari 60
Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut:
Pernyataan visi tersebut diatas, mengandung beberapa kata kunci, yaitu :
a. Auditor Presiden
Sebagai Auditor Presiden, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang
melihat dan mendengar secara langsung fakta, data maupun informasi dan
segera merespon melalui suatu sistem peringatan dini yang memberikan
manfaat kepada Presiden
b. Responsif
Responsif berarti tanggap atas permasalahan yang dihadapi Pemerintah secara
cepat dan tepat
c. Interaktif
Sifat interaktif memiliki makna saling aktif atau komunikasi dua arah. Interaktif
merupakan perkembangan lebih lanjut dari tahapan sebelumnya yang bersifat
reaktif dan proaktif
d. Terpercaya
Terpercaya berarti dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat
melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan mandat yang diberikan
e. Akuntabilitas Keuangan Negara
Akuntabilitas didefenisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
VISI Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Sulawesi Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 13 dari 60
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawabkan, yang dilaksanakan
secara periodik.
f. Berkualitas
Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas ditunjukkan dengan tiga ciri
yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif.
2. PERNYATAAN MISI
Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:
Misi Pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan sebagai Auditor Presiden dalam melaksanakan pengawasan intern
atas akuntabilitas keuangan negara di Provinsi Sulawesi Selatan.Selain itu, misi ini
menegaskan peran BPKP untuk membantu Presiden selaku shareholder BPKP dalam
mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik dan upaya pencegahan
KKN.Misi ini terkait dengan kegiatan pengawasan intern pemerintah yang pada
hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran
utama yaitu aktivitas assurance dan consulting. Dengan peran tersebut, fungsi utama
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah memberikan masukan kepada
MISI
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN.
2. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 14 dari 60
Presiden/Pemerintah untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintah
dan pengelolaan keuangan negara diProvinsi Sulawesi Selatan. Fungsi lain yang sejalan
dengan peran BPKP adalah memberikan rekomendasi perbaikan penerapan tata kelola
kepemerintahan yang baik (good governance) dan membantu pemerintah dalam
mencapai tujuannya.
Misi Kedua terkait dengan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP terhadap
seluruh instansi pemerintah yang diamanatkan kepada BPKP sesuai dengan pasal 50
PP Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP dalam pembinaan SPIP tidak terlepas dari posisi
strategis BPKP yang langsung berada di bawah Presiden dan membantu Presiden
untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja Presiden yang merupakan suatu
kesatuan akumulatif-integratif dari kinerja berbagai Kementerian/Lembaga dan juga
Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada
seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Misi Ketiga ditetapkan dalam rangka perwujudan pengawasan yang terpadu,
terarah, dan memberi nilai tambah yang dapat mendukung perwujudan
kepemerintahan yang baik, bersih dan kredibel, serta berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.Kinerja APIP yang maksimal dapat diperoleh jika
pemberdayaan APIP dijalankan dalam semangat profesionalitas dan kesetaraan antar
APIP. Namun, efektivitas sinergi akan menjadi lebih besar jika pihak-pihak yang
bersinergi memiliki kemampuan yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
masing-masing. Oleh karena itu, misi ketiga diperlukan sebagai dasar dalam
menetapkan strategi pemberdayaan, pembelajaran, dan pertumbuhan kapasitas
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sendiri maupun kapasitas APIP secara
umum di Provinsi Sulawesi Selatan.
Misi Keempat merupakan aktualisasi peran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan sebagai Auditor Presiden di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka
membangun sistem dukungan pengambilan keputusan Presiden/Pemerintah yang
efektif melalui suatu Sistem Akuntabilitas Presiden (President Accountability Systems)
atau yang dikenal sebagai PASs. PASs adalah alat kendali (control) bagi Presiden
terhadap implementasi akuntabilitas Presiden dalam pengelolaan keuangannegara di
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 15 dari 60
Provinsi Sulawesi Selatan, yang berbasis web, on-line, dengan data yang sedapat
mungkin real-time, yang menampilkan informasi secara utuh (integrated) tentang
implementasi akuntabilitas Presiden. Dengan sistem seperti ini Presiden akan
memperoleh informasi mengenai capaian kinerjanya yang mendekati real-time
sehingga dapat melakukan tindakan korektif yang cepat jika terdapat perbedaan
antara realisasi dengan rencana pada saat tertentu.
3. TUJUAN STRATEGIS
Tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan
pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan yang berorientasi pada
operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun
waktu sampai lima tahun mendatang. Tujuan strategis berdasarkan Renstra
Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan 2010-2014 adalah sebagai berikut:
4. PERNYATAAN VISI
Program dan kegiatan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
mencakup empat domain dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara yang
meliputi 4C yaitu Capacity Building (expertise), Current Issues, Clearing House, dan
Check and Balance.
TUJUAN 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik 3. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan
pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 4. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern
pemerintah 5. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten di Provinsi Sulawesi Selatan 6. Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal
bagi pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 16 dari 60
Program pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Program
Teknis sebanyak satu program (Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan
Program Generik sebanyak dua program (Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara). Program-program tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan yang
merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil, barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan atau kombinasi dari beberapa atau
untuk semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
Rincian program dan kegiatan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
adalah sebagai berikut :
1) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengawasan atas kegiatan lintas
sektoral; pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara; pengawasan
berdasarkan penugasan Presiden; pengawasan atas permintaan stakeholders;
pengawasan penerimaan negara; pengawasan PHLN; Assessment, Evaluasi GCG,
KPI, MR; pengawasan investigative; bimtek, pengembangan sistem pelaporan
keuangan; penyusunan pedoman SPIP; sosialisasi SPIP; Diklat SPIP dan Bimbingan
Teknis SPIP.
2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu penyusunan dan evaluasi rencana;
pengelolaan kepegawaian dan organisasi; pengelolaan anggaran dan sistem
akuntansi pemerintah; pengelolaan kehumasan; pembinaan administrasi dan
pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan; pendidikan dan
pelatihan pengawasan; penelitian dan pengembangan pengawasan;
penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 17 dari 60
internal BPKP; pembinaan JFA dan tata kelola APIP; fasilitasi dukungan manajemen
Perwakilan BPKP.
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu pengadaan sarana dan prasarana;
pemeliharaan sarana dan prasarana; penataan administrasi sarana dan prasarana.
5. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Keberhasilan pencapaian program dan kegiatan diukur dengan menggunakan
indikator keluaran (output). Indikator kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi
stakeholders yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi
Selatan dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP.
Rincian atas indikator kinerja tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan periode tahun 2010–2014 sebagaimana termuat dalam
lampiran 1.
PERJANJIAN KINERJA 2012
Untuk dapat mengetahui keberhasilan implementasi Rencana Kinerja tahun
2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target untuk
masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan Dokumen
Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang telah ditetapkan
Kepala BPKP. Target output yang ingin dicapai pada tahun 2012 adalah 580 Laporan
dan pengadaan sarana dan prasarana sebanyak 1.267,25 unit dengan anggaran
sebesar Rp20.072.730.000,00. Sesuai dengan perubahan PKP2T Tahun 2012 target
output yang ditetapkan dalam PKP2T adalah sebanyak 544 laporan, namun perubahan
PKP2T tersebut tidak mengubah Target Kinerja Tahun 2012. Target Kinerja Tahun 2012
dapat dilihat pada Lampiran 2.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 18 dari 60
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan
setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan
pencapaian kinerja digolongkan sesuai dengan table 3.1.
Tabel 3.1. Kategori Capaian kinerja
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I Lebih besar dari 85% Sangat Baik II 70% sampai dengan 85% Baik III 55% sampai 70% Cukup IV Kurang dari 55% Kurang
CAPAIAN KINERJA 2012
Sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2012, Penetapan Kinerja Tahun 2012
mencakup pelaksanaan atas 32 indikator kinerja keluaran dalam tiga program.
Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Perwakilan BPKP tahun 2012
menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari tiga program yang telah ditetapkan
adalah sebesar 139,61% atau tergolong “Sangat Baik” yang terinci sebagai berikut:
No Program Capaian (%)
1 Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan PenyelenggaraanSPIP
218,82
2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya –BPKP
100
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 19 dari 60
3 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur Negara 100
Rata-Rata 139,61
ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2012
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dari tiga program yang ditetapkan di
dalam rencana kinerja tahun 2012, tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan tergolong sangat baik.
Secara rinci capaian kinerja untuk masing-masing program tersebut dapat
dijelaskan pada bagian berikut ini:
1. PROGRAM PENGAWASAN INTERN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP
Keberhasilan program ini didukung oleh 30 indikator kinerja output. Ringkasan
capaian output kegiatan tertuang dalam table 3.2.
Tabel 3.2 : Capaian Indikator Kinerja output Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
No Indikator Kinerja Output Satuan Target Realisasi %
1 Laporan hasil pengawasan lintas sectoral Bidang Perekonomian Laporan 21 17 80,95
2 Laporan hasil pengawasan BUN bidang perekonomian Laporan 7 18 257,14
3 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan 4 11 275
4 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan 1 5 500
5 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian Laporan 1 2 200
6 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan 83 99 119
7 Laporan hasil pengawasan lintas sectoral Bidang Polsoskam Laporan 33 37 112
8 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan 18 88 489
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 20 dari 60
9 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan 11 30 273
10 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan 10 18 180
11 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan 3 28 933
12 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam Laporan 2 2 100
13 Laporan hasil pengawasan lintas sector bidang Keuangan Daerah Laporan 6 8 133
14 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan 85 111 131
15 Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan 48 139 290
16 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder masing-masing Bidang Keuangan Daerah
Laporan 5 17 340
17 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang Keuangan Daerah Laporan 24 42 175
18 Laporan dukungan pembinaanpenyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan 27 38 141
19 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan 5 13 260
20 Laporan hasil pengawasan atas kinerjaBUMD Laporan 12 39 325
21 Laporan hasil bimtek dan asistensi penyusunan laporan keuangan BUMD Laporan 8 24 300
22 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 5 4 80
23 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan 4 3 75
24 Laporan hasil kajian pengawasan Laporan 1 0 0
25 Laporan hasil audit investigasi atas HKP,Eskalasi dan Klaim Laporan 6 16 267
26 Laporan hasil audit investigasi,perhitungan kerugian negara, danpemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
Laporan 75 97 128
27 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya
Laporan 1 1 100
28 jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah Kegiatan 2 2 100
29 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah Kegiatan 10 10 100
30 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Laporan 2 2 100
Sub Jumlah 520 921 219
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 21 dari 60
Capaian untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran 3. Penjelasan atas
pelaksanaan masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:
1) Laporan hasil pengawasan lintas sektoral bidang Perekonomian
Penugasan yang mendukung capaian kinerja ini adalah Audit Kinerja Program
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun Anggaran 2011 dan Audit
Interim PPIP Tahun Anggaran 2012. Audit Kinerja PPIP dilaksanakan pada 8
Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bulukumba, Barru, Luwu Utara, Bone,
Pinrang, Luwu Timur, Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 kegiatan
Kompilasi Laporan Audit Kinerja PPIP Tahun 2011 Provinsi Sulawesi Selatan.
Audit Interim PPIP dilaksanakan pada 6 kabupaten yakni Kabupaten Bone, Barru,
Bulukumba, Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Luwu, Provinsi Sulawesi
Selatan dan 1 kegiatan Kompilasi Laporan Audit Interim PPIP Tahun 2012 Provinsi
Sulawesi Selatan. Selain itu dilaksanakan pula Evaluasi Kegiatan Lintas Sektor
Program Pokok Swasembada Beras Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Triwulan
III Tahun Anggaran 2012.
Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 17 laporan dari
target sebanyak 21 laporan atau mencapai 80,95% dari target. Target output yang
belum terealisasi sebanyak 11 (sebelas) laporan disebabkan adanya pembatalan
anggaran.
Target PP setelah adanya pembatalan anggaran sebesar 9 PP sehingga jika
dibandingkan dengan realisasi sebanyak 17 Laporan maka capaian kinerja Tahun
2012 adalah sebesar 188,88%.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (107%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 81,88%.
Dibandingkan realisasi tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah
realisasi laporan terbit pada tahun 2012 mengalami kenaikan 6,25% (realisasi
tahun 2011 sebanyak 16 laporan).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 22 dari 60
2) Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian
Capaian kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan Evaluasi Penyerapan
Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2012 pada Satuan Kerja Pemerintah Pusat antara
lain Balai Pengelolaan DAS Saddang Toraja, Balai Latihan Transmigrasi Makassar,
Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sulawesi, Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir Laut Makassar, Kantor Administrasi Pelabuhan Parepare, Kantor Imigrasi
Parepare, Devisi Pelaksanaan Jalan Nasional Metropolitan Makassar, Kementerian
Perhubungan, Balai Pembenihan Tanaman Hutan Sulawesi, Balai Besar Wilayah
Sungai Pompengan Jeneberang, Imigrasi Ujung Pandang dan pada Badan
Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan.
Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 18 laporan dari target 7 laporan atau
dengan capaian sebesar 257,14%.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (300%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 42,86%.
Dibandingkan realisasi tahun 2011 untuk indikator output yang sama, jumlah
realisasi laporan terbit pada tahun 2012 mengalami kenaikan 100% (realisasi
tahun 2011 sebanyak 9 laporan).
3) Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang
Perekonomian
Kegiatan yang mendukung capaian ini adalah Asistensi Penyusunan Laporan
Keuangan dan Reviu Laporan Keuangan pada Satker Vertikal di Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan.
Kegiatan asistensi penyusunan laporan keuangan kementerian dan lembaga
antara lain dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pusat
Statistik, dan Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu juga dilakukan
kegiatan pendampingan reviu laporan keuangan Kementerian Kelautan pada
Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Pertanian Provinsi
Sulawesi Selatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 23 dari 60
Jumlah laporan terbit atas kegiatan ini sebanyak 11 laporan dari target 4 laporan
atau mencapai 275,00% dari target.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 175%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan
sebesar 22,22% (realisasi tahun 2011 sebanyak 9 laporan).
4) Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian
Kegiatan yang mendukung capaian kinerja output ini adalah Audit Operasional
PNBP dan Monitoring Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Audit Operasional dilakukan pada Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah
IV Makassar, Stasiun Meteorologi Maritim Kelas III Paotere, Balai Karantina
Pertanian Makassar, Stasiun Geofisika Kelas II Gowa, dan Otoritas Bandar Udara
Wilayah V Makassar Tahun Anggaran 2011 dan Semester I tahun 2012. Sedangkan
Monitoring Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada Kementerian Pertanian, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perumahan Rakyat
di Dinas-dinas/Instansi Provinsi Sulawesi Selatan.
Laporan atas penugasan ini telah terbit sebanyak 5 laporan dari target 1 laporan,
atau mencapai 500,00%.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 400%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan
sebesar 400,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 1 laporan).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 24 dari 60
5) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian
Kegiatan yang mendukung capaian kinerja output ini adalah Audit Kinerja atas
Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI Sulawesi Selatan
Tahun 2011 dan audit operasional progress pekerjaan LOAN EINRIP per 30
September 2011. Laporan telah terbit sebanyak 2 laporan dari target 1 laporan
atau mencapai 200,00%.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (373,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 173,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 96,42% (realisasi tahun 2011 sebanyak 56 laporan).
6) Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini adalah
melakukan audit terhadap Program Pembangunan yang dibiayai dari dana PHLN
yang bersumber dari Loan IBRD, IDA, ADB, dan JICA.
Kegiatan audit PHLN yang dilaksanakan, antara lain :
(1) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Second Eastern Indonesia Region
Transport Project (EIRTP-II) Tahun Anggaran 2011 pada Satker EIRTP-II
Kabupaten Wajo, Bone, Tana Toraja, SNVT Pembangunan Jalan dan
Jembatan, dan SNVT Pembinaan Penanganan Jalan Provinsi Sulawesi
Selatan.
(2) Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 4740-IND/IDA Cr. No. 3910-IND dan
Grant GEF No. TF 053350-IND Coral Reef Rehabilitation and Management
Project Phase II (COREMAP II) di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten
Selayar, Pangkajene dan Kepulauan.
(3) Audit Dukungan atas Laporan Keuangan JICA IP 543 Regional Infrastructure
for Social Economic (RISE) Kabupaten Enrekang, Bone, Jeneponto, dan Sinjai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 25 dari 60
(4) Audit Keuangan atas IBRD Loan No. 4789 IND, IDA Credit 4077 IND (IMHERE)
Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene
dan Kepulauan, dan Universitas Hasanuddin Makassar.
(5) Audit Keuangan atas Grant-TF-091895 Basic Education Capacity Provinsi
Sulawesi Selatan dan Kabupaten Tana Toraja.
(6) Audit Keuangan EINRIP Loan AIPRD L.002 Satker Jalan Nasional Wilayah I
Provinsi Sulawesi Selatan.
(7) Audit Keuangan HPEQ Universitas Muslim Indonesia, Universitas
Hasanuddin dan Universitas Muhammadiyah Makassar.
Jumlah realisasi output kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 99 laporan dari target
sebanyak 83 laporan atau mencapai 119,28 % dari target.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (117,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 2,28%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 37,34% (realisasi tahun 2011 sebanyak 158 laporan).
Nilai penyelamatan uang negara sebesar Rp.2.669.038.295,45 dari 151 kejadian
atas temuan hasil audit proyek PHLN.
Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Perekonomian digambarkan
pada grafik 3.1. sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 26 dari 60
Grafik 3.1. Target dan realisasi bidang Perekonomian
Sedangkan penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi
indikator kinerja bidang Perekonomian sebagaimana termuat dalam grafik 3.2
berikut:
Grafik 3.2. Pengunaan Dana dan Pemakaian OH bidang Perekonomian
7) Laporan hasil pengawasan lintas sektoral Bidang Polsoskam
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini
antara lain:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 27 dari 60
(1) Audit atas Sub Program Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah
Tahun Anggaran 2011.
(2) Audit kinerja Bantuan Operasional Kesehatan.
(3) Audit kinerja Bantuan Operasional Sekolah.
(4) Audit operasional atas Program Bimbingan Masyarakat Islam.
(5) Audit Operasional atas Program Pendidikan Islam pada Sub Program
Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA.
(6) Audit Dana Dekonsentrasi pada Perpustakaan Nasional Provinsi Sulawesi
Selatan.
(7) Audit Operasional pada Balai Diklat Kementerian Agama Provinsi Sulawesi
Selatan.
(8) Validasi hasil audit di lingkungan Kementerian Agama tahun 2011.
(9) Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial Tahun 2011.
Jumlah laporan terbit atas seluruh penugasan ini sebanyak 37 laporan dari target
33 laporan atau mencapai 112,12% dari target.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 12,12%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 54,87% (realisasi tahun 2011 sebanyak 82 laporan).
8) Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam
Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini antara lain melalui Evaluasi
Penyerapan Anggaran DIPA TA 2012 (s.d. Triwulan II), Audit Dana Dekonsentrasi,
Reviu (Clearance) Pembangunan Gedung pada Pengadilan Agama Kelas 1.A
Makassar, Pengadilan Agama Makale, Rumah Sakit Pendidikan UIN Alaudin
Makassar, Gedung Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 28 dari 60
Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 KPU Provinsi
Sulawesi Selatan serta Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemilu Daerah pada KPU
Kabupaten Takalar.
Jumlah laporan yang terbit atas penugasan ini sebanyak 88 laporan dari target 18
laporan, atau mencapai 488,89% dari target.
Capaian tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2011 karena
tahun 2011 tidak ada penetapan kinerja atas indikator hasil pengawasan BUN
Bidang Polsoskam.
9) Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
Kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator ini adalah melalui Audit
Kinerja atas Program Raskin Tahun 2011 Kabupaten Gowa dan Monitoring
Prioritas Pembangunan Nasional (UKP-4) pada kegiatan Kementerian Koperasi dan
UKM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial
dan BPN periode Januari-Juni 2012 di Kabupaten Sinjai, Jeneponto, Bulukumba,
Pinrang, Bantaeng, Takalar, Gowa, Bone, dan Pangkajene dan Kepulauan.
Selain itu dilakukan pula Monitoring Program Strategis Pengawasan Penerimaan
Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2012/2013 pada Dinas Pendidikan Kota Makassar
dan Kabupaten Jeneponto, dan Verifikasi data keuangan tenaga honorer (k-1).
Jumlah laporan yang terbit sebanyak 30 laporan dengan target sebanyak 11
laporan dengan capaian kinerja mencapai 272,73%.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (242,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 30,73%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output ini meningkat sebesar 3,44% (realisasi tahun 2011 sebanyak 29 laporan).
10) Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam
Capaian kinerja indikator ini dilakukan melalui kegiatan Bimtek, asistensi dan
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 29 dari 60
Kegiatan Bimtek, Asistensi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan
yang telah dilaksanakan adalah pada Dinas Kesehatan, Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi, Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata, KPUD, dan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain itu, untuk mendukung capaian kinerja indikator ini dilaksanakan kegiatan
Reviu atas Rencana dan Pendampingan Kegiatan Pembangunan Gedung
Pendidikan LPMP tahun anggaran 2012, serta Pendampingan Dalam Proses
Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Paket-2 Pada Pengembangan Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2012.
Jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 18 laporan sehingga dengan target 10
laporan capaian kinerja indikator ini sebesar 180,00%.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (253,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan73,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 62,50% (realisasi tahun 2011 sebanyak 48 laporan).
11) Laporan hasil pengawasan ataspenerimaan negara BidangPolsoskam
Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja indikator ini
adalah Monitoring/Pengumpulan Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan,
Kemenkokesra, Kemendiknas, Kementerian Sosial, BPN, dan beberapa kabupaten
pada Dinas-dinas/Instansi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain monitoring data tindak lanjut, dilaksanakan pula Audit Operasional atas
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada STAIN Parepare. Jumlah
laporan terbit atas penugasan tersebut sebanyak 28 laporan dari target sebanyak
3 laporan atau mencapai 933,33% dari target.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (133,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 800,33%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 30 dari 60
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan
sebesar 600,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 4 laporan).
12) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam
Capaian kinerja indikator ini didukung oleh kegiatan Audit Operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433 H/2012 M.
Jumlah seluruh laporan terbit atas pelaksanaan kegiatan sebanyak 2 laporan dari
target sebanyak 2 laporan atau mencapai 100,00% dari target.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (390,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 290,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 94,78% (realisasi tahun 2011 sebanyak 39 laporan).
Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Polsoskam digambarkan pada
grafik 3.3.
Grafik 3.3. Target dan realisasi bidang Polsoskam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 31 dari 60
Penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator
kinerja bidang Polsoskam sebagaimana termuat dalam grafik 3.4.
Grafik 3.4.
Penggunaan dana dan pemanfaatan OH bidang Polsoskam.
Disamping penggunaan dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan,
dalam melaksanakan penugasannya bidang polsoskam juga didukung dengan
pembiayaan dari Itjen Kemeterian Pendidikan Nasional sebesar
Rp30.667.000,00.
13) Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah
Kegiatan Evaluasi AKIP dilakukan untuk menilai implementasi sistem AKIP dan
menilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Dalam tahun 2012 evaluasi dilakukan
terhadap 6 Pemda yaitu Kabupaten Luwu, Soppeng, Bone, Enrekang, Bulukumba
dan Selayar. Selain itu terdapat bimbingan teknis evaluasi LAKIP pada Inspektorat
Kabupaten Bone dengan jumlah laporan terbit sebanyak dua laporan.
Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 8 laporan dari target sebanyak 6
laporan atau mencapai 133,00%.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 33,00%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 32 dari 60
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2012 untuk indikator
output yang sama, mengalami kenaikan sebesar 160,00% (realisasi tahun 2011
sebanyak 5 laporan dan realisasi tahun 2012 sebanyak 8 laporan).
Kelemahan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang dievaluasi menunjukkan banyaknya kelemahan dalam implementasi,
diantaranya sebagai berikut:
• Pemerintah daerah belum menyusun Penetapan Kinerja
• RPJMD/Renstra/RKPD/Renja tidak memuat Indikator Kinerja Utama (IKU)
• Target kinerja belum ditetapkan dengan baik
• Pemerintah daerah maupun SKPD belum memiliki sistem pengumpulan data
kinerja.
14) Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
Kegiatan yang mendukung capaian laporan hasil pengawasan bidang Keuangan
Daerah adalah Evaluasi Penyerapan APBD, Monitoring OPAD dan Monitoring DAK.
Jumlah laporan dukungan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah terbit
sebanyak 111 laporan dari target sebanyak 85 laporan atau mencapai 131,00%.
Rincian Target dan realisasi dari indikator ini sebagaimana termuat dalam tabel
3.3.
Tabel 3.3. Rincian target dan realisasi hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah.
No Kegiatan Target Realisasi %
1 Evaluasi Penyerapan APBD 7 8 114,29
2 Audit/ Monitoring/ Optimalisasi OPAD 1 1 100
3 Monitoring DAK 77 102 132,46
Jumlah 85 111 131
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 33 dari 60
Penjelasan target dan realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut:
a) Evaluasi Penyerapan APBD
Kegiatan bertujuan untuk memperoleh informasi penyerapan anggaran
APBD dan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat penyerapan
anggaran pemerintah daerah.
Kegiatan dilaksanakan di 7 pemda yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten
Bone, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Barru, Kabupaten Jeneponto, Kota
Palopo dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah laporan terbit sebanyak
7 laporan. Disamping itu diterbitkan 1 laporan kompilasi evaluasi
penyerapan APBD sehingga jumlah output sebanyak 8 laporan dari target 7
laporan atau mencapai 114,29%.
b) Audit/Monitoring/Optimalisasi OPAD
Kegiatan monitoring Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) bertujuan
untuk memetakan potensi-potensi PAD yang dapat ditingkatkan sehingga
dapat mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan dari pemerintah
pusat.
Kegiatan optimalisasi OPAD terlaksana di Pemerintah Kota Parepare
bersinergi dengan Inspkektorat Kota Parepare. Jumlah laporan terbit
sebanyak 1 Laporan atau sebesar 100 % dari target 1 laporan.
c) Monitoring DAK
Kegiatan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer lainnya
mencakup 7 bidang meliputi bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur
Air Minum dan Sanitasi, Infrastruktur Jalan dan Irigasi, Infrastruktur dan
Prasarana Pedesaan, Kehutanan dan Perikanan dan Kelautan pada 7
Pemerintah Daerah yaitu di Kabupaten Pinrang , Gowa, Bone, Maros,
Palopo, Kepulauan Selayar, dan Toraja Utara.
Jumlah laporan hasil pengawasan yang terbit termasuk laporan
kompilasinya sebanyak 83 laporan. Selain itu, terdapat kegiatan Non PKP2T
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 34 dari 60
yang mendukung capaian kegiatan yaitu inventarisasi saldo dana percepatan
pembangunan infrastruktur (DPPID) pada 14 Kabupaten dan monitoring
dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada 4 kabupaten,
dengan jumlah laporan terbit sebanyak 19 laporan.
Dengan demikian jumlah laporan dari kegiatan monitoring DAK sebanyak
102 laporan dari target 77 laporan atau mencapai 132,46%.
Permasalahan yang ditemui dari hasil monitoring Dana Alokasi Khusus dan
Dana Transfer Lainnya antara lain sebagai berikut:
• Pemda tidak melaporkan penyerapan dana DAK/ Dana Transfer lainnya
kepada Menteri Keuangan sesuai ketentuan.
• Hasil kegiatan belum dapat dimanfaatkan secata optimal.
• Terdapat alokasi dana DAK digunakan untuk membiayai kegiatan non
DAK.
• Pekerjaaan tidak sesuai dengan realisasi fisik.
• Pemda tidak menyediakan dana pendamping sesuai dengan ketentuan.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (116,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 15,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 8% (realisasi tahun 2011 sebanyak 121 laporan).
15) Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD
Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah evaluasi
atas proses penyusunan dan penetapan APBD TA 2012, asistensi penyusunan
LKPD TA 2011, asistensi reviu LKPD TA 2011 pada APIP, sosialisasi pengelolaan
keuangan daerah, dan asistensi pengelolaan aset pemerintah daerah.
Jumlah seluruh laporan yang terbit sebanyak 139 dari target sebanyak 48 laporan
atau mencapai 289,00%. Rincian dari realisasinya sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 35 dari 60
(1) Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2012
Kegiatan evaluasi penyusunan APBD dilakukan untuk menganalis tahapan-
tahapan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 oleh Pemerintah
Daerah yang terlambat menetapkan Perda APBD-nya. Evaluasi dilaksanakan
pada 5 (lima) Pemerintah Daerahyaitu Kabupaten Toraja Utara, Soppeng,
Takalar, Kota Parepare, dan Kota Palopo. Jumlah laporan yang terbit sebanyak
5 (lima) laporan.
Penyebab keterlambatan penyusunan APBD yang diperoleh dari hasil evaluasi
penyusunan APBD adalah:
a. Keterlambatan penetapan RKPD, KUA dan PPAS.
b. Keterlambatan musrenbang
c. Keterlambatan penyerahan renja SKPD ke Bappeda
(2) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Kegiatan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan berupa
kompilasi atas laporan keuangan Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi
Selatan. Jumlah laporan terbit sebanyak 1 laporan.
Dari 25 LKPD tahun 2011 di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang
dikompilasi, dapat dijelaskan kinerja keuangan Pemerintah Daerah, sebagai
berikut:
a. Rata-rata pertumbuhan Total Aset adalah sebesar 7,99%;
b. Rata-rata pertumbuhan Aset Tetap adalah sebesar 7,49%;
d. Rata-rata pertumbuhan SiLPA adalah sebesar 34,42%;
e. Derajat Desentralisasi Kabupaten/ Kota secara umum dibawah 21%
sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3%.
f. Derajat ketergantungan daerah untuk Kabupaten/Kota secara umum
dibawah 70% sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 37%.
g. Derajat kemandirian daerah untuk Kabupaten/Kota secara umum antara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 36 dari 60
2% s.d. 26%, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 170,24%.
h. Rasio Belanja Operasional terhadap Total Belanja rata-rata adalah
sebesar 77,27%.
i. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja rata-rata adalah sebesar
22,62%.
j. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja rata-rata adalah sebesar
55,19%.
(3) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kegiatan pendampingan penyusunan LKPD dilaksanakan pada 8 Kabupaten
yaitu Maros, Parepare, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Pangkajene dan
Kepulauan, Bantaeng, Takalar, dan Bulukumba. Selain itu dilakukan juga
asistensi penyusunan LKPD melalui aplikasi SIMDA pada Kota Palopo,
Kabupaten Wajo, Luwu Utara, dan Toraja Utara serta Pendampingan
Rekonsiliasi Neraca pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 15 laporan.
(4) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran
2011 pada Inspektorat.
Kegiatan pendampingan reviu LKPD dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten
Soppeng, Bantaeng, Toraja Utara, Bulukumba, Luwu Timur, Luwu, Pangkajene
dan Kepulauan, Sinjai, dan Kota Makassar.
Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 9 laporan.
(5) Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan
para pegawai Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan keuangan
daerah melalui kegiatan sosilisasi antara lain, berupa:
a) Sosialisasi bantuan sosial pada Kabupaten Tana Toraja, Luwu Timur,
Jeneponto, dan Pangkajene dan Kepulauan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 37 dari 60
b) Sosialisasi Penyusunan TAPKIN dan LAKIP pada Kabupaten Tana Toraja
dan Jeneponto.
c) Narasumber Workshop Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
bagi PPK SKPD Kabupaten Wajo.
d) Narasumber Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 74 laporan.
(6) Asistensi Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja output ini
antara lain:
a) Bimbingan Teknis SIMDA BMD pada Kabupaten Wajo, Barru, dan Toraja
Utara.
b) Perbaikan Database SIMDA BMD Kabupaten Takalar dan Kota Palopo.
c) Sosialisasi Implementasi SIMDA BMD Kabupaten Wajo.
d) Pendampingan Penataan Kembali Asset Tetap dan Asset Lainnya pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
e) Asistensi Pengelolaan Aset pada Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan
Kepulauan, Barru, Bantaeng, Tana Toraja, Enrekang, dan Soppeng,
termasuk menjadi Fasilitator Pelaksanaan Inventarisasi BMD Kabupaten
Bulukumba.
Jumlah laporan terbit dari seluruh kegiatan tersebut sebanyak 37
laporan.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (329,00%) untuk indikator output
yang sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan
160,00%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 38 dari 60
Kegiatan lain yang terkait dengan capaian kinerja ini adalah penandatanganan
Rencana Aksi perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
sebagai realisasi pelaksanaan Inpres Nomor 4 tahun 2011 tentang Percepatan
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah. Perwakilan
BPKP Provinsi Sulawesi Selatan telah menandatangani Rencana Aksi atas
perbaikan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan 5 (lima)
Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Rencana aksi tersebut memuat langkah-langkah perbaikan yang harus
dilakukan Pemerintah Daerah terkait dengan permasalahan yang diungkapkan
BPK RI dalam hasil audit LKPD tahun 2011.
Outcome dari kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang
mendapat opini WTP dan WDP dari BPK RI. Pada tahun 2012 terdapat 3
pemerintah daerah yang memperoleh WTP, yaitu Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur, Gowa, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah
Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian
sebanyak 16 pemerintah daerah.
16) Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan
Daerah
Kegiatan yang mendukung capaian indikator laporan hasil pengawasan atas
permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah adalah Audit operasional atas
Pasar Tradisional Modern Buttasalewangan Kabupaten Maros, Supervisi dan
Monitoring Pencegahan Korupsi atas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar dan Asistensi Peningkatan Kapasitas
APIP melalui penerapan Probity Audit pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng dan
Luwu Timur, serta Asistensi Probity Audit APBJ pada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan. Selain itu terdapat penugasan non-PKPT yang turut mendukung capaian
indikator antara lain:
(1) Narasumber pada Rapat Konsultasi Pemkot Parepare bersama dengan DPRD
serta elemen masyarakat Kota Parepare.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 39 dari 60
(2) Pendampingan evaluasi proyek Kabupaten Luwu Timur TA 2012.
(3) Monitoring Progress Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa (Belanja Modal Tahun
Anggaran 2011) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten
Pangkep yang Tidak Selesai per 31 Desember 2011.
(4) Audit ketaatan pada ketentuan atas pengajuan pencairan dan penggunaan
pinjaman daerah tahun 2009 dan 2010 Kabupaten Pinrang.
(5) Joint Audit atas Pembangunan Gedung Kantor pada Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur.
Jumlah laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan
Daerah tersebut diatas sebanyak 17 laporan dari target sebanyak 5atau mencapai
340,00%.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (103,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 237,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 56,41% (realisasi tahun 2011 sebanyak 39 laporan).
17) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan
Daerah
Kegiatan yang mendukung capaian indikator laporan hasil pengawasan atas
kinerja pelayanan publik bidang keuangan daerah adalah Audit Kinerja Pelayanan
Pemerintah Daerah, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Pendampingan Penyusunan LAKIP, serta Supervisi dan Monitoring Pelayanan
Publik.
(1) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah
Audit kinerja meliputi bidang Pendidikan dan Kesehatan. Audit yang dilakukan
adalah dengan menilai sejauh mana capaian bidang-bidang tersebut terhadap
target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 40 dari 60
pemerintah pusat, dan menilai akuntabilitas dan transparansi atas pelayanan
yang diberikan. Hasil analisis menunjukkan kondisi sebagai berikut:
a) Target SPM belum dituangkan dalam dokumen perencanaan.
b) Transparansi dan akuntabilitas pelayanan masih harus ditingkatkan,
khususnya terkait standar waktu maupun biaya pelayanan.
c) SKPD belum menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat.
Jumlah laporan terbit sebanyak 6 laporan.
(2) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan
pada 12 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini
dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama
dengan Inspektorat dan Biro Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Jumlah laporan terbit sebanyak 12 laporan.
(3) Pendampingan Penyusunan LAKIP dan TAPKIN
Kegiatan pendampingan penyusunan LAKIP dilakukan pada Kabupaten
Pinrang, Bantaeng, Luwu Utara, Luwu Timur, Soppeng, dan Kota Parepare.
Sedangkan pendampingan penyusunan TAPKIN dilaksanakan di Kabupaten
Bantaeng, Luwu Timur, dan Soppeng.
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga menjadi narasumber dalam
kegiatan sosialisasi maupun diklat penyusunan LAKIP/TAPKIN di Kota
Makassar, Palopo, Parepare, Kabupaten Bulukumba, Kepulauan Selayar,
Toraja Utara, Maros, Bantaeng, serta Pusat Pengelolaan Ekoregion Sulawesi,
Maluku, dan Papua di Makassar.
Jumlah laporan terbit pada kegiatan ini sebanyak 17 laporan.
(4) Supervisi dan Monitoring Pelayanan Publik
Kegiatan supervisi dan monitoring pelayanan publik dilaksanakan pada
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, termasuk Supervisi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 41 dari 60
Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Kantor Pertanahan dan Kantor
Imigrasi Kelas 1 Makassar. Laporan yang telah terbit sebanyak 7 laporan.
Jumlah seluruh laporan hasil pengawasan pelayanan publik sebanyak 42 laporan
atau mencapai 175,00% dari target 24 laporan.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 75,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan
sebesar 350,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 12 laporan).
18) Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini adalah Bimbingan Teknis
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penyelenggaraan SPIP, Monitoring
dan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP, Asistensi Perencanaan Pembangunan
Daerah, dan Pemetaan Penerapan SPIP.
Jumlah laporan yang terbit sebanyak 38 laporan dari target 27 laporan atau
mencapai 140,74%. Target dan realisasi indikator ini, sebagai berikut:
(1) Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penyelenggaraan SPIP
Kegiatan bimtek penyusunan perkada telah dilaksanakan ke seluruh Pemda
dan sampai dengan tahun 2012 seluruh Pemda telah menerbitkan perkada
SPIP. Jumlah laporan terbit sebanyak 2 laporan.
(2) Monitoring dan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP
Kegiatan monitoring perbaikan SPIP dilaksanakan pada Kabupaten Bantaeng,
Sinjai, dan Pangkep. Sedangkan Bimtek Perbaikan Implementasi SPIP
dilaksanakan pada Pemerintah Kota Palopo, Makassar, Parepare, serta
Kabupaten Takalar, Pangkep, dan Bantaeng.
Jumlah seluruh laporan terbit dari kegiatan ini sebanyak 23 laporan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 42 dari 60
(3) Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan asistensi perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan di
Kabupaten Bantaeng, Pangkep, Luwu Timur, dan Soppeng dengan jumlah
laporan terbit dari kegiatan ini sebanyak 6 laporan.
(4) Pemetaan atas Penerapan SPIP
Kegiatan pemetaan telah dilaksanakan pada 7 pemerintah daerah, yaitu
Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang, Tana Toraja, Enrekang, Luwu
Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Pemetaan dimaksudkan untuk melihat
area of improvement atas sistem pengendalian intern yang sudah dibangun
oleh pemerintah daerah yang difokuskan pada proses manajemen
pengelolaan keuangan daerah yaitu perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan/penatausahaan, pelaporan dan monitoring/ evaluasi.
Hasil pemetaan menunjukkan adanya infrastruktur yang harus dibangun
untuk meningkatkan efektivitias penyelenggaraan SPIP dan telah
direkomendasikan kepada masing-masing kepala daerah.
Laporan atas pemetaan penerapan SPIP ini telah terbit sebanyak 7 laporan.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (230,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 90,74%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 59% (realisasi tahun 2011 sebanyak 92 laporan).
Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Keuangan Daerah dapat
digambarkan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 43 dari 60
Grafik 3.5.
Target dan realisasi bidang Keuangan Daerah
Penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator
kinerja bidang Keuangan Daerah sebagaimana termuat dalam grafik 3.5.
Grafik 3.6. Penggunaan dan dan pemakaian OH bidang Keuangan Daerah
Untuk mendukung output laporan, selain dibiayai dengan sumber dana DIPA
BPKP, penugasan (PP) juga dibiayai oleh pihak ketiga dengan jumlah dana untuk
bidang Keuangan Daerah sebesar Rp916.236.500,00.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 44 dari 60
19) Jumlah Laporan Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat
Dalam Tahun 2012, realisasi laporan bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat
sebanyak 13 laporan atau 260% dari target sebanyak 5 laporan. Realisasi sebanyak
13 laporan tersebut terdiri dari 6 laporan atas penugasan PKP2T dan 7 laporan
atas penugasan non PKP2T. Capaian indikator keluaran ini dicapai antara lain
melalui kegiatan sosialisai GCG pada PDAM Kota Palopo, Bimtek penerapan GCG
pada PDAM Kota Palopo, Assesment penerapan GCG pada PT Pelindo IV
Makassar, sosialisasi KPI pada PTPN XIV (persero), sosialisasi GCG pada PT
Kawasan Industri Makassar.
Berdasarkan hasil evaluasi, BUMN/BUMD yang penerapan Good Corporate
Governance mendapat skor baik dapat mendorong pencapaian target dan
prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2012.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (275,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 15,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan
sebesar 18,18% (realisasi tahun 2011 sebanyak 11 laporan).
20) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD
Dalam Tahun 2012, realisasi laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
sebanyak 39 laporan atau 325% dari target sebanyak 12 laporan. Realisasi
sebanyak 39 laporan tersebut terdiri dari 18 laporan atas penugasan PKP2T dan 21
laporan atas penugasan non PKP2T yang dicapai melalui kegiatan :
(1) Audit Kinerja pada 18 PDAM Kabupaten/Kota yaitu PDAM Kabupaten Bone,
Jeneponto, Pangkep, Parepare, Gowa, Enrekang, Takalar, Palopo, Tana Toraja,
Barru, Maros, Wajo, Sinjai, Soppeng, Pinrang, Sidrap, Bulukumba, dan Kota
Makassar dengan jumlah laporan terbit sebanyak 18 laporan dan 1 laporan
kompilasi audit kinerja PDAM.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 45 dari 60
PDAM di Kabupaten/Kota yang telah dilakukan audit kinerja, yang memiliki
kinerja minimal Cukup atau Baik sebanyak 66,67%, dengan tingkat kesehatan
sebanyak 44.44% dalam kondisi sehat sebagai berikut :
a. Kinerja PDAM Kabupaten/Kota
NO. TINGKAT KESEHATAN SKOR JUMLAH % KETERANGAN
1 Baik Sekali > 75,00 0 0,00
2 Baik 61,00 - 75,00 3 16,67
PDAM Kota Palopo, Parepare, dan Kota Makassar
3 Cukup 46,00 - 60,00 9 50,00
PDAM Kabupaten Gowa, Barru, Maros, Enrekang, Takalar, Sinjai, Wajo, Jeneponto, dan Sidrap
4 Kurang 31,00 - 45,00 5 27,78
PDAM Kabupaten Pangkep, Tana Toraja, Soppeng, Bone, dan Bulukumba
5 Tidak Baik < 30 1 5,56 PDAM Kabupaten Pinrang
Jumlah 18 100,00
b. Tingkat Kesehatan PDAM Kabupaten/Kota
NO. TINGKAT KESEHATAN SKOR JUMLAH % KETERANGAN
1 Sehat > 2,80 8 44,44
PDAM Kabupaten Gowa, Palopo, Enrekang, Takalar, Jeneponto, Parepare, Sinjai, dan Kota Makassar
2 Kurang Sehat > 2,20 - 2,80 4 22,22
PDAM Kabupaten Barru, Maros, Pangkep, dan Wajo
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 46 dari 60
3 Sakit < 2,20 6 33,33
PDAM Kabupaten Tana Toraja, Soppeng, Bone, Pinrang, Sidrap, Bulukumba
Jumlah 18 100,00
(2) Evaluasi Kinerja pengelolaan BLUD pada 2 RSUD, yaitu pada RSUD Andi
Makassau di Kota Parepare dan RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone.
(3) Audit kinerja keuangan perusahaan daerah Sulawesi Selatan.
(4) Sosialisasi pemenuhan persyaratan administratif PPK-BLUD pada 2 RSUD
Kabupaten/Provinsi dalam bentuk asistensi/bimbingan teknis pemenuhan
persyaratan administratif PPK-BLUD RSUD dengan jumlah laporan terbit
sebanyak 3laporan.
Dengan adanya asistensi pemenuhan persyaratan administratif PPK-BLUD,
terdapat 2 RSUD pada Kabupaten/Provinsi di Provinsi Sulawesi Selatan telah
siap dinilai dokumen persyaratan administratifnya oleh Tim Penilai yang
dibentuk Pemerintah Daerah terkait, yaitu RSUD Siwa Kabupaten Wajo dan
RSKD Provinsi Sulawesi Selatan.
(5) Post audit pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau, Balikpapan
(paket B, dan Paket A dan Paket C lanjutan) pada PT. Pelabuhan Indonesia IV
(Persero).
(6) Pre audit pelelangan pekerjaan pembangunan Terminal Peti Kemas Kariangau
Pelabuhan Balikpapan (Paket A lanjutan dan C lanjutan).
(7) Reviu dan verifikasi atas pos hutang gaji pegawai, pos hutang pajak, dan
kewajiban pensiun, serta hutang Jamsostek pada PT IKI (Persero)
(8) Verifikasi pekerjaan tambah PLTU Sulsel Barru.
(9) Evaluasi/reviu terhadap BPYBDS menjadi tambahan PMN dalam saham PT
Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atas hasil pekerjaan satuan kerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 47 dari 60
pembangunan fasilitas pelabuhan Laut Bitung.
(10) Reviu kajian konsultan BPP-SPAM atas kerja sama PT Traya Tirta Makassar, PT
Bahana Cipta, dan PT Multi Engka Utama.
(11) Asistensi implementasi SIA PDAM pada 1 PDAM, yaitu PDAM Kab. Wajo.
(12) Reviu atas aset BPYBDS Perum Bulog pada divisi regional Sulsel dan Sulbar.
(13) Reviu dan verifikasi atas LK (pos hutang dan penggunaannya) pada pabrik gula
Takalar.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (358,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 33,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 42,65% (realisasi tahun 2011 sebanyak 68 laporan).
21) Laporan Hasil Bimtek dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan BUMD
Dalam Tahun 2012, realisasi laporan hasil Bimtek dan asistensi penyusunan
laporan keuangan BUMD sebanyak 24 laporan atau 300,00% dari target sebanyak
8 laporan. Realisasi sebanyak 24 laporan tersebut terdiri dari 8 laporan atas
penugasan PKP2T dan 16 laporan atas penugasan non PKP2T. Capaian indikator
keluaran kegiatan ini dicapai melalui kegiatan bimbingan teknis penyusunan
laporan keuangan pada PDAM berdasarkan SAK ETAP, meliputi PDAM Enrekang,
Pangkep, Maros, Takalar, Jeneponto, Sinjai, Makassar dan Gowa. Selain itu juga
dicapai melalui kegiatan bimtek implementasi dan pemeliharaan SIA PDAM,
Bimtek penyusunan dokumen persyaratan administrative BLUD, serta penyusunan
rencana bisnis dan anggaran, dan penyusunan rencana pengadaan barang dan
jasa pada RSUD.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (213,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 187,00%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 48 dari 60
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 29,41% (realisasi tahun 2011 sebanyak 34 laporan).
Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Akuntan Negara dapat
digambarkan pada grafik 3.7.
Grafik 3.7. Target dan realisasi bidang Akuntan Negara
Sedangkan penggunaan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi
indikator kinerja bidang Akuntan Negara sebagaimana termuat dalam grafik 3.
Grafik 3.8. Penggunaan dan dan pemanfaatan OH bidang Akuntan Negara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 49 dari 60
Untuk mendukung output laporan, selain dibiayai dengan sumber dana DIPA
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, penugasan (PP) juga dibiayai oleh
pihak ketiga dengan jumlah dana untuk Bidang Akuntan Negara sebesar
Rp1.120.371.000,00.
22) Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi
Capaian target kinerja laporan hasil sosialisasi masalah korupsi dilakukan melalui
kegiatan Sosialiasi Anti Korupsi dan Koordinasi Hasil Pengawasan. Uraian untuk
kegiatan tersebut sebagai berikut:
a) Sosialisasi Anti Korupsi
Sosialisasi Anti Korupsi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang korupsi yaitu mengenai penanganan, penyebab dan
dampaknya bagi masyarakat. Sosialisasi ditujukan pada 3 (tiga) fokus grup
yaitu Pelajar, Mahasiswa dan Kepala Madrasah di lingkungan Pemerintah
Kota Makassar. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 204 orang dari target
sebanyak 250 orang atau sebesar 81,60% dari target.
b) Koordinasi Hasil Pengawasan
Kegiatan koordinasi hasil pengawasan dilakukan melalui kegiatan penyamaan
persepsi tentang terpenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK)
berupa gelar kasus dan gelar perkara kepada instansi penyidik yakni
Kejaksaan Tinggi/Negeri dan Kepolisian Daerah/Resort.
Kegiatan koordinasi hasil pengawasan direkapitulasi setiap bulan dan
dilaporkan dalam Laporan Koordinasi Hasil Pengawasan secara Triwulanan.
Jumlah laporan yang terbit sebanyak 4 laporan dalam tahun 2012 atau terealisasi
sebesar 80% dari target sebanyak 5 laporan.
Hasil ekspose selama tahun 2012 dari instansi penyidik sejumlah 76 kali terdiri
dari kejaksaan 42 kali dan kepolisian 34 kali. Hasil ekspose yang telah
ditindaklanjuti sejumlah 43 penugasan terdiri dari kejaksaan 20 penugasan dan
kepolisian 23 penugasan. Hasil ekspose tidak seluruhnya bisa ditindaklanjuti
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 50 dari 60
disebabkan masih belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan
kelengkapan bukti-bukti yang masih dianggap kurang.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 20,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 20,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 5 laporan). Penurunan ini
disebabkan oleh adanya laporan koordinasi hasil pengawasan triwulan IV yang
carry overke Tahun 2013.
23) Laporan Hasil Bimbingan Teknis / Asistensi Implementasi FCP.
Target laporan kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi Implementasi FCP sebanyak
4 laporan melalui kegiatan Sosialisasi, Diagnostic Assesment dan Bimbingan
Teknis Fraud Control Plan (FCP). Realisasi sebanyak 4 kegiatan dan telah terbit
laporannya sebanyak 3 laporan terdiri dari 2 laporan sosialisasi FCP dan 1 laporan
Diagnostic Assesment atau tercapai sebesar 75% dari target.
Kegiatan Sosialisasi FCP sebanyak 2 kali dilaksanakan di Dinas Kesehatan dan
Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare dengan jumlah peserta sebanyak 27
orang di Dinas Kesehatan dan 26 orang di Dinas Pendapatan.
Kegiatan Diagnostic Assessment dilaksanakan pada RSUD Kota Parepare
sedangkan kegiatan Bimbingan Teknis FCP dilaksanakan pada RSUD Kota
Parepare.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (133,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 58,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 25% (realisasi tahun 2011 sebanyak 4 laporan). Penurunan ini disebabkan
oleh adanya laporan bimbingan teknis FCP pada Dinas Kesehatan Kota Parepare
yang carry over ke tahun 2013.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 51 dari 60
24) Laporan Hasil Kajian Pengawasan
Kegiatan kajian pengawasan dilaksanakan melalui kajian peraturan perundang-
undangan yang berindikasi TPK. Target laporan hasil kajian pengawasan sebanyak
1 laporan. Kegiatan ini tidak terealisasi pada tahun 2012, karena belum ditemukan
peraturan perundang-undangan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan kajian.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (100,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami penurunan 100,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami penurunan
sebesar 100,00% (realisasi tahun 2011 sebanyak 1 laporan).
25) Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim.
Jumlah kasus Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP), Eskalasi dan Klaim yang
ditangani dalam tahun 2012 sebanyak 16 kasus dengan jumlah laporan yang
sudah terbit 16 laporan, dengan rincian sebanyak 14 laporan merupakan laporan
atas penugasan tahun 2012 dan 2 laporan merupakan carry over dari tahun 2011.
Jika dibandingkan dengan target sebesar 6 laporan, maka capaian kinerja indikator
ini mencapai 267,00%.
Total nilai koreksi audit dibandingkan dengan pengajuan instansi yang
mengajukan penyesuaian harga dan klaim (penghematan) adalah sebesar
Rp3.891.234.483,90.
Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) dilaksanakan sebanyak 2
kegiatan yaitu pada keterlambatan kegiatan Pembangunan Pasar Besar Kota
Palopodan keterlambatan penyelesaian Proyek Pembangunan Fakultas Teknik
Universitas Hasanuddin.
Audit Eskalasi dilaksanakan atas 10 paket pekerjaan, dan laporan yang terbit
sebanyak 10 laporan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 52 dari 60
Sementara Audit Klaim dilaksanakan atas 2 (dua) kegiatan yaitu pada Proyek
Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan proyek Power Plant
pada PT Semen Tonasa.
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (186,00%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 81,00%.
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan
sebesar 123% (realisasi tahun 2011 sebanyak 13 laporan).
26) Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian
Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik
Jumlah penugasan atas Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara dan
Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik selama tahun 2012
sebanyak 95 penugasan dari target 75 laporan dan laporan yang sudah diterbitkan
sebanyak 82 laporan, sebagaimana termuat dalam tabel 3.4.
Tabel 3.4. Rincian Kegiatan AI, PKKN dan PKA
No Kegiatan Realisasi Penugasan Target Realisasi
(Laporan) 1 AI 10 8 4 2 PKKN 26 21 21 3 PKA 59 46 57
Jumlah 95 75 82
Dari 95 penugasan yang dilaksanakan, terdapat 82 laporan yang sudah
diterbitkan, sedangkan sisanya sebanyak 13 laporan merupakan carry over ke
tahun 2013. Dari 82 laporan yang diterbitkan, 4 laporan merupakan Laporan Hasil
Audit Investigatif, 21 laporan merupakan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian
Keuangan Negara, dan 57 Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 53 dari 60
Selain itu, terdapat 15 laporan yang terbit merupakan laporan carry over dari
tahun 2011 dengan rincian 12 laporan hasil Audit Investigatif, 2 laporan hasil
perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan 1 laporan pemberian keterangan ahli.
Dengan demikian jumlah seluruh laporan terbit sebanyak 97 laporan atau
129,33% dari target 75 laporan.
Berdasarkan instansi pemohon bantuan penugasan perhitungan kerugian
keuangan negara dan penugasan audit investigasi laporan yang terbit dapat dirinci
sebagaimana pada tabel 3.5.
Tabel 3.5. Rincian laporan terbit per instansi Penyidik
No Kegiatan Kepolisian Kejaksaan Pengembangan Audit Reguler
Instansi Lain
Jumlah
1 AI 6 8 2 0 16
2 PKKN 11 11 0 1 23
Jumlah 17 19 2 1 39
Jumlah kerugian negara dari penugasan Audit Investigasi (AI) dan PKKN sebesar
Rp19.774.460.012,47 terdiri dari penugasan AI sebesar Rp5.015.843.543,72 dan
penugasan PKKN sebesar Rp14.669.722.871,75.
Berdasarkan instansi peminta bantuan, nilai kerugian negara, dapat dilihat pada
tabel 3.6.
Tabel 3.6. Rincian kerugian Keuangan Negara
No Penugasan Kepolisian Kejaksaan Instansi Lain
Pengembangan Audit Reguler Jumlah
1 AI 3.070.017.242,38 722.489.745,80 0 1.223.336.555,54 5.015.843.543,72
2 PKKN 3.166.034.474,31 11.148.101.034,44 444.480.960 0 14.669.722.871,75
3 Jumlah 6.236.051.716,69 11.870.590.780,24 444.480.960 1.223.336.555,54 19.774.460.012,47
Dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 (90,41%) untuk indikator output yang
sama, maka capaian kinerja pada tahun 2012 mengalami kenaikan 38,92%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 54 dari 60
Dibandingkan dengan realisasi penerbitan laporan tahun 2011 untuk indikator
output yang sama, jumlah realisasi output tahun 2012 mengalami kenaikan
sebesar 126% (realisasi tahun 2011 sebanyak 77 laporan).
27) Laporan hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang
Capaian atas indikator ini diperoleh melalui penugasan Audit Investigasi atas
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Kekuasaan dalam Jabatan dan atau
Penggelapan Emas dan Uang di Brankas Pegadaian Unit Attapange Sengkang
Kabupaten Wajo tahun 2011.
Jumlah nilai kerugian keuangan negara dari penugasan ini sebesar
Rp.6.516.322.296,00.
Jumlah laporan terbit untuk indikator ini sebanyak 1 laporan dari target sebanyak
1 laporan atau 100%.
Capaian atas indikator tahun 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian
tahun 2011 untuk indikator yang sama, karena pada tahun 2011 tidak ada target
untuk indikator tersebut.
Target dan realisasi indikator kinerja untuk bidang Investigasi dapat
digambarkan pada grafik 3.9.
Grafik 3.9. Target dan realisasi bidang Investigasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 55 dari 60
Sedangkan dana dan pemakaian OH dalam mendukung realisasi indikator
kinerja bidang Investigasi sebagaimana termuat dalam grafik 3.10.
Grafik 3.10. Penggunaan dana dan pemanfaatan OH bidang Investigasi
28) Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah
Workshop Pedoman Pembayaran Kabupaten Wajo, Bimtek Penerapan JFA pada
Inspektorat Kota Parepare, dan Bimtek Pembinaan JFA pada Inspektorat
Kabupaten Pinrang. Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan
atau mencapai 100% dari target sebanyak 2 kegiatan.
Capaian atas indikator tahun 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian
tahun 2011 untuk indikator yang sama, karena pada tahun 2011 tidak ada target
untuk indikator tersebut.
29) Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah
Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tatakelola APIP Daerah dilaksanakan
pada 10 APIP Daerah yaitu Inspektorat Kabupaten Sidrap, Luwu Timur, Luwu,
Barru, Toraja Utara, Soppeng, Gowa, Bone, Bulukumba, dan Kota Parepare.
Dengan demikian kegiatan yang telah dilaksanakan berjumlah 10 kegiatan atau
mencapai 100% dari target 10 kegiatan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 56 dari 60
Capaian atas indikator tahun 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian
tahun 2011 untuk indikator yang sama, karena pada tahun 2011 tidak ada target
untuk indikator tersebut
30) Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah
Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah dilaksanakan pada 2 Inspektorat
Kabupaten yaitu Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Sinjai. Laporan yang terbit
sebanyak 2 laporan, atau mencapai 100% dari target 2 laporan.
Capaian atas indikator tahun 2012 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian
tahun 2011 untuk indikator yang sama, karena pada tahun 2011 tidak ada target
untuk indikator tersebut.
2. HASIL PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN
Jumlah laporan hasil penyelenggaraan dukungan manajemen Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Selatan terbit sebanyak 60 laporan dari target 60 laporan atau
mencapai 100% dengan target dan realisasi sebagaimana terlihat pada tabel 3.7.
Tabel 3.7. Target dan realisasi Program Dukungan Manajemen
No Indikator Output Target Realisasi %-tase
1 Rencana Kerja Tahunan 1 1 100,00 2 Penetapan Kinerja 1 1 100,00
3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 1 1 100,00
4 Laporan Budaya Kerja (semester) 2 2 100,00
5 Laporan GDN (bulanan) 12 12 100,00
6 Kenaikan Pangkat Terpadu (semester) 2 2 100,00
7 RKA – KL (sesuai pagu) 3 3 100,00
8 Laporan Keuangan (bulanan, semesteran, tahunan) 14 14 100,00
9 Perencanaan Kebutuhan (tahunan) 1 1 100,00
10 Laporan BMN (tahunan) 1 1 100,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 57 dari 60
11 Laporan Penghematan Penggunaan Energi (semester) 2 2 100,00
12 Laporan Kehumasan (triwulanan) 4 4 100,00
13 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (bulanan) 12 12 100,00
14 Laporan Pelaksanaan PKS (triwulanan) 4 4 100,00
Jumlah 60 60 100,00
Temuan hasil pengawasan dalam tahun 2012 sebanyak 314 kejadian dengan nilai
Rp.3.768.715.318,51 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 49 kejadian (15,61%)
dengan nilai Rp492.508.878,70 (13,07%) sehingga saldo temuan yang belum
ditindaklanjuti sebanyak 265 kejadian (84,39%) dengan nilai Rp.3.276.206.439,81
(86,93%). Temuan, tindak lanjut dan saldo temuan tahun 2012 terinci pada tabel
3.8.
Tabel 3.8. Temuan, TL dan saldo temuan tahun 2012
Instansi Temuan Tindak Lanjut Saldo
Kej Nilai (Rp) Kej Nilai (Rp) Kej Nilai (Rp) Instansi Vertikal 289 3,618,609,745.51 45 436,298,515.70 244 3,182,311,229.81
Instansi Pemerintah Daerah
17 70,905,573.00 4 56,210,363.00 13 14,695,210.00
BUMN 0 0 0 0 0 0 BUMD 8 79,200,000.00 0 0 8 79,200,000.00
Total 314 3,768,715,318.51 49 492,508,878.70 265 3,276,206,439.81
Saldo temuan yang belum ditindaklanjuti sampai dengan 31 Desember 2012
sebanyak 1.495 kejadian(14,79%) dengan nilai Rp.59.161.771.729,84 (11,24%).
Rincian atas saldo tersebut dapat dilihat pada tabel 3.9.
Tabel 3.9. Rincian temuan, TL dan saldo temuan s/d tahun 2012
Instansi Temuan Tindak Lanjut Saldo
Kej Nilai (Rp) Kej Nilai (Rp) Kej Nilai (Rp) Instansi Vertikal
7.044 215.124.897.288,83 5.808 172.095.594.036,95 1.236 43.029.303.251,88
Instansi Pemerintah
1.787 71.053.294.427,27 1.685 65.881.051.531,69 102 5.172.242.895,58
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 58 dari 60
Daerah
BUMN 730 179.832.863.474,27 696 174.268.428.210,23 34 5.564.435.264,04
BUMD 545 60.151.929.194,77 428 54.756.138.876,43 117 5.395.790.318,34
Total 10.106 526.162.984.385,14 8.617 467,001,212,655.30 1.495 59.161.771.729,84
Dalam tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga telah
menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Inspektorat BPKP Pusat dan hasil
pemeriksaan BPK RI seperti diungkapkan dalam tabel 3.9.
Tabel 3.10. Temuan hasil pengawasan Inspektorat dan BPK – RI tahun 2012
No Pengawas Temuan Tahun
2012 Temuan
Ditindaklanjuti Sisa Temuan belum
ditindaklanjuti
1 Inspektorat 3 kejadian 3 kejadian 0
2 BPK RI - - -
3. HASIL PENGADAAN DAN PENYALURAN SARANA DAN PRASARANA PERWAKILAN BPKP
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran adalah melalui
pengadaan meubelair kantor dan peralatan pengolah data.
Target kegiatan sebanyak 1.267 unit/m2 dan telah terealisasi sebanyak 1.267
unit/m2 atau 100%.Hasil kegiatan telah dipergunakan dalam mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan memberikan dukungan dalam kenyamanan bekerja.
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dana yang tersedia pada DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebesar Rp.20.072.730.000,00 dan terealisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 59 dari 60
sebesar Rp19.071.199.424,00 atau sebesar 95,01%. Rincian dari anggaran dan realisasi
dana dapat dilihat pada lampiran 4.
Sementara dana yang berasal dari dropping BPKP Pusat sebesar
Rp30.667.000,00 terealisasi sebesar Rp30.667.000,00 atau sebesar 100% untuk
pembiayaan kegiatan audit bersama dengan pihak Inspektorat Kementerian
Pendidikan Nasional.
Dana yang berasal dari Pemerintah Daerah sebesar Rp916.236.500,00
merupakan dana yang terealisasi untuk pembiayaan bimbingan teknis dan
pendampingan dalam pengelolaan keuangan daerah atas dasar permintaan
pemerintah daerah.
Selain dana-dana tersebut diatas, dalam pelaksanaan penugasannya
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan juga memperoleh pembayaran dari pihak
ketiga untuk membiayai penugasan-penugasan pada bidang Akuntan Negara sebesar
Rp.1.120.371.000,00.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012
Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan - 60 dari 60
BAB IV PENUTUP
Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan bermanfaat untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam mendukung tujuan organisasi serta
memberikan masukan dalam perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program dan
kegitaan di masa mendatang.Berdasarkan hasil evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan dapat mencapai program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kinerja Tahun 2012 dengan sangat baik.
Capaian rata-rata pelaksanaan 3 program dan mencakup 30 kegiatan yang
ditetapkan adalah sebesar 139,61% tergolong dalam kriteria sangat baik. Capaian di
atas menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan turut
berkontribusi dalam melaksanakan pengawasan yang akuntabel, transparan dan
independen sebagaimana visi BPKP.
Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi
Sulawesi Selatan berharap LAKIP Tahun 2012 dapat memenuhi kewajiban
berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan
keputusan.