CALK 2016 Audited - BPK - surabaya.go.id · A.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan...
Transcript of CALK 2016 Audited - BPK - surabaya.go.id · A.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan...
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 1
BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses
perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam
Target APBD tahun 2016.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Surabaya dalam
penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman
tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja.
Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil
yang mengutamakan output.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Kepala Daerah harus
menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,
Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
A.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban
Walikota Surabaya atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kota Surabaya.
b. Tujuan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan
mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan Pemerintah Kota
Surabaya selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga
digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas
dan efisiensinya, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-
undangan.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 2
A.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016 meliputi:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomer 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan perubahannya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 4
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor
11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
32. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Surabaya;
33. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya;
34. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
36. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016;
37. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2016, tentang Perubahan ketiga atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016;
38. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2016, tentang Perubahan ke empat atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016;
39. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2016, tentang Perubahan ke lima atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Tahun Anggaran 2016;
40. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 5
A.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan,
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan Sistematika penulisan catatan
atas laporan keuangan.
Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
Memuat informasi tentang: Ekonomi makro, Kebijakan keuangan dan Pencapaian
target kinerja APBD.
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta
hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
Bab IV Kebijakan akuntansi
Memuat informasi tentang: Entitas pelaporan keuangan daerah, Basis akuntansi yang
mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari
penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan
keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya
dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun
dari Laporan Keuangan.
Bab VII Penutup
Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 6
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD
2.1 Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakancerminan
produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi yang berlangsung selama
satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagaisalah satu
tolak ukur ekonomi suatu wilayah. Selain itu, besaran PDRB juga dapat digunakan untuk
mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua)
perhitungan yaituPDRBatas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga
konstan (PDRB ADHK).
Nilai PDRB Kota Surabaya atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar
Rp452.345.242,07 juta yang meningkat dibanding tahun2015 sebesar Rp406.196.760,34 juta.
Kinerja sektor ekonomi pembentuk PDRB tersebut pada tahun 2016 mengalami peningkatan
yang bervariasi namun masih lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja sektor
tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kota Surabaya adalah kategori lapangan
usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar
Rp124.801.368,44 juta. Kategori utama Kota Surabaya ini memberikan kontribusi terhadap
perekonomian Kota Surabaya sebesar 27,59 persen. Kategori tertinggi selanjutnya adalah
Industri Pengolahan sebesar Rp85.527.271,00 juta dan Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum sebesar Rp70.922.863,27 juta.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 7
Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2016 (Juta Rupiah)
(Juta (Rp) (%) (Juta (Rp) (%)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 746.720,05 0,18 820.350,49 0,18
B Pertambangan dan Penggalian 26.941,94 0,01 29.713,21 0,01
C Industri Pengolahan 78.093.618,11 19,23 85.527.271,00 18,91
D Pengadaan Listrik dan Gas 2.065.169,29 0,51 2.094.419,86 0,46
EPengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang626.533,26 0,15 678.586,67 0,15
F Konstruksi 40.707.433,65 10,02 45.133.943,92 9,98
GPerdagangan Besar dan Eceran; ReparasiMobil dan Sepeda Motor
111.640.311,30 27,48 124.801.368,44 27,59
H Transportasi dan Pergudangan 21.369.674,62 5,26 23.634.681,26 5,22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 61.613.863,04 15,17 70.922.863,27 15,68
J Informasi dan Komunikasi 22.165.986,70 5,46 24.457.105,38 5,41
K Jasa Keuangan dan Asuransi 21.640.835,24 5,33 24.105.835,15 5,33
L Real Estate 10.706.034,35 2,64 11.889.141,32 2,63
M,N Jasa Perusahaan 9.852.481,84 2,43 10.926.169,75 2,42
OAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib5.602.248,98 1,38 6.221.289,53 1,38
P Jasa Pendidikan 10.156.316,47 2,50 11.036.182,83 2,44
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3.089.796,01 0,76 3.389.778,02 0,75
R,S,T,U Jasa lainnya 6.092.795,54 1,50 6.676.541,93 1,48
406.196.760,34 100,00 452.345.242,07 100,00
Lapangan Usaha
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
2015 2016*
Sumber data: BPS Kota Surabaya, Februari 2017
Catatan: *) data sementara
Sama halnya dengan PDRB ADHB Kota Surabaya, PDRB ADHK pada tahun 2016
juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 PDRB ADHK Kota Surabaya sebesar
Rp324.221.699,88 juta meningkatmenjadi sebesar Rp343.914.132,30 juta di tahun 2016.
Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2016 masih
sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil
dan Sepeda Motor yaitu sebesar Rp97.586.534,54 juta; Industri Pengolahan sebesar
Rp66.657.284,99 juta serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar
Rp49.931.297,69 juta.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 8
Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2016* (Juta Rupiah)
(Juta (Rp) (%) (Juta (Rp) (%)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 547.043,18 0,17 570.894,08 0,17
B Pertambangan dan Penggalian 19.418,15 0,01 20.183,42 0,01
C Industri Pengolahan 63.457.368,36 19,57 66.657.284,99 19,38
D Pengadaan Listrik dan Gas 1.518.492,25 0,47 1.508.608,17 0,44
EPengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang
498.808,25 0,15528.322,40
0,15
F Konstruksi 32.314.502,25 9,97 33.887.787,14 9,85
GPerdagangan Besar dan Eceran; ReparasiMobil dan Sepeda Motor
92.054.398,55 28,3997.586.534,54
28,38
H Transportasi dan Pergudangan 15.803.144,72 4,87 16.554.190,88 4,81
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 45.918.309,15 14,1649.931.297,69
14,52
J Informasi dan Komunikasi 20.958.313,01 6,46 22.421.127,22 6,52
K Jasa Keuangan dan Asuransi 15.964.079,12 4,92 17.184.785,53 5,00
L Real Estate 8.683.388,84 2,68 9.145.630,78 2,66
M,N Jasa Perusahaan 7.388.567,17 2,28 7.761.412,08 2,26
OAdministrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib4.172.196,30 1,29
4.384.611,621,27
P Jasa Pendidikan 7.595.525,11 2,34 8.052.649,03 2,34
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2.502.680,04 0,77 2.649.121,77 0,77
R,S,T,U Jasa lainnya 4.836.400,63 1,49 5.077.815,13 1,48
324.221.699,88 100,00 343.914.132,30 100,00PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
Lapangan Usaha2015 2016*
Sumber data: BPS Kota Surabaya, Februari 2017
Catatan: *) data sementara
B. Ekspor Impor Kota Surabaya
Kota Surabaya sebagai salah satu ibu kota Provinsi yang memiliki fungsi strategis
dalam perekonomian Indonesia memiliki beragam infrastruktur untuk mendukung aktivitas
ekonomi termasuk aktivitas perdagangan, baik perdagangan antar pulau maupun perdagangan
antar negara. Beragam infrastruktur tersedia di Kota Surabaya seperti kemudahan
aksesibilitas, transportasi, ketersediaan energi dan tersedianya kawasan industri.Disamping
itu, keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Teluk Lamongturut menjadikan
faktor pendorong Kota Surabaya sebagai kota penghubung (cityhub) aktivitas perdagangan,
baik untuk daerah lain maupun daerah sekitar Kota Surabaya.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 9
Tabel 2.3Komoditas Ekspor-Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2016
Nilai Nilai
(US$) (US$)
71. Perhiasan dan Permata 4.161.666.666 84. Mesin/Peralatan Mekanik 1.716.117.342
15. Lemak dan Minyak Nabati 1.282.540.857 72. Besi dan Baja 1.222.447.238
44. kayu dan Barang dari Kayu 1.151.378.213 39. Plastik dan Barang dari Plastik 1.056.304.896
03. Ikan dan Udang 1.079.142.817 10. Gandum-ganduman 950.936.468
48. Kertas dan Karton 872.072.011 23. Sisa Industri Makanan 949.117.573
74. Tembaga 840.747.408 31. Pupuk 698.563.161
29. Bahan Kimia Organik 810.697.348 71. Perhiasan dan Permata 558.543.866
38. Produk-produk Kimia 584.868.984 85. Mesin dan Peralatan Listrik 506.287.884
94. Perabot dan Penerangan Rumah 506.494.414 29. Bahan Kimia Organik 471.301.144
64. Alas Kaki 502.738.201 07. Sayur-sayuran 461.522.297
Jumlah Komoditas 10 Komoditas 11.792.346.919 Jumlah Komoditas 10 Komoditas 8.591.141.869
Jumlah Komoditas Lainnya 6.109.058.750 Jumlah Komoditas Lainnya 6.258.417.668
Nilai Total Ekspor Non Migas 17.901.405.669 Nilai Total Impor Non Migas 14.849.559.537
Ekspor Impor
Sumber data: Bank Indonesia, Februari 2017
Berdasarkan catatan data Bank Indonesia, aktivitas perdagangan di Kota Surabaya
yang tercermin dari nilai ekspor impornon migas cukup baik. Seperti nampak pada tabel 2.3
kinerja perdagangan Kota Surabaya selama tahun 2016 menunjukkan kinerja positif, yang
berarti nilai ekspor non migas Kota Surabaya lebih tinggi dibanding kinerja impornya. Selama
tahun 2016 kinerja ekspor non migas Kota Surabaya sebesar US$17.901.405.669 sementara
kinerja impor non migas Kota Surabaya menghasilkan nilai yang lebih kecil yaitu sebesar
US$14.849.559.537 sehingga pada tahun 2016 neraca perdagangan Kota Surabaya mengalami
surplus sebesar US$3.051.846.132.
Berdasarkan komoditasnya, komposisi komoditi yang dieskpor Kota Surabaya hampir
sama dengan tahun tahun sebelumnya, dimana perhiasan dan permata masih menjadi daya
tarik yang paling diminati di pasar internasional yang ditunjukkan oleh tingginya permintaan
di tahun 2016 yang mencapai US$4.161.666.666. Komoditi terbesar yang mendominasi
ekspor Kota Surabaya selanjutnya adalah lemak dan minyak nabati, kayu dan barang dari
kayu, ikan dan udang yang mencapai lebih dari 1 juta dollar. Sebaliknya, komoditas yang
mayoritas diimpor Kota Surabaya merupakan alat-alat berat beserta produk kimia seperti
mesin/peralatan mekanik serta besi dan baja, plastik dan barang dari plastik, dan bahan kimia
organik.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 10
Gambar 2.1
Kawasan Negara Tujuan Ekspor-Impor Non Migas Kota Surabaya Tahun 2016*
Sumber data: Bank Indonesia, Februari 2017
Berdasarkan kawasannya asal dan tujuan ekspor impor non migas Kota Surabaya,
selama tahun 2016 ekspor non migas Kota Surabaya sebagian besar ke negara kawasan Asia
yaitu sebesarUS$11.633.138.611,20 atau 64,98 persen terhadap total ekspor Kota Surabaya
tahun 2016. Share terbesar ekspor Kota Surabaya di Kawasan Asia mayoritas tujuan ekspor
ke negara utamanya yaitu Singapura (US$3.154.145.373), Jepang (US$2.550.177.376),
danCina (US$1.880.737.637). Tujuan mayoritas ekspor non migas Kota Surabaya selanjutnya
adalah negara-negara di kawasan Eropa dengan nilai ekspor sebesar US$3.565.993.307 dan
negara Amerika sebesar US$1.910.826.888.
Pola yang sama juga terjadi pada sisi impor, di mana asal negara yang menjadi
pengimpor kebutuhan Kota Surabaya dan wilayah Indonesia Bagian Timur mayoritas
dipenuhi oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia yaitu sebesar US11.633.138.611
yang utamanya berasal dari Singapura sebesar US$3.154.145.373 dan Jepang Sebesar
2.550.177.376.Negara-negara di kawasan Eropa menjadi negara pengimpor terbesar
selanjutnya yaitu sebesar US$3.565.993.307.
c. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 mengalami
pertumbuhan positif dengan pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen. Masih tingginya
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 11
capaian pertumbuhan ekonomi menandakan bahwa aktivitas pembangunan ekonomi
Kota Surabaya pada tahun 2016 masih tumbuh menggeliat.
Berdasarkan komponen pembentuknya, 17 kategori lapangan usaha pembentuk
PDRB Kota Surabaya pada tahun 2016 mayoritas mengalami pertumbuhan positif
terkecuali pada kategori pengadaan listrik, gas dan produksi es batu. Kategori yang
mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi selama tahun 2016 yaitu kategori lapangan
usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, kategori lapangan usaha jasa
keuangan serta kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi.
Kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minumanpada
tahun 2016 mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,71 persen. Sama halnya di
tahun-tahun sebelumnya, kategori penyediaan akomodasi dan makanan minuman ini
merupakan lapangan usaha yang tergolong dalam kategori utama yang berperan dalam
menggerakkan ekonomi Kota Surabaya. Hal ini ditandai dengan maraknya
pembangunan hotel dan restoran yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya.
Sebagai kota bisnis dengan karakteristik masyarakat modern, gaya hidup yang semakin
praktis mendorong tumbuhnya hotel dan rumah makan/restoran cepat saji yang mudah
dan cepat dijangkau oleh masyarakat.Hal ini mengindikasikan bahwa prospek lapangan
usaha kategori penyediaan akomodasi dan makanan minuman masih akan tumbuh
sangat pesat di masa yang akan datang.
Kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tinggi kedua di tahun
2016 yaitu adalah kategori jasa keuangan. Semakin berkembangnya perekonomian
Kota Surabaya secara otomatis akan menstimulus kategori usaha lainnya seperti
kategori usaha jasa keuangan. Kategori tersebut mengalami pertumbuhan tinggi setiap
tahunnya disebabkan oleh perannya dalam mendongkrak aktivitas ekonomi di Kota
Surabaya terutama dalam akses permodalan. Tentunya semakin pesat aktivitas
ekonomi maka kebutuhan permodolan yang diwujudkan melalui pinjaman kredit akan
semakin besar sehingga pada tahun 2016 kategori lapangan usaha jasa keuangan
mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi kedua yaitu sebesar 7,65 persen.
Kategori lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan tinggi yaitu
kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi yang mengalami pertumbuhan
ekonomi pada tahun sebesar 6,98 persen. Sebagai kota yang sedang berkembang maka
kebutuhan akan teknologi otomatis semakin tinggi termasuk teknologi informasi dan
komunikasi. Hal tersebut tercermin dari semakin meningkatnya pengguna jasa
telekomunikasi (handphone) setiap tahun. Penggunaan HP saat ini sudah menjadi
barang kebutuhan untuk mendukung aktivitas sehari-hari sehingga memberikan
dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi pada kategori lapangan usaha informasi dan
komunikasi.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 12
Sementara, kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan
sepeda motor yang selama ini menjadi tumpuan perekonomian Kota Surabaya pada tahun
2016 tumbuh sebesar 6,01 persen. Lapangan ini masih tetap tumbuh tinggi meskipun
mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2015. Kinerja kategori lapangan usaha ini yang masih belum optimal
dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini yang akhirnya
mempengaruhi Keputusan masyarakat Kota surabaya untuk membatasi konsumsinya.
Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Per Kategori Lapangan Usaha Kota Surabaya
Tahun 2016*
Sumber data: BPS Kota Surabaya, Februari 2017Catatan : *) data sementara
Tabel 2.4
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surabaya
Tahun 2016* (Juta Rupiah)
Keterangan Surabaya Jawa Timur Nasional
Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,07 5,55 5,02
PDRB Atas Harga Berlaku (Juta Rp) 452.345.242,07 1.855.040.000 12.406.800.000
PDRB Atas Harga Konstan (Juta Rp) 343.914.132,30 1.405.240.000 9.433.000.000
PDRB Perkapita (Juta Rp) 156,86 47,96
Sumber data: BPS Kota Surabaya dan Bappeko Surabaya,diolah,Februari 2017
Catatan : *) data sementara
Pada tahun 2016, Nilai Produk Domestik Regional Bruto kota Surabaya atas dasar
harga berlaku sebesar Rp452.345.242,07juta sementara PDRB atas dasar harga konstan
sebesar Rp343.914.132,30 juta. Nilai PDRB tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun
2015 baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan
ekonomi Kota Surabaya pada tahun 2016 sebesar 6,07 persen. Selain itu, capaian
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 13
pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa
Timur dan Nasional.sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.4.
d. Inflasi Kota Surabaya
Indikator ekonomi lainnya yang dapat digunakan sebagai berometer dalam mengukur
kinerja perekonomian suatu wilayah adalah inflasi. Capaian inflasi digunakan sebagai salah satu
indikator untuk mengetahui kondisi kestabilan harga barang dan jasa.
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2016 Kota Surabaya
mengalami inflasi sebesar 3,22 persen yang mengalami penurunan dibandingkan inflasi tahun
2015 sebesar 3,43 persen. Jika dibandingkan capaian inflasi pada tahun 2015, semakin
terkendalinya inflasi Kota Surabaya tersebut merupakan capaian keberhasilan program
Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga kestabilan harga komoditi di Kota Surabaya.
Meskipun pada tahun 2016 capaian inflasi Kota Surabaya masih lebih tinggi dibanding
dengan capaian inflasi Provinsi sebesar 2,74 persen serta capaian inflasi Nasional yang
sebesar 3,02 persen, namun pengendalian inflasi di Kota Surabaya sudah dapat dikatakan
cukup baik, yakni masih dalam sasaran inflasi yang telah ditetapkan yaitu 4%±1%.
Meskipun capaian inflasi Kota Surabaya lebih tinggi dibanding Provinsi dan
Nasional, namun kondisi tersebut dapat dikatakan cukup wajar dimana capaian Provinsi dan
Nasional merupakan capaian rata-rata akumulasi dari inflasi Kab/Kota yang masing-masing
masing-masing memiliki capaian yang bervariasi. Sebaliknya, capaian inflasi Kota Surabaya
yang sedikit lebih tinggi dipengaruhi oleh karakteristik Kota Surabaya yang cukup berbeda
dengan karakteristik kab/kota lain di Jawa Timur dan Nasional seperti jumlah penduduk,
komposisi pemakaian listrik dan bahan bakar, fasilitas pendidikan, tingkat daya beli,
ketersediaan komoditi pangan dan aksesibilitas dan faktor lainnya.
Berdasarkan disagregasinya, selama tahun 2016, inflasi Kota Surabaya sebagian besar
dipicu oleh kelompok inti dan kelompok barang bergejolak. Komoditi-komoditi yang
menyumbang inflasi terbesar terhadap pembentukan inflasi Kota Surabaya pada tahun 2016
antara lain, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, rokok kretek filter, perguruan tinggi,
sekolah dasar, teh manis, sewa rumah,gula pasir dan tukang bukan mandor.
Sama seperti kondisi tahun 2015, inflasi yang disebabkan oleh harga yang diatur
pemerintah pusat (administeredprice) di tahun 2016 cenderung menjadi penyumbang deflasi karena
terjadi penurunan harga bahan bakar minyak khususnya harga bensin sebagai imbas menurunnya
harga minyak dunia. Selengkapnya terkait kondisi inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
terangkum dalam Gambar 2.3.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 14
Gambar 2.3
Perkembangan Inflasi Kota Surabaya, Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2011 - Tahun 2016 (%)
Sumber data: BPS Kota Surabaya, Februari 2017
2.2. Kebijakan Keuangan
a. Pendapatan Daerah
Memperhatikan potensi yang masih akan dihadapi pada Tahun 2016, maka sasaran
pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan penerimaan daerah
lainnya, yang tercermin dari adanya peningkatan realisasi penerimaan PAD sebesar 101,35%
dari Rp4.035.649.478.397,97 pada tahun 2015, dibandingkan dengan realisasi untuk tahun
anggaran 2016 sebesar Rp4.090.206.769.387,53.
Terkait gambaran proyeksi pendapatan di atas, maka pendapatan daerah yang
merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah
diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan
konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Selain itu, perlu tetap
dihindari upaya peningkatan peneriman pajak dan retribusi daerah yang akan menambah
beban masyarakat dan dapat menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun
jangka panjang.
b. Belanja Daerah
1. Pada sisi belanja daerah, dana yang disediakan akan digunakan untuk mendukung
pelaksanaan program RPJM Daerah sebesar Rp4.824.751.533.910,00 dan dialokasikan
untuk belanja non program sebesar Rp2.326.910.015.520,48.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 15
2. Sehubungan dengan aspek belanja daerah ini, maka penggunaan belanja daerah
diharapkan dapat lebih diarahkan dalam mendukung peningkatan nilai tambah sektor-
sektor ekonomi yang akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan
ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja sebagai upaya untuk turut meningkatkan
perluasan lapangan kerja guna menurunkan angka kemiskinan. Beberapa sektor tersebut
adalah sektor perdagangan-hotel-restoran, sektor industri pengolahan (pendukung sektor
jasa), sektor pengangkutan–komunikasi dan sektor jasa-jasa, serta sektor konstruksi.
3. Penggunaan belanja juga harus dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kebutuhan
dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman), penanggulangan
masalah sosial, menjaga kelayakan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
4. Keseluruhan upaya penggunaan belanja sebagaimana tersebut diatas harus tetap dalam
koridor pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelaksanaan program daerah yang
telah tertuang dalam target APBD tahun 2016.
c. Pembiayaan
1. Pada sisi pembiayaan daerah yang direncanakan, penerimaan sebesar
Rp1.414.929.806.904,82 dan pengeluaran sebesar Rp20.000.000.000,00.
2. Terkait dengan aspek pembiayaan daerah ini, maka pada sisi penerimaan pembiayaan
daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan
memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dalam mengantisipasi munculnya defisit
anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Disamping itu pula dalam kaitan penerimaan
pembiayaan ini perlu mulai dipertimbangkan untuk mencari alternatif sumber-sumber
pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Selanjutnya dari sisi pengeluaran pembiayaan, harus dapat memenuhi kewajiban
angsuran utang pokok serta penyertaan modal yang ditujukan untuk meningkatkan
kinerja BUMD.
2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD
Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2016 direncanakan sebesar
Rp8.115.231.350.395,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp5.960.102.058.775,00,
Belanja Modal sebesar Rp2.144.518.665.570,00, Belanja Tidak Terduga sebesar
Rp10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp610.626.050,00. Sedangkan Anggaran
Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2015 direncanakan sebesar
Rp7.928.337.395.393,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp5.428.462.664.366,00,
Belanja Modal sebesar Rp2.486.345.703.617,00, Belanja Tidak Terduga sebesar
Rp10.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp3.529.027.410,00.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 16
Realisasi belanja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 adalah sebesar
Rp7.151.661.549.430,48 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp5.362.267.504.603,48 dan
Belanja Modal sebesar Rp1.789.394.044.827,00. Sedangkan realisasi belanja Pemerintah Kota
Surabaya Tahun 2015 adalah sebesar Rp6.490.359.759.532,00 yang terdiri dari Belanja Operasi
sebesar Rp4.705.234.504.032,00 dan Belanja Modal sebesar Rp1.785.125.255.500,00.
Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2016 direncanakan
sebesar Rp6.720.301.543.490,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp3.944.467.129.125,00, Pendapatan transfer sebesar Rp2.770.834.414.365,00 dan Lain-lain
Pendapatan yang sah sebesar Rp5.000.000.000,00. Dibanding Anggaran Pendapatan Pemerintah
Kota Surabaya pada Tahun 2015 direncanakan sebesar Rp6.642.257.716.374,00 yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.782.647.234.297,00, Pendapatan transfer sebesar
Rp2.834.807.600.077,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp24.802.882.000,00.
Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2016 adalah sebesar
Rp6.825.754.275.891,53 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp4.090.206.769.387,53, Pendapatan transfer sebesar Rp2.730.547.506.504,00 dan Lain-lain
Pendapatan yang sah sebesar Rp5.000.000.000,00. Sedangkan Realisasi pendapatan Pemerintah
Kota Surabaya pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp6.619.031.160.936,97 yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4.035.649.478.397,97, Pendapatan transfer sebesar
Rp2.558.578.800.539,00 dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar Rp24.802.882.000,00.
Berikut ini ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2016 dan 2015.
Tabel 2.5
Rencana dan Realisasi Belanja Program
Tahun 2016
KODEPROG
NAMA PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.940.090.193,00 6.257.852.894,00 90,17
1 01 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
3.755.724.460,00 2.912.639.590,00 77,55
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 40.247.020.030,00 34.325.285.320,00 85,29
1 01 16Program Wajib Belajar Pendidikan DasarSembilan Tahun
586.596.743.820,00 527.665.213.788,00 89,95
1 01 17 Program Pendidikan Menengah 212.787.758.260,00 179.677.494.632,00 84,44
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal 38.847.596.190,00 38.200.120.680,00 98,33
1 01 20Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan
97.571.124.121,00 90.166.941.580,00 92,41
1 01 23 Program Peningkatan Prestasi Non Akademik 4.849.478.600,00 4.026.895.030,00 83,04
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 17
KODEPROG
NAMA PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.663.516.737,00 163.120.885.401,00 86,01
1 02 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
34.544.838.119,00 25.851.947.168,00 74,84
1 02 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 139.597.756.969,00 110.821.757.782,00 79,39
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 69.921.684.457,00 51.248.940.969,00 73,29
1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 8.719.420.280,00 6.602.109.595,00 75,72
1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 73.111.075.305,00 55.639.931.638,00 76,10
1 02 24Program Pelayanan Kesehatan PendudukMiskin
214.841.219.311,00 196.833.145.575,00 91,62
1 02 25
Program Pengadaan, Peningkatan danPerbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu danJaringannya
43.733.942.654,00 34.565.029.862,00 79,03
1 02 26
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana danPrasarana Rumah Sakit/Rumah SakitJiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah SakitMata
96.329.082.477,00 90.818.635.404,00 94,28
1 02 32Program Peningkatan Keselamatan IbuMelahirkan dan Anak
38.811.897.132,00 34.870.219.217,00 89,84
1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.516.308.230,00 23.775.303.938,00 83,37
1 03 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
7.155.098.134,00 6.188.353.039,00 86,49
1 03 28 Program Pengendalian Banjir 558.559.997.620,00 509.995.062.792,00 91,31
1 03 31Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalandan Jembatan
242.455.920.894,00 198.286.625.681,00 81,78
1 03 32Program Pembangunan Jaringan Air BersihPerkotaan
6.102.901.401,00 --
1 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.574.984.472,00 20.837.618.374,00 96,58
1 04 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.204.942.988,00 1.875.072.536,00 85,04
1 04 21 Program Utilitas Perkotaan 197.139.696.975,00 165.455.635.633,00 83,93
1 04 22 Program Perumahan dan Permukiman 303.929.354.116,00 170.687.403.690,00 56,16
1 04 23Program Pencegahan dan PenanggulanganKebakaran
39.930.673.458,00 35.763.112.349,00 89,56
1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.320.649.650,00 5.881.816.171,00 93,06
1 05 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
156.486.109.232,00 150.632.686.734,00 96,26
1 05 18 Program Penataan Ruang 32.040.391.015,00 31.006.495.026,00 96,77
1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.414.687.520,00 3.090.256.046,00 90,50
1 06 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
805.550.431,00 636.577.003,00 79,02
1 06 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 17.319.542.290,00 15.030.723.242,00 86,78
1 06 26Program Pengendalian Pelaksanaan KebijakanKepala Daerah
1.654.051.080,00 1.615.131.145,00 97,65
1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.277.886.128,00 6.637.492.080,00 64,58
1 07 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
6.920.464.820,00 5.061.631.795,00 73,14
1 07 21 Program Pengembangan Sistem Transportasi 153.034.505.731,00 143.149.843.190,00 93,54
1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.340.477.471,00 5.642.772.729,00 89,00
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 18
KODEPROG
NAMA PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1 08 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.568.206.617,00 2.362.936.405,00 92,01
1 08 16Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
12.049.383.708,00 11.207.281.684,00 93,01
1 08 24Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)
66.715.304.351,00 58.198.120.685,00 87,23
1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota 295.119.429.748,00 279.725.665.646,00 94,78
1 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.822.294.794,00 2.512.509.374,00 89,02
1 09 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
792.348.629,00 680.320.838,00 85,86
1 09 19Program Sertifikasi Tanah Milik PemerintahKota
7.928.297.032,00 6.359.776.296,00 80,22
1 09 20Program Pengadaan Tanah dan/atau Bangunanbagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
337.975.892.544,00 267.272.019.298,00 79,08
1 10 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.907.270.629,00 5.927.281.159,00 85,81
1 10 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.816.855.971,00 1.905.489.780,00 67,65
1 10 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 16.364.960.571,00 14.275.956.248,00 87,23
1 11 20Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan dan Anak
8.912.015.174,00 8.061.190.565,00 90,45
1 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.064.430.196,00 2.919.574.859,00 95,27
1 12 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
3.388.140.864,00 3.198.428.181,00 94,40
1 12 15 Program Keluarga Berencana 3.497.561.116,00 3.241.438.256,00 92,68
1 12 25 Program Bina Keluarga 620.110.260,00 591.779.240,00 95,43
1 13 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.579.558.866,00 2.419.505.159,00 93,80
1 13 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.106.247.430,00 898.938.677,00 81,26
1 13 16Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
174.277.572.810,00 166.295.666.982,00 95,42
1 13 21Program Pemberdayaan KelembagaanKesejahteraan Sosial
17.634.580.742,00 15.901.034.695,00 90,17
1 14 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.925.814.246,00 1.780.246.458,00 92,44
1 14 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
586.662.133,00 407.985.895,00 69,54
1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 10.990.459.737,00 10.505.372.369,00 95,59
1 14 18Program Pengawasan dan PerlindunganKetenagakerjaan
1.555.344.550,00 1.408.869.688,00 90,58
1 14 19Program Peningkatan Kompetensi TenagaKerja dan Produktivitas
2.649.240.326,00 2.616.019.691,00 98,75
1 14 20Program Pengembangan Hubungan Industrialdan Syarat Kerja
2.078.390.136,00 1.895.592.945,00 91,20
1 15 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.542.996.385,00 3.162.921.559,00 89,27
1 15 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
2.582.106.091,00 2.353.740.399,00 91,16
1 15 17Program Pengembangan Sistem PendukungUsaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
37.703.919.615,00 34.616.023.626,00 91,81
1 15 19 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 4.497.790.310,00 3.753.649.752,00 83,46
1 16 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.581.441.867,00 1.460.774.276,00 92,37
1 16 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
411.428.215,00 370.113.007,00 89,96
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 19
KODEPROG
NAMA PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1 16 16Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi
7.328.877.738,00 6.870.016.872,00 93,74
1 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.026.752.828,00 8.685.442.047,00 96,22
1 17 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
891.649.656,00 784.938.483,00 88,03
1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.172.547.925,00 1.147.710.118,00 97,88
1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 7.946.377.159,00 7.587.077.710,00 95,48
1 18 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.258.164.055,00 2.046.622.983,00 90,63
1 18 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
644.640.848,00 492.181.893,00 76,35
1 18 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 10.351.415.648,00 9.595.567.449,00 92,70
1 18 20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahRaga
101.126.861.157,00 92.634.816.779,00 91,60
1 19 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.141.273.779,00 3.819.990.558,00 92,24
1 19 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
4.565.663.327,00 3.441.053.256,00 75,37
1 19 15Program Peningkatan Keamanan danKenyamanan Lingkungan
20.911.779.379,00 19.855.287.830,00 94,95
1 19 16Program Pemeliharaan Kantrantibmas danPencegahan Tindak Kriminal
49.094.486.047,00 47.476.254.653,00 96,70
1 20 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.496.912.988,00 87.789.889.920,00 92,90
1 20 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
20.195.458.896,00 17.179.309.788,00 85,07
1 20 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur
10.116.427.743,00 8.851.622.321,00 87,50
1 20 15Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah
71.476.621.197,00 60.278.265.107,00 84,33
1 20 16Program Peningkatan Pelayanan KedinasanKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.896.304.854,00 5.675.942.242,00 96,26
1 20 17Program Peningkatan dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah
69.778.191.045,00 64.852.917.762,00 92,94
1 20 20Program Peningkatan Sistem PengawasanInternal dan Pengendalian PelaksanaanKebijakan KDH
3.956.875.405,00 3.722.150.753,00 94,07
1 20 25Program Peningkatan Kerjasama AntarPemerintah Daerah
13.467.378.594,00 6.450.849.419,00 47,90
1 20 26Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
4.007.358.172,00 3.833.356.537,00 95,66
1 20 28Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan
2.293.777.696,00 2.025.017.423,00 88,28
1 20 29 Program Penataan Daerah Otonom 115.551.827.293,00 109.515.027.694,00 94,78
1 20 30Program Pengelolaan Sarana dan PrasaranaAparatur
69.473.707.570,00 43.631.959.845,00 62,80
1 21 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 750.481.161,00 673.547.195,00 89,75
1 21 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
221.177.577,00 180.108.272,00 81,43
1 21 30Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)
1.954.277.218,00 1.787.952.890,00 91,49
1 22 20 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 10.463.332.262,00 8.958.290.491,00 85,62
1 24 15Program Perbaikan Sistem AdministrasiKearsipan
461.444.633,00 433.223.095,00 93,88
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 20
KODEPROG
NAMA PROGRAM ANGGARAN REALISASI %
1 24 16Program Penyelamatan dan PelestarianDokumen/Arsip Daerah
1.714.477.212,00 1.544.022.762,00 90,06
1 25 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.321.073.029,00 2.955.548.278,00 88,99
1 25 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.989.179.766,00 1.788.194.353,00 89,90
1 25 15Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa
11.680.838.282,00 9.584.917.769,00 82,06
1 25 19Program Peningkatan Pemanfaatan TeknologiInformasi dan Komunikasi
35.976.584.343,00 35.250.143.440,00 97,98
1 25 20 Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat 6.371.407.214,00 6.293.955.416,00 98,78
1 26 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.667.610.873,00 3.198.814.802,00 87,22
1 26 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
945.193.454,00 750.956.100,00 79,45
1 26 15Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan
22.126.165.094,00 21.719.148.668,00 98,16
2 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.125.216.731,00 6.826.916.849,00 95,81
2 01 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur
1.255.502.648,00 1.160.982.661,00 92,47
2 01 19Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan
3.928.331.349,00 2.434.014.358,00 61,96
2 01 21Program Pencegahan dan PenanggulanganPenyakit Hewan Ternak
747.707.619,00 591.833.193,00 79,15
2 01 22Program Peningkatan Produksi HasilPeternakan
1.386.820.862,00 1.264.995.206,00 91,22
2 01 25Program Pelayanan Pembibitan danPenyuluhan pertanian/Perkebunan, Perikanandan Peternakan
2.907.354.606,00 2.669.142.074,00 91,81
2 03 18Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukandan Konservasi Energi
1.253.967.104,00 1.233.743.517,00 98,39
2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 8.445.931.212,00 7.614.394.126,00 90,15
2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 9.576.657.497,00 9.121.698.243,00 95,25
2 05 15Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir
2.293.752.847,00 2.028.295.128,00 88,43
2 05 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.244.429.745,00 318.647.203,00 25,61
2 05 25 Program Pengembangan Perikanan Budidaya 1.165.616.846,00 630.504.650,00 54,09
2 06 15Program Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan
3.162.256.041,00 2.353.390.719,00 74,42
JUMLAH TOTAL 5.586.608.336.658,00 4.824.751.533.910,00 86,36
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 2016, diolah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 21
Tabel 2.6
Rencana dan Realisasi Belanja Program
Tahun 2015
KODE
KEGIATANNAMA KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.157.475.202,00 5.093.586.221,00 82,72
1 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.888.517.997,00 2.822.099.950,00 72,58
1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 34.148.293.060,00 30.202.588.230,00 88,45
1 01 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun551.243.518.991,00 476.557.688.954,00 86,45
1 01 17 Program Pendidikan Menengah 149.754.891.357,00 131.519.889.387,00 87,82
1 01 18 Program Pendidikan Non Formal 41.987.658.292,00 40.846.775.405,00 97,28
1 01 20Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan56.062.703.234,00 51.346.033.076,00 91,59
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.132.100.317,00 135.623.918.906,00 92,18
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.666.655.865,00 21.142.847.871,00 19,46
1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 250.655.329.941,00 224.817.972.513,00 89,69
1 02 25Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
33.994.826.811,00 29.143.096.294,00 85,73
1 02 32Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak31.997.369.354,00 30.373.952.993,00 94,93
1 02 33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah Sakit Mata
327.662.681.470,00 291.863.952.589,00 89,07
1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.065.754.481,00 21.331.940.150,00 88,64
1 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.243.505.692,00 4.588.270.452,00 87,50
1 03 28 Program pengendalian banjir 554.846.611.414,00 469.326.921.278,00 84,59
1 03 31 Program Pembangunan jaringan Air Bersih Perkotaan 1.822.427.229,00 311.275.417,00 17,08
1 03 32Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan
Jembatan655.989.377.416,00 551.411.693.254,00 84,06
1 04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.697.100.839,00 18.902.733.206,00 95,97
1 04 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.853.161.703,00 10.592.628.198,00 29,54
1 04 21Program Pencegahan dan Penanggulaangan
Kebakaran40.377.484.140,00 34.536.754.128,00 85,53
1 04 22 Program Utilitas Perkotaan 175.364.992.768,00 144.726.531.412,00 82,53
1 04 23 Program Perumahan dan Permukiman 154.946.449.903,00 101.838.407.855,00 65,72
1 05 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.271.863.770,00 5.341.527.566,00 85,17
1 05 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.238.471.104,00 113.922.241.982,00 94,75
1 05 18 Program Penataan Ruang 16.669.339.671,00 14.936.763.045,00 89,61
1 06 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.503.937.285,00 2.220.448.513,00 88,68
1 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 702.412.595,00 514.658.354,00 73,27
1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah 13.487.254.979,00 11.404.208.004,00 84,56
1 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.671.556.705,00 7.190.283.038,00 74,34
1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.431.573.174,00 3.475.227.915,00 78,42
1 07 21 Program Pengembangan Sistem Transportasi 121.802.709.344,00 111.635.662.493,00 91,65
1 08 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.827.298.355,00 4.584.419.092,00 94,97
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 22
KODE
KEGIATANNAMA KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 08 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1.807.272.880,00 1.521.088.246,00 84,16
1 08 16Program Pengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
11.708.750.685,00 9.910.591.515,00 84,64
1 08 24Program Pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)126.380.506.493,00 51.997.666.899,00 41,14
1 08 25 Program Pengelolaan Kebersihan Kota 408.065.226.624,00 220.507.792.931,00 54,04
1 08 26Program Pengelolaan Energi BaruTerbarukan dan Konservasi Energi
1.743.566.756,00 1.145.053.318,00 65,67
1 09 19Program Sertifikasi Tanah Milik
Pemerintah Kota5.927.768.501,00 4.288.569.621,00 72,35
1 10 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran5.906.853.483,00 4.390.438.420,00 74,33
1 10 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
1.422.592.861,00 1.204.963.273,00 84,70
1 10 15Program Penataan Administrasi
Kependudukan11.078.912.631,00 9.945.078.078,00 89,77
1 11 16Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak4.137.517.450,00 3.590.496.297,00 86,78
1 11 17Program Peningkatan Kualitas Hidupdan Perlindungan Perempuan
2.211.752.526,00 2.006.217.398,00 90,71
1 12 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran3.468.987.865,00 2.890.202.751,00 83,32
1 12 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur3.228.232.066,00 2.605.984.900,00 80,72
1 12 15 Program Keluarga Berencana 3.094.146.569,00 2.445.249.110,00 79,03
1 13 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2.626.525.468,00 2.184.351.481,00 83,17
1 13 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1.177.495.888,00 866.870.248,00 73,62
1 13 16Program Pelayanan dan RehabilitasiKesejahteraan Sosial
170.532.565.786,00 149.849.901.224,00 87,87
1 13 21Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial13.482.366.395,00 12.239.663.003,00 90,78
1 14 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.795.001.703,00 1.483.194.454,00 82,63
1 14 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
1.008.457.339,00 762.555.242,00 75,62
1 14 16Program Peningkatan Kesempatan
Kerja12.288.565.854,00 10.697.451.608,00 87,05
1 14 17Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan3.237.992.395,00 2.760.433.891,00 85,25
1 14 18Program Peningkatan KompetensiTenaga Kerja dan Produktifitas
4.704.411.875,00 3.660.712.156,00 77,81
1 15 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.379.619.946,00 1.316.795.953,00 95,45
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 23
KODE
KEGIATANNAMA KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 08 26Program Pengelolaan Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi1.743.566.756,00 1.145.053.318,00 65,67
1 09 19Program Sertifikasi Tanah Milik
Pemerintah Kota5.927.768.501,00 4.288.569.621,00 72,35
1 10 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran5.906.853.483,00 4.390.438.420,00 74,33
1 10 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1.422.592.861,00 1.204.963.273,00 84,70
1 10 15Program Penataan Administrasi
Kependudukan11.078.912.631,00 9.945.078.078,00 89,77
1 11 16Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak4.137.517.450,00 3.590.496.297,00 86,78
1 11 17Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan2.211.752.526,00 2.006.217.398,00 90,71
1 12 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur3.228.232.066,00 2.605.984.900,00 80,72
1 12 15 Program Keluarga Berencana 3.094.146.569,00 2.445.249.110,00 79,03
1 13 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2.626.525.468,00 2.184.351.481,00 83,17
1 13 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1.177.495.888,00 866.870.248,00 73,62
1 13 16Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial170.532.565.786,00 149.849.901.224,00 87,87
1 13 21Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial13.482.366.395,00 12.239.663.003,00 90,78
1 14 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.795.001.703,00 1.483.194.454,00 82,63
1 14 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1.008.457.339,00 762.555.242,00 75,62
1 14 16Program Peningkatan Kesempatan
Kerja12.288.565.854,00 10.697.451.608,00 87,05
1 14 17
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
3.237.992.395,00 2.760.433.891,00 85,25
1 14 18Program Peningkatan Kompetensi
Tenaga Kerja dan Produktifitas4.704.411.875,00 3.660.712.156,00 77,81
1 15 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.379.619.946,00 1.316.795.953,00 95,45
1 15 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur658.322.362,00 569.670.330,00 86,53
1 15 17
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
58.858.198.443,00 26.510.909.798,00 45,04
1 15 18Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi3.100.927.519,00 2.749.253.674,00 88,66
1 16 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.326.368.151,00 1.292.693.074,00 97,46
1 16 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur381.262.295,00 338.176.425,00 88,70
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 24
KODE
KEGIATANNAMA KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 16 16Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi5.649.187.213,00 5.282.233.793,00 93,50
1 17 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.126.721.276,00 7.752.576.020,00 95,40
1 17 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur819.990.307,00 715.461.840,00 87,25
1 17 17Program Pengelolaan Keragaman
Budaya5.991.272.118,00 5.804.908.000,00 96,89
1 18 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.509.831.466,00 1.355.780.269,00 89,80
1 18 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur905.148.158,00 729.091.198,00 80,55
1 19 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran2.920.021.023,00 2.610.691.792,00 89,41
1 19 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur3.651.155.000,00 2.995.466.066,00 82,04
1 19 16Program pemeliharaan kamtrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal48.925.757.747,00 44.702.863.833,00 91,37
1 20 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran86.481.195.817,00 79.442.179.814,00 91,86
1 20 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur72.721.359.525,00 66.776.899.987,00 91,83
1 20 15Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah59.659.183.870,00 34.747.150.586,00 58,24
1 20 17
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
62.576.317.671,00 49.973.720.243,00 79,86
1 20 20
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
6.147.688.015,00 5.375.052.907,00 87,43
1 20 24Program Mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat295.697.860,00 270.925.948,00 91,62
1 20 25Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah5.773.231.984,00 4.077.929.882,00 70,64
1 20 26Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan3.483.390.530,00 3.069.721.254,00 88,12
1 20 29Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur16.146.958.846,00 13.046.081.182,00 80,80
1 20 31Program Penataan Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan127.126.694.514,00 115.016.501.051,00 90,47
1 20 32 Program Penataan Daerah Otonom 4.575.983.028,00 3.802.213.419,00 83,09
1 21 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran581.167.973,00 528.903.109,00 91,01
1 21 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur224.199.497,00 196.183.548,00 87,50
1 21 16Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Pertanian/Perkebunan)4.391.660.628,00 2.625.015.037,00 59,77
1 22 20 Program Penanggulangan Kemiskinan 11.556.306.726,00 9.974.295.498,00 86,31
1 24 15Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan2.245.589.969,00 1.893.080.642,00 84,30
1 25 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.721.439.073,00 1.433.127.056,00 83,25
1 25 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur2.024.650.570,00 1.413.285.167,00 69,80
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 25
KODEKEGIATAN
NAMA KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 25 15Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa8.934.274.850,00 8.197.717.411,00 91,76
1 25 19Program peningkatan Pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi31.973.598.568,00 29.534.065.089,00 92,37
1 26 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran1.692.228.804,00 1.510.114.776,00 89,24
1 26 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur622.407.135,00 489.772.961,00 78,69
1 26 21Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan
20.029.124.404,00 19.300.651.122,00 96,36
2 01 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran6.342.016.050,00 6.126.398.478,00 96,60
2 01 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur1.475.968.091,00 1.331.895.435,00 90,24
2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 4.337.879.512,00 2.840.268.224,00 65,48
2 04 15Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata11.596.341.709,00 11.064.178.803,00 95,41
2 04 16Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata1.126.894.726,00 1.108.261.519,00 98,35
2 05 15Program pemberdayaan ekonomimasyarakat pesisir
3.798.009.152,00 2.598.442.918,00 68,42
2 06 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1.773.730.793,00 1.682.322.366,00 94,85
2 06 02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kantor1.359.765.805,00 1.150.409.530,00 84,60
2 06 15Program Perlindungan Konsumen dan
pengamanan perdagangan670.604.309,00 536.128.255,00 79,95
2 06 19Program Pembinaan pedagang kaki limadan asongan
13.182.376.755,00 9.822.539.623,00 74,51
5.333.988.736.348,00 4.288.087.411.764,00 80,39
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 2015, diolah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 26
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan
semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat
dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan
instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk
tercapainya tujuan bernegara.
Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2016 sebesar
Rp6.720.301.543.490.00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar
Rp3.944.467.129.125,00, Dana Perimbangan sebesar Rp1.795.430.214.560,00, Bagi Hasil Pajak
Provinsi sebesar Rp970.489.960.582,00, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah
daerah Lainnya Rp3.554.900.000,00, Dana Bagi Hasil Lainnya Rp1.359.339.223,00 dan Lain-
lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5.000.000.000,00. Sedangkan Anggaran Pendapatan
Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2015 sebesar Rp6.642.257.716.374.00 yang terdiri dari
Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp3.782.647.234.297,00, Dana Perimbangan sebesar
Rp1.510.882.244.633,00, Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp856.175.299.211,00, Penyesuaian
dan Otonomi Khusus Rp463.025.317.000,00, Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah
daerah Lainnya Rp3.365.400.000,00, Dana Bagi Hasil Lainnya Rp1.359.339.223,00 dan Lain-
lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24.802.882.000,00.
Sedangkan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2016 adalah
sebesar Rp6.825.754.275.891,53 (tercapai 101,57%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah
sebesar Rp4.090.206.769.387,53 (tercapai 103,69%), Dana Perimbangan sebesar
Rp1.941.019.526.654,00 (tercapai 108,11%), Bagi Hasil Pajak Propinsi sebesar
Rp786.702.579.850,00 (tercapai 81,06%), Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya sebesar Rp2.825.400.000,00 (tercapai 79,48%), Lain-lain pendapatan daerah
yang sah Rp5.000.000.000,00 (tercapai 100%). Dibandingkan dengan realisasi pendapatan
Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp6.619.031.160.936,97 (tercapai
99,65%) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4.035.649.478.397,97 (tercapai
106,69%), Dana Perimbangan sebesar Rp1.384.772.424.683,00 (tercapai 91,65%), Bagi Hasil
Pajak Propinsi sebesar Rp707.673.658.856,00 (tercapai 82,66%), Penyesuaian dan otonomi
khusus sebesar Rp463.025.317.000,00 (tercapai 100%), Bantuan Keuangan dari Propinsi atau
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 27
Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp3.107.400.000,00 (tercapai 92,33%), Lain-lain
pendapatan daerah yang sah Rp24.802.882.000,00 (tercapai 100%).
Anggaran Belanja Pemerintah Kota Surabaya pada Tahun 2016 sebesar
Rp8.115.231.350.395,00 dan tahun 2015 sebesar Rp7.928.337.395.393,00. Sedangkan realisasi
belanja Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 adalah sebesar Rp7.151.661.549.430,48 dan
tahun 2015 adalah sebesar Rp6.490.359.759.532,00 yang terdiri dari belanja tidak langsung
tahun 2016 sebesar Rp2.326.910.015.520,48 dan tahun 2015 sebesar Rp2.202.272.347.768,00,
belanja langsung / program tahun 2016 sebesar Rp4.824.751.533.910,00 dan tahun 2015 sebesar
Rp4.288.087.411.764,00.
Realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp6.825.754.275.891,53 bila dibandingkan
dengan pengeluaran belanja sebesar Rp7.151.661.549.430,48 maka terjadi defisit sebesar
Rp325.907.273.538,95. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2016 adalah sebesar
Rp1.414.942.990.240,82 dan pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
sebesar Rp20.000.000.000,00 sehingga menghasilkan SILPA tahun 2016 sebesar
Rp1.069.035.716.701,87. Sedangkan Realisasi pendapatan pada tahun 2015 sebesar
Rp6.619.031.160.936,97 bila dibandingkan dengan pengeluaran belanja sebesar
Rp6.490.395.759.532,00 maka terjadi surplus sebesar Rp128.671.401.404,97 Sedangkan
penerimaan pembiayaan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp1.311.550.405.499,85 dan
pengeluaran pembiayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebesar Rp25.292.000.000,00
sehingga menghasilkan SILPA tahun 2015 sebesar Rp1.414.929.806.904,82. Secara rinci
realisasi APBD kota Surabaya Tahun 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 28
Tabel 3.1.1Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2016
No. Uraian Anggaran Realisasi
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah 3.944.467.129.125,00 4.090.206.769.387,53
b. Dana Perimbangan 1.795.430.214.560,00 1.941.019.526.654,00
c. Hibah - -
d. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 970.489.960.582,00 786.702.579.850,00
e. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus - 0,00
f. Bantuan Keuangan dari Propinsi 3.554.900.000,00 2.825.400.000,00
g. Bagi Hasil Lainnya Propinsi 1.359.339.223,00 0,00
h. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan 6.720.301.543.490,00 6.825.754.275.891,53
2. Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai 2.226.029.492.379,00 2.092.288.193.728,00
b. Belanja Subsidi 22.172.976.000,00 19.005.408.000,00
c. Belanja Hibah 267.632.969.713,00 214.488.143.792,48
d. Belanja Bantuan Sosial - -
e.Belanja Bagi Hasil & Pemerintah Daerah
Lainnya610.626.050,00 -
f.
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan PemerintahanDesa
2.176.949.595,00 1.128.270.000,00
g. Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 -
Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.528.623.013.737,00 2.326.910.015.520,48
Belanja Langsung/Program
a. Belanja Pegawai 485.875.910.620,00 448.667.099.371,00
b. Belanja Barang dan Jasa 2.956.213.760.468,00 2.586.690.389.712,00
c. Belanja Modal 2.144.518.665.570,00 1.789.394.044.827,00
Jumlah Belanja Langsung/Program 5.586.608.336.658,00 4.824.751.533.910,00
Jumlah Belanja Daerah 8.115.231.350.395,00 7.151.661.549.430,48
Surplus/Defisit (1.394.929.806.905,00) (325.907.273.538,95)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan 1.414.929.806.904,82 1.414.942.990.240,82
b. Pengeluaran 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan 1.394.929.806.904,82 1.394.942.990.240,82
SILPA Tahun 2014 - 1.069.035.716.701,87
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 2016, diolah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 29
Tabel 3.1.2Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2015
No. Uraian Anggaran Realisasi
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah 3.782.647.234.297,00 4.035.649.478.397,97
b. Dana Perimbangan 1.510.882.244.633,00 1.384.772.424.683,00
c. Hibah - -
d. Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 856.175.299.221,00 707.673.658.856,00
e. Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus 463.025.317.000,00 463.025.317.000,00
f. Bantuan Keuangan dari Propinsi 3.365.400.000,00 3.107.400.000,00
g. Bagi Hasil Lainnya Propinsi 1.359.339.223,00 0,00
h. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 24.802.882.000,00 24.802.882.000,00
Jumlah Pendapatan 6.642.257.716.374,00 6.619.031.160.936,97
2. Belanja Daerah
Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai 2.148.743.837.057,00 1.949.428.530.122,00
b. Belanja Bunga - -
c. Belanja Hibah 428.341.520.833,00 252.111.246.646,00
d. Belanja Bantuan Sosial 1.651.000.000,00 -
e.Belanja Bagi Hasil & Pemerintah Daerah
Lainnya3.529.027.410,00 -
f.
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa
2.083.273.745,00 732.571.000,00
g. Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 -
Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.594.348.659.045,00 2.202.272.347.768,00
Belanja Langsung/Program
a. Belanja Pegawai 430.459.688.706,00 376.989.023.238,00
b. Belanja Barang dan Jasa 2.417.183.344.025,00 2.125.973.133.026,00
c. Belanja Modal 2.486.345.703.617,00 1.785.125.255.500,00
Jumlah Belanja Langsung/Program 5.333.988.736.348,00 4.288.087.411.764,00
Jumlah Belanja Daerah 7.928.337.395.393,00 6.490.359.759.532,00
Surplus/Defisit (1.286.079.679.019,00) 128.671.401.404,97
3. Pembiayaan
a. Penerimaan 1.311.544.540.066,85 1.311.550.405.499,85
b. Pengeluaran 25.464.861.048,00 25.292.000.000,00
Jumlah Pembiayaan 1.286.079.679.018,85 1.286.258.405.499,85
SILPA Tahun 2015 - 1.414.929.806.904,82
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 2015, diolah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 30
3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Tabel 3.2.1Rekapitulasi Pendapatan Daerah Berdasarkan SKPD
Tahun 2016
No Nama SKPD Anggaran Realisasi 2016 Realisasi 2015
1 Dinas Kesehatan 97.498.230.406,00 102.441.915.000,00 93.191.926.000,00
2Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad
Soewandhie151.458.788.683,00 156.372.263.700,77 147.951.956.505,36
3 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 42.898.939.594,00 64.506.765.536,74 48.592.687.342,94
4 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan - 73.210.000,00
5 Dinas Kebakaran 936.480.600,00 810.361.600,00 1.735.527.900,00
6 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 103.602.647.578,00 80.678.240.421,94 336.266.470.005,93
7 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 189.000.558.288,00 250.299.249.444,90 250.191.695.682,00
8 Dinas Perhubungan 48.617.270.121,00 48.264.476.530,00 40.525.687.107,00
9 Badan Lingkungan Hidup 6.210.505.776,00 6.210.586.776,00 10.164.825.855,60
10 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 84.777.317.759,00 70.003.657.922,00 61.547.880.288,20
11 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.600.400.301,00 3.134.050.301,00 2.948.910.000,00
12 Dinas Tenaga Kerja 7.541.453.400,00 5.525.351.500,00 622.600.200,00
13Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah347.505.500,00 459.731.900,00 370.705.200,00
14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.500.210.000,00 6.569.794.272,00 6.108.601.164,00
15 Dinas Pemuda dan Olahraga 1.136.000.000,00 379.397.000,00 760.243.000,00
16 BagianPerlengkapan 1.767.421.504,00 1.899.361.504,00 1.502.566.049,00
17 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 5.975.363.306.640,00 6.026.567.967.012,18 5.615.505.934.416,95
18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 702.599.320,00 1.191.211.190,00 17.886.800,00
19 Badan Arsip dan Perpustakaan 8.797.500,00 16.194.600,00 323.176.740,00
20 Dinas Pertanian 333.110.520,00 350.489.680,00 701.880.680,00
21 Dinas Komunikasi dan Informatika - - -
6.720.301.543.490,00 6.825.754.275.891,52 6.619.031.160.936,98J U M LAH
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, 2016, diolah
a. Penjelasan terkait capaian target pendapatan
Penjelasan terkait belum tercapainya target pendapatan pada beberapa SKPD selama tahun
2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Dinas Kebakaran
Sampai akhir tahun 2016 Dinas Kebakaran tidak mampu mencapai target pendapatannya
karena adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 8 Tahun 2016 tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran. Mulai tanggal 9 Agustus 2016 sudah tidak dilakukan penarikan
retribusi lagi.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 31
2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah tidak mampu mencapai target pendapatan
sampai dengan akhir triwulan IV karena ada pembayaran HGB di atas HPL yang belum
terealisasi.
3. Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan pada akhir tahun 2016 ini pendapatannya hampir mencapai
pendapatan sesuai yang ditargetkan. Penyebab utama yang menyebabkan Dinas
Perhubungan tidak dapat mencapai 100% pendapatannya adalah belum semua pengguna
jasa parkir meminta karcis parkir.
- Terkait permasalahan di atas, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan
adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat maupun juru parkir terkait karcis
parkir.
4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Kebersihan dan Pertamanan pada Triwulan IV ini pencapaian target pendapatannya
tidak mencapai target pendapatan karena tarif untuk Rumah Tangga (RT1), (RT2) sebesar
Rp500,-/bulan dan (RT3) sebesar Rp750,-/bulan relatif rendah (65% dari total Wajib
Retribusi Persampahan), dan realisasi pembayaran kompensasi lahan makam tergantung
pada permohonan pengembang/perusahaan.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Realisasi pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hampir mencapai target
pendapatan sampai dengan akhir tahun 2016. Penyebab tidak tercapainya pendapatan
sebesar 100% disebabkan karena ada pekerjaan basement di Gedung Balai Pemuda, serta
kurangnya sarana dan prasarana di gedung THR yang mengakibatkan kurangnya minat
pengunjung.
6. Dinas Pemuda dan Olahraga
Pencapaian pendapatan Dinas Pemuda dan Olahraga belum mencapai target sampai akhir
triwulan IV karena Gedung Gelora 10 Nopember sedikit peminat. Kompetisi
(pertandingan ISL) di Gelora Bung Tomo berhenti sehingga mempengaruhi pendapatan.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 32
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Secara keseluruhan pendapatan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan telah
memenuhi target pendapatan, adapun dalam pelaksanaanya ada beberapa pajak daerah
yang pencapaiannya melebihi target anggaran, ada juga yang tidak mencapai target yaitu
Pajak Hiburan. Tidak tercapainya Pajak Hiburan ini dikarenakan adanya :
- Penurunan minat penonton untuk menonton film di bioskop dan tidak banyak film
yang bisa ditonton oleh semua kalangan.
- Penurunan jumlah hiburan insidentil.
b. Penjelasan terkait capaian target belanja
Tabel 3.2.2Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD
Tahun 2016
Anggaran Realisasi1 Dinas Pendidikan 1.942.398.222.600,00 1.748.714.995.811,00 90,03
2 Dinas Kesehatan 665.439.124.960,00 576.841.111.844,00 86,69
3Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Mohamad Soewandhie253.314.695.057,00 221.875.593.528,00 87,59
4Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti
Dharma Husada131.769.292.950,00 110.872.726.929,00 84,14
5Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan1.306.617.862.728,00 1.076.196.413.368,00 82,37
6 Dinas Kebakaran 86.047.293.465,00 80.259.743.551,00 93,27
7 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah202.085.661.981,00
126.518.252.949,00 62,61
8 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 583.969.338.964,00 559.748.371.862,00 95,85
9 Badan Perencanaan Pembangunan 33.653.488.421,00 30.663.949.057,00 91,12
10 Dinas Perhubungan 238.139.388.250,00 219.084.453.756,00 92,00
11 Badan Lingkungan Hidup 23.131.601.292,00 21.857.454.370,00 94,49
12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 629.339.054.444,00 570.004.911.228,00 90,57
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil26.334.861.642,00
22.914.419.717,00 87,01
14Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Keluarga Berencana
40.326.034.461,0037.250.116.411,00 92,37
15 Dinas Sosial 203.697.429.251,00 192.845.103.295,00 94,67
16 DinasTenaga Kerja 29.196.475.327,00 27.570.476.027,00 94,43
17Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah
21.571.335.681,0019.222.896.278,00 89,11
18Badan Koordinasi Pelayanan dan
Penanaman Modal
16.405.968.970,0015.583.181.917,00 94,98
19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 48.195.382.017,00 45.817.496.925,00 95,07
20 Dinas Pemuda dan Olahraga 115.451.307.495,00 106.176.425.617,00 91,97
21Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
33.049.133.528,0030.945.212.106,00 93,63
22 Satuan Polisi Pamong Praja 49.840.498.662,00 47.702.447.899,00 95,71
23 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 23.025.418.602,00 21.803.110.342,00 94,69
24Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
5.154.527.875,004.891.960.901,00 94,91
25Bagian Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
8.706.055.225,007.337.707.740,00 84,28
26 Bagian Hukum 11.597.037.145,00 11.187.096.543,00 96,47
27 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 5.351.218.314,00 4.863.483.365,00 90,89
%Nomor Nama SKPD2016
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 33
Anggaran Realisasi28 Bagian Kerjasama 17.386.985.719,00 10.229.404.569,00 58,83
29 Bagian Bina Program 15.205.003.115,00 14.495.926.891,00 95,34
30 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah4.092.810.214,00
3.813.154.041,00 93,17
31 Bagian Kesejahteraan Rakyat 4.797.386.803,00 4.512.037.154,00 94,05
32 Bagian Umum dan Protokol 81.254.091.117,00 78.368.326.428,00 96,45
33 Bagian Perlengkapan 80.282.624.864,00 53.677.098.119,00 66,86
34 Bagian Hubungan Masyarakat 11.111.701.762,00 10.761.875.439,00 96,8535 Sekretariat DPRD 92.339.101.715,00 77.808.538.597,00 84,26
36Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan
450.982.648.514,00373.077.483.947,00 82,73
37 Inspektorat 17.295.324.179,00 16.559.102.001,00 95,74
38 Kecamatan Genteng 13.710.518.320,00 12.954.384.286,00 94,49
39 Kecamatan Simokerto 13.136.016.139,00 12.108.266.047,00 92,1840 Kecamatan Tegalsari 13.363.264.896,00 12.865.891.398,00 96,28
41 Kecamatan Bubutan 14.409.718.362,00 13.752.762.560,00 95,44
42 Kecamatan Kenjeran 12.841.750.361,00 12.484.728.715,00 97,22
43 Kecamatan Pabean Cantian 13.829.287.988,00 13.293.314.579,00 96,12
44 Kecamatan Semampir 14.192.219.284,00 13.738.932.191,00 96,81
45 Kecamatan Krembangan 13.066.218.729,00 12.480.863.093,00 95,52
46 Kecamatan Tambaksari 19.111.165.102,00 18.165.083.063,00 95,0547 Kecamatan Gubeng 16.250.410.752,00 15.591.643.872,00 95,95
48 Kecamatan Rungkut 14.938.446.947,00 14.211.259.551,00 95,13
49 Kecamatan GunungAnyar 10.408.140.479,00 9.755.400.679,00 93,73
50 Kecamatan Tenggilis Mejoyo 10.223.889.325,00 9.684.730.930,00 94,73
51 Kecamatan Sukolilo 16.003.935.989,00 15.234.144.651,00 95,19
52 Kecamatan Mulyorejo 15.171.661.573,00 14.154.965.105,00 93,30
53 Kecamatan Wonokromo 17.693.665.316,00 16.755.713.908,00 94,70
54 Kecamatan Karang Pilang 11.046.662.376,00 10.501.644.612,00 95,0755 Kecamatan Dukuh Pakis 11.467.452.496,00 10.684.193.752,00 93,17
56 Kecamatan Gayungan 10.561.620.569,00 9.688.376.693,00 91,73
57 Kecamatan Jambangan 10.450.732.603,00 9.874.999.672,00 94,49
58 Kecamatan Wonocolo 12.498.459.575,00 11.999.688.975,00 96,01
59 Kecamatan Sawahan 17.661.575.071,00 17.026.292.692,00 96,40
60 Kecamatan Wiyung 10.871.606.983,00 10.245.732.146,00 94,24
61 Kecamatan Tandes 16.239.983.114,00 14.918.746.393,00 91,8662 Kecamatan Asem Rowo 9.585.939.942,00 8.937.296.763,00 93,23
63 Kecamatan Sukomanunggal 13.194.716.556,00 12.708.463.354,00 96,31
64 Kecamatan Benowo 10.684.200.366,00 10.179.638.850,00 95,28
65 Kecamatan Lakarsantri 13.514.753.944,00 12.891.989.719,00 95,39
66 Kecamatan Sambikerep 11.475.010.119,00 10.855.003.860,00 94,60
67 Kecamatan Pakal 12.696.818.489,00 12.024.493.672,00 94,70
68 Kecamatan Bulak 10.870.340.574,00 10.441.828.311,00 96,06
69 Badan Kepegawaian dan Diklat 23.428.678.515,00 21.372.403.531,00 91,2270 Kantor Ketahanan Pangan 4.273.592.866,00 3.961.133.536,00 92,69
71 Dinas Komunikasi dan Informatika 65.230.013.086,00 62.920.507.993,00 96,46
72 Badan Arsip dan Perpustakaan 35.595.296.135,00 34.139.587.948,00 95,91
73 Dinas Pertanian 36.718.326.859,00 31.727.948.458,00 86,41
74 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 30.259.873.286,00 27.564.577.963,00 91,09
8.115.231.350.395,00 7.153.948.694.043,00 88,15JUMLAH
%Nomor Nama SKPD2016
Sumberdata : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya 2016, diolah
Penjelasan terkait belum tercapainya target belanja beberapa SKPD selama tahun 2016 dapat
dijelaskan sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 34
1. Dinas Pendidikan
Hal - hal yang mempengaruhi penyerapan adalah sebagai berikut :
a. Perbaikan/ Pemeliharaan Kantor Dinas dan UPTD disesuaikan dengan kebutuhan
untuk perbaikan fisik /bangunan sesuai UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah.
b. Adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, diantaranya :
Kegiatan LDKS.
Kegiatan Penguatan Jiwa Kepemimpinan Siswa.
c. Pemakaian/penyerapan belanja harus sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan khususnya dalam Beasiswa Tugas Belajar S1.
2. Dinas Kesehatan
Beberapa hal yang menyebabkan belum terlaksananya belanja adalah sebagai berikut :
a. Adanya sisa anggaran pengadaan karena harga e-katalog lebih rendah.
b. Konsultasi 1000 HPK ( Hari Pertama Kehidupan) tidak terserap karena tidak
memenuhi persyaratan sebagai konsultan.
c. Tidak cukup waktu untuk lelang ulang.
d. Adanya self blocking berdasarkan surat dari SEKDA No. 900/9459/436.2.2/2016
tanggal 6 September 2016 tentang penghematan dalam rangka pelaksanaan APBD
Kota Surabaya tahun 2016.
3. RSUD dr. M.Soewandhie
Adapun rincian permasalahannya adalah sebagai berikut :
a. Penyerapan belanja disesuaikan dengan kebutuhan Rumah Sakit.
b. Adanya sisa pembayaran jasa tenaga kontrak dan sisa pembayaran listrik Rumah
Sakit.
4. RSUD Bhakti Dharma Husada
Yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja RSUD Bhakti Dharma Husada antara
lain :
a. Pada kegiatan Pelayanan Medik Rumah Sakit kebutuhan darah, laborat dan
radiologi luar menyesuaikan dengan jumlah kunjungan pasien.
b. Pada kegiatan Keperawatan Rumah Sakit kebutuhan makan minum pasien
menyesuaikan dengan jumlah pasien rawat inap.
c. Pada kegitan Pengembangan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Rumah Sakit
Kegiatan pendampingan ditunda tahun 2017 menyesuaikan jadwal dari pihak BPKP
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 35
dan Pelatihan tidak bisa terserap maksimal karena merupakan tambahan anggaran
PAK dan jadwal pelatihan juga menyesuaikan dengan pihak penyelenggara.
d. Pada kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan pengadaan obat
melalui e-katalog harga lebih murah sehingga tidak dapat direalisasi.
e. Pada kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran ada
tambahan anggaran di PAK sehingga tidak terealisasi sepenuhnya karena
terkendala waktu.
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Kendala yang ditemui dalam realisasi anggaran belanja antara lain :
a. Adanya gagal lelang karena waktu lelang tidak mencukupi antara lain kegiatan
Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum (DAK Bidang Infrastruktur Air
Minum) dan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Permukiman.
b. Pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air
Bersih, beberapa paket pekerjaan fisik tidak jadi dilaksanakan.
c. Belanja pada kegiatan Penunjang Kegiatan PNPM Perkotaan menyesuaikan dengan
kebutuhan.
d. pengadaan tanah ada kendala teknis terkait dengan peta bidang dari BPN yang tidak
bisa diprediksi serta hasil pengukuran ulang dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
yang baru diserahkan mendekati akhir tahun.
6. Dinas Kebakaran
Hal - hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja adalah:
a. Pada kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK IPD) ada
Rasionalisasi DAK sehingga belanja tidak terserap seluruhnya.
b. Pada kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum (DAK Air Minum)
tidak dapat terealisasi karena adanya Raperda asset PDAM.
c. Pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Jaringan Air
Bersih tidak terealiasi karena pekerjaan fisik tidak terlaksana.
d. Realisasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan.
7. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kendala yang mempengaruhi realisasi anggaran Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
antara lain :
a. Pada kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan Untuk Ruang Terbuka Hijau
proses penetapan lokasi untuk makam keputih seluas 23,11 serta proses
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 36
penyusunan FS ulang atas permohonan penlok di pamurbaya dilakukan oleh
Provinsi sehingga belanja tidak direalisasi.
b. Pada kegiatan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan untuk Sarana Pelayanan
Publik untuk Rusun Gununganyar sedang dalam proses penetapan lokasi oleh
Gubernur sehingga tidak ada realisasi.
c. Pada kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah ada sisa belanja
notaris, narasumber dan honorarium peneliti berkas.
8. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Hal-hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
adalah untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi)
terdapat Permasalahan terkait dengan regulasi UU 23 Tahun 2014 bahwa penerima hibah
harus berbadan hukum serta adanya program pemerintah pusat mengenai pengurangan
APBD.
9. Badan Perencanaan Pembangunan
Adapun hal yang berpengaruh pada penyerapan anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan adalah belanja Narasumber tidak terserap karena menyesuaiakan
jadwal dan belanja barang dan jasa yang menyesuaikan dengan kebutuhan.
10. Dinas Perhubungan
Adapun hal yang berpengaruh pada penyerapan anggaran adalah :
a. Pada kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Angkutan adanya
Pembangunan palang pintu perlintasan KA JPL 01A di jalan Ahmad Yani dan tenaga
operasional penjaga palang pintu tidak dapat terealisasi karena jangka waktu
pelaksanaan tidak mencukupi.
b. Pada kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan ada penyusunan
SPM dan SOP dan Dokumen Tender tidak dapat dilaksanakan dikarenakan rencana
implementasi Pilot Project Trunk dan Feeder dilaksanakan tahun 2017.
c. Pada kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pembayaran rekening listrik
dan air menyesuaikan dengan tagihan dan penyerapan mamin rapat dan tamu hanya
terserap air minum saja.
d. Pada kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran SSH
BBM lebih tinggi dari harga pasar sehingga tidak dapat diserap.
e. Adanya sisa anggaran dan PPN.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 37
11. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Hal-hal yang berpengaruh pada penyerapan anggaran disebabkan oleh terbatasnya supply
tiang oktagonal oleh produsen karena kebijakan dari produsen tiang tersebut melakukan
pembatasan aktivitas produksi, terkait pemeliharaan mesin produksinya.
12. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran dikarenakan Belanja jasa
konsultasi manajemen tidak terserap serta adanya sisa mati pemeliharaan rutin kendaraan,
gedung, peralatan kantor dan pemeliharaan alat kantor.
13. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
Kendala dalam penyerapan anggaran yaitu :
a. Pada kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB yang Disediakan
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana dikarenakan biaya
operasional KB (BBM) tidak terealisasi karena sudah dipenuhi APBD.
b. Pada kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam biaya desain stand
menyesuaikan harga yang ditetapkan oleh Bappemas Provinsi, SPPD sebagian
ditanggung peserta dan biaya kargo untuk pameran Toleransi Tepat Guna
menyesuaikan volume barang.
c. Pada kegiatan Pemberdayaan Ekonomi biaya pendampingan KSM (transportasi,
mamin, narasumber) tidak terealisasi karena dibiayai swadana.
14. Dinas Sosial
Kendala dalam penyerapan anggaran pada adalah :
a. Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Anak Luar
Biasa di UPTD Pondok Sosial Kalijudan penyerapan beasiswa Juru Angkat Beban
dan Pramugari, dan SPP Mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, dan SOP Magister
Kenotariatan bagi warga tidak mampu tidak terealisasi serta pembayaran Biaya
Pendidikan Basic Aircraft Structure, menunggu keputusan pimpinan.
b. Pada kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap
Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa realisasi menyesuaikan dengan kejadian
musibah bencana yang terjadi di kota Surabaya.
15. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam
penyerapan anggaran antara lain:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 38
a. Pada kegiatan Pembinaan SDM Koperasi:
- Cetak buku termasuk cover dan jilid tentang Profil Koperasi untuk peringatan
Hari Koperasi tidak dapat dilaksanakan karena data belum selesai.
- Belanja mamin untuk Training of Trainer bagi pengurus Koperasi tidak
terserap karena peserta PNS.
- Adanya sisa belanja tansport lokal karena menyesuaikan dengan jumlah
kehadiran peserta yang datang penyuluhan.
b. Pada kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Lembaga Koperasi :
- Cetak buku termasuk cover dan jilid tentang Perkoperasian tidak dapat
dilaksanakan karena adanya perubahan Peraturan Perkoperasian dari
Kementerian Koperasi.
- Uang saku peserta menyesuaikan dengan jumlah kehadiaran peserta yang
mengikuti penyuluhan.
- Sisa mati biaya ATK, penggandaan, transport peserta.
c. Pada kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Usaha KSP / USP – Koperasi
kurangnya realisasi terjadi karena belanja cetak buku menyesuaikan kebutuhan
Koperasi serta adanya sisa mati belanja ATK, mamin untuk diklat.
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga
Permasalahan yang mempengaruhi penyerapan adalah:
a. Pada kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Insan Olahraga Yang Berprestasi
realisasi menyesuaikan hasil yang dicapai disetiap kejuaraan.
b. Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Yang Berkembang di
Masyarakat kegiatan eksibisi yang harusnya dilakukan 4 kali hanya dilakukan 2
kali sehingga ada sisa anggaran.
17. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Tidak terserapnya anggaran dikarenakan belanja bahan bakar dikarenakan SSH diatas
harga pasar.
18. Satuan Polisi Pamong Praja
Terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran dikarenakan penyerapan BBM
menyesuaikan harga pasar.
19. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Penyerapan anggaran belanja dipengaruhi oleh beberapa kendala antara lain:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 39
a. Pada kegiatan Penataan Wilayah Kecamatan di Kota Surabaya kajian penataan
wilayah belum dilaksanakan kaena Rancangan PP tentang Kecamatan belum
disahkan dan rencana perjalanan Dinas belum disahkan karena tidak ada kabupaten/
kota baik Jatim maupun luar Jatim yang memekarkan/ menata wilayah tahun 2016.
b. Pada kegiatan Lomba Kelurahan Berhasil pemenang lomba kegiatan Lomba
Kelurahan Berhasil hanya sampai tingkat kota, sedangkan anggaran sampai
Provinsi.
c. Pada kegiatan Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah Kota, Kecamatan dan
Kelurahan penegasan batas wilayah kota belum bisa dilegalisasi ke Kementerian
Dalam Negeri karena dokumen belum ditandatangani oleh Kabupaten Gresik dan
Kabupaten Sidoarjo.
d. Pada kegiatan Pengelolaan Toponimi di Kota Surabaya belanja transpor lokal tidak
bisa digunakan dalam rangka pendataan nama Rupabumi di Kota Surabaya.
e. Pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Otonomi Daerah cetak Perda tidak
terlaksana karena sekarang masih di badan Pembentukan Perda di DPRD Surabaya.
20. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Terdapat beberapa kendala dalam penyerapan anggaran dikarenakan Sisa anggaran karena
tidak terealisasinya mamin serta adanya penyesuaian harga BBM.
21. Bagian Kerjasama
Tidak terserapnya anggaran dikarenakan adanya kendala ijin perjalanan dinas luar negeri,
selisih antara SSH tiket pesawat ke luar negeri dengan harga pasar dan sisa anggaran
perjalanan dinas ke Jakarta, menyesuaikan kebutuhan koordinasi dengan Pemerintah
Pusat.
22. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah
Kendala dalam penyerapan anggaran dikarenakan belanja Mamin rapat tidak terserap dan
penyesuaian BBM dengan harga pasar.
23. Bagian Perlengkapan
Tidak terealisasinya anggaran dikarenakan jangka waktu pelaksanaan yang tidak cukup.
24. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
Permasalahan yang mempengaruhi penyerapan antara lain :
a. Kegiatan Penyusunan APBD, Perubahan APBD dan RAPBD dikarenakan belanja
jasa asistensi/ pakar/ praktisi menyesuaikan kebutuhan konsultasi, belanja Cetak
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 40
menyesuaikan kebutuhan pergeseran APBD 2016 dan APBD 2017 serta adanya
sisa belanja mamin rapat.
b. Kegiatan Penagihan, Pelayanan Pengurangan, Angsuran, Restitusi dan Kompensasi
Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Hiburan dikarenakan belanja bahan bakar
minyak/gas menyesuaikan jadwal mobil keliling, belanja jasa tenaga operasional
SKPD menyesuaikan jumlah tenaga yang dibutuhkan serta harga SSH lebih tinggi
dari harga pasar.
25. Badan Kepegawaian dan Diklat
Permasalahan yang mempengaruhi penyerapan adalah adanya sisa mati jasa pelayanan
publikasi, honorarium pelaksanaan kegiatan.
26. Badan Arsip dan Perpustakaan
Kendala dalam penyerapan anggaran dikarenakan adanya sisa Belanja Makanan dan
Minuman Rapat, Belanja Transport Lokal dan sisa Belanja Perbaikan Lift Kapasitas 750
(Penggantian Sparepart), Pemeliharaan Genset Perkins 200 KVA, dan Belanja Perbaikan
Meja Dan Kursi Kantor (perbaikan almari TBM).
27. Dinas Pertanian
Tidak terserapnya paket Musrebang dikarenakan calon penerima paket tidak sesuai
dengan ketentuan.
28. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Pada kegiatan Pelayanan UPTD Metrologi Legal tidak terealisasi sepenuhnya karena :
- Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Water Meter Test Bench tidak terserap karena
gagal lelang.
- Efisiensi pada Belanja Makanan dan Minuman
- Realisasi Belanja Bahan Bakar Minyak, Listrik, Air dan Telpon menyesuaikan
dengan tagihan.
29. Kecamatan yang ada di Kota Surabaya
Secara umum, permasalahan yang dialami oleh seluruh SKPD Kecamatan yang ada di
Kota Surabaya adalah sisa Uang Kinerja, BBM menyesuaikan harga pasar, belanja
internet, telepon, listrik dan air yang disesuaikan dengan kebutuhan.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 41
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
Di Pemerintah Kota Surabaya entitas pelaporan dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan
dan Pengelolaan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan
keuangan atas pertangungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Surabaya menggunakan 2 basis akuntansi yaitu :
1. Akuntansi berbasis Kas digunakan untuk :
a. Laporan Realisasi Anggaran yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan,
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya,
c. Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber,
penggunaan dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal
pelaporan serta
2. Akuntansi berbasis Akrual digunakan untuk :
a. Neraca yaitu menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan
mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu.
b. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas
dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kota untuk kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
c. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
d. Dan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka
yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 42
4.3. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan
Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:
1. Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi.
Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau
peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas
pelaporan.
2. Keandalan pengukuran.
Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat
diestimasi dengan andal.
Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu
mempertimbangkan aspek materialitas
a. Pengakuan Aset
Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah
daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
b. Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
c. Pengakuan Pendapatan LO dan LRA
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran
masuk sumber daya ekonomi. Sedangkan Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di
Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.
d. Pengakuan Beban dan Belanja
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya
penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran
melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
4.4. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang
menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata
uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada
tanggal transaksi
4.5. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Prinsip yang digunakan dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota yaitu :
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 43
1. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah kota adalah basis akrual
untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan-LO dan
beban dalam laporan operasional.
Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun
berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas
diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan
diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
2. Prinsip Nilai Perolehan (Historycal Cost Principle)
Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai
perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat
digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. Prinsip Realisasi (Realization Principle)
Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun
anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran
dimaksud atau membayar utang.
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (Substance Over Form Principle)
Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa
lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan
disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek
formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan
aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan.
5. Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah kota perlu dibagi menjadi periode-
periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kota dapat diukur dan posisi sumber daya
yang dimilikinya dapat ditentukan.
6. Prinsip Konsistensi (Consistency Principle)
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke
periode oleh pemerintah kota (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak
boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)
Laporan keuangan pemerintah kota harus menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat
ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan
keuangan.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 44
8. Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)
Laporan keuangan pemerintah kota harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
4.6. Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal
Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan
andal, yaitu:
1. Materialitas
Laporan keuangan pemerintah kota walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya
diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas.Informasi dipandang
material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi
tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi
dalam laporan keuangan pemerintah kota.
2. Pertimbangan biaya dan manfaat
Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah kota
seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh
karena itu, laporan keuangan pemerintah kota tidak semestinya menyajikan informasi yang
manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya
dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak
harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.
3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan
yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan
keuangan pemerintah kota. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai
kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara
dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.
4.7. Tujuan Pelaporan Keuangan
Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas
entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana
pemerintah kota;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan
ekuitas dana pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 45
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan
memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan
dalam mendanai aktivitasnya.
Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas
dalam hal :
1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan-LO;
10. Beban; dan
11. Arus Kas
4.8. Komponen-komponen Laporan Keuangan
Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:
1. Laporan Realisasi Anggaran;
Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Surplus/Defisit;
4. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.
Laporan Realisasi Anggaran PPKD dan Pemerintah Kota menyajikan sekurang-kurangnya
unsur-unsur sebagai berikut:
1. Pendapatan-LRA;
2. Belanja;
3. Transfer
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 46
4. Surplus/Defisit-LRA;
5. Pembiayaan;
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos
berikut:
1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
5. Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir
3. Neraca;
Unsur neraca terdiri :
1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah kota
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah kota maupun masyarakat,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peritiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah kota.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan
kewajiban pemerintah kota pada tanggal pelaporan
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
1. Kas dan Setara Kas;
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan Pemerintah Daerah. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus
Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum
dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca.
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi
kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
2. Piutang;
Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Surabaya
dan/atau hak Pemerintah Kota Surabaya yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 47
pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
Piutang antara lain terdiri dari :
a. Piutang Pajak
b. Piutang Retribusi
c. Piutang Dana Perimbangan/Bagi Hasil termasuk DAU dan DAK
d. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
e. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
f. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
g. Piutang Lain-Lain PAD yang sah
Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net
Realizable Value) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.
Penyisihan Piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis atau
karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung
kondisi dari debiturnya.
3. Persediaan;
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan
untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kota Surabaya, dan barang-barang
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa :
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan
operasional Pemerintah Kota Surabaya
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat
d. Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan
1) Metode Perpetual
Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar,
sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update.
Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama
SKPD dan sifatnya continues serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-
obatan di RSUD dan pupuk di Dinas Pertanian.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 48
2) Metode Periodik
Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran
persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan
hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok
produksi terakhir/nilai wajar.
Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi,
seperti Alat Tulis Kantor (ATK)
Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari
barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual
pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian
terakhir
4. Investasi Jangka Panjang;
Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga,
dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua
belas) bulan.
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua,yaitu:
1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen;
Investasi non permanen dapat berupa:
Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;
Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut
dengan Dana Bergulir;
Investasi non permanen lainnya.
Investasi Non Permanen Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola
dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya
Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
Dana Tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 49
Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali
dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan
kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan
tertentu.
Penyajian Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (NRV) dari Dana Bergulir bertujuan agar
dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang
dapat direalisasikan (net realizable value) maka harus dilakukan penyesuaian secara
periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Alat untuk menyesuaikan nilai
Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi
Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi permanen dapat berupa:
Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang
bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham)
pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan
dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan
pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya
merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat
obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek
pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam
properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.
5. Aset Tetap;
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Surabaya atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemerintah Kota Surabaya
harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan
oleh pihak ketiga.
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.
Masa manfaat adalah:
1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik; atau
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 50
2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas
pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat
suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset
tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(Depreciable Assets) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Akumulasi
penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.
Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik
daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan
berhasil guna.
Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut
sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang
memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya
dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
a. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai.
b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai.
c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik,
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap
dipakai.
e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam
kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 51
f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang
tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan
Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal
(capital expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures)
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau
penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan
atau restorasi.
Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset
harus dikapitalisasi atau tidak
6. Aset Lain-lain
Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:
1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah
daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah / Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah
penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari
kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai pemerintah daerah / Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.
2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Tuntutan perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 52
oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian
dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan
Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara
yang bersangkutan ke kas umum daerah.
Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu
kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak
langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut
atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan
Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan
menggunakan aset dan /atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain
berupa :
a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset
pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya
dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana
lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu
yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah
oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah
tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari
Aset Tetap.
b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau
sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut
kepada pemerintah daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan
aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 53
Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu
sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang
dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.
c) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang
menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya
kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan
proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya.
Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya
tersebut selesai dibangun.
d. Aset Tidak Berwujud
Aset Tidak Berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang
atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Contoh : hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset
tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri
oleh pemerintah daerah.
Aset tidak berwujud meliputi :
a. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
b. Lisensi dan franchise
c. Hak cipta (copyright), paten dan hak lainnya
d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
e. Aset Lain-Lain
Pos aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan
Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh
dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah
Daerah
7. Kewajiban Jangka Pendek;
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka
pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka
pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu
bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
Kewajiban jangka pendek terdiri dari :
a. Utang kepada Pihak Ketiga
b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 54
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), terdiri dari : Utang Taspen, Utang Askes,
Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum dan Utang Perhitungan Fihak
Ketiga Lainnya
c. Utang Bunga (untuk PPKD)
Utang Bunga, terdiri dari Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada
Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada
Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya dan Utang Bunga Luar
Negeri.
d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (untuk PPKD)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang terdiri dari Utang Bank, Utang Obligasi, Utang
kepada Pemerintah Pusat, Utang kepada Pemerintah Provinsi, Utang kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
e. Pendapatan Diterima Dimuka (untuk SKPD)
Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari Setoran Kelebihan Pembayaran Kepada
Pihak III, Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III dan Uang
Muka Lelang Penjualan Aset Daerah.
f. Utang Beban
Utang Beban diakui sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai
dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
g. Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam
kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya
yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
8. Kewajiban Jangka Panjang;
Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum
kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh
temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari :
a. Utang Dalam Negeri
Utang Dalam negeri terdiri dari Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan dan Utang
Dalam Negeri Obligasi.
b. Utang Jangka Panjang Lainnya
9. Ekuitas
Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Surabaya yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal laporan. Komponen
ekuitas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 55
a. Ekuitas
Ekuitas digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih
Pemerintah Kota Surabaya yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan
Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk
kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas
untuk dikonsolidasikan ini berada di SKPD
4. Laporan Operasional (LO);
Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional
keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO,
beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan
dengan periode sebelumnya.
Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
1. Pendapatan-LO terdiri dari:
Pendapatan Asli Daerah : Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah,
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Pendapatan
Asli Daerah Lainnya
Pendapatan Transfer: Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer
Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi.
Lain-lain Pendapatan Yang Sah: Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat dan
Pendapatan Lainnya.
2. Beban terdiri dari:
Beban Operasi : Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban
Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi,
Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain
Beban Transfer: Transfer Bagi Hasil Pajak, Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya,
dan Tranfer Keuangan Lainnya
3. Surplus/Defisit dari Operasi terdiri dari:
Surplus Penjualan Aset Nonlancar
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit Penjualan Aset Nonlancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
4. Kegiatan Non Operasional
5. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
6. Pos Luar Biasa
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 56
Pendapatan Luar Bisara
Beban Luar Biasa
7. Surplus/Defisit-LO
Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang
memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti
kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang
dianggap perlu untuk dijelaskan
5. Laporan Arus Kas;
Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan,
perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan
keputusan.
Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan:
a. Aktivitas Operasi
Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain Penerimaan
Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan Hibah, Penerimaan
Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya, Penerimaan Lain-
lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa dan Penerimaan Transfer.
Sedangkan Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk
pengeluaran, antara lain: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain/Tak Terduga dan Transfer Keluar.
b. Investasi Aset Non Keuangan
Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari: Penjualan Aset
Tetap, Penjualan Aset Lainnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan dari Divestasi
dan Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas.
Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
Perolehan Aset Tetap, Perolehan Aset Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan,
Penyertaan Modal Pemerintah dan Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas
c. Pendanaan
Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: Penerimaan Utang Luar Negeri,
Penerimaan dari Utang Obligasi, Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
Daerah, dan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara.
Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain : Pembayaran Pokok
Utang Luar Negeri, Pembayaran Pokok Utang Obligasi, Pengeluaran Kas untuk
Dipinjamkan kepada pemerintah daerah dan Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada
perusahaan Negara.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 57
d. Transitoris.
Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas
transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan
kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
Tujuan Kebijakan Akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah mengatur
perlakuan akuntansi yang dipilih dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas untuk
pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan.
Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, termasuk Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), tidak termasuk perusahaan daerah.
Unsur-unsur yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas sekurang-kurangnya
adalah:
1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal
dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasar, misalnya:
- Periode sebelumnya;
- Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan
atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk
tujuan umum.
Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami
oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen
entitas akuntansi/pelaporan. Oleh karena itu, laporan keuangan mungkin mengandung
informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk
menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan
yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:
1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 58
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikutkendala dan hambatan
yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi
yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksidan kejadian-kejadian penting
lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembarmuka laporan
keuangan;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan.
Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan
Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan
Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas
pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya
4.9. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis :
1. Kesalahan yang tidak berulang
Adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokan dalam 2 (dua)
jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan yang
tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
– Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang
mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun
yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun
belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
– Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan,
dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-
LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
– Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali
belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 59
pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA, Dalam hal mengakibatkan pengurangan
kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
– Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun aset bersangkutan.
– Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan
beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan
tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan
periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan
lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan
pada akun ekuitas.
– Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi
pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
– Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun ekuitas.
– Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,
apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan
pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
– Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila
laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada
akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
– Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode
tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode
ditemukannya kesalahan.
– Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi
kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas
yang bersangkutan.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 60
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik
Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah
(normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.
Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga
perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat
terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi
pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan
Perubahan Kebijakan Akuntansi
Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu
kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi
pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan
menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih
relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan
akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
Peristiwa Luar Biasa
Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas
berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas pemerintah daerah termasuk
penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang
termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang
terjadi sebelumnya.
Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang
3. Berada diluar kendali atau pengaruh entitas memiliki dampak yang signifikan terhadap
realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara
terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 61
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang
dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk
masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan
pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Neraca, Realisasi
Anggaran dan Arus Kas.
5.1 PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Surabaya merupakan laporan yang
menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
Pemerintah Kota Surabaya yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya
dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur
APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
I. PENDAPATAN
Sebagaimana yang tertera dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2016 dan 2015
bahwa sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya PAD dan
penerimaan daerah lainnya. Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015
sebesar Rp 6.825.754.275.891,53 dan Rp 6.619.031.160.936,97 dari target pendapatan tahun
2016 dan 2015 sebesar Rp 6.720.301.543.490,00 dan Rp 6.827.414.522.004,05 atau
terealisasi pada tahun 2016 sebesar 101,68% dan pada tahun 2015 terealisasi sebesar 99,65%.
Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer
dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 62
Tabel 5.1Realisasi Pendapatan 2016
Anggaran Realisasi 2016 Realisasi 2015 %
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN 6.720.301.543.490,00 6.825.754.275.891,53 6.619.031.160.936,97 101,569
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.944.467.129.125,00 4.090.206.769.387,53 4.035.649.478.397,97 103,695
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 2.802.516.278.889,00 3.000.152.384.487,00 2.738.899.424.558,36 107,052
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 342.925.912.793,00 339.453.230.305,87 537.319.752.463,13 98,99
1.1.3Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan131.805.808.333,00 131.847.096.407,00 135.324.221.731,02 100,031
1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah667.219.129.110,00 618.754.058.187,66 624.106.079.645,46 92,74
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.770.834.414.365,00 2.730.547.506.504,00 2.558.578.800.539,00 98,55
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana 1.795.430.214.560,00 1.941.019.526.654,00 1.384.772.424.683,00 108,109
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 443.747.996.528,00 393.908.771.611,00 206.314.915.900,00 88,77
1.2.1.2Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber
Daya)23.994.419.866,00 18.880.139.043,00 23.946.332.783,00 78,69
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 1.010.059.323.816,00 1.233.380.404.000,00 1.147.385.486.000,00 122,11
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 317.628.474.350,00 294.850.212.000,00 7.125.690.000,00 92,83
1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 0,00 0,00 463.025.317.000,00 0,00
1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian 0,00 0,00 463.025.317.000,00 0,00
1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi 975.404.199.805,00 789.527.979.850,00 710.781.058.856,00 80,94
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 970.489.960.582,00 786.702.579.850,00 707.673.658.856,00 81,06
1.2.3.2 Bantuan Keuangan 3.554.900.000,00 2.825.400.000,00 3.107.400.000,00 79,48
1.2.3.3 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya 1.359.339.223,00 0,00 0,00 0,00
1.3LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG
SAH5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 24.802.882.000,00 100,00
1.3.7 Lain-Lain Pendapatan yang Sah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 24.802.882.000,00 100,00
6.720.301.543.490,00 6.825.754.275.891,53 6.619.031.160.936,97 101,569
Kode UraianJUMLAH (Rp)
JUMLAH PENDAPATAN
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengeloalaan Keuangan, diolah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 63
Rekapitulasi Pendapatan daerah berdasarkan SKPD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016
dan Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :
Tabel 5.2
Realisasi Pendapatan 2016 dan 2015 untuk SKPD
Anggaran Realisasi % Anggaran Realisasi %
1 Dinas Kesehatan 97.498.230.406,00Rp 102.441.915.000,00Rp 105,07 73.184.204.000,00Rp 93.191.926.000,00Rp 127,34
2Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Mohamad Soewandhie151.458.788.683,00Rp 156.372.263.700,77Rp 103,24 137.233.744.380,00Rp 147.951.956.505,36Rp 107,81
3Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti
Dharma Husada42.898.939.594,00Rp 64.506.765.536,74Rp 150,37 40.325.185.961,00Rp 48.592.687.342,94Rp 120,50
4Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Pematusan-Rp 73.210.000,00Rp 0,00 -Rp -Rp 0,00
5 Dinas Kebakaran 936.480.600,00Rp 810.361.600,00Rp 86,53 2.235.211.700,00Rp 1.735.527.900,00Rp 77,64
6Dinas Pengelolaan Bangunan dan
Tanah103.602.647.578,00Rp 80.678.240.421,94Rp 77,87 237.341.113.146,00Rp 336.266.470.005,93Rp 141,68
7 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 189.000.558.288,00Rp 250.299.249.444,90Rp 132,43 187.531.975.254,00Rp 250.191.695.682,00Rp 133,41
8 Dinas Perhubungan 48.617.270.121,00Rp 48.264.476.530,00Rp 99,27 48.040.373.843,00Rp 40.525.687.107,00Rp 84,36
9 Badan Lingkungan Hidup 6.210.505.776,00Rp 6.210.586.776,00Rp 100,00 7.865.066.000,00Rp 10.164.825.855,60Rp 129,24
10 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 84.777.317.759,00Rp 70.003.657.922,00Rp 82,57 68.065.531.000,00Rp 61.547.880.288,20Rp 90,42
11Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil1.600.400.301,00Rp 3.134.050.301,00Rp 195,83 2.184.810.000,00Rp 2.948.910.000,00Rp 134,97
12 Dinas Tenaga Kerja 7.541.453.400,00Rp 5.525.351.500,00Rp 0,00 -Rp 622.600.200,00Rp 0,00
13Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah347.505.500,00Rp 459.731.900,00Rp 132,29 309.814.400,00Rp 370.705.200,00Rp 119,65
14 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 6.500.210.000,00Rp 6.569.794.272,00Rp 101,07 6.000.000.000,00Rp 6.108.601.164,00Rp 101,81
15 Dinas Pemuda dan Olahraga 1.136.000.000,00Rp 379.397.000,00Rp 33,40 1.300.000.000,00Rp 760.243.000,00Rp 58,48
16 Bagian Perlengkapan 1.767.421.504,00Rp 1.899.361.504,00Rp 107,47 1.500.000.000,00Rp 1.502.566.049,00Rp 100,17
17Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan2.885.058.837.617,00Rp 3.030.734.376.005,00Rp 105,05 2.704.046.482.800,00Rp 2.762.944.024.009,36Rp 102,18
18 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 702.599.320,00Rp 1.191.211.190,00Rp 169,54 562.553.500,00Rp 701.880.680,00Rp 124,77
19 Badan Arsip dan Perpustakaan 8.797.500,00Rp 16.194.600,00Rp 184,08 9.173.600,00Rp 17.886.800,00Rp 194,98
20 Dinas Pertanian 333.110.520,00Rp 350.489.680,00Rp 105,22 311.706.720,00Rp 323.176.740,00Rp 103,68
21 Dinas Komunikasi dan Informatika -Rp -Rp 0,00 -Rp -Rp 0,00
22 PPKD 3.090.304.469.023,00Rp 2.995.833.591.007,18Rp 96,94 3.124.210.770.070,00Rp 2.852.561.910.407,58Rp 0,00
6.720.301.543.490,00Rp 6.825.754.275.891,53Rp 101,57 6.642.257.716.374,00Rp 6.619.031.160.936,97Rp 99,65
No Nama SKPD2016 2015
J U M LAH
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengeloalaan Keuangan, diolah
1. Pendapatan Asli Daerah
Sumber Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah, dengan target pada tahun 2016 sebesar Rp
3.944.467.129.125,00 dan tahun 2015 sebesar Rp 3.782.647.234.297,00 terealisasi
sebesar Rp 4.090.206.769.387,53 atau 103,69% pada tahun 2016 dan terealisasi
sebesar Rp 4.035.649.478.397,97 atau 106,69% pada tahun 2015, terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 64
a) Pajak Daerah
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 2.802.516.278.889,00 dan
Rp2.679.368.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 3.000.152.384.487,00 dan Rp
2.738.899.424.558,36 atau sebesar 107,05% dari target tahun 2016 dan sebesar
102,22% dari target tahun 2015. Secara terinci realisasi Pendapatan Pajak Daerah
untuk Tahun 2016 dan 2015 bersumber dari:
No. Pajak 2016 2015
1. Pajak Hotel Rp 216.178.554.131,00 Rp 187.821.983.629,85
2. Pajak Restoran Rp 330.838.390.097,00 Rp 289.180.317.131,54
3. Pajak Hiburan Rp 59.893.253.172,00 Rp 53.608.360.804,97
4. Pajak Reklame Rp 132.291.866.992,00 Rp 115.749.218.725,00
5. Pajak Penerangan Jalan Rp 356.557.500.416,00 Rp 346.183.406.470,00
6. Pajak Parkir Rp 65.807.572.959,00 Rp 56.491.583.995,00
7. Pajak Air Bawah Tanah Rp 1.465.716.300,00 Rp 1.423.961.530,00
8. Pajak Bumi dan Bangunan Rp 851.202.583.297,00 Rp 834.028.175.318,00
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp 985.916.947.123,00 Rp 854.412.416.954,00
Rp 3.000.152.384.487,00 Rp 2.738.899.424.558,36Jumlah
Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
No. Pajak Daerah 2016 2015
1 Hotel Bintang Lima Rp 75.471.380.717,00 Rp 72.604.382.565,00
2 Hotel Bintang Empat Rp 61.566.220.985,00 Rp 49.333.120.594,85
3 Hotel Bintang Tiga Rp 40.733.075.095,00 Rp 33.902.460.380,00
4 Hotel Bintang Dua Rp 11.365.582.592,00 Rp 6.576.145.823,00
5 Hotel Bintang Satu Rp 1.073.426.558,00 Rp 928.971.609,00
6Losmen/RumahPenginapan/Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos
Rp 2.267.781.557,00 Rp 1.555.317.213,00
7 Hotel Non Bintang Rp 23.701.086.627,00 Rp 22.921.585.445,00
Rp 216.178.554.131,00 Rp 187.821.983.629,85
1 Restoran Rp 304.054.628.190,00 Rp 266.333.996.503,54
2 Katering Rp 26.783.761.907,00 Rp 22.846.320.628,00
Rp 330.838.390.097,00 Rp 289.180.317.131,54
Jumlah
Jumlah
Pajak Hotel
Pajak Restoran
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 65
No. Pajak Daerah 2016 2015
1 Tontonan Film / Bioskop Rp 24.627.618.752,00 Rp 20.467.591.595,00
2 Hiburan Non Bioskop Rp 32.759.432.430,00 Rp 30.340.937.246,97
3 Hiburan Insidentil Rp 2.506.201.990,00 Rp 2.799.831.963,00
Rp 59.893.253.172,00 Rp 53.608.360.804,97
1 Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp 31.593.512.200,00 Rp 29.212.273.200,00
2 Reklame Insidentil Rp 15.600.011.100,00 Rp 15.924.583.500,00
3 Reklame Terbatas Rp 85.098.343.692,00 Rp 70.612.362.025,00
Rp 132.291.866.992,00 Rp 115.749.218.725,00
1 Pajak Penerangan Jalan PLN Rp 356.050.141.618,00 Rp 345.689.449.375,00
2 Pajak Penerangan Jalan Non PLN Rp 507.358.798,00 Rp 493.957.095,00
Rp 356.557.500.416,00 Rp 346.183.406.470,00
1 Pajak Parkir Rp 65.807.572.959,00 Rp 56.491.583.995,00
Rp 65.807.572.959,00 Rp 56.491.583.995,00
1 Pajak Air Tanah Rp 1.465.716.300,00 Rp 1.423.961.530,00
Rp 1.465.716.300,00 Rp 1.423.961.530,00
1 Pajak Bumi Bangunan Rp 851.202.583.297,00 Rp 834.028.175.318,00
Rp 851.202.583.297,00 Rp 834.028.175.318,00
1 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp 985.916.947.123,00 Rp 854.412.416.954,00
Rp 985.916.947.123,00 Rp 854.412.416.954,00
Rp 3.000.152.384.487,00 Rp 2.738.899.424.558,36
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Jumlah Pajak Bumi Bangunan
Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Jumlah Pajak Daerah
Pajak Bumi Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Jumlah Air Tanah
Jumlah Pajak Parkir
Jumlah
Jumlah Pajak Reklame
Jumlah
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
b) Retribusi Daerah
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 342.925.912.793,00 dan
Rp 449.613.176.717,00, terealisasi sebesar Rp 339.453.230.305,87 dan Rp
537.319.752.463,13 atau terealisasi sebesar 98,99% dari target tahun 2016 dan
sebesar 119,51% dari target tahun 2015. Untuk Pendapatan Retribusi tersebut
dapat dirinci secara kelompok sebagai berikut:
No. Retribusi Daerah 2016 2015
1. Reribusi Jasa Umum Rp 83.442.955.855,00 Rp 76.868.892.288,00
2. Retribusi Jasa Usaha Rp 87.370.207.628,97 Rp 288.469.679.649,13
3. Retribusi Perijinan Tertentu Rp 168.640.066.821,90 Rp 171.981.180.526,00
Rp 339.453.230.305,87 Rp 537.319.752.463,13Jumlah Retribusi Daerah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 66
Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
No. Retribusi Daerah 2016 2015
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp 10.096.589.000,00 Rp 10.171.881.000,00
2 Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rp 31.042.168.150,00 Rp 30.807.938.938,00
3 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Rp - Rp -
4 Reribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Rp 2.800.470.000,00 Rp 2.589.680.000,00
5 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp 23.602.146.000,00 Rp 17.355.923.000,00
6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp 12.456.580.000,00 Rp 11.899.865.000,00
7 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp 802.126.600,00 Rp 1.729.027.900,00
8 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp 1.210.435.755,00 Rp 1.612.695.770,00
9 Retribusi Penyedotan Kaskus Rp - Rp -
10 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp - Rp -
11 Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Rp 1.189.575.350,00 Rp 701.880.680,00
12
Penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada Rp -Rp -
13 Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk Tinja Rp 242.865.000,00 Rp -
Jumlah Retribusi Jasa Umum Rp 83.442.955.855,00 Rp 76.868.892.288,00
1 Retribusi Terminal Rp 7.568.827.600,00 Rp 7.294.641.611,00
2 Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp 3.472.182.000,00 Rp 2.565.936.000,00
3 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Rp 5.890.301.658,00 Rp 5.029.011.379,00
4Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh
Pemerintah Kota SurabayaRp 66.959.465.373,23 Rp 270.465.586.221,70
5Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota
SurabayaRp 1.070.512.837,74 Rp 876.200.097,43
6 Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI Rp 474.530.000,00 Rp 508.830.000,00
7 Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya Rp 42.410.000,00 Rp 56.120.000,00
8 Pemakaian Gedung Serba Guna Rp 1.087.145.000,00 Rp 986.317.500,00
9 Retribusi Pemakaian Gedung Diklat Rp 8.235.000,00 Rp -
10 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi Rp 447.104.000,00 Rp 357.870.000,00
11 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Pertanian Rp 349.494.160,00 Rp 322.666.840,00
12Retribusi Pemakaian Gedung/Fasilitas Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Keterampilan Tenaga KebakaranRp - Rp 6.500.000,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha 87.370.207.628,97Rp 288.469.679.649,13Rp
1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 156.277.596.791,90Rp 160.335.137.171,00Rp
2 Retribusi Izin Gangguan / Keramaian 6.209.982.570,00Rp 10.161.649.155,00Rp
3 Retribusi Izin Trayek 627.135.960,00Rp 861.794.000,00Rp
4Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing5.525.351.500,00Rp 622.600.200,00Rp
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu 168.640.066.821,90Rp 171.981.180.526,00Rp
Retribusi Jasa Umum
Retribusi Jasa Usaha
Retribusi Perizinan Tertentu
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp131.805.808.333,00 dan
Rp135.637.837.123,00, terealisasi sebesar Rp131.847.096.407,00 dan
Rp135.324.221.731,02 atau sebesar 100.03% dari target tahun 2016 dan sebesar
99,77% dari target tahun 2015. Rincian pendapatan dari Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 67
No.Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah
yang Dipisahkan2016 2015
1. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah (BUMD)Rp 124.590.044.806,00 Rp 127.358.466.573,02
2. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)Rp 7.143.436.209,00 Rp 7.765.755.158,00
3. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Sw astaRp 113.615.392,00 Rp 200.000.000,00
Rp 131.847.096.407,00 Rp 135.324.221.731,02Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah
yang Dipisahkan
Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
No.Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang
Dipisahkan2016 2015
1 Bagian Laba PDAM Rp 108.429.349.620,00 Rp 110.747.902.439,00
2 Bagian laba PD Pasar Surya Rp 1.345.646.420,00 Rp 2.195.880.553,00
3 Bagian Laba PD Rumah Potong Hewan Rp - Rp 144.687.635,00
4 Bagian Laba PT.Bank Jatim Rp 13.727.468.651,00 Rp 13.363.531.110,02
5 Bagian Laba PT. BPR Jatim Rp 8.777.000,00 Rp 14.659.000,00
6 Bagian laba PT. Surya Karsa Utama Rp 400.944.420,00 Rp -
7 Bagian laba PT. Surya Artha Utama Rp 677.858.695,00 Rp 891.805.836,00
Rp 124.590.044.806,00 Rp 127.358.466.573,02
1Bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut
(SIER )Rp 7.143.436.209,00 Rp 7.765.755.158,00
Rp 7.143.436.209,00 Rp 7.765.755.158,00
1 Bagian Laba PT. STAR / Taman Remaja Surabaya Rp 113.615.392,00 Rp 200.000.000,00
Rp 113.615.392,00 Rp 200.000.000,00Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Swasta
Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah / BUMD
Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Pemerintah / BUMN
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah / BUMN
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp667.219.129.110,00 dan
Rp518.028.220.457,00 terealisasi sebesar Rp618.754.058.187,66 dan
Rp624.106.079.645,46 atau sebesar 92,74% dari target tahun 2016 dan sebesar
120,41% dari target tahun 2015, dapat dirinci lebih lanjut atas penerimaan Lain-
Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 68
No. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2016 2015
1. Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan Rp 1.886.524.004,00 Rp 1.445.403.749,00
2. Penerimaan Jasa Giro (Bank Jatim) Rp 9.503.335.899,49 Rp 12.932.268.358,00
3. Bunga Deposito Rp 98.976.248.099,77 Rp 108.085.030.823,42
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Bag.Perlengkapan) Rp 12.837.500,00 Rp 57.162.300,00
5. Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp 4.182.998.455,00 Rp 5.634.071.223,00
6. Pendapatan Denda Pajak Rp - Rp -
7. Pendapatan Denda Retribusi Rp 4.351.297.583,93 Rp 4.069.236.571,65
8. Hasil Eksekusi Atas Jaminan Rp 1.213.454.400,00 Rp 2.369.945.853,00
9. Pendapatan dari Pengembalian (Lampiran 1) Rp 435.676.979,00 Rp 441.914.505,00
10. Pendapatan lain-lain Rp 184.967.330.028,96 Rp 209.506.357.414,09
11. Pendapatan BLUD-RSUD Dr. M.Soewandhie Rp 156.372.263.700,77 Rp 147.951.956.505,36
12. Pendapatan BLUD-RSUD Bhakti Dharma Husada Rp 64.506.765.536,74 Rp 48.592.687.342,94
13. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Rp 92.345.326.000,00 Rp 83.020.045.000,00
Rp 618.754.058.187,66 Rp 624.106.079.645,46Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:
No.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah2016 2015
1 Pelepasan Hak atas Tanah Rp - Rp -
2Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak
TerpakaiRp 1.886.524.004,00 Rp 1.445.403.749,00
Rp 1.886.524.004,00 Rp 1.445.403.749,00
1 Jasa Giro Kas Daerah Rp 8.178.870.763,77 Rp 10.755.425.200,05
2 Jasa Giro Pemegang kas Rp 1.177.047.040,72 Rp 2.008.480.071,34
4 Jasa Giro BOPDA Rp 147.418.095,00 Rp 168.363.086,61
Rp 9.503.335.899,49 Rp 12.932.268.358,00
1 Rekening Deposito pada Bank Jatim Rp 23.810.958.903,59 Rp 26.927.739.725,79
2 Rekening Deposito pada Bank Mandiri Rp 22.480.161.850,64 Rp 19.203.424.657,41
3 Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara Rp 17.595.547.974,34 Rp 21.855.238.919,61
4 Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia Rp 10.542.123.279,20 Rp 11.357.191.808,61
5 Rekening Deposito pada Bank Negara Indonesia Rp 24.547.456.092,00 Rp 28.741.435.712,00
Rp 98.976.248.099,77 Rp 108.085.030.823,42
1 Kerugian Barang Daerah Rp 12.837.500,00 Rp 57.162.300,00
Rp 12.837.500,00 Rp 57.162.300,00
1Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang PendidikanRp 698.128,00 Rp 14.441.810,00
2Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang KesehatanRp 178.773.796,00 Rp 244.311.704,00
3Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Pekerjaan UmumRp 1.278.598.877,00 Rp 1.557.540.215,00
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Penerimaan jasa Giro
Pendapatan Bunga Deposito
Jumlah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak
Dipisahkan
Jumlah Penerimaan Jasa Giro
Jumlah Pendapatan Bunga Deposito
Jumlah Tuntutan ganti Kerugian Daerah
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Tuntutan ganti Kerugian Daerah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 69
No.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah2016 2015
4Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Perumahan RakyatRp 25.622.935,00 Rp 52.343.765,00
5Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Penataan RuangRp 980.060.554,00 Rp 2.001.931.401,00
6Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Perencanaan PembangunanRp - Rp 578.908,00
7Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang PerhubunganRp 1.295.448.746 Rp 1.157.966.508
8Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Lingkungan HidupRp - Rp -
9Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Kependudukan dan Catatan SipilRp - Rp -
10Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaanBidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
Rp - Rp -
11Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaanBidang Tenaga Kerja
Rp - Rp -
12Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang SosialRp - Rp 7.884.240,00
13Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaanBidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rp 2.202.200,00 Rp 2.198.152,00
14Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Penanaman ModalRp - Rp -
15Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Pemuda dan Olah RagaRp 164.272.110,00 Rp 374.887.593,00
16Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriRp - Rp -
17Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Pemerintahan UmumRp 2.041.600,00 Rp 10.569.820,00
18Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Komunikasi dan InformatikaRp 1.133.060,00 Rp 489.799,00
19Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Kelautan dan PerikananRp 4.798.926,00 Rp 3.463.350,00
20Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang PertanianRp 865.880,00 Rp 1.112.488,00
21Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang Kebersihan dan PertamananRp 248.481.643,00 Rp 187.045.731,00
22Denda atas keterlambatan Pelaksanaan PekerjaanBidang Kehutanan
Rp - Rp -
23Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang PerdaganganRp - Rp -
24Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang PerlengkapanRp - Rp 17.305.739,00
25Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
Bidang KebakaranRp - Rp -
Rp 4.182.998.455 Rp 5.634.071.223
1 Pendapatan BPHTB Rp - Rp -
Rp - Rp -
1 Denda Retribusi Jasa Umum Rp 8.377.192,00 Rp 360.439.774,00
2 Denda Retribusi Jasa Usaha Rp 3.472.079.264,93 Rp 3.111.131.679,05
3 Denda Retribusi Perizinan Tertentu Rp 870.841.127,00 Rp 597.665.118,60
Rp 4.351.297.583,93 Rp 4.069.236.571,65
Jumlah
Jumlah
Pendapatan Denda Pajak
Pendapatan Denda Retribusi
Jumlah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 70
No. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2016 2015
1 Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Rp 586.555.900,00 Rp 2.369.945.853,00
2 Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran reklame Rp 626.898.500,00 Rp -
Rp 1.213.454.400,00 Rp 2.369.945.853,00
1Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Gaji dan Tunjangan 435.676.979,00Rp 441.914.505,00Rp
435.676.979,00Rp Rp 441.914.505,00
1 Penerimaan Gedung Wanita Chandra Kencana Rp 429.415.000,00 Rp 295.105.000,00
2 Pendapatann Lain-Lain Rp 9.983.819.704,47 Rp 2.642.596.178,94
3 Rumah Peristirahatan Rp 125.000,00 Rp 500.000,00
4 Penyetoran atas Temuan Hasil Pemeriksaan Rp 3.287.997.913,45 Rp 1.164.512.252,79
5 Sewa Gedung Jalan Walikota Mustajab nomor 84 Rp - Rp 1.311.248.068,00
6 Penerimaan Bunga dana Bergulir dari Koperasi dan
Sektor InformalRp 345.000,00 Rp -
7 Penerimaan Sewa Jembatan Penyeberangan Orang
(JPO) dan Halte BisRp - Rp 8.236.174.752,00
8 Penerimaan Lain yang belum diketahui informasi jenis
pendapatannyaRp 278.431.517,00 Rp 120.371.372,41
9 Sewa Bangunan dan Tanah Gedung Siola Rp - Rp 1.658.398.524,00
10 Sewa Bangunan Tunjungan Center Rp 593.087.000,00 Rp 6.719.363.802,34
11 Penerimaan dari BPJS Rp - Rp -
12 Pendapatan dari Gelora 10 Nopember Rp 167.605.000,00 Rp 235.795.000,00
13 Pendapatan dari Hasil Kontribusi Bangunan Guna
Serah (BOT) Pasar TuriRp 546.875.000,00 Rp 437.500.000,00
14 Sewa stadion Bung Tomo Rp 169.382.000,00 Rp 468.328.000,00
15 Penerimaan Pemakaian Sewa Rumah susun Rp 1.447.982.364,00 Rp 1.094.937.839,00
16 Penerimaan dari Bangunan Gedung Kantin Milik/di
kuasai PemkotRp - Rp 132.885.370,00
17 sewa BTS Mobile Rp - Rp -
18 Penerimaan Sanksi Administrasi Bahan Pustaka Rp 16.194.600,00 Rp 17.886.800,00
19 Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran
Administrasi KependudukanRp 445.900.000,00 Rp 669.200.000,00
20 Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran
Administrasi Pencatatan SipilRp 2.688.150.301,00 Rp 2.279.710.000,00
21 Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran
Ketentuan BangunanRp 91.932.602.785,00 Rp 87.288.934.549,00
22 Pendapatan Sanksi Administrasi PelanggaranAdministrasi Lahan Makam
Rp 30.979.099.772,00 Rp 23.579.780.350,20
23 Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran
Ketentuan KepariwisataanRp 196.000.000,00 Rp 557.000.000,00
24 Pendapatan Sewa Barang Milik Pemerintah Kota
Surabaya Berupa Ruangan di Lingkungan RSUD
Bhakti Dharma Husada
Rp - Rp -
25 Pendapatan Kontribusi atas BOT Pembangunan JPO
Jl. Embong Malang SurabayaRp 30.025.128,00 Rp 27.295.571,00
26Pendapatan Kontribusi tetap PT. Sumber Organik Rp 4.939.055.000,00 Rp 4.570.481.000,00
27 Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Hotel Rp 683.826.393,00 Rp 429.758.460,00
28 Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Restoran Rp 636.424.077,00 Rp 490.152.599,00
29 Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Hiburan Rp 136.044.388,00 Rp 71.520.534,00
30 Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Reklame Rp 6.338.844.075,00 Rp 5.810.314.253,00
31Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak PPj Non PLN Rp 2.702.993,00 Rp 5.847.606,00
32 Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Parkir Rp 344.186.162,00 Rp 194.754.947,00
33 Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Air Tanah Rp 7.513.885,00 Rp 10.943.179,00
34 Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan
BangunanRp 22.417.449.545,00 Rp 17.008.807.873,00
35 Pendapatan Sanksi Administrasi Pajak BPHTB Rp 15.000.000,00 Rp 22.500.000,00
36 Pendapatan Sanksi Administrasi atas Pemakaian
Sentra Makanan dan MinumanRp 12.282.900,00 Rp 12.835.200,00
Pendapatan dari Pengembalian
Jumlah
Pendapatan Hasil eksekusi atas Jaminan
Penerimaan Lain-Lain
Jumlah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 71
No.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah2016 2015
37 Pendapatan Sanksi Administrasi atas
Pemakaian Sentra Ikan HiasRp 995.520,00 Rp 509.900,00
38 Pendapatan Sanksi Administrasi Retribusi
TerminalRp 47.835.530,00 Rp 57.751.216,00
39 Pendapatan Sanksi Administrasi Retribusi
Pengujian Kendaraan BermotorRp 473.304.400,00 Rp 454.275.800,00
40 Pendapatan Sanksi Administrasi Retribusi Ijin
TrayekRp 16.465.040,00 Rp 35.500.480,00
41 Pendapatan Sanksi Administrasi Retribusi
Rekreasi dan OlahragaRp 8.962.614,00 Rp 13.759.785,00
42 Pendapatan Uang Partisipasi Pembangunan
dari Dana Pensiun BRIRp - Rp 20.000.000.000,00
43 Pendapatan Sanksi Administrasi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing
Rp - Rp -
44 Pendapatan Uang partisipasi Pembangunan
dari Pemegang HGB di atas HPL No. 1 /
Kelurahan Panjang Jiwo
Rp 180.486.273,65 Rp 9.439.331.638,85
45
Pendapatan Uang partisipasi Pembangunan
dari Pemegang HGB di atas HPL No. 2 /
Kelurahan Kalirungkut
Rp 688.718.680,49 Rp 11.939.789.513,56
46Pendapatan Sewa Tanah Aset Pemerintah
Kota SurabayaRp 3.083.304.346,00 Rp -
47Pendapatan Sanksi Administrasi Retribusi
Pelayanan Tera/Tera UlangRp 1.635.840,00 Rp -
48Pendapatan Sewa Atas Penyelenggaraan
Jaringan Utilitas di Kota SurabayaRp 73.210.000,00 Rp -
49Pendapatan Uang Partisipasi Pemegang HGB
Diatas HPLRp 1.666.044.281,90 Rp -
Rp 184.967.330.028,96 Rp 209.506.357.414,09
1Pendapatan BLUD - RSUD Dr. Soewandhie Rp 156.372.263.700,77 Rp 147.951.956.505,36
2 pendapatan BLUD - RSUD Bhakti Dharma
HusadaRp 64.506.765.536,74 Rp 48.592.687.342,94
Rp 220.879.029.237,51 Rp 196.544.643.848,30
1 Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Rp 92.345.326.000,00 Rp 83.020.045.000,00
Rp 92.345.326.000,00 Rp 83.020.045.000,00
Rp 618.754.058.187,66 Rp 624.106.079.645,46Total
Jumlah
Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Jumlah
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah
Pendapatan Lain-lain tahun 2016 sebesar Rp 184.967.330.028,96, yang sudah
diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp 186.975.916.723,48 (Lampiran 2)
dan sisanya belum diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp 278.431.517,00
(Lampiran 3).
2. Pendapatan Transfer
Sumber Pendapatan ini berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan,
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi. Pada tahun 2016
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 72
dan tahun 2015 Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp 2.770.834.414.365,00 dan
Rp2.834.807.600.077,00, terealisasi sebesar Rp 2.730.547.506.504,00 dan
Rp2.558.578.800.539,00 atau terealisasi sebesar 98,55% dari target tahun 2016 dan
sebesar 90,26% dari target tahun 2015.
a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Untuk lebih jelasnya Pendapatan dari Dana Perimbangan dapat diuraikan sebagai
berikut :
Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 443.747.996.528,00
dan Rp 318.204.210.000,00, terealisasi sebesar Rp 393.908.771.611,00 dan Rp
206.314.915.900,00 atau sebesar 88,77% dari target tahun 2016 dan sebesar
64,84% dari target tahun 2015, yang dapat dirinci lebih lanjut atas Pendapatan
Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:
No. Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat 2016 2015
1. Pajak Bumi dan Bangunan Rp 20.489.419.988,00 Rp 20.257.853.500,00
2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, 29, 21 Rp 350.279.035.415,00 Rp 159.419.288.400,00
3 Cukai Hasil Tembakau Rp 23.140.316.208,00 Rp 26.637.774.000,00
Rp 393.908.771.611,00 Rp 206.314.915.900,00Jumlah Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat
Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 23.994.419.866,00 dan
Rp32.336.748.633,00, terealisasi sebesar Rp 18.880.139.043,00 dan
Rp23.946.332.783,00 atau sebesar 78,69% dari target tahun 2016 dan 74,05%
dari target tahun 2015 yang ditetapkan yang bersumber dari:
No. Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 2016 2015
1. Provisi Sumber Daya Hutan Rp 131.785.267,00 Rp 154.600.594,00
2. Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi
(Royalti)
Rp 1.575.600,00 Rp 40.054.437,00
3. Pungutan Hasil Perikanan Rp 452.025.539,00 Rp 703.264.033,00
4. Pertambangan Minyak Bumi Rp 16.137.462.628,00 Rp 21.524.381.115,00
5. Pertambangan Gas Bumi /Gas Alam Rp 2.098.705.188,00 Rp 1.510.416.204,00
6. Bagi Hasil dari Pertambangan Panas
Bumi
Rp 58.190.921,00 Rp 13.616.400,00
7. Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral
dan Batubara
Rp 393.900,00 Rp -
Rp 18.880.139.043,00 Rp 23.946.332.783,00Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
Dana Alokasi Umum
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 1.010.059.323.816,00
dan Rp1.147.385.486.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.233.380.404.000,00 dan
Rp1.147.385.486.000,00 atau sebesar 122,11% dari target tahun 2016 dan
sebesar 100,00% dari target tahun 2015.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 73
Dana Alokasi Khusus
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 317.628.474.350,00
dan Rp12.955.800.000,00, terealisasi sebesar Rp 294.850.212.000,00 dan
Rp7.125.690.000,00 atau sebesar 92,83% dari target tahun 2016 dan 55,00%
dari target tahun 2015.
b.Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Penyesuaian
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan
Rp.463.025.317.000,00, terealisasi sebesar Rp 0,00 dan Rp463.025.317.000,00,
atau sebesar 0,00% dari target tahun 2016 dan 100,00% dari target tahun 2015.
Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:
No. Dana Penyesuaian 2016 2015
1.Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD
Tahun 2013Rp - Rp 702.100.000,00
2.Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru
PNSD Tahun 2014Rp - Rp 462.323.217.000,00
3. Dana Penyesuaian DP2D2 Rp - Rp -
Rp - Rp 463.025.317.000,00Jumlah Dana Penyesuaian
c. Transfer Pemerintah Provinsi
Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 970.489.960.582,00
dan Rp 856.175.299.221,00, terealisasi sebesar Rp 786.702.579.850,00 dan
Rp707.673.658.856,00 atau sebesar 81,06% dari target tahun 2016 dan 82,66%
dari target tahun 2015.
Secara terinci pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dapat
diuraikan sebagai berikut:
No.Bagi Hasil Pajak Pemerintah
Propinsi2016 2015
1. Pajak Kendaraan Bermotor Rp 300.340.272.063,00 Rp 233.952.486.149,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 243.091.223.503,00 Rp 196.568.170.784,00
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 191.185.913.035,00 Rp 221.714.674.582,00
4.Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
PermukaanRp 1.559.301.959,00 Rp 1.184.004.098,00
5. Pajak Rokok Rp 50.525.869.290,00 Rp 54.254.323.243,00
6. Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Rp - Rp -
Rp 786.702.579.850,00 Rp 707.673.658.856,00Jumlah Bagi Hasil Pajak Pemerintah
Propinsi
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 74
Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi
Untuk pendapatan dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi pada tahun 2016 dan tahun
2015 dianggarkan sebesar Rp 1.359.339.223,00 dan Rp 0,00, terealisasi sebesar
Rp 0,00 dan Rp 0,00 atau sebesar 0,00% dari target tahun 2016 dan 0,00% dari
target tahun 2015, yang terdiri dari pendapatan:
No. Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi 2016 2015
1. TERA Rp - Rp -
2. Bagi Hasil RP3HH Rp - Rp -
Rp - Rp -Jumlah Bagi Hasil Lainnya Pemerintah
Provinsi
Bantuan Keuangan dari Provinsi
Untuk pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2016
dianggarkan sebesar Rp 3.554.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp
2.825.400.000,00. Sedangkan pada tahun 2015 dianggarkan sebesar
Rp3.365.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.107.400.000,00 atau sebesar
79,48% dari target tahun 2016 dan sebesar 92,33% dari target tahun 2015.
No.Bantuan Keuangan dari
Provinsi
20162015
1. Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp 2.825.400.000,00 Rp 3.107.400.000,00
Rp 2.825.400.000,00 Rp 3.107.400.000,00Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi
3. Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada tahun 2016 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp
5.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.000.000.000,00 dari Dana Insentif Daerah
(DID) sedangkan pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp24.802.882.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp24.802.882.000,00 dari Dana Insentif Daerah (DID).
II. BELANJA
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp 7.151.661.549.430,00
dan Rp 6.490.359.759.732,00 apabila dibandingkan dengan target belanja sebesar Rp
8.115.231.350.395,00 dan Rp 7.928.337.395.393,00 terdapat pos–pos belanja yang belum
terealisasi sebesar Rp 961.282.656.352,00 dan Rp 1.437.977.635.861,00 atau dari
keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 88,13% pada tahun 2016 dan sebesar
81,86% pada tahun 2015. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja tahun 2016 dan 2015
sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 75
Tabel 5.3
Realisasi Belanja 2016
JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 6 = (4-3) 7 5
2 BELANJA DAERAH 8.115.231.350.395,00 7.151.661.549.430,48 (963.569.800.964,52) 88,13 6.490.359.759.532,00
2.1 Belanja Operasi 5.960.102.058.775,00 5.362.267.504.603,48 (597.834.554.171,52) 89,97 4.705.234.504.032,00
2.1.1 Belanja Pegawai 2.711.905.402.999,00 2.540.955.293.099,00 (170.950.109.900,00) 93,70 2.326.417.553.360,00
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.956.213.760.468,00 2.586.690.389.712,00 (369.523.370.756,00) 87,50 2.125.973.133.026,00
2.1.3 Belanja Bunga - - 0,00 0,00 -
2.1.4 Belanja Subsidi 22.172.976.000,00 19.005.408.000,00 (3.167.568.000,00) 85,71 -
2.1.5 Belanja Hibah 267.632.969.713,00 214.488.143.792,48 (53.144.825.920,52) 80,14 252.111.246.646,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial - - 0,00 0,00 -
2.1.7 Belanja Bantuan keuangan 2.176.949.595,00 1.128.270.000,00 (1.048.679.595,00) 51,83 732.571.000,00
2.2 Belanja Modal 2.144.518.665.570,00 1.789.394.044.827,00 (355.124.620.743,00) 83,44 1.785.125.255.500,00
2.2.1 Belanja Tanah 329.210.536.206,00 260.881.230.581,00 (68.329.305.625,00) 79,24 180.523.825.499,00
2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 343.944.132.392,00 291.820.586.629,00 (52.123.545.763,00) 84,85 369.025.583.047,00
2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan628.313.300.352,00 604.614.290.149,00 (23.699.010.203,00) 96,23 546.051.713.944,00
2.2.4Belanja Jalan, Irigasi danJaringan 840.555.116.570,00 629.706.519.468,00 (210.848.597.102,00) 74,92 682.877.162.677,00
2.2.5 Belanja Aset Tetap lainnya 449.731.140,00 410.713.000,00 (39.018.140,00) 91,32 5.900.125.333,00
2.2.6Belanja Aset Lainnya/Aset TakBerwujud 2.045.848.910,00 1.960.705.000,00 (85.143.910,00) 95,84 746.845.000,00
2.3 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 - (10.000.000.000,00) 0,00 -
2.3.1 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00 - (10.000.000.000,00) 0,00 -
2.4 Transfer 610.626.050,00 - (610.626.050,00) 0,00 -
2.4.1.2 Bagi Hasil Retribusi 610.626.050,00 - (610.626.050,00) 0,00 -
Realisasi 2015Kode Uraian
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Anggaran Realisasi 2016 ( Rp ) %
JUMLAH (Rp)
1. Belanja Operasi
Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Pusat / Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, pada tahun 2016
dan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 5.960.102.058.775,00 dan Rp
5.428.462.664.366,00 direalisasikan sebesar Rp 5.362.267.504.603,48 atau 89,97%
dan Rp4.705.234.504.032,00 atau 86,68%.
a. Belanja Pegawai
Pada tahun 2016 dan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 2.711.905.402.999,00
dan Rp 2.579.203.525.763,00 terealisasi Rp 2.540.955.293.099,00 dan
Rp2.326.417.553.360,00 atau sebesar 93,70% dari target tahun 2016 dan sebesar
90,20% dari target tahun 2015. Belanja Pegawai yang terkait secara langsung
dengan Program/Kegiatan tahun 2016 dan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp
485.875.910.620,00 dan Rp 430.459.688.706,00 terealisasi sebesar Rp
448.667.099.371,00 dan Rp 376.989.023.238,00 atau sebesar 92,34% dari target
tahun 2016 dan sebesar 87,58% dari target tahun 2015. Sedangkan untuk Belanja
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 76
Pegawai yang tidak terkait secara langsung dengan Program/Kegiatan tahun 2016
dan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp 2.226.029.492.379,00 dan Rp
2.148.743.837.057,00 direalisasikan sebesar Rp 2.092.288.193.728,00 atau sebesar
93,99% dari target yang ditetapkan dan Rp 1.949.428.530.122,00 atau sebesar
90,72% dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 sebesar Rp 2.540.955.293.099,00
adalah sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah
1. Gaji Pokok PNS/Uang representasi Rp 1.105.860.292.916,00
2. Tambahan Penghasilan Rp 548.775.237.421,00
3. B. Penerimaan Lainnya Pimp & angg DPRD serta KDH/WKDH Rp 8.929.393.026,00
4. B. Penghasilan lainnya (guru PNS) Rp 366.306.680.365,00
5. Insentif Pemungutan Pajak Rp 62.416.590.000,00
Rp 2.092.288.193.728,00
1. Honorarium PNS Rp 1.499.825.000,00
2. Honorarium Non PNS Rp 16.203.375.625,00
3. Uang lembur Rp -
4. Penunjang kinerja kegiatan Rp 288.578.339.998,00
5. Honorarium Pengelola Keg BOPDA Rp 115.589.506.848,00
6. Belanja Jasa Pelayanan JKN Rp 26.796.051.900,00
Rp 448.667.099.371,00
Rp 2.540.955.293.099,00
Belanja Pegawai Tidak Langsung
Belanja Pegawai Langsung
Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung
Jumlah Belanja Pegawai Langsung
Jumlah Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
Pada tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar Rp 2.956.213.760.468,00 dan Rp
2.417.183.344.025,00 terealisasi sebesar Rp 2.586.690.389.712,00 atau sebesar
87,50% dan Rp 2.125.973.133.026,00 atau sebesar 87,95% dari target yang
ditetapkan.
Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2016 sebesar Rp
2.586.690.389.712,00 adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 77
No. Belanja Barang dan Jasa Jumlah
1. Belanja Bahan Pakai Habis 280.465.909.167,00Rp
2. Belanja Bahan / Material Rp 86.234.196.831,00
3. Belanja Jasa Kantor 441.175.639.561,00Rp
4. Belanja Premi Asuransi 334.781.710,00Rp
5. Belanja Cetak dan Penggandaan 33.546.779.675,00Rp
6. Belanja Sew a Rumah / Gedung 9.757.070.930,00Rp
7. Belanja Sew a Sarana Mobilitas 4.478.583.033,00Rp
8. Belanja Sew a Alat Berat 811.855.000,00Rp
9. Belanja Sew a Perlengkapan 14.943.063.310,00Rp
10. Belanja Sew a Peralatan Kerja Lapangan 160.132.500,00Rp
11. Belanja Makan Minum 209.040.211.043,00Rp
12. Belanja Pakaian dan Atributnya 15.057.549.565,00Rp
13. Belanja Perjalanan Dinas 50.539.199.725,00Rp
14. Belanja Beasisw a Pendidikan PNS 620.500.000,00Rp
15. Belanja Kursus/Diklat/Bintek PNS 14.051.048.649,00Rp
16. Belanja Jasa Konsultansi 30.306.370.505,00Rp
17. Belanja Pemeliharaan 175.082.394.716,00Rp
18. Belanja Transport Lokal 45.668.580.000,00Rp
19. Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH 3.064.519.960,00Rp
20. Belanja Pemberian Hadiah 24.124.464.050,00Rp
21. Belanja Jasa Operasional Kegiatan 621.828.326.532,00Rp
22. Belanja Barang dan Jasa Dana BOPDA 130.079.556.011,00Rp
23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kpd masyarakat/pihak ketiga -Rp
24. Belanja Barang dan Jasa Pelayanan JKN 65.255.267.221,00Rp
25. Belanja Penggantian Jasa Pelayanan Publik 330.064.390.018,00Rp
Rp 2.586.690.389.712,00Jumlah Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Hibah (Lampiran 4)
Pada tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar Rp 267.632.969.713,00 dan Rp
428.341.520.833,00,00, dan direalisasikan sebesar Rp 214.488.143.792,48 atau
80,14% dan Rp 252.111.246.646,00 atau 58,86% dari target yang ditetapkan,
digunakan untuk:
No. Belanja Hibah 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1 Belanja Hibah kepada Pemerintah 136.257.103.187,48
2 Belanja Hibah kepada Masyarakat 78.231.040.605,00 252.111.246.646,00
214.488.143.792,48 252.111.246.646,00Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Hibah
d. Belanja Bantuan Sosial
Pada tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan Rp1.651.000.000,00
terealisasi sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dan Rp 0,00 atau 0,00% dari target yang
ditetapkan dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 78
No. Belanja Bantuan Sosial31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1. Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Rp - Rp -
2.Bantuan Sosial Kepada individu dan / keluarga dan / atau
masyarakat dan/ lembaga non pemerintahan
Rp - Rp -
3.Bantuan Sosial Kepada Individu, keluarga dan / atau
masyarakat
Rp - Rp -
Rp - Rp -Jumlah Belanja Bantuan Sosial
e. Belanja Bantuan Keuangan
Pada tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar Rp 2.176.949.595,00 dan Rp
2.083.273.745,00, terealisasi sebesar Rp 1.128.270.000,00 atau sebesar 51,83%,
sedangkan Rp 732.571.000,00 atau sebesar 35,16%dari target yang ditetapkan
dengan rincian sebagai berikut:
No.Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Rp 350.000.000,00 Rp -
2. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp 778.270.000,00 Rp 732.571.000,00
Rp 1.128.270.000,00 Rp 732.571.000,00Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2. Belanja Modal
Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan
aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada tahun 2016
dan 2015 dianggarkan sebesar Rp 2.144.518.665.570,00 dan Rp 2.486.345.703.617,00
direalisasikan sebesar Rp 1.789.394.044.827,00 atau 83,44% dan sebesar
Rp1.785.125.255.500,00 atau 71,80% dengan rincian sebagai berikut:
a. Belanja Tanah
Pada tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar Rp 329.210.536.206,00 dan Rp
583.958.300.267,00 terealisasi sebesar Rp 260.881.230.581,00 atau sebesar
79,24% dan Rp180.523.825.499,00 atau sebesar 30,91% dari target yang
ditetapkan. Rincian realisasi Belanja Tanah Tahun 2016 sebesar Rp
260.881.230.581,00 adalah sebagai berikut:
No. Belanja Tanah Jumlah
1. Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Penggunaan Lain Rp 399.201.480,00
2. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Rp -
3. Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung Rp 260.482.029.101,00
Rp 260.881.230.581,00Jumlah Belanja Tanah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 79
b. Belanja Peralatan dan Mesin
Pada tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar Rp 343.944.132.392,00 dan Rp
420.942.144.315,00 terealisasi sebesar Rp 291.820.586.629,00 atau sebesar
84,85% dan Rp 369.025.583.047,00 atau sebesar 87,67% dari target yang
ditetapkan. Rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2016 sebesar Rp
291.820.586.629,00 adalah sebagai berikut:
No. Belanja Peralatan dan mesin Jumlah
1. Belanja Modal Pengadaan Alat Berat Rp 70.565.595.022,00
2. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Rp 48.982.397.221,00
3. Belanja Modal Alat Bantu Kerja Rp 20.666.594.291,00
4. Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian/Pertamanan 762.114.162,00Rp
5. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 81.468.406.634,00Rp
6. Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 10.761.030.580,00Rp
7. Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran 56.503.452.076,00Rp
8. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium 2.110.996.643,00Rp
291.820.586.629,00RpJumlah Belanja Peralatan dan mesin
c. Belanja Gedung dan Bangunan
Pada tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar Rp 628.313.300.352,00 dan Rp
570.599.081.523,00 terealisasi sebesar Rp 604.614.290.149,00 atau sebesar
96,23% dan Rp 546.051.713.944,00 atau sebesar 95,70% dari target yang
ditetapkan. Rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2016 sebesar Rp
604.614.290.149,00 adalah sebagai berikut:
No. Belanja Gedung dan Bangunan Jumlah
1. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Rp 561.541.592.619,00
2.Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman dan
Pemakaman12.553.076.775,00Rp
3. Belanja modal pengadaan sarana dan prasarana lalu lintas 30.519.620.755,00Rp
604.614.290.149,00RpJumlah Belanja Gedung dan Bangunan
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Pada tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar Rp 840.555.116.570,00 dan Rp
903.553.073.475,00 terealisasi sebesar Rp 629.706.519.468,00 atau sebesar
74,92% dan Rp 682.877.162.677,00 atau sebesar 75,58% dari target yang
ditetapkan. Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2016 sebesar Rp
629.706.519.468,00 sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 80
No. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Jumlah
1. Belanja Modal Pengadaan Jalan dan Jembatan Rp 249.474.824.963,00
2. Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air 344.362.675.286,00Rp
3. Belanja Modal Pengadaan Instalasi 3.147.190.476,00Rp
4. Belanja Modal Pengadaan Jaringan 32.721.828.743,00Rp
629.706.519.468,00RpJumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
e. Belanja Aset Tetap lainnya
Pada tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar Rp 449.731.140,00 dan Rp
6.436.815.145,00 terealisasi sebesar Rp 410.713.000,00 atau sebesar 91,32% dan
Rp 5.900.125.333,00 atau sebesar 91,66% dari target yang ditetapkan. Rincian
Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2016 sebesar Rp 410.713.000,00 sebagai
berikut :
No. Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah
1. Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Buku dan Perpustakaan Rp 21.525.000,00
2. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 385.338.000,00Rp
3. Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak serta Tanaman 3.850.000,00Rp
410.713.000,00RpJumlah Belanja Aset Tetap Lainnya
f. Belanja Aset Lainnya (Lampiran 5)
Belanja Aset Tak Berwujud pada tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar Rp
2.045.848.910,00 dan Rp 856.288.892,00 terealisasi sebesar Rp 1.960.705.000,00
atau sebesar 95,84% dan terealisasi sebesar Rp 746.845.000,00 atau sebesar
87,22%.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya
tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam,
bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam
rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Belanja Tidak Terduga
pada tahun 2016 dan tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan
Rp10.000.000.000,00, tidak ada realisasi di tahun 2016 dan 2015.
4. Transfer
Pada Tahun 2016 Transfer dianggarkan sebesar Rp 610.626.050,00 dan tidak ada
realisasi. Sedangkan pada Tahun 2015 Transfer dianggarkan sebesar Rp
3.529.027.410,00 dan tidak ada realisasi yang merupakan bagi hasil retribusi daerah
kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 81
Dalam pengelolaan belanja, Pemerintah Kota Surabaya menekankan tentang
penggunaan Belanja Daerah yang harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan
penghematan. Pada Tahun 2016 dan tahun 2015 untuk belanja daerah dianggarkan
sebesar Rp 8.115.231.350.395,00 dan Rp 7.928.337.395.393,00 dan sedangkan
realisasinya sebesar Rp 7.151.661.549.430,48 dan Rp 6.490.359.759.532,00 per
SKPD dapat diuraikan sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 82
Tabel 5.4Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016 per SKPD
Anggaran Realisasi
1 Dinas Pendidikan Rp 1.942.398.222.600,00 Rp 1.748.714.995.811,00 Rp (193.683.226.789,00) 90,03
2 Dinas Kesehatan Rp 665.439.124.960,00 Rp 576.841.111.844,00 Rp (88.598.013.116,00) 86,69
3Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Mohamad Soew andhieRp 253.314.695.057,00 Rp 221.875.593.528,00 Rp (31.439.101.529,00) 87,59
4Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti
Dharma HusadaRp 131.769.292.950,00 Rp 110.872.726.929,00 Rp (20.896.566.021,00) 84,14
5Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan PematusanRp 1.306.617.862.728,00 Rp 1.076.196.413.368,00 Rp (230.421.449.360,00) 82,37
6 Dinas Kebakaran Rp 86.047.293.465,00 Rp 80.259.743.551,00 Rp (5.787.549.914,00) 93,27
7Dinas Pengelolaan Bangunan dan
TanahRp 202.085.661.981,00 Rp 126.518.252.949,00 Rp (75.567.409.032,00) 62,61
8Dinas Cipta Karya dan Tata
RuangRp 583.969.338.964,00 Rp 559.748.371.862,00 Rp (24.220.967.102,00) 95,85
9Badan Perencanaan
PembangunanRp 33.653.488.421,00 Rp 30.663.949.057,00 Rp (2.989.539.364,00) 91,12
10 Dinas Perhubungan Rp 238.139.388.250,00 Rp 219.084.453.756,00 Rp (19.054.934.494,00) 92,00
11 Badan Lingkungan Hidup Rp 23.131.601.292,00 Rp 21.857.454.370,00 Rp (1.274.146.922,00) 94,49
12Dinas Kebersihan dan
PertamananRp 629.339.054.444,00 Rp 570.004.911.228,00 Rp (59.334.143.216,00) 90,57
13Dinas Kependudukan dan Catatan
SipilRp 26.334.861.642,00 Rp 22.914.419.717,00 Rp (3.420.441.925,00) 87,01
14Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan KeluargaRp 40.326.034.461,00 Rp 37.250.116.411,00 Rp (3.075.918.050,00) 92,37
15 Dinas Sosial Rp 203.697.429.251,00 Rp 192.845.103.295,00 Rp (10.852.325.956,00) 94,67
16 DinasTenaga Kerja Rp 29.196.475.327,00 Rp 27.570.476.027,00 Rp (1.625.999.300,00) 94,43
17Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan MenengahRp 21.571.335.681,00 Rp 19.222.896.278,00 Rp (2.348.439.403,00) 89,11
18Badan Koordinasi Pelayanan dan
Penanaman ModalRp 16.405.968.970,00 Rp 15.583.181.917,00 Rp (822.787.053,00) 94,98
19Dinas Kebudayaan dan
Pariw isataRp 48.195.382.017,00 Rp 45.817.496.925,00 Rp (2.377.885.092,00) 95,07
20 Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 115.451.307.495,00 Rp 106.176.425.617,00 Rp (9.274.881.878,00) 91,97
21Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan MasyarakatRp 33.049.133.528,00 Rp 30.945.212.106,00 Rp (2.103.921.422,00) 93,63
22 Satuan Polisi Pamong Praja Rp 49.840.498.662,00 Rp 47.702.447.899,00 Rp (2.138.050.763,00) 95,71
23Dew an Perw akilan Rakyat
DaerahRp 23.025.418.602,00 Rp 21.803.110.342,00 Rp (1.222.308.260,00) 94,69
24Kepala Daerah dan Wakil Kepala
DaerahRp 5.154.527.875,00 Rp 4.891.960.901,00 Rp (262.566.974,00) 94,91
25Bagian Pemerintahan dan Otonomi
DaerahRp 8.706.055.225,00 Rp 7.337.707.740,00 Rp (1.368.347.485,00) 84,28
Nomor Nama SKPD
2016
%Bertambah/ (Berkurang)
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 83
Anggaran Realisasi
26 Bagian Hukum Rp 11.597.037.145,00 Rp 11.187.096.543,00 Rp (409.940.602,00) 96,47
27 Bagian Organisasi dan Tata Laksana Rp 5.351.218.314,00 Rp 4.863.483.365,00 Rp (487.734.949,00) 90,89
28 Bagian Kerjasama Rp 17.386.985.719,00 Rp 10.229.404.569,00 Rp (7.157.581.150,00) 58,83
29 Bagian Bina Program Rp 15.205.003.115,00 Rp 14.495.926.891,00 Rp (709.076.224,00) 95,34
30Bagian Perekonomian dan Usaha
DaerahRp 4.092.810.214,00 Rp 3.813.154.041,00 Rp (279.656.173,00) 93,17
31 Bagian Kesejahteraan Rakyat Rp 4.797.386.803,00 Rp 4.512.037.154,00 Rp (285.349.649,00) 94,05
32 Bagian Umum dan Protokol Rp 81.254.091.117,00 Rp 78.368.326.428,00 Rp (2.885.764.689,00) 96,45
33 Bagian Perlengkapan Rp 80.282.624.864,00 Rp 53.677.098.119,00 Rp (26.605.526.745,00) 66,86
34 Bagian Hubungan Masyarakat Rp 11.111.701.762,00 Rp 10.761.875.439,00 Rp (349.826.323,00) 96,85
35 Sekretariat DPRD Rp 92.339.101.715,00 Rp 77.808.538.597,00 Rp (14.530.563.118,00) 84,26
36Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
KeuanganRp 450.982.648.514,00 370.790.339.334,48 Rp (80.192.309.179,52) 82,22
37 PPKD Rp - 0,00
38 Inspektorat Rp 17.295.324.179,00 16.559.102.001,00 Rp (736.222.178,00) 95,74
38 Kecamatan Genteng Rp 13.710.518.320,00 Rp 12.954.384.286,00 Rp (756.134.034,00) 94,49
39 Kecamatan Simokerto Rp 13.136.016.139,00 Rp 12.108.266.047,00 Rp (1.027.750.092,00) 92,18
40 Kecamatan Tegalsari Rp 13.363.264.896,00 Rp 12.865.891.398,00 Rp (497.373.498,00) 96,28
41 Kecamatan Bubutan Rp 14.409.718.362,00 Rp 13.752.762.560,00 Rp (656.955.802,00) 95,44
42 Kecamatan Kenjeran Rp 12.841.750.361,00 Rp 12.484.728.715,00 Rp (357.021.646,00) 97,22
43 Kecamatan Pabean Cantian Rp 13.829.287.988,00 Rp 13.293.314.579,00 Rp (535.973.409,00) 96,12
44 Kecamatan Semampir Rp 14.192.219.284,00 Rp 13.738.932.191,00 Rp (453.287.093,00) 96,81
45 Kecamatan Krembangan Rp 13.066.218.729,00 Rp 12.480.863.093,00 Rp (585.355.636,00) 95,52
46 Kecamatan Tambaksari Rp 19.111.165.102,00 Rp 18.165.083.063,00 Rp (946.082.039,00) 95,05
47 Kecamatan Gubeng Rp 16.250.410.752,00 Rp 15.591.643.872,00 Rp (658.766.880,00) 95,95
48 Kecamatan Rungkut Rp 14.938.446.947,00 Rp 14.211.259.551,00 Rp (727.187.396,00) 95,13
49 Kecamatan Gunung Anyar Rp 10.408.140.479,00 Rp 9.755.400.679,00 Rp (652.739.800,00) 93,73
50 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Rp 10.223.889.325,00 Rp 9.684.730.930,00 Rp (539.158.395,00) 94,73
51 Kecamatan Sukolilo Rp 16.003.935.989,00 Rp 15.234.144.651,00 Rp (769.791.338,00) 95,19
52 Kecamatan Mulyorejo Rp 15.171.661.573,00 Rp 14.154.965.105,00 Rp (1.016.696.468,00) 93,30
53 Kecamatan Wonokromo Rp 17.693.665.316,00 Rp 16.755.713.908,00 Rp (937.951.408,00) 94,70
54 Kecamatan Karang Pilang Rp 11.046.662.376,00 Rp 10.501.644.612,00 Rp (545.017.764,00) 95,07
55 Kecamatan Dukuh Pakis Rp 11.467.452.496,00 Rp 10.684.193.752,00 Rp (783.258.744,00) 93,17
56 Kecamatan Gayungan Rp 10.561.620.569,00 Rp 9.688.376.693,00 Rp (873.243.876,00) 91,73
57 Kecamatan Jambangan Rp 10.450.732.603,00 Rp 9.874.999.672,00 Rp (575.732.931,00) 94,49
58 Kecamatan Wonocolo Rp 12.498.459.575,00 Rp 11.999.688.975,00 Rp (498.770.600,00) 96,01
59 Kecamatan Sawahan Rp 17.661.575.071,00 Rp 17.026.292.692,00 Rp (635.282.379,00) 96,40
60 Kecamatan Wiyung Rp 10.871.606.983,00 Rp 10.245.732.146,00 Rp (625.874.837,00) 94,24
61 Kecamatan Tandes Rp 16.239.983.114,00 Rp 14.918.746.393,00 Rp (1.321.236.721,00) 91,86
62 Kecamatan Asem Rowo Rp 9.585.939.942,00 Rp 8.937.296.763,00 Rp (648.643.179,00) 93,23
63 Kecamatan Sukomanunggal Rp 13.194.716.556,00 Rp 12.708.463.354,00 Rp (486.253.202,00) 96,31
64 Kecamatan Benowo Rp 10.684.200.366,00 Rp 10.179.638.850,00 Rp (504.561.516,00) 95,28
65 Kecamatan Lakarsantri Rp 13.514.753.944,00 Rp 12.891.989.719,00 Rp (622.764.225,00) 95,39
66 Kecamatan Sambikerep Rp 11.475.010.119,00 Rp 10.855.003.860,00 Rp (620.006.259,00) 94,60
67 Kecamatan Pakal Rp 12.696.818.489,00 Rp 12.024.493.672,00 Rp (672.324.817,00) 94,70
68 Kecamatan Bulak Rp 10.870.340.574,00 Rp 10.441.828.311,00 Rp (428.512.263,00) 96,06
69 Badan Kepegawaian dan Diklat Rp 23.428.678.515,00 Rp 21.372.403.531,00 Rp (2.056.274.984,00) 91,22
70 Kantor Ketahanan Pangan Rp 4.273.592.866,00 Rp 3.961.133.536,00 Rp (312.459.330,00) 92,69
71 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 65.230.013.086,00 Rp 62.920.507.993,00 Rp (2.309.505.093,00) 96,46
72 Badan Arsip dan Perpustakaan Rp 35.595.296.135,00 Rp 34.139.587.948,00 Rp (1.455.708.187,00) 95,91
73 Dinas Pertanian Rp 36.718.326.859,00 Rp 31.727.948.458,00 Rp (4.990.378.401,00) 86,41
74Dinas Perdagangan dan
PerindustrianRp 30.259.873.286,00 Rp 27.564.577.963,00 Rp (2.695.295.323,00) 91,09
Rp 8.115.231.350.395,00 Rp 7.151.661.549.430,48 Rp (963.569.800.964,52) 88,13
Nomor Nama SKPD
2016
%
JUMLAH
Bertambah/ (Berkurang)
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 84
Tabel 5.5Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2015 per SKPD
Anggaran Realisasi
1 Dinas Pendidikan Rp 1.758.759.342.805,00 Rp 1.541.165.400.393,00 Rp (217.593.942.412,00) 87,63
2 Dinas Kesehatan Rp 529.319.538.730,00 Rp 474.861.014.183,00 Rp (54.458.524.547,00) 89,71
3Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Mohamad Soew andhieRp 341.304.625.168,00 Rp 232.830.566.657,00 Rp (108.474.058.511,00) 68,22
4Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti
Dharma HusadaRp 141.529.175.301,00 Rp 120.002.086.772,00 Rp (21.527.088.529,00) 84,79
5Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga dan PematusanRp 1.383.536.230.067,00 Rp 1.145.381.399.870,00 Rp (238.154.830.197,00) 82,79
6 Dinas Kebakaran Rp 79.495.664.878,00 Rp 72.536.769.764,00 Rp (6.958.895.114,00) 91,25
7Dinas Pengelolaan Bangunan dan
TanahRp 393.390.923.516,00 Rp 71.108.142.492,00 Rp (322.282.781.024,00) 18,08
8Dinas Cipta Karya dan Tata
RuangRp 553.840.476.286,00 Rp 523.832.956.502,00 Rp (30.007.519.784,00) 94,58
9Badan Perencanaan
PembangunanRp 28.992.378.706,00 Rp 26.108.255.778,00 Rp (2.884.122.928,00) 90,05
10 Dinas Perhubungan Rp 192.735.737.618,00 Rp 173.770.063.193,00 Rp (18.965.674.425,00) 90,16
11 Badan Lingkungan Hidup Rp 22.368.154.893,00 Rp 19.817.190.089,00 Rp (2.550.964.804,00) 88,60
12Dinas Kebersihan dan
PertamananRp 525.887.574.155,00 Rp 469.379.921.510,00 Rp (56.507.652.645,00) 89,25
13Dinas Kependudukan dan Catatan
SipilRp 19.153.912.219,00 Rp 16.262.358.261,00 Rp (2.891.553.958,00) 84,90
14Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan KeluargaRp 36.677.803.772,00 Rp 32.842.356.127,00 Rp (3.835.447.645,00) 89,54
15 Dinas Sosial Rp 171.765.536.623,00 Rp 157.870.670.104,00 Rp (13.894.866.519,00) 91,91
16 DinasTenaga Kerja Rp 31.551.739.445,00 Rp 27.673.016.726,00 Rp (3.878.722.719,00) 87,71
17Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan MenengahRp 26.296.305.812,00 Rp 22.066.418.402,00 Rp (4.229.887.410,00) 83,91
18Badan Koordinasi Pelayanan dan
Penanaman ModalRp 12.877.263.891,00 Rp 12.331.435.196,00 Rp (545.828.695,00) 95,76
19Dinas Kebudayaan dan
Pariw isataRp 38.153.250.419,00 Rp 36.496.865.566,00 Rp (1.656.384.853,00) 95,66
20 Dinas Pemuda dan Olahraga Rp 105.066.239.698,00 Rp 90.358.376.267,00 Rp (14.707.863.431,00) 86,00
21Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan MasyarakatRp 28.804.626.200,00 Rp 26.355.683.005,00 Rp (2.448.943.195,00) 91,50
22 Satuan Polisi Pamong Praja Rp 41.303.499.702,00 Rp 39.058.318.109,00 Rp (2.245.181.593,00) 94,56
23Dew an Perw akilan Rakyat
DaerahRp 19.754.543.944,00 Rp 18.235.158.172,00 Rp (1.519.385.772,00) 92,31
24Kepala Daerah dan Wakil Kepala
DaerahRp 2.193.382.007,00 Rp 1.945.356.407,00 Rp (248.025.600,00) 88,69
25Bagian Pemerintahan dan Otonomi
DaerahRp 7.698.201.021,00 Rp 6.771.628.257,00 Rp (926.572.764,00) 87,96
Nomor Nama SKPD
2015
%Bertambah/ (Berkurang)
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 85
Anggaran Realisasi
26 Bagian Hukum Rp 9.409.799.880,00 Rp 8.840.237.833,00 Rp (569.562.047,00) 93,95
27Bagian Organisasi dan Tata
LaksanaRp 4.177.259.605,00 Rp 3.875.741.196,00 Rp (301.518.409,00) 92,78
28 Bagian Kerjasama Rp 17.352.101.460,00 Rp 13.171.274.132,00 Rp (4.180.827.328,00) 75,91
29 Bagian Bina Program Rp 12.418.998.895,00 Rp 11.757.904.613,00 Rp (661.094.282,00) 94,68
30Bagian Perekonomian dan Usaha
DaerahRp 3.930.846.348,00 Rp 3.526.830.285,00 Rp (404.016.063,00) 89,72
31 Bagian Kesejahteraan Rakyat Rp 4.299.722.318,00 Rp 4.084.175.446,00 Rp (215.546.872,00) 94,99
32 Bagian Umum dan Protokol Rp 71.259.555.117,00 Rp 67.634.418.934,00 Rp (3.625.136.183,00) 94,91
33 Bagian Perlengkapan Rp 74.341.283.898,00 Rp 70.844.186.671,00 Rp (3.497.097.227,00) 95,30
34 Bagian Hubungan Masyarakat Rp 10.146.017.772,00 Rp 9.512.050.551,00 Rp (633.967.221,00) 93,75
35 Sekretariat DPRD Rp 75.959.094.519,00 Rp 48.268.499.056,00 Rp (27.690.595.463,00) 63,55
36Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan KeuanganRp 590.932.952.640,00 122.839.495.456,00 Rp (468.093.457.184,00) 20,79
37 PPKD Rp 445.604.821.988,00 252.843.817.646,00 Rp (192.761.004.342,00) 56,74
38 Inspektorat Rp 12.882.874.352,00 Rp 12.084.712.624,00 Rp (798.161.728,00) 93,80
38 Kecamatan Genteng Rp 13.672.096.814,00 Rp 12.046.257.396,00 Rp (1.625.839.418,00) 88,11
39 Kecamatan Simokerto Rp 12.255.491.450,00 Rp 11.637.422.848,00 Rp (618.068.602,00) 94,96
40 Kecamatan Tegalsari Rp 12.676.364.907,00 Rp 11.898.925.962,00 Rp (777.438.945,00) 93,87
41 Kecamatan Bubutan Rp 13.095.838.011,00 Rp 12.241.152.433,00 Rp (854.685.578,00) 93,47
42 Kecamatan Kenjeran Rp 11.597.898.994,00 Rp 11.142.724.405,00 Rp (455.174.589,00) 96,08
43 Kecamatan Pabean Cantian Rp 12.544.077.735,00 Rp 11.758.066.377,00 Rp (786.011.358,00) 93,73
44 Kecamatan Semampir Rp 13.273.014.437,00 Rp 12.233.522.927,00 Rp (1.039.491.510,00) 92,17
45 Kecamatan Krembangan Rp 12.167.488.748,00 Rp 11.359.079.611,00 Rp (808.409.137,00) 93,36
46 Kecamatan Tambaksari Rp 17.808.747.411,00 Rp 16.656.985.535,00 Rp (1.151.761.876,00) 93,53
47 Kecamatan Gubeng Rp 15.099.175.830,00 Rp 14.220.044.891,00 Rp (879.130.939,00) 94,18
48 Kecamatan Rungkut Rp 13.871.704.240,00 Rp 12.851.425.917,00 Rp (1.020.278.323,00) 92,64
49 Kecamatan Gunung Anyar Rp 9.845.428.461,00 Rp 9.070.988.621,00 Rp (774.439.840,00) 92,13
50 Kecamatan Tenggilis Mejoyo Rp 9.385.605.397,00 Rp 8.684.452.442,00 Rp (701.152.955,00) 92,53
51 Kecamatan Sukolilo Rp 14.687.466.175,00 Rp 13.697.775.714,00 Rp (989.690.461,00) 93,26
52 Kecamatan Mulyorejo Rp 13.709.756.414,00 Rp 12.879.681.826,00 Rp (830.074.588,00) 93,95
53 Kecamatan Wonokromo Rp 16.406.903.442,00 Rp 15.650.309.763,00 Rp (756.593.679,00) 95,39
54 Kecamatan Karang Pilang Rp 9.985.323.114,00 Rp 9.489.491.554,00 Rp (495.831.560,00) 95,03
55 Kecamatan Dukuh Pakis Rp 10.623.997.128,00 Rp 9.877.701.511,00 Rp (746.295.617,00) 92,98
56 Kecamatan Gayungan Rp 9.821.414.786,00 Rp 9.170.227.711,00 Rp (651.187.075,00) 93,37
57 Kecamatan Jambangan Rp 9.553.285.662,00 Rp 8.950.556.943,00 Rp (602.728.719,00) 93,69
58 Kecamatan Wonocolo Rp 11.644.542.926,00 Rp 10.930.972.822,00 Rp (713.570.104,00) 93,87
59 Kecamatan Saw ahan Rp 16.565.306.555,00 Rp 15.519.696.047,00 Rp (1.045.610.508,00) 93,69
60 Kecamatan Wiyung Rp 9.799.504.665,00 Rp 9.287.929.279,00 Rp (511.575.386,00) 94,78
61 Kecamatan Tandes Rp 14.153.454.289,00 Rp 13.423.088.712,00 Rp (730.365.577,00) 94,84
62 Kecamatan Asem Row o Rp 9.273.889.476,00 Rp 8.300.243.619,00 Rp (973.645.857,00) 89,50
63 Kecamatan Sukomanunggal Rp 12.283.980.918,00 Rp 11.441.872.274,00 Rp (842.108.644,00) 93,14
64 Kecamatan Benow o Rp 9.473.624.505,00 Rp 8.600.995.650,00 Rp (872.628.855,00) 90,79
65 Kecamatan Lakarsantri Rp 12.853.203.640,00 Rp 11.233.871.701,00 Rp (1.619.331.939,00) 87,40
66 Kecamatan Sambikerep Rp 11.242.382.655,00 Rp 10.083.106.619,00 Rp (1.159.276.036,00) 89,69
67 Kecamatan Pakal Rp 11.288.801.824,00 Rp 10.768.422.530,00 Rp (520.379.294,00) 95,39
68 Kecamatan Bulak Rp 10.401.351.852,00 Rp 9.198.590.097,00 Rp (1.202.761.755,00) 88,44
69 Badan Kepegaw aian dan Diklat Rp 27.573.045.130,00 Rp 23.911.183.638,00 Rp (3.661.861.492,00) 86,72
70 Kantor Ketahanan Pangan Rp 3.613.864.185,00 Rp 3.311.029.442,00 Rp (302.834.743,00) 91,62
71 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 45.142.709.838,00 Rp 41.091.081.912,00 Rp (4.051.627.926,00) 91,02
72 Badan Arsip dan Perpustakaan Rp 30.624.288.105,00 Rp 28.920.044.060,00 Rp (1.704.244.045,00) 94,43
73 Dinas Pertanian Rp 32.040.464.222,00 Rp 26.768.622.097,00 Rp (5.271.842.125,00) 83,55
74Dinas Perdagangan dan
PerindustrianRp 28.715.267.772,00 Rp 23.707.462.401,00 Rp (5.007.805.371,00) 82,56
Rp 8.373.942.217.381,00 Rp 6.490.359.759.532,00 Rp(1.883.582.457.849,00) 77,51
Nomor Nama SKPD
2015
%
JUMLAH
Bertambah/
(Berkurang)
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 86
III. PEMBIAYAAN
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran
yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun
anggaran berikutnya yang dalam anggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup
Defisit atau memanfaatkan Surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Neto merupakan
selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi
Pembiayaan Neto tahun anggaran 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp 1.394.942.990.240,82
dan Rp 1.286.258.405.499,85 apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp
1.394.929.806.904,82 dan Rp 1.286.079.679.019,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp
13.183.336,00 dan selisih kurang sebesar Rp 178.726.480,85. Perangkaan realisasi
pembiayaan tahun anggaran 2016 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan
sebagai berikut:
1 2 3 4 5 = (4-3) 6
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1Penggunaan Sisa Lebih PerhitunganAnggaran (SILPA)
1.414.929.806.905,00Rp 1.414.929.806.904,82Rp -Rp 100,00
3.1.5Penerimaan kembali pemberianpinjaman daerah
-Rp 13.183.336,00Rp 13.183.336,00Rp 0,00
1.414.929.806.905,00Rp 1.414.942.990.240,82Rp 13.183.336,00Rp 100,00
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.2Penyertaan modal (investasi)pemerintah daerah
20.000.000.000,00Rp 20.000.000.000,00Rp -Rp 100,00
20.000.000.000,00Rp 20.000.000.000,00Rp -Rp 100,00
1.394.929.806.905,00Rp 1.394.942.990.240,82Rp 13.183.336,00Rp 100,00
3.3Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan
Anggaran (SILPA)-Rp 1.069.035.716.701,87Rp 1.069.035.716.701,87Rp -
Jumlah Penerimaan
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto
Kode UraianJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
Anggaran Realisasi ( Rp) %
Sumber data: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah
Sedangkan perangkaan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2015 dapat disajikan dalam
ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut :
1 2 3 4 5 = (4-3) 6
3 PEMBIAYAAN
3.1 PENERIMAAN DAERAH
3.1.1Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SILPA)1.311.544.540.067,00Rp 1.311.544.540.066,85Rp (0,15)Rp 100,00
3.1.5Penerimaan kembali pemberian
pinjaman daerah-Rp 5.865.433,00Rp 5.865.433,00Rp 0,00
1.311.544.540.067,00Rp 1.311.550.405.499,85Rp 5.865.432,85Rp 100,00
3.2 PENGELUARAN DAERAH
3.2.2Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah25.464.861.048,00Rp 25.292.000.000,00Rp (172.861.048,00)Rp 99,32
25.464.861.048,00Rp 25.292.000.000,00Rp (172.861.048,00)Rp 99,32
1.286.079.679.019,00Rp 1.286.258.405.499,85Rp 178.726.480,85Rp 100,01
3.3Sisa Lebih (Kurang)
Pembiayaan Anggaran (SILPA)-Rp 1.414.929.806.904,82Rp 1.414.929.806.904,82Rp -
Jumlah Penerimaan
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto
Kode UraianJUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
Anggaran Realisasi ( Rp) %
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 87
1. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Tahun 2016 dan 2015 dianggarkan sebesar
Rp1.414.929.806.905,00 dan Rp1.311.544.540.066,85 terealisasi sebesar
Rp1.414.929.806.904,82 dan Rp1.311.550.405.499,85 atau 100,00% dan 100,00%.
Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya
dan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah.
a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA)
Pada Tahun 2016 dan Tahun 2015, Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp1.414.929.806.904,82 dan
Rp1.311.544.540.067,00 terealisasi sebesar Rp 1.414.929.806.904,82 dan Rp
Rp1.311.544.540.066,85 atau 100,00% dan 100,00%, berasal dari SiLPA tahun
sebelumnya.
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Pada Tahun 2016 dan 2015, Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah tidak
dianggarkan namun terdapat realisasi penerimaan yang berasal dari pengembalian
dana bergulir:
- Tahun 2016 sebesar Rp 13.183.336,00 dari Dinas Koperasi;
- Tahun 2015 sebesar Rp 5.865.433,00 dari Dinas Koperasi.
2. Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Pengeluaran terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
dan Pembayaran Pokok Utang Dalam Negeri.
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pada Tahun 2016 dianggarkan penyertaan modal untuk Kebun Binatang Surabaya,
PT. Surya Artha Utama dan PD. Pasar Surya sebesar Rp 20.000.000.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp 20.000.000.000,00 atau 100,00% yang terdiri dari
penambahan penyertaan modal Kebun Binatang Surabaya sebesar
Rp10.000.000.000,00, dan PD. Pasar Surya sebesar Rp10.000.000.000,00. Pada
Tahun 2015 dianggarkan penyertaan modal untuk Kebun Binatang Surabaya, PT.
Surya Artha Utama dan PD. Pasar Surya sebesar Rp25.464.861.048,00 dan
terealisasi sebesar Rp25.292.000.000,00 atau 99,32% yang terdiri dari penambahan
penyertaan modal Kebun Binatang Surabaya sebesar Rp10.000.000.000,00, PT.
Surya Artha Utama sebesar Rp5.292.000.000,00 dan PD. Pasar Surya sebesar
Rp10.000.000.000,00.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 88
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2016 dan 2015 sebesar
Rp1.069.035.716.701,87 dan Rp1.414.929.806.904,82 terdiri dari:
No. Uraian 2016 2015
1 SILPA Pemkot Rp 971.612.263.377,21 Rp 1.253.675.045.276,67
2 SILPA BLUD Rp 65.775.491.104,66 Rp 128.882.000.987,15
3 SILPA Kapitasi Rp 31.647.962.220,00 Rp 32.372.760.641,00
Rp 1.069.035.716.701,87 Rp 1.414.929.806.904,82Jumlah
5.2 PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, diolah
Untuk Saldo Anggaran Lebih (SILPA) awal tahun 2016 sebesar Rp 1.414.929.806.904,82
dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp 1.311.544.540.066,85 mengalami kenaikan sebesar
7,88%. Penggunaan SAL sebagai penerima realisasi tahun 2016 sebesar Rp
1.414.929.806.904,82 naik sebesar 7,88% dari Penggunaan SAL sebagai penerima realisasi
tahun 2015 sebesar Rp 1.311.544.540.066,85. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA) tahun 2016 sebesar Rp 1.069.035.716.701,87 penurunan 24,45% dari Sisa
Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun 2015 sebesar Rp
1.414.929.806.904,82, sehingga saldo anggaran lebih akhir tahun 2016 menjadi Rp
1.076.381.729.124,87 penurunan 23,93% dibandingkan dengan saldo akhir anggaran lebih
tahun 2015 sebesar Rp 1.414.929.806.904,82, karena terdapat koreksi kesalahan pembukuan
tahun sebelumnya berupa pendapatan hasil eksekusi Jaminan Bongkar Reklame yang
seharusnya sudah dapat diakui tahun 2015 sebesar Rp7.346.012.423,00 yang menambah
SILPA tahun 2016, dengan perincian sebagai berikut:
No. Uraian 2016 2015
1 Saldo Anggaran Lebih Awal 1.414.929.806.904,82 1.311.544.540.066,85
2Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan Realisasi1.414.929.806.904,82 1.311.544.540.066,85
3 Subtotal (1 - 2) - -
4Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA)1.069.035.716.701,87 1.414.929.806.904,82
5 Subtotal (3 + 4) 1.069.035.716.701,87 1.414.929.806.904,82
6Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun
Sebelumnya7.346.012.423,00 -
7 Lain-lain - -
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) 1.076.381.729.124,87 1.414.929.806.904,82
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 89
1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemkot sebesar Rp. 971.612.263.377,21
berasal dari surplus/defist ditambah pembiayaan netto:
Surplus/Defisit (262.075.965.235,46)
Pembiayaan Neto 1.233.688.228.612,67
SILPA 971. 612.263.377,21
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) BLUD yang dikelola langsung oleh RSUD
dr.M.Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada total sebesar Rp 65.775.491.104,66.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kapitasi JKN yang dikelola langsung oleh
Puskesmas sebesar Rp 31.647.962.220,00.
5.3 PENJELASAN LAPORAN NERACA
Neraca merupakan Lampiran II dari Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya tentang
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 dan disusun
berdasarkan peraturan yang ada dan disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2016 Pemerintah Kota Surabaya secara umum sebagai
berikut:
No. Uraian Jumlah
1. Aset 38.134.603.568.773,03
2. Kewajiban 402.839.748.136,503. Ekuitas 37.731.763.820.636,53
Jumlah Aset sebesar Rp38.134.603.568.773,07; terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp1.654.650.498.205,57; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp2.000.099.076.265,30; Aset
Tetap sebesar Rp34.091.813.049.455,98; serta Aset Lainnya sebesar Rp388.040.944.846,20.
Jumlah Kewajiban sebesar Rp402.839.748.136,50; terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek
sebesar Rp393.696.308.636,50; dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp9.143.439.500,00.
Total Ekuitas sebesar Rp37.731.763.820.636,53.
I. ASET31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp38.134.603.568.773,07 Rp38.222.837.005.580,70
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 90
dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan
jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah
dan budaya.
Jumlah Aset tahun 2016 sebesar Rp38.134.603.568.773,07 dan tahun 2015 sebesar
Rp38.222.837.005.580,70 mengalami penurunan sebesar 0,23%.
Pemerintah Kota Surabaya memiliki aset sebesar Rp38.134.603.568.773,07 dengan rincian
sebagai berikut sebagai berikut:
31 Desember 2016 31 Desember 2015
(Rp) (Rp)
1 Aset lancar 1.654.650.498.205,57 2.082.844.330.268,89
2 Investasi jangka panjang 2.000.099.076.265,30 1.978.740.623.482,33
3 Aset tetap 34.091.813.049.456,00 33.776.116.686.865,90
4 Aset lainnya 388.040.944.846,20 385.135.364.963,55
38.134.603.568.773,07 38.222.837.005.580,70
AsetNo.
Jumlah Aset
1. ASET LANCAR31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp1.654.650.498.205,57 Rp2.082.844.330.268,89
Aset Lancar diklasifikasikan jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau
dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, serta
berupa kas dan setara kas. Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya yang
terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran,
Kas di BLUD RSUD dr. M.Soewandhie, Kas di BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada,
Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, Piutang PAD Lainnya, Piutang Transfer, Piutang Pendapatan Lainnya, Belanja
dibayar Dimuka, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
dan Persediaan.
Jumlah Aset Lancar tahun 2016 sebesar Rp1.654.650.498.205,57 dan tahun 2015 sebesar
Rp2.082.844.430.268,89 mengalami penurunan sebesar 20,56%.
a. Kas di Kas
Daerah
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp994.779.415.849,97 Rp1.257.542.943.377,43
Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan bank per 31 Desember 2016 dan 2015
dengan rincian sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 91
No. Bank/Rekening 2016 2015
1 Giro Bank Jatim No. Rek 0011007000 Rp 144.779.415.849,97 Rp 157.542.943.377,43
2 Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB243552) Rp - Rp -
3 Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB320879) Rp 50.000.000.000,00 Rp -
4 Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB320700) Rp 50.000.000.000,00 Rp -
5 Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB283871) 50.000.000.000,00Rp
6 Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB283872) 50.000.000.000,00Rp
7 Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB294619) 50.000.000.000,00Rp
8 Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB294694) 50.000.000.000,00Rp
9 Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB294769) 50.000.000.000,00Rp 50.000.000.000,00Rp
10 Deposito Bank Jatim berjangka satu bulan (DB294771) 50.000.000.000,00Rp 50.000.000.000,00Rp
11 Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD931464) Rp 50.000.000.000,00 Rp -
12 Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD931463) Rp 50.000.000.000,00 Rp -
13 Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AE140806) Rp 50.000.000.000,00
14 Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AE140891) Rp 50.000.000.000,00
15 Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD441240) 50.000.000.000,00Rp
16 Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD441242) 50.000.000.000,00Rp
17 Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD889396) 50.000.000.000,00Rp
18 Deposito Bank Mandiri berjangka satu bulan (AD889624) 50.000.000.000,00Rp
19 Deposito BNI berjangka satu bulan (PAB0253027) 50.000.000.000,00Rp
20 Deposito BNI berjangka satu bulan (PAB0253028) 50.000.000.000,00Rp
21 Deposito BNI berjangka satu bulan (PAB0552735) 50.000.000.000,00Rp
22 Deposito BNI berjangka satu bulan (PAB0552734) 50.000.000.000,00Rp
23 Deposito BNI berjangka satu bulan (PAB0365953) 50.000.000.000,00Rp
24 Deposito BNI berjangka satu bulan (PAB0253030) 50.000.000.000,00Rp 50.000.000.000,00Rp
25 Deposito BNI berjangka satu bulan (PAB041639) 100.000.000.000,00Rp
26 Deposito BRI berjangka satu bulan (DC2841017) 100.000.000.000,00Rp 100.000.000.000,00Rp
27 Deposito BRI berjangka satu bulan (DC2842816) 50.000.000.000,00Rp
28 Deposito BTN berjangka satu bulan (A1638825) 50.000.000.000,00Rp -Rp
29 Deposito BTN berjangka satu bulan (A1690733) 50.000.000.000,00Rp
30 Deposito BTN berjangka satu bulan (A1585478) 50.000.000.000,00Rp
31 Deposito BTN berjangka satu bulan (A1586001) 50.000.000.000,00Rp
32 Deposito BTN berjangka satu bulan (A1586015) 50.000.000.000,00Rp
33 Deposito BTN berjangka satu bulan (A1586057) 50.000.000.000,00Rp 50.000.000.000,00Rp
994.779.415.849,97Rp 1.257.542.943.377,43RpJumlah Bank/Rekening
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 92
b. Kas di Bendahara
Penerimaan
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp247.687.400,00 Rp102.002.060,00
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp247.687.400,00 telah
disetor oleh bendahara penerimaan ke Kas Umum Daerah pada Januari 2017.
Kas di Bendahara Penerimaan SKPD sebesar Rp247.687.400,00 terdapat pada SKPD:
No Nama SKPD Jumlah (Rp)
1 Dinas Kesehatan45.789.500,00
2 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah2.017.000,00
3 Dinas Perhubungan112.300.900,00
4 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata87.580.000,00
247.687.400,00Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan
c. Kas di Bendahara
Pengeluaran
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp326.606.810,00 Rp501.031.549,00
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp326.606.810,00 terdiri
dari:
No. SKPD Jumlah (Rp)
1. Dinas Sosial 62.827.600,00
2. Dinas Pemuda dan Olahraga 13.000,00
3. Sekretariat DPRD 247.714.620,00
4. Kecamatan Bulak 16.051.590,00
326.606.810,00Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran
Sisa Uang Persediaan (UP) sebesar Rp326.606.810,00 telah disetor kembali oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Umum Daerah pada Tahun 2017.
d. Kas Lainnya
1) Kas di BLUD31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp65.775.491.104,66 Rp128.882.000.987,15
Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2016 sebesar Rp65.775.491.104,66 terdiri
dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 93
No. Bank/Rekening 2016 2015
1. Bank Jatim No. Rek .0011.233.074 7.447.615.140,98 17.582.980.229,21
2. Deposito Bank Jatim (berjangka 1 bulan)
- DB 294973 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00
- DB 294779 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
- DB 221303 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
- DB 221488 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
- DB 283687 - 20.000.000.000,00
- DB283883 - 25.000.000.000,00
- DB221488 - 5.000.000.000,00
- DB 294518 - 20.000.000.000,00
- DB 294779 - 5.000.000.000,00
3. Kas tunai 88.612.600,00 45.519.675,00
32.536.227.740,98 112.628.499.904,21
1. Bank Jatim No. Rek .0011.275.559 33.211.607.352,68 15.909.284.843,94
2. Bank Jatim No. Rek .0011.255.621 - 310.464.713,00
3. Kas tunai 27.656.011,00 33.751.526,00
33.239.263.363,68 16.253.501.082,94
65.775.491.104,66 128.882.000.987,15
Jumlah Kas di BLUD RSUD dr. Soewandhie
Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie
Jumlah Kas di BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada
Kas di BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada
Jumlah Kas BLUD
2) Kas di
Bendahara
Kapitasi
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp31.647.962.220,00 Rp32.372.760.641,00
Saldo kas di Bendahara Kapitasi yang terdapat di FKTP Dinas Kesehatan per 31
Desember 2016 sebesar Rp31.647.962.220,00
3) Kas Dana BOS31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp12.685.055.275,27 Rp11.750.460.043,27
Saldo kas dana BOS per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.685.055.275,27 terdiri
dari:
No. Uraian Jumlah (Rp)
1. Dana Bos SMA dan SMK 1.077.747.666,00
2. Dana Bos SD dan SMP 11.607.307.609,27
12.685.055.275,27Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran
4) Kas yang
Dibatasi
Penggunaannya
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp28.447.944.225,00 Rp32.625.702.900,00
Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2016 sebesar
Rp28.447.944.225,00 berasal dari titipan jaminan bongkar reklame yang masih di
rekening Kas Daerah.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 94
5) Kas Lainnya31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp628.154.262,00 Rp0,00
Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp628.154.262,00 berasal dari
saldo kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sukomanunggal yang sudah diakui
belanjanya namun per 31 Desember 2016 kas masih berada di rekening giro SKPD
dan baru dibayar ke penerimanya di tahun 2017.
e. Piutang Pajak31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp672.148.776.048,00 Rp728.257.333.589,64
Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp672.148.776.048,00
dan Rp728.257.333.589,64 dengan rincian sebagai berikut (Lampiran 6):
No. Uraian 2016 2015
1 Piutang Pajak Hotel Rp 14.797.897.395,00 Rp 30.125.242.557,15
2 Piutang Pajak Restoran Rp 15.457.843.108,00 Rp 41.856.411.747,46
3 Piutang Pajak Hiburan Rp 1.294.181.097,00 Rp 6.512.181.968,03
4 Piutang Pajak Reklame Rp 36.043.128.620,00 Rp 43.187.011.045,00
5Piutang Pajak Penerangan Jalan Non
PLNRp 87.000.024,00 Rp 32.038.581.753,00
6 Pajak Parkir Rp 384.410.624,00 Rp 4.418.222.565,00
7 Pajak Air Tanah Rp 99.307.980,00 Rp 203.101.750,00
8 Pajak Bumi dan Bangunan Rp 601.849.507.163,00 Rp 567.753.625.167,00
9 BPHTB Rp 2.135.500.037,00 Rp 2.162.955.037,00
Rp 672.148.776.048,00 Rp 728.257.333.589,64Jumlah (lampiran 6)
Mutasi Piutang Pajak tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah
1. Saldo Awal per 1 Januari 2016 Rp 728.257.333.589,64
2. Penambahan Tahun 2016 Rp 115.652.382.548,36
3. Pengurangan Tahun 2016 Rp (171.760.940.090,00)
4. Saldo Akhir per 31 Desember 2016 Rp 672.148.776.048,00
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 95
Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No. Uraian Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 Pajak Hotel 30.125.242.557,15 2.995.968.056,85 18.323.313.219,00 14.797.897.395,00
2 Pajak Restoran 41.856.411.747,46 610.984.124,54 27.009.552.764,00 15.457.843.108,00
3 Pajak Hiburan 6.512.181.968,03 0,97 5.218.000.872,00 1.294.181.097,00
4 Pajak Reklame 43.187.011.045,00 7.387.259.300,00 14.531.141.725,00 36.043.128.620,00
5 PPJ Non PLN 32.038.581.753,00 0,00 31.951.581.729,00 87.000.024,00
6 Pajak Parkir 4.418.222.565,00 0,00 4.033.811.941,00 384.410.624,00
7 BPHTB 2.162.955.037,00 161.100,00 27.616.100,00 2.135.500.037,00
8 PBB 567.753.625.167,00 104.621.368.846,00 70.525.486.850,00 601.849.507.163,00
9 Air Tanah 203.101.750,00 36.641.120,00 140.434.890,00 99.307.980,00
728.257.333.589,64 115.652.382.548,36 171.760.940.090,00 672.148.776.048,00Jumlah
Perkembangan saldo Piutang PBB tersebut dari saat pelimpahan sampai dengan 31
Desember 2016 adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 96
No KKP Pratama Berita Acara Serah Terima Nilai (Rp)
1 Surabaya Genteng BA-03/WPJ.11/KP.09/2011 14.232.153.134,00
2 Surabaya Gubeng BA-04/WPJ.11/KP.04/2011 73.079.350.000,00
3 Surabaya Krembangan BA-042/WPJ.11/KP.0201/2011 15.416.160.000,00
4 Surabaya Pabean Cantikan BA-05/WPJ.11/KP.03/2011 11.389.989.441,00
5 Surabaya Rungkut BA-02/WPJ.11/KP08/2011 67.851.398.000,00
6 Surabaya Sawahan BA-03/WPJ.11/KP.06/2011 42.979.818.000,00
7 Surabaya Simokerto BA-03/WPJ.11/KP.1004/2011 17.400.283.000,00
8 Surabaya Mulyorejo BA-10/WPJ.11/KP.12/2011 74.832.464.908,00
9 Surabaya Sukomanunggal BA-12/WPJ.11/KP.01/2011 146.121.706.871,00
10 Surabaya Tegalsari BA-04/WPJ.11/KP.0501/2011 15.511.255.775,00
11 Surabaya Wonocolo BA-03/WPJ.11/KP.07/2011 59.334.972.590,00
12 Surabaya Karangpilang BA-03 A/WPJ.11/KP.13/2011 81.369.451.362,00
619.519.003.081,00
785.227.405,00
(18.226.432.683,00)
441.089.588.831,00
(467.815.337.823,00)
575.352.048.811,00
8.097.548.164,00
(993.772.745,00)
494.666.680.974,00
(543.663.130.253,00)
533.459.374.951,00
28.290.203.817,00
(1.211.824.816,00)
567.279.520.912,00
(605.102.982.076,00)
522.714.292.788,00
23.946.011.645,00
(2.735.569.490,00)
672.546.952.462,00
(683.018.418.610,00)
533.453.268.795,00
43.316.005.509,00
(8.061.293.809,00)
833.073.819.990,00
(834.028.175.318,00)
567.753.625.167,00
8.089.759.423,00
(9.179.467.807,00)
886.388.173.677,00
(851.202.583.297,00)
601.849.507.163,00
Saldo Piutang PBB TA 2015 (per 31 Desember 2015)
Saldo Piutang PBB (per 31 Desember 2011)
Koreksi Tambah Tahun 2014
Koreksi Kurang Tahun 2014
Penerbitan SPPT PBB TA 2014
Pelunasan PBB TA 2014
Koreksi Kurang Tahun 2013
Penerbitan SPPT PBB TA 2013
Pelunasan PBB TA 2013
Saldo Piutang PBB TA 2013 (per 31 Desember 2013)
Koreksi Tambah Tahun 2012
Koreksi Kurang Tahun 2012
Penerbitan SPPT PBB TA 2012
Pelunasan PBB TA 2012
Saldo Piutang PBB TA 2012 (per 31 Desember 2012)
Koreksi Tambah Tahun 2013
Total
Koreksi Tambah Tahun 2011
Koreksi Kurang Tahun 2011
Penerbitan SPPT PBB TA 2011
Pelunasan PBB TA 2011
Saldo Piutang PBB TA 2014 (per 31 Desember 2014)
Koreksi Tambah Tahun 2015
Koreksi Kurang Tahun 2015
Penerbitan SPPT PBB TA 2015
Pelunasan PBB TA 2015
Koreksi Tambah Tahun 2016
Koreksi Kurang Tahun 2016
Penerbitan SPPT PBB TA 2016
Pelunasan PBB TA 2016
Saldo Piutang PBB TA 2016 (per 31 Desember 2016)
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 97
Piutang PBB per 31 Desember 2016 senilai Rp601.849.507.163,00 tersebut belum
memperhitungkan denda keterlambatan. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan
menjadi 5 kelompok besar yaitu sebagai berikut:
No. Kategori Piutang Piutang (Rp)
1. Konfirmasi (WP yang telah membayar akan tetapi masih
tercata pada piutang PBB)
1.412.745.943,00
2. Telah dilakukan penagihan dan angsuran (termasuk
diantaranya tanah kosong, rumah kosong, fasum, fasos, tanah
pemerintahan)
310.729.987.564,00
3. SPPT ganda Nomor Objek Pajak (NOP) 7.026.807.437,00
4. Belum ditemukan obyek dan wajib pajak 84.506.377.232,00
5. Sedang dan akan diidentifikasi 198.173.588.987,00
601.849.507.163,00JUMLAH
Pemerintah Kota Surabaya terus berupaya untuk memperbaiki permasalahan tersebut
antara lain yaitu :
1) Melakukan koordinasi dengan Kanwil DJP Jawa Timur I dan KPP Pratama serta
Bank tempat dilakukan pembayaran PBB;
2) Melakukan kegiatan/pekerjaan atas pemutakhiran dan pendataan PBB;
3) Menyusun Peraturan Walikota yang berkaitan dengan tindak lanjut piutang PBB
tentang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.
f. Piutang Retribusi
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp38.391.439.846,47 Rp43.054.696.724,52
Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp38.391.439.846,47
danRp43.054.696.724,52dengan rincian sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 98
No. URAIAN 2016 2015
1 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp 155.709.375,00 Rp 281.650.175,00
2 Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi) Rp 758.346.735,00 Rp 758.346.735,00
3 Retribusi Kebersihan pada PDAM (DKP) Rp 1.132.054.150,00 Rp 480.834.100,00
4 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (DKP) Rp 86.360.000,00 Rp 102.000.000,00
5 Retibudi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja (DKP) Rp 56.625.000,00
6 Retribusi IMB - Ciptakarya Rp 16.106.816.205,00 Rp 21.408.797.866,00
7 Retribusi SKRK-Ciptakarya Rp 41.293.010,00 Rp 54.638.765,00
8 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp 1.083.240,00
9 Retribusi sewa stand Terminal Rp 349.723.610,00 Rp 345.682.735,00
10 Retribusi Ijin Gangguan (HO) Rp -
11 Retribusi Pelayanan - BDH Rp -
12 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
a. Retribusi THR Rp 365.815.328,00 Rp 311.230.856,00
b. Retribusi Balai Pemuda Rp 178.500.000,00 Rp 178.500.000,00
c. Retribusi Kenjeran Rp 2.397.942,00 Rp 3.398.342,00
d. Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan) Rp 1.400.050.426,08 Rp 1.400.050.426,08
e. Retribusi Gelanggang Remaja - Dispora Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
f. Piutang Sewa Gelora 10 Nopember - Dispora Rp - Rp 89.550.000,00
g. Retribusi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Rp 17.476.696.925,39 Rp 17.456.323.684,44
h. Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Pertanian Rp 88.247.640,00 Rp 49.549.800,00
i. Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi Rp 191.803.500,00 Rp 132.060.000,00
Rp 38.391.439.846,47 Rp 43.054.696.724,52Jumlah
Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No. UraianSaldo Awal
1-1-2016Penambahan Pengurangan
Saldo Akhir
31-12-2016
1. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 281.650.175,00 - 125.940.800,00 155.709.375,00
2. Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi ) 758.346.735,00 - - 758.346.735,00
3. Retribusi Kebersihan pada PDAM (DKP) 480.834.100,00 1.132.054.150,00 480.834.100,00 1.132.054.150,00
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (DKP) 102.000.000,00 86.360.000,00 102.000.000,00 86.360.000,00
5. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja (DKP) 0,00 56.625.000,00 - 56.625.000,00
6. Retribusi IMB - Ciptakarya 21.408.797.866,00 169.445.698.071,00 174.747.679.732,00 16.106.816.205,00
7. Retribusi Biaya Penggantian Biaya Cetak (SKRK) - Ciptakarya 54.638.765,00 1.199.700.000,00 1.213.045.755,00 41.293.010,00
8. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1.083.240,00 1.191.211.190,00 1.192.294.430,00 0,00
9. Retribusi sewa stand Terminal 345.682.735,00 337.413.462,00 333.372.587,00 349.723.610,00
10. Retribusi Ijin Gangguan (HO) BLH 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan - BDH 0,00 0,00 0,00 0,00
12.
a. Retribusi THR 311.230.856,00 74.709.785,00 20.125.313,00 365.815.328,00
b. Retribusi Balai Pemuda 178.500.000,00 - - 178.500.000,00
c. Retribusi Kenjeran 3.398.342,00 2.397.942,00 3.398.342,00 2.397.942,00
d. Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan) 1.400.050.426,08 - - 1.400.050.426,08
e. Retribusi Gelanggang Remaja (Dispora) 1.000.000,00 - - 1.000.000,00
f. Piutang Sewa Gelora 10 Nopember - Dispora 89.550.000,00 - 89.550.000,00 0,00
g. Retribusi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 17.456.323.684,44 3.464.100.127,16 3.443.726.886,21 17.476.696.925,39
h. Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Pertanian 49.549.800,00 388.192.000,00 349.494.160,00 88.247.640,00
i. Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi 132.060.000,00 538.325.000,00 478.581.500,00 191.803.500,00
43.054.696.724,52 177.916.786.727,16 182.580.043.605,21 38.391.439.846,47Jumlah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Sumber data : SKPD Kota Surabaya, diolah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 99
g. Piutang Hasil
Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp274.277.461,00 Rp526.580.776,00
Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember
2016 dan 2015 sebesar Rp274.277.461,00 dan Rp526.580.776,00 dengan rincian
sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1 Piutang Deviden PT Surya Karsa Utama Rp 274.277.461,00 Rp 412.965.384,00
2 Piutang Deviden PT Sasana Taruna Aneka Ria Rp - Rp 113.615.392,00
Rp 274.277.461,00 Rp 526.580.776,00Jumlah
Mutasi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2016
adalah sebagai berikut:
No URAIAN Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
1 Piutang Deviden PT Surya Karsa Utama Rp 412.965.384,00 Rp - Rp 138.687.923,00 Rp 274.277.461,00
2 Piutang Deviden PT Sasana Taruna Aneka Ria Rp 113.615.392,00 Rp - Rp 113.615.392,00 Rp -
Jumlah Rp 252.303.315,00 Rp 274.277.461,00Rp 526.580.776,00 Rp -
Piutang deviden PT. Sasana Taruna Aneka Ria sebesar Rp113.615.392,00 dan
PT Surya Karsa Utama sebesar Rp138.687.923,00 telah disetor ke rekening Kas
Daerah tanggal 5 Januari 2016 dan 14 September 2016.
h. Piutang Lain-lain
PAD yang Sah
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp17.723.181.837,81 Rp20.316.003.666,08
Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar
Rp17.723.181.837,81 dan Rp20.316.003.666,08, dengan rincian saldo sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 100
2016 2015
Rp 1.806.506.849,31 Rp 3.657.534.246,58
a Piutang Bantuan Parpol Bakesbang Linmas 140.000.000,00Rp 155.000.000,00Rp
b Piutang Lain-lain eks DPRD Rp 185.274.343,50 Rp 185.274.343,50
c Bantuan Parpol Pemilu 2014 Rp - Rp -
a Piutang tunggakan denda oleh TVRI Surabaya Rp 3.294.663.624,00 Rp 2.504.335.176,00
c Piutang Sanksi Administrasi Pelanggaran - Dinas Cipta Karya Rp 10.537.265.840,00 Rp 12.557.438.719,00
a Piutang Sewa Gedung Siola
- Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan PT Tunjungan City
HopefullRp - Rp -
- Piutang Gedung Tunjungan Center Lt I, II, III Rp - Rp -
- Piutang JPO dan pertokoan di atas Jl. Tunjungan dan Jl Tanjung Anom Rp - Rp -
b. Piutang tunggakan retribusi tanah dan denda oleh TVRI Surabaya Rp - Rp -
c. Piutang Sewa Gelora 10 November - Dispora Rp - Rp -
b Koreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan Rp 871.922.880,00 Rp 871.922.880,00
a. Piutang Sewa atas Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Rp 413.500.000,00 Rp -
b. Piutang Sewa Gelora 10 November - Dispora Rp 89.550.000,00
3. Piutang Denda Retribusi
URAIAN
2. Piutang dari Pengembalian
1. Piutang Bunga Deposito
4. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Jumlah Rp 17.723.181.837,81 Rp 20.316.003.666,08
4. Piutang kepada rekanan penyedia barang jasa
aKoreksi atas sanksi administrasi penyedia barang jasa berdasarkan
perhitungan bersama PPK SKPDRp 384.498.301,00Rp 384.498.301,00
5. Piutang Sewa
Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Rp 3.657.534.247 Rp 1.806.506.849,31 Rp 3.657.534.246,58 Rp 1.806.506.849,31
a Piutang Bantuan Parpol Bakesbang Linmas Rp 155.000.000,00 Rp - 15.000.000,00Rp Rp 140.000.000,00
b Piutang Lain-lain eks DPRD Rp 185.274.343,50 Rp - Rp - Rp 185.274.343,50
c Bantuan Parpol Pemilu 2014 Rp - Rp - Rp - Rp -
a Piutang tunggakan denda oleh TVRI Surabaya 2.504.335.176Rp Rp 790.328.448,00 -Rp 3.294.663.624,00Rp
cPiutang Sanksi Administrasi Pelanggaran Dinas
Cipta KaryaRp 12.557.438.719,00 Rp 104.053.251.591,00 Rp 106.073.424.470,00 Rp 10.537.265.840,00
aPiutang tunggakan retribusi tanah dan denda
oleh TVRI SurabayaRp - Rp - Rp - Rp -
b Piutang Sewa Gedung Siola Rp -
- Piutang tunggakan sewa tanah dan bangunan
PT Tunjungan City HopefullRp - Rp - Rp - Rp -
- Piutang Gedung Tunjungan Center Lt I, II, III Rp - Rp - Rp - Rp -
- Piutang JPO dan pertokoan di atas Jl.
Tunjungan dan Jl Tanjung AnomRp - Rp - Rp - Rp -
c Piutang Sewa Gelora 10 November - Dispora Rp - Rp - Rp - Rp -
a Sewa atas Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Rp - Rp 413.500.000,00 Rp - Rp 413.500.000,00
b. Sewa Gelora 10 November - Dispora Rp - Rp 89.550.000,00 Rp - Rp 89.550.000,00
Rp 384.498.301,00
Rp 871.922.880,00
4. Piutang kepada rekanan penyedia barang jasa
URAIAN
2. Piutang dari Pengembalian
1. Piutang Bunga Deposito
4. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
3. Piutang Denda Retribusi
Rp 20.316.003.666,08 Rp 107.153.136.888,31
Rp -
Rp -
5. Piutang Sewa
Jumlah Rp 109.745.958.716,58 Rp 17.723.181.837,81
a
Koreksi atas sanksi administrasi penyedia
barang jasa berdasarkan perhitungan bersamaPPK SKPD
Rp 384.498.301,00Rp -
bKoreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dariRekanan
Rp - Rp 871.922.880,00
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 101
1) Piutang Bunga Deposito sebesar Rp1.806.506.849,31 merupakan bunga deposito
tahun 2016 yang berada di BUD belum diterima pembayarannya.
2) Piutang dari Pengembalian
a) Piutang bantuan Parpol Bakesbanglinmas per 31 Desember 2016 sebesar
Rp140.000.000,00. Piutang ini merupakan sisa piutang pada
Bakesbanglinmas atas kelebihan bantuan keuangan. Saldo tersebut
merupakan saldo kelebihan pemberian yang belum dikembalikan dari tujuh
Parpol.
b) Piutang lain-lain eks anggota DPRD sebesar Rp185.274.343,50 meliputi
kelebihan pembayaran penghasilan DPRD Kota Surabaya tahun 2004 yang
melebihi ketentuan SE Mendagri No.161/3211/SJ tanggal 2 Desember 2003
dan sisa Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia Anggota DPRD Kota
Surabaya Tahun 2001-2002 yang digunakan tidak sesuai ketentuan. Adapun
nama para pejabat DPRD Kota Surabaya tersebut adalah sebagai berikut:
(1) HS,SH anggota DPRD senilai Rp41.251.668,70
(2) YSS, anggota DPRD senilai Rp45.751.668,70
(3) H.Ism, anggota DPRD senilai Rp40.051.668,70
(4) FS, anggota DPRD senilai Rp36.751.668,70
(5) MB, anggota DPRD senilai Rp21.467.668,70
3) Piutang Denda Retribusi oleh TVRI Surabaya sebesar Rp3.294.663.624,00 adalah
piutang denda atas pokok retribusi dimana sampai tahun 2016 belum ada
pelunasan.
4) Piutang atas sanksi administrasi pelanggaran (Dinas PU Cipta Karya) pada tahun
2016 sebesar Rp10.537.265.840,00.
5) Piutang kepada rekanan penyedia barang jasa
a) Piutang kepada rekanan penyedia barang/jasa atas sanksi administrasi
penyedia barang jasa sebesar Rp384.498.301,00berdasarkan perhitungan
bersama PPK SKPD. Tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 belum ada
pelunasan.
b) Sedangkan piutang atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari Rekanan sebesar
Rp871.922.880,00berasal dari Nilai Jaminan yang semula berada di aset lain-
lain, tapi jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan karena telah melewati
batas waktu sehingga di konversi menjadi Piutang Lain-lain. Rincian saldo
per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 102
No. RekananPiutang Sanksi
Administrasi
Piutang Jaminan
Pelaksanaan
1. PT Rukun Jaya Madura Group 137.412.792,00 402.409.920,00
2. PT Rukun Jaya Madura Group 121.435.375,00 210.180.000,00
3. PT Daya Guna Permata 82.100.069,00 198.306.720,00
4. CV Endah Elok Energi 43.550.065,00 61.026.240,00
384.498.301,00 871.922.880,00Jumlah
6) Piutang Sewa atas Penyelenggaraan Jaringan Utilitas TA 2016 pada Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sebesar Rp413.500.000,00.
i. Piutang Transfer31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp169.394.782.689,00 Rp208.654.773.834,00
Saldo Piutang Transfer per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp169.394.782.689,00 dan
Rp208.654.773.834,00, dengan rincian saldo sebagai berikut:
2016 2015
Rp - Rp 1.204.050.120,00
a. Piutang Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp 58.211.289.470,00 Rp 83.284.608.778,00
b. Piutang Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 41.153.873.759,00 Rp 54.626.297.056,00
c.Piutang Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan
BermotorRp 51.442.877.503,00 Rp 59.791.466.997,00
d. Piutang Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan Rp 272.375.373,00 Rp 473.213.487,00
e. Piutang Bagi Hasil dari Pajak Rokok Rp 18.314.366.584,00 Rp 9.275.137.396,00
URAIAN
Jumlah Rp 169.394.782.689,00 Rp 208.654.773.834,00
1. Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
2. Piutang dana bagi hasil dari propinsi
Mutasi Piutang Transfer Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Rp 1.204.050.120,00 Rp - Rp 1.204.050.120,00 Rp -
a. Piutang Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Rp 83.284.608.778,00 Rp 58.211.289.470,00 Rp 83.284.608.778,00 Rp 58.211.289.470,00
b. Piutang Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 54.626.297.056,00 Rp 41.153.873.759,00 Rp 54.626.297.056,00 Rp 41.153.873.759,00
c. Piutang Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 59.791.466.997,00 Rp 51.442.877.503,00 Rp 59.791.466.997,00 Rp 51.442.877.503,00
d. Piutang Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan Rp 473.213.487,00 Rp 272.375.374,00 Rp 473.213.488,00 Rp 272.375.373,00
e. Piutang Bagi Hasil dari Pajak Rokok Rp 9.275.137.396,00 Rp 37.686.659.534,00 Rp 28.647.430.346,00 Rp 18.314.366.584,00
URAIAN
Jumlah Rp 228.027.066.785,00 Rp 169.394.782.689,00
1. Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
2. Piutang dana bagi hasil dari propinsi
Rp 208.654.773.834,00 Rp 188.767.075.640,00
Piutang Dana Bagi Hasil dari Propinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kota
Surabaya selama Tahun 2016 berasal dari Bagi Hasil Pajak sebesar
Rp169.394.782.689,00 dengan rincian sebagai berikut:
1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp58.211.289.470,00.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 103
2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar
Rp41.153.873.759,00.
3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar
Rp51.442.877.503,00.
4) Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp272.375.373,00.
5) Bagi Hasil dari Pajak Rokok sebesar Rp18.314.366.584,00.
j. Piutang Pendapatan
Lainnya
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp38.356.633.773,77 Rp27.136.117.016,34
Saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar
Rp38.356.633.773,77 dan Rp27.136.117.016,34 dengan rincian saldo sebagai berikut:
2016 2015
37.016.961.981,00Rp 25.274.979.281,00Rp
1.339.671.792,77Rp 1.861.137.735,34Rp
URAIAN
1. Piutang Pendapatan Lainnya BPJS
Jumlah Rp 38.356.633.773,77 Rp 27.136.117.016,34
2. Piutang BLUD Lainnya
Mutasi Piutang Pendapatan Lainnya Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
- Dinas Kesehatan Rp 612.145.000,00 Rp 252.435.000,00 Rp 612.145.000,00 252.435.000,00Rp
- RSUD dr. M. Soewandhie Rp 17.211.373.010,00 Rp 120.656.542.349,00 Rp 110.129.483.013,00 27.738.432.346,00Rp
- RSUD Bhakti Dharma Husada Rp 7.361.400.893,00 Rp 52.030.984.389,00 Rp 50.366.290.647,00 9.026.094.635,00Rp
- RSUD dr. M. Soewandhie Rp 1.730.179.509,34 Rp 26.099.406.378,81 Rp 26.828.495.110,38 1.001.090.777,77Rp
- RSUD Bhakti Dharma Husada Rp 221.018.604,00 Rp 3.494.511.746,00 Rp 3.376.949.335,00 338.581.015,00Rp
URAIAN
Rp 202.533.879.862,81 Rp 191.313.363.105,38
1. Piutang Pendapatan Lainnya BPJS
2. Piutang BLUD Lainnya
Jumlah Rp 38.356.633.773,77Rp 27.136.117.016,34
1) Piutang Pendaptan Lainnya BPJS
(a) Piutang Dinas Kesehatan tahun 2015 sebesar Rp252.435.000,00 merupakan
piutang Dana Non Kapitasi Puskesmas sebesar Rp219.135.000,00 dan Piutang
Dana Kapitasi Puskesmas sebesar Rp33.300.000,00.
(b) Piutang RSUD dr. M. Soewandhie sebesar Rp27.738.432.346,00 merupakan
klaim atas pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas Kuota tahun 2016,
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 104
sedangkan piutang Tahun 2015 sebesar Rp17.211.373.010,00 telah dilunasi
Tahun 2016.
(c) Piutang RSUD Bhakti Dharma Husada sebesar Rp9.026.094.635,00
merupakan piutang JKN (BPJS) tahun 2016.
2) Piutang BLUD Lainnya
(a) RSUD dr. M. Soewandhie terdiri dari:
(1) Piutang Jamkesmas Non Kuota sebesar Rp799.641.187,04 merupakan
klaim atas pelayanan kesehatan pasien Jamkesmas Non Kuota Tahun
2016.
(2) Piutang Jamkesda sebesar Rp124.605.007,,00 merupakan klaim
pelayanan kesehatan selama tahun 2016, sedangkan tahun 2015 sebesar
Rp179.299.766,00 telah terlunasi di tahun 2016.
(3) Piutang PT.KAI sebesar Rp532.000,00 merupakan klaim pelayanan
kesehatan selama tahun 2016, sedangkan tahun 2015 sebesar
Rp48.171.350,00 telah terlunasi di tahun 2016.
(4) Piutang In Health merupakan klaim pemakaian obat In Health dan
pelayanan In Health selama tahun 2016 sebesar Rp1.477.264,00,
sedangkan piutang tahun 2015 sebesar Rp157.797,00 telah terbayar di
tahun 2016.
(5) Piutang Bunga Jasa Giro sebesar Rp38.780.525,20 merupakan bunga
jasa giro tahun 2016 yang belum terbayar.
(6) Piutang Bunga Deposito sebesar Rp36.054.794,53 merupakan bunga
deposito tahun 2016 yang belum diterima pembayarannya.
(b) RSUD Bhakti Dharma Husada terinci sebagai berikut:
(1) Piutang umum gagal bayar sampai dengan tahun 2016 sebesar
Rp178.185.085,00
(2) Piutang JNK tahun 2016 sebesar Rp136.493.150,00
(3) Piutang Jamkesda sebesar Rp23.242.780,00 merupakan klaim pelayanan
kesehatan selama tahun 2016.
(4) Piutang dari Rekanan yang Lebih Bayar di tahun 2016 sebesar
Rp660.000,00.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 105
k. Bagian Lancar
Tuntutan Ganti
Rugi.
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp271.360.000,00 Rp283.777.522,22
Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp271.360.000,00 merupakan
reklasifikasi dari Aset Lainnya. Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan Nomer 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang bahwa piutang
ganti rugi yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12
(dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketetapan penyelesaian yang telah
ditetapkan disajikan sebagai aset lancar. Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
per 31 Desember 2016 sebesar Rp271.360.000,00 terdiri atas:
SISA CICILAN
(Rp)
1 (Alm) STJ 6.350.000,00
2 (Alm) Drs. M 37.800.000,00
3 (Alm) M 6.000.000,00
4 S, BE 46.000.000,00
5 Drs. A C 8.000.000,00
6 Drs. SMJ 50.000.000,00
7 Drs. SMS 4.700.000,00
8 SNRY 5.350.000,00
9 MNW 36.000.000,0010 MTN 71.160.000,00
271.360.000,00
NO N A M A
J U M L A H
.l. Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
31 Desember 2016 31 Desember 2015
(Rp526.281.124.172,87) (Rp506.573.382.277,56)
Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang
mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota no.10 tahun 2016
tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan penyisihan piutang
tidak tertagih berdasar atas umur piutang dan jenis piutang sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1 Penyisihan Piutang Pajak (Lampiran 7) (494.278.409.746,25) (483.550.368.473,00)
2 Penyisihan Piutang Retribusi (Lampiran 8 ) (26.017.951.919,82) (20.838.734.485,43)
3Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan (Lampiran 9)(274.277.461,00) (274.277.461,00)
4 Piutang Lain-lain PAD yang Sah (Lampiran 10) (5.386.420.973,90) (1.596.695.524,50)
5Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya (Lampiran
11 )(52.704.071,90) (34.495.820,30)
6Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
(Lampiran 12)(271.360.000,00) (278.810.513,33)
(526.281.124.172,87) (506.573.382.277,56)T O T A L
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 106
Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2016 sebesar (Rp494.278.409.746,25)
terdiri dari:
No. Piutang Pajak 2016 2015
1 Piutang Pajak Hotel (8.812.118.850,25)Rp (7.540.188.270,00)Rp
2 Piutang Pajak Restoran (13.271.000.807,00)Rp (12.675.510.985,00)Rp
3 Piutang Pajak Hiburan (1.294.181.097,00)Rp (1.312.557.797,00)Rp
4 Piutang Pajak Reklame (21.187.903.945,00)Rp (17.008.729.251,00)Rp
5Piutang Pajak Penerangan Jalan Non
PLN(87.000.024,00)Rp (87.187.150,00)Rp
6 Pajak Parkir (384.410.624,00)Rp (422.746.785,00)Rp
7 BPHTB (2.135.500.037,00)Rp (2.119.522.024,00)Rp
8 Pajak Bumi dan Bangunan (447.066.821.922,00)Rp (442.358.902.746,00)Rp
9 Pajak Air Tanah (39.472.440,00)Rp (25.023.465,00)Rp
(494.278.409.746,25)Rp (483.550.368.473,00)RpJumlah Piutang Pajak
Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 sebesar (Rp26.107.501.919,82)
terdiri dari:
No. Piutang Retribusi 2016 2015
1 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Rp (119.221.225,00) Rp (102.457.350,00)
2 Retribusi Pasar Grosir (UPTD Pasar Turi) Rp (758.346.735,00) Rp (755.976.577,50)
3 Retribusi IMB - Ciptakarya Rp (8.706.442.646,50) Rp (7.659.477.363,75)
4 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (SKRK) - Ciptakarya Rp (20.143.010,00) Rp (16.152.515,00)
5 Retribusi sewa stand Terminal Rp (53.283.312,00) Rp (35.638.353,25)
6
- Retribusi THR Rp (207.529.799,50) Rp (158.284.839,00)
- Retribusi Balai Pemuda Rp (178.500.000,00) Rp (178.500.000,00)
- Retribusi Tanah Sempadan (Bina Marga dan Pematusan) Rp (1.400.050.426,08) Rp (1.393.936.066,08)
- Retribusi Gelanggang Remaja Rp (1.000.000,00) Rp (750.000,00)
- Retribusi Gelora 10 November Rp - Rp (67.162.500,00)
- Retribusi Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Rp (14.552.449.765,74) Rp (10.467.616.420,85)
- Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi Rp (20.985.000,00) Rp (2.782.500,00)
Rp (26.017.951.919,82) Rp (20.838.734.485,43)Jumlah
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31
Desember 2016 sebesar (Rp274.277.461,00)terdiri dari:
2016 2015
(274.277.461,00)Rp (274.277.461,00)Rp
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
1. Piutang Dividen PT. SKU
Jumlah Rp (274.277.461,00) Rp (274.277.461,00)
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2016
sebesar (Rp5.311.870.973,90) terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 107
2016 2015
a Piutang Bantuan Parpol Bakesbang Linmas Rp (140.000.000,00) Rp (155.000.000,00)
b Piutang Lain-lain eks DPRD Rp (185.274.343,50) Rp (185.274.343,50)
a. Sewa Gelora 10 Nopember Rp (89.550.000,00) Rp -
b Piutang Sanksi Administrasi Dinas Cipta Karya Rp (420.511.825,40) Rp -
Rp -Piutang tunggakan denda oleh TVRI Surabaya
Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1. Piutang dari Pengembalian
Rp (3.294.663.624,00)a
2. Piutang Denda Retribusi
Jumlah Rp (5.386.420.973,90) Rp (1.596.695.524,50)
3. Piutang kepada rekanan penyedia barang jasa
aKoreksi atas sanksi administrasi penyedia barangjasa berdasarkan perhitungan bersama PPKSKPD
Rp (384.498.301,00)Rp (384.498.301,00)
bKoreksi atas Nilai Jaminan Pelaksanaan dari
RekananRp (871.922.880,00) Rp (871.922.880,00)
4. Piutang Sewa
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya yang Dipisahkan per 31 Desember 2016
sebesar (Rp52.704.071,90) terdiri dari :
2016 2015
- Dinas Kesehatan Rp - Rp -
- RSUD dr. M. Soewandhie Rp - Rp -
- RSUD Bhakti Dharma Husada Rp - Rp -
- RSUD dr. M. Soewandhie Rp - Rp -
- RSUD Bhakti Dharma Husada Rp (52.704.071,90) Rp (34.495.820,30)
URAIAN
Rp (34.495.820,30)
1. Piutang Pendapatan Lainnya BPJS
2. Piutang BLUD Lainnya
Jumlah Rp (52.704.071,90)
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 sebesar
(Rp271.360.000,00) terdiri dari:
31 Desember 2016 31 Desember 2015
1 (Alm) STJ (6.350.000,00) (6.350.000,00)
2 (Alm) Drs. M (37.800.000,00) (37.800.000,00)
3 (Alm) M (6.000.000,00) (6.000.000,00)
4 S, B E (46.000.000,00) (46.000.000,00)
5 Drs. A C (8.000.000,00) (8.000.000,00)
6 Drs. SMJ (50.000.000,00) (50.000.000,00)
7 Drs. SMS (4.700.000,00) (4.700.000,00)
8 SNR Y (5.350.000,00) (5.350.000,00)
9 MNW (36.000.000,00) (36.000.000,00)
10 MTN (71.160.000,00) (71.160.000,00)
11 Sla - (7.450.513,33)
(271.360.000,00) (278.810.513,33)
Bagian Lancar Tuntutan
Ganti Rugi
Jumlah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 108
m. Piutang Bersih31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp410.007.967.483,18 Rp521.655.900.851,24
Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 6 yang
mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 10 tahun 2014
tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya, maka piutang disajikan berdasar
nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian piutang secara nilai bersih yang dapat
direalisasikan tersebut adalah sebagai berikut :
No. Piutang Bersih 2016 2015
1 Piutang bersih Pajak Rp 177.870.366.301,75 Rp 244.706.965.116,64
2 Piutang bersih Retribusi Rp 12.373.487.926,65 Rp 22.215.962.239,09
3Piutang bersih Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang DipisahkanRp - Rp 252.303.315,00
4 Piutang bersih Lain-Lain PAD yang Sah Rp 12.336.760.863,91 Rp 18.719.308.141,58
5 Piutang bersih Transfer Rp 169.342.078.617,10 Rp 208.654.773.834,00
6 Piutang bersih Pendapatan Lainnya Rp 38.085.273.773,77 Rp 27.101.621.196,04
7 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp - Rp 4.967.008,89
Rp 410.007.967.483,18 Rp 521.655.900.851,24Jumlah Piutang Bersih
Sumber data : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, diolah
n. Belanja
Dibayar di
Muka
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp519.521.508,41 Rp651.188.878,61
Saldo Belanja dibayar dimuka sebesar Rp519.521.508,41 terdiri dari saldo asuransi
dibayar di muka dan saldo sewa dibayar di muka, dengan rincian sebagai berikut:
No. Belanja Dibayar di Muka 2016 2015
1 Asuransi Dibayar di Muka 30.269.581,03 51.554.286,49
2 Sewa Dibayar di Muka 489.251.927,38 599.634.592,12
519.521.508,41 651.188.878,61Jumlah Belanja Dibayar di Muka
Saldo Asuransi Dibayar di Muka per 31 Desember 2016 sebesar Rp30.269.581,03
merupakan saldo atas asuransi kendaraan, bangunan tower dan gedung, dengan rincian
sebagai berikut:
No. Asuransi Dibayar di Muka 2016 2015
1 Bagian Umum dan Protokol Rp 2.509.250,00 Rp 19.987.019,83
2 Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 7.780.331,03 Rp 10.247.333,33
3 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rp 19.980.000,00 Rp 21.319.933,33
Rp 30.269.581,03 Rp 51.554.286,49Jumlah Belanja Dibayar di Muka
Saldo Sewa Dibayar di Muka per 31 Desember 2016 sebesar Rp489.251.927,38
merupakan saldo atas pembayaran sewa aset tanah dan bangunan yang belum dinikmati
manfaatnya oleh Pemerintah Kota Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 109
No. Sewa Dibayar di Muka 2016 2015
1 Dinas PU Bina Marga dan Pematusan 355.135.552,80 532.703.329,20
2 Kecamatan Rungkut 17.645.833,33 20.166.666,67
3 Kecamatan Pabean Cantian 116.470.541,25 46.764.596,25
489.251.927,38 599.634.592,12Jumlah Sewa Dibayar di Muka
o. Persediaan31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp109.313.332.067,08 Rp96.760.338.981,19
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 dengan
rincian sebagai berikut (Lampiran 13):
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 110
1 RSUD Soewandhie 13.548.588.074,76 13.581.197.638,96
2 RSUD Bhakti Dharma Husada 14.946.798.095,52 16.473.096.601,82
3 Dinas Pendidikan 46.067.700,00 10.525.240,00
4 Dinas Kesehatan 36.082.002.136,16 17.430.212.725,00
5 Dinas PU Bina Marga 2.823.713.558,48 2.178.086.282,66
6 Dinas Kebakaran 2.489.378.359,00 1.681.788.790,00
7 Dinas Bangunan & Tanah 613.470.599,32 341.544.000,00
8 Dinas Cipta Karya & Tata Ruang 4.870.656.398,28 7.974.441.654,00
9 Dinas Perhubungan 4.109.461.663,18 1.292.879.523,00
10 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 18.574.962.655,90 27.694.438.020,00
11 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.598.939.720,00 502.774.290,00
12 Dinas Sosial 320.306.415,00 1.205.336,00
13 Dinas Tenaga Kerja 7.896.570,00 1.739.540,00
14 Dinas Koperasi dan Sektor Infromal 32.969.230,00 6.728.383,00
15 Dinas Kebudayaan & Pariwisata 359.861.385,00 12.926.815,00
16 Dinas Pemuda dan Olahraga 639.478.697,00 291.570.818,00
17 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan 1.008.571.029,61 1.275.875.480,00
18 Dinas Komunikasi dan Informatika 221.868.120,00 159.694.344,25
19 Dinas Pertanian 2.220.409.466,80 2.620.246.628,00
20 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 412.716.255,00 403.214.800,00
21 Bagian Pemerintahan 5.736.170,00 8.438.595,00
22 Bagian Hukum 4.176.610,00 4.017.090,00
23 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 1.255.950,00 875.050,00
24 Bagian Kerjasama 532.278.745,00 286.431.175,00
25 Bagian Bina Program 81.445.482,95 39.287.930,00
26 Bagian Perekonomian 10.018.830,00 2.389.200,00
27 Bagian Kesejahteraan Rakyat 9.050.420,00 3.934.370,00
28 Bagian Umum & Protokol 575.630,00 1.588.015,00
29 Bagian Perlengkapan 139.407.155,00 719.870.035,00
30 Bagian Hubungan Masyarakat 6.407.390,00 135.379.860,00
31 Badan Perencanaan Pembangunan 11.315.980,00 11.916.890,00
32 Badan Lingkungan Hidup 1.878.208.679,84 1.379.352.710,00
33 Badan Pemberdayaan Masyarakat & KB 62.596.000,00 85.886.320,00
34Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman
Modal215.914.257,73 250.800,00
35 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 30.208.541,00 3.960.435,00
36 Badan Kepegawaian & Diklat 33.442.515,00 11.093.940,00
37 Badan Arsip dan Perpustakaan 3.106.950,00 3.937.230,00
38 Inspektorat 39.283.990,00 24.931.868,00
39 Kantor Ketahanan Pangan 3.142.700,00 6.441.560,00
40 Satuan Polisi Pamong Praja 137.897.690,30 40.057.044,00
41 Sekretariat DPRD 63.880.206,00 34.474.495,00
42 Kecamatan Bubutan 10.974.800,00 1.037.575,00
43 Kecamatan Tegalsari 659.725,00 2.437.470,00
44 Kecamatan Genteng 12.750.199,25 2.644.980,50
45 Kecamatan Simokerto 95.000,00 860.420,00
46 Kecamatan Wonocolo 849.200,00 1.092.900,00
47 Kecamatan Wonokromo 681.120,00 306.350,00
48 Kecamatan Gayungan 376.400,00 237.200,00
49 Kecamatan Jambangan 694.360,00 1.308.420,00
50 Kecamatan Dukuh Pakis 123.900,00 93.830,00
NO SATUAN KERJA 2016 2015
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 111
51 Kecamatan Sawahan 2.416.000,00 536.305,00
52 Kecamatan Karang Pilang 720.500,00 171.100,00
53 Kecamatan Tambaksari 1.303.240,00 867.020,00
54 Kecamatan Mulyorejo 2.104.150,00 1.390.070,00
55 Kecamatan Sukolilo 345.840,00 177.300,00
56 Kecamatan Gubeng 13.843.560,00 1.313.785,00
57 Kecamatan Rungkut 5.973.660,00 190.795,00
58 Kecamatan Tenggilis Mejoyo 1.198.110,00 260.150,00
59 Kecamatan Gunung Anyar 4.564.620,00 465.390,00
60 Kecamatan Krembangan 138.900,00 510.300,00
61 Kecamatan Pabean Cantikan 15.674.880,00 549.000,00
62 Kecamatan Kenjeran 197.500,00 212.300,00
63 Kecamatan Bulak 4.142.190,00 693.134,00
64 Kecamatan Semampir 1.812.500,00 311.070,00
65 Kecamatan Wiyung 1.442.800,00 622.700,00
66 Kecamatan Asemrowo 132.100,00 224.840,00
67 Kecamatan Tandes 6.222.375,00 273.100,00
68 Kecamatan Sukomanunggal 1.380.720,00 828.850,00
69 Kecamatan Benowo 7.904.100,00 197.100,00
70 Kecamatan Lakarsantri 770.900,00 107.400,00
71 Kecamatan Sambikerep 521.860,00 286.550,00
72 Kecamatan Pakal 15.850.836,00 1.430.055,00
NO SATUAN KERJA 2016 2015
JUMLAH 96.760.338.981,19109.313.332.067,08
2. INVESTASI JANGKA
PANJANG
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp2.000.099.076.265,30 Rp1.978.740.623.482,33
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih
dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang dibagi menurut sifat penanaman
investasinya, yaitu investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi Permanen
adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan,
sedangkan investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
Berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada
niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan tidak berkelanjutan
adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan
untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik
kembali.
Investasi jangka panjang pada tahun 2016 sebesar Rp2.000.099.076.265,30 dan tahun 2015
sebesar Rp1.978.740.623.482,33 mengalami kenaikan 1,07%.
Investasi Jangka Panjang yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya Per 31 Desember
2016 sebesar Rp2.000.099.076.265,30 yang terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar
Rp0,00 dan Investasi Permanen sebesar Rp2.000.099.076.265,30.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 112
a. Investasi Non Permanen
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp0,00 Rp0,00
Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi
yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus
menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non
permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya berupa dana yang disisihkan
oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja
secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
1) Investasi Non
Permanen Lainnya
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp3.930.331.612,27 Rp3.943.514.948,27
Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar
Rp3.930.331.612,27 merupakan dana Pemerintah Kota Surabaya yang
pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat/koperasi di bawah pengawasan Tim
Pokja. Dana tersebut terdiri dari :
No. Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015
1.Dana Pembangunan Kota/ Kabupaten Surabaya(DPKK) - Dinas Perdagangan dan Perindustrian
133.703.742,00Rp 133.703.742,00Rp
2.Bantuan Kepada Peternak Sapi Kereman - DinasPertanian
18.300.000,00Rp 18.300.000,00Rp
3.
Bantuan Modal Bergulir untuk PengembanganUsaha Koperasi dan Pengusaha Kecil danPedagang Kaki Lima - Dinas Koperasi danUMKM
3.778.327.870,27Rp 3.791.511.206,27Rp
3.930.331.612,27Rp 3.943.514.948,27RpJumlah
a) Dana Pembangunan Kota/Kabupaten Surabaya (DPKK) di Dinas
Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp133.703.742,00.
Saldo awal dana bergulir sebesar Rp240.000.000,00 antara lain telah dilakukan
penutupan rekening dana bergulir dengan sisa saldo sebesar Rp83.998.807,59
yang telah disetor ke Kas Umum Daerah tanggal 08 Nopember 2010, selain itu
juga terdapat honorarium dan biaya operasional yang diberikan berkaitan
dengan penyampaian dana bergulir sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor
188.45/114/402.01.04/2001 dan Nomor 188.45/115/402.01.04/2001 sebesar
Rp22.297.450,00.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 113
Sehingga terdapat tunggakan sebesar Rp133.703.742,00 yang merupakan
pinjaman Dana Bergulir Usaha Kecil Industri dan Perdagangan yang digulirkan
untuk:
(1) 22 UKM pada Tahap I dengan sisa tunggakan sebesar Rp91.355.083,00
(2) Sembilan (9) UKM pada Tahap II dengan sisa tunggakan sebesar
Rp42.348.659,00
Sejak Tahun 2003 sampai dengan saat ini tidak terjadi pengangsuran dari para
UKM tersebut.
Pada bulan Nopember dan Desember 2009, telah dilakukan konfirmasi
penagihan yang dituangkan dalam Surat Pernyataan dan ditanda tangani
langsung oleh pihak UKM atas pengakuan hutang dan kesanggupan membayar,
namun sampai dengan saat ini belum ada UKM yang melakukan pengangsuran,
meskipun sudah dilakukan penagihan/konfirmasi ulang.
Pada bulan September dan Nopember 2010 dilakukan upaya penagihan kembali
dan proses pengembalian pinjaman terhambat dikarenakan beberapa hal antara
lain:
(1) Peminjam telah meninggal dunia, ahli waris tidak mengetahui pinjaman
tersebut sehingga tidak bersedia untuk bertanggung jawab
(2) Usaha peminjam pindah alamat keluar kota dan alamat tidak terdeteksi
(3) Usaha peminjam tutup dan tidak sanggup untuk melakukan pengembalian
(4) Peminjam mengakui telah melunasi, namun tidak dapat menunjukkan
bukti pelunasan (kwitansi), sementara data yang ada di Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Kota Surabaya tidak terdapat pembayaran sesuai
rekening koran bank.
b) Bantuan kepada Peternak Sapi Kereman di Dinas Pertanian sebesar
Rp18.300.000,00.
Dana bergulir berupa penyerahan sapi kepada pengaduh untuk dipelihara
dengan cara penggemukan oleh pengaduh sesuai dengan surat perjanjian no.
524/986.1/402.4.10/2003 tanggal 30 Juni 2003 dengan kewajiban selambat-
lambatnya pada bulan ke-12 menyerahkan sapi hasil penggemukan kepada
Dinas Pemantapan Pangan/Dinas Pertanian dengan sistem bagi hasil dengan
pengembalian modal pokok untuk digulirkan kembali. Saldo awal dana bergulir
sebesar Rp41.600.000,00 berupa modal pokok pembelian 13 ekor sapi anakan
seharga Rp3.200.000,00 per ekornya. Dana tersebut diberikan kepada 13
pengaduh dilingkungan pemerintah kota surabaya. Posisi per 31 Desember
2016 dari ke 13 pengaduh telah melakukan angsuran kepada Dinas pertanian
sebesar Rp23.300.000,00, sehingga masih tersisa sebesar Rp18.300.000,00.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 114
Hasil konfirmasi kepada pengaduh diketahui bahwa keberadaan sapi dana
bergulir sudah tidak ada. Pengaduh telah menjual sapi yang dipeliharanya untuk
kemudian hasil penjualan digunakan sebagai modal kerja, sewa lahan garapan
dan membayar operasi keluarganya, namun atas hasil penjualan tersebut tidak
disampaikan kepada Pemerintah Kota.Saldo bantuan sebesar Rp18.300.000,00
merupakan tunggakan seluruh masyarakat kepada Dinas Pertanian. Dan sampai
akhir Desember 2016 belum ada pelunasan.
c) Bantuan Modal Bergulir untuk Pengembangan Usaha Koperasi dan
Pengusaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima di Dinas Koperasi dan Sektor
Informal sebesar Rp3.778.327.870,27.
Mutasi tahun 2016 adalah:
No. Uraian Jumlah
1 Saldo Awal per 1 Januari 2016 Rp 3.791.511.206,27
2 Penambahan Tahun 2016 Rp -
3 Pengurangan Tahun 2016 Rp 13.183.336,004 Saldo Akhir per 31 Desember 2016 3.778.327.870,27Rp
Pengurangan Investasi sebesar Rp13.183.336,00 merupakan pengembalian
Pokok Dana Bergulir di tahun 2016 ke Kas Umum Pemerintah Kota Surabaya,
sehingga pokok dana bergulir berkurang menjadi sebesar Rp3.778.327.870,27.
2) Penyisihan Dana
Bergulir Tidak
Tertagih
31 Desember 2016 31 Desember 2015
(Rp3.930.331.612,27) (Rp3.943.514.948,27)
Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang
mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011
tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dilakukan penyisihan investasi non
permanen dana bergulir tidak tertagih berdasar atas investasi non permanen dana
bergulir sebagai berikut :
No. Penyisihan Dana Bergulir tidak Tertagih 2016 2015
1 Penyisihan Dana Pembangunan Kota/Kabupaten (DPKK) (133.703.742,00)Rp (133.703.742,00)Rp
2 Penyisihan Dana Bantuan Sapi Kereman (18.300.000,00)Rp (18.300.000,00)Rp
3 Penyisihan Dana Pengembangan Koperasi Pengusaha Kecil dan Kaki Lima (3.778.327.870,27)Rp (3.791.511.206,27)Rp
(3.930.331.612,27)Rp (3.943.514.948,27)RpJumlah Penyisihan Dana Bergulir tidak Tertagih (lampiran 7)
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 115
a) Investasi Non
Permanen
Bersih
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp0,00 Rp0,00
Sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomer 6 yang
mengatur tentang Akuntansi Piutang dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2011
tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2010 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya maka dana bergulir disajikan berdasar nilai
bersih yang dapat direalisasikan. Penyajian dana bergulir secara nilai bersih yang
dapat direalisasikan tersebut adalah sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1.Dana Pembangunan Kota/ KabupatenSurabaya (DPKK) Dinas Perdagangan dan
-Rp -Rp
2.Bantuan Kepada Peternak Sapi KeremanDinas Pertanian
-Rp -Rp
3.Bantuan Modal Bergulir untukPengembangan Usaha Koperasi dan
Pengusaha Kecil dan Pedagang Kaki Lima -
-Rp -Rp
-Rp -RpT O T A L
2. Investasi Permanen
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp2.000.099.076.265,30 Rp1.978.740.623.482,33
a. Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp2.000.099.076.265,30 Rp1.978.740.623.482,33
Penilaian Investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan Metode Ekuitas untuk
kepemilikan 20% sampai 100%, sedangkan untuk kepemilikan kurang dari 20% dinilai
dengan Metode Biaya. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 31 Desember
2016 dan 2015 sebesar Rp2.000.099.076.265,30 dan Rp1.978.740.623.482,33 adalah
sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 116
No. Perusahaan Milik Daerah Penyertaan Modal 31 Desember 2016 31 Desember 2015
a.Investasi pada perusahaanDaerah Air Minum
81.403.538.341,00Rp 1.099.529.503.215,00Rp 1.123.352.360.102,00Rp
b. Investasi pada PD Pasar Surya 35.993.122.665,00Rp 55.604.558.072,00Rp 43.967.803.155,00Rp
c.Investasi pada PD RumahPotong Hewan
7.045.511.405,00Rp 9.741.402.358,00Rp 9.968.679.898,00Rp
d.Investasi pada PT Surya KarsaUtama
1.250.000.000,00Rp 3.712.320.857,00Rp 2.127.805.698,79Rp
e.Investasi pada PT BPR SuryaArtha Utama (SAU)
9.800.000.000,00Rp 13.840.916.672,80Rp 13.905.160.977,54Rp
f. PD Taman Satwa KBS 601.043.085.000,00Rp 596.520.809.349,00Rp 585.721.702.501,00Rp
736.535.257.411,00Rp 1.778.949.510.523,80Rp 1.779.043.512.332,33Rp
a. Investasi pada PT Bank Jatim 79.810.864.250,00Rp 79.810.864.250,00Rp 79.810.864.250,00Rp
b.Investasi pada PT BankPerkreditan Rakyat Jatim
198.059.000,00Rp 198.059.000,00Rp 198.059.000,00Rp
80.008.923.250,00Rp 80.008.923.250,00Rp 80.008.923.250,00Rp
a.Investasi pada PT SurabayaIndustrial Estate Rungkut
7.500.000.000,00Rp 141.140.642.491,50Rp 119.273.635.000,00Rp
b.Investasi pada PT Abbatoir SuryaJaya
900.000.000,00Rp -Rp -Rp
c.Investasi pada PT SasanaTaruna Aneka Ria (STAR)
249.000.000,00Rp -Rp 414.552.900,00Rp
8.649.000.000,00Rp 141.140.642.491,50Rp 119.688.187.900,00Rp
825.193.180.661,00Rp 2.000.099.076.265,30Rp 1.978.740.623.482,33RpTOTAL
1. Perusahaan Milik Daerah
Jumlah 1
2. Lembaga Keuangan Bank
Jumlah 2
3. Pihak Ketiga
Jumlah 3
a) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PDAM adalah 100%. Nilai Investasi
pada PDAM yang tersaji sebesar Rp1.099.529.503.215,00 tersebut, terdapat nilai
sebesar Rp30.085.347.945,00 berupa aset saluran pipa milik Pemkot Surabaya yang
digunakan oleh PDAM, pada Neraca PDAM telah dicatat sebagai penyertaan
Pemkot Surabaya. Terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp53.023.724.847,00 terdiri
dari koreksi saldo awal sebesar Rp22.938.376.902,00 dan Rp30.085.347.945,00
yang merupakan penyertaan modal yang masih diakui di Aset Tetap Lainnya.
Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM adalah sebagai
berikut:
31 Desember 2016
(Rp)
1 Saldo Awal 1.123.352.360.102,00
2 Mutasi Tahun Berjalan
- Penambahan Investasi -
- Laba(Rugi) Tahun Berjalan 213.429.881.903,00
- Setoran Deviden (108.429.349.620,00)
- Koreksi Nilai Penyertaan Tahun Lalu (53.023.724.847,00)
- Penyesuaian Saldo Laba Tahun Lalu -
- Koreksi Laba/Rugi Tahun 2015 -
- Lain-Lain Pengurang Ekuitas Tahun Berjalan (75.799.664.323,00)
Saldo Akhir 1.099.529.503.215,00
No Uraian
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 117
b) Perusahaan Daerah Pasar Surya
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD Pasar Surya adalah sebesar
100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya
menggunakan metode ekuitas sebesar Rp55.604.558.072,00. Rincian saldo
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Pasar Surya adalah sebagai
berikut:
31 Desember 2016
(Rp)
1 Saldo Awal 43.967.803.155,00
2 Mutasi Tahun Berjalan
- Penambahan Investasi 10.000.000.000,00
- Laba(Rugi) Tahun Berjalan 6.007.066.769,00
- Setoran Deviden (1.345.646.420,00)
- Koreksi Nilai Penyertaan Tahun Lalu (2.290.676.474,00)
- Penyesuaian Saldo Laba Tahun Lalu -
- Koreksi Laba/Rugi Tahun 2015 -
- Lain-Lain Pengurang Ekuitas Tahun Berjalan (733.988.958,00)
Saldo Akhir 55.604.558.072,00
No Uraian
c) Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD Rumah Potong Hewan
adalah sebesar 100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah
Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp9.741.402.358,00.
Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Rumah Potong
Hewan adalah sebagai berikut:
31 Desember 2016
(Rp)
1 Saldo Awal 9.968.679.898,00
2 Mutasi Tahun Berjalan
- Penambahan Investasi -
- Laba(Rugi) Tahun Berjalan (222.152.540,00)
- Setoran Deviden -
- Koreksi Nilai Penyertaan Tahun Lalu -
- Penyesuaian Saldo Laba Tahun Lalu -
- Koreksi Laba/Rugi Tahun 2015 -
- Lain-Lain Pengurang Ekuitas Tahun Berjalan (5.125.000,00)
Saldo Akhir 9.741.402.358,00
No Uraian
d) PT. Surya Karsa Utama (PT. SKU)
Kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.Surya Karsa Utama (SKU)
adalah sebesar Rp3.712.320.857,00 atau 96%. Rincian saldo Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada PT.Surya Karsa Utama (SKU) adalah sebagai
berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 118
31 Desember 2016
(Rp)
1 Saldo Awal 2.127.805.698,79
2 Mutasi Tahun Berjalan
- Penambahan Investasi -
- Laba(Rugi) Tahun Berjalan 2.483.658.659,30
- Setoran Deviden (400.944.420,00)
- Koreksi Nilai Penyertaan Tahun Lalu 371.500.672,07
- Penyesuaian Saldo Laba Tahun Lalu -
- Koreksi Laba/Rugi Tahun 2015 -
- Lain-Lain Pengurang Ekuitas Tahun Berjalan (869.699.753,16)
Saldo Akhir 3.712.320.857,00
No Uraian
e) PT. BPR SAU
Kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada PT. BPR SAU senilai
Rp13.840.916.672,80 atau 98%. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah pada PT. BPR SAU adalah sebagai berikut:
31 Desember 2016
(Rp)
1 Saldo Awal 13.905.160.977,54
2 Mutasi Tahun Berjalan
- Penambahan Investasi -
- Laba(Rugi) Tahun Berjalan 884.757.867,98
- Setoran Deviden (677.858.695,00)
- Koreksi Nilai Penyertaan Tahun Lalu -
- Penyesuaian Saldo Laba Tahun Lalu -
- Koreksi Laba/Rugi Tahun 2015 -
- Lain-Lain Pengurang Ekuitas Tahun Berjalan (271.143.477,72)
Saldo Akhir 13.840.916.672,80
No Uraian
f) PD. Taman Satwa KBS
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PD. Taman Satwa KBS adalah
sebesar 100% sehingga pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota
Surabaya menggunakan metode ekuitas sebesar Rp596.520.809.349,00.
Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. Taman Satwa KBS
adalah sebagai berikut:
31 Desember 2016
(Rp)
1 Saldo Awal 585.721.702.501,00
2 Mutasi Tahun Berjalan
- Penambahan Investasi 10.000.000.000,00
- Laba(Rugi) Tahun Berjalan 784.123.810,00
- Setoran Deviden -
- Koreksi Nilai Penyertaan Tahun Lalu 14.983.038,00
- Penyesuaian Saldo Laba Tahun Lalu -
- Koreksi Laba/Rugi Tahun 2015 -
- Lain-Lain Pengurang Ekuitas Tahun Berjalan -
Saldo Akhir 596.520.809.349,00
No Uraian
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 119
g) PT. Bank Jatim
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. Bank Jatim adalah sebesar
9,87%. Sedangkan untuk kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT.BPR
Jatim adalah sebesar 0,29%. Sehingga pencatatan penilaian investasinya
menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan modalnya dibawah 20%,
jumlah investasi yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya tahun 2015 untuk
Bank Jatim dan BPR Jatim sebesar Rp79.810.864.250,00 dan
Rp198.059.000,00.
h) PT. Surabaya Industry Estate Rungkut (SIER)
Kepemilikan Modal Pemerintah Daerah ke PT. SIER sebesar 25% sehingga
pencatatan penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan
metode ekuitas sebesar Rp141.140.642.491,50. Rincian saldo Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah pada PT. SIER adalah sebagai berikut:
31 Desember 2016
(Rp)
1 Saldo Awal 119.273.635.000,00
2 Mutasi Tahun Berjalan -
- Penambahan Investasi -
- Laba(Rugi) Tahun Berjalan 29.014.566.294,75
- Setoran Deviden (7.143.436.209,00)
- Koreksi Nilai Penyertaan Tahun Lalu (5.265.961,25)
- Penyesuaian Saldo Laba Tahun Lalu -
- Koreksi Laba/Rugi Tahun 2015
- Lain-Lain Pengurang Ekuitas Tahun Berjalan 1.143.367,00
Saldo Akhir 141.140.642.491,50
No Uraian
i) PT. Abbatoir Surya Jaya
Kepemilikan modal PT. Abbatoir Surya Jaya sebesar 30% sehingga pencatatan
penilaian investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas.
Penyertaan pada PT. Abbatoir dinilai Rp0,00 karena Ekuitas PT. Abbatoir per
31 Desember 2016 bernilai minus, yaitu Rp3.789.111.010,80.
j) PT. Sasana Taruna Aneka Ria (STAR)
Kepemilikan modal PT. STAR sebesar 30% sehingga pencatatan penilaian
investasi Pemerintah Kota Surabaya menggunakan metode ekuitas.
Penyertaan pada PT. STAR dinilai Rp0,00 karena Ekuitas PT. STAR per 31
Desember 2016 bernilai minus, yaitu Rp172.668.900,00. Rincian saldo
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. STAR adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 120
31 Desember 2016
(Rp)
1 Saldo Awal 414.552.900,00
2 Mutasi Tahun Berjalan
- Penambahan Investasi -
- Laba(Rugi) Tahun Berjalan -
- Setoran Deviden (113.615.392,00)
- Koreksi Nilai Penyertaan Tahun Lalu -
- Penyesuaian Saldo Laba Tahun Lalu -
- Koreksi Laba/Rugi Tahun 2015 -
- Lain-Lain Pengurang Ekuitas Tahun Berjalan (300.937.508,00)
Saldo Akhir -
No Uraian
Jumlah Kepemilikan Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan
31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut:
1. PDAM sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar
Rp81.403.538.341,00.
2. PD Pasar Surya sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal sebesar
Rp35.993.122.665,00.
3. PD Rumah Potong Hewan sebesar 100% dengan nilai penyertaan modal
sebesar Rp7.045.511.405,00.
4. Kepemilikan modal Pemerintah Daerah ke PT. Surya Karsa Utama (SKU)
sebesar Rp1.250.000.000,00 berupa saham sebanyak 1.250 lembar dengan
harga per-sahamnya sebesar Rp1.000.000,00.
5. Penyertaan modal pada PT. BPR SAU sebesar Rp9.800.000.000,00 yang
berasal dari :
Penyertaan awal PT. BPR SAU sebesar Rp2.597.000.000,00 berupa saham
sebanyak 2.597 lembar dengan harga Rp1.000.000,00 per lembar sahamnya.
Pada awalnya, Pemerintah Kota Surabaya menyetor modal ke PT. SKU
sebesar Rp3.700.000.000,00 atau 3.700 lembar saham. Pada Tahun 2004,
PT. SKU menyetor modal kepada PT. BPR SAU sebesar
Rp2.450.000.000,00 atau 2.450 lembar saham. Pada Tahun 2010, PT. SKU
mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya di PT. BPR SAU yang semula
Tahun 2004 senilai Rp2.450.000.000,00 atau 2.450 lembar saham dan pada
Tahun 2010 telah menjadi Rp2.597.000.000,00 atau 2.597 lembar saham
kepada Pemerintah Kota Surabaya.
Pada tahun 2013 terdapat penambahan modal Pemerintah Kota Surabaya
sebesar Rp1.274.000.000,00 sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 3
Tahun 2012 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surabaya kepada
PT. BPR SAU melalui pengalihan saham dari PT. SKU kepada Pemerintah
Kota Surabaya dan Akta Berita Acara RUPS Tahunan PT. BPR SAU
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 121
Nomor 28 Tanggal 30 April 2012 yang dibuat oleh Notaris-PPAT Dedy
Harijanto, ST, SH.
Tahun 2014 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar
Rp637.000.000,00 atau sebanyak 637 lembar saham sesuai Berita Acara
RUPSLB PT. BPR Surya Artha Utama Nomor 87 Tanggal 25 Juni 2014.
Tahun 2015 terdapat penambahan penyertaan modal sebesar
Rp5.292.000.000,00 sesuai Akta Berita Acara RUPS PT BPR Surya Artha
Utama Nomor 53 tanggal 20 April 2015 yg dibuat oleh Notaris-PPAT
Kukuh Mulyo Rahardjo, SH.
6. Penyertaan modal ke PD. Taman Satwa Kebun Binatang sebesar
Rp601.043.085.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
Pada Tahun 2012 Pemerintah Kota Surabaya mempunyai kepemilikan
modal ke PD. Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya sebesar
Rp565.868.600.000,00 berupa Tanah seluas 15,3 Ha.
Tahun 2013 terdapat penambahan sebesar Rp5.174.485.000,00 kepada PD.
Taman Satwa KBS sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 19 Tahun
2012 tentang PD Taman Satwa KBS. Peraturan Walikota Surabaya Nomor
88 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Surat Direktur Utama PD. Taman Satwa
KBS Tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 001/Ext/PDTS/VII/2013; Hal :
Pencairan Dana. Per 31 Desember 2013, PD. KBS mengusai Aset Tetap
berupa bangunan gedung dan peralatan yang berada diatas tanah milik
Pemerintah Kota Surabaya yang diserahkan kepada PD. KBS sebagai
penyertaan modal Pemkot Surabaya. Aset Tetap berupa bangunan gedung
dan peralatan tersebut merupakan milik Perkumpulan Taman Flora dan
Satwa Surabaya (PTFSS) yang merupakan pihak pengelola Kebun Binatang
Surabaya sebelumnya dan saat ini digunakan oleh PD. KBS dalam kegiatan
pengelolaan KBS. Atas aset tersebut masih dalam status sengketa di
pengadilan mulai mantan pengurus PTFSS. Berdasarkan laporan keuangan
Kebun Binatang Surabaya tahun 2012 audited nilai aset tetap yang berada
dalam penguasaan PD. KBS adalah sebesar Rp2.854.432.880,00.
Tahun 2014 juga terdapat penambahan penyertaan modal sebesar
Rp10.000.000.000,00 sesuai SP2D No NP06949 tanggal 25 Juli 2014.
Tahun 2015 terdapat penambahan modal sebesar Rp10.000.000.000,00
sesuai SP2D No NP09682 tanggal 23 Oktober 2015.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 122
Tahun 2016 terdapat penambahan modal sebesar Rp10.000.000.000,00
sesuai SP2D No. NP14132 tanggal 29 Desember 2016.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Lembaga Keuangan Bank adalah
dengan Investasi pada PT. Bank Jatim dengan total investasi semula sebesar
Rp32.230.000.000,00 berupa kepemilikan saham sebanyak 32.230 lembar
harga per sahamnya sebesar Rp1.000.000,00 mendapat tambahan dana
cadangan umum yang dikonversi menjadi saham sehingga total penyertaan
menjadi sebesar Rp79.810.864.250,00 atau sebanyak 319.243.457 lembar harga
per sahamnya sebesar Rp250,00, sesuai Berita Acara RUPS LB No 19 Tanggal
19 Maret 2012. Sedangkan investasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jatim
sebesar Rp198.059.000,00 adalah berupa kepemilikan saham sebanyak 198
lembar yang harga persahamnya sebesar Rp1.000.000,00.
8. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga adalah dengan
melakukan Investasi pada PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER)
sebesar Rp7.500.000.000,00, yang merupakan kepemilikan saham sebanyak
7.500 lembar yang harga per-lembarnya adalah sebesar Rp1.000.000,00.
9. Investasi kepada PT. Abbatoir Surya Jaya sebesar Rp900.000.000,00
merupakan kepemilikan saham sebanyak 9.000 lembar yang harga
persahamnya sebesar Rp100.000,00,
10. Penyertaan modal kepada PT. STAR merupakan kepemilikan saham sebanyak
1.200 lembar saham senilai Rp249.000.000,00 atau senilai Rp207.500,00 per
lembar saham atas Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan Pemerintah
Kota Surabaya kepada PT. Sasana Wisata sebagai penyertaan (inbreng) sebagai
modal saham dalam PT. STAR sesuai perjanjian penggunaan tanah nomor
181.2/1739/411.12/87 tanggal 20 Juli 1987. Atas penyertaan modal tersebut
Pemerintah Kota Surabaya telah menerbitkan sertifikasi HGB diatas HPL
Nomor 21/K, surat ukur Nomor 1271 Tahun 1988 atas nama PT. Sasana Wisata
dan berakhir tahun 2006.
C. ASET TETAP
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp34.091.813.049.456,00 Rp33.776.116.686.865,90
Aset tetap tahun 2016 sebesar Rp.34.091.813.049.456,00 dan tahun 2015 sebesar
Rp33.776.116.686.865,90.
Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian
sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 123
No. Uraian 31 Desember 2016 31 Desember 2015
1. Tanah Rp 27.183.937.190.461,30 Rp 26.707.851.769.186,00
2. Peralatan dan Mesin Rp 2.332.547.044.506,83 Rp 2.149.215.773.508,26
3. Gedung dan Bangunan Rp 3.693.185.474.140,75 Rp 3.327.823.435.902,13
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 4.516.105.143.903,31 Rp 3.986.329.299.557,27
5. Aset Tetap Lainnya Rp 81.724.862.674,32 Rp 134.255.742.979,80
6. Konstruksi Dalam PengerjaanRp 219.955.860.932,68 Rp 145.015.970.294,58
7. Akumulasi PenyusutanRp (3.935.642.527.163,20) Rp (2.674.375.304.562,16)
JumlahRp 34.091.813.049.456,00 Rp 33.776.116.686.865,90
1. Tanah
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp. 27.183.937.190.461,30 Rp26.707.851.769.186,00
Tanah senilai Rp.27.183.937.190.461,30 dan Rp.26.707.851.769.186,00 merupakan nilai
tanah per 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut:
No Uraian 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2016 (Rp)
1 Tanah Perkampungan 980.824.511.374,88 1.141.886.120.955,70
2 Tanah Pertanian 30.922.422.328,00 29.879.350.328,00
3 Hutan 1.715.198.791.614,00 1.715.016.256.822,00
4 Kolam Ikan 73.405.421.897,00 73.405.421.897,00
5 Danau / Rawa 10.022.164.605,00 10.944.944.100,00
6 Tanah Untuk Bangunan Gedung 13.148.486.303.640,80 12.286.930.200.114,40
7 Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung 11.225.103.523.001,30 11.449.789.474.968,90
27.183.937.190.461,30 26.707.851.769.186,00Total
Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya.
Penjelasan Post Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp.27.183.937.190.461,30
adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 124
No.
1. Rp. 26.707.851.769.186,10
Rp. 8.675.280.288,80
Rp. 26.716.527.049.474,90
2
a. Pengadaan LRA Rp. 261.448.122.445,66
b. Pengadaan LO Rp. 11.480.747.000,00
c. Aset Tetap KDP Yang Menjadi Aset Tetap Tanah Rp. 124.812.500,00
d. Reklasifikasi Dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Tanah Rp. 557.828.224,80
e. Reklasifikasi Dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Tanah Rp. 198.420.416,00
f. Inventarisasi Rp. 154.378.084.950,00
g. Inventarisasi BTKD Rp. 9.899.632.000,00
h. Koreksi Nilai 0 Rp. 35.765.296.000,00
Rp. 473.852.943.536,46
a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp. 3.495.929.267,01
c. Renovasi Dibawah Nilai Kapitalisasi Rp. 486.849.231,00
Rp. 6.442.802.550,01
Rp. 27.183.937.190.461,30
Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2016
Saldo Akhir Per 31 Desember 2016
Penambahan :
Sub Jumlah Penambahan Tahun 2016
Pengurangan :
b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah Ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 2.460.024.052,00
Mutasi tahun 2016 :
Uraian Jumlah
Saldo Awal Audited per 1 Januari 2016 :
Perubahan Recovery
Saldo Awal Setelah Perbaikan per 1 Januari 2016
Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya.
Terdapat selisih antara Saldo Akhir Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2016 pada Neraca
dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Tetap Tanah sebesar Rp25.948.000,00 yang
masih akan ditelusuri.
Sampai dengan saat ini, Aset Tetap Tanah yang sudah bersertipikat sejumlah 755 bidang, di
antara sejumlah 43 bidang disertipikat pada tahun 2016. Rincian pada Lampiran 14.
Sedangkan tanah yang masih belum bersertipikat sejumlah 815 bidang.
Terkait dengan permasalahan hukum sengketa tanah dengan Pihak ketiga yang sudah selesai /
incracht sebanyak sembilan perkara dan yang sedang proses kasasi sebanyak satu perkara.
Rincian selengkapnya pada Lampiran 15.
2. Peralatan dan
Mesin
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp.2.332.547.044.506,83 Rp. 2.149.215.773.508,26
Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.332.547.044.506,83 dan Rp2.149.215.773.508,26
merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian
sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 125
No Uraian
31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2016
(Rp)
1 Alat-alat Besar Darat 193.797.476.825,04 151.180.313.332,05
2 Alat-alat Besar Apung 1.198.780.000,00 1.206.224.600,00
3 Alat Bantu 208.431.898.440,83 154.580.681.562,48
4 Alat Angkutan Darat Bermotor 350.570.790.851,64 333.282.808.079,10
5 Alat Angkutan Berat Tak Bermotor - 11.637.396.025,70
6 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 12.641.739.317,20 -
7 Alat Angkut Apung Bermotor 3.181.708.527,20 2.777.893.527,20
8 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 10.356.843.494,60 10.333.093.756,82
9 Alat Bengkel Bermesin 12.897.180.490,60 11.876.795.695,60
10 Alat Bengkel Tak Bermesin 3.249.566.969,48 3.052.050.814,21
11 Alat Ukur 20.674.633.471,06 15.657.644.611,90
12 Alat Pengolahan 5.513.051.889,29 4.633.192.644,36
13 Alat Pemeliharaan Tanaman/Panen Penyimpanan 1.615.454.960,46 1.872.047.492,46
14 Alat Kantor 128.021.719.145,20 116.446.397.904,81
15 Alat Rumah Tangga 212.899.703.260,02 271.596.834.322,00
16 Komputer 326.291.964.334,19 286.105.696.749,30
17 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 23.793.377.191,74 24.443.673.788,03
18 Alat Studio 78.586.650.304,27 60.425.943.959,21
19 Alat Telekomunikasi 21.737.728.584,61 16.204.793.411,14
20 Peralatan Pemancar 6.352.088.242,27 5.107.401.249,23
21 Alat Kedokteran 527.321.019.672,96 481.039.067.581,09
22 Alat Kesehatan 14.976.658.967,15 13.603.568.209,62
23 Unit Alat Laboratorium 91.665.384.585,69 99.037.258.437,46
24 Alat Peraga/Praktek Sekolah 43.997.346.428,41 44.068.494.579,81
25 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 567.476.470,60 571.374.186,61
26 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 1.214.722.025,36 1.636.887.572,35
27 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 7.374.674.623,00 3.626.511.899,00
28 Radiation Application And Non Destructive Testing 2.487.375.503,66 2.499.345.973,75
29 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 19.805.990.959,57 19.202.222.721,59
30 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 1.255.938.970,70 1.441.196.970,70
31 Persenjataan Non Senjata Api 68.100.000,00 68.961.850,00
32 Selisih Pembulatan 0,04 -
Total 2.332.547.044.506,83 2.149.215.773.508,26
Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya.
Penjelasan Post Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar
Rp2.332.547.044.506,83adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 126
No.
1. Rp. 2.149.215.773.508,26
Rp. (10.989.871.952,02)
Rp. 2.138.225.901.556,24
2.
a. Pengadaan Rp. 252.338.130.635,96
b. Hibah Masuk Rp. 20.004.785.376,99
c. Inventarisasi Rp. 170.567.000,00
d. Koreksi Nilai Rp. 393.346.778,00
e. Reklasifikasi Dari Jenis Aset
Tetap Gedung dan Bangunan
Menjadi Aset Tetap Peralatan
dan Mesin
Rp. 94.196.000,00
f. Reklasifikasi Dari Jenis Aset
Tetap Jalan, Irigasi dan
JaringanMenjadi Aset Tetap
Peralatan dan Mesin
Rp. 46.826.816.988,35
g. Reklasifikasi Dari Jenis Aset
Tetap Lainnya Menjadi Aset
Tetap Peralatan dan Mesin
Rp. 8.136.000,00
h. Reklasifikasi Dari Jenis Aset
Lainnya Menjadi Aset Tetap
Peralatan dan Mesin
Rp. 76.417.522,22
Rp. 319.912.396.301,52
a. Ekstrakomtabel Rp. 115.584.759.945,78
b. Penghapusan (SK. Terlampir) Rp. 3.207.978.394,87
c. Koreksi Hapus Rp. 103.279.036,67
d. Reklasifikasi Jenis Aset Tetap
Peralatan dan Mesin Menjadi
Aset Lainnya
Rp. 6.695.235.973,61
Rp. 125.591.253.350,93
Rp. 2.332.547.044.506,83
Penambahan :
Sub Jumlah Penambahan Tahun 2016
Pengurangan :
Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2016
Saldo Akhir per 31 Desember 2016
Uraian Jumlah
Saldo Awal Audited per 1 Januari 2016 :
Perubahan Recovery
Saldo Awal Setelah Perbaikan per 1 Januari 2016
Mutasi Tahun 2016 :
Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya.
Pemerintah Kota Surabaya memiliki aset kendaraan operasional sebanyak 3.591 unit
kendaraan yang terdiri dari : 1.303 unit kendaraan roda empat dan 2.288 unit kendaraan
roda dua. Diantara 3.591 unit kendaraan tersebut, sebanyak 3.551 unit kendaraan telah
dilengkapi dengan BPKB yang disimpan oleh Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan
Aset, sedangkan sisanya sebanyak 40 unit bukti kepemilikannya masih dikuasai pihak lain.
Selain itu terdapat kendaraan dinas yang dipinjampakaikan kepada pihak lain sejumlah 454
kendaraan dinas, dengan rincian : 359 unit roda dua dan 95 unit roda empat.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 127
3. Gedung dan
Bangunan
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp.3.693.185.474.140,75 Rp. 3.327.823.435.902,13
Gedung dan Bangunan sebesar Rp.3.693.185.474.140,75 dan Rp.3.327.823.435.902,13
merupakan nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian
sebagai berikut:
No Uraian31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1 Bangunan Gedung Tempat kerja 3.311.920.106.510,06 3.056.614.376.951,65
2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 209.774.691.280,93 197.356.793.603,81
3 Bangunan Menara 640.278.167,88 681.612.063,87
4 Bangunan Bersejarah 123.885.618,00 618.002.450,00
5 Tugu Peringatan/prasasti 310.919.000,00 1.616.800.758,00
6 Monumen/Bangunan Bersejarah 134.684.922,00 27.159.000,00
7 Tugu Titik kontrol/Pasti 3.341.766.554,95 1.964.545.564,95
8 Rambu-rambu 91.558.267.274,51 62.925.674.510,06
9 Rambu-rambu Lalulintas Udara 2.772.482.147,37 6.018.470.999,79
10 Sarana Prasarana Pemakaman 7.677.951,54 -
11 Sarana Prasarana Taman 73.497.285.130,22 -
12 Selisih dengan neraca (896.570.416,23) -
13 Selisih Pembulatan (0,48) -
Total 3.693.185.474.140,75 3.327.823.435.902,13
Sumber data : Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No.
1. Rp. 3.327.823.435.902,13
Rp. (227.810.283.191,89)
Rp. 3.100.013.152.710,24
2.
a. Pengadaan Rp. 515.383.268.856,69
b. Aset Tetap KDP Yang Menjadi Aset Tetap
Gedung dan Bangunan
Rp. 47.872.319.050,12
c. Hibah Masuk Rp. 2.746.812.000,00
d. Reklasifikasi Dari Jenis Aset Tetap Tanah
menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Rp. 3.495.929.267,01
e. Reklasifikasi Dari Jenis Aset Tetap Jalan,
Irigasi dan Jaringan menjadi Aset Tetap
Gedung dan Bangunan
Rp. 36.522.934.378,44
f. Reklasifikasi Dari Jenis Aset Tetap Lainnya
menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Rp. 55.041.706.480,57
g. Reklasifikasi Dari Jenis Aset Tetap
Konstruksi Dalam Pengerjaan menjadi Aset
Tetap Gedung dan Bangunan
Rp. 25.938.000,00
h. Inventarisasi Rp. 714.718.200,00
i. Koreksi Nilai Rp. 21.529.251.310,00
j. Renovasi Dibawah Nilai Kapitalisasi Tahun
2015
Rp. 2.988.847.968,00
Rp. 686.321.725.510,83
Mutasi tahun 2016 :
Uraian Jumlah
Saldo Awal Audited per 1 Januari 2016 :
Perubahan Recovery
Saldo Awal Setelah Perbaikan per 1 Januari 2016
Penambahan :
Sub Jumlah Penambahan Tahun 2016
Sumber data : Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 128
No.
a. Ekstrakomtabel Rp. 9.900.000,00
b. Penghapusan Rp. 2.177.774.180,00
c. Koreksi Hapus Rp. 2.361.956.801,00
d. Reklasifikasi Dari Jenis Aset Tetap Gedung
dan Bangunan Menjadi Jenis Aset Tetap
Tanah
Rp. 557.828.224,80
e. Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Gedung
dan Bangunan Menjadi Jenis Aset Tetap
Peralatan dan Mesin
Rp. 94.196.000,00
f. Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Gedung
dan Bangunan Menjadi Jenis Aset Tetap
Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp. 1.167.525.515,00
g. Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Gedung
dan Bangunan Menjadi Jenis Aset Tetap
Lainnya
Rp. 1.046.852.680,00
h. Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Gedung
dan Bangunan Menjadi Jenis Aset lainnya
Rp. 3.343.155.779,40
i. Reklasifikasi dari Jenis Aset Tetap Gedung
dan Bangunan Menjadi Jenis Aset Tetap
KDP
Rp. 175.745.900,00
j. Koreksi Nilai Kurang Rp. 1.638.000.000,00
k. Renovasi Dibawah Nilai Kapitalisasi Rp. 80.576.469.000,12
Rp. 93.149.404.080,32
Rp. 3.693.185.474.140,75
Jumlah
Pengurangan :
Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2016
Saldo Akhir per 31 Desember 2016
Uraian
Sumber data : Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
Terdapat selisih antara Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember
2016 pada Neraca dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Tetap Gedung dan
Bangunan sebesar Rp896.570.416,23 yang masih akan ditelusuri.
4. Jalan, Instalasi dan
Jaringan
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp.4.516.105.143.903,31 Rp.3.986.329.299.557,27
Jalan, Instalasi dan Jaringan sebesar Rp.4.516.105.143.903,31dan
Rp.3.986.329.299.557,27 merupakan nilai jalan, jaringan dan instalasi per 31 Desember
2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 129
No Uraian
31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1 Jalan 1.915.762.217.460,55 1.638.295.582.684,95
2 Jembatan 416.616.042.188,51 378.479.462.951,83
3 Bangunan Air Irigasi 151.023.047.338,37 52.209.741.201,25
4 Bangunan Air Pasang Surut 71.116.678.282,90 33.759.076.969,00
5 Bangunan Air Pengembangan Rawa Dan Polder 2.575.823.474,88 4.065.701.688,00
6 Bangunan Air Rawa - -
7
Bangunan Pengaman Sungai Dan
Penanggulangan Bencan 1.501.250.792.154,32 1.423.445.514.698,95
8
Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan AirTanah 10.008.636.135,57 6.546.696.952,88
9 Bangunan Air Bersih/Baku 13.299.477.382,35 11.025.992.634,20
10 Bangunan Air Kotor 64.224.149.687,14 89.025.324.866,17
11 Bangunan Air Laut - 1.107.720.786,21
12 Bangunan Air 1.047.870.732,20 -
13 Instalasi Air Minum/Bersih 7.211.312.350,45 9.397.879.453,00
14 Instalasi air kotor 11.676.605.048,70 10.452.565.713,00
15 Instalasi Pengolahan Sampah 4.378.819.203,17 6.094.286.444,17
16 Instalasi Pembangkit Listrik 2.176.344.357,10 2.443.184.610,42
17 Instalasi Gardu Listrik 4.122.449.985,00 4.399.612.298,60
18 Instalasi Gas 2.415.845.185,00 1.899.729.585,00
19 Instalasi Pengaman 28.630.000,00 31.380.000,00
20 Jaringan Air Minum 2.196.166.031,00 1.847.356.523,00
21 Jaringan Listrik 333.198.815.961,67 310.449.315.860,24
22 Jaringan Telepon 271.397.921,00 38.289.001,00
23 Jaringan Gas 581.504.617,60 1.314.884.635,40
24 Selisih dengan Neraca 922.518.405,83 -
4.516.105.143.903,31 3.986.329.299.557,27Total
Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya.
Mutasi Jalan, Instalasi dan Jaringan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No.
1 Rp. 3.986.329.299.557,27
Rp. (7.327.656.929,27)
Rp. 3.979.001.642.628,00
a. Pengadaan Rp. 590.846.038.991,31
b. Aset Tetap KDP Yang
Menjadi Aset Tetap Jalan,
Irigasi, dan Jaringan
Rp. 46.666.744.186,78
c. Hibah Masuk Rp. 66.000.000,00
d. Reklasifikasi Dari Jenis
Aset Tetap Tanah Menjadi
Aset Tetap Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp. 2.460.024.052,00
e. Reklasifikasi Dari Jenis
Aset Tetap Gedung dan
Bangunan Menjadi Aset
Tetap Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp. 1.167.525.515,00
f. Koreksi Nilai 0 Rp. 46.258.000,00
g. Renovasi Dibawah Nilai
Kapitalisasi Tahun 2015
Rp. 15.162.230.534,61
Rp. 656.414.821.279,70
Mutasi tahun 2016 :
Uraian Jumlah
Saldo Awal Audited per 1 Januari 2016 :
Perubahan Recovery
Saldo Awal Setelah Perbaikan per 1 Januari 2016
Penambahan :
Sub Jumlah Penambahan Tahun 2016
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 130
a. Reklasifikasi Aset Tetap
Jalan, Irigasi dan Jaringan
ke Aset Tetap Tanah
Rp. 198.420.416,00
b. Reklasifikasi Aset Tetap
Jalan, Irigasi dan Jaringan
ke Aset Tetap Peralatandan Mesin
Rp. 46.826.816.988,34
c. Reklasifikasi Aset Tetap
Jalan, Irigasi dan Jaringan
ke Aset Tetap Gedung danBangunan
Rp. 36.522.934.378,44
d. Reklasifikasi Aset Tetap
Jalan, Irigasi dan Jaringan
ke Aset Tetap KonstruksiDalam Pengerjaan
Rp. 2.048.506.694,68
e. Reklasifikasi Aset Tetap
Jalan, Irigasi dan Jaringan
ke Aset Tetap Lainnya
Rp. 18.612.637.114,00
f. Renovasi DibawahKapitalisasi Tahun 2016
Rp. 13.732.357.641,91
g. Koreksi Hapus Rp. 1.369.646.771,00
Rp 4.516.105.143.903,31
Pengurangan :
Saldo Akhir per 31 Desember 2016
Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya.
Terdapat selisih antara Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31
Desember 2016 pada Neraca dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) Aset Tetap Jalan
Irigasi dan Jairngan sebesar Rp.922,518,405.83 yang masih akan ditelusuri.
5. Aset Tetap Lainnya
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp81.724.862.674,32 Rp134.255.742.979,80
Aset Tetap Lainnya sebesar Rp81.724.862.674,32 dan Rp134.255.742.979,80
merupakan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian
sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 131
No Uraian31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1 Buku 63.061.188.314,43 117.925.973.492,07
2 Terbitan 234.245.658,00 234.245.658,00
3 Barang-Barang Perpustakaan 828.463.189,00 817.263.189,00
4 Barang Bercorak Kebudayaan 8.147.546.225,81 6.814.820.905,85
5 Alat Olah Raga Lainnya 1.089.158.976,96 973.660.976,96
6 Hewan 32.528.276,15 32.528.276,15
7 Tanaman 1.706.786.839,86 1.609.737.101,80
8 Aset Tetap Renovasi 6.624.945.194,00 5.847.513.379,97
9 Selisih Pembulatan 0,12 -
Total 81.724.862.674,32 134.255.742.979,80Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya.
Mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No.
1 Rp. 134.255.742.979,80
Rp. (2.012.782.022,91)
Rp. 132.242.960.956,89
2
a. Pengadaan Rp. 2.704.839.118,00
b. Hibah Masuk Rp. 798.734.400,00
c. Reklasifikasi Dari
Jenis Aset Tetap
Rp. 1.046.852.680,00
Rp. 4.550.426.198,00
a. Reklasifikasi Aset
Tetap Lainnya Ke
Aset Tetap Gedung
dan Bangunan
Rp. 55.041.706.480,57
b. Reklasifikasi Aset
Tetap Lainnya Ke
Aset Lainnya
Rp. 18.682.000,00
c. Reklasifikasi Aset
Tetap Lainnya Ke
Aset Tetap
Peralatan dan Mesin
Rp. 8.136.000,00
Rp. 81.724.862.674,32Saldo Akhir per 31 Desember 2016
Penambahan :
Sub Jumlah Penambahan Tahun 2016
Pengurangan :
Sub Jumlah Pengurangan Tahun 2016 Rp.
Uraian Jumlah
Saldo Awal Audited per 1 Januari 2016
Perubahan Recovery
Saldo Awal Setelah Perbaikan per 1 Januari 2016
Mutasi tahun 2016 :
55.068.524.480,57
Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 132
6. Konstruksi Dalam
Pengerjaan
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp219.955.860.932,69 Rp145.015.970.294,58
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No. Jumlah
1 Saldo Awal Audited per 1 Januari 2016 : Rp. 145.015.970.294,58
Perubahan Recovery Rp. 13.545.522.826,26
Saldo Awal Setelah Perbaikan per 1 Januari 2016 Rp. 158.561.493.120,84
Penambahan :
a. Pengadaan Rp. 154.294.317.454,07
b. Reklasifikasi Dari Aset Tetap Jalan, Irigasi
dan Jaringan Menjadi Aset Tetap KDP
Rp. 2.048.506.694,68
c. Reklasifikasi Dari Aset Tetap Gedung dan
Bangunan Menjadi Aset Tetap KDP
Rp. 175.745.900,00
Sub Jumlah Penambahan Rp. 156.518.570.048,75
Pengurangan :
a. Reklasifikasi Aset Tetap KDP Menjadi Aset Tetap TanahRp. 124.812.500,00
b. Reklasifikasi Aset Tetap KDP Menjadi Aset Tetap Gedung dan BangunanRp. 47.898.257.050,12
c. Reklasifikasi Aset Tetap KDP Menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan JaringanRp. 46.666.744.186,78
d. Reklasifikasi Aset Tetap KDP Menjadi Aset Tetap LainnyaRp. 434.388.500,00
Sub Jumlah Penambahan Rp. 95.124.202.236,90
Saldo Akhir Setelah Perbaikan per 31 Desember 2016 Rp. 219.955.860.932,69
Uraian
Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya.
2. Akumulasi
Penyusutan
31 Desember 2016 31 Desember 2015
(Rp3.935.642.527.163,20) (Rp2.674.375.304.562,16)
Penyusutan tahun 2016 dilaksanakan melalui metode Garis Lurus, Akumulasi tahun
2016adalah sebagai berikut:
No Uraian
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan
Mesin
Rp. (1.528.557.412.260,44) Rp. (1.113.399.928.799,93)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan
Bangunan
Rp. (730.917.145.073,82) Rp. (318.398.969.352,30)
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp. (1.667.410.960.648,38) Rp. (1.241.403.275.403,45)
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp. (8.757.009.180,56) Rp. (1.173.131.006,48)
Rp. (3.935.642.527.163,20) Rp. (2.674.375.304.562,16)
31-Des-15
Total
31-Des-16
D. ASET LAINNYA31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp388.040.944.846,20 Rp385.135.364.963,55
Aset lainnya tahun 2016sebesar Rp388.040.944.846,20 dan tahun 2015 sebesar
Rp385.135.364.963,55 mengalami kenaikan sebesar 0,75%.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 133
Berikut adalah saldo aset lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 yang terdiri dari:
a. Tagihan Tuntutan
Ganti Kerugian
Daerah (TPTGR)
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp1.092.654.062,00 Rp2.000.416.482,00
Mutasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) tahun 2016 adalah
sebagai berikut:
No. Uraian Jumlah
1 Saldo Awal per 1 Januari 2016 Rp 2.000.416.482,00
2 Penambahan Tahun 2016 Rp -
3 Pengurangan Tahun 2016 (907.762.420,00)Rp
4 Saldo Akhir per 31 Desember 2016 1.092.654.062,00Rp
Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) sebesar
Rp1.987.578.982,00 terdiri atas:
No. NAMA SISA CICILAN (Rp)
1 Rincian TPTGR s.d. TA 2015 (Koreksi BPK 2015) 1.092.654.062,00
1.092.654.062,00RpJUMLAH
Sedangkan rincian TPTGR s.d. TA 2016 terdiri dari:
NO LHP NAMA SISA CICILAN KETERANGAN
1 LHP No.30/R/XIV.YK/02/2006;
Pertanggungjawaban Keuangan
Penyelenggaraan Pilkada pada
KPU & Panwas Tahun 2005, TP
No. B.2.a.
Sekretaris Panwas 101.373.350,00 Pembayaran Asuransi Jiwa Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah
tidak sesuai ketentuan sebesar Rp112.000.000,00.
Rekomendasi: Walikota untuk Memerintahkan Sekretaris Panwas
menarik kembali asuransi jiwa anggota Panwas minimal sebesar
Rp101.373.350,00 da
2 LHP No. 08/R/XIV.12/02/2007;
LHP Aset & KMD 2006, TP No.11
Yayasan Unmer 120.000.000,00 Terhadap kerugian daerah oleh Yayasan Universitas Merdeka (UNMER)
sebesar Rp120.000.000,00, belum pernah dilakukan pengembalian
sama sekali. Kerugian ini terjadi karena pihak UNMER tidak mau
memberikan ganti rugi berupa pembangunan gedung, mushola dan ple
3 LHP No. 08/R/XIV.12/02/2007;
LHP Aset & KMD 2006, TP No.12
Sdr.ES (Mantan Kepala
Kelurahan Manyar
Sabrangan Periode
2001 s/d 2005)
660.000.000,00 Petikan putusan No.237/Pid/2008/PT.SBY yang menyatakan Sdr.ES
(Mantan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Periode 2001 s/d 2005)
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
”korupsi secara berlanjut”. Dalam berita acara pelaksanaan p
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 134
NO LHP NAMA SISA CICILAN KETERANGAN
4 LHP No.
136/R/LHP/XVIII.JATIM/12/2010;
Operasional PD.Pasar Surya 09/10,
TP No.7
Direktur Utama (Junis.d
September 2009)
31.572.427,00
Direktur Pembinaan
Pedagang (Juni.d Oktober
2009)
59.043.150,00
5 LHP No. 51/LHP/XVIII.SBY/04/2015;
Pemeriksaan atas Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Tunjangan
Profesi, Tunjangan Fungsional, dan
Dana Tambahan Penghasilan Guru
TA 2013 dan Semester I TA 2014
(TP No. 3).
106.212.600,00 Tunjangan Profesi Guru Dibayarkan kepada Guru yang Tidak
Memenuhi Kriteria dan Terdapat TPG yang Kurang Dibayarkan untuk
41 Orang Guru Sebesar Rp664.899.900,00
Rekomendasi : Menarik kelebihan pembayaran atas TPG yang dib
6 LHP No. 75/LHP/XVIII.SBY/06/2016
LKPD Kota Surabaya TA 2015, TP
No. 4 (Kepatuhan)
14.452.535,00 Berdasarkan bukti STS, terdapat penyetoran ke kas daerah dengan
total nilai sebesar Rp25.868.620,00, terdiri dari:
a. STS No. J06181/KAS/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 sebesar
Rp3.965.250,00;
b. STS No. J06180/KAS/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 sebesar
Rp3.804.345,00;
c. STS No. J06277/KAS/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 sebesar
Rp6.601.500,00;
d. STS No. J061../KAS/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 sebesar
Rp3.965.250,00;
e. STS No. J06367/KAS/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 sebesar
Rp3.688.150,00;
f. STS No. J061../KAS/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 sebesar
Rp3.844.125,00.
1.092.654.062,00JUMLAH
b. Aset dari Kemitraan
dengan Pihak Ketiga
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp242.202.677.019,01 Rp242.176.678.019,01
Aset dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar
Rp242.202.677.019,01dan Rp242.176.678.019,01 terdiri dari:
No.Aset dari Kemitraan dengan
Pihak Ketiga31 Desember 2016 31 Desember 2015
1. Bangun, Kelola, Serah (BKS) Rp 203.870.089.519,01 Rp 203.844.090.519,01
2. Bangun, Serah, Kelola (BSK) Rp 4.969.192.500,00 Rp 4.969.192.500,00
3. Kerjasama Operasi (KSO) Rp 33.363.395.000,00 Rp 33.363.395.000,00
Rp 242.202.677.019,01 Rp 242.176.678.019,01Jumlah Aset dari Kemitraan dengan
Pihak Ketiga
Bangun, Kelola, Serah
(BKS)
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp203.870.089.519,01 Rp203.844.090.519,01
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 135
Bangun, Kelola, Serah (BKS) per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar
Rp203.870.089.519,01 danRp203.844.090.519,01 dapat dirinci sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1. Tempat Usaha Jl. Kusuma bangsa No. 116
Surabaya Perjan-jian No. 511.3/953/
402.1.02/1989 tanggal 7 April 1989 dengan PT
Sasana Boga Berlaku 30 tahun sejak
pembangunan selesai Seluruh BKS didanai dari
pihak ketiga
Rp 13.490.000.000,00 Rp 13.490.000.000,00
2. Pembangunan dan pe-ngelolaan Pasar Turi (Jl.
Pasar Turi 21). Sesuai perjanjian kerja-sama
tanggal 9 Maret 2010 Nomor 180/1096/
436.1.2/2010 dengan PT. Gala Bumi Per-kasa.
Berlaku 25 tahun sejak penyerahan obyek
berupa tanah. Seluruh BKS didanai dari pihak
ketiga. Dari aset tanah seluas 43.800 m2
senilai Rp.121.720.200.000, yang merupakan
milik Pemerintah Kota Sura-baya adalah 27.519
m2 bila dinilai secara proporsional sebesar
Rp.76.475.301.000,00.
Rp 76.475.301.000,00 Rp 76.475.301.000,00
3. Perjanjian Kerjasama Nomor 658.1/4347/
436.6.5/2012 dan Nomor 88/JBU-SO/8/ 2012
tanggal 8 Agustus 2012 dalam hal kerjasama
penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo dengan PT.
Sumber Organik dengan jangka waktu 20
Tahun.
Rp 113.904.788.519,01 Rp 113.878.789.519,01
Rp 203.870.089.519,01 Rp 203.844.090.519,01Jumlah
Bangun, Serah, Kelola
(BSK)
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp4.969.192.500,00 Rp4.969.192.500,00
Bangun, Serah, Kelola (BSK) per 31 Desember 2016 sebesar
Rp4.969.192.500,00 merupakan tanah Pemkot Surabaya yang disertakan dalam
kerjasama pembangunan Rumah Susun di Lokasi Warugunung Kecamatan
Karangpilang, sesuai perjanjian dengan Perum Perumnas Nomor
648.21.1412.1/402.601/97 dan Nomor Dirut/507/22/V/97 tanggal 9 Mei 1997 dan
berakhir sampai dengan Pemerintah Kota Surabaya menyelesaikan pengembalian
investasi tersebut. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa Bangunan
merupakan milik Perum Perumnassampai dengan Pemerintah Kota Surabaya
menyelesaikan pengembalian investasi tersebut. Pengembalian biaya investasi yang
telah dibayar Pemerintah Kota Surabaya kepada Perum Perumnas hingga Desember
2014 sebesar Rp1.298.340.952,00.
Kerjasama Operasi
(KSO)
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp33.363.395.000,00 Rp33.363.395.000,00
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 136
Kerjasama Operasi (KSO) per 31 Desember 2015 sebesar Rp33.363.395.000,00
merupakan Pembangunan Instalasi Pembakaran Sampah (Incenerator), perjanjian
dengan PT.Unicomindo Perdana Nomor 658.1/11/402.1.02/ 1989 tanggal 26 Juli
1989 yang berlaku selama 9 tahun, sebagaimana telah diadendum dengan kontrak
Nomor 658.1/11/402.1.01/1989 tanggal 16 Nopember 1989 yang berlaku selama 8
tahun. Saat ini Incenerator tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak
difungsikan serta belum ada penyelesaian pembayaran selisih kurs, angsuran
pokok serta beban biaya operasional dan pemeliharaan antara PT. Unicomindo
dengan Pemerintah Kota Surabaya.
c. Aset Tak Berwujud
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp8.162.962.554,87 Rp6.310.398.854,87
Aset Tak Berwujud senilai Rp8.162.962.554,87 dan Rp6.310.398.854,87merupakan
nilai aset tak berwujud per 31 Desember 2016dan 2015 dengan rincian sebagai berikut:
No. Aset Tak Berwujud 2016 2015
1 Lisensi dan frenchise 2,687,542,050.00 -Rp
2 Hak Cipta 594,865,923.26 -Rp
3 Software 4,880,554,581.61 3,919,216,000.50Rp
8,162,962,554.87Rp 3,919,216,000.50RpJumlah Aset Tak Berwujud
Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah
Mutasi Aset Tak Berwujud tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1 Saldo Awal per 1 Januari 2016 3.919.216.000,50Rp
2 Penambahan Tahun 2016 Rp 4.304.387.904,37
3 Pengurangan Tahun 2016 Rp (60.641.350,00)
4 Saldo Akhir per 31 Desember 2016 8.162.962.554,87Rp
Sumber data : Bagian Perlengkapan Kota Surabaya, diolah
Penambahan Aset Tak Berwujud tahun 2016 sebesar Rp 4,304,387,904.37berasal dari :
1. Koreksi tambah recovery sebesar Rp2.391.182.854,37
2. Pengadaan sebesar Rp1.910.205.050,00.
3. Hibah Masuk sebesar Rp3.000.000,00
Pengurangan Aset Tak Berwujud tahun 2016 sebesar Rp60.641.350,00 berasal dari
koreksi hapus.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 137
d. Akumulasi
Amortisasi Aset Tak
Berwujud
31 Desember 2016 31 Desember 2015
(Rp4.546.351.197,54) (Rp2.452.507.116,40)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2016 senilai (Rp2.452.507.116,40)
terinci sebagai berikut:
No. Aset Tak Berwujud 2016 2015
1. Software (2.452.507.116,40)Rp (2.452.507.116,40)Rp
2. Hak Cipta -Rp -Rp
3. Goodwill (2.093.844.081,14)Rp -Rp
(4.546.351.197,54)Rp (2.452.507.116,40)RpJumlah Aset Tak Berwujud
e. Aset Lain-lain
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp141.129.002.407,85 Rp139.491.561.578,44
Aset lain – lain per 31 Desember 2016 dan 2015 mempunyai saldo sebesar
Rp141.129.002.407,85dan Rp139.491.561.578,44 dengan perincian sebagai berikut:
No. Aset Lain-Lain 31 Desember 2016 31 Desember 2015
1.Piutang Banpol Bakesbang
Linmas660.000.000,00Rp 660.000.000,00Rp
2.Inventaris yang akan dihapus –
Bagian Perlengkapan90.594.631.907,85Rp 87.581.465.660,44Rp
3. Penyertaan Modal PDAM 49.518.497.500,00Rp 47.991.557.382,00Rp
4.Pembayaran dana bergulir –
Dinas Koperasi4.000.000,00Rp 4.000.000,00Rp
5. Piutang KPU 2015 -Rp 45.415.453,00Rp
6.Kelebihan Pembayaran Proyek
Dinas PU Bina Marga-Rp 2.857.250.083,00Rp
7.Hibah bangunan yang akan
dihapus351.873.000,00Rp 351.873.000,00Rp
141.129.002.407,85Rp 139.491.561.578,44RpJumlah Aset Lain-lain
- Aset lain-lain berupa piutang Banpol dari Bakesbang Linmas sebesar
Rp645.000.000,00 yang disita dan menjadi barang bukti di Kejaksaan Negeri
Surabaya sesuai surat No.24/O.5.10.4/Fd.1/05/2007 tanggal 9 Mei 2007 sebesar
Rp445.000.000,00 dan dua penyetoran tanggal 10 Juli 2007 dengan total sebesar
Rp200.000.000,00. Dan berdasar hasil konfirmasi BPK RI ke Kejaksaan Negeri
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 138
Surabaya, terdapat pengembalian yang disetor langsung ke Kejaksaan Negeri
Surabaya sebesar Rp15.000.000,00.
- Inventaris yang akan dihapuskan sebesar Rp89.553.006.696.79 berupa peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan instalasi, aset tetap lainnya
serta aset tidak berwujud dari seluruh SKPD
- Aset lain-lain sebesar Rp49.518.497.500,00 merupakan reklasifikasi dari Aset
Tetap Pemerintah Kota Surabaya untuk penyertaan modal kepada PDAM, tetapi
karena Perda untuk penyertaan modal masih dalam proses penyusunan maka
dicatat dalam Aset Lain-lain
- Saldo sebesar Rp4.000.000,00 dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah merupakan pembayaran bantuan modal dana bergulir yang salah masuk
rekening Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Propinsi Jawa
Timur.
- Saldo sebesar Rp351.873.000,00 merupakan nilai bangunan yang berasal dari
hibah Kementrian Keuangan yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani sesuai Berita Acara
Hibah Barang Milik Negara Nomor BAST 1/MK.6/2015 tanggal 16 Maret 2016,
dimana pada waktu diserahkan bangunan tersebut telah digusur untuk
pembangunan jalan, tetapi asset tetapnya belum dihapuskan.
II. KEWAJIBAN31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp402.839.748.136,50 Rp372.825.063.101,53
Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu.
Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek (Kewajiban lancar) dan
Kewajiban jangka panjang .
Kewajiban tahun 2016 sebesar Rp402.839.748.136,50 dan tahun 2015 sebesar
Rp372.825.063.101,53.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 139
A. KEWAJIBAN
JANGKA
PENDEK
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp393.696.308.636,50 Rp372.825.063.101,53
Kewajiban jangka pendek secara rinciannya adalah sebagai berikut:
No. Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2016 31 Desember 2015
1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga Rp 16.395.434.259,76 Rp 6.460.294.372,76
2. Pendapatan diterima di muka Rp 232.806.611.499,95 Rp 225.519.076.199,97
3. Utang Belanja Rp 70.588.536.341,20 Rp 54.476.832.970,00
4.Kewajiban - Penerimaan Kas yang
belum teridentifikasi kepemilikanRp 28.447.944.225,00 Rp 32.625.702.900,00
5. Utang Jangka Pendek lainnya Rp 45.457.782.310,59 Rp 53.743.156.658,80
Rp 393.696.308.636,50 Rp 372.825.063.101,53Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
(Lampiran 16)
1. Utang
Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp16.395.434.259,76 Rp6.460.294.372,76
Jumlah Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tersebut di atas dirinci sebagai
berikut:
No. Utang PFK 31 Desember 2016 31 Desember 2015
1.Utang Perhitungan Pihak
KetigaRp 16.395.434.259,76 Rp 6.460.294.372,76
Rp 16.395.434.259,76 Rp 6.460.294.372,76Jumlah Utang PFK
Titipan Fihak Ketiga di BUD sebesar Rp16.395.434.259,76 terdiri dari:
SALDO PER
31 Desember 2016
1 Utang Iuran Jaminan Kesehatan Rp 36.646.161,00
2 Utang PPh 21 Rp (2.084.642,00)
3 Utang Taperum Rp 983.233,00
4 Utang Iuran Wajib Pegawai Rp 123.988.611,76
5 Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya Rp 16.235.900.896,00
6 Utang PFK Rusun Warugunung Rp -
7 Utang Jaminan Bongkar Reklame Rp -
Rp 16.395.434.259,76Jumlah Titipan Fihak Ketiga
NO. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Iuran Jaminan Kesehatan terkait Gaji PNSD TA 2016 yang belum dibayar ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I sampai dengan per 31
Desember 2016 sebesar Rp36.646.161,00. Mutasi Utang Iuran Jaminan Kesehatan
selama TA 2016 sebagai berikut.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 140
No. Uraian 31 Desember 2016 (Rp)
1 Saldo Sebelum TA 2015 (1.839.879,00)
2 Saldo TA 2015 18.179.929,00
3 Saldo Awal TA 2016 16.340.050,00
4 PFK dipungut selama TA 2016 23.915.097.904,00
5 PFK dibayar selama TA 2016 (23.883.657.857,00)
6 Kompensasi tahun 2016 (11.133.936,00)
Saldo akhir 36.646.161,00
- Utang PPh 21 sebesar minus Rp2.084.642,00 merupakan PFK Gaji PNSD dimana
Pemerintah Kota Surabaya melakukan kelebihan penyetoran ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Surabaya I.
- Iuran Taperum terkait Gaji PNSD TA 2016 yang belum dibayar ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I per 31 Desember 2016 sebesar
Rp1.005.835,00. Mutasi Utang Taperum selama TA 2016 sebagai berikut:
No. Uraian 31 Desember 2016 (Rp)
1 Saldo TA 2015 1.599.835,00
2 PFK dipungut selama TA 2016 1.554.801.000,00
3 PFK dibayar selama TA 2016 (1.554.680.000,00)
4 Kompensasi tahun 2016 (715.000,00)
Saldo akhir 1.005.835,00
- Iuran Wajib Pegawai terkait Gaji PNSD tahun 2016 yang masih belum bisa
tersetor ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I sebesar
Rp123.988.611,76.
Mutasi Utang Iuran Wajib Pegawai selama TA 2016 sebagai berikut:
No. Utang Iuran Wajib Pegawai 31 Desember 2016 (Rp)
1 Saldo Sebelum TA 2015 1.948.947,76
2 Saldo TA 2015 57.290.751,00
3 Saldo Awal TA 2016 59.239.698,76
4 PFK dipungut selama TA 2016 79.629.212.128,00
5 PFK dibayar selama TA 2016 (79.527.359.649,00)
6 Kompensasi tahun 2016 (37.126.168,00)
123.966.009,76Saldo akhir
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp16.235.900.896,00 terdiri dari:
No. Pihak Ketiga 31 Desember 2016 (Rp)
1 PT. Surya Inti Permata 160.000.000,00
2 PT. Sentral Tunjungan Perkasa Surabaya 4.231.318.000,00
3 PT. Terminal Petikemas Surabaya 9.628.430.096,00
4 PT. Graha Pena Jawa Pos Surabaya 2.216.152.800,00
16.235.900.896,00Jumlah Titipan Fihak Ketiga
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 141
a. Utang PFK Lainnya sebesar Rp160.000.000,00 merupakan uang milik PT.
Surya Inti Permata yang berada di Kas Daerah terkait partisipasi pengelolaan
kebun bibit berdasarkan perjanjian Nomor 593/19/402.1.04/98 tanggal 17
Pebruari 1998 antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT. Surya Inti
Permata. Atas partisipasi pengelolaan kebun bibit terdapat sengketa gugatan
perdata yang diajukan oleh PT. Surya Inti Permata sebagai Penggugat melawan
Pemerintah Kota Surabaya sebagai Tergugat I dan PT. Floraya Indah Sentosa
sebagai Tergugat II, saat ini pada tingkat peninjauan kembali.
b. Utang PFK Lainnya sebesar Rp4.231.318.000,00 merupakan uang milik PT.
Sentral Tunjungan Perkasa Surabaya yang berada di Kas Daerah terkait
pelepasan tanah Jalan Kenari berdasarkan Perjanjian Pelepasan Hak Atas
Tanah dan Bangunan nomor 953.82/50/402.1.04/97 tanggal 2 Juli 1997 antara
Walikota Surabaya dengan Direktur PT. Sentral Tunjungan Perkasa Surabaya
yang tidak jadi dilaksanakan.
c. Utang PFK Lainnya sebesar Rp9.628.430.096,00 merupakan pengembalian
lebih bayar PBB masa pajak tahun 2000 s.d. 2009 dari Kementerian Keuangan
kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya yang dibayarkan melalui Pemerintah
Kota Surabaya.
d. Utang PFK Lainnya sebesar Rp2.216.152.800,00 merupakan pengembalian
lebih bayar BPHTB dari Kementerian Keuangan kepada PT. Graha Pena Jawa
Pos Surabaya yang dibayarkan melalui Pemerintah Kota Surabaya.
2. Pendapatan Diterima
di Muka
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp232.806.611.499,95 Rp225.519.076.199,97
Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar
Rp232.806.611.499,95 dan Rp 225.519.076.199,97 dengan rincian sebagai berikut:
No. Pendapatan diterima Dimuka 2016 2015
1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah232.232.865.673,95Rp 225.519.076.199,97Rp
2. RSUD Bhakti Dharma Husada 172.451.826,00Rp -Rp
3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 401.294.000,00Rp -Rp
232.806.611.499,95Rp 225.519.076.199,97RpJumlah Utang Belanja
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 142
3. Utang Belanja31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp70.588.536.341,20 Rp54.476.832.970,00
Utang Belanja per 31 Desember 2016 sebesar Rp70.588.536.341,20 dan 2015 sebesar
Rp54.476.832.970,00, terdiri dari :
No. Utang Belanja 2016 2015
1. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan -Rp 281.883.990,00Rp
2. Utang Insentif Pemungutan Pajak Daerah 17.100.131.599,00Rp 13.555.250.000,00Rp
3. Utang Belanja Barang dan Jasa 40.968.063.663,20Rp 26.116.163.900,00Rp
4. Utang Belanja Modal 12.520.341.079,00Rp 14.523.535.080,00Rp
70.588.536.341,20Rp 54.476.832.970,00RpJumlah Utang Belanja
1. Utang Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp17.100.131.599,00
merupakan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan triwulan IV 2016 yang telah dibayarkan ditahun 2017.
2. Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp40.968.063.663,20 merupakan
pemakaain Air, Listrik dan Telpon serta utang belanja kepada pihak ketiga SKPD
yang akan dilunasi tahun 2017 (Lampiran 17).
3. Utang Belanja Modal sebesar Rp12.520.341.079,00 merupakan belanja modal
pengadaaan Tanah serta Jalan, Irigasi dan Jaringan yang belum terselesaikan
sampai akhir tahun 2016 pada Dinas PU Bina Marga dan Pematusan.
4. Kewajiban–
Penerimaan Kas yang
belum teridentifikasi
Kepemilikannya
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp28.447.944.225,00 Rp32.625.702.900,00
Kewajiban – Penerimaan Kas yang belum teridentifikasi Kepemilikannya merupakan
reklas dari Utang Pihak Ketiga Jaminan Bongkar Reklame sebesar
Rp28.447.944.225,00, merupakan jaminan biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara
reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
membongkar reklame sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2010
tanggal 28 Desember 2010 tentang perhitungan nilai sewa reklame.
Mutasi Jaminan Biaya Bongkar Reklame TA 2016 sebagai berikut.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 143
No. Jaminan Biaya Bongkar 31 Desember 2016 (Rp)
1 Saldo per 31 Desember 2015 32.625.702.900,00
2 Diakui sebagai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (7.341.492.775,00)
3 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar di 2016 4.554.691.300,00
4 Pengeluaran Jaminan Biaya Bongkar di 2016 (764.058.700,00)
5 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah 2016 (626.898.500,00)
28.447.944.225,00Saldo per 31 Dsember 2016
5. Utang Jangka Pendek
Lainnya
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp45.457.782.310,59 Rp53.743.156.658,80
Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar
Rp45.457.782.310,59 dan Rp53.743.156.658,80 terdiri dari:
No. Utang Jangka Pendek Lainnya 2016 2015
1 Utang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 910.869.327,00 910.869.327,00
2 Utang Dinas Kesehatan 3.060.678.796,04 4.298.701.342,25
3 Utang Dinas Pendidikan - 545.312.298,00
4 Utang kepada BRI 8.707.541,55 8.707.541,55
5 Utang kepada PT Unicomindo Perdana 19.106.129.028,00 19.106.129.028,00
6 Utang kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 7.224.260.070,00 5.345.427.420,00
7 Utang kepada PT Sumber Organik 11.351.964.360,00 23.528.009.702,00
8 Utang kepada Perum Perumnas 3.795.173.188,00 -
45.457.782.310,59 53.743.156.658,80Jumlah
a. Utang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar Rp910.869.327,00
merupakan utang belanja atas pekerjaan tahun 2009 yang belum diselesaikan
pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2016 yang terdiri atas:
NoUtang Belanja atas Pekerjaan yang
Belum diselesaikanJumlah
1 PT. Daya Guna Permata Rp 143.386.035,00
2 PT. Rukun Jaya Madura Group Rp 147.980.587,00
3 PT. Rukun Jaya Madura Group Rp 187.473.089,00
4 CV. Endah Elok Energi Rp 78.667.680,00
5 PT. Royan Jaya Rp 177.563.153,00
6 PT. Surya Unggul Nusa Cons Rp 25.261.827,00
7 PT. Surya Unggul Nusa Cons Rp 16.669.651,00
8 CV. Dinamika Raya Rp 49.644.705,00
9 CV. Dinamika Raya Rp 34.589.500,00
10 CV. Delta Buana Rp 49.633.100,00
Rp 910.869.327,00Jumlah Utang Belanja atas Pekerjaan yang
Belum diselesaikan
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 144
b. Utang Dinas Kesehatan senilai Rp3.060.678.796,04 dan mutasinya adalah
sebagai berikut:
1 Utang Klaim JamkesmasNon Kuota
3.539.705.776,25 2.862.812.279,04 3.539.705.776,25 2.862.812.279,04
2 Utang Klaim JamkesdaPropinsi Jawa Timur
283.042.241,00 197.866.517,00 283.042.241,00 197.866.517,00
3 Utang belanja Dana KapitasiJKN PBI Kota
475.953.325,00 - 475.953.325,00 0,00
4.298.701.342,25 3.060.678.796,04 4.298.701.342,25 3.060.678.796,04
Saldo Akhir(Rp)
Jumlah
Utang Kepada Pihak KetigaPenambahan
(Rp)Pengurangan
(Rp)No.
Saldo Awal(Rp)
Utang klaim Jamkesmas Non Kuota per 31 Desember 2016 sebesar
Rp2.862.812.279,04 terdiri dari:
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 BKMM 2.750.000,002 RSI A.Yani Surabaya 7.643.000,003 RS Darus Syifa 5.122.200,004 RS Jemursari 14.864.300,005 RS Brawijaya 481.500,006 RSU Haji 137.043.146,407 RS Al Irsyad 13.672.800,008 RS Bhaki Rahayu 7.755.700,009 RS UNAIR 53.428.482,27
10 BP4 117.270.500,0011 RSJ Menur 45.020.800,0012 RS Mata Undaan 11.597.100,0013 RSUD dr. Soetomo 1.475.952.744,9714 RSUD Soewandhie 799.641.187,0415 RS Muji Rahayu 12.635.800,0016 RS Bhakti Dharma Husada 136.911.818,3617 RS Wiyung Sejahtera 4.257.400,0018 Rumkital dr. Ramelan 16.763.800,00
2.862.812.279,04Jumlah
Utang klaim Jamkesda Propinsi Dinas Kesehatan per 31 Desember 2016
sebesar Rp197.866.517,00 terdiri dari:
No. Uraian Jumlah (Rp)
1 BKMM 165.400,00
2 RSU Haji 29.913.950,00
3 BP4 3.762.500,00
4 RSJ Menur 17.509.800,00
5 RSUD dr. Soetomo 104.956.745,00
6 RSUD Soewandhie 34.255.942,00
7 RS Bhakti Dharma Husada 7.302.180,00
197.866.517,00Jumlah
c. Utang Dinas Pendidikan per 31 Desember 2015 sebesar Rp545.312.298,00
yaitu saldo Dana BOS yang baru disetor ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di tahun 2016.
d. Utang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar Rp8.707.541,55
merupakan saldo utang Pemerintah Kota Surabaya yang digunakan untuk
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 145
membangun Pasar Blauran berdasarkan Inpres No. 15/1979. Berdasarkan
konfirmasi kepada BRI, saldo utang Pemerintah Kota Surabaya sebesar
Rp63.707.541,55, sehingga terdapat perbedaan saldo utang sebesar
Rp55.000.000,00.
e. Utang kepada PT Unicomindo Perdana sebesar Rp19.106.129.028,00 terdiri
dari:
1. Utang pokok termijn 15 dan 16 yang belum dibayar sesuai Surat dari
PT Unicomindo Nomor : 641/UP/I/2004 tanggal 5 Januari 2004
perihal Laporan Posisi Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya dan
Perkembangan Keadaan Pabrik Pembakaran Sampah di Sukolilo
Surabaya sebesar Rp3.336.339.500,00.
Hutang ini timbul sebagai akibat adanya Perjanjian/Kontrak antara
Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Unicomindo Perdana Nomor
658.1/11/402.1.02/1989 tanggal 26 Juli 1989 tentang Kontrak Bagi
Hasil Usaha dan Kontrak Manajemen dalam rangka Pembangunan
Instalasi Pembakaran Sampah dan telah disetujui oleh Menteri Dalam
Negeri sesuai Surat Keputusan Nomor 658.1-676 tanggal 2 September
1989. Kontrak diatas telah diadakan Addendum Nomor
658.1/34/402.01.02/1989 tanggal 16 Nopember 1989 jo
658.1/14/402.1.02/94 tanggal 7 Maret 1994.
Pengadilan Negeri Surabaya melalui Putusan Nomor 81/Pdt.6/2011
Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 September 2011 mewajibkan
Pemerintah Kota Surabaya untuk membayar kerugian yang diminta
oleh PT UNICOMINDO PERDANA atas kerugian materiil sebesar
Rp4.137.060.980,00, dengan rincian Pembayaran termin 15 dan 16
sebesar Rp3.336.339.500,00 dan beban bunga (moratorium) sebesar
6% per tahun atas keterlambatan pemenuhan setoran hasil usaha ke 15
dan 16 sebesar Rp800.721.480,00. Atas putusan PN Surabaya tersebut,
Pemerintah Kota Surabaya mengajukan banding, dan sampai dengan
tanggal 6 Mei 2012 belum ada keputusan hukum yang berlaku tetap
(inkrah) atas hal tersebut.
2. Kewajiban akibat beda Kurs sebesar Rp15.769.789.528,00 dihitung
berdasarkan kurs Rp6.250,00 / US$ sesuai Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 658.1/183/PUMDA tanggal 18 April 2000 tentang
kesepakatan mengenai nilai kurs yang digunakan untuk menghitung
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 146
kewajiban beda kurs atas sisa pembayaran (termijn 13, 14, 15 dan 16)
dan Surat dari PT Unicomindo kepada Pemerintah Kota Surabaya
Nomor SP.10.05.01.2000 tanggal 10 Mei 2000, tentang Permohonan
Pembayaran Biaya Beda Kurs termijn 13,14, 15 dan 16 Pabrik
Pembakaran Sampah di Sukolilo Surabaya.
Pada tanggal 1 November 2011, PT Unicomindo mengajukan gugatan
sebesar Rp133.075.549.248,00 (terdiri dari piutang
Rp137.212.610.228,00 dikurangi Rp4.137.060.980,00 yang diajukan
gugatan dengan Nomor 81/Pdt.G/2011/PN.SBY) kepada Ketua
Pengadilan Negeri Surabaya atas kewajiban yang belum terpenuhi
sekaligus dampak kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemerintah
Kota Surabaya, terdiri dari Setoran Hasil Usaha (SHU) ke 15 dan 16,
serta beda kurs termin SHU ke 13, 14, 15 dan 16. Atas gugatan PT
Unicomindo tersebut, sudah ada putusan sela tanggal 10 April 2012,
yang isinya antara lain ”pengadilan negeri tidak memiliki kewenangan
atas perkara tersebut, karena berdasarkan pertimbangan mejelis hakim
penyelesaian melalui panitia arbitrase sebagaimana dalam perjanjian.
Sampai dengan tanggal 6 Mei 2012 belum ada kesepakatan dalam
bentuk perjanjian lebih lanjut antara Pemerintah Kota Surabaya dengan
PT Unicomindo untuk pembayaran beda kurs termin 13, 14, 15, 16.
f. Utang kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Rp7.224.260.070,00
merupakan bagi hasil retribusi Terminal Purabaya bagian Kabupaten Sidoarjo
per 31 Desember 2016 yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai
berikut.
TahunPenambahan
(Rp)
Pengurangan
(Rp)
Saldo
(Rp)
2013 1.697.149.260,00 - 1.697.149.260,00
2014 1.831.878.150,00 - 3.529.027.410,00
2015 1.816.400.010,00 - 5.345.427.420,00
2016 1.878.832.650,00 - 7.224.260.070,00
g. Utang kepada PT Sumber Organik sebesar Rp11.351.964.360,00 merupakan
utang biaya pengolahan sampah TPA Benowo pada Dinas Kebersihan dan
Pertamanan untuk periode 10 September 2015 sampai dengan 31 Desember
2016. Kerjasama pengolahan sampah TPA Benowo berdasarkan Surat
Perjanjian Kerjasama Penyediaan Prasarana dan Sarana Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) Benowo Nomor tanggal 8 Agustus 2012
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 147
antara Pemerintah Kota Surabaya dengan PT Sumber Organik, dimana serah
terima obyek kerjasama telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah
Terima Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo Nomor
tanggal 23 Oktober 2012.
h. Utang kepada Perum Perumnas sebesar Rp3.795.173.188,00 merupakan
bagian lancar atas Utang Jangka Panjang Pemerintah Kota Surabaya kepada
Perum Perumnas yang jatuh tempo pada tahun 2017. Utang kepada Perum
Perumnas merupakan utang dalam rangka perolehan rumah susun sewa sesuai
Perjanjian Nomor tanggal 9 Mei 1997 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sewa antara Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Perum Perumnas di Lokasi Kelurahan
Warugunung Kecamatan Karang Pilang Kotamadya Tingkat II Surabaya.
B. KEWAJIBAN
JANGKA
PANJANG
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp9.143.439.500,00 Rp0,00
Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2016 sebesar Rp9.143.439.500,00 merupakan
utang pada Perum Perumnas yang jauh tempo lebih dari satu tahun sampai dengan tahun
2026 dari nilai pokok utang sebesar Rp14.581.153.000,00dalam rangka perolehan rumah
susun sewa sesuai Perjanjian Nomor tanggal 9 Mei 1997 tentang
Pengelolaan Rumah Susun Sewa antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Perum Perumnas di Lokasi Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang
Pilang Kotamadya Tingkat II Surabaya, dimana serah terima objek kerjasama telah
dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan dan Bangunan Rumah
Susun Sewa di Lokasi Kelurahan Warugunung Kecamatan Karang Pilang Surabaya sesuai
Nomor tanggal 4 Maret 2002.
III. EKUITAS31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp37.731.763.820.636,67 Rp37.850.011.942.479,20
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp37.731.763.820.636,67 dan
Rp37.850.011.942.479,20. Untuk perinciannya terdapat di Laporan Perubahan Ekuitas.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 148
5.4 PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN LAPORAN OPERASIONAL
1. Pendapatan-LO31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp7.088.252.809.029,99 Rp6.979.823.460.133,19
Pendapatan-LO per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp7.088.252.809.029,99
dan Rp6.979.823.460.133,19. Rincian Pendapatan tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai
berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1. Pendapatan Asli Daerah - LO 4.157.317.050.847,85Rp Rp 4.005.826.050.359,19
2. Pendapatan Transfer - LO 2.676.909.500.029,00Rp Rp 2.674.121.118.104,00
3. Lain-lain PAD yang sah - LO 254.026.258.153,14Rp Rp 299.876.291.670,00
Rp 7.088.252.809.029,99 Rp 6.979.823.460.133,19TOTAL
Pendapatan Asli Daerah LO
Pendapatan Asli Daerah LO per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar
Rp4.157.317.050.847,85 dan Rp4.005.826.050.359,19. Rincian Pendapatan Asli Daerah
LO tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
a. Pajak Daerah - LO Rp 2.949.073.775.788,00 Rp 2.803.463.507.992,00
b. Retribusi Daerah - LO Rp 313.867.093.493,52 Rp 347.480.744.879,48
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan - LORp 266.119.291.782,03 Rp 194.996.544.782,89
d. Pendapatan asli daerah lainnya - LO Rp 628.256.889.784,30 Rp 659.885.252.704,82
Rp 4.157.317.050.847,85 Rp 4.005.826.050.359,19TOTAL
A. Pendapatan Pajak - LO
Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Surabaya per 31
Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp2.949.073.775.788,00 dan
Rp2.803.463.507.992,00. Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO tahun 2016 dan 2015
adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 149
No. URAIAN 2016 2015
1 Pajak Hotel Rp 200.894.097.340,00 Rp 206.830.246.857,00
2 Pajak Restoran Rp 304.477.125.258,00 Rp 316.576.763.597,00
3 Pajak Hiburan Rp 54.675.252.300,00 Rp 58.791.051.676,00
4 Pajak Reklame Papan Rp 30.774.269.500,00 Rp 29.842.676.400,00
5 Pajak Reklame Insidentil Rp 15.810.184.300,00 Rp 15.870.084.500,00
6 Pajak Reklame Terbatas Rp 82.421.383.125,00 Rp 78.941.151.500,00
7 Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri Rp 473.807.726,00 Rp 491.495.591,00
8 Pajak Penerangan Jalan sumber lain Rp 324.132.110.961,00 Rp 346.750.995.514,00
9 Pajak Parkir Rp 61.777.698.518,00 Rp 60.401.141.603,00
10 Pajak Air Tanah Rp 1.360.342.060,00 Rp 1.557.018.860,00
11 Pajak Bumi dan Bangunan Rp 886.388.173.677,00 Rp 833.073.819.990,00
12Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
BangunanRp 985.889.331.023,00 Rp 854.337.061.904,00
Rp 2.949.073.775.788,00 Rp 2.803.463.507.992,00TOTAL
Seluruh Pendapatan Pajak LO adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan atau dokumen
yang disejajarkan yang diterbitkan tahun 2016, pendapatan LRA tahun 2016 sebesar
Rp3.000.152.384.487,00 selisih sebesar Rp51.078.608.699,00 menjadi tagihan Pemerintah
Kota Surabaya yang akan menambah/mempengaruhi nilai piutang pajak per 31 Desember
2015.
B. Pendapatan Retribusi - LO
Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kota Surabaya per
31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp313.867.093.493,52 dan Rp347.480.744.879,48.
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 150
No. URAIAN 2016 2015
1 Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO Rp 10.096.589.000,00 Rp 10.135.974.000,00
2Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasipembuangan/pembuangan akhir sampah - LO
Rp 31.244.084.800,00 Rp 30.794.078.058,00
3Sewa Tempat Pemakaman atau
Pembakaran/Pengabuan Mayat - LORp 2.784.830.000,00 Rp 2.691.680.000,00
4Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -
LORp 23.602.146.000,00 Rp 17.337.132.000,00
5 Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO Rp 5.662.900.000,00 Rp 5.805.445.000,00
6 Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO Rp 6.793.680.000,00 Rp 6.094.420.000,00
7Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat
Pemadam Kebakaran - LORp 676.185.800,00 Rp 1.722.254.700,00
8 Penyediaan Peta Digital - LO Rp 1.200.510.000,00 Rp 1.201.702.500,00
9Retribusi Pengolahan Limbah Cair Dalam Bentuk
Tinja - LORp 299.490.000,00 Rp -
10Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan
perlengkapannya - LORp 1.188.492.110,00 Rp 702.963.920,00
11 Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO Rp 44.536.391.583,62 Rp 79.096.174.292,48
12 Ruangan -LO Rp 8.235.000,00 Rp -
13 Retribusi Bus Pariwisata - LO Rp 33.100.000,00 Rp 35.445.000,00
14 Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO Rp 7.464.053.675,00 Rp 7.291.796.592,00
15 Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO Rp 3.472.182.000,00 Rp 2.564.030.000,00
16 Pelayanan Tempat Rekreasi - LO Rp 5.943.885.730,00 Rp 5.050.391.590,00
17 Pelayanan Tempat olahraga - LO Rp 42.410.000,00 Rp 56.120.000,00
18 Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO Rp 155.571.810.264,90 Rp 164.428.756.772,00
19Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan
kepada Orang Pribadi - LORp 459.354.495,00 Rp 1.532.433.570,00
20Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan
kepada Badan - LORp 5.750.628.075,00 Rp 8.623.301.085,00
21 Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO Rp 627.135.960,00 Rp 861.794.000,00
22Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja
Tenaga Kerja Asing - LORp 5.513.959.500,00 Rp 618.115.800,00
23Pendapatan Retribusi Pemakaian Usaha Mikro danKecil Koperasi
Rp 506.847.500,00 Rp 467.820.000,00
24Pendapatan Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan
Kecil PertanianRp 388.192.000,00 Rp 368.916.000,00
Rp 313.867.093.493,52 Rp 347.480.744.879,48TOTAL
Seluruh Pendapatan Retribusi LO berasal dari Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan atau
dokumen yang disejajarkan yang diterbitkan tahun 2016, pendapatan retribusi LRA tahun
2016 sebesar Rp342.925.912.793,00, selisih dengan pendapatan retribusi LO sebesar
Rp29.058.819.299,48, karena seluruh SKR atau dokumen yang disejajarkan telah dilunasi
pada tahun berjalan.
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan hasil dari investasi
yang ditanamkan pada beberapa lembaga keuangan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp266.119.291.782,03 dan
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 151
Rp194.996.544.782,89. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)
atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah - LORp 219.328.411.524,00 Rp 113.088.470.627,00
2Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)
atas penyertaan modal pada BUMD - LORp 17.775.170.596,28 Rp 14.269.995.946,02
3 Pendapatan dari Investasi Pada PDAM Rp - Rp 35.488.509.338,00
4Pendapatan dari Investasi Pada Perusahaan Daerah
Pasar SuryaRp - Rp 1.775.430.958,00
5Pendapatan dari Investasi Pada Perusahaan Daerah
RPHRp - Rp (284.161.096,00)
6Pendapatan dari Investasi Pada PT. Surya Karsa
UtamaRp - Rp 585.523.124,19
7Pendapatan dari Investasi Pada PT. BPR Surya Artha
UtamaRp - Rp 88.346.133,68
8Pendapatan dari Investasi Pada Perusahaan Daerah
Taman Satwa Kebun BinatangRp - Rp 5.742.414.519,00
9Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden)
atas penyertaan modal pada BUMN - LORp 29.015.709.661,75 Rp 7.965.755.158,00
10Pendapatan dari Investasi Pada PT. Surabaya
Industrial Estate RungkutRp - Rp 16.260.457.583,00
11Pendapatan dari Investasi Pada PT. Sarana Taruna
Aneka RiaRp - Rp 15.802.492,00
Rp 266.119.291.782,03 Rp 194.996.544.782,89TOTAL
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO terdiri dari Bagian Laba atas Penyertaan
Modal Pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan Pendapatan Investasi.
D. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO
Pendapatan Asli Daerah Lainnya tahun 2016 per 31 Desember 2016 dan 2015
sebesar Rp628.256.889.784,30 dan Rp659.885.252.704,82. Rincian Pendapatan Asli
Daerah Lainnya-LO tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 152
No. URAIAN 2016 2015
1 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO Rp 1.886.524.004,00 Rp 1.445.403.749,00
2 Jasa Giro Kas Daerah - LO Rp 8.178.870.763,77 Rp 10.755.425.200,05
3 Jasa Giro Kas Bendahara - LO Rp 1.312.666.819,72 Rp 2.008.480.071,34
4 Jasa Giro BOPDA - LO Rp 147.418.095,00 Rp 168.363.086,61
5 Pendapatan Bunga Deposito - LO Rp 97.125.220.702,50 Rp 109.598.044.522,07
6 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO Rp - Rp -
7 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO Rp - Rp 28.750.000,00
8 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Rp 4.182.998.455,00 Rp 5.634.071.223,00
9 Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO Rp 683.699.992,00 Rp 429.758.460,00
10 Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO Rp 636.424.077,00 Rp 490.152.599,00
11 Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO Rp 136.044.388,00 Rp 71.520.534,00
12 Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO Rp 6.338.844.075,00 Rp 5.810.314.253,00
13 Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO Rp 2.702.993,00 Rp 5.847.606,00
14 Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO Rp 344.186.162,00 Rp 194.754.947,00
15 Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO Rp 7.513.885,00 Rp 10.943.179,00
16 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO Rp 22.417.449.545,00 Rp 17.008.807.873,00
17 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO Rp 15.000.000,00 Rp 22.500.000,00
18 Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO Rp 8.377.192,00 Rp 360.439.774,00
19 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO Rp 3.472.079.264,93 Rp 3.111.131.679,05
20 Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO Rp 995.520,00 Rp -
21 Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO Rp 8.962.614,00 Rp 13.759.785,00
22 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO Rp 870.236.921,00 Rp 594.488.418,00
23 Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO Rp 604.206,00 Rp 3.176.700,60
24 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO Rp 586.555.900,00 Rp 2.369.945.853,00
25 Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO 626.898.500,00Rp Rp -
26 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO Rp 435.676.979,00 Rp 441.914.505,00
27 Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Lainnya Rp - Rp 45.415.453,00
28 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO Rp 269.821.741,50 Rp -
29 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO Rp 232.306.577.777,54 Rp 130.877.081.679,54
30 Pendapatan Hibah BLUD - LO Rp 1.578.449,52
31 Pendapatan BPJS Kesehatan - LO Rp - Rp 71.569.013.518,00
32 Pendapatan Bunga Deposito BLUD - LO Rp - Rp 170.136.986,30
33 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO Rp - Rp 41.379.121.152,41
34 Pendapatan Gedung Wanita Candra Kencana - LO Rp 429.415.000,00 Rp 295.105.000,00
35 Pendapatan Lain-Lain - LO Rp 7.657.071.668,47 Rp 2.533.160.178,94
36 Rumah Peristirahatan - LO Rp 125.000,00 Rp 500.000,00
37 Penyetoran atas temuan hasil pemeriksaan - LO Rp 3.287.997.913,45 Rp 1.164.512.252,79
38 Pendapatan Sewa Gedung JL. Walikota Musajab No. 84 Surabaya - LO Rp 231.125.000,00 Rp 174.268.000,0039 Pendapatan Bunga Dana Bergulir Koperasi & Sektor Informal - LO Rp 345.000,00 Rp -
40 Sewa Jembatan Penyebrangan Orang ( JPO ) & Halte Bis - LO Rp 3.068.784.162,00 Rp 2.869.924.910,92
41 Pendapatan Lain yg blm diketahui jenis pendapatannya - LO Rp 278.431.517,00 Rp 120.371.372,41
42 Sewa bangunan Tunjungan Center - LO Rp 356.867.000,00 Rp 4.371.128.333,34
43 Pendapatan dari Gelora 10 November - LO Rp 167.605.000,00 Rp 235.795.000,00
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 153
No. URAIAN 2016 2015
44 Sewa stadion bung tomo - LO Rp 169.382.000,00 Rp 468.328.000,00
45 Pendapatan pemakaian sewa rumah susun - LO Rp 1.447.982.364,00 Rp 1.094.937.839,00
46 Pendapatan dr Bangunan gedung kantin milik/dikuasai Pemkot - LO Rp 63.747.500,00 Rp 69.137.870,00
47 Pendapatan sanksi administrasi bahan pustaka - LO Rp 16.194.600,00 Rp 17.886.800,00
48 Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Adm. Kependudukan - LO Rp 445.900.000,00 Rp 669.200.000,00
49 Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Adm. Pencatatan Sipil - LO Rp 2.688.150.301,00 Rp 2.279.710.000,00
50 Pendapatan Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketentuan Bangunan - LO Rp 94.952.766.443,00 Rp 96.062.571.053,00
51 Pendapatan pembayaran kompensasi lahan makam - LO Rp 30.979.099.772,00 Rp 23.579.780.350,20
52 Pendapatan Sanksi adm. Pelanggaran ketentuan kepariwisataan - LO Rp 196.000.000,00 Rp 557.000.000,00
53Pendapatan Kontribusi atas BOT Pembangunan JPO JL. Embong Malang
Surabaya - LORp 30.025.128,00 Rp 27.295.571,00
54 Pendapatan Kontribusi tetap PT. Sumber Organik - LO Rp 4.939.055.000,00 Rp 4.570.481.000,00
55 Pendapatan Sanksi Adm. Atas Pemakaian Sentra Makanan & Minuman - LO Rp 12.282.900,00 Rp 12.835.200,00
56 Pendapatan Sanksi Adm. Atas Pemakaian Sentra Ikan Hias - LO Rp 126.401,00 Rp 509.900,00
57 Pendapatan Sanksi Administrasi Retribusi Terminal - LO Rp 47.835.530,00 Rp 57.751.216,00
58Pendapatan Sanksi Administrasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -
LORp 473.304.400,00 Rp 454.275.800,00
59 Pendapatan Sanksi Administrasi Retribusi Ijin Trayek - LO Rp 16.465.040,00 Rp 35.500.480,00
60 Selisih Kurs - LO Rp 11.392.000,00 Rp 4.484.400,00
61 Pendapatan Hasil Penilaian Kembali Aset Tetap Rp - Rp 29.470.349.370,25
62 Dana Kapitasi JKN FKPT Puskesmas..... Rp 91.985.656.000,00 Rp 83.632.190.000,00
63 Pendapatan Sanksi Administrasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO Rp 1.635.840,00 Rp -
64 Pendapatan Sewa Atas Penyelenggaraan Jaringan Utilitas - LO Rp 85.273.000,00 Rp -
65 Pendapatan Uang Partisipasi dari Pemegang HGB di atas HPL - LO Rp 1.666.044.281,90 Rp -
628.256.889.784,30Rp 659.885.252.704,82RpTOTAL
a. Pendapatan BLUD terdiri dari:
- Pendapatan BLUD RSUD dr. Mohamad Soewandhie tahun 2016 dan 2015 sebesar
Rp166.170.281.411,80 dan Rp87.797.007.328,25;
- Pendapatan BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada tahun 2016 dan 2015 sebesar
Rp66.136.296.365,74 dan Rp9.183.862.920,24.
b. Pendapatan BPJS Kesehatan terdiri dari :
- Pendapatan BPJS Kesehatan RSUD dr. Mohamad Soewandhie tahun 2015 sebesar
Rp dan Rp32.743.650.273,00;
- Pendapatan BPJS Kesehatan RSUD Bhakti Dharma Husada tahun 2015 sebesar
Rp28.160.935.669,00.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 154
Sesuai dengan ketentuan perundangan Pendapatan BLUD dapat digunakan langsung oleh
OPD yang ditetapkan sebagai BLUD terkait.
Sedangkan untuk dana Kapitasi JKN adalah dana yang diterimakan langsung dari BPJS
dan dikelola secara langsung oleh Puskesmas selaku FKTP.
Pendapatan Transfer-LO
Pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa
Timur per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp2.676.909.500.029,00 dan
Rp2.674.121.118.104,00 terdiri dari:
No. URAIAN 2016 2015
Rp 1.939.809.754.155,00 Rp 1.381.382.223.170,00
1 Dana Bagi Hasil Pajak Rp 393.908.771.611,00 Rp 206.314.915.900,00
2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp 17.670.366.544,00 Rp 20.556.131.270,00
3 Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 1.233.380.404.000,00 Rp 1.147.385.486.000,00
4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 294.850.212.000,00 Rp 7.125.690.000,00
Rp 5.000.000.000,00 Rp 487.828.199.000,00
1 Dana Penyesuaian Rp 5.000.000.000,00 Rp 487.828.199.000,00
Rp 729.274.345.874,00 Rp 801.803.295.934,00
1 Pendapatan Hasil Pajak Rp 729.274.345.874,00 Rp 801.803.295.934,00
Rp 2.825.400.000,00 Rp 3.107.400.000,00
1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya Rp 2.825.400.000,00 Rp 3.107.400.000,00
Rp 2.676.909.500.029,00 Rp 2.674.121.118.104,00
A. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan
B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
C. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
D. Bantuan Keuangan
TOTAL
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana
bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan pencairannya
didasarkan pada Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang diterbitkan Kementerian
Keuangan, penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat bersifat definitif, sehingga
Pendapatan Transfer LO besarannya sama dengan Pendapatan Dana Transfer LRA.
A. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan.
Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan terdiri dari :.
1. Dana Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp 393.908.771.611,00
dan Rp206.314.915.900,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2016 dan 2015
adalah sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 155
No. URAIAN 2016 2015
1Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
sektor Pertambangan - LO Rp 20.489.419.988,00 Rp 20.257.853.500,00
2
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh
Pasal 21 - LO
Rp 350.279.035.415,00 Rp 159.419.288.400,00
3 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO Rp 23.140.316.208,00 Rp 26.637.774.000,00
Rp 393.908.771.611,00 Rp 206.314.915.900,00TOTAL
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar
Rp17.670.366.544,00 dan Rp20.556.131.270,00. Rincian Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO 41.428.200,00Rp Rp 164.581.189,00
2 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO 1.575.600,00Rp Rp 5.981.500,00
3 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO 452.025.539,00Rp Rp 640.565.100,00
4 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO 16.137.462.628,00Rp Rp 18.145.641.500,00
5 Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO 1.021.836.677,00Rp Rp 1.579.909.981,00
6 Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO 15.644.000,00Rp Rp 19.452.000,00
7 Bagi Hasil Dari Pertambangan Mineral dan Batubara - LO 393.900,00Rp Rp -
Rp 17.670.366.544,00 Rp 20.556.131.270,00TOTAL
3. Dana Alokasi Umum per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp1.233.380.404.000,00
dan Rp1.147.385.486.000,00. Rincian Dana Alokasi Umum tahun 2016 dan 2015
adalah sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1 Dana Alokasi Umum - LO1.233.380.404.000,00Rp
Rp 1.147.385.486.000,00
Rp 1.233.380.404.000,00 Rp 1.147.385.486.000,00TOTAL
4. Dana Alokasi Khusus per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp294.850.2125.000,00
dan Rp7.125.690.000,00. tambahan pendukung program prioritas kabinet kerja sebesar
Rp7.125.690.000,00.
No. URAIAN 2016 2015
1 DAK Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) - LO -Rp Rp 7.125.690.000,00
2 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO 285.850.212.000,00Rp Rp -
3 Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (IPD) - LO 9.000.000.000,00Rp Rp -
Rp 294.850.212.000,00 Rp 7.125.690.000,00TOTAL
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 156
B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana penyesuaian per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan
Rp478.828.199.000,00. Rincian Dana Alokasi Umum tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai
berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1 Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO Rp - Rp 462.323.217.000,00
2 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO Rp - Rp 702.100.000,00
3 Dana Insentif Daerah - LO Rp 5.000.000.000,00 Rp 24.802.882.000,00
Rp 5.000.000.000,00 Rp 487.828.199.000,00TOTAL
C. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar
Rp729.274.345.874,00 dan Rp801.803.295.934,00. Rincian Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1Bagi Hasil Pajak dari Kendaraan
Bermotor275.266.952.755,00Rp Rp 291.120.899.249,00
2Bagi Hasil dari Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor229.618.800.206,00Rp Rp 228.095.338.500,00
3Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor182.837.323.541,00Rp Rp 228.277.273.624,00
4 Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 1.358.463.844,00Rp Rp 1.516.642.732,00
5 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 40.192.805.528,00Rp Rp 52.793.141.829,00
Rp 729.274.345.874,00 Rp 801.803.295.934,00TOTAL
D. Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi per 31 Desember 2016 dan 2015
sebesar Rp2.825.400.000,00 dan Rp3.107.400.000,00. Rincian Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO 2.825.400.000,00Rp Rp 3.107.400.000,00
Rp 2.825.400.000,00 Rp 3.107.400.000,00TOTAL
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO
Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO merupakan Pendapatan Hibah berupa uang maupun
barang yang berasal Pemerintah Pusat, Propinsi ataupun pihak lainnya. Lain-lain
Pendapatan yang Sah per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp254.026.258.153,14 dan
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 157
Rp299.876.291.670,00. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2016 dan 2015
adalah sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1 Pendapatan Hibah Rp 253.157.053.199,00 Rp 299.876.291.670,00
2 Pendapatan Dana Darurat Rp - Rp -
3 Pendapatan Lainnya Rp 869.204.954,14 Rp -
Rp 254.026.258.153,14 Rp 299.876.291.670,00TOTAL
Pendapatan Hibah per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp253.157.053.199,00 dan
Rp299.876.291.670,00. Rincian Pendapatan Hibah tahun 2016 dan 2015 adalah sebagai
berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1 Pendapatan hibah dari Pemerintah Rp 7.356.713.295,00 Rp 66.373.946.983,00
2 Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Rp 4.256.164.904,00 Rp 1.918.965.451,00
3 Pendapatan Dana BOS Rp 241.544.175.000,00 Rp 231.583.379.236,00
Rp 253.157.053.199,00 Rp 299.876.291.670,00TOTAL
2. Beban31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp6.486.131.806.235,32 Rp5.315.036.281.110.50
Beban tahun 2016 sebesar Rp6.486.131.806.235,32 dan tahun 2015 sebesar
Rp5.315.036.281.110.50 dengan rincian Beban tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Beban Operasi
Pengakuan Beban Operasi sebesar Rp6.486.131.806.235,32 terinci sebagai
berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 158
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban Pegawai Rp 2.092.899.050.844,00 Rp 1.958.798.571.544,00
2 Beban Persediaan Rp 562.576.254.366,26 Rp 793.802.390.533,60
3 Beban Jasa Rp 2.418.677.316.695,19 Rp 1.674.143.937.405,05
4 Beban Pemeliharaan Rp 193.722.964.989,00 Rp 190.540.587.280,41
5 Beban Perjalanan Dinas Rp 51.471.977.385,00 Rp 33.269.571.331,00
6 Beban Bunga Rp - Rp -
7 Beban Subsidi Rp 19.005.408.000,00 Rp -
8 Beban Hibah Rp 214.488.143.792,48 Rp 253.000.003.417,00
9 Beban Bantuan Sosial Rp 1.128.270.000,00 Rp 732.571.000,00
10 Beban Penyusutan Rp 798.082.618.311,04 Rp 381.248.444.187,64
11 Beban Amortisasi Rp 4.546.351.197,54 Rp 604.907.700,10
12 Beban Penyisihan Piutang Rp 19.773.087.033,00 Rp 21.402.839.917,44
13 Beban Transfer Rp 1.878.832.650,00 Rp 1.816.400.010,00
14 Beban Lain-lain Rp 107.881.530.972,22 Rp 5.676.056.784,26
Rp 6.486.131.806.235,73 Rp 5.315.036.281.110,50TOTAL
2. Beban Pegawai
Pengakuan beban pegawai tahun 2016 sebesar Rp2.092.899.050.844,00 dan tahun
2015 sebesar Rp1.958.798.571.544,00 terinci sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 159
No. URAIAN 2016 2015
1 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO Rp 854.085.530.033 Rp 797.935.408.170
2 Tunjangan Keluarga - LO Rp 72.279.918.745 Rp 72.857.225.154
3 Tunjangan Jabatan - LO Rp 14.416.176.500 Rp 14.791.418.950
4 Tunjangan Fungsional - LO Rp 51.960.412.800 Rp 52.724.346.950
5 Tunjangan Fungsional Umum - LO Rp 13.687.912.000 Rp 13.528.374.000
6 Tunjangan Beras - LO Rp 42.429.998.706 Rp 43.063.699.752
7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO Rp 11.600.172.833 Rp 17.943.756.902
8 Pembulatan Gaji - LO Rp 11.180.416 Rp 6.047.342
9 Uang Paket - LO Rp 95.508.000 Rp 95.508.000
10 Tunjangan Badan Musyawarah - LO Rp 20.279.700 Rp 20.279.700
11 Tunjangan Komisi - LO Rp 61.387.200 Rp 61.387.200
12 Tunjangan Badan Anggaran - LO Rp 26.856.900 Rp 26.856.900
13 Tunjangan Badan Kehormatan - LO Rp 7.856.100 Rp 7.856.100
14 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO Rp 20.553.750 Rp 15.346.000
15 Tunjangan Perumahan - LO Rp 14.354.175.000 Rp 11.127.000.000
16 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO Rp 393.120.000 Rp 393.120.000
17 Tunjangan Kesehatan DPRD - LO Rp - Rp 15.529.500
18 BPJS Kesehatan - LO Rp 23.966.980.647 Rp 24.123.244.294
19 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) - LO Rp 1.745.259.285 Rp 884.161.185
20 Jaminan Kematian (JKM) - LO Rp 2.181.574.118 Rp 1.105.201.478
21 Tunjangan Badan Legislasi Daerah - LO Rp 15.529.500 0
22 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO Rp 336.254.095.578 Rp 295.722.509.620
23Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif
Lainnya - LORp 212.521.141.843 Rp 169.737.323.624
24 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS - LO Rp 3.157.500.000 Rp 3.414.250.000
25 Tunjangan Profesi Guru PNS - LO Rp 363.108.186.565 Rp 367.219.951.000
26Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota
DPRD - LORp 3.780.000.000 Rp 3.780.000.000
27 Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO Rp 4.756.273.026 Rp 1.824.300.000
28 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO Rp 6.748.070.000 Rp 4.000.000.000
29 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO Rp 14.378.722.500 Rp 13.000.000.000
30 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO Rp 1.249.500.000 Rp 1.140.000.000
31 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO Rp 3.226.887.500 Rp 1.012.500.000
32Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan -
LORp 2.670.000.000 Rp 6.539.629.478
33 Iuran Jaminan Kesehatan - LO Rp - Rp 805.245
34 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO Rp 3.000.000.000 Rp 10.260.000
35 Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO Rp 44.720.000 Rp 21.656.250.000,00
36Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LORp 22.500.131.599,00 Rp 19.015.025.000,00
37Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan - LORp 12.143.440.000,00
2.092.899.050.844,00Rp 1.958.798.571.544,00RpTO TAL
a. Beban Persediaan
Beban persediaan sebesar tahun 2016 sebesar Rp562.576.254.366,26 dan tahun
2015 sebesar Rp793.802.390.533,60 yang terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 160
No. URAIAN 2016 2015
330.690.618.724,96Rp 250.447.527.991,10Rp
1 Beban Persediaan alat tulis kantor 39.017.527.748,57Rp 16.929.014.029,42Rp
2 Beban Persediaan alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 41.246.776.266,24Rp 20.919.985.201,82Rp
3 Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya 1.323.146.192,00Rp 1.403.669.540,10Rp
4 Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 16.466.928.775,85Rp 9.767.145.806,69Rp
5 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 48.137.994.248,98Rp 43.813.902.276,00Rp
6 Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran 495.321.280,00Rp 414.659.130,00Rp
7 Beban Persediaan pengisian isi tabung gas 51.664.510,00Rp 75.125.845,00Rp
8 Beban Perlengkapan Pertukangan 1.677.767.299,00Rp 2.435.184.755,13Rp
9 Beban Pakai Habis Kedokteran/ Perawatan Kesehatan/ Laboratorium 51.120.755.057,53Rp 38.836.897.594,24Rp
10 Beban Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman 27.415.461.243,07Rp 27.932.501.158,00Rp
11 Beban Pakai Habis Bendera/ Umbul-umbul 766.182.253,00Rp 515.779.750,76Rp
12 Beban Pakai Habis Perlengkapan Pemadam Kebakaran 3.746.208.161,00Rp 5.254.934.985,00Rp
13 Beban Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer 20.058.671.131,91Rp 16.368.401.661,70Rp
14 Beban Pakai Habis Perlengkapan Olahraga 2.449.398.219,00Rp 1.531.722.951,80Rp
15 Beban Pakai Habis Perlengkapan Kantor/ Rumah Tangga 15.931.654.346,51Rp 13.652.024.205,70Rp
16 Beban Pakai Habis Bahan Laboratorium 5.986.290.529,36Rp 3.342.768.070,00Rp
17 Beban Pakai Habis Bahan Percontohan/Praktek 1.555.130.473,00Rp 655.050.532,11Rp
18 Beban Obat-obatan 52.975.831.259,94Rp 46.316.651.197,63Rp
19 Beban Makanan dan Minuman Hewan Ternak 267.909.730,00Rp 282.109.300,00Rp
B. Beban Persediaan 231.885.635.641,30Rp 543.354.862.542,50Rp
1 Beban Cetak 38.330.053.421,26Rp 28.363.295.030,28Rp
2 Beban pakaian kerja lapangan 6.094.026.290,00Rp 7.128.873.390,00Rp
3 Beban Pakaian Khusus Lainnya 6.529.247.580,00Rp 2.222.338.705,00Rp
4 Belanja Perlengkapan Sarana Prasarana Lalu Lintas ... 39.047.800,00Rp -Rp
5 Beban Persediaan BOS -Rp 14.761.390.824,00Rp
6 Beban Persediaan bahan baku bangunan 78.603.095.394,39Rp 65.009.492.232,01Rp
7 Beban Persediaan bahan/bibit tanaman 8.438.207.110,35Rp 8.018.704.723,08Rp
8 Beban Persediaan bibit ternak 195.003.628,00Rp 86.679.158,00Rp
9 Beban Persediaan bahan obat-obatan 48.866.608,00Rp 959.830.035,29Rp
10 Beban Persediaan bahan kimia 1.879.549.021,13Rp 1.432.235.299,03Rp
11 Beban Peralatan Usaha 84.024.168,00Rp 197.434.890,00Rp
12 Beban Modul / Peraturan 2.312.868.243,00Rp 8.968.581.436,37Rp
13 Beban Dokumentasi 1.522.101.540,00Rp 1.690.303.552,75Rp
14 Beban Dekorasi 2.994.520.350,00Rp 1.752.020.180,00Rp
15 Beban Bahan Obat Tanaman 797.543.889,00Rp 463.999.368,60Rp
16 Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH -Rp 268.418.500,00Rp
17 Beban Pakaian Dinas Harian (PDH) 2.256.178.870,00Rp 2.842.647.030,00Rp
18 Beban Pakaian Dinas Lain - Lain -Rp 6.600.000,00Rp
19 Beban Pakaian Sipil Harian (PSH) 347.706.580,00Rp 623.031.135,00Rp
20 BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL) -Rp 9.961.900,00Rp
21 Beban pakaian KORPRI -Rp 131.571.000,00Rp
22 Beban pakaian adat daerah -Rp 113.025.000,00Rp
23 Beban pakaian batik tradisional -Rp 4.290.000,00Rp
24 Beban pakaian olahraga -Rp 2.523.486.874,00Rp
25 Beban Suku Cadang Sarana Mobilitas 2.093.657.171,01Rp -Rp
26 Beban Penggandaan -Rp 13.128.270.215,93Rp
27 Beban Penjilidan -Rp 621.882.090,00Rp
28 Beban makanan dan minuman harian pegawai -Rp 3.286.200.925,00Rp
29 Beban makanan dan minuman rapat -Rp 13.519.298.687,00Rp
30 Beban makanan dan minuman tamu -Rp 9.499.001.218,00Rp
31 Beban makanan dan minuman pelatihan -Rp 24.763.434.046,95Rp
32 Beban Makanan dan Minuman untuk masyarakat -Rp 143.165.981.535,00Rp
33 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 25.150.317.759,30Rp 2.589.571.253,00Rp
34 Beban Rumah Tangga Kepala Daerah -Rp 1.860.196.640,00Rp
35 Beban Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah -Rp 707.474.448,00Rp
36 Beban Barang Dan Jasa Dana BOPDA -Rp 118.385.019.289,00Rp
37 Beban Barang dan Jasa Pelayanan JKN 51.355.714.548,70Rp 32.032.657.449,21Rp
38 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga -Rp 896.926.250,00Rp
39 Beban Pemberian Hadiah -Rp 31.320.738.232,00Rp
39 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Mesin, Angkutan, ... 2.813.905.669,16Rp -Rp
562.576.254.366,26Rp 793.802.390.533,60Rp
A. Beban Pakai Habis
Total
Beban Bahan/Barang Pakai Habis adalah pemakaian/konsumsi bahan pakai habis
dihitung didasarkan pada realisasi belanja ditambah dengan persediaan awal dan
dikurangi dengan persediaan akhir.
b. Beban Jasa
Beban jasa sebesar tahun 2016 sebesar Rp2.418.677.316.695,19 dan tahun 2015
sebesar Rp1.674.143.937.405,05 terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 161
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban Jasa telepon 3.696.884.603Rp Rp 3.479.315.114
2 Beban Jasa air 5.414.792.657Rp Rp 5.503.215.377
3 Beban Jasa listrik 185.671.314.978Rp Rp 175.103.346.638
4 Beban Jasa surat kabar/majalah 2.106.949.248Rp Rp 1.847.417.451
5 Beban Jasa kawat/faksimili/internet 43.877.544.036Rp Rp 35.288.437.758
6 Beban Jasa paket/pengiriman 5.556.227.440Rp Rp 930.865.291
7 Beban Jasa Sertifikasi 4.732.253.254Rp Rp 451.223.400
8 Beban Jasa Transaksi Keuangan 49.835.000Rp Rp 390.000
9 Beban Jasa Pengujian Laboratorium 6.425.511.921Rp Rp 2.582.457.466
10 Beban Jasa Publikasi 16.889.470.230Rp Rp 15.390.638.815
11 Beban Pajak Barang Milik Daerah 1.476.636.374Rp Rp 1.371.791.924
12 Beban Penggantian Jasa Pelayanan Publik 1.039.444.374Rp Rp 278.806.296.933
13 Beban Jasa Kesenian dan Olah Raga 7.897.980.372Rp Rp 5.325.123.000
14 Beban Penggantian Jasa Pelayanan Kesehatan 176.731.797.404Rp Rp 7.029.404.674
15 Beban Jasa Pelayanan Masyarakat 225.338.070.373Rp Rp -
16 Beban Jasa Pelayanan Kematian 4.311.000Rp Rp -
17 Beban Iuran Keanggotaan Asosiasi Kepemerintahan 232.028.260Rp Rp -
18 Beban Jasa Peningkatan Kualitas Pendidikan 6.073.278.191Rp Rp -
19 Beban Jasa Penyelesaian Permasalahan Hukum 344.938.000Rp Rp -
20 Beban Operasional Pengelolaan Sampah dan Limbah 85.895.718.852Rp Rp -
21 Beban Penggandaan 14.965.412.462Rp Rp -
22 Beban Penjilidan 699.991.799Rp Rp -
23 Belanja Premi Asuransi Kecelakaan - LO 4.809.000Rp Rp -
24 Beban jasa premi asuransi barang milik daerah 351.257.415Rp Rp 236.109.599
25 Beban Penggantian Suku Cadang Rp - Rp 2.790.352.788
26 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Rp - Rp 9.904.820.525
27 Beban sewa gedung/ kantor/tempat 9.142.358.818Rp Rp 8.768.468.565
28 Beban sewa ruang rapat/pertemuan 558.305.000Rp Rp 633.972.000
29
Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana
mobilitas 2.097.000Rp Rp 2.371.000
30 Beban Sewa Lahan/Tanah Untuk Prasarana Jalan 177.567.776Rp Rp 177.567.776
31 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat 8.401.391.737Rp Rp 8.450.763.211
32 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air 116.133.320Rp Rp 18.997.000
33 Beban Sewa Eskavator Rp - Rp 394.113.500
34 Beban Sewa Alat Pengangkat 379.390.000Rp Rp 529.120.900
35 Beban Sewa Mesin Generator 451.495.000Rp Rp 299.585.000
36 Belanja Sewa Alat Compressor - LO Rp - Rp 712.000
37 Beban sewa meja kursi 37.657.700Rp Rp 111.259.000
38 Beban sewa komputer dan printer 413.490.000Rp Rp 1.042.624.500
39 Beban sewa tenda Rp - Rp 22.000.000
40 Beban sewa pakaian adat/tradisional 46.725.000Rp Rp 21.926.000
41 Beban Sewa Peralatan Upacara / Hiburan 11.252.941.396Rp Rp 9.649.703.492
42
Beban Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor dan Rumah
Tangga 4.222.288.998Rp Rp 3.149.179.784
43 Beban Sewa Alat Bantu Kerja Konstruksi 149.925.000Rp Rp 66.240.000
44 Beban Sewa Mesin Fotocopy 963.833.334Rp Rp 606.309.616
45 Beban Sewa Dispenser 3.050.000Rp Rp 7.300.000
46 Beban Sewa Perlengkapan / Peralatan Kantor Lainnya 1.461.865.118Rp Rp 830.907.205
47 Beban Sewa Alat Ukur 19.057.500Rp Rp 38.115.000
48 Beban makanan dan minuman harian pegawai 3.820.820.096Rp Rp -
49 Beban makanan dan minuman rapat 13.581.110.245Rp Rp -
50 Beban makanan dan minuman tamu 9.623.337.643Rp Rp -
51 Beban makanan dan minuman pelatihan 27.002.330.267Rp Rp -
52 Beban makanan dan minuman untuk masyarakat 163.267.788.205Rp Rp -
53 Beban Jasa Konsultansi Penelitian 399.355.000Rp Rp 1.129.091.000
54 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan 4.073.807.536Rp Rp 7.896.177.590
55 Beban Jasa Konsultansi Pengawasan 1.444.602.334Rp Rp 2.119.484.474
56 Beban Jasa Konsultansi Manajemen 23.395.971.135Rp Rp 11.195.715.207
57 Beban beasiswa tugas belajar S1 Rp - Rp 16.000.000
58 Beban beasiswa tugas belajar S2 620.500.000Rp Rp 1.025.250.000
59 Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan 14.667.291.149Rp Rp 14.728.404.140
60 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO 333.600.000Rp Rp 348.000.000
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 162
61 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO 1.043.450.000Rp Rp 884.725.000
62 Honorarium Pelaksana Kegiatan - LO 10.865.547.280Rp Rp 9.411.809.650
63 Honorarium Operasional Kegiatan - LO 168.260.172Rp Rp 96.660.000
64 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap - LO 29.640.759.112Rp Rp 25.343.982.471
65 Uang Kinerja Kegiatan - LO 293.966.209.562Rp Rp 225.617.277.489
66 Honorarium Pengelolaan Kegiatan Dana BOPDA - LO 115.583.161.848Rp Rp 109.635.752.143
67 Beban Jasa Pelayanan JKN - LO 26.796.051.900Rp Rp 21.733.027.525
68 Beban Transport Lokal - LO 45.677.760.000Rp Rp 36.259.919.950
69 Beban Rumah Tangga Kepala Daerah 2.206.117.745,00 Rp -
70 Beban Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 858.402.215,00 Rp -
71 Beban Jasa Tenaga Operasional SKPD 603.471.957.044Rp Rp 570.742.129.335
72 Beban Jasa Asistensi/Pakar/Praktisi 56.606.364.000Rp Rp 35.106.963.000
73 beban barang dan jasa BOPDA 130.085.901.011Rp Rp -
74 Beban Jasa BOS 6.200.831.255Rp Rp 19.991.126.129
Rp 2.418.677.316.695 Rp 1.674.143.937.405TOTAL
c. Beban Pemeliharaan
Beban pemeliharaan tahun 2016 sebesar Rp193.722.964.989,00 dan tahun 2015
sebesar Rp190.540.587.281,41 terdiri dari:
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 56.704.651.635,00 Rp 56.127.523.885,70
2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 35.603.386.012,00 Rp 29.120.777.155,71
3 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30.940.883.144,00 Rp 32.873.493.465,00
4 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 49.775.000,00 Rp 2.467.806.733,00
5Beban Pemeliharaan Kebersihan, Taman, Makam dan Penerangan
Jalan 47.982.791.876,00Rp 48.253.556.124,00
6 Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas7.292.751.480,00
Rp 7.266.877.850,00
7 Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran372.910.332,00
Rp 312.105.042,00
8 Beban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan/Persampahan14.775.815.510,00
Rp 473.473.504,00
9 Beban Pemeliharaan BOS Rp 13.644.973.521,00
193.722.964.989,00 Rp 190.540.587.280,41TOTAL
d. Beban Perjalanan Dinas
Beban perjalanan dinas tahun 2016 sebesar Rp51.471.977.385,00 dan tahun 2015
sebesar Rp28.862436.835,00 dan terdiri dari :
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 163
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban perjalanan dinas dalam daerah 6.025.810.889,00 Rp 4.407.134.496,00
2 Beban perjalanan dinas luar daerah 35.100.386.660,00 Rp 18.744.746.714,00
3 Beban perjalanan dinas luar negeri 9.780.013.400,00 Rp 10.117.690.121,00
4Beban Penggantian Biaya Akomodasi/Transportasi
Pih...565.766.436,00 Rp -
Jumlah 51.471.977.385,00 Rp 33.269.571.331,00
e. Beban Bunga
Tidak ada beban bunga selama tahun 2016.
f. Beban Subsidi
Beban Subsidi sebesar Rp19.005.408.000,00 merupakan pembayaran raskin
tahun 2016.
g. Beban Hibah
Beban hibah tahun 2016 sebesar Rp214.488.143.792,48 dan tahun 2015 sebesar
Rp253.000.000.417,00 terdiri dari:
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban hibah kepada Pemerintah Rp 138.544.247.800,00 Rp 103.723.486.549,00
2 Beban hibah kepada Kelompok Masyarakat Rp - Rp 8.230.092.737,00
3 Beban hibah kepada Masyarakat Rp 78.231.040.605,00 Rp 141.046.421.131,00
Jumlah Rp 216.775.288.405,00 Rp 253.000.000.417,00
h. Beban Bantuan sosial
Beban bantuan sosial sebesar tahun 2016 Rp1.128.270.000,00 dan tahun 2015
sebesar Rp.732.571.000,00 merupakan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota
dan Partai politik.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 164
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota 350.000.000,00Rp -Rp
2 Partai Demokrat 101.840.000,00Rp 251.445.000,00Rp
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) 251.445.000,00Rp -Rp
4 Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) 50.050.000,00Rp 50.050.000,00Rp
5 Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) 86.937.000,00Rp 86.937.000,00Rp
6 Partai Golongan Karya ( GOLKAR ) 45.699.000,00Rp -Rp
7 Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) 103.737.000,00Rp -Rp
8 Partai Amanat Nasional ( PAN ) 53.395.000,00Rp 53.395.000,00Rp
9 Partai Hati Nurani Rakyat 46.327.000,00Rp 46.327.000,00Rp
10 Partai Nasional Demokrat 38.840.000,00Rp 140.680.000,00Rp
11 Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA ) -Rp 103.737.000,00Rp
Jumlah Rp 1.128.270.000,00 732.571.000,00Rp
i. Beban Penyusutan
Beban Penyusutan atau konsumsi aset tetap tahun 2016 sebesar
Rp798.082.618.311,03 dan tahun 2015 sebesar Rp.679.866.50.687,33 merupakan
beban penyusutan aset tetap yang terdiri dari:
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban Penyusutan Peralatan dan mesin 247.190.119.684,16 Rp 162.472.695.638,83
2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 293.629.050.555,52 Rp 64.752.101.199,62
3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan 256.083.641.963,71 Rp 154.004.705.682,52
4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 1.179.806.107,64 Rp 18.941.666,67
Jumlah 798.082.618.311,03 Rp 381.248.444.187,64
Rincian beban penyusutan aset tetap sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 165
No. URAIAN 2016 2015
1Beban Penyusutan Alat-Alat Besar
Darat(30.043.465.530,72) 8.277.461.679,94
2Beban Penyusutan Alat-Alat Besar
Apung 119.878.000,00744.460,00
3 Beban Penyusutan Alat-alat Bantu 15.449.759.178,63 5.585.526.535,80
4Beban Penyusutan Alat Angkutan
Darat Bermotor 14.278.248.547,3923.809.094.657,78
5Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat
Tak Bermotor 1.330.352.912,891.167.214.415,60
6Beban Penyusutan Alat Angkut Apung
Bermotor 475.770.918,47199.112.400,00
7Beban Penyusutan Alat Angkut Apung
Tak Bermotor 945.036.015,19966.100.115,60
8Beban Penyusutan Alat Bengkel
Bermesin 145.810.297,19982.315.534,91
9Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak
Bermesin 337.110.816,28212.090.357,00
10 Beban Penyusutan Alat Ukur 2.743.121.733,57 1.309.255.598,00
11Beban Penyusutan Alat Pengolahan
Pertanian 1.958.585.597,25483.306.074,00
12Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan
Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian173.967.408,72
92.529.364,40
13 Beban Penyusutan Alat Kantor 6.458.841.408,75 13.693.728.258,10
14 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 15.780.019.854,91 22.639.466.620,82
15 Beban Penyusutan Peralatan Komputer 25.256.601.452,33 18.854.628.739,61
16Beban Penyusutan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat2.604.509.873,91 3.065.071.252,02
17 Beban Penyusutan Alat Studio 5.984.930.159,83 5.342.565.305,80
18 Beban Penyusutan Alat Komunikasi 2.561.504.500,74 1.455.423.694,80
19 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar (272.864.932,72) 428.413.019,50
20 Beban Penyusutan Alat Kedokteran 58.659.535.399,32 52.080.450.828,82
21 Beban Penyusutan Alat Kesehatan 11.066.446.437,57 47.993.786,61
22Beban Penyusutan Unit-Unit
Laboratorium81.760.257.938,96 0,00
23Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek
Sekolah18.756.900.770,54 265.759.094,15
24Beban Penyusutan Unit Alat
Laboratorium Kimia Nuklir223.820.700,48 3.093.000,00
25Beban Penyusutan Alat Laboratorium
Fisika Nuklir / Elektronika108.615.755,63 23.435.100,00
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 166
No. URAIAN 2016 2015
26Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi /
Proteksi Lingkungan 1.944.129.066,005.519.946,40
27Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non
Destructive Testing Laboratory (BATAM)1.810.820,03
293.222.369,80
28Beban Penyusutan Alat Laboratorium
Lingkungan Hidup 191.879.495,182.601.326.288,63
29Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium
Hidrodinamika 2.170.209.556,9874.885.865,60
30 Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api6.018.795.530,86
136.685,00
31Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
Kerja 256.449.216.097,4554.357.149.859,09
32Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat
Tinggal 16.919.372.915,884.271.314.884,30
33 Beban Penyusutan Bangunan Menara 11.155.505,91 18.239.413,72
34 Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah 5.756.485,77 7.158.213,35
35 Beban Penyusutan Tugu Peringatan 20.629.850,00 0,00
36 Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah 338.189.691,00 0,00
37 Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain 752.220.863,31 231.811.232,36
38 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti 19.132.509.146,20 303.981.933,21
39 Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu 0,00 4.213.687.087,66
39Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu
Lintas Udara0,00 1.036.705.171,80
40 Beban Penyusutan Jalan 84.630.997.630,05 73.900.982.696,19
41 Beban Penyusutan Jembatan 11.367.447.234,13 4.132.304.328,92
42 Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi 35.987.029.053,66 157.897.961,48
43 Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut10.797.422.576,12
84.791.943,24
44 Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa 546.724.216,20 6.745.573,52
45Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai
dan Penanggulangan Bencana Alam 107.241.737.257,6154.126.799.434,96
46Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan
Sumber Air dan Air Tanah 1.269.737.196,35165.379.611,56
47 Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku962.902.151,78
287.975.262,68
48 Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor 107.611.942,80 5.858.142.678,44
49 Beban Penyusutan Bangunan Air 83.730.620,91 26.186.937,96
50 Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih191.878.974,42
241.496.698,48
51 Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor 956.784.174,60 394.285.864,44
52 Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah8.980.290,00
158.727.706,08
53 Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik74.955.688,02
73.609.360,12
54 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik 181.948.176,20 156.176.793,44
55 Beban Penyusutan Instalasi Gas 96.633.807,40 75.989.183,40
56 Beban Penyusutan Instalasi Pengaman 1.265.200,00 1.255.200,00
57 Beban Penyusutan Jaringan Air Minum 1.057.630.301,10 84.453.613,75
58 Beban Penyusutan Jaringan Listrik 495.412.170,10 14.025.249.502,11
59 Beban Penyusutan Jaringan Telepon 22.813.302,26 1.874.200,00
Beban Penyusutan Buku (7.231.481.459,27) 0,00
60 Beban Penyusutan Jaringan Gas 0,00 42.390.131,75
Beban Penyusutan Barang - barang Perpustakaan 841.918.189,00 0,00
61 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan 6.652.098.734,33 18.941.666,67
Beban Penyusutan Alat Olah Raga Lainnya 917.270.643,58 0,00
62 Beban Penyusutan Aset Tetap Renovasi 0,00 (1.173.131.006,48)
798.082.618.311,03 381.248.444.186,89TOTAL
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 167
j. Beban Amortisasi
Beban amortisasi selama tahun 2016 Sebesar Rp4.546.351.197,54.
k. Beban Penyisihan Piutang
Beban penyisihan piutang tahun 2016 berkurang menjadi sebesar
Rp19.773.087.032,59 dan tahun 2015 sebesar Rp.21.402.839.917,44 terdiri dari:
No. URAIAN 2016 2015
1 Beban penyisihan piutang pajak 10.768.963.247,00Rp Rp 10.188.530.863,00
2 Beban penyisihan piutang retribusi 5.268.767.434,39Rp Rp 11.191.772.037,88
3 Beban Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah 3.715.175.449,40Rp Rp -
4 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya20.180.901,80Rp Rp 18.811.759,90
5 Beban penyisihan bagian lancar TGR Rp 3.725.256,66
Jumlah Rp 19.773.087.032,59 Rp 21.402.839.917,44
l. Beban Transfer
Pengakuan Beban Transfer Tahun 2016 sebesar Rp1.878.832.650,00 dam
Tahun 2015 sebesar Rp1.816.400.010 terdiri dari sebagai berikut:
No. URAIAN 2016 2015
1
Beban transfer bagi hasil pendapatan
lainnya kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota
Rp 1.878.832.650,00 Rp 1.816.400.010,00
Jumlah Rp 1.878.832.650,00 Rp 1.816.400.010,00
m. Beban Lain-lain
Beban lain-lain tahun 2016 sebesar Rp29.242.497.142,34 dan tahun 2015
sebesar Rp.5.676.056.784,26 terdiri dari:
Beban lain –lain Tahun 2015:
No SKPD Jumlah Keterangan
1 Dinas Pendidikan (BOS) 2.210.322.570,00Rp
Sebesar Rp429.835.405,00 adalah Beban Lain-
lain murni, dan sisanya Rp1.780.487.165,00
adalah belanja modal yg di bawah nilai kapitalisasi
2 Dinas Kebakaran 2.050.016,26Rp Beban Atribusi
3 Dinas Perhubungan Rp 5.665.351.352,00 Belanja modal yang menjadi beban pakai habis
4Dinas Kebersihan dan
PertamananRp (2.611.062.954,00) Belanja pemeliharaan alat angkutan
5 Bagian Umum dan Protokol Rp 4.920.300,00 Belanja modal yang menjadi beban pakai habis
6 Bagian Perlengkapan Rp 382.200.500,00 Belanja modal yang menjadi beban pakai habis
7Dinas Kependudukan dan
Catatan SipilRp 22.275.000,00
Koreksi Aset Tak Berwujud sebesar
Rp262.887.500,00 nilainya dibawah Rp50juta
5.676.056.784,26RpTOTAL
Beban lain –lain Tahun 2016:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 168
No SKPD Jumlah
1 Dinas Pendidikan 73.879.050,00
2 Dinas Pendidikan (BOS) 22.589.628.110,00
3 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 151.760.798,43
4 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 7.600.000,00
5 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 1.406.334.286,00
6 Dinas Perhubungan 2.588.541.762,00
7 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.728.108.792,00
8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11.189.200,00
9 Bagian Perlengkapan 84.337.825,00
10 Kecamatan Genteng 49.500.000,00
11 Kecamatan Tambaksari 398.548.729,00
12 Dinas Komunikasi dan Informatika 180.800.400,91
13 PPKD 78.611.302.018,88
107.881.530.972,22TOTAL
5.5 PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut penjelasan Laporan Perubahan
Ekuitas:
1.Ekuitas Awal
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp37.850.011.942.479,20 Rp38.500.755.366.136,33
Saldo awal ekuitas sebesar Rp37.850.011.942.479,20 dan Rp38.500.755.366.136,33
merupakan saldo awal ekuitas tahun 2016 dan 2015.
2.Surplus/Defisit LO
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp602.121.002.783,52 Rp1.630.113.806.194,93
Surplus – LO sebesar Rp602.121.002.783,53 dan Rp1.630.113.806.194,93 merupakan
surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada Neraca
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 dan 2015.
3. Dampak Kumulatif
Kesalahan Mendasar
/Perubahan Kebijakan
31 Desember 2016 31 Desember 2015
(Rp720.425.046.603,90) (Rp2.280.857.229.851,99)
Koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp720.425.046.603,90) dan (Rp2.280.857.229.851,99)
merupakan koreksi atas penambahan/pengurangan ekuitas selama tahun 2016 dan 2015
dengan rincian sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 169
No. Uraian Nilai (Rp) Nilai (Rp)
Dampak Komulatif Kesalahan
Mendasar2016 2015
A Penambahan
1 Koreksi Kas Lainnya 794.249.251,00 3.776.813.265,00
2 Koreksi Nilai Persediaan 1.526.966.896,63 -
3 Koreksi Piutang 24.024.264.670,36 53.298.004.311,49
4 Koreksi Penyisihan Piutang 65.345.137,28 10.198.567.191,54
5 Koreksi Aset Tetap - 8.533.005.754,99
6 Koreksi Aset Lainnya - 1.987.578.982,00
7 Koreksi Aset Tak Berwujud 526.900.666,67 -
8Koreksi penyusutan aset tetap dan
amortisasi aset tak berwujud- -
9 Selisih revaluasi aset tetap - 171.546.301,74
Sub Jumlah 26.937.726.621,94 77.965.515.806,76
B Pengurangan
10 Koreksi Nilai Persediaan - 281.557.974,02
11 Koreksi dari Penyertaan Modal 54.933.183.572,18
12 Koreksi Aset Tetap 195.622.417.080,21 -
13 Koreksi Aset Lainnya 29.632.816.885,07 -
14 Koreksi Aset Tak Berwujud - 2.581.957.304,37
15Koreksi Penyusutan dan
Amortisasi Aset Tak Berwujud460.732.097.173,63 2.323.637.306.540,88
16 Koreksi Utang 6.386.336.541,00 32.168.764.930,68
17 RK PPKD - Aset - 168.564.358,80
Sub Jumlah 747.306.851.252,09 2.358.838.151.108,75
Dampak Komulatif Perubahan
Kebijakan
A Penambahan
16 Penyisihan Piutang - 15.405.450,00
Sub Jumlah - 15.405.450,00
Total Koreksi (720.369.124.630,15) (2.280.857.229.851,99)
1. Ekuitas dari koreksi Kas Lainnya sebesar (Rp794.249.251,00) merupakan Koreksi Kas
Lainnya BOS jenjang SD dan SMP Tahun 2016.
2. Ekuitas dari Koreksi Persediaan sebesar Rp1.526.966.896,63 dan Rp281.557.974,02
merupakan koreksi persediaan tahun 2016 dan tahun 2015, terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 170
NO URAIAN 2016 2015
RSUD Bhakti Dharma Husada1 Persediaan Alat Tulis Kantor 0,00 (1.062.635,17)
2 Persediaan Alat Listrik (135.259.557,99) 135.252.745,09
3 Persediaan Obat-obatan 0,00 (447.411.983,40)
4Persediaan Bahan Habis Pakai
Kedokteran 0,00 (7.554.060,08)
5 Persediaan Habis Pakai Lainnya 0,00 (696.416,26)
6Persediaan Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih 27.877.852,80 0,00
(107.381.705,19) (321.472.349,82)
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1Persediaan Bahan Bakar minyak/gas 0,00 (9.900.715,00)
2Persediaan Suku cadang sarana
mobilitas 0,00 (21.858.859,00)
3 Persediaan Habis Pakai Lainnya 0,00 (60.547.693,00)
4 Persediaan Alat Tulis Kantor 0,00 630.300,00
(91.676.967,00)
Dinas Pertanian1 Persediaan Bibit ternak 0,00 (41.572.250,00)
2 Persediaan Habis Pakai lainnya 0,00 (1.328.183,00)
3 Pesediaan Obat-obatan 0,00 (757.100,00)
(43.657.533,00)
Dinas Kesehatan1 Persediaan Alat Tulis Kantor 105.141.180,00 0,00
2Persediaan Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih 8.229.595,00 0,00
3Persediaan Pakai Habis Bahan
Makanan dan Minuman 388.334.148,00 0,00
4 Persediaan Pakai Habis Perlengkapan
Kantor/ Rumah Tangga 19.140.000,00 0,00
5 Persediaan Obat-obatan 389.648,00 175.248.875,80
6Persediaan Barang Cetakan (Map,
Form, Amplop dll.) 649.585.297,00 0,00
7 Persediaan Pakaian Khusus 44.089.210,00 0,00
8 Persediaan Bahan kimia 419.439.524,00 0,00
1.634.348.602,00 175.248.875,80
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang1 Persediaan Bahan Baku Bangunan (0,18) 0,00
1.526.966.896,63 (281.557.974,02)TOTAL EKUITAS DARI KOREKSI
PERSEDIAAN
3. Ekuitas dari Koreksi Piutang sebesar Rp24.024.264.670,36 dan Rp53.298.004.311,49
merupakan koreksi piutang tahun 2016 dan 2015, terdiri dari:
No. Uraian 2016 2015
1 RSUD dr. Mohamad Soewandhie (47.106,60) 204.175.221,68
2 RSUD Bhakti Dharma Husada (19.726.502,00) -
3 Dinas Kebakaran - 61.153.800,00
4 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 18.805.119.784,82 10.780.576.112,88
5 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (9.639.951.671,00) (34.270.453.117,00)
6 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan menengah - 22.110.000,00
7 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - (400.069.113,00)
8 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (5.029.948.842,64) 66.155.026.523,93
9 PPKD DPPK 19.378.015.330,00 10.742.184.243,00
10 Dinas Pertanian - 3.300.640,00
11 Dinas Kesehatan (40.000,00) -
12 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 143.000,00 -
13 Dinas Perhubungan 108.814.800,00 -
14 Bagian Perlengkapan (12.417.522,22) -
15 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (15.000.000,00) -
16 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 449.303.400,00 -JUMLAH 24.024.264.670,36 53.298.004.311,49
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 171
a) Koreksi piutang RSUD Dr. M. Soewandhie sebesar Rp47.106,60 merupakan
koreksi tambah piutang tahun 2014 berasal dari koreksi pembulatan klaim obat
Jamkesmas non kuota sebesar Rp8,60 dan koreksi piutang obat In health sebesar
Rp47.098,00.
b) Koreksi piutang RSUD Bhakti Dharma Husada sebesar Rp19.726.502 koreksi
tambah piutang BPJS bulan Desember 2014 yang tidak akan terbayar.
c) Koreksi kurang piutang Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sebesar
Rp18.805.119.784,82 merupakan koreksi atas retribusi pemakaian kekayaan
daerah.
d) Koreksi piutang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar
Rp9.639.951.671,00 merupakan koreksi tambah piutang atas pembatalan Surat
Ketetapan retribusi Daerah Ijin Mendirikan Bangunan.
e) Koreksi piutang Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebesar
Rp5.029.948.842,64 merupakan koreksi tambah piutang pajak.
f) Koreksi piutang PPKD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan sebesar
Rp19.378.015.330,00 adalah koreksi kurang piutang dana bagi hasil tahun 2015.
g) Koreksi piutang Dinas Kesehatan sebesar Rp40.000 adalah koreksi tambah
piutang JKN non kapitasi tahun 2015.
h) Koreksi piutang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan sebesar
Rp143.000,00 adalah koreksi kurang piutang sewa atas penyelenggaraan jaringan
utilitas PDAM Surya Sembada.
i) Koreksi piutang Dinas Perhubungan sebesar Rp108.814.800,00 merupakan
koreksi tambah piutang sewa stan Terminal Purabaya.
j) Koreksi piutang Bagian Perlengkapan sebesar Rp12.417.522,22 merupakan
koreksi tambah bagian lancar tuntutan ganti rugi.
k) Koreksi piutang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
sebesar Rp15.000.000 merupakan koreksi kurang catat yang dipindahkan ke aset
lain-lain.
l) Koreksi piutang Badan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebesar
Rp449.303.400,00 merupakan koreksi piutang retribusi pelayanan persampahan.
4. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp65.345.137,28 dan Rp10.198.567.191,54 merupakan
koreksi penyisihan piutang tahun 2016 dan 2015, terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 172
No. Uraian 2016 2015
1 RSUD Bhakti Dharma Husada 1.972.650,20 8.830.244,85
2 Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang - 10.197.828.942,25
3 Bagian Perlengkapan 7.450.513,33 5.340.504,44
4 Dinas Pemuda dan Olah Raga - (13.432.500,00)
5 Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat15.000.000,00
6 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 40.921.973,75
65.345.137,28 10.198.567.191,54JUMLAH
a. Koreksi tambah penyisihan piutang lainnya RSUD Bhakti Dharma Husada sebesar
Rp1.972.650,20 atas penyisihan piutang pendapatan lainnya tahun 2015.
b. Koreksi tambah penyisihan piutang Bagian Perlengkapan sebesar Rp7.450.513,33
atas penyisihan piutang lain-lain.
c. Koreksi tambah penyisihan piutang Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat sebesar Rp15.000.000,00 atas piutang yang dipindahkan ke
aset lain-lain.
d. Koreksi tambah penyisihan piutang Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan
sebesar Rp40.921.973,75.
5. Koreksi penyertan modal sebesar Rp54.993.183.572,18 merupakan:
a. koreksi kurang atas saldo awal investasi sebesar Rp24.847.835.627,18 terdiri dari:
No Uraian Nominal
1 Perusahaan Daerah Air Minum 22.938.376.902,00
2 Perusahaan Daerah Pasar Surya 2.290.676.474,00
3 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut 5.265.961,25
4 PT Surya Karsa Utama (371.500.672,07)
5 Perusahaan Daerah Taman Satwa KBS (14.983.038,00)
Jumlah 24.847.835.627,18
b. Koreksi kurang atas saldo awal investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum Surya
Sembada (PDAM) sebesar Rp30.085.347.945.
6. Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp195.622.417.080,21) dan Rp8.533.005.754,99 merupakan
koreksi aset tetap tahun 2016 dan 2015 yang berasal dari perbaikan aset tetap, dengan
rincian sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 173
NO. SKPD NOMINAL
1 Dinas Pendidikan 156.660.746.221,77
2 Dinas Kesehatan 14.209.870.459,81
3 RSUD Mohamad Soewandhie 35.521.099.725,10
4 RSUD Bhakti Dharma Husada 2.857.074.281,20
5 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 38.604.065.196,20
6 Dinas Kebakaran 788.504.439,77
7 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (173.646.296.285,62)
8 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 94.151.119.392,94
9 Badan Perencanaan Pembangunan 944.881.006,72
10 Dinas Perhubungan 1.792.000.895,68
11 Badan Lingkungan Hidup 99.821.636,53
12 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 7.536.042.801,15
13 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 971.564.607,86
14 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 277.090.205,01
15 Dinas Sosial 2.530.484.153,71
16 Dinas Tenaga Kerja 608.934.974,86
17 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (3.011.022.584,59)
18 Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal 147.446.753,77
19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 17.707.214.631,92
20 Dinas Pemuda dan Olahraga 7.042.702.662,84
21 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (999.554.736,98)
22 Satuan Polisi Pamong Praja 884.058.140,88
23 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (66.736.503,68)
24 Bagian Hukum (461.235.500,39)
25 Bagian Organisasi dan Tata Laksana 9.742.500,00
26 Bagian Kerjasama 31.883.681,50
27 Bagian Bina Program (761.574.648,85)
28 Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah 7.947.850,00
29 Bagian Kesejahteraan Rakyat 11.512.500,00
30 Bagian Umum dan Protokol 8.268.210.622,75
31 Bagian Perlengkapan 4.314.837.708,15
32 Bagian Hubungan Masyarakat (224.586.688,44)
33 Sekretariat DPRD 4.072.431.935,08
34 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan 119.596.009,29
35 Inspektorat 2.473.251.393,65
36 Kecamatan Genteng 320.366.983,95
37 Kecamatan Simokerto 510.375.930,84
38 Kecamatan Tegalsari 241.994.496,32
39 Kecamatan Bubutan 433.720.570,78
40 Kecamatan Kenjeran (853.561.999,31)
41 Kecamatan Pabean Cantian 194.436.614,81
42 Kecamatan Semampir 377.683.661,95
43 Kecamatan Krembangan 214.940.260,83
44 Kecamatan Tambaksari 675.150.275,82
45 Kecamatan Gubeng 158.586.640,30
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 174
NO. SKPD NOMINAL
46 Kecamatan Rungkut (454.978.685,32)
47 Kecamatan Gunung Anyar 376.235.019,11
48 Kecamatan Tenggilis Mejoyo 641.094.670,66
49 Kecamatan Sukolilo 107.642.635,84
50 Kecamatan Mulyorejo (3.408.207.393,18)
51 Kecamatan Wonokromo 555.628.134,13
52 Kecamatan Karang Pilang (19.703.306,66)
53 Kecamatan Dukuh Pakis 651.057.984,97
54 Kecamatan Gayungan (435.504.535,19)
55 Kecamatan Jambangan 554.025.254,15
56 Kecamatan Wonocolo 658.161.688,37
57 Kecamatan Sawahan 259.490.145,39
58 Kecamatan Wiyung 904.674.085,79
59 Kecamatan Tandes 1.711.938.302,85
60 Kecamatan Asem Rowo (371.886.486,15)
61 Kecamatan Sukomanunggal 800.583.819,46
62 Kecamatan Benowo (1.006.002.782,49)
63 Kecamatan Lakarsantri (694.871.151,79)
64 Kecamatan Sambikerep 662.266.048,83
65 Kecamatan Pakal 1.083.719.989,81
66 Kecamatan Bulak (1.563.229.136,74)
67 Badan Kepegawaian dan Diklat 814.621.060,69
68 Kantor Ketahanan Pangan 9.985.214,29
69 Dinas Komunikasi dan Informatika 254.293.468,93
70 Badan Arsip dan Perpustakaan 2.062.057.169,19
71 Dinas Pertanian (11.912.297.496,30)
72 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 11.169.078.058,51
73 Semua SKPD (1.113.096.900.383,24)
JUMLAH (883.940.205.730,21)
7. Koreksi Aset lainnya sebesar (Rp29.632.816.885,07) dan (Rp1.987.578.982,00) merupakan
koreksi aset lainnya tahun 2016 dan 2015 yang berasal dari perbaikan aset lainnya.
No SKPD Nominal
1 Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie 112.700.497,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada 118.529.864,74
3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan 25.161.093.273,00
4 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 622.495.795,00
5 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (434.388.500,00)
6 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang 10.409.017,36
7 Badan Perencanaan Pembangunan 234.872.105,92
8 Dinas Perhubungan (523.857.674,00)
9 Badan Lingkungan Hidup (7.130.000,00)
10 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 51.956.000,00
11 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 13.428.409,09
12 Dinas Sosial 183.916.082,32
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 175
9 Badan Lingkungan Hidup (7.130.000,00)
10 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 51.956.000,00
11 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 13.428.409,09
12 Dinas Sosial 183.916.082,32
13 Dinas Tenaga Kerja 438.633.223
14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 42.726.970,00
15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 16.909.500,00
16 Satuan Polisi Pamong Praja (9.900.000,00)
17 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 36.150.000,00
18 Bagian Kerjasama (25.649.500,00)
19 Bagian Bina Program 198.000,00
20 Bagian Kesejahteraan Rakyat 15.750.500,00
21 Bagian Perlengkapan 3.037.510.911,10
22 Sekretariat DPRD 181.437.500,20
23 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (683.437.576,00)
24 Inspektorat 944.940.719,96
25 Kecamatan Krembangan 19.746.700,00
26 Kecamatan Tambaksari 22.070.747,50
27 Kecamatan Rungkut 32.500.000,00
28 Kecamatan Karang Pilang 10.200.000,00
29 Kecamatan Wonocolo 10.800.000,00
30 Kecamatan Asem Rowo 11.256.166,66
31 Kecamatan Sambikerep 5.200.000,00
32 Kecamatan Pakal 450.000,00
33 Kecamatan Benowo (20.856.000,00)
34 Kecamatan Wiyung (14.835.370,00)
35 Kecamatan Bulak 16.989.522,22
TOTAL 29.632.816.885,47
4. Koreksi Aset Tak berwujud sebesar Rp526.900.666,67 dan (Rp2.581.957.304,37)
merupakan koreksi aset tak berwujud tahun 2016 dan 2015, terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 176
No. Uraian 2016 2015
1
Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang 256.529.000,00 (256.529.000,00)2 Dinas Perhubungan 264.981.666,67 (264.981.666,67)3 Dinas Komunikasi dan Informatika 5.390.000,00 (5.390.000,00)
4 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan - (653.055.876,00)5 Bagian Pemerintahan - (37.345.000,00)6 Bagian Bina Program - (25.790.000,00)7 Bagian Perlengkapan - (37.658.450,00)8 Bagian Hubungan Masyarakat - (11.000.000,00)9 Badan Lingkungan Hidup - (59.646.217,48)10 Badan Arsip dan Perpustakaan - (132.550.000,00)11 Dinas Sosial - (56.726.446,90)12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - (108.119.000,00)13 RSUD dr. Soewandhi - (411.070.000,00)14 RSUD Bhakti Dharma Husada - (104.555.000,00)15 Dinas Pendidikan - (320.368.887,32)16 Dinas Kesehatan - (93.075.800,00)17 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah - (4.095.960,00)
JUMLAH 526.900.666,67 (2.581.957.304,37)
Koreksi tambah aset tak berwujud sebesar Rp526.900.666,67 karena proses recovery
dengan rincian sebagai berikut:
1. Koreksi tambah tahun 2016 pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata
Ruang sebesar Rp256.529.000,00.
2. Koreksi tambah tahun 2016 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp303.072.000,00
dan koreksi kurang sebesar Rp38.090.333,33.
3. Koreksi tambah tahun 2016 pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Rp5.390.000,00
5. Koreksi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi sebesar (Rp460.732.097.173,63) dan
(Rp2.323.637.306.540,88) merupakan koreksi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset
tak berwujud tahun 2016 dan 2015.
6. Koreksi utang sebesar (Rp6.386.336.541,00) dan Rp32.168.764.930,68 merupakan koreksi
utang tahun 2016 dan 2015, terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 177
1) Koreksi atas utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2016 sebesar Rp558.789.391.
2) Koreksi atas utang belanja gaji dan tunjangan tahun 2016 sebesar
Rp72.434.599,00.
3) Koreksi atas utang kekurangan gaji dan tunjangan tahun 2016 sebesar
Rp10.019.172,00.
4) Koreksi atas utang kekurangan gaji dan tunjangan tahun 2016 sebesar
Rp2.117.600,00.
5) Koreksi atas utang belanja telepon sebesar Rp303.000,00.
6) Koreksi atas kelebihan utang belanja air, telepon, listrik sebesar Rp1.492.020,00.
7) Koreksi atas kurang utang kekurangan gaji dan tunjangan tahun 2016 sebesar
Rp570.150,00.
8) Koreksi atas kurang utang kekurangan gaji dan tunjangan tahun 2016 sebesar
Rp1.492.084,00.
9) Koreksi atas utang listrik dan telpon tahun 2016 sebesar Rp52.647.8442,00
10) Koreksi atas utang jaminan bongkar reklame sebesar Rp7.341.492.775,00 dan
koreksi atas utang rusun waru gunung Rp13.118.387.524,00.
11) Koreksi utang listrik,telepon,air sebesar Rp54.500,00.
12) Koreksi utang utilitas Rp174.458,00.
13) Koreksi utang air Rp1,00.
14) Koreksi utang air, listrik Rp16.600,00.
15) Koreksi utang listrik Rp1.500.000,00.
16) Koreksi utang gaji dan tunjangan Rp5.431.285,00 dan koreksi utang listrik, air,
No. SKPD 2016
1 Dinas Pendidika n 558.789.391,00
2 Dinas Keseha tan 72.434.599,00
3
Ruma h Sakit Umum Daerah Dokter
Moha ma d Soewa ndhi e 10.019.172,00
4 Dinas Keba ka ran 2.117.600,00
5 Badan Li ngkunga n Hidup (303.000,00)
6 Dinas Tena ga Kerja (1.489.020,00)
7
Bagia n Pemerintahan da n Otonomi
Da era h 570.150,00
8 Bagia n Kes eja htera an Ra kyat 1.492.084,00
9
Dinas Pendapata n da n Pengelol aa n
Keuanga n (52.647.842,00)
10 PPKD DPPK 5.776.894.749,00
11 Kecamatan Tenggi l is Mejoyo (54.500,00)
12 Kecamatan Wonokromo 174.458,00
13 Kecamatan Ja mbanga n (1,00)
14 Kecamatan As em Rowo (16.600,00)
15 Kecamatan La ka rsa ntri 1.500.000,00
16 Kecamatan Sa mbikerep 8.076.756,00
17 Dinas Perta ni an 8.778.545,00
JUMLAH 6.386.336.541,00
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 178
telepon Rp499.529,00
17) Koreksi utang gaji dan tunjangan Rp8.778.545,00.
4.Ekuitas Akhir
Saldo akhir ekuitas sebesar Rp37.759.280.419.175,53 dan Rp37.850.011.942.479,20
merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2016 dan 2015 sesuai dengan yang tercatat dalam
Laporan Neraca Pemerintah Kota Surabaya per 31 Desember 2016.
5.6 PENJELASAN KOMPONEN – KOMPONEN ARUS KAS
A. INFORMASI UMUM
Pengelolaan pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas dan
transparansi dari instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
kepada masyarakat.
Dengan akuntabilitas dapat ditentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan
penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut
adalah dengan penyajian laporan keuangan yang handal, tepat waktu dan dipublikasikan
kepada masyarakat. Dengan diberlakukan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Surabaya
harus menyiapkan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan kepada DPRD.
Untuk hal tersebut Pemerintah Kota Surabaya berkewajiban menyusun laporan keuangan
dalam rangka memenuhi persyaratan pertanggungjawaban dan transparansi kepada DPRD
serta masyarakat.
Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Surabaya telah meng-implementasikan
Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (SABK) dan Sistem Administrasi Penatausahaan
Anggaran (SAPA) menghasilkan antara lain laporan keuangan yang terdiri dari Laporan
Realisasi APBD, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua
kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Pada Tahun Anggaran 2015 Pemerintah Kota Surabaya telah meng-implementasikan
e Accounting berbasis akrual, Sistem Anggaran Berbasis Kinerja (SABK) dan Sistem
Administrasi Penatausahaan Anggaran (SAPA) menghasilkan antara lain laporan keuangan
yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan
atas Laporan Keuangan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 179
Tahun 2011 dan Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana
telah diubah dengan kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011, Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota
Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota
Nomor 10 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya dan
Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Nomor 75 tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya.
Penyajian Laporan Keuangan
- Pelaporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara
penuh kegiatan Pemerintah Daerah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan,
serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali terhadap
aktiva tetap apabila tidak diperoleh harga perolehan digunakan harga perolehan
yang diestimasikan
- Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasian yaitu merupakan
kombinasi dasar kas dengan dasar akrual
- Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.
LaporanArus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai arus kas
masuk dan arus kas keluar selama periode akuntansi, serta saldo kas pada awal dan
pada akhir periode akuntansi.
Arus kas disajikan ke dalam kelompok aktivitas operasi, aktivitas investasi non
keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran (Perhitungan Fihak Ketiga).
1.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Aktivitas operasi adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk
kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi.
Arus bersih kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam
menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.
Arus masuk kas dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan:
a. Penerimaan Pajak Daerah
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 180
b. Penerimaan Retribusi Daerah
c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
d. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
e. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Pajak
f. Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
g. Penerimaan dari Dana Alokasi Umum
h. Penerimaan dari Dana Alokasi Khusus
i. Penerimaan Dana Penyesuaian
j. Penerimaan dari Dana Penyesuaian
k. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Propinsi
l. Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Propinsi
m. Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi
n. Penerimaan Hibah
o. Penerimaan Dana Darurat
p. Penerimaan Lainnya
q. Penerimaandari Pendapatan Luar Biasa
Arus keluar kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
a. Pembayaran Pegawai
b. Pembayaran Barang dan Jasa
c. Pembayaran Bunga
d. Pembayaran Subsudi
e. Pembayaran Hibah
f. Pembayaran Bantuan Sosial
g. Pembayaran Tak Terduga
h. Pembayaran Bagi Hasil Pajak
i. Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
j. Pembayaran Bagi Hasil Lainnya
k. Pembayaran Bantuan Keuangan
l. PembayaranKejadian Luar Biasa
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap
yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi pemerintahan dan
menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang.
Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan diperoleh dari
pendapatan atas pelepasan/penjualan aset tetap.
Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan diperoleh dari pembelian
aset tetap atau belanja modal.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 181
3.Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Aktivitas pendanaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana
pembiayaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan
surplus atau menutup defisit anggaran.
Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:
a. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
b. Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
c. Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
d. Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
e. Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
f. Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
g. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara
h. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
i. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan terdiri dari:
a. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
b. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
c. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
d. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
e. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
f. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
g. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
h. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
i. Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
4. Arus Kas dari Aktivitas Transistoris
Aktivitas Transistoris adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak
mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan
dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran
yang dilakukannya.
Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini
bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik fihak ketiga. Transaksi
transistoris berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).
Transaksi Transistoris meliputi:
1. Arus Masuk Kas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 182
Penerimaan perhitungan fihak ketiga (PFK) yaitu penerimaan kas daerah yang
berasal dari potongan pembayaran (SP2D), seperti Pajak penghasilan, potongan
Taspen, Askes, Taperum dan potongan untuk fihak ketiga lainnya.
2. Arus Keluar Kas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK) yaitu pengeluaran kas daerah
untuk penyetoran pungutan atau potongan yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang berhak.
C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS
1. Arus Kas dari
Aktivitas Operasi
Tahun 2016 Tahun 2015
Rp1.461.352.650.884,05 Rp1.912.249.251.095,97
Arus Kas dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2016 dan Tahun 2015
masing-masing surplus sebesar Rp1.461.352.650.884,05 dan Rp1.912.249.251.095,97
Jumlah tersebut merupakan jumlah kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk
operasi dikurangi dengan arus kas keluar operasi. Rincian arus kas dari aktivitas operasi
sebagai berikut:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 183
No. Uraian Tahun 2016 (Rp) Tahun 2015 (Rp)
1. Pajak Daerah 3.000.152.384.487,00 2.738.899.424.558,362. Retribusi Daerah 339.208.003.005,87 537.221.184.663,13
3.Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
131.847.096.407,00 135.324.221.731,02
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 616.865.165.083,66 622.657.241.636,46
5. Dana Bagi Hasil Pajak 393.908.771.611,00 206.314.915.900,00
6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 18.880.139.043,00 23.946.332.783,007. Dana Alokasi Umum 1.233.380.404.000,00 1.147.385.486.000,00
8. Dana Alokasi Khusus 294.850.212.000,00 7.125.690.000,009. Dana Otonomi Khusus - -
10. Dana Penyesuaian - 463.025.317.000,0011. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi 786.702.579.850,00 707.673.658.856,00
12. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Propinsi - -13. Bantuan Keuangan Propinsi 2.825.400.000,00 3.107.400.000,00
14. Hibah - -15. Dana Darurat - -
16. Penerimaan Lainnya 5.000.000.000,00 24.802.882.000,0017. Pendapatan Luar Biasa - -
6.823.620.155.487,53 6.617.483.755.127,97
1. Pembayaran Pegawai 2.540.955.293.099,00 2.326.417.553.360,00
2. Pembayaran Barang dan Jasa 2.586.690.389.712,00 2.133.316.943.992,00
3. Pembayaran Bunga - -
4. Pembayaran Subsidi - -
5. Pembayaran Hibah 19.005.408.000,00 244.767.435.680,00
6. Pembayaran Bantuan Sosial 214.488.143.792,48 -
7. Pembayaran Tidak Terduga - -
8. Pembayaran Bagi Hasil Pajak - -
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi - -
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -
Pembayaran Bantuan Keuangan 1.128.270.000,00 732.571.000,00
8. Pembayaran Kejadian Luar Biasa - -
5.362.267.504.603,48 4.705.234.504.032,001.461.352.650.884,05 1.912.249.251.095,97
Arus Masuk Kas:
Jumlah Arus Masuk Kas
Jumlah Arus Kas KeluarJumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
Arus Keluar Kas:
Jumlah Arus Masuk Kas Tahun 2016 dan 2015 dari Pendapatan PajakDaerah adalah
sebesar Rp3.000.152.510.888,00 dan Rp2.738.899.424.558,36 terdiri dari:
No. Pajak Daerah 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Pajak Hotel 216.178.554.131,00 187.821.983.629,85
2. Pajak Restoran 330.838.390.097,00 289.180.317.131,54
3. Pajak Hiburan 59.893.253.172,00 53.608.360.804,97
4. Pajak Reklame 132.291.866.992,00 115.749.218.725,00
5. Pajak Penerangan Jalan 356.557.500.416,00 346.183.406.470,00
6. Pajak Parkir 65.807.572.959,00 56.491.583.995,00
7. Pajak Air Tanah 1.465.716.300,00 1.423.961.530,00
8. Pajak Bumi dan Bangunan 851.202.583.297,00 834.028.175.318,00
9. BPHTB 985.916.947.123,00 854.412.416.954,00
3.000.152.384.487,00 2.738.899.424.558,36Jumlah Pendapatan Pajak
Dengan perincian sebagai berikut :
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 184
No. Pajak Daerah 2016 2015
1 Hotel Bintang Lima 75.471.380.717,00 72.604.382.565,00
2 Hotel Bintang Empat 61.566.220.985,00 49.333.120.594,85
3 Hotel Bintang Tiga 40.733.075.095,00 33.902.460.380,00
4 Hotel Bintang Dua 11.365.582.592,00 6.576.145.823,00
5 Hotel Bintang Satu 1.073.426.558,00 928.971.609,00
6Losmen/Rumah Penginapan/
Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos2.267.781.557,00 1.555.317.213,00
7 Hotel Non Bintang 23.701.086.627,00 22.921.585.445,00
216.178.554.131,00 187.821.983.629,85
1 Restoran 304.054.628.190,00 266.333.996.503,54
2 Katering 26.783.761.907,00 22.846.320.628,00
330.838.390.097,00 289.180.317.131,54
1 Tontonan Film / Bioskop 24.627.618.752,00 20.467.591.595,00
2 Hiburan Non Bioskop 32.759.432.430,00 30.340.937.246,97
3 Hiburan Insidentil 2.506.201.990,00 2.799.831.963,00
59.893.253.172,00 53.608.360.804,97
1ReklamePapan/Billboard/Videotron/Megatron
31.593.512.200,00 29.212.273.200,00
2 Reklame Insidentil 15.600.011.100,00 15.924.583.500,00
3 Reklame Terbatas 85.098.343.692,00 70.612.362.025,00
132.291.866.992,00 115.749.218.725,00
1 Pajak Penerangan Jalan PLN 356.050.141.618,00 345.689.449.375,00
2 Pajak Penerangan Jalan Non PLN 507.358.798,00 493.957.095,00
356.557.500.416,00 346.183.406.470,00
1 Pajak Parkir 65.807.572.959,00 56.491.583.995,00
65.807.572.959,00 56.491.583.995,00
1 Pajak Air Bawah Tanah 1.465.716.300,00 1.423.961.530,00
Jumlah Pajak Air Tanah 1.465.716.300,00 1.423.961.530,00
1 Pajak bumi Bangunan 851.202.583.297,00 834.028.175.318,00
851.202.583.297,00 834.028.175.318,00
1Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan
985.916.947.123,00 854.412.416.954,00
985.916.947.123,00 854.412.416.954,00
3.000.152.384.487,00 2.738.899.424.558,36
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Jumlah Pajak Hotel
Jumlah Pajak Restoran
Jumlah Pajak Hiburan
Jumlah Pajak Reklame
Jumlah Pajak Penerangan Jalan
Jumlah
Jumlah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
Total
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Bumi Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Jumlah Pajak Parkir
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 185
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar
Rp339.208.003.005,87 dan Rp537.221.184.663,13 terdiri dari:
No. Retribusi 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1.Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinas
Kesehatan)10.050.799.500,00 10.138.439.000,00
2.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Dinas Kebersihan
dan Pertamanan)31.042.168.150,00 30.807.938.938,00
3.Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil (Dinas
Catatan Sipil)0,00 0,00
4.Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Dinas
Kebersihan dan Pertamanan)2.800.470.000,00 2.589.680.000,00
5.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Dinas
Perhungan)23.550.476.000,00 17.332.663.000,00
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan) 12.456.580.000,00 11.899.865.000,00
7.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Dinas
Kebakaran)802.126.600,00 1.729.027.900,00
8.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang)1.210.435.755,00 1.612.695.770,00
9.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunisasi (Dinas
Komunikasi dan Informatika)0,00 0,00
10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 1.189.575.350,00 701.880.680,00
11 Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Bhakti Darma Husada 0,00 0,00
12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair dalam Bentuk Tinja 242.865.000,00 0,00
13 Retribusi Terminal (Dinas Perhubungan) 7.515.369.800,00 7.278.830.811,00
14 Retribusi Tempat Khusus Parkir (Dinas Perhubungan) 3.465.452.000,00 2.558.309.000,00
15 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 5.802.721.658,00 5.010.583.379,00
16
Pemakaian Tanah atau Tempat-tempat yang dikuasai oleh
Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Pematusan)
66.959.465.373,23 270.465.586.221,70
17Pemakaian Rumah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota (Dinas
Pengelolaan Bangunan dan Tanah )1.070.512.837,74 876.200.097,43
18 Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan GNI (Dinas Pariwisata) 474.530.000,00 508.830.000,00
19Penggunaan Gedung Gelanggang Remaja Surabaya (Dinas
Pemuda dan Olah Raga)42.410.000,00 56.120.000,00
20 Pemakaian Gedung Serba Guna (Bagian Umum dan Protokol) 1.087.145.000,00 986.317.500,00
21Retribusi Pemakaian Gedung/Fasilitas Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran(Dinas Kebakaran)8.235.000,00 6.500.000,00
22 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Koperasi 447.104.000,00 357.870.000,00
23 Retribusi Pemakaian Usaha Mikro dan Kecil Pertanian 349.494.160,00 322.666.840,00
24Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Dinas Cipta Karya dan
Tata Ruang) 156.277.596.791,90 160.335.137.171,00
25 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 6.209.982.570,00 10.161.649.155,00
26 Retribusi Izin Trayek (Dinas Perhubungan) 627.135.960,00 861.794.000,00
27Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja
Asing (Dinas Tenaga Kerja)5.525.351.500,00 622.600.200,00
339.208.003.005,87 537.221.184.663,13Jumlah Retribusi
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 186
Jumlah Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp131.847.096.407,00 dan
Rp135.324.221.731,02 terdiri dari :
No. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1.Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Daerah (BUMD)124.590.044.806,00 127.358.466.573,02
2.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)/
PT SIER
7.143.436.209,00 7.765.755.158,00
3.
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada
Perusahaan Milik Swasta PT STAR /
Taman Remaja Surabaya
113.615.392,00 200.000.000,00
131.847.096.407,00 135.324.221.731,02Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) terdiri
dari:
No. Penyertaan Modal31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Perusahaan Daerah Air minum 108.429.349.620,00 110.747.902.439,00
2. Perusahaan Daerah Pasar Surya 1.345.646.420,00 2.195.880.553,00
3. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan 0,00 144.687.635,00
4. P.T Bank Pembangunan Daerah Jatim 13.727.468.651,00 13.363.531.110,02
5. P.T Bank Perkreditan Rakyat Jatim 8.777.000,00 14.659.000,00
6 P.T BPR Surya Karsa Utama 400.944.420,00 0,00
6. P.T BPR Surya Artha Utama 677.858.695,00 891.805.836,00
124.590.044.806,00 127.358.466.573,02Jumlah Penyertaan Modal
b) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah (BUMN)
adalah bagian laba PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER).
c) Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan milik swasta adalah bagian
laba PT.STAR/Taman Remaja Surabaya.
Jumlah Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun
2016 Rp618.525.193.795,18 dan tahun 2015 Rp622.657.241.636,46. Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 187
No.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1 Penerimaan Jasa Giro 9.503.335.899,49 12.932.268.358,00
2 Bunga Deposito 98.976.248.099,77 108.085.030.823,42
3 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 12.837.500,00 57.162.300,00
4Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan4.182.998.455,00 5.634.071.223,00
5 Denda Pajak 126.401,00 0,00
6 Denda Retribusi 4.351.297.583,93 4.069.236.571,65
7 Hasil Eksekusi Atas Jaminan 1.213.454.400,00 2.369.945.853,00
8 Pendapatan Pengembalian 435.676.979,00 441.914.505,00
9 Penerimaan Lain-Lain 184.964.743.527,96 209.502.923.154,09
10 Pendapatan BLUD 220.879.029.237,51 196.544.643.848,30
11Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
92.345.326.000,00 83.020.045.000,00
616.865.074.083,66 622.657.241.636,46Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah
Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil pajak tahun 2016 dan tahun
2015sebesar Rp393.908.771.611,00 danRp206.314.915.900,00 terdiri dari:
No. Bagi Hasil Pajak 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Pajak Bumi dan Bangunan 20.489.419.988,00 20.257.853.500,00
2. Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 25, 29 dan 21 350.279.035.415,00 159.419.288.400,00
3. Cukai Hasil Tembakau 23.140.316.208,00 26.637.774.000,00
393.908.771.611,00 206.314.915.900,00Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Jumlah Arus Masuk Kas dari pendapatan bagi hasil sumber daya alam tahun 2016 dan
tahun 2015 sebesar Rp18.880139.043,00 dan Rp23.946.332.783,00 terdiri dari:
No. Bagi Hasil Bukan Pajak31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1. Provisi Sumber Daya Hutan 131.785.267,00 154.600.594,00
2. Iuran Eksplorasi dan Iuran eksploitasi ( Royalti ) 1.575.600,00 40.054.437,00
3. Pungutan Hasil Perikanan 452.025.539,00 703.264.033,00
4. Pertambangan Minyak Bumi 16.137.462.628,00 21.524.381.115,00
5. Pertambangan Gas Bumi 2.098.705.188,00 1.510.416.204,00
6. Pertambangan Panas Bumi 58.190.921,00 13.616.400,00
7 Bagi Hasil dari pertambangan mineral dan batubara 393.900,00 0,00
18.880.139.043,00 23.946.332.783,00Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak
Jumlah Arus Masuk kas dari Dana Alokasi Umum untuk Tahun 2016 adalah sebesar
Rp1.233.380.404.000,00 dan pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp1.147.385.486.000,00.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 188
No. Uraian 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Dana Alokasi Umum 1.233.380.404.000,00 1.147.385.486.000,00
1.233.380.404.000,00 1.147.385.486.000,00Jumlah Dana Alokasi Umum
Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus untuk tahun 2016 sebesar
Rp294.850.212.000,00 dan pada Tahun 2015 sebesar Rp7.125.690.000,00.
No. Uraian 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1.Dana Alokasi Khusus Non
Dana Reboisasi285.850.212.000,00 0,00
2.
Dana Alokasi Khusus
Infrastruktur Publik Daerah
(IPD)
9.000.000.000,00 7.125.690.000,00
294.850.212.000,00 7.125.690.000,00Jumlah Dana Alokasi Khusus
Jumlah Arus Masuk Kas dari Dana Penyesuaian tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar
Rp0,00 danRp463.025.317.000,00terdiri dari:
No. Dana Penyesuaian31 Desember 2016
(Rp)31 Desember 2015
(Rp)
1Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD0,00 702.100.000,00
2Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi
Guru PNSD0,00 462.323.217.000,00
3Dana Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi (DP2D2)0,00 0,00
0,00 463.025.317.000,00Jumlah Dana Penyesuaian
Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Pajak Propinsi tahun 2016 dan tahun
2015sebesar Rp786.702.579.850,00 dan Rp707.673.658.856,00 yang terdiri dari:
No. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1 Pajak Kendaraan Bermotor 300.340.272.063,00 233.952.486.149,002 Bea Nalik Nama Kendaraan Bermotor 243.091.223.503,00 196.568.170.784,003 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 191.185.913.035,00 221.714.674.582,00
4Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan AirBawah Tanah 0,00 0,00
5 Pajak Air Permukaan 1.559.301.959,00 54.254.323.243,006 Pajak Rokok 50.525.869.290,00 1.184.004.098,007 Sumbangan Pihak Ketiga ( SP3 ) 0,00 0,00
786.702.579.850,00 707.673.658.856,00Jumlah Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
Jumlah Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi tahun 2016 dan tahun 2015
sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang terdiri dari:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 189
No. Bagi Hasil Lainnya Provinsi 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Retribusi TERA 0,00 0,00
2. Bagi Hasil RP3HH 0,00 0,00
0,00 0,00Jumlah Bagi Hasil Lainnya Provinsi
Bantuan Keuangan Propinsi tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp2.825.400.000,00
danRp3.107.400.000,00 yang terdiri dari:
No. Bantuan Keuangan Propinsi 31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Bantuan Keuangan dari Propinsi 2.825.400.000,00 3.107.400.000,00
2.825.400.000,00 3.107.400.000,00Jumlah Bagi Hasil Lainnya Provinsi
Jumlah Arus Masuk Kas dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 sebesar
Rp5.000.000.000,00 dan tahun 2015 sebesar Rp24.802.882.000,00, terdiri dari:
No.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
Sah31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Dana Insentif Daerah (DID) 5.000.000.000,00 24.802.882.000,00
5.000.000.000,00 24.802.882.000,00Jumlah Bagi Hasil Lainnya Provinsi
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Pegawai tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar
Rp2.540.955.293.099,00 dan Rp2.326.417.553.360,00. Dalam Belanja Pegawai
termasuk belanja pegawai yang direalisasikan melalui BLUD sebesar
Rp36.328.763.096,00 dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dinas
Kesehatan sebesar Rp26.315.222.800,00 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
No. Belanja Pegawai31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1. Belanja Tidak Langsung 2.092.288.193.728,00 1.949.428.530.122,00
2. Belanja Langsung 448.667.099.371,00 376.989.023.238,00
2.540.955.293.099,00 2.326.417.553.360,00Jumlah Belanja Pegawai
Jumlah Arus Keluar Kas dari Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2016 dan tahun
2015 sebesar Rp2.586.690.389.712,00 dan Rp2.133.316.943.992,00. Dalam Belanja
Barang dan Jasa termasuk Belanja Barang dan Jasa yang direalisasikan melalui BLUD
sebesar Rp140.563.973.777,00 dan Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Dinas Kesehatan sebesar Rp64.750.663.621,00.
Jumlah Belanja Subsidi tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp19.005.408.000,00 untuk
Harga Tebus Raskin dan Rp0,00.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 190
Jumlah Belanja Hibah tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp214.488.143.792,48
danRp244.767.435.680,00 yang terdiri dari:
No. Belanja Hibah31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1. Belanja Hibah kepada Pemerintah 136.257.103.187,48 103.723.489.549,00
1. Belanja Hibah kepada Masyarakat 78.231.040.605,00 141.043.946.131,00214.488.143.792,48 244.767.435.680,00Jumlah Belanja Hibah
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
pada tahun 2016 dan tahun 2015 sebesar Rp1.128.270.000,00 dan
Rp732.571.000,00terdiri dari:
No.
Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1.Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/
Kota 350.000.000,00 0,00
2. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 778.270.000,00 732.571.000,00
1.128.270.000,00 732.571.000,00Jumlah Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2. Arus Kas dari
Aktivitas Investasi
31 Desember 2016 31 Desember 2015
(Rp1.807.494.337.487,00) (Rp1.808.965.986.318,00)
Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2016 dan Tahun 2015
masing-masing defisit sebesar Rp1.807.494.337.487,00 dan Rp1.808.965.986.318,00.
Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus
masuk kas investasi dikurangi dengan arus keluar kas investasi.
Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2016 dan tahun 2015 adalah sebagai
berikut:
2016 (Rp) 2015 (Rp)
1. Penjualan atas Peralatan dan Mesin 1,886,524,004.00 1,445,403,749.00
2.Penerimaan Kembali Investasi Non
Permanen
13,183,336.00 5,865,433.00
1,899,707,340.00 1,451,269,182.00
1. Belanja Modal 1,789,394,044,827.00 1,785,125,255,500.00
2.Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah 20,000,000,000.00 25,292,000,000.00
1,809,394,044,827.00 1,810,417,255,500.00
(1,807,494,337,487.00) (1,808,965,986,318.00)
Uraian
Arus Keluar Kas
Jumlah Arus Masuk Kas Investasi
Jumlah Arus Keluar Kas Investasi
Jumlah Kas Bersih dari Aktivitas
Arus Masuk Kas
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 191
Arus Masuk Kas terdiri dari :
1. Penjualan atas peralatan/perlengkapan kantor tak terpakai senilai Rp1.886.524.004,00
merupakan hasil dari penjualan alat kantor yang sudah tidak terpakai, Kendaraan dan
Penjualan Aset Pemerintah Kota Surabaya.
2. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen sebesar Rp13.183.336,00 merupakan
Penerimaan Kembali Pinjaman dari dana bergulir dari Dinas Koperasi.
Arus Keluar Kas terdiri dari :
1. Belanja Modal tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar Rp1.789.394.044.827,00 dan
Rp1.785.125.255.500,00 merupakan Belanja Modal atas aset tetap termasuk Belanja
Modal BLUD sebesar Rp7.092.802.247,00. Berikut rinciannya:
No. Belanja Modal31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015
(Rp)
1. Belanja Modal Tanah 260,881,230,581.00 180,523,825,499.00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 291,820,586,629.00 369,025,583,047.00
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 604,614,290,149.00 546,051,713,944.00
4.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan
Instalasi 629,706,519,468.00 682,877,162,677.00
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 410,713,000.00 5,900,125,333.00
6.Belanja Modal Aset Lainnya / Tidak
Berwujud 1,960,705,000.00 746,845,000.00
1,789,394,044,827.00 1,785,125,255,500.00Jumlah Belanja Modal
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 yang diberikan
kepada:
d) Perusahaan Daerah Pasar Surya sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar
Surya, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Surat
Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Utama PD. Pasar Surya tanggal 27 Oktober
2016 Nomor : SU-14670/01/X/2016, Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Penyertaan Modal PD. Pasar Surya serta Nota Dinas Laporan Hasil Rapat terkait
Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PD Pasar Surya Tanggal 13
Desember 2016; Nomor : 900/11487.ND/436.2.1/2016
- PD Taman Satwa KBS sebesar Rp10.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya No. 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Taman
Satwa Kebun Binatang Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya No. 17 Tahun 2014, Peraturan Walikota Surabaya No. 69
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Angggaran 2016 dan Surat Ketua Badan Pengawas PD Taman Satwa
Kebun Binatang Surabaya Tanggal 13 Oktober 2016; Nomor :
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 192
27/Ext/BP/PDTS/X/2016; Hal : Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal
ke-4 (empat) PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya serta Nota Dinas
Laporan Hasil Rapat Terkait Penjelasan Permohonan revisi rincian pencairan
Dana Penyertaan Modal ke-4(empat) PD Taman Satwa Kebun Binatang
Surabaya .
3. Arus Kas dari Aktivitas
Pendanaan
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp0,00 Rp0,00
Pada tahun 2016 dan 2015 tidak ada realisasi dari Aktivitas Pendanaan.
4. Arus Kas dari Aktivitas
Transistoris
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp15.369.092.097,00 Rp3.318.626.061,00
Arus kas dari aktivitas non anggaran tahun 2016 sebesar Rp15.369.092.097,00 dan
defisit tahun 2015 sebesar Rp3.318.626.061,00.
Rincian arus kas dari Aktivitas Transistoris tahun 2016 dan tahun 2015 adalah sebagai
berikut:
2016 (Rp) 2015 (Rp)
1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 121.386.884.824,00 110.752.846.973,00
2. Penerimaan sisa UP tahun yang lalu 100.603.033.609,00 83.538.522,00
221.989.918.433,00 110.836.385.495,00
1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 106.294.219.526,00 107.016.727.885,00
2. Pengeluaran sisa UP tahun berjalan 100.326.606.810,00 501.031.549,00
206.620.826.336,00 107.517.759.434,00
15.369.092.097,00 3.318.626.061,00
Jumlah Arus Keluar Kas Investasi
Jumlah Kas Bersih dari AktivitasTransistoris
Arus Masuk Kas
Arus Keluar Kas
Uraian
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas
Transistoris
Arus masuk kas dari transaksi non anggaran Tahun 2016 dan Tahun 2015 sebesar
Rp221.989.918.433,00 dan Rp110.836.385.495,00 terdiri atas penerimaan:
No. Penerimaan Non Anggaran31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Iuran Wajib Pegawai 79.592.108.562,00 80.087.539.336,00
2. Iuran Taperum 1.554.063.398,00 1.580.138.000,00
3. Iuran Jaminan Kesehatan 23.903.963.968,00 24.048.930.837,00
4. Lain-lain PFK 16.336.748.896,00 5.036.238.800,00
5. Penerimaan Sisa UP tahun yang lalu 100.603.033.609,00 83.538.522,00221.989.918.433,00 110.836.385.495,00Jumlah Penerimaan Non Anggaran
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 193
Arus Keluar Kas dari transaksi non anggaran sebesar Tahun 2016 dan Tahun 2015
sebesar Rp206.620.826.336,00 dan Rp107.487.940.234,00 terdiri dari pembayaran
untuk:
No. Pengeluaran Non Anggaran31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Iuran Wajib Pegawai 79.527.359.649,00 80.058.270.114,00
2. Iuran Taperum 1.554.680.000,00 1.578.719.000,00
3. Iuran Jaminan Kesehatan 23.883.657.857,00 24.040.407.909,00
4. Lain-lain PFK 1.328.522.020,00 1.339.330.862,00
5. Penerimaan Sisa UP tahun berjalan 100.326.606.810,00 471.212.349,00206.620.826.336,00 107.487.940.234,00Jumlah Pengeluaran Non Anggaran
5. Saldo Awal Kas di BUD/
Kas Daerah
1 Januari 2016 1 Januari 2015
Rp1.451.423.407.905,58 Rp1.238.263.150.104,76
Saldo kas per tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 masing masing sebesar
Rp1.451.423.407.905,58 dan Rp1.238.263.150.104,76 terdiri atas:
No. Uraian1 Januari 2016
(Rp)
1 Januari 2015
(Rp)
1. Kas di Kas Daerah 1,451,423,407,905.58 1,238,263,150,104.76
1,451,423,407,905.58 1,238,263,150,104.76Jumlah Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah
6. Saldo Awal Kas di BLUD
1 Januari 2016 1 Januari 2015
Rp0,00 Rp92.413.827.517,85
Saldo kas per tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp0,00 dan
Rp92.413.827.517,85terdiri atas:
No. Uraian1 Januari 2016
(Rp)
1 Januari 2015
(Rp)
1. Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie 0,00 92.413.827.517,85
2.Kas di BLUD RSUD Bhakti Dharma
Husada0,00 0,00
0,00 92.413.827.517,85Jumlah Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah
7. Saldo Awal Kas di
Bendahara Kapitasi
1 Januari 2016 1 Januari 2015
Rp0,00 Rp14.144.539.444,00
Saldo kas per tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp0,00dan
Rp14.144.539.444,00terdiri atas:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 194
No. Uraian1 Januari 2016
(Rp)
1 Januari 2015
(Rp)
1. Kas di Bendahara Kapitasi 0,00 14.144.539.444,00
0,00 14.144.539.444,00Jumlah Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah
8. Saldo Akhir Kas
31 Desember 2016 31 Desember 2015
Rp1.134.538.317.146,90 Rp1.463.776.901.557,85
Saldo akhir kas per tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp1.134.538.317.146,90 dan Rp1.463.776.901.557,85 terdiri atas:
No. Uraian31 Desember 2016 (Rp) 31 Desember 2015 (Rp)
1. Kas Daerah 1.120.650.813.399,63 1.290.168.646.277,43
2. Kas di Bendahara Pengeluaran 326.606.810,00 501.031.549,00
3. Kas di Bendahara Penerimaan 247.687.400,00 102.002.060,00
4. Kas di Kas Lainnya 628.154.262,00 0,00
5. Kas BLUD dr.M. Soewandhie 0,00 112.628.499.904,21
6. Kas BLUD Bhakti Dharma Husada 0,00 16.253.501.082,94
7. Kas di Bendahara Kapitasi 0,00 32.372.760.641,00
8. Kas di Bendahara BOS 12.685.055.275,27 11.750.460.043,27
1.134.538.317.146,90 1.463.776.901.557,85Jumlah Saldo Akhir Kas
Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp326.606.810,00 terdiri
dari:
No. Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2016
1 Dinas Sosial 62.827.600,00
2 Dinas Pemuda dan Olahraga 13.000,00
3 Sekretariat DPRD 247.714.620,00
4 Kecamatan Bulak 16.051.590,00
326.606.810,00Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran
Sisa Uang Persediaan (UP) sebesarRp326.606.810,00 dari Dinas Sosial, Dinas Pemuda
dan Olahraga, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Bulak telah disetor kembali oleh
Bendahara Pengeluaran SKPD ke Kas Daerah pada Tahun 2017.
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp247.687.400,00
merupakan pendapatan Tahun 2016 yang baru dapat disetor oleh bendahara penerimaan
ke Kas Daerah pada Tahun 2017, yang terdapat pada SKPD:
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 195
No. Kas di Bendahara Penerimaan Jumlah (Rp)
1 Dinas Perhubungan 112,300,900.00
2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 87,580,000.00
3 Dinas Kesehatan 45,789,500.00
4 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 2,017,000.00247,687,400.00Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Kas Lainnya sebesar Rp628.154.262,00 merupakan Utang belanja TPP
Kecamatan Sukomanunggal tahun 2016 baru diselesaikan tahun 2017.
Kas di BLUD RSUD dr. M. Soewandhie per 31 Desember 2016 sebesar
Rp32.536.227.740,98.
Kas di BLUD RSUD Bhakti Dharma Husada per 31 Desember 2016 sebesar
Rp33.239.263.363,68.
Kas di Bendahara Kapitasi JKN Dinas Kesehatan per 31 Desember 2016 sebesar
Rp31.647.962.220,00.
Kas Dana BOS Dinas Pendidikan per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.663.707.653,27.
5.7. PENJELASAN LAIN - LAIN
Saldo Akhir Kas pada Laporan Arus Kas sebesar Rp1.134.538.317.146,90 terdiri atas SILPA
sebesar Rp1.076.381.729.124,87, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Kecamatan
Sukomanunggal berupa Utang belanja TPP sebesar Rp628.154.262,00, dan Kas Dana Bos
sebesar Rp12.685.055.275,27. SILPA terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar
Rp994.779.415.849,97, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp326.606.810,00, Kas di
Bendahara Penerimaan sebesar Rp247.687.400,00, Kas di BLUD sebesar
Rp65.775.491.104,66, dan Kas di Bendahara Kapitasi sebesar Rp31.647.962.220,00,
dikurangi Utang PFK sebesar Rp16.395.434.259,76.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 196
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
A. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta juridiksi tempat entitas tersebut berada
Kota Surabaya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Sesuai
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Pemerintah Kota Surabaya merupakan entitas pelaporan yang mempunyai
kewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Pemerintah Kota Surabaya merupakan daerah otonom yang berada di wilayah Propinsi
Jawa Timur, secara administratif terbagi ke dalam 31 Kecamatan dan 160 Kelurahan. Secara
geografis terletak pada posisi 07.21‘ Lintang selatan dan 112.36’ – 112.54’ Bujur Timur yang
berbatasan langsung dengan selat Madura di sebelah Utara, selat Madura di sebelah Timur,
Kabupaten Sidoarjo di sebelah Selatan dan Kabupaten Gresik di sebelah Barat.
Luas Wilayah Kota Surabaya 33.306,30 km2 dengan bentuk permukaan lahan wilayah
Kota Surabaya 3 – 6 meter diatas permukaan laut (dataran rendah) kecuali di bagian selatan
terdapat dua bukit landai di daerah lidah dan gayungan dengan ketinggian 25 – 50 meter di atas
permukaan laut.
B. Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya
Pemerintah Kota Surabaya merupakan organisasi Pemerintah yang menyelenggarakan
urusan pemerintah di daerah, sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan
kewenangannya sendiri Pemerintah Kota Surabaya juga menyelenggarakan kewenangan
pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas
pembantuan.
C. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan Operasional bagi Pemerintah
Kota Surabaya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang spesifik mengatur kewenangan dari Pemerintah Kota Surabaya.
D. Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan
Dalam Tahun 2016 terjadi beberapa kali mutasi dan penggantian beberapa pejabat di
Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
E. Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan
Pada periode Tahun Anggaran 2016 tidak terdapat penggabungan atau pemekaran entitas.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 197
F. Putusan Pengadilan Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota Surabaya Tahun
Anggaran 2016
Pada periode tahun anggaran 2016 terdapat hak dan kewajiban Pemerintah Kota Surabaya
yang masih menunggu putusan pengadilan sebagai berikut :
No. PermasalahanKewajiban Bayar
Pemerintah Kota SurabayaKeterangan
1. Perkara nomor
581/Pdt.G/2002/PN.Sby.
Jis. 1503 K/Pdt/2004
terkait dengan wanprestasi
atas Perjanjian Kerjasama
Pembangunan dan
Pengelolaan Jembatan
Penyeberangan di Jalan
Mayjen. Sungkono
Surabaya tanggal 30 Juni
1996 Nomor :
611.52/3251/402.5.08/199
6 dengan PT. Gawih Jaya.
1. Menghukum Pemerintah Kota
Surabaya membayar kerugian
materiil kepada PT. Gawih Jaya
sebesar Rp. 245.000.000,- (dua
ratus empat puluh lima juta
rupiah).
2. Menghukum Pemerintah Kota
Surabaya untuk membayar
kerugian atas hilangnya prestasi
dan hak pengelolaan sebesar Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta
rupiah).
3. Menghukum Pemerintah Kota
Surabaya membayar kerugian
immateriil kepada PT. Gawih
Jaya sebesar Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah).
4. Menghukum Pemerintah Kota
Surabaya membayar uang paksa
sebesar Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) per-hari sejak
putusan berkekuatan hukum
tetap.
- Berkekuatan hukum tetap.
- Belum dibayar karena sedang ada
pembicaraan dengan PT Gelora
Jaya (Group PT Gawih Jaya) yang
pada intinya, jika PT. Gelora Jaya
diberi kesempatan untuk menyewa
JPO di Jln. Mayjend Sungkono
maka Pemkot Surabaya
dibebaskan dari kewajiban
membayar sesuai dengan putusan
pengadilan.
2. Perkara nomor
655/Pdt.G/2006/PN.Sby.
terkait dengan wanprestasi
atas kesepakatan
pemeliharaan dan
perbaikan kendaraan
angkut sampah melalui
Surat Perintah Kerja
(SPK) antara Dinas
Kebersihan Kota Surabaya
dengan PT. Sarana Panca
Sakti, cs.
Menghukum Dinas Kebersihan Kota
Surabaya untuk membayar kepada
PT. Sarana Panca Sakti, cs. biaya
pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp.
290.485.000,- (dua ratus sembilan
puluh juta empat ratus delapan puluh
lima ribu rupiah).
- Berkekuatan hukum tetap
- Pemerintah Kota Surabaya melalui
SKPD Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Surabaya sudah
melakukan pembayaran
berdasarkan :
1. Berita Acara Pelaksanaan Isi
Putusan Secara Sukarela
Nomor :
01/EKS/2010/PN.Sby Jo.
Nomor :
655/Pdt.G/2006/PN.Sby.
tanggal 16 Desember 2015.
2. Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor :
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 198
No. PermasalahanKewajiban Bayar
Pemerintah Kota SurabayaKeterangan
PJ16298/LS/XII/2015 tanggal
28 Desember 2015.
3. Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor :
PJ16713/LS/XII/2015 tanggal
28 Desember 2015.
4. Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor :
PJ16413/LS/XII/2015 tanggal
28 Desember 2015.
5. Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor :
PJ16712/LS/XII/2015 tanggal
28 Desember 2015.
6. Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor :
PJ16417/LS/XII/2015 tanggal
28 Desember 2015.
3. Perkara nomor
85/Pdt.G/2008/PN.Sby.
Jis. 684PK/Pdt/2012
terkait dengan ganti rugi
jalan tembus Mayjend.
Sungkono menuju gudang
peluru Kel. Dukuh Pakis
kepada Linda Handayani
Nyoto.
1. Menghukum PT. Inti Insan
Lestari dan Dinas Bina Marga
dan Pematusan Kota Surabaya
secara tanggung renteng untuk
membayar kepada Linda
Handayani Nyoto sebagian
kerugian yang diderita, dengan
rincian :
Kerugian materiil berupa
terpotongnya tanah seluas 923
m2 dikalikan dengan harga jual
obyek pajak yaitu
Rp. 4.155.000,- per-M2 Rp.
3.835.065.000,- (tiga milyar
delapan ratus tiga puluh lima
juta enam puluh lima ribu
rupiah) secara tunai dan
sekaligus.
- Berkekuatan hukum tetap
- Belum dibayar karena Pemerintah
Kota Surabaya sedang meminta
penjelasan ke Pengadilan tentang
pengertian tanggung renteng
antara Pemerintah Kota Surabaya
dan PT. Inti Insan Lestari.
- Bahwa saat ini Pemerintah Kota
Surabaya juga sedang melakukan
gugatan kepada PT. Inti Insan
Lestari dengan register perkara
209/Pdt.G/2014/PN.Sby. terkait
kewajiban untuk membayar uang
kepada Sdri. Linda Handayani
Nyoto (saat ini proses banding)
4. Perkara nomor
134/Pdt.G/2009/PN.Sby
Jis 461PK/Pdt/2013 terkait
dengan Pembelian suku
cadang truck dari UD.
Rahadiant oleh Dinas
Kebersihan dan
Menyatakan harga pembelian suku
cadang termasuk PPN 10 % yang
dibeli oleh Pemerintah Kota
Surabaya dari UD. Rahadiant yang
belum dibayar oleh Pemerintah Kota
Surabaya sebesar Rp. 149.946.000,-
(saratus empat puluh sembilan juta
- Berkekuatan hukum tetap
- Pemerintah Kota Surabaya melalui
SKPD Dinas Kebersihan dan
Pertamanan Kota Surabaya sudah
melakukan pembayaran
berdasarkan :
1. Berita Acara Pelaksanaan Isi
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 199
No. PermasalahanKewajiban Bayar
Pemerintah Kota SurabayaKeterangan
Pertamanan. sembilan ratus empat puluh enam
ribu rupiah).
Menghukum Pemerintah Kota
Surabaya untuk membayar ganti
rugi atas keterlambatan pembayaran
pembelian suku cadang truck kepada
UD. Rahadiant sebesar 6% per tahun
dari Rp. 136.314.745,- (seratus tiga
puluh enam juta tiga ratus empat
belas ribu tujuh ratus empat puluh
lima rupiah).
Putusan Secara Sukarela
Nomor : 09/EKS/2013/PN.Sby
Jo. Nomor :
134/Pdt.G/2009/PN.Sby.
tanggal 16 Desember
2015.
2. Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor :
PJ16124/LS/XII/2015 tanggal
23 Desember 2015.
5. Perkara nomor
651/Pdt.G/2009/PN.Sby
Jis. 2374K/Pdt/2011
terkait dengan kantor
Kelurahan Dr. Soetomo.
Memerintahkan Pemerintah Kota
Surabaya membayar ganti kerugian
kepada Ny. Widianti Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
setiap tahun terhitung sejak tahun
1995 sampai adanya pengosongan
dan penyerahan obyek sengketa
kepada Ny. Widianti.
- Berkekuatan hukum tetap
- Belum dibayar karena masih
proses Peninjauan Kembali
6. Perkara nomor
425/Pdt.G/2010/PN.Sby.
Jis. 341PK/Pdt/2014
terkait dengan sengketa
kepemilikan tanah yang
digunakan untuk SDN
Gading III terletak di
Kelurahan Gading,
Kecamatan Tambaksari,
Surabaya antara
Pemerintah Kota dengan
Ny. Sri Prapti, BA.
1. Menghukum Pemerintah Kota
Surabaya untuk membayar ganti
rugi materiil kepada Ny. Sri
Prapti, BA sebesar Rp.
1.009.974.382,43,- (satu milyar
sembilan juta sembilan ratus
tujuh puluh empat ribu tiga ratus
delapan puluh dua koma empat
puluh tiga rupiah).
2. Menghukum Pemerintah Kota
Surabaya untuk membayar uang
paksa (dwangsom) sebesar
Rp. 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) per hari, terhitung sejak
putusan ini berkekuatan hukum
tetap, sampai dengan adanya
pelaksanaan putusan perkara ini.
- Berkekuatan hukum tetap.
- Pemerintah Kota Surabaya melalui
SKPD Dinas Pengelolaan
Bangunan dan Tanah Kota
Surabaya sudah melakukan
pembayaran berdasarkan :
1. Berita Acara Pelaksanaan Isi
Putusan Secara Sukarela
Nomor : 58/EKS/2013/PN.Sby
Jo. Nomor :
425/Pdt.G/2010/PN.Sby.
tanggal 14 Desember
2015.
2. Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D) Nomor :
NP11800/LS/XII/2015 tanggal
15 Desember 2015.
7 Perkara Nomor
604/Pdt.G/2010/PN.Sby
Jis 1367 K/PDT/2011
terkait dengan permintaan
Menghukum para Tergugat secara
tanggung renteng membayar biaya
penyesuaian harga pembangunan
Stadion di Wilayah Barat Surabaya
- Berdasarkan Relaas
Pemberitahuan Putusan Kasasi
Kepada Kuasa Pemohon Kasasi
Nomor : 1367 K/Pdt/2011 Jo.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 200
No. PermasalahanKewajiban Bayar
Pemerintah Kota SurabayaKeterangan
penyesuaian harga
pembangunan stadion
surabaya barat dengan PT.
Adhi Karya (Persero).
dengan nilai total sejumlah Rp.
29.365.543.000 (dua puluh sembilan
milyard tiga ratus enam puluh lima
juta lima ratus empat puluh tiga
rupiah) kepada Penggugat
dibayarkan setelah perkara ini
berkekuatan hukum tetap.
Nomor : 667/PDT/2010/PT.SBY
Jo. Nomor :
604/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal
21 Mei 2015 :
Mengadili :
- Mengabulkan permohonan
kasasi dari para Pemohon
Kasasi : IR. SUSPRIJANTO,
MM., KEPALA DINAS
CIPTA KARYA dan TATA
RUANG KOTA SURABAYA
dan WALIKOTA
SURABAYA selaku
PEMERINTAH KOTA
SURABAYA tersebut ;
- Membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya
No. 667/PDT/2010/PT.SBY,
tanggal 22 Desember 2010
yang membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Surabaya
No. 604/PDT.G/2010/PN.SBY
tanggal 27 September 2010 ;
Mengadili Sendiri :
- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Termohon
Kasasi/Penggugat/Terbanding
untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan
yang dalam tingkat kasasi ini
ditetapkan sebesar Rp.
500.000,- (lima ratus ribu
rupiah).
8. Perkara nomor
81/Pdt.G/2011/PN.Sby.
Jis. 997K/Pdt/2013 terkait
dengan Perbuatan
melanggar hukum tidak
melaksanakan Perjanjian
Perdamaian tanggal
5 Desember 2006 dan
putusan Pengadilan Negeri
Surabaya No.
Menghukum Pemerintah Kota
Surabaya untuk membayar ganti
kerugian berupa :
1. Pembayaran hasil setoran ke 15
dan 16 sebesar
Rp3.336.399.500,- (tiga milyar
tiga ratus tiga puluh enam juta
tiga ratus tiga puluh sembilan
ribu lima ratus rupiah).
2. Beban bunga 6% per tahun atas
- Berkekuatan hukum tetap.
- Belum dibayar karena masih
proses Peninjauan Kembali
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 201
No. PermasalahanKewajiban Bayar
Pemerintah Kota SurabayaKeterangan
624/Pdt.G/2006/PN.Sby
tanggal 7 Desember 2006
dengan PT. Unicomindo.
keterlambatan pemenuhan
setoran hasil usaha ke 15 dan 16
Rp. 800.721.480,- (delapan ratus
juta tujuh ratus dua puluh satu
ribu empat ratus delapan puluh
rupiah).
9. Perkara No.
649/Pdt.G/2012/PN.Sby
jo. 77/PDT/2014/PT.Sby
terkait dengan
penyesuaian perhitungan
rupiah terhadap dollar
Amerika untuk setoran
hasil usaha 13, 14, 15 dan
16 dalam Kontrak Bagi
Hasil Usaha dan
Perjanjian Manajemen
antara Pemerintah Kota
Surabaya dengan PT.
Unicomindo Perdana
dalam rangka
pembangunan instalasi
pembakaran Sampah No.
658.1/11/402.2.02/1989
tanggal 2 Juli 1989 Jo.
Addendum Kesatu
Kontrakl Bagi Hasil
Nomor
658.1/34/402.1.02/1989
tertanggal 16 Nopember
1989 jo. Addendum
Kedua Kontrak Bagi Hasil
Nomor
658.1/14/402.1.02/94
tertanggal 7 Maret 1994
jo. Surat Penetapan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
658.1/183/PUMDA
tertanggal 18 April 2000.
Menghukum Pemerintah Kota
Surabaya karenanya sebagai akibat
wanprestasi kepada PT. unicomindo
Perdana untuk membayar
penyesuaian perhitungan kurs rupiah
terhadap dollar Amerika untuk
setoran hasil usaha ke 13, 14, 15 dan
16, pembebanan bunga atas
keterlambatan pembayaran, denda
pembayaan, denda akibat potensi
keuntungan yang hilang, distress
cost dan biaya tenaga kerja menjaga
aset investasi selama 12 tahun,
sehingga seluruhnya sejumlah
Rp. 104.241.354.128 (seratus empat
milyar dua ratus empat puluh satu
juta tiga ratus lima puluh empat ribu
seratus dua pulu delapan rupiah).
- Belum berkekuatan hukum tetap
- Belum dibayar karena masih
proses Kasasi
10. Perkara No.
590/Pdt.G/2014/PN.Sby
terkait dengan perbuatan
melanggar hukum yang
Menghukum Pemerintah Kota
Surabaya untuk membayar ganti
kerugian berupa :
1. Membayar uang kompensasi
- Berkekuatan Hukum Tetap
- Belum dibayar karena masih
proses Peninjauan Kembali
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 202
No. PermasalahanKewajiban Bayar
Pemerintah Kota SurabayaKeterangan
dilakukan Tedjo Bawono
dalam pembuatan
perjanjian dan perikatan
lainnya terkait pengalihan
pengelolaan Kolam
Renang Brantas (KRB).
sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima
milyar rupiah) untuk biaya
perawatan bangunan dan
lingkungan cagar budaya atas
persil kolam renang Brantas
terletak di jalan Irian Barat No.
37-39 Kelurahan Gubeng,
Kecamatan Gubeng, Kota
Surabaya.
2. Membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) setiap hari apabila lalai
menerbitkan kembali Ijin
Mendirikan Bangunan (IMB)
dan memperpanjang Ijin Hiburan
Umum kolam renang No.
435/005/402.6.04/1998 tanggal
20 Februari 1998 serta
menerbitkan kembali Nop SPPT
PBB No. 35.78.060.004.017-
0058 atas nama Tedjo Bawono.
______________________________________________________________________________________
Pemerintah Kota Surabaya Catatan atas Laporan Keuangan 203
BAB VII
PENUTUP
Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016, dapat
disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran stratejik yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja
Tahunan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut
belum sepenuhnya tercapai 100%. Diharapkan Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat
menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan
keuangan dan menjelaskan Laporan Keuangan lembar muka (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan
Laporan Arus Kas). Berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Kota Surabaya selama ini akan
selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai
hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja
Pemerintah Kota Surabaya.
Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2016 ini diharapkan dapat
memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Surabaya dalam penyampaian laporan Keuangan.
Pemerintah Kota Surabaya telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan
kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Surabaya di masa yang akan datang serta sejalan
dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.
Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2016 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak
menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode
berikutnya.
Surabaya, .
WALIKOTA SURABAYA
TRI RISMAHARINI