8/18/2019 Caju 1436421912

1/6

http://sumut.kemenag.go.id/07/05/2015

1

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI TRANSFORMASIPERAN KEPEMIMPINAN SPRITUAL

Oleh : H.Suten Hasibuan *)

ABSTRAK

Korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sangat fenomenal danmembudaya dalam perjalanan bangsa-bangsa di dunia. Dilihat dari aspek historis,praktek korupsi sudah setua sejarah manusia. Di Indonesia, potret korupsimerupakan salah satu sisi terburuk sejarah penyelenggaraan berbangsa danbernegara. Menurut catatan seorang mantan penasehat Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Hemahua (2006), sekitar 90% PNS melakukan korupsi, baik

beruapa korupsi waktu, pungli, maupun mark-up kecil-kecilan sampai besar-besaran; dari level pegawai paling rendah sampai pejabat penyelenggara palingtinggi. Semua ramai-ramai melakukan korupsi dengan modus yang begitu rapi dansistematis. Maka betul apa yang pernah dikatakan Bung Hatta bahwa korupsi telahmembudaya, korupsi menjadi bagian dari way of life, karena norma-normanyasudah menjadi bagian dari sistem manajemen penyelenggaraan Negara (JurnalTransparansi Edisi 25/Oktober 2000). Inilah salah satu sisi buram potret sejarahIndonesia, sejarah yang selalu diwarnai refleksi budaya dan mentalitas para birokratdan elit politik yang korup.

Key word : Strategi, pemberantasan, Korupsi, Transformasi.

A. PendahuluanPemerintah sejak zaman orde lama sampai dengan era reformasi sebenarnya

menaruh perhatian terhadap pemberantasan korupsi.

Saya mencatat, terdapat lebih dari selusin dasar hukum antikorupsi berikut aturan

pelaksanaannya yang pernah diterapkan di Negeri ini, namun ironisnya, sampai saat ini

Indonesia masih selalu menjadi “juara bertahan” korupsi .(meminjam istilah Mundzar

Fahman,2004). Lihat misalnya, hasil survey PERC ( Political and Economic Risk

Consultancy ), menunjukkan bahwa dari 13 negara Asia yang disurvey, Indonesia

menduduki peringkat ke-3 sebagai negara terkorup di Asia setelah Filipina dan thailand.(

Jawa Pos, 11 Maret 2008). Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak

cukup hanya dengan memberlakukan hukum kasus perkasus, melainkan harus ada gerakan

budaya yang mampu merekonstruksi nilai-nilai luhur budaya antikorupsi, dan

menginternalisasikannya ke dalam budayakerja birokrasi pemerintah kita.

8/18/2019 Caju 1436421912

2/6

http://sumut.kemenag.go.id/07/05/2015

2

Pertanyaannya adalah, bisakah budaya antikorupsi itu diciptakan di instansi

pemerintah ? Bagaimana cara mentranspormasi budaya antikorupsi dan

mengimplementasikannya ke dalam budaya kerja birokrasi pemerintah sehingga tercipta

sistem penyelenggaraan negara menuju good givernance dan clean governance ?

B. Akar Budaya Korupsi

Persoalan korupsi tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah dan budaya. Korupsi

telah berkar jauh kemasa silam, tidak saja di Indonesia, tetapi hampir di semua bangsa.

Korupsi akan senantiasa timbul jika dalam budaya suatu msyarakat tidak ada nilai yang

memisahkan secara tajam antara milik masyarakat dengan milik pribadi. Pihak yang dapat

melakukan pengaburan antara milik masyarakat dengan milik pribadi itu tentulah para

penguasa. Di masa feodal, baik di Eropa maupun di Asia termasuk Indonesia, tanah-tanah

yang luas dianggap milik raja, dan raja berhak memungut pajak , ongkos sewa dan upeti

dari rakyat yang menduduki dan memanfaatkan tanah itu. Bahkan sering pula rakyat

diharuskan membayar dengan “ tenaga kasar”, bekerja untuk memenuhi berbaga i

keperluan para penggede. Di masa itu, kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada rakyat

itu dilakukan dalam kerangka adat, budaya, kebiasaan turun-temurun, dan apa yang

dilakukan para penggede dan Raja dianggap patut dan wajar saja.Korupsi yang kini

meraja lela di Indonesia berakar pada masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “

birokrasi patrimonial” dalam kerangka kekuasaan feodal. (Mochtar Lubis,1995).

Menurut Max Weber (1968), kelemahan sistem birokrasi patrimonial adalah

terutama tidak mengenal perb edaan antara lingkup “pribadi” dan lingkup “dinas”. Juga

pelaksanaan pemerintahan dianggap sebagai urusan pribadi sang penguasa.Dengan

demikian tingkahlaku kekuasaannya sama sekali bebas, tidak dibatasi norma-norma yang

kukuh.Dalam masalah-masalah politik, hak penguasa menghilangkan batas yurisdiksi para

pejabat. Batas batas diantara berbagai fungsi jabatan sangat tipis. Birokrasi patrimonial

semacam itu tidak saja ditemukan dalam sejarah masa lampau dengan berikutnya yang

tradisional, tetapi juga dalam bentuknya yang tradisional, tetapi juga dalam bentuknya

yang baru, yang memakai kedok birokrasi yang modern. Wujud yang nyata adalah, selain

korupsi juga marak berkembang kolusi dan nepotisme dalam sistem birokrasi modern,

sehingga istilah KKN sangat familiar di masyarakat kita. Ini menunjukkan bahwa warisan

nilai-nilai birokrasi patrimonial yang kuno itu masih bercokol dalam sistem birokrasi

medern saat ini.

8/18/2019 Caju 1436421912

3/6

http://sumut.kemenag.go.id/07/05/2015

3

Akibat dari warisan nilai-nilai sistem birokrasi patrimonial itu maka praktek

koroupsi telah “melembaga” dalam suatu lapisan yang seolah -olah terstruktur

rapi.Aditjondro (2006 :401 -402), mencatat ada tiga lapis korupsi.(1). Korupsi lapis

pertama, yang meliputi bidang sentuh langsung antara warga dengan birokrasi atauaparatur negara, contohnya adalah suap dan pemerasan. (2). Korupsi lapis kedua, yang

meliputi “lingkaran dalam” di pusat pemerintahan, contohnya adalah nepotisme, kronisme,

dan kelas baru. (3). Korupsi lapis ketiga, adalah jaringan korupsi (corruption network)

yang berbentuk dari berbagai birokrat atau pejabat lintas sektoral yang bersepakat

melakukan korupsi, semacam jaringan “legitimator”. Jaringan itu bisa berlingkup regional,

nasional dan Internasional.

Dilihat dari konteks sejarah dan budaya tersebut, sesungguhnya peran

kepemimpinan sangat determinan dalam terjadinya praktek-praktek korupsi. Warisan

kepemimpinan birokrasi patrimonial pada masa feodalistik telah menimbulkan birokrasi

koruptif dan nepotis yang sudah mengakar kuat. Dalam kondisi demikian, menurut

Darmanto Jatman (2000), perlawanan terhadap korupsi tidak bisa formalistik dan legalistik

, tetapi perlu pencegahan secara kultural dengan mengembangkan kultur antikorupsi.

Senada dengan Jatman Soetandyo Wignyosoebroto (2000) juga berpendapat, bahwa perlu

gerakan budaya dalam pemberantasan korupsi. Maka pertanyaan selanjutnya adalah,

gerakan budaya semacam apa yang bisa dilakukan ? Saya menawarkan solusi, berangkat

dari suatu pertanyaan dasar: Jika kepemimpinan feodal dengan sistem birokrasi

fatrimonialnya telah menganmtar bangsa ini kelembah korupsi , mampukah kepemimpinan

spritual melakukas hal sebaliknya, merekonstruksi paradigma baru kepemimpinan,

membangun budaya antikorupsi dalam sistem birokrasi modern kita sehingga tercipta

prakondisi menuju good gavernance dan clean governance ?

C. Peran Kepemimpinan Spritual

Mengapa kepemimpinan spritual ? apakah model kepemimpinan yang lain tidak

mampu melakukannya ? Kepemimpinan spritual diyakini sebagai solusi terhadap krisis

kepemimpinan saat ini. Kepemimpinan spritual boleh jadi merupakan puncak evolusi

model kepemimpinan komprehensif, karena menggabungkan berbagai pendekatan dan

sekaligus kekuatan penggerak kepemimpinan seperti kekuatan intelektual, moral,

emosional dan spritual. Setidaknya hal ini telah dibuktikan oleh beberapa hasil riset antara

lain, SQ :Spritual Inteligence, the Ultimate Inteligence (Zohar dan Marshall, 2000),

8/18/2019 Caju 1436421912

4/6

http://sumut.kemenag.go.id/07/05/2015

4

menyimpulkan bahwa aspek spritual , termasuk didalamnya kecerdasan spritual (SQ),

menjadi penyumbang terbesar (80%) dalam keberhasilan dan kesuksesan karir seseorang.

Dalam paradigma kepemimpinan spritual, segala energi kep[emimpinan berpangkal

pada kesadaran spritual (spritual awareness) bahwa Tuhan adalah pemimpin sejati yangmemimpin dengan segala keagungan sifat-sifatnya. Nilai-nilai Unggul yang diderivasi dari

sifat-sifat Tuhan , seperti sifat Tuhan yang Maha Adil, maka pemimpin harus berbuat adil

pada yang dipimpinnya;Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, maka seorang pemimpin

harus menebarkan kasih sayang kepada sesamanya, itulah yanmg disebut nilai-nilai

spritual. Transformasi budaya antikorupsi bisa dilakukan melalui implementasi nilai-nilai

spritual dalam budaya kerja birokrasi dengan cara menjadikan nilai-nilai spritual tersebut

sebagai keyakinan inti (core belief), dan nilai-nilai inti (core values) dalam budaya kerja.

Mengapa harus implementasi nilai-nilai spritual ? Karena budaya korupsi yang

selama ini berkembang merupakan energi negatif yang berporos pada nilai-nilai taghut

yang derstruktif yang hanya bisa dilawan dengan nilai-nilai positif yang berporos pada

ketuhanan, yaitu nilai-nilai spritual. Dalam prsepektif Spritual quotion, menurut Tobroni

(2005), perilaku manusia itu merupakan hasil tarik-menarik antara energi positif dan

negatif. Energi positif itu berupa dorongan spritual dan nilai-nilai etis religius (tauhid),

sedangkan energi negatif itu berupa nilai-nilai masterial yang didevirasi dari nilai-nilai

setan (taghut).

Nilai-nilai taghut itu telah lama membuat pembusukan dan penggelapan nilai-nilai

kemanusiaan yang sejati. Karena kekuatan taghut yang bersarang dalam jiwa manusia

seperti kufr, munafiq, fasiq dan sirik, kesemuanya itu merupakan kekuatan yang

menjauhkan manusia dari makhluk spritualitas dan kemanusiaan nya yang hakiki, menjadi

manusia yang serba materialistik ( asfalasafilin ). Sehingga orang yang dikuasai kekuatan

taghut pola pikirnya menjadi Jahiliyah (sesat), hatinya sakit ( qalbun maridl ) , hatinya tidak

mempunyai nurani (qolbun mayyit) dan jiwanya tercela (nafsul lawwamah). Semua sifat

itu akan menjadikan manusia menghamba kepada ilah-ilah selain Allah yang berupa harta,

sex, kekuasaan, dan pola hidup hedonis.

Dalam persefektif individu kekuatan taghut tadi akan melahirkan orang yang

perilaku kerjanya tidak efektif, hipokrit, penghianat dan korup, dan tidak mampu

memberdayakan kompetensi yang dimilikinya secara positif, dalam perspektif organisasi,

energi negatif itu akan melahirkan organisasi yang tidak efektif baik dalam kultur maupun

proses organisasi.

8/18/2019 Caju 1436421912

5/6

http://sumut.kemenag.go.id/07/05/2015

5

Sedangkan energi positif terdiri dari nilai-nilai spritual dan etika religius yang

berfunmgsi sebagai sarana pembangkitan hati nurani. Energi positif ini bersumber dari jiwa

yang taqwa, (Iman, Islam, dan Ihsan). Dari jiwa yang taqwa akan lahir aqlus salim (akal

yang sehat), qolbun munib (hati yang bersih), dan Nafsul muthmainnah (jiwa yang tenang,yang merupakan modal insani yang dapat melahirkan sikap dan perilaku etis. Sikap dan

perilaku etis ini meliputi : Istiqomah (Integritas), ikhlas, jihad, dan amal saleh.

Energi positif tersebut dalam perspektif individu akan melahirkan orang yang

efektif, yaitu orang yang bertaqwa, memiliki integritas, hidup bersih (tidak korup) dan

beramal saleh. Mereka dalam hidupdan kerja akan berperilaku kerja secara efektif karena

memiliki personality (integritas, komitmen dan dedikasi), capacity (kecakapan) dan

competency serta profesional. Dalam persepektif organisasi, energi positif itu akan

melahirkan budaya kerja yang efektif baik dalam perilaku , sistem maupun proses.

Nah nilai-nilai mana yang akan lebih dominan mewarnai budaya kerja dalam suatu

birokrasi , itu tergantung pada semangat yang dibangun oleh pimpinan. Karena pimpinan

adalah panutan, maka tugas seorang pemimpin dalam hal ini adalah mempengaruhi orang

yang dipimpin untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan visi,misi, core values dan core

belief organisasi. Pemimpin spritual adalah pemimpin yang mempengaruhi orang dengan

cara mengilhamkan, mencerahkan, menyadarkan, membangkitkan,memampukan dan

memberdayakan, lewat pendekatan etika religius. Nilai nilai etis inilah yang berperan

sebagai mission focused,vision directed,philosophy-driven dan value based institution.

D. Kesimpulan

Untuk menghadirkan nilai-nilai etis dalam bekerja dan membangun budaya kerja

antikorupsi, sedikitnya ada empat langkah yang perlu ditempuh:

(1). Niat yang suci, yaitu membangun kualitas batin yang prima dalam memimpin.Dengan

kualitas batin yang prima, komunitas organisasi akan memiliki perhatian penuh dan

istiqomah dalam berkhidmat pada tugas masing-masing.

(2). Mengembangkan budaya kualitas dengan cara membangun keyakinan inti ( core

believe ) dan nilai inti ( core values ) kepada komunitas organisasi bahwa hidup dan

kerja hakekatnya adalah ibadah kepada Allah, maka harus dilakuklan dengan sebaik-

baiknya ( ahsanu ‘amala ).

(3). Mengembangkan persaudaraan ( ukhuwah ) sesama anggota komunitas, sehingga

kerjasama dan sinergi antar inmdividu dan kelompok / unit dalam organisasi dapat

tercipta untuk memberdayakan potensi dan kekuatan secara maksimal.

8/18/2019 Caju 1436421912

6/6

http://sumut.kemenag.go.id/07/05/2015

6

(4). Mengembangkan perilaku etis( akhlaqul karimah ) dalam bekerja melalui

pembudayaan rasa syukur dan sabar dalam mengemban amanah. Dengan menempuh

keempat langkah tersebut maka budaya antikorupsi dapat diciptakan dalam budaya

kerja.( * Penulis adalah Widyaiswara Balai Diklat Keagamaan Medan)

DAFTAR PUSTAKA

1. Chaeruddin,(2008), Tindak Pidana Korpsi , Reflika Aditama, Jakarta.

2. Evi Hartanti, (2006), Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika,Jakarta.

3. Prof.Dr. Jur.Andi Hamzah, (2005), Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana

Nasional dan Internasional, Rajawali Prees , Jakarta;

4. Prof.Dr. Jur.Andi Hamzah,(2005), Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai

Negara, Sinar Grafika, Jakarta,

5. Pusat Info Data Indonesia, (2007), Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi .

6. Rohim,SH, (2008) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi ,Pena Multi Media,

Jakarta.

7. R.Wiyono,SH,(2006) Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Sinar Grafika.Jakarta.