BUPATI TANGERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG, Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang perlu adanya pola tata kelola sebagai peraturan dasar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah

Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang...

-2-

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514);

12. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas, dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2015 Nomor 42);

MEMUTUSKAN...

-3-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANGERANG. BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Tangerang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat

BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek

bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan

umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dnas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

9. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala

Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang..

10. Pemimpin...

-4-

10. Pemimpin adalah pemimpin PPK-BLUD UPT Puskesmas

sekaligus pemegang kuasa manajemen tertinggi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang karena jabatannya mempunyai tugas mengelola serta

memimpin PPK-BLUD UPT Puskesmas kedalam maupun keluar.

11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan

Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi

tingginya diwilayah kerjanya.

12. Upaya Kesehatan Masyarakat adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyarakat.

13. Upaya Kesehatan Perseorangan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan

memulihkan kesehatan perseorangan.

14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

15. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang

selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas

yang menerapkan PPK-BLUD.

16. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

18. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang.

19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

20. Tenaga...

-5-

20. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan

kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara

penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka

kelancaran tugas pemerintahan.

22. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi,

misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

23. Rencana Bisnis dan Anggaran UPT Puskesmas yang

selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan,

target kinerja dan anggaran suatu UPT Puskesmas.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat

pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman

dalam pengelolaan UPT Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan UPT Puskesmas kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan

berdasarkan prinsip ekonomi, produktifitas dan penerapan bisnis yang sehat.

Pasal 3

(1) Pola tata kelola UPT Puskesmas memuat:

a. struktur organisasi;

b. prosedur kerja;

c. pengelompokkan fungsi yang logis; dan

d. pengelolaan sumber daya manusia.

(2) Pola...

-6-

(2) Pola tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memperhatikan prinsip:

a. transparansi;

b. akuntabilitas;

c. responsibilitas; dan

d. independensi.

Pasal 4

(1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf a, berpedoman pada ketentuan struktur organisasi Perangkat Daerah.

(2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.

(3) Pengelompokkan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi

pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.

(4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan

dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian

tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 5

(1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

(2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem

yang dipercayakan pada UPT Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggunggugatkan.

(3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang–undangan yang berlaku.

(4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan

organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan prinsip bisnis yang sehat.

(5) Akuntabilitas...

-7-

(5) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan pertanggunggugatan dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber

daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 6

(1) UPT Puskesmas merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum dibidang kesehatan yang berkedudukan

dibawah Dinas.

(2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 7

(1) UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan

pembangunan kesehatan di Daerah.

(2) Tugas UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama, yaitu:

1) upaya kesehatan masyarakat esensial yang meliputi: a) pelayanan promosi kesehatan;

b) pelayanan kesehatan lingkungan; c) pelayanan kesehatan ibu dan anak serta

keluarga berencana; d) pelayanan gizi; dan e) pelayanan pencegahan dan pengendalian

penyakit.

2) upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang merupakan upaya kesehatan masyarakat

yang kegiatannya memerlukan upaya yang bersifat inovatis dan atau bersifat eksentifikasi

dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang

tersedia di masing-masing Puskesmas.

b. menyelenggarakan...

-8-

b. menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama berupa upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama terdiri dari: 1) rawat jalan;

2) pelayanan gawat darurat; 3) pelayanan satu hari (one day care);

4) home care; dan/atau 5) rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan

pelayanan kesehatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Puskesmas berfungsi:

a. menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat

pertama di wilayah kerjanya; dan

b. menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan fungi Upaya Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, UPT Puskesmas

berwenang:

a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah

kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;

b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan

kesehatan;

c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat

perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan sektor lain terkait;

e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan

pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;

f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPT Puskesmas;

g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;

h. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses mutu dan cakupan layanan kesehatan; dan

i. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat termasuk dukungan terhadap sistem

kewaspadaan dini dan respon pelanggulangan penyakit.

Pasal 10...

-9-

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan fungi Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, UPT Puskesmas berwenang:

a. menyelenggarkan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif berkesinambungan dan bermutu;

b. menyelenggarkan pelayanan kesehatan yang

mengutamakan upaya promotif dan preventif;

c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi

pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;

d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan kesehatan pasien, petugas

dan pengunjung;

e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi;

f. melaksanakan rekam medis;

g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi

terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;

h. melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;

i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Pasal 11

(1) Pejabat pengelola terdiri dari:

a. Pemimpin;

b. pejabat keuangan;

c. pejabat teknis.

(2) Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 12...

-10-

Pasal 12

(1) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

(2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan UPT Puskesmas sesuai dengan tugas, fungsi

dan tujuan serta selalu meningkatkan efiesensi dan efektifitas.

b. menyusun Restra Bisnis UPT Puskesmas;

c. menyusun rencana kerja bidang upaya pelayanan kesehatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

UPT Puskesmas;

d. menyiapkan RBA tahunan;

e. menyiapkan laporan kinerja dan laporan berkala;

f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan UPT Puskesmas;

g. memliharan, mengelola dan meningkatkan sumber daya UPT Puskesmas;

h. mewakili Puskesmas didalam dan diluar pengadilan;

dan

i. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha

sebagaimana telah direncanakan.

(3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan melalui Kepala Dinas;

b. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan UPT Puskesmas selain pejabat yang telah ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. mengangkat dan memberhentikan pegawai non

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati;

d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai UPT Puskesmas;

e. menetapkan kebijakan operasional UPT Puskesmas;

f. mempersiapkan, memutuskan dan menetapkan peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;

g. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai dengan kebutuhan;

h. meminta pertanggungjawaban pelaksana tugas dari semua pejabat dibawahnya.

Pasal 13...

-11-

Pasal 13

(1) Pejabat keuangan adalah pejabat pengelola keuangan pada UPT Puskesmas.

(2) Pejabat keuangan bertanggungjawab kepala Pemimpin.

(3) Pejabat keuangan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

a. pengelolaan keuangan;

b. mengkoordinir penyusunan RBA;

c. menyiapkan DPA-BLUD;

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;

e. menyelenggarakan pengelolaan kas;

f. melakukan pengelolaan utang piutang;

g. menyediakan data keuangan;

h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan

k. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan.

Pasal 14

(1) Pejabat teknis terdiri dari pejabat teknis umum, pejabat teknis Upaya Kesehatan Masyarakat dan pejabat teknis

Upaya Kesehatan Perorangan pada UPT Puskesmas.

(2) Pejabat teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin.

(3) Pejabat teknis umum mempunyai tugas dan kewajiban

sebagai berikut:

a. melaksanakan ketatausahaan;

b. melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia;

c. melaksanakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi;

d. melaksanakan perencanaan dan evaluasi;

e. menyediakan data;

f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen;

g. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Pejabat...

-12-

(4) Pejabat teknis Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai

tugas dan kewajiban:

a. menyusun perencanaan kegiatan teknis Upaya Kesehatan Masyarakat;

b. mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program

Upaya Kesehatan Masyarakat;

d. mempertanggungjawabkan kinerja operasionlanya

dibidangnya; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(5) Pejabat teknis Upaya Kesehatan Perorangan mempunyai

tugas dan kewajiban:

a. menyusun perencananaan kegiatan teknis Upaya Kesehatan Perorangan;

b. mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi program Upaya Kesehatan Perorangan;

d. mempertanggungjawabkan kinerja operasionlanya

dibidangnya; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

(6) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia

dan peningkatan sumber daya lainnya.

(7) Tanggungjawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi,

administrasi, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua

Pengelompokan Fungsi dan Tata Kerja

Pasal 15

(1) Pejabat keuangan bertanggungjawab kepala Pemimpin dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, perencanaan, penganggaran dan evaluasi, penyediaan dan

pengelolaan data keuangan.

(2) Pejabat teknis umum bertanggungjawab kapada Pemimpin dalam melaksanakan tata usaha, mengelola sumber daya

manusia, pengelolaan barang, asset tetap dan investasi, perencanaan dan evaluasi, menyediakan data,

menyediakan data, menyelenggarakan sistem informasi manajemen di UPT Puskesmas.

(3) Pejabat...

-13-

(3) Pejabat teknis Upaya Kesehatan Masyarakat

bertanggungjawab kepala Pemimpin dalam mengkoordinasikan layanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, pencegahan dan

penanggulangan penyakit dan penyakit tidak menular, kesehatan lingkungan, kesehatan remaja dan reproduksi, usaha kesehatan sekolah, program usia lanjut, promosi

kesehatan, peran serta masyarakat, dan proram pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat.

(4) Pejabat teknis Upaya Kesehatan Perorangan bertanggungjawab kepada Pemimpin dalam mengkoordinasian pelayanan kesehatan di poli umum,

poli gigi, pelayanan kefarmasian, pendaftaran, laboratorium, Puskemas pembantu, Puskesmas keliling, gawat darurat, poliklinik rawat inap bagi Puskesmas rawat

inap dan pengembangan Upaya Kesehatan Perorangan.

Bagian Ketiga

Hubungan Kerja

Pasal 16

(1) Hubungan kerja UPT Puskesmas dengan Dinas, meliputi:

a. Dinas menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

b. Dinas melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan, Upaya Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan oleh UPT

Puskesmas;

c. Dinas melakukan evaluasi seluruh kegiatan kegiatan

Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;

d. UPT Puskesmas melaksanakan kebijakan Dinas;

e. UPT Puskesmas menyusun RBA;

f. UPT Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan

keuangan kepada Dinas; dan

g. Dinas menjadi tempat rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat strata kedua.

(2) Hubungan kerja UPT Puskemas dengan fasilitas kesehatan masyarakat primer yang berada pada wailayah kerja UPT Puskesmas, meliputi:

a. Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer diwilayah kerjanya; dan

b. Puskesmas mengkoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer diwilayah kerjanya.

BAB II...

-14-

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 17

(1) Dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan,

dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh UPT Puskesmas, Bupati menetapkan standar pelayanan minimal dengan Peraturan Bupati.

(2) Standar pelayanan minimal sebagimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin kepada Bupati.

(3) Standar pelayanan minimal sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus memperimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan

untuk mendapatkan layanan.

Pasal 18

(1) Standar pelayanan minimal minimal sebagimana

dimaksud dalam Pasal 17 harus memenuhi persyaratan:

a. fokus pada jenis pelayanan;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalkan; dan

e. tepat waktu.

(2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang

menunjang terwujudnya tugas dan fungsi UPT Puskesmas.

(3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

(4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan,

berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi UPT Puskesmas.

(6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB IV...

-15-

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA DAN RENUMERASI

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 19

(1) Pejabat pengelola dan pegawai UPT Puskesmas dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai

Negeri Sipil yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pejabat pengelola dan pengawai UPT Puskesmas yang

berasal dari non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai UPT Puskesmas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPT

Puskesmas yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai UPT Puskesmas yang berasal dari

non Pegawai Negeri Sipil diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua Renumerasi

Pasal 20

(1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan

Pengawas dan pegawai UPT Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Pemimpin

dengan persetujuan Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

(3) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon,

dan/atau pensiun.

(4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan

Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.

(5) Penetapan...

-16-

(5) Penetapan remunerasi Pemimpin, mempertimbangkan

faktor–faktor yang berdasarkan:

a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;

c. kemampuan pendapatan; dan

d. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator

keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, besaran dan

pemanfaatan remunerasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TARIF LAYANAN

Pasal 21

(1) UPT Puskesmas dapat memungut biaya kepada

masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan

untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa

besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan UPT Puskesmas.

Pasal 22

(1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

diusulkan oleh Pemimpin kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan oleh Pemimpin dengan persetujuan Kepala Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pemimpin DPRD.

(4) Penetapan...

-17-

(4) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

(5) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.

(6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Persyaratan Pembentukan Dewan Pengawas

Pasal 23

(1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan UPT Puskesmas dapat dibentuk

Dewan Pengawas.

(2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan memiliki:

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit

sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau

b. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit sebesar

Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Pasal 24

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang di antara anggota

Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk UPT Puskesmas yang memiliki:

a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau

b. Nilai aset menurut neraca sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua

ratus miliar rupiah).

(3) Jumlah...

-18-

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang untuk UPT Puskesmas yang memiliki :

a. realisasi Nilai omzet tahunan menurut laporan

realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dan/atau

b. Nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca, mengalami

penurunan selama 2 (dua) tahun berturut turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dan ayat (3).

Bagian Kedua

Persyaratan Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 25

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:

a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami

masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan UPT Puskesmas, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi

anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak

pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.

(2) Usulan anggota Dewan Pengawas disertai informasi tentang kompentensi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

(3) Informasi kompentensi anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari:

a. daftar riwayat hidup; dan

b. salinan/fotokopi ijazah terakhir yang dimiliki yang

disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(4) Usulan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk

mendapat persetujuan.

Bagian Ketiga...

-19-

Bagian Ketiga

Tugas Dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 26

(1) Dewan Pengawas bertugas:

a. menentukan arah kebijakan UPT Puskesmas;

b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;

c. menilai dan menyetujui pelaksanaan anggaran;

d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali

biaya

e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban UPT

Puskesmas; dan

g. mengawasi kepatuhan penerapan etika UPT Puskesmas, etika profesi dan peraturan

perundangan-undangan.

(2) Dewan Pengawas UPT Puskesmas berkewajiban:

a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat

Pengelola UPT Puskesmas;

b. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala

menurunnya kinerja UPT Puskesmas;

c. mengikuti perkembangan kegiatan UPT Puskesmas, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati

mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan UPT Puskesmas;

d. memberikan nasihat kepada pejabat pengelola UPT

Puskesmas dalam melaksanakan pengelolaan UPT Puskesmas;

e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja UPT Puskesmas kepada pejabat pengelola UPT Puskesmas;

f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan

saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola UPT Puskesmas; dan

g. memonitor tindaklanjut hasil evaluasi dan penilaian kerja.

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu

semester dan sewaktu-sewaktu apabila diperlukan

Bagian Keempat...

-20-

Bagian Empat

Pembentukan/Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 27

Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas

usulan Pemimpin.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur-unsur pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unsur-unsur

pejabat pengelola keuangan daerah, serta tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPT Puskesmas.

Pasal 29

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu)

kali masa jabatan berikutnya.

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan

waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola UPT Puskesmas, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan UPT Puskesmas.

Bagian Kelima

Pemberhentian dan penggantian Dewan pengawas

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati

sesuai kewenangannya, setelah masa jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir.

(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum

habis masa jabatannya oleh Bupati atas usulan Pemimpin.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan

apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terbukti:

a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan UPT

Puskesmas;

d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan

yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas UPT Puskesmas; atau

e. berhalangan tetap.

Pasal 31...

-21-

Pasal 31

(1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas

dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.

(2) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti

ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Bagian Keenam

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 32

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pemimpin dengan persetujuan

Dewan Pengawas.

(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas

Bagian Ketujuh Biaya Dewan Pengawas

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran UPT Puskesmas dan dimuat dalam RBA UPT Puskesmas.

BAB VI

PENGELOLAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan

Pasal 34

(1) Pemimpin merupakan kuasa pengguna anggaran/barang

daerah pada Dinas.

(2) Dalam hal Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan

wajib berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada Dinas.

Pasal 35...

-22-

Pasal 35

(1) Setiap tahun UPT Puskemas menyusun RBA yang berpedoman pada Renstra Bisnis UPT Puskemas.

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-

sumber pendapatan UPT Puskemas lainnya

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 36

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi mikro dan makro;

c. target kinerja;

b. analisis dan perkiraan biaya satuan;

c. perkiraan harga;

d. anggaran pendapatan dan biaya;

e. besaran persentase ambang batas;

f. prognosa laporan keuangan;

g. perkiraan maju (forward estimate);

h. rencana pengeluaran investasi/modal; dan

i. ringkasan pendapatan dan biaya.

(2) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas.

(3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

(4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.

(5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-Dinas.

(6) RKA-Dinas beserta RBA UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.

(7) Tim...

-23-

(7) Tim Anggaran melakukan penelaahan RBA SKPD BLUD

dan RKA SKPD beserta RBA Unit Kerja BLUD.

(8) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya

masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.

(9) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran,

dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 37

(1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan

menggunakan basis kas.

Pasal 38

(1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan,

menjadi dasar pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.

(2) RBA yang telah ditetapkan secara definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

Bagian Kedua

Akuntansi

Pasal 39

(1) Pengelolaan keuangan UPT Puskesmas berdasarkan pada

prinsip efektivitas, efisiensi dan produktivitas dengan berazaskan akuntabilitas dan transparasi.

(2) Dalam rangka penerapan prinsip dan azas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Sistem Akuntansi berbasis Akrual

(SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan UPT Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga...

-24-

Bagian Ketiga

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 40

(1) Laporan keuangan UPT Puskesmas terdiri dari:

a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;

b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya selama satu periode;

c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam

laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerjamyang berisikan informasi

pencapaian hasil/keluaran.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Setiap triwulan UPT Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas

kepada PPKD melalui kepala Dinas paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

(2) Setiap semesteran dan tahunan UPT Puskesmas wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus

kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui kepala Dinas untuk

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas dan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Bagian Keempat...

-25-

Bagian Keempat Pendapatan

Pasal 42

Pendapatan UPT Puskesmas dapat bersumber dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan

f. Lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 43

(1) Pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa

layanan yang diberikan kepada masyarakat termasuk pendapatan kapitasi dari Badan Penyelenggaran Jaminan

Kesehatan.

(2) Pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

(3) Pendapatan UPT Puskesmas sebagai hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama

operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi UPT Puskesmas.

(4) Pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari

pendapatan yang berasal dan otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(5) Pendapatan UPT Puskesmas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat berupa

pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

(6) UPT Puskesmas dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses

pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(7) Lain-lain...

-26-

(7) Lain-lain pendapatan UPT Puskesmas yang sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. hasa giro;

d. hendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

f. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh UPT Puskesmas;

g. hasil investasi.

Bagian Kelima

Biaya

Pasal 44

(1) Biaya UPT Puskesmas merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPT Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPT Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas

dan fungsi.

(4) Biaya UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan

pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII...

-27-

BAB VII

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 45

(1) Pemimpin menunjuk pegawai yang bertanggungjawab

terhadap pengelolaan lingkungan UPT Puskesmas yang meliputi:

a. kebersihan lingkungan UPT Puskesmas selama 24

(dua puluh empat) jam melipuyi area kantor dan area pelayanan termasuk toilet/kamar mandi;

b. pengelolaan sampah medik dan domestic;

c. pengelolaan limbah Puskesmas;

d. pengawasan dan pengendalian vector/serangga; dan

e. penyediaan sarana laktasi dan area bebas roko

(2) Pemimpin menyusun kebijakan pengelolaan linkgungan fisik, kimia, biologi yang memperhatikan keselamatan pasien dan karyawan dengan berpedoman pada peraturan

perunang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

(1) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Pembinaan keuangan dilakukan oleh Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.

(3) Pengawasan operasional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tangerang.

BAB IX

EVALUASI DAN PENILIAN KINERJA

Pasal 47

(1) Kinerja UPT Puskesmas dievaluasi dan dilakukan

penilaian oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan sebagaimana

ditetapkan dalam Renstra dan RBA.

(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati dan atau Dewan Pengawas.

Pasal 48...

-28-

Pasal 48

(1) Evaluasi dan Penilaian Kinerja aspek keuangan diukur berdasarkan tingkat kemampuan UPT Puskesmas dalam:

a. rentabilitas;

b. likuiditas;

c. solvabilitas; dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk

membiayai pengeluaran.

(2) Evaluasi dan Penilaian Kinerja aspek non keuangan

diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

(3) Bupati dan/atau Dewan Pengawas melakukan evaluasi

dan penilaian terhadap aspek keuangan dan non keuangan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 harus dalam dokumen penilaian kinerja.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 18 Agustus 2016 BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 18 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 43