BUPATI POSO - ppid.posokab.go.id filetentang Uraian Tugas, ... Staf Ahli adalah suatu jabatan...
Transcript of BUPATI POSO - ppid.posokab.go.id filetentang Uraian Tugas, ... Staf Ahli adalah suatu jabatan...
1
BUPATI POSO
PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POSO,
Menimbang : bahwa Dalam menyelenggarakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Poso;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887). 4. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12).
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13).
2
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Bupati adalah Bupati Poso.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Poso.
5. Jabatan Struktural adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenangan dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin Satuan
Organisasi Negara. 6. Staf Ahli adalah suatu jabatan struktural yang membantu
Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu di luar
tugas dan fungsi perangkat daerah. 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh
Pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya masing-
masing.
BAB II PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 2
(1) Sekretaris Daerah melaksanakan tugas membantu Bupati
dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai fungsi : a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja
Perangkat Daerah c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah
d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil
negara pada instansi Daerah; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
3
Bagian Kedua
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pasal 3
(1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat mempunyai tugas pengoordinasian, pengarahan dan
penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan
administrasi pemerintahan, hubungan masyarakat dan
administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang
pemerintahan umum dengan ruang lingkup bidang
pengawasan, tugas pembantuan ketentraman dan
ketertiban, perlindungan masyarakat, otonomi desa, pemerintahan kecamatan dan kelurahan, penanggulangan
bencana, dan kependudukan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang administrasi pemerintahan dengan ruang lingkup bidang
pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, tenaga kerja,
transmigrasi, pemberdayaan perempuan, dan keluarga berencana, agama, serta pemerintahan desa; dan
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang
administrasi kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan yaitu bidang kesatuan bangsa, politik, pemuda, olah raga
dan kawasan perumahan dan permukiman rakyat; dan
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas di bidang
administrasi kehumasan dengan ruang lingkup kehumasan, protokoler dan dokumentasi.
Paragraf 1 Bagian Administrasi Pemerintahan
Pasal 4
(1) Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan penyelengaraan pemerintahan daerah dan perencanaan operasional, pembagian tugas,
pemberian petunjuk, pengaturan, pengevaluasian dan
pelaporan tugas-tugas di bidang pemerintahan yang meliputi
bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan pemerintahan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. penyiapan rencana kerja bagian untuk menjadi pedoman
pelaksanaan tugas; b. pembagian tugas kepada sub bagian sesuai dengan
tugasnya masing-masing;
c. pemberian petunjuk terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
d. pelaksanaan tugas operasional;
e. pengevaluasian hasil-hasil pelaksanaan tugas; dan
4
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 5
(1) Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan
merencanakan pelaksanaan tugas di sub bagian pemerintahan umum.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; b. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;
c. memfasilitasi pengusulan, pengangkatan dan pelantikan
Bupati dan Wakil Bupati; d. memfasilitasi pengusulan, pengangkatan Anggota DPRD;
e. mengusulkan dan melaksanakan kebijakan perubahan
batas wilayah kabupaten, kecamatan dan pemindahan ibukota;
f. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
g. melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah
provinsi;
h. melaksanakan kebijakan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
i. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
j. membimbing pelaksanaan tugas;
k. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang dilaksanakan;
l. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan kegiatan tahunan;
n. memfasilitasi pembakuan rupa bumi; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 6
(1) Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas
melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan otonomi
daerah, memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing,
memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan pelaksanaan tugas di sub bagian
otonomi daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; b. melaksanakan kebijakan norma, standar prosedur dan
kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi,
supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan otonomi daerah dan penataan
wilayah;
c. memfasilitasi pembentukan daerah otonomi baru;
5
d. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
e. membimbing pelaksanaan tugas bidang otonomi daerah dan penataan wilayah;
f. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan;
g. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan
kegiatan tahunan;
h. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 7
(1) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai tugas memberi petunjuk, membagi tugas,
membimbing, memeriksa, mengecek, mengoreksi,
mengontrol, membuat laporan dan merencanakan
pelaksanaan tugas di sub bagian pemerintahan kecamatan dan kelurahan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; b. melaksanakan kebijakan pembentukan, penghapusan dan
penggabungan kecamatan/kelurahan;
c. mengevaluasi kinerja kecamatan dan kelurahan; d. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
e. membagi dan membimbing pelaksanaan tugas;
f. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan; g. melakukan koordinasi menyangkut masalah
pemerintahan kecamatan dan kelurahan dengan instansi
terkait; h. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan;
i. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan
kegiatan tahunan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 2
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler
Pasal 8
(1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai tugas perencanaan, penyiapan bahan, pembagian tugas dan
pemberian petunjuk di bidang hubungan masyarakat dan
protokoler yang meliputi bidang kehumasan dan keprotokoleran serta dokumentasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai fungsi :
a. penyiapan rencana kerja untuk menjadi pedoman
pelaksanaan tugas;
6
b. pembagian tugas kepada sub bagian sesuai dengan
tugasnya masing-masing; c. pemberian petunjuk terhadap penyelenggaraan tugas;
d. pelaksanaan tugas operasional;
e. pengevaluasian hasil-hasil pelaksanaan tugas;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9
(1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas
memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan
merencanakan pelaksanaan tugas di sub bagian hubungan
masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai
fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan; d. membimbing pelaksanaan tugas;
e. menyusun bahan dan sambutan bupati;
f. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka hubungan dengan media masa;
g. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan; h. menyiapkan data dan membuat bahan laporan untuk
program perencanaan kegiatan tahunan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 10
(1) Sub Bagian Protokoler mempunyai tugas memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengecek,
mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan
merencanakan pelaksanaan tugas di sub bagian protokol. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Protokoler mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
d. memberi petunjuk tentang susunan acara, penyelengaraan upacara, pelantikan, rapat atau
pertemuan yang dihadiri oleh bupati, wakil bupati dan
sekretaris daerah atau pejabat yang ditunjuk atas nama bupati;
e. mengoordinasikan kegiatan penerimaan tamu-tamu
daerah; f. membimbing pelaksanaan tugas;
g. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan; h. menyiapkan data dan membuat bahan laporan untuk
program perencanaan kegiatan tahunan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7
Pasal 11
(1) Sub Bagian Dokumentasi mempunyai tugas memberi
petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan
merencanakan pelaksanaan tugas di sub bagian dokumentasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Dokumentasi mempunyai fungsi : a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan; c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan sub bagian
dokumentasi;
d. membimbing pelaksanaan tugas; e. menyiapkan bahan publikasi dan dokumentasi meliputi
fotografi, rekaman dan audio visual;
f. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan; g. menyiapkan data dan membuat bahan laporan untuk
program perencanaan kegiatan tahunan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 3
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Pasal 12
(1) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan mempunyai tugas penyelengaraan
pemerintahan daerah dan perencanaan, operasional,
pembagian tugas, pemberian petunjuk, pengaturan, pengevaluasian dan pelaporan tugas-tugas yang meliputi
bidang kesejahteraan, kemasyarakatan serta administrasi
keagamaan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan
Kemasyarakatan mempunyai fungsi : a. penyiapan rencana kerja bagian untuk menjadi pedoman
pelaksanaan tugas;
b. pembagian tugas kepada sub bagian sesuai dengan tugasnya masing-masing;
c. pemberian petunjuk terhadap penyelenggaraan tugas;
d. pelaksanaan tugas operasional;
e. pengevaluasian hasil-hasil pelaksanaan tugas; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya..
Pasal 13
(1) Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai tugas membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat
laporan dan merencanakan pelaksanaan tugas sub bagian
kesejahteraan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Kesejahteraan mempunyai fungsi :
8
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
d. menghimpun data dan informasi sebagai bahan koordinasi
penyusunan dan penyediaan bantuan tempat ibadah; e. melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan
tempat ibadah;
f. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang dilaksanakan;
g. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan kegiatan tahunan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 14
(1) Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi
membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan
pelaksanaan tugas sub bagian kemasyarakatan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. menyiapkan data dan bahan untuk program perencanaan
kegiatan; b. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
c. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan; d. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
e. menghimpun data sebagai bahan koordinasi penyusunan
dan penyediaan bantuan kemasyarakatan;
f. melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan kemasyarakatan;
g. membimbing pelaksanaan tugas;
h. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang dilaksanakan; dan
i. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan kegiatan tahunan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 15
(1) Sub Bagian Administrasi Keagamaan mempunyai tugas
membagi tugas, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan
pelaksanaan tugas sub bagian administrasi keagamaan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Keagamaan mempunyai
fungsi :
a. menyiapkan data dan bahan untuk program perencanaan kegiatan tahunan;
b. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; c. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
d. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
9
e. membimbing pelaksanaan tugas bidang keagamaan untuk
peningkatan kerukunan hidup beragama; f. menghimpun data dan bahan untuk kegiatan keagamaan
dan kehidupan beragama;
g. membimbing pelaksanaan tugas;
h. memeriksa dan mengoreksi tugas - tugas yang dilaksanakan; dan
i. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan kegiatan tahunan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keempat
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pasal 16
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas
pengoordinasian, pengarahan dan penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan yang
berkaitan dengan pembangunan dan LPSE, perekonomian
dan sumber daya alam serta data dan statistik. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Asisten Perekonomian dan Pembangunan
mempunyai fungsi : a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang
administrasi pembangunan dengan ruang lingkup bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, komunikasi dan
informatika, pekerjaan umum dan pariwisata;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang
administrasi sumber daya alam dengan ruang lingkup bidang pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan,
pangan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan; dan
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang administrasi perekonomian dengan ruang lingkup bidang
koperasi dan UMKM, penanaman modal, perindustrian
dan perdagangan dan badan usaha daerah.
Paragraf 1 Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
Pasal 17
(1) Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas penyusunan pedoman pembinaan dan petunjuk pelaksanaan program
pembangunan dan monitoring perkembangan dibidang
program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan, melaksanakan layanan pengadaan
barang/jasa pemerintah secara elektronik serta
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai fungsi :
10
a. perumusan dan penyusunan program kerja tahunan;
b. perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi;
c. pengoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan
kebijakan dan program kerja;
d. pengoordinasian pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
e. pelaksanaan pengelolaan manajemen administrasi;
f. pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dikelola
masing-masing perangkat daerah;
g. pemberian pelayanan konsultasi/koordinasi kepada unit/perangkat daerah berkaitan pengelolaan administrasi
pembangunan dan LPSE;
h. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja; i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-
langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil
dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui
Asisten Perekonomian Pembangunan; j. penyediaan, pengelolaan serta penyelenggaraan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik;
k. pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris daerah serta
Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Pasal 18
(1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan
merencanakan pelaksanaan tugas pada sub bagian
administrasi pembangunan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai
fungsi : a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan; c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
d. melaksanakan kebijakan pimpinan;
e. membimbing pelaksanaan tugas; f. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan;
k. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan kegiatan tahunan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 19
(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengecek,
mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan
merencanakan pelaksanaan tugas pada sub bagian program. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Program mempunyai fungsi :
11
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
d. menghimpun data dan melakukan analisa terhadap
penyusunan program sekretariat; e. menyusun dokumen perencanaan sekretariat;
f. membimbing pelaksanaan tugas;
g. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang dilaksanakan;
l. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan kegiatan tahunan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 20
(1) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan petunjuk teknis pengadaan barang dan jasa pemerintah secara
elektronik dan penyelengaraan fasilitasi layanan pengadaan
barang dan jasa pemerintah secara elektronik. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
mempunyai fungsi : a. menyusun program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan
pelaporan pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara
elektrpnik di lingkungan pemerintah daerah pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
b. memfasilitasi pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran mngumumkan rencana umum pengadaan;
c. memfasilitasi unit layanan pengadaan menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
d. memfasilitasi unit layanan pengadaan/pejabat pengadaan
melaksanakan pemilihan penyediaan barang dan jasa secara elektronik;
e. memfasilitasi penyediaan barang dan jasa dan pihak-
pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; f. melaksanakan registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE;
g. melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis
pengoperasian SPSE; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 2
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Pasal 21
(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai
tugas melaksanakan kebijakan penyelengaraan pemerintahan
daerah dan perencanaan, operasional, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pengaturan, pengevaluasian dan
pelaporan tugas-tugas perekonomian dan sumber daya alam
yang meliputi bidang perekonomian, sumber daya kehutanan dan sumber daya mineral;
12
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
a. penyiapan rencana kerja untuk menjadi pedoman
pelaksanaan tugas;
b. pembagian tugas kepada sub bagian sesuai dengan sub bagiannya masing-masing;
c. pemberian petunjuk terhadap penyelenggaraan tugas;
d. pelaksanaan tugas operasional; e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan
capaian kinerja;
f. pengevaluasian hasil-hasil pelaksanaan tugas; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya..
Pasal 22
(1) Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai tugas
menghimpun bahan dan data, menganalisis, koordinasi serta menyelenggarakan kegiatan di sub bagian sarana
perekonomian.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sarana Perekonomian mempunyai
fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
c. membimbing pelaksanaan tugas; d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional;
e. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan umum dalam lingkup urusan pemerintahan daerah yang meliputi industri, perdagangan, jasa dan
koperasi;
f. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan fasilitasi serta pendampingan terhadap usaha pengrajin dalam
kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
g. menyiapkan bahan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi pembinaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
dan pembentukan dukungan kebijakan peningkatan
peluang investasi; h. menyiapkan bahan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi
upaya-upaya pengendalian harga pasar kebutuhan pokok
masyarakat;
i. menyiapkan bahan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan pegadang kaki lima dan pelaku usaha
sektor informal lainnya;
j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam lingkup Subbagian Industri, Perdagangan,
Jasa dan Koperasi;
k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
l. mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui Sasaran
Kerja Pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
m. memeriksa, mengecek dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan;
13
n. menyiapkan data dan membuat bahan laporan untuk
program perencanaan kegiatan tahunan; dan o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 23
(1) Sub Bagian Sarana Produksi mempunyai tugas menyiapkan
bahan dan melaksanakan pelayanan staf untuk
perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan serta
fasilitasi, pembinaan teknis dan analisis kebijakan umum
lingkup pertanian dan sumber daya alam. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Sarana Produksi mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
c. membimbing pelaksanaan tugas;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional;
e. menyiapkan bahan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi
pengelolaan program beras untuk masyarakat miskin; f. menyiapkan bahan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi
pelaksanaan program pupuk bersubsidi;
g. menyiapkan bahan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
h. menyiapkan bahan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi
pengelolaan Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis; i. menyiapkan bahan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi
upaya-upaya penghematan penggunaan energi;
j. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan teknis dalam lingkup urusan pemerintahan daerah yang meliputi pertanian dan sumber daya alam;
k. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebijakan
pembangunan lingkup pertanian dan sumber daya alam; l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
n. memeriksa, mengecek dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan; o. menyiapkan data dan membuat bahan laporan untuk
program perencanaan kegiatan tahunan; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 24
(1) Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang
pengembangan Sumber Daya Alam. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
c. membimbing pelaksanaan tugas;
14
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
operasional e. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. menyiapkan data di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, energi sumber daya
alam;
g. menyiapkan bahan penyusunan konsep kebijakan, pemantauan, dan evaluasi segala usaha dan kegiatan
yang berkaitan dengan pengembangan Sumber Daya
Alam; h. menginventarisir, menelaah, menganalisis data dan bahan
yang berkaitan dengan pertanian tanaman pangan,
perkebunan, kehutanan, pengairan dan irigasi, peternakan, perikanan, usaha pertambangan dan energi di
daerah;
i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian
kinerja; j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
k. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang dilaksanakan;
l. menyiapkan data dan membuat bahan laporan untuk
program perencanaan kegiatan tahunan; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 3
Bagian Administrasi Data dan Statistik
Pasal 25
(1) Bagian Administrasi Data dan Statistik mempunyai tugas
membantu ke kepala daerah dalam melakukan koordinasi, menyediakan informasi serta menyelenggarakan kegiatan
pengumpulan data dan statistik.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Data dan Statistik mempunyai
fungsi :
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bagian administrasi data dan statistik;
b. pembagian tugas operasional kepada kepala sub bagian
masing-masing agar tugas terdistribusi secara merata;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan tentang teknis pelaksanaan tugas sehingga tercipta efisiensi dan
efektifitas kerja;
d. pelaksanaan tugas melalui rapat untuk mengetahui masalah, hambatan dan upaya tindak lanjut;
e. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas dan fungsi agar dapat diselesaikan tepat waktu; f. pengevaluasian pelaksanaan tugas; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
15
Pasal 26
(1) Sub Bagian Layanan dan Pengelolaan Data Statistik
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data statistik
skala kabupaten yang terdiri dari statistik umum, statistik
dasar dan statistik sektoral. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Layanan dan Pengelolaan Data
Statistik mempunyai fungsi : a. menyelenggarakan kerjasama antar lembaga untuk
mengembangkan statistik skala kabupaten;
b. memberikan dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten;
c. memberikan dukungan penyelenggaraan statistik sektoral
skala kabupaten; d. mengembangakan jejaring statistik khusus skala
kabupaten;
e. memberikan fasilitas layanan dan pengolahan data
statistik; f. menyusun operasional kegiatan lingkup kerja layanan dan
pengelolaan data statistik;
g. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas sub bagian layanan dan
pengelolaan data statistik; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 27
(1) Sub Bagian Pendataan, Survey dan Verifikasi mempunyai
tugas pengumpulan data,serta melakukan survey dan
verivikasi terhadap data dan informasi pembangunan daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sub Bagian Pendataan, Survey dan Verifikasi mempunyai fungsi :
a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. melaksanakan pengumpulan data dan informasi
pembangunan daerah kabupaten poso; c. melaksanakan verifikasi serta validasi data dan informasi
untuk penyusunan informasi pembangunan daerah di
kabupaten poso;
d. melaksanakan penyusunan dan pengembangan data indicator makro pembangunan di kabupaten poso;
e. menyiapkan dukungan terhadap penyelenggaraan survey
mengenai ketersediaan data dan informasi di kabupaten poso;
f. menyusun operasional kegiatan pada lingkup kerja sub
bagian pendataan, survey dan verifikasi; g. mendistribusikan tugas dan petunjuk kepada bawahan
sesuai bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas sub bagian pendataan, survey dan verifikasi; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
16
Pasal 28
(1) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengumpulan,
pengolahan, penyajian serta publikasi data dan informasi di
Bagian Data dan Statistik. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
fungsi : a. menyajikan laporan hasil evaluasi pengumpulan data dan
informasi capaian pelaksanaan pembangunan daerah;
b. melakukan publikasi data dan informasi melalui berbagai media sebagai gambaran hasil pembangunan dan potensi
daerah;
c. mengelola dan memelihara dokumen-dokumen dan hasil pelaksanaan pembangunan;
d. menyusun operasional kegiatan pada lingkup kerja sub
bagian evaluasi dan pelaporan;
e. mendistribusikan tugas dan petunjuk ke[pada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas sub bagian evaluasi dan
pelaporan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kelima ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
Pasal 29
(1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas
pengkoordinasian, pengarahan dan penyelenggaraan
kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia, umum, serta organisasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dengan ruang
lingkup bidang hukum dan hak asasi manusia, umum serta organisasi;
b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang
administrasi kepegawaian, dan sumber daya aparatur; dan
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang
administrasi keuangan, pendapatan, kearsipan,
perpustakaan dan urusan umum.
Paragraf 1
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Pasal 30
(1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas
merencanakan operasional, membagi tugas, memberi
petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas - tugas di bagian hukum dan hak asasi manusia yang
meliputi bidang peraturan perundang-undangan, bantuan
17
hukum dan hak asasi manusia, dokumentasi, informasi dan
penyuluhan hukum. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai
fungsi :
a. penyusunan rencana kerja untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas;
b. pembagian tugas kepada sub bagian sesuai dengan sub
bagiannya masing-masing; c. pemberian petunjuk terhadap penyelenggaraan tugas;
d. pelaksanaan tugas operasional;
e. pengevaluasian hasil-hasil pelaksanaan tugas; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 31
(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai
tugas memberi petunjuk, membagi tugas, mengkaji, mengevaluasi, mengontrol, membuat laporan dan
merencanakan pelaksanaan tugas.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
c. melaksanakan pengkajian ranperda dan ranperbup; d. melaksanakan evaluasi produk hukum daerah dan
peraturan desa;
e. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
f. menyiapkan bahan penyusunan dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
g. mengumpulkan data dan bahan serta melakukan analisa
terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
h. membimbing pelaksanaan tugas;
i. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan
kegiatan tahunan; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 32
(1) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas memberi petunjuk, membagi tugas,
membimbing, memeriksa, mengecek, mengoreksi,
mengontrol, mengkoordinir dan mengawasi PPNS yang berada di Lingkungan Daerah Kabupaten Poso, membuat
laporan dan merencanakan pelaksanaan tugas di sub bagian
bantuan hukum dan hak asasi manusia. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia
mempunyai fungsi : a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
18
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis; d. mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan
data yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa
pidana/perdata dan tun;
e. mempelajari, meneliti, menyelesaikan perkara sengketa dengan mempelajari surat gugatan yang ditujukan kepada
pemerintah daerah yang tersangkut perkara kedinasan;
f. melaksanakan kegiatan penyesuaian permasalahan hukum terkait aset daerah di pengadilan;
g. memberikan pertimbangan bantuan dan perlindungan
hukum terkait dengan tugas kedinasan kepada pimpinan dan aparatur sipil negara di luar pengadilan;
h. memberikan pertimbangan hukum atas usulan
penerbitan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan
kabupaten;
i. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
j. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan tugas; k. membimbing pelaksanaan tugas;
l. memeriksa, mengecek dan mengoreksi tugas - tugas yang
dilaksanakan; m. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan
kegiatan tahunan; dan n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 33
(1) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum
mempunyai tugas memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengecek, mengoreksi,
mengontrol, membuat laporan dan merencanakan
pelaksanaan tugas di sub bagian dokumentasi, informasi dan penyuluhan hukum.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
d. membimbing pelaksanaan tugas;
e. mengumpulkan bahan dan data untuk membuat buku himpunan peraturan perundang-undangan;
f. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan; g. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan
kegiatan tahunan; dan h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
19
Paragraf 2
Bagian Umum
Pasal 34
(1) Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, mengawasi, mengatur,
mengevaluasi dan melaporkan tugas-tugas di bidang umum
yang meliputi bidang tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan aset dan pemeliharaan lingkungan
sekretariat daerah.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. penyiapan rencana kerja bagian umum untuk menjadi
pedoman pelaksanaan tugas; b. pembagian tugas kepada sub bagian sesuai dengan sub
bagiannya masing-masing;
c. pemberian petunjuk terhadap penyelenggaraan tugas;
d. pelaksanaan tugas operasional; e. pengevaluasian hasil-hasil pelaksanaan tugas umum; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya..
Pasal 35
(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas
memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan pelaksanaan tugas di sub bagian tata usaha
dan kepegawaian.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
d. menyiapkan pengelolaan tata surat dinas; e. menerima, meneliti dan mencatat surat yang akan
disampaikan kepada pimpinan;
f. memberi pelayanan administrasi semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
g. menghimpun dan mengelola data kepegawaian sekretariat
daerah;
h. menyiapkan sistem informasi kepegawaian sekretariat daerah;
i. melakukan urusan pembayaran gaji, lembur dan
keuangan rutin pimpinan; j. menyiapkan bahan dan memberikan pelayanan
administrasi SPPD dilingkungan pemerintah daerah;
k. membimbing pelaksanaan tugas; l. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan;
m. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan
kegiatan tahunan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
20
Pasal 36
(1) Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas memberi
petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan
merencanakan pelaksanaan tugas di sub bagian rumah tangga.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi : a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan; c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
d. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengelolaan
rumah tangga; e. menghimpun bahan dan data serta pengadaan kebutuhan
rumah tangga pimpinan meliputi rumah tangga bupati,
wakil bupati dan sekretaris daerah;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan perlengkapan rumah tangga;
g. mengelola dan memelihara keamanan serta kebersihan
rumah tangga; h. membimbing pelaksanaan tugas;
i. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan; j. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan
kegiatan tahunan; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 37
(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas memberi
petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan pelaksanaan tugas di sub bagian keuangan
dan aset.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
d. menyiapkan bahan dan melakukan analisa kebutuhan
barang dan distribusi; e. membimbing pelaksanaan tugas;
f. mengelolah dan memelihara kebersihan sekretariat dan
halaman serta penataan taman; g. menyiapkan bahan dan kelengkapan upacara serta rapat
di lingkungan sekretariat;
h. memeriksa dan mengoreksi tugas - tugas yang dilaksanakan;
i. mengelolah Bangunan Asrama Poso, Mes Pemerintah
Daerah Poso, Mes Wuasa yang ada di luar Kabupaten Poso, Gedung Sanggar Pemuda, Gedung Wanita, GOR
Puselemba, Gedung Aula Pogombo, Lapangan Basket,
Lapangan Futsal, Lapangan Sintuwu Maroso, Gedung
21
BPD, Gedung/ATM BRI, Tower, termasuk pengawasan
mahasiswa yang tinggal di asrama; j. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan
kegiatan tahunan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 3
Bagian Organisasi
Pasal 38
(1) Bagian Organisasi mempunyai tugas merencanakan
operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia,
mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas-tugas di bidang organisasi berkaitan dengan bidang kelembagaan,
tata laksana dan analisis jabatan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Organisasi mempunyai fungsi : a. penyiapan rencana kerja untuk menjadi pedoman
pelaksanaan tugas;
b. pembagian tugas kepada sub bagian sesuai dengan sub bagiannya masing-masing;
c. pemberian petunjuk terhadap penyelenggaraan tugas;
d. pelaksanaan tugas operasional; e. pengevaluasian hasil-hasil pelaksanaan tugas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 39
(1) Sub Bagian Kelembagaan mempunyai tugas memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa,
mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan
merencanakan pelaksanaan tugas pada sub bagian kelembagaan.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagian Kelembagaan mempunyai fungsi : a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan; c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
d. menyiapkan dan melakukan koordinasi penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Perjanjian Kinerja; e. menghimpun peraturan perundang-undangan sebagai
pedoman petunjuk menyusun kelembagaan;
f. mengontrol Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dalam rangka hubungan kerja antara perangkat
daerah, pembentukan, penyederhanaan, penghapusan
kelembagaan dilingkungan pemerintah daerah; g. menyusun informasi kelembagaan sebagai pengendalian
organisasi;
h. membimbing pelaksanaan tugas; i. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan;
22
j. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan kegiatan tahunan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 40
(1) Sub Bagian Tata Laksana mempunyai tugas memberi
petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan
merencanakan pelaksanaan tugas di sub bagian tata
laksana. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Tata Laksana mempunyai fungsi :
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
c. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; d. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
e. menyusun pedoman dan pembinaan tata naskah dinas;
f. menyusun pedoman pakaian dinas pegawai; g. menyusun pedoman dan pembinaan upaya peningkatan
kualitas pelayanan publik;
h. menyusun pedoman standar pelayanan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
i. menyusun pedoman dan fasilitasi kompetisi inovasi
pelayanan publik; j. menyusun pedoman dan memfasilitasi penyelenggaraan
pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
k. menyusun pedoman dan memfasilitasi survey kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; l. menyusun pedoman dan fasilitasi penyusunan standar
operasional prosedur;
m. menghimpun dan mengevaluasi standar pelayanan minimal;
n. menghimpun dan mengevaluasi mekanisme dan prosedur
pelayanan publik; o. melaksanakan ketatausahaan bagian organisasi;
p. melaksanakan koordinasi dibidang tatalaksana
pemerintahan dan pelayanan publik; q. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan
kegiatan tahunan; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 41
(1) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Standar
Kompetensi mempunyai tugas memberi petunjuk, membagi
tugas, membimbing, memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, membuat laporan dan merencanakan
pelaksanaan tugas di sub bagian analisis formasi jabatan dan
standar kompetensi. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan dan Standar
Kompetensi mempunyai fungsi :
23
a. menyusun rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas; b. memberi petunjuk pelaksanaan program kerja tahunan;
c. membagi tugas terhadap penyelenggaraan kegiatan;
d. melakukan analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi
jabatan untuk kebutuhan formasi jabatan; e. menyusun dan mengordinasikan pembinaan pola karir
pegawai;
f. melaksanakan dan menyusun analisis formasi jabatan; g. menyusun kamus jabatan;
h. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional Tingkat Kabupaten; i. memonitoring pelaksanaan tugas;
j. memeriksa dan mengoreksi tugas-tugas yang
dilaksanakan; k. menyiapkan data dan membuat bahan laporan hasil
penyelenggaraan tugas untuk program perencanaan
kegiatan tahunan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Keenam
Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pasal 42
(1) Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai
tugas dan kewajiban merencanakan operasional, membagi
tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas-tugas di bidang layanan pengadaan
barang dan jasa.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :
a. penyiapan rencana kerja untuk menjadi pedoman
pelaksanaan tugas; b. pembagian tugas kepada sub bagian sesuai dengan sub
bagiannya masing-masing;
c. pemberian petunjuk terhadap penyelenggaraan tugas; d. pengoordinasian dan pengawasan kegiatan;
e. penjaminan keamanan dokumen pengadaan;
f. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia;
g. pelaksanaan tugas operasional;
h. pengevaluasian hasil-hasil pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 43
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu
administrasi umum dan kepegawain, keuangan dan perlengkapan, perencanaan program serta mengordinasikan
pelaksanaan tugas bidang layanan pengadaan barang dan
jasa. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
24
a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,
kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
b. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang
dibutuhkan kelompok kerja;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja
Pengadaan;
d. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
e. mengagendakan dan mengordinasikan sanggahan dan
penyelesaian sanggahan banding yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengadaan barang/jasa; g. menyusun program kerja dan anggaran;
h. menyiapkan surat untuk penerbitan SPPBJ oleh PA/KPA;
i. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan
pengadaan yang dilaksanakan oleh ULP; j. menyiapkan pusat data untuk mendukung evaluasi dari
barang/jasa terkait Spesifikasi dan HPS;
k. melakukan koordinasi dengan LPSE terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement);
l. mengkoordinasikan tenaga ahli/staf pendukung dalam
proses pengadaan barang/jasa; m. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Pasal 44
(1) Kelompok Kerja mempunyai tugas mengkaji, mengusulkan, menyusun dan menetapkan serta melakukan pelelangan dan
membuat berita acara bidang layanan pengadaan barang dan
jasa. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kelompok Kerja mempunyai fungsi :
a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan harga
perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
b. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri,
kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan
rancangan kontrak kepada PA/KPA;
c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari
pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan
menjawab sanggah;
e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA/KPA untuk
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratur miliar rupiah) dan penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
25
f. menetapkan pemenang untuk :
1) Pelelangan Atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah); atau
2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada
PA/KPA melalui Kepala Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa;
h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP;
i. memberikan data dan informasi kepada Kepala Bagian
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mengenai Penyedia
Barang/Jasa yang melakukan perbuatan seperti
penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli
kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan
Jasa; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketujuh
STAF AHLI
Pasal 45
(1) Staf Ahli mempunyai tugas dan kewajiban memberikan
telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing; (2) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
Paragraf 1
Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik
Pasal 46
(1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai tugas
memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang hukum dan politik dalam negeri, ketertiban dan keamanan,
ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, dan fasilitasi
penyelesaian kasus hukum baik secara inisiasi maupun perintah sesuai keahliannya serta memberikan penalaran
pemecahan konsepsional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik mempunyai
fungsi :
a. investarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang hukum dan politik dan rekomendasi pemecahannya;
b. penyusunan konsep pemecahan konsepsional di bidang
hukum dalam negeri, ketertiban dan keamanan,
ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan, dan fasilitasi penyelesaian kasus hukum, atas inisiatif dan penalaran
persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan
kebijakan Bupati;
26
c. pengordinasian penyiapan bahan keperluan rapat,
seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(3) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
adalah : a. menghimpun dan mempelajari laporan dari pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan
pemecahan dan penanganan tindak lanjut; b. membuat analisis empiris atas materi laporan tersebut
dan menyusun alternatif rekomendasi untuk
pemecahnnya; c. meneliti konsep produk hukum daerah yang berkaitan
dengan bidang hokum, politik dan merekomendasikan
perbaikannya; d. menghimpun bahan kajian yang berkaitan dengan
evaluasi penerapan produk hukum yang telah ada;
e. menghimpun bahan masukan dari satuan kerja untuk
diolah menjadi bahan berupa pointer penegasan Bupati; f. menyusun konsep saran untuk juklak penyelesaian
masalah oleh Bupati;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 2 Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia
Pasal 47
(1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan
Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah-masalah di bidang
pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama antara
daerah, manajemen aparatur pemerintahan, pengawasan kepegawaian, hubungan masyarakat, pendidikan generasi
muda, agama dan kebudayaan, kesehatan, sosial budaya,
pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan, peranan wanita dan penanganan
bencana alam serta kesejahteraan sosial baik secara inisiasi
maupun perintah, sesuai dengan keahliannya serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1), Staf Ahli di Bidang Bidang Pemerintahan,
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
a. inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan
bidang pemerintahan dan rekomendasi pemecahannya; b. menyusun konsep pemecahan konsepsional di bidang
pemerintahan umum, otonomi daerah, kerjasama antara
daerah, manajemen aparatur pemerintahan, pengawasan kepegawaian, hubungan masyarakat, pendidikan
generasi muda, agama dan kebudayaan, kesehatan,
sosial budaya, pemberdayaan dan pengembangan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan, peranan
wanita dan penanganan bencana alam serta
kesejahteraan sosial atas inisiatif dan penalaran
27
persoalan secara mendasar dan terpadu untuk bahan
kebijakan Bupati; c. pengkoordinasian penyiapan bahan keperluan rapat,
seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. (3) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
adalah :
a. menghimpun dan mempelajari laporan dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan
pemecahan dan penanganan tindak lanjut;
b. membuat analisis empiris atas materi laporan tersebut dan menyusun alternative rekomendasi untuk
pemecahannya;
c. meneliti konsep produk hukum daerah yang berkaitan dengan bidang pemerintahan dan merekomendasikan
perbaikannya;
d. menghimpun bahan kajian yang berkaitan dengan
evaluasi penerapan produk hukum yang telah ada; e. menghimpun bahan masukan dari satuan kerja untuk
diolah menjadi bahan berupa pointer penegasan Bupati;
f. menyusun konsep saran untuk juklak penyelesaian masalah oleh Bupati; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 3
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam
Pasal 48
(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan
Sumber Daya Alam mempunyai tugas memberikan
telaahan mengenai masalah di bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan SDA yang meliputi bidang
pendapatan daerah, administrasi keuangan daerah,
perdagangan dan koperasi, investasi, pengembangan dunia usaha, ekonomi makro, pembangunan fisik, intrastruktur,
tata ruang, pembangunan pertanian umum, industri,
pertambangan dan energi, pengairan, pemukiman dan lingkungan hidup, perhubungan, informatika, dan
pariwisata serta ilmu pengetahuan dan teknologi dan sda
baik secara inisiatif maupun perintah sesuai dengan
keahliannya serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1), Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
a. inventarisasi, analisis dan telaahan permasalahan bidang
pembangunan dan rekomendasi pemecahannya; b. penyusunan konsep pemecahnnya konsepsional di
bidang ekonomi, pembangunan, keuangan dan SDA yang
meliputi bidang pendapatan daerah, administrasi keuangan daerah, perdagangan dan koperasi, investasi,
pengembangan dunia usaha, ekonomi makro,
pembangunan fisik, intrastruktur, tata ruang,
28
pembangunan pertanian umum, industri, pertambangan
dan energi, pengairan, pemukiman dan lingkungan hidup, perhubungan, informatika, dan pariwisata serta
ilmu pengetahuan dan teknologi dan sda baik secara
inisiasi dan penalaran persoalan secara mendasar dan
terpadu untuk bahan bebijakan Bupati; c. pengoodinasian penyiapan bahan keperluan rapat,
seminar dan kegiatan dinas lain bagi Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
(3) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
adalah : a. menghimpun dan mempelajari laporan dari Pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memerlukan
pemecahan dan penanganan tindak lanjut; b. membuat analisis empiris atas materi laporan tersebut
dan menyusun alternative rekomendasi untuk
pemecahnnya;
c. meneliti konsep produk hukum daerah yang berkaitan dengan bidang pembangunan dan merekomendasikan
perbaikannya;
d. menghimpun bahan kajian yang berkaitan dengan evaluasi penerapan produk hukum yang telah ada;
e. menghimpun bahan masukan dari satuan kerja untuk
diolah menjadi bahan berupa pointer penegasan Bupati; f. menyusun konsep saran untuk juklak penyelesaian
masalah oleh Bupati; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pasal 49
(1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD kabupaten dalam melaksanakan hak
dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
(1) Dalam melaksanakan tugas /kota sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Sekretaris Dewan mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD;
29
Bagian Kesatu
BAGIAN UMUM
Pasal 50
(1) Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan bahan pengawasan kebijakan,
merumuskan program serta melakukan penyelenggaraan
tugas bagian umum, meliputi tata usaha dan kepegawaian, humas dan keprotokoleran serta perlengkapan dan rumah
tangga.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bagian Umum mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi;
b. penyusunan dan penataan penyelenggaraan tugas; c. pemantauan pelaksanaan tugas;
d. pengaturan dan menata sarana Sekretariat DPRD;
e. penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah; dan f. pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertangungjawaban pelaksanaan tugas.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 51
(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan untuk menyusun rencana
kegiatan tugas sub bagian umum dan kepegawaian.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. mengelolah dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan
program bulanan, triwulan dan tahunan; b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan
Tahunan, Rencana Kerja dan Memory Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. menyiapkan bahan-bahan untuk pengolahan data
pegawai, meliputi Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Nominatif Pegawai, Daftar Riwayat Hidup, Daftar Riwayat
Pekerjaan, Sasaran Kerja Pegawai dan lain-lain;
d. menyiapkan bahan-bahan untuk pengelolaan data
Anggota DPR, Alat kelengkapan DPRD dan data untuk pembuatan Struktur Sekretariat DPRD;
e. menyiapkan konsep-konsep usulan Formasi Pegawai
Kepangkatan Calon Pegawai, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Ujian Dinas, Mutasi Tugas/Jabatan,
Pendidikan dan Pelatihan, Pelimpahan, Pemberian
Penghargaan, Pemberhentian, Pensiun, Kartu Pegawai, Taspen, Karsi dan Karsus;
f. menghimpun dan menyiapkan Peraturan Kepegawaian,
Peraturan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan; g. melakukan upaya dalam rangka peningkatan mutu
pegawai, kesejahteraan pegawai, disiplin pegawai dan
pembinaan mental pegawai;
30
h. mengolah, mengawasi dan mengontrol undangan rapat
paripurna agar tepat waktu sampai kepada Anggota DPRD, Eksekutif, Organisasi, Tokoh Masyarakat yang
diundang;
i. memberikan pelayanan administrasi menyurat/
ketatausahaan bagi seluruh inter di lingkungan Sekretariat DPRD, meliputi penerimaan dan distribusi
surat masuk, pemberian nomor surat, penggandaan,
pengiriman surat keluar, dan tata kearsipan; j. melakukan upaya pengklarifikasian surat yang sifatnya
biasa, penting, segera dan rahasia untuk diarsipkan atau
diajukan kepada sekretaris Dewan dan Ketua DPRD; k. melakukan upaya untuk mengontrol tata kearsipan pada
bagian dan komisi DPRD;
l. menghimpun hasil pendidikan dan pelatihan/kursus staf Sekretariat DPRD untuk bahan masukan kepada atasan
dalam rangka peningkatan karier pegawai;
m. mengajukan usulan kepada atasan, staf sekretariat yang
akan melaksanakan lembur dan staf sekretariat selaku pendamping Tim DPRD baik dalam daerah maupun luar
daerah dan menghimpun laporannya untuk bahan
pembinaan staf Sekretariat DPRD; n. mengontrol dan menilai hasil pelaksanaan tugas staf yang
dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai;
o. mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya yang menjadi
tanggung jawabnya serta menyelesaikan masalah yang
dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya; p. melakukan pengawasan di lingkungan unit kerja secara
terus-menerus, preventif maupun represif agar tujuan unit
kerja yang dipimpin tercapai secara efektif dan efisien;
q. menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas dan pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 2
Sub Bagian Hubugan Masyarakat dan Protokoler
Pasal 52
(1) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan untuk
menyusun rencana kegiatan kehumasan dan keprotokoleran
bulanan, triwulan dan tahunan;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler
mempunyai fungsi :
a. melaksanakan tugas dan kegiatan humas, meliputi : 1. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana
Kerja dan Memory DPRD; 2. melaksanakan koordinasi dan kerjasama jaringan
informasi dengan media cetak dan media elektronik
untuk publikasi informasi kegiatan Sekretariat dan DPRD;
31
3. menyebarluaskan data dan informasi kegiatan
sekretariat dan DPRD, meliputi publikasi informasi melalui media cetak, media elektronik, media luar
ruang dan lain-lain;
4. membuat rekaman peristiwa (press release) dan jurnal
harian kegiatan Sekretariat DPRD untuk bahan publikasi dan mengkoordinasikan serta menyiapkan
acara konfrensi pers dan diaolog interaktif Sekretariat
Dewan dan Ketua DPRD; 5. mengklarifikasi berita yang tidak sesuai dengan
pernyataan Sekretaris Dewan dan Pimpinan DPRD atau
berita yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD;
6. menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan
pidato/sambutan Pimpinan DPRD sesuai kebutuhan; 7. memelihara sarana komunikasi dan informasi yang ada
di lingkungan unit kerja yang dipimpin agar setiap saat
siap digunakan;
8. merencanakan pembuatan kalender DPRD, buletin DPRD, buku kerja Anggota DPRD dan buku kerja
pejabat Sekretariat DPRD;
b. melaksanakan tugas dan kegiatan protokoler, meliputi : 1. menata tempat Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD,
Anggota DPRD, para tamu dan undangan pada acara
sidang paripurna; 2. mengoordinasikan dan mempersiapkan acara tamu-
tamu DPRD;
3. mengoordinasikan kehadiran Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam memenuhi undangan pihak
eksekutif maupun lembaga lainnya;
4. manata dan mengontrol gedung aspirasi agar setiap
saat siap digunakan; 5. mengordinasikan kegiatan penyampaian aspirasi
masyarakat;
6. mengatur operasional kendaraan dinas Pimpinan DPRD, Sekretaris DPRD dan Anggota DPRD secara
protokoler;
7. mangawasi penggunaan pakaian dinas secara protokoler;
8. menyiapkan kartu nama tamu DPRD dan menertibkan
tamu - tamu DPRD; c. mengembangkan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan
tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta
menyelesaikan masalah - masalah yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugas pekerjaan; d. memberikan bimbingan tehnis kepada semua staf yang
dibawahinya agar kinerja mereka semakin meningkat;
e. melakukan pengawasan di lingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara terus menerus, pervektif maupun
represif agar tujuan kegiatan Sub Bagian Humas dan
Protokoler dapat tercapai secara efektif; f. manyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas
pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
32
Paragraf 3
Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
Pasal 53
(1) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi meliputi
perlengkapan dan rumah tangga, pelayanan umum
perlengkapan dan rumah tangga, serta pengelolaan barang/aset.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai fungsi :
a. mengelolah dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan
program bulanan, triwulan dan tahunan; b. menyiapkan bahan-bahan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan
Tahunan, Rencana Kerja dan Memory Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; c. melakukan pemantauan dan menyiapkan pengurusan
pembayaran penggunaan jasa dilingkungan Sekretariat
DPRD dan Rumah Jabatan Ketua DPRD; d. menyiapkan dan melaksanakan pelayanan pemenuhan
kebutuhan alat tulis kantor, perlengkapan kantor dan
fasilitas lainnya untuk keperluan administrasi perkantoran dan rapat-rapat di lingkungan Sekretariat
DPRD dan Pembuatan Izin Bepergian bagi Anggota DPRD
sesuai petunjuk atasan; e. menyiapkan dan melaksanakan pelayanan administrasi
perjalanan dinas Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat
DPRD;
f. melakukan pemantauan dan menelaah pelaksanaan kebersihan Kantor Sekretariat DPRD dan rumah jabatan
Ketua DPRD, meliputi kebersihan intern dan ekstern;
g. menyiapkan dan melakukan pelayanan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor, rumah jabatan Pimpinan
DPRD, peralatan kantor dan peralatan rumah jabatan
Ketua DPRD, kendaraan dinas Sekretariat DPRD, Ketua DPRD dan Komisi DPRD dan pengurusan surat-surat
kendaraan dinas agar selalu siap digunakan;
h. melakukan investarisasi barang-barang milik pemerintah Daerah yang ada di Sekretariat DPRD dan rumah tangga
Pimpinan DPRD, meliputi barang bergerak dan barang
tidak bergerak;
i. melakukan perencanaan dan pemantauan barang-barang dan menyiapkan pemberitahuan penerima barang kepada
komponen pengguna/pemakai barang yang bersangkutan;
j. melakukan penyimpanan dan pemantauan barang dalam gudang;
k. melakukan koordinasi untuk pengadaan dan pembuatan
papan data Anggota DPRD, alat kelengkapan DPRD, struktur organisasi Sekretariat DPRD;
l. merencanakan Kebutuhan kelengkapan :
1. Anggota DPRD PSL, PSR, Topi Lapangan, Papan Nama Kerja, Kartu
Anggota, Pakaian/Sepatu Olahraga.
33
2. Sekretaris DPRD
PSR, PSH, Topi Lapangan, Kartu Nama Pegawai, Pakaian/Sepatu Olahraga.
m. mengatur dan mengontrol Polisi Pamong Praja (Pol. PP)
yang bertugas di Kantor Sekretariat DPRD dan Rumah
Jabatan Pimpinan DPRD untuk peningkatan keamanan dan ketertiban;
n. mengembangkan kegiatan-kegiatan lainnya yang
berkaitan dengan tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya serta menyelesaikan masalah-masalah yang
dihadapi dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya;
o. memberikan bimbingan tehnis kepada staf dan melakukan penilaian prestasi kerja yang dibawahinya agar kinerja
mereka semakin meningkat;
p. melakukan pengawasan dilingkungan unit kerja yang dipimpinnya secara terus menerus, preventif maupun
represif agar tujuan kegiatan Sub Bagian Perlengkapan
dan Rumah Tangga dapat tercapai secara efektif dan
efisien; q. menyampaikan laporan kepada atasan mengenai tugas
dan pekerjaan yang telah dilaksanakan; dan
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Kedua
BAGIAN PERSIDANGAN DAN HUKUM
Pasal 54
(1) Bagian Persidangan dan Hukum mempunyai tugas
melaksanakan urusan di Bidang Persidangan dan Hukum
meliputi pengelolaan administrasi Persidangan dan Hukum,
perumusan dan penyusunan hasil rapat/ persidangan serta perencanaan kegiatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1), Bagian Persidangan dan Hukum mempunyai fungsi :
a. penyusunan program rencana kerja;
b. perumusan dan penyusunan hasil rapat/persidangan; c. pemantauan pelaksanaan tugas;
d. pelaporan dan evaluasi kegiatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Sub Bagian Rapat dan Risalah
Pasal 55
(1) Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas
melaksanakan urusan meliputi pengelolaan administrasi
rapat/persidangan penataan dan perlengkapan rapat /persidangan, penyusunan/pelaporan hasil rapat.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1), Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi : a. membuat laporan / perencanaan kegiatan;
b. mengkoordinasikan setiap kegiatan sehubungan dengan
kebutuhan kelengkapan rapat dan risalah;
34
c. menyiapkan bahan dan kebutuhan rapat/persidangan
sehubungan materi yang akan dibahas; d. mengatur dan menata ruangan rapat / persidangan;
e. mengkoordinasikan setiap kegiatan pelaksanaaan rapat /
persidangan sebelum dan sesudah acara dimulai kepada
Pimpinan dan Anggota serta melaporkan kegiatan pelaksanaan Rapat/Persidangan siap dimulai;
f. membuat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan
rapat/persidangan pada setiap kegiatan; g. menyedia dan mengkaji setiap perkembangan
rapat/persidangan dan melaporkan hasilnya kepada
pimpinannya; h. menyusun dan menyiapkan risalah serta Notulen rapat
pada setiap kegiatan sesuai kebutuhannya berdasarkan
petunjuk pimpinan; i. menyiapkan dan menyusun Profil DPRD;
j. menyiapkan dan menyusun Memory DPRD;
k. membuat dan menyiapkan undangan rapat pada setiap
kegiatan sesuai kebutuhannya berdasarkan petunjuk pimpinan;
l. membagi, membimbing dan mengarahkan staf dalam
setiap pelaksanaan tugas; m. meminta petunjuk dan menggunakan usul/saran kepada
pimpinan atas hal-hal yang sifatnya prinsip untuk
dilakukan sehubungan dengan tugas di bidang rapat dan risalah; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 2
Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
Pasal 56
(1) Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai
tugas melaksanakan urusan meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi, pengkajian serta melaporkan
kegiatan di Bidang Hukum dan Persidangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
mempunyai fungsi :
a. membuat laporan / perencanaan kegiatan; b. mengkoordinasikan setiap kegiatan di Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan;
c. menyiapkan bahan dan kebutuhan dalam bentuk
peraturan Perundang-Undangan kaitannya dengan tugas DPRD serta hubungannya dengan instansi terkait;
d. mengkaji setiap perkembangan / perubahan bentuk
peraturan perundang-undangan untuk disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku;
e. membantu pimpinan dalam merumuskan dan
mengordinasikan setiap kebijakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. membantu pimpinan dan mempersiapkan bahan
peraturan Perundang-Undangan dalam hal rencana pembuatan perda DPRD;
g. mensosialisasikan perda inisiatif;
35
h. membuat laporan pertanggung jawaban dalam setiap
pelaksanaan tugas dan tanggungjawab; i. meminta petunjuk dan mengemukakan usul / saran
kepada pimpinan atas pelaksanaan tugas;
j. membimbing, membina dan mengarahkan staf dalam
pelaksanaan tugas yang tanggungjawabnya di Bidang Hukum dan Perundang-Undangan; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 3
Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
Pasal 57
(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai
tugas melaksanakan urusan meliputi pengelolaan,
perencanaan, penataan administrasi dokumentasi
perpustakaan sekretariat DPRD; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1), Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
mempunyai fungsi : a. membuat laporan/perencanaan kegiatan;
b. mengordinasikan setiap kegiatan di Bidang Dokumentasi
dan Perpustakaan; c. menyelia dan mengkaji dokumen;
d. melengkapi dan mengkaji setiap dokumen dan Peraturan
Perundang-Undangan; e. mengkaji dokumen dan perkembangan perpustakaan
sesuai tingkat kebutuhannya;
f. membuat laporan perkembangan perpustakaan sesuai
tingkat kebutuhannya; g. menata ruangan perpustakaan sesuai dengan tingkat
kebutuhan dan perkembangannya; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Bagian Ketiga BAGIAN KEUANGAN
Pasal 58
(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan tugas
sekretariat DPRD khususnya di Bagian Keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. perumusan pelaksanaan tugas;
b. pengordinasian pelaksanaan tugas; c. pemantauan pelaksanaan tugas;
d. pengawasan pelaksanaan tugas;
e. pengevaluasian terhadap tugas; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait
dengan tugas dan fungsinya..
36
Paragraf 1
Sub Bagian Anggaran
Pasal 59
(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan penyiapan bahan penyusunan program dan
perencanaan anggaran, pengoordinasian pelaporan dan
dokumentasi di bidang anggaran. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1), Sub Bagian Anggaran mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan anggaran sekretariat DPRD Kabupaten yang meliputi :
1. Menghimpun data-data usulan rencana kerja DPRD
dan Sekretariat DPRD. 2. Rencana Kegiatan Anggaran.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
4. Alokasi Kegiatan Anggaran.
5. Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan. b. melakukan koordinasi dengan subag terkait dalam
penyusunan anggaran;
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan anggaran; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Paragraf 2
Sub Bagian Penatausahaan Keuangan
Pasal 60
(1) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas
melaksanakan urusan meliputi penatausahaan keuangan, pendataan dan pelaporan di bidang penatausahaan
keuangan;
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Sub Bagian Penatausahaan Keuangan mempunyai
fungsi :
a. melaksanakan Penata Usahaan Keuangan Sekretariat DPRD, yang meliputi :
1. Verifikasi Keuangan
2. Pengajuan SPP dan SPM 3. Membuat Laporan Realisasi Keuangan secara Triwulan,
Semesteran dan Tahunan.
b. membatu Sub Anggaran dalam penyusunan Anggaran;
dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
37
Paragraf 3
Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban
Pasal 61
(1) Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan dan
pertanggungjawaban keuangan, pendataan dan pelaporan di
bidang pembukuan dan pertanggungjawaban. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Ayat (1), Sub Bagian Pembukuan dan Pertanggungjawaban
mempunyai fungsi : a. melaksanakan pertanggungjawaban keuangan Sekretariat
DPRD, yang meliputi :
1. Membuat pembukuan Keuangan; 2. Membuat Pertanggungjawaban Keuangan yang telah
digunakan (SP); dan
3. Membuat Laporan Penggunaan Keuangan/Anggaran
setiap bulan. b. menyediakan data-data Keuangan untuk bahan Evaluasi;
dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 62
(1) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di
lingkungan masing-masing maupun antara satuan
organisasi; (2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas, wajib
menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja;
Pasal 63
(1) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan Bupati;
(2) Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Poso;
(3) Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris DPRD Kabupaten Poso.
Pasal 64
(1) Kepala Bagian bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
(2) Kepala Bagian wajib menerapkan pengawasan melekat dalam
pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, segera mengambil langkah yang diperlukan
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
38
Pasal 65
(1) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas dibantu oleh
Kepala Sub bagian dan wajib mengadakan rapat secara
berkala;
(2) Setiap bawahan di lingkungan Staf Ahli, Sekretariat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat
memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan
tindakan yang perlu diambil. Pasal 66
(1) Kepala Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.
(2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala Sub bagian wajib dikaji, diolah dan dipergunakan sebagai bahan
laporan selanjutnya kepada atasan.
(3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk
tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 67
(1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah dan
Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat sejumlah
PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan;
(2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan perundang undangan;
(3) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan, dengan memperhatikan daftar
urut kepangkatan dan syarat jabatan;dan
(4) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI
KEUANGAN
Pasal 68 (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi tugas dan fungsi Staf Ahli, Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dialokasikan
sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain
yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh PNS yang diserahi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab secara khusus untuk mengelola keuangan;
39
(3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas usul Kepala unit
Organisasi dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
(4) Pengelolaan anggaran rutin dan pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil
yang secara khusus diserahi tugas, tanggungjawab dan
wewenang sebagai bendaharawan yang ditetapkan dengan
keputusan Bupati atas usul Kepala unit Organisasi dengan
memperhatikan persyaratan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
(5) Pengelolaan anggaran rutin dan pembangunan diusulkan oleh
Kepala unit organisasi dapat dievaluasi dan diajukan setiap
akhir tahun anggaran;
(6) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) paling lama 5 (lima) tahun
sejak pengangkatannya;
(7) Jabatan bendaharawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat dirangkap oleh pejabat struktural dan
fungsional;dan
(8) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai atasan
langsung bendaharawan.
BAB VII
PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASSET
Pasal 69 (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang
menjadi tugas dan fungsi Staf Ahli, Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masing-masing
unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan
kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja
(APPK);
(2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi
perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan kemampuan
keuangan daerah;
(3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan
sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-
undangan;
(4) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan
kantor;
(5) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan
kantor yang berada dalam penguasaannya;
40
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Poso.
Ditetapkan di Poso
pada tanggal
BUPATI POSO,
DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
41
Diundangkan di Poso
pada tanggal …… Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO
SINSIGUS SONGGO
BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2016 NOMOR ……..