BUPATI BENGKAYANGkalbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/05/PerBub_45.pdf · Petrokimia Gersik,...
Transcript of BUPATI BENGKAYANGkalbar.bpk.go.id/wp-content/uploads/2015/05/PerBub_45.pdf · Petrokimia Gersik,...
10
BUPATI BENGKAYANGPROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANGNOMOR Oft, TAHUN 2014
TENTANG
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGIPUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR. 130/11/2014 tentang Kebutuhan dan HargaEceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuksektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan
dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi UntukSektor Pertanian di Kabupaten Bengkayang;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentangPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat IIBengkayang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 44, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3823);2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentangPerkebunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4411);4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001
tentang Pupuk Budidaya Tanaman (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai BarangDalam Pengawasan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun
2011;8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
08/Permentan/ SR. 140/2/2007 tentang Syaratdan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor40/Permentan/OT. 140/4/2007 tentangRekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada PadiSawah Spesifik Lokasi;
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/ M-DAG/PER/2/2009 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk SektorPertanian;
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor28/Permentan/SR. 130/5/2009 tentang PupukOrganik, Pupuk Hayati dan Pembenahan Tanah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor122/Permentan/ SR. 130/11/2014 tentangKebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TahunAnggaran 2014;
14.Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi(HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertaniandi Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran2015;
15.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan yang menjadiKewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
16.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentangOrganisasi Perangkat Daerah KabupatenBengkayang Sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentangOrganisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTORPERTANIAN DI KABUPATEN BENGKAYANG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkayang.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang.6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam
penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara lansung atautidak lansung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisikadan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuatpupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiridari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telahmelalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakanuntuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia danbiologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuaidengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapaiproduktivitas yang mencapai dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannyaditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi di Lini IV. Jenis pupuk bersubsidi terdiri dari Ureaberwarna Pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik Granul.
11. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupukbersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk tingkat desa/kecamatan)yang dibeli oleh petani atau kelompok tani yang ditetapkan oleh MenteriPertanian.
12. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah struktur biayapengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia(Persero) dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Subsidi pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan VolumePenyaluran Pupuk.
14. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanamanpangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidayaikan dan/atau udang.
15. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakanbudidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
16. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakanbudidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
17. Peternakan adalah perorangan Warga Negara Indonesia yangmengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasantertentu.
18. Pembudidaya ikan dan atau udang adalah perorangan Warga NegaraIndonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk
budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.19. Produsen adalah Produsen pupuk yaitu Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT.
Petrokimia Gersik, PT.Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda yangmemproduksi pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK danPupuk Organik di dalam negeri.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untukSektor Pertanian yang berlaku.
21. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan PeraturanMenteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran PupukBersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
22. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaankepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraananggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama padasatu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/walikotaatau pejabat yang ditunjuk.
23. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani selanjutnya disingkat RDKKadalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusunoleh kelompok tani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakanpetani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang denganrekomendasi pemupukan berimbang spesifikasi lokasi.
24. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida selanjutnya disingkat KP3adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan
pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat kabupaten.
BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2
(1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yangmengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam perkeluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang paling luas 1(satu) hektar.
(2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakdiperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura,perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.
BAB III
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3
(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukanberimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhanyang diajukan oleh Kepala Dinas kepada Direktur Jenderal.
(2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirincimenurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor dan sebaran bulanan,seperti tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXVI yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak,pembudidaya ikan dan atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui olehpetugas teknis, penyuluh atau Kepala Dinas yang membidangi pertanianserta ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
(4) Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan,perkebunan dan pembudidaya ikan dan atau udang setempat wajibmelaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKKsesuai luas areal usahatani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.
Pasal4
(1) Kekurangan aloksi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melaluirealokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor.
(2) Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan lebihlanjut oleh Gubernur.
(3) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkanlebih lanjut oleh Bupati/Walikota.
(4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2)dan (3), dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelumpenetapan dari Gubernur dan atau Bupati berdasarkan rekomendasiKepala Dinas yang membidangi pertanian setempat.
(5) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten/kota, kecamatanpada bulan berjalan tidak dapat mencukupi, produsen dapatmenyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisaalokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan sebelumnyadan atau alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1(satu) tahun.
BAB IV
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 5
Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiriatas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakanoleh produsen.
Pasal 6
Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus diberilabel tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudahhilang/terhapus, yang bertuliskan :
"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"Barang Dalam Pengawasan
Pasal 7
(1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepenyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untukSektor Pertanian yang berlaku.
(2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di LiniIV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur di Lini IVberdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf amemperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai denganprinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktudan tepat mutu.
(3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani ataukelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DinasKabupaten yang membidangi pertanian melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupukbersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompoktani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang
spesifik lokasi oleh penyuluh.(5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengawas yangditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 di Kabupaten.
Pasal 8
(1) Produsen, distributor, dan penyalur di Lini IV wajib menjaminketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun,peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
(2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat(1) produsen berkoordinasi dengan dinas yang membidangi pertaniansetempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai realokasi.
Pasal 9
(1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuaiHET.
(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:a.Pupuk Urea = Rp. 1.800,-per kg;b.Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,-per kg;d.Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
(3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlakuuntuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Lini IVsecara tunai dalam kemasan pupuk urea 50 kg, pupuk SP-36 50 kg,
pupuk ZA 50 kg, pupuk NPK 50 kg dan pupuk Organik 40 kg.
BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Pasal 10
Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaandan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2009tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidiuntuk Sektor Pertanian.
Pasal 11
(1) KP3 kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadappenyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
(2) KP3 kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu olehpenyuluh.
Pasal 12
(1) KP3 kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan danpengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
(2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupukbersubsidi kepada Gubernur.
(3) KP3 provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan danpengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
(4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasanpupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanBupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenBengkayang.
Ditetapkan di Bengkayangpada tanggal W Dtst>vib .r 2014
BUPATI BENGKAYANG,./
(/3URYADMAN GIDOT
Diundangkan di Bengkayangpadatanggal 3o DeStMber 2014
SEKRETARIS DAERAIj^KffgJ^gATEN BENGKAYANG,
;KRISTIANUS ANYIM
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR
2 " rf ? !? E Si* s <- t
Q ^| 55 o
Hi
aIll
co a
is sSis
3 O
r
s
qjvo|^
s
H*-8
8
s
8
&
8
s
8
8
8j
3ft
o O E
3S S3
Ig* -I
Nil!
:
i%PIP
31
? i
J*O
<Nj
8s
m
s
8
S3
s
?
s
s
s
?
8j
?J
.a
IN
piiiiCDp S
-S3a 9 o
SE3|03 CL CD
1
s9
.
s
_9
s
o
s
8
?
g
@c
?
s
s
s
s
?
s8
?
8
8
i
^
iff^11p mi.si3!
1 g J O
i 2 K Elag I ^
:Peterna
nSekt
Sub
Jumle
.@
@3
m
@
Q
oZ
O
CO
Mei
%<la
'5
03
-3
S
o&
Z
to
cqf
01
CO
ts
10
10
0
<N
80
n100
t@10
T-H0
r-HO
0
int@1a
m1@10
10
O
in
0
in1@10
m
0
Raya
1-
cn001@)
in
0
inco0
CN
0
T-H0
I@t0
h-OO
in1@<0
int-H0
10r-HO
in
0
inT-H0
vn
0
tiRayaKe
1
OOCO
0C)0
50
0
20
0
20
0
23
0
fNt-H0
in
0
inCN0
inCN0
<N0
in
0
0CN0
1OCO
en
t>
0CNT-1
Oint-H
40
0
40
0
INCMO
T-H0
0> >0
0
0
0
0
09
0
0K>0
0i-~0
@8
g
CN
CO
0CO0
50
0
10
0
ID
O
25
0
0CO0
in
0
in(M0
inCN0
25
0
inCN0
0IN0
mtan
@s.Sam
1/3
ro
0
0
0CO0
0
0
0
0
in
0
on00
inT-H0
int-H0
int-H0
I@TO
mt-H0
inT-H0
iLem
111O
O00O
20
0
20
0
20
0
T-H0
0*0
0@3-0
0*0
0@3-0
0
0
0
0
VSeil
0i/j
Dt~O
OOT-H
25
0
25
0
CNO
r-
0
0CO0
0CO0
0CO0
30
0
0CO0
COi-0
00
@a
CO
00
0t^CN
CNO
Oin0
20
0
20
0
00
0
i -00
inCN0
m<N0
inCN0
25
0
mCN0
0CO0
C3>
COT-HCO
0CO0
0VO0
t-H0
T-H0
X
0
1^-00
inCO0
0CO0
0CO0
30
0
0CO0
0CNO
a0
i>
0
0
T-1
60
0
iC0
in
0
t-HT-H0
60
0
<n
0
0100
60
CT>
T-H
0CNO
OCOO
O
O
O
O
T-H0
r00
int-H0
inT-H0
mt-H0
m
olo
0VDO
r>U10"
int-H0
CNT-H0
s
Suti
CN
COc-VO
0
rt
0CNH
50
0
50
0
20
0
COT-H0
0in0
s0
0in0
0in0
01/30
0
0
@8
JS
Sanf
CO
inIDi>
0cm
0IDT-H
0in0
50
0
25
0
0CNO
Oin0
0m0
01/30
0in0
01/30
0
0
3
si3
00T-H
in
0
10CO0
in
0
in
0
CN
0
1^00
inT-H0
in
0
in
0
in
0
int-H0
inT-H0
3Selu
in
in
T-H
(-)
0
0CO0
0
0
0
0
CO
0
r-00
int-H0
in
0
10t-H0
T-H0
int-H0
,_,T-H0
boSidir
CNOCM
OCNO
OCOO
T-H0
1@10
0
on00
int-H0
int-H0
int-H0
in
0
inT-H0
inCNO
iabang
00
00CO
00CM
00
8
8CO
00CN
Om
n<jm
o0in
00
in
00
in
00ID
$
sDalamT
Satu
II
O <f J z
m
P S =IJ" 8 s
ills P
5 j>
m ca*@ 1to <ti
pq|
g9SSJJ Oft(N
!H"3
(D
ktor:Peril
(L>COSub
@g3"3
f
en
Q
&
o
CO
ust.
<
Juli
^j
Mei
a<
S3ruari
s
as
1
in
CO
<N
o
CO
N.
VO
10
03
CN
I@1
0t-
0
60
0
0
0
@
in10O
IT)O
in
O
inu>0
0
inin0
ngaiRaya
3CO
IN00>O
O
0
57
0
INCOO
@
s0
INO
invO0
0100
10
0
0in0
d
ngaiRaya
Cfl
CN
in< >VO
1010
ro010
54
0
roCN0
@
inin0
r>0
0c-0
in
0
1000
inin0
I0
CO
COVO
0in1@1
IN00O
58
0
roCN0
@
0in0
inai0
10VO0
0If)O
08
0
0in0
>nterado
S-3-
rNinVO
0m
COC7>0
50
0
00<@i0
@
inin0
00
0t-0
10100
06
0
in100
malantan
in
1
@
anni
@a@p
vO
fNCNVO
O
CN00O
58
0
COCM0
1
0in0
10
0
inVO0
0u>0
09
0
0if)0
1CO
r-
ro10VO
O1-
CO010
52
0
00CNO
IOin0
00Y@1
O
O
1Ou>0
05
0
inin0
Im00
r>vO
10
onvO0
48
0
CO1@10
1
@
0roO
10
O
10@*@O
0CO0
80
CO0
riak
Te
01
ro
vO
10CO
CN00O
50
0
onCM0
@
0If)0
ino>0
invO0
0in0
0
0if)0
mar
30
VO0vO
in0
IN000
530
COCNO
@
Oin0
m
0
inVOO
OU)0
06
0
0IDO
@8
@-1
,
@
co
CN
n\O
10
onvo0
58
0
CO1@10
1
@
0ro0
in
0
in*0
000
05
0
0CO0
0nggauLed
0xn
CO
vOVO
10
onvO0
55
0
CO@@<0
0CO0
10f~0
in
0
0ro0
05
0
0CO0
juhBelas
a
roin
0CN
on
0
50
0
CO010
@
0@3-0
in000
inif)0
40
0
06
0
0
0
cd
co
in
iing
'co
vO
goiBabanf
is
O00
r>000
00
1@1
00
b-
00ro
@
0OvO
OOCN
OO00
o
VD
00
00VO
@sml
o;|IjIIS ill2
5;
i*?j
10 < )U 2rft Q S S
s lags1! i |
4
sh:
^1.I O <I t- 1 i.oj<
r cm <UP.1
(|ir>
I OL 1
5 2 jo
PS i< b3 O < W
U 00
pIs
!I3 CO
!i
I.
qW-
i O <i in i
i m iL 1 '?
o
I O <
i O <'. ol'
i in <
> <N @
'@M8
?! i O Ii CO I
> O <
sS:
g
p.
Si
1! 53I TO (
*I
i .srUn
1!|Mii|I3 H @3 D
liill
isII
M
Q
tCQ
s ?
N
ll J
Is
fi
si
- H
< 3 g
IP sis
S n
Hi!i e
II-, o i
o,o|,
!. > @
m
ib
I O <
I O <
IS!
cs
I O 1
I O I I O < s \
If> O I1 <x> '
I O < ' O <L - '
I! i O < iH"!.1
MM
84to I
mmII < iJ<
6
ISI co i i|p1w
aft
3(Jiiw
o 2
Ed ^5 u
: < D O
a o h a
3 2 A O
lull
If@@a m'S a@2 -S
a
CO ^^j in
1!It1
an
Sektor:Pete
Sub
@a
3@"3
r1to
S3&
es.
U
op.
Z
o
uj
Aeu
um
pril
<
1ian
no>ban
anu
<sNamaKecan
!
to
<N
oo
N
O
IO
CO
CM
-<
@
,
1
1
@
SungaiRaya
,
1
@
SungaiRaya
,
1
Capkala
CO
,
1
@
Monterado
@
@
Samalantan
in
,
1
@
is
1
@
i
1
SeiBetung
@
i
1
Bengkayang
00
,
1
@
Teriak
a*
@
1
Io
,
1
Ledo
i-H
i
1
1
@
MSutiSemarai
50
o1,0
,
or@(
oino
50
o
50
o
n0,5
o
o
o
r>u>O
50
o
00
nSanggauLed
CO
oin
o
o
,@1
oino
so
50
o
r>0,5
oUJo
o(J
r>ino
50
o
00
TujuhBelas
,
1
1
@
Seluas
in
I
I
1
1
@
Siding
ID
S
ooin
oo_of
oC5fN
8@i
00
T-H
o
o1,0
oo
ooCM
r>o
00
00
CN
mlah
^>
1
,88
ffl p ^ ^ a
ill! 1
1
@3m
w"5201
& aatuhanTahu
Sektor:Peri
Sub
@9
ton)
m
@
Q
2
O
CO
ist.
FTr<
Jul
ranj
Apr
SLIB!
C
"Sami
SNamaKecai
o
i-i
O
OS
00
N.
vo
in
co
r-1
oinCO
OCOO
O
o
oCOo
o
o
CNo
o
o
oCOo
o*o
ofo
o
o
40
o
SungaiRaya
in00CO
oINo
n
o
oCNo
in
o
inino
in
o
a(No
8o
o
o
omo
50
o
d
SungaiRaya
(N
00>@ICN
OCNO
inCNo
oCNo
o
t-H
o
I@1
o
oCNo
inCNo
inCNo
inCNo
25
o
Capkala
CO
COCO<N
inCNo
mCNo
mCNo
o
o
.@1
o
inCNo
inCNo
inCNo
inCNo
25
o
Monterado
m
in
o
nCNo
ini@io
o
o
o
o
o
o
ini@io
r>CNo
oCNo
nCNo
20
o
Samalantan
m
1
,
tin
^
@a
OlCOCN
inCNo
inCNo
mCNo
CO
o
,
CO
o
CO
o
inCNo
inCNo
inCNo
inCNo
25
o
SeiBetung
ini>,-H
ini@io
nCNo
inT@Io
o
o
,
o
o
o
o
If)
o
oCNo
OCNo
CNo
20
o
Bengkayang
00
o
CO
inCOo
m@*o
inCOo
o
o
o
o
o
O
inCOo
in*o
in*o
in@st-o
45
o
Teriak
Os
ini>i@)
in
o
oCNo
ini@io
o
o
o
o
o
o
in
o
oCNo
nINo
oCNo
20
o
Lumar
o
o
.@i
oCNo
CNo
oCNo
o
o
o
o
o
o
C1CNo
oCNO
OCNO
OCNO
20
o
Ledo
,
wa
&@a
$CN
OinCO
oCJo
o*o
oCOo
o
o
INO
o
O
C1COo
o*o
oTfo
o
o
40
o
SanggauLee
CO
c->&CO
inCOo
in*o
inCOo
o
o
o
O
OCNO
inCOo
in@*o
in
o
in
o
45
o
TujuhBelas
pjCN
in
o
inCNo
mt-Ho
o
O
o
O
OCNO
in
o
inCMo
inCNo
inCNo
25
o
Seluas
in
1
,
1
55
1
,
1
WJagoiBaban
Ss
ooinCJ
ooCO
,-,o*
ooCO
o
CN
o
CN
o
IN
8CO
(->o*
oo*
oo*
oo
s
>-
bBUPt
spSatuanData
18
II
IIP Ioi gag|PS gm fe
l?siii
. OQ
32 A ,
3'
Q;
8
HH
8s88
8
s
fc
s
@S
8
1 )
HCQ
s
z < u>
@ n .. ..3^
PI I^ y 9 f: i
ill
Pi
31mi
n
os
&
s
Us
s
s
s
s
o o"I"5-
1
o
?
s
o o
ss
s
o
8|
rH < 3
23? SSai E- |
Itfsi!6 "
> d a
qjvo|
s
s
??
53
m
CO
oCOs
9
8
m|
?rf lag
3S;3 3;
p (
-{ @@ @@
a '"d ato 2 n
52 do
II 15 S 5 ^
1eSektor:Pel
Sub
@s
13
,3
@De
Not
Okt
IffGO
?n<
@r-l
April
T,yanu
<-}
*
o
@i
>@i
<@'!
CN
-<
oo
K>
in
<*@
CO
<MSungaiRay
73
o
o
40
o
40
o
oCOo
oCNO
30
o
inu)o
no
o
in1Oo
inino
o
o
o
o
ci
&nJ
@3
oo
<N
18
1O
inCMo
oino
o
oCOo
inCNo
30
o
in1Oo
on
O
in
i
o
inino
oino
inCNo
Capkala
CO
38
inCNo
50
o
50
o
oino
mCNo
s?o
in
O
onCOo
int>o
in
o
oino
inCNo
Monterado
in
mCNo
omo
50
o
oCOo
in<Mo
30
o
inif)o
IDo
inino
mino
oino
inCNo
i
nJ
13
SeiBetung
t-
18
in
inCNo
50
o
oino
oao
inCNo
COo
55
o
00VOo
inino
m
o
ou>o
inCNo
nnBengkayan
00
TeriakLumar
o
Ledo
T@1
SutiSemar
CN
83
30
o
< )o
60
o
omo
oV)o
oino
int-o
ooo
inoo
m
o
o
o
o
o
1
cn
CO
00CNt>
inC)o
o
o
70
o
r>IOo
inc>o
50
o
int~o
0000o
in
o
int-o
ol>o
inpjo
TujuhBela
28
ini@io
COo
30
o
oCOo
in
o
30
o
inif)o
00
o
inino
inif)o
oV)o
ini@1o
1in
Siding
"3
00
in
ooCN
g
oo*
r>oCO
ooCN
8CO
noin
oovo
nom
noin
oo*
oCN
1
II
o e
III :I'l l
3"
Pi
3
%
CO
@i-
SI5N[*
Ij1
K_5
|I|P1
5 K S g- 2
&&s
Sektor:
Sub
@s
|d
Okt
Sept.
|
@s
Mei
April
s
&d
%a
r-1
@ir
r-i
*-Hr-H
a,
00
In
\
in
PJ
<Nl
t-H
24
40
o
nON
40
o
rNCNO
20
o
CN<NO
OCNo
40
o
r>DO
o
o
oO1
oCN(N
as
$SungaiI
84
00
40
o
inoo
35
o
(NCNO
T@Io
<No
inrHO
inCOo
inino
55
o
in00@i
r>CNCM
P.
&asS
1CN
04
COrH
96
CMr-l
olo
CN
00
h-\O
O*OO
O
OIOO
OO
r>(.N
20
r-l
o^1-(N
o
m
1O
CO
U)CN
05
00
o
75
o
ont>o
in
o
ino
<r>rH
o
rH
o1OCN
40
CO
do
Montera
91
85
o
oCJCN
00
ro[>o
55
o
ro
o
inino
oo
00
00
rH
OCJCN
OCCN
en
in
66
o*o
oo
40
o
33
o
20
o
33
o
oCNO
O*O
OIDO
60
o
o
l
"-1
40
CN
Ml
5=
CDLembah
90
o
oinrH
O0^CN
30
rH
oCNrH
o
r>IN
orH
oCO
oin
S3rH
oc^CN
O
CO
b
SeiBetu
t-
69
CN
in
o
o
60
o
r~ino
40
o
r^mo
o*o
oIDo
o00o
80
o
orHCN
O00CN
W
3Bengkaj
00
40
o
rH
O
CO
50
oCO
CO
oCJ
oCOrH
oinrH
o
rH
70
rH
o
CO
oI@CO
Teriak
60
90
o
r>
CN
60
o
r>\
40
o
60
rH
o
o
o
o
oooo
80
o
o>@<CN
o
CN
Lumar
o
26
CJ
80
o
r>oCN
50
o
43
30
o
ro
oCOo
nino
r>
o
70
o
ooCN
o
CN
Ledo
50
en
40
o
r>enrH
40
o
in
o
CNo
inCNo
oCNo
*o
r>i)o
60
o
o01@-I
o
CN
M
d
1CN
COo
50
o
ooCN
40
o
inCJo
25
o
inCJo
inCNo
<->*o
in
O
65
o
ooCN
OinCN
o'ijjSanggai.
CO
o
VO
O
rH
oinCN
orH
ot-o
80
o
o
o
o00o
oo
nCN
20
rH
oinCN
oCNCO
T>CQ
3
CNO
60
o
o
H
oino
oCNo
25
o
oCNo
inCNo
oino
inIDo
65
o
oo>
oVDCN
Seluas
in
o
40
o
in
rH
o
o
mrHo
in
o
in
o
ini@io
o
o
inino
55
o
in
@i
oCJCN
Siding
o
70
60
o
<->
CN
O
o
oCJo
40
o
oCJo
40
o
o
o
,-,00o
80
o
orHCN
ONCN
rO
m@3
9
00
CJ1
CN
oo*t
00
ooCN
OCJ
00
00
oo
rH
00
oCN
ooin
00
m
oo00
<->o
mlah
3
o t _ ? 2
g a qa 1
I hi;.1**111
i o 1 u; 2 P P
Ql
3M
<M
@c
N
3 o up < m ^
z a b s h g
' (2 -i O
H
* s,
sidi
!oSekt
Sub
@sJum
on
lan(t
3W
@
@
Okt
EZJ
"rn
<
*-)
hi
April
1ian
@j-f
i
cO
o
t@1
10
CN
^
oo
IN
in
CO
CN
O<N@*
OvOO
<->
o
o
o
60
o
n
o
60
o
n
o
Raya
aI
o<N1)-
o
O
O
o
r>
o
60
o
n
O
r>
o
o
o
(iRayaKe
1
OVOLD
O00O
n(X)o
o00o
80
o
00o
o00o
o00o
COftjao
m
vn>@o
o
o
o
o
r>O^O
1OO
<N
o
(NIOo
o
o
90
o
nono
o
o
00
<N
O
o
-ado
1
oio
o00o
00o
o00o
o
o
r>t>o
o
o
oot@1
80
o
o00o
nooo
00
(N
O00o
u@aSam
in
o
oIDo
ovoo
o*vo
60
o
nIDO
O
o
o
O
nnhBawan
OCOl>
oooo
o00o
oooo
80
o
(-)00o
o00o
70
ooo
SeiE
oCN
O00o
oooo
o00o
80
o
uoo
o00o
60
O00o
M
*Benf
00
oo^
o
o
o
r>c~o
70
o
o
o
ot>o
ol>o
Teris
CO
00
T@1
r>ot@i
o
o
r^
o
*o
o00o
00
00
ooi@<
o
oo
fa6
o
o
inCT.o
in
o
in01o
c~"3-O
O
o
o00r>
95
o
in01o
in01o
inOlo
Ledo
oCN*
o
o
oIDO
r>
o
60
o
oU)o
o>oo
o
o
M
Suti
CN
00o
oo
oo
00
COo
pjo
r~coo
r>t~o
00
<-)CJt-H
no
00
CN
r>o--1
o@o
PSSanf
CO
i@i
in00o
in00o
in00o
o
*o
*o
o00o
85
o
in00o
m00o
00
CN
in00o
Belas
XTuju
n
ID
ot>o
of~o
r>l>-o
70
o
ot>o
oi>o
80
of-o
Selu
in
oCN
o
O
r>
o
oIDo
60
o
<->
O
oVDO
O
o
MSidir
ID
o01^f
ot>o
o
o
o
o
70
o
o
o
ot>o
r>
o
M
2
1
o122
ooCO
ooCO
ooCO
ooCO
noCO
ooCO
ooin
00
i-H
00
CO
ooCO
8
oCO
^ c >a
CQ Q
5iDalam1
a@Satu
2 w
"PI: ,9 S
Illiil5 ? S 5 co hi^sb si oa K
|i doESSsEs ck ^ z 2:
p | CD
tn m@@d a
@3s
!"il!
g
Sektor:
Sub
"a
@H
S
1
8s
o
!1
Juni
Mei
April
tb
"S
21ari|
3
NamaK
2
IT)
r-1
O\
O
K
vo
CM
o
o
1
'
1
00
,081
o
1
00
,08
o
1
00
o
1jSungail
o
1
'
1
00
,081
o
1
00
,08
o
'
,08
o
a&t|SungaiJ
1
1
@
1
1
|Capkala
CO
oXo
i
2o"
o
@
VO
o
o"
1
@a[Montera
o
o
1
o"
O
@
1
IN
o"
1
CM
o"
ltan
CO
in
1
@
1
1
1CQ]Lembah
ooo
<N
O
!N
O
<N
o"
'
o
|SeiBetu
i>
o
o
@
o
r
o"
1
i@io"
CQ
00
1
1
'
1
1
|Teriak
1
'
JLumar
o
@
1
1
1
[Ledo
-<
@
1
1
1
1@43
&IN
O1>
1
o"
o
@
1
o"
o
Sanggai;
CO
o00o
i
o"
ID
'
1
o"
'
o"
(TujuhB
1
@
1
Seluas
in
1
1
@
1
Siding
1
1
1
1>
Oo_1/3
O
H
oCD
^H
1
mlah
3
'on.
Satuan1
i
IS , i5 CJ @ IiiiCd H *
g| .. ..
'.ai
i 3 gc
fill
0"3
"c
ian
i
f!u
Nop.
O
im
Agust.
3
Mei
<
Is
ruan
1"3
o
in
"3<-i
00
0
io
*-
@
'
SungaiF
,
1
@
,
SiMas
SungaiI
@
@
-
Capkala
CO
@
,
@
@8Montera
i
@
@
,
@
tan
iin
@
i
@
1
@
mLembah
i
,
1
@
@
riSeiBetu
,
@
@
1Bengkay
@
1
@
i
@
Teriak
@
1
@
@
Lumar
o
i
r
@
Ledo
T@I
|
1SutiSen
i
@
1
@
@
Ledo
xn
CO
i
,
@
1TujuhB
i
,
1
@
@
Seluas
in
@
i
,
1
@
Siding
i
,
i
,
1
@
I
@
bang
JagoiBa
1
1
@
1
,
iSatuanL
Ket.
1^@3"
s 3 m
a.S cu t
||||!
\ \
o|
CT)|CO
s
s
s
8
8
II
s
s sj
o
8
8
@a
in in
00
in inoq t-
o10
s
8
in in
oo
ha
S 2 II*
3 g .. ..
Ill
IS!
> 3 K' h o
Hi
Jumlah
nBulan(to
Q
J*O
pu
en
@-@
1uli
<-}
1<
s@q
CO
b,
.J-l
3
s
&
1
in
l"3
>--(
on
M-
CO
<N
o
r>
t-t
CO
90
o
o
o
90
o
,00
,30
70
o-
,@i
o
O
ni>o
4CO
20I
in
00
n00<@i
o
90
o
DCTlO
90
o
,10
,20
00
o00,@1
o
o
o
o
c
aCO
CN
oo
o
o
T-H
UJ
20
i@1
20
r-H
,30
,00
60
H
r>CMCM
o00o
no
ftOCO
80
vO
50
o
,50
CO
oCN
OCO
,40
,30
oinr-H
OCO<N
O00o
oCNT@\
s
90
in
80
r>00
CO
o
oco
o
r-t
,20
,50
80
r-l
r>00,-H
o1^o
o
o
1CO
in
o
CO
60
Ovr>
o
00o
n
o
80
o
,90
o
,40
60
,@i
o
rH
O
O
O
o
nn
-nbahE
r^
ID
Ot-00
30
rN
ncjCN
o
o
T-H
oo
o
rH
,20
oa*
30
OCJ(N
O00O
oo
ap
CO
[--
70
CO
70
rH
r>
CM
o
nino
so
,00
,60
rH
rH
oto
r>ino
@a
m00
oinr-
00
CN
OOCN
O
O
OO
OrHrH
,20
,90
00
CN
OOCN
O00O
Oo@-1
1Te
80
CN
inrH
50
rH
CN
90
o
n
o
oo>o
,00
,40
rH
IOrH
o
o
ou>o
R
o
00CM
8
50
,20
90
o
o1/)o
o
,00
,40
50
rH
oinrH
o
o
oino
o
o
00
INrH
r>CNrH
t>o
40
o
oCNO
40
o
,70
o
,10
20
rH
OCNrH
orHo
o(NO
@a
&!N
40
00
(N(N
OCMCN
O
rHrH
00
o
rH
,20
,20
20
CN
ooCN
o00o
oorH
3
idCOCO
00CO1OCN
00CM
o00CN
o
CM
94
nCMCM
o1@1
,60
80
CN
<->oCN
o
r-i
r>CNCM
uh
sCO
30
rH
oCO
l>o
40
o
oCMo
40
o
,50
o
o
30
c->COrH
OrHo
oCNO
3Se
in
coCO
20
rH
oCNi@t
I>o
42
o
nCNo
o
,50
o
,00
20
t-H
r>CNrH
o
o
CNo
bC
CO
00CN10
COrH
OCO
OSo
64
o
o
o
64
o
,70
o
,10
30
r-1
30
rH
oCOo
40
o
rO
roo"
248
8CN
Oo
CN
O
CN
00
ooCO
00
,00
CN
00
aiCM
00
oCO
ooo
00
CO
rd.
3
kg
il5 <g
in
sin Isp
; g!
IF
1m|
s1
.
8
s
\ <O < >^11O O_
?
m
o
NL
S a;
S* _ m B
illI|Iilla a g a ^H ff\ra &. en
, ; vr S El 2
J 2 S z ;I a] g 3 |
Sektor:Petern
Sub
@is
0-D
ti(to
"3UJ
11Q
Okt
,.;IX
CO
1
@-3
s
!
Lan
an
Histan
NamaKecama
in
*-<
O
00
ts
in
VO
CO
OID
0)
m
n[--(M
40
@-1
40
0t--(N
44
000(N
60
CO
0\CO
gIN
8
SungaiRaya
ONt>OCO
10inro
ininen
0
CM
0
o
@1
20
0is(N
cor-H
inisCN
55
CO
ininCO
50
<N
20
cs
ftSungaiRayaK
CN
1
1
Capkala
CO
t-0TOCO
0r~CO
0
CO
0CO<N
r>in@<
0in
n00(N
64
0enCN
OISCO
OISCO
70
CN
40
CN
Monterado
VO
CO
U)CO
ininCO
onIS
0@3-@1
40
onISCN
mISCN
minCO
minCO
1OCN
30
CN
Samalantan
in
1
I
ID
CO
0
CO
0VOCO
10\(N
O
@-1
40
r-t
inVDCN
44
1@1
000CN
60
CO
0vOCO
60
CN
30
CN
SeiBetung
*-*
CO
10inCO
in1/3CO
in
CN
0COi-H
CO
in\CN
5I@1
10[CN
55
CO
CO
8CN
30
CN
m
00
Teriak
ai
Lumar
0
CO
0IDCO
0*oCO
0
CN
OC>~*
OCO
0f-CN
54
000CN
60
CO
0>oCO
60
CN
30
CN
Ledo
T@1
&CN
00Oi
CO
0
CO
0H)CO
h-inCN
inif)T-\
in
1^inCN
54
T@1
O00CN
O
CO
0UJCO
60
CN
40
CN
SanggauLedo
CO
0
CO
0ISCO
0
CO
000CN
OUJT@1
vO
O00CN
74
T@1
0OiCN
70
CO
0ISCO
70
CN
40
CN
TujuhBelas
0
CO
10inCO
inmCO
10U3CN
1OCO@1
35
1@t
10UJCN
44
H
10f~CN
ininCO
in10CO
010CN
20
CN
CO
10
Siding
]
JagoiBabang
o
318
o
uCO
000
CO
00
CN
OO<*
00
001--CN
00
in
n0
CN
OUJCO
00
">CO
00VOrg
00CO<N
mlah
i2SatuanDalam
J!
Q M: - ^
ffl O |
S* al
s
12 jo
@ ffi 2 5 s1hO< U
is
1p
Sub
@9
ri,$
<n
Q
|
O
w
Mei
April
Mare
n
Ix,
s
o
oS3
in
0*@?
1
>.vI.r^
?
2-,
i/@ftc
o
ff,4t*i
<*)
iij
;ii
1
1
@
@
1&w
-I
I
1
'
1
@
@
1&m
1
@
@
1
@
a
PO
CO
'
1
I
@
@
1
@
o"3
sa
@
1
@
i
@
tie:
@3
m
in
@
@
1
1"R
Le
1
@
,
@
1
@
1
@
w
jdmu
en
1
@
@
M
s?
m00
1
1
@
I
@
@
I
.
@
1
.
1
@
B
o
1
1
@
1
.
1
o
1
'
,
1
1
@
M
S3tiV
1
'
.
1
@
i
@
1
@
smjuh
@
,
@
1
&
1
@
1
133ID
1
I
I
i
@
1
@
i
@
'I@?
@
@
13
@?4
Sc8
~1
a I a IW #
<H