BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN ... Cipta...C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP...
Transcript of BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN ... Cipta...C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP...
-
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10
huruf c dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
-
2
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
Nomor 1 Seri C);
-
3
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Malang.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten
Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT
adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.
10. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
11. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
lingkungan.
-
4
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
12. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar
lingkungan lindung, baik yang berupa kawasan kota
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan
penghidupan.
13. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan
dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
14. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas
prakarsa dan upaya masyarakat.
15. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk
memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
16. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan
untuk memenuhi kebutuhan khusus.
17. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik
lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman
dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Sarana Lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang
berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan
kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
19. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan
hunian yang memenuhi standar tertentu untuk
kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman,
dan nyaman.
20. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.
21. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan
lingkungan hunian.
22. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh
warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
23. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola
pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
24. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar
kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan
penghidupan.
-
5
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
25. Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan
yang selanjutnya disingkat RDTR BWP adalah rencana
pemanfaatan ruang perkotaan secara rinci yang disusun
untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka
pelaksanaan program-program kegiatan pembangunan
kota, yang mempunyai wilayah perencanaan yang
mencakup sebagian atau seluruh wilayah kota dan dapat
merupakan satu atau beberapa kawasan.
26. Kawasan adalah wilayah yang batasnya di tentukan
berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu.
27. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang yang
berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan
kehidupan ekonomi sosial dan budaya.
28. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik
kelangsungan yang memungkinkan lingkungan
permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
29. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan,
pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran
yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian
atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan
atau air.
30. Air limbah adalah semua jenis air buangan yang
mengandung kotoran dari rumah tangga, binatang atau
tumbuh-tumbuhan dan dapat termasuk pula buangan
industri dan buangan tertentu.
31. Drainase adalah prasarana yang berfungsi untuk
mengalirkan air permukaan ke badan air dan atau
bangunan resapan buatan.
BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
di bidang Perumahan Rakyat.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
-
6
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perumahan;
d. Bidang Permukiman;
e. Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan;
f. UPT; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, Bidang, dan UPT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sekretaris
Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh tenaga fungsional
senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Pejabat
lain yang ditunjuk oleh Bupati.
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4
Dinas mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang
Cipta Karya berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai bidang tugasnya.
-
7
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:
a. pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang
berbentuk database serta analisis data untuk
penyusunan program kegiatan;
b. perencanaan strategis pada Dinas;
c. perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Cipta Karya;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan,
kawasan permukiman dan Cipta Karya;
f. pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Cipta Karya;
g. penyelenggara kesekretariatan Dinas;
h. penyelenggaraan koordinasi, perencanaan, pengendalian,
kebijakan, strategi serta sosialisasi pembangunan
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
i. pelaksanaan dan fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan
utilitas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta
Karya;
j. pelaksanan sertifikasi bidang Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya;
k. penyediaan informasi data Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Cipta Karya;
l. pelaksanaan pengesahan pemanfaatan ruang perumahan
dan kawasan permukiman serta perizinan bidang
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
m. pelaksanaan pengawasan atas pemanfaatan tata ruang
perumahan dan kawasan permukiman serta
pertimbangan teknik sesuai perizinan dan peraturan yang
berlaku; dan
n. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan serta
pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan
perumahan dan kawasan permukiman terhadap pelaku
perumahan.
-
8
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin Dinas dalam rangka perumusan kebijakan
organisasi, tata laksana perkantoran, penyusunan
rencana anggaran rutin berdasarkan skala prioritas
pembangunan dan manajemen pelaksanaan
pembangunan, pengendalian teknik pembangunan,
monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembinaan pegawai,
pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 7
Sekretariat mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum,
kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi
perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program Dinas; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 8
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan kesekretariatan;
b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian,
kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
-
9
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
c. pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;
d. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan persuratan dan
penggandaan, kearsipan dan perpustakaan;
e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan
aset Daerah;
f. pengelolaan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan,
kebersihan dan keamanan kantor; dan
g. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan program Dinas.
Pasal 9
(1) Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
Paragraf 1
Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
Pasal 10
Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai
tugas:
a. menghimpun, mengolah data, menyusun program, dan
rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Keuangan dan
Kepegawaian;
b. melaksanakan pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan,
rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan,
penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan serta
mendistribusikan;
c. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan
penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris
kantor;
d. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
e. melaksanakan pembukuan, pertanggungjawaban dan
verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
f. menyusun laporan dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan anggaran satuan kerja Dinas;
-
10
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
g. melaksanakan pengurusan gaji pegawai serta pembayaran
hak-hak keuangan lainnya;
h. melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian,
kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan
pegawai; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pasal 11
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan;
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan
rencana kerja kegiatan Dinas;
d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan
rencana kerja kegiatan tahunan;
e. melaksanakan koordinasi dalam rangka
penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan
laporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada
pimpinan;
f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan
perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
g. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan
lainnya;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keempat
Bidang Perumahan
Pasal 12
Bidang Perumahan mempunyai tugas:
a. merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi
terhadap pelaksanaan rumah umum, rumah komersial,
rumah susun dan rumah khusus;
-
11
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
b. melaksanakan pendataan rumah dan kawasan
permukiman; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan dan penyediaan data, informasi sebagai
bahan pengendalian pelaksanaan dan pengelolaan rumah
umum, rumah komersial, rumah susun, dan rumah
khusus;
b. perencanaan pencadangan lahan rumah umum dan
rumah komersial;
c. pelaksanaan fasilitasi bantuan prasarana, sarana dan
utilitas rumah umum, rumah komersial, rumah susun
dan rumah khusus;
d. pelaksanaan fasilitasi perencanaan dan pembangunan,
rumah umum dan komersial, rumah susun dan rumah
khusus;
e. fasilitasi penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
(PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. pemeliharaan dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas (PSU) Perumahan;
g. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan,
kebijakan strategis, program dan Norma Standar Pedoman
dan Manual (NSPM) dan Norma Standar Prosedur dan
Kriteria (NSPK) rumah umum dan rumah komersial,
pembiayaan, rumah susun dan rumah khusus;
h. pengumpulan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan prosedur pengelolaan, pemanfaatan dan
perizinan perumahan dan kawasan permukiman; dan
i. perencanaan program dan administrasi kerja sama
kegiatan tanggung jawab sosial badan usaha/Corporate
Social Responsibility (CSR).
Pasal 14
(1) Bidang Perumahan terdiri dari:
a. Seksi Rumah Umum, Khusus dan Komersial;
Tupksi%20_Dinas_Senin.docx
-
12
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
b. Seksi Rumah Swadaya; dan
c. Seksi Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
Paragraf 1
Seksi Rumah Umum, Khusus dan Komersial
Pasal 15
Seksi Rumah Umum, Khusus dan Komersial mempunyai
tugas:
a. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan
pengendalian Rumah Umum, Rumah Susun, Rumah
Khusus dan Rumah Komersial;
b. melakukan koordinasi, perencanaan, pengendalian,
kebijakan, strategi pembangunan Rumah Umum, Rumah
Susun, Rumah Khusus dan Rumah Komersial;
c. melaksanakan fasilitasi dan penyerahan prasarana,
sarana dan utilitas Rumah Umum, Rumah Susun, Rumah
Khusus dan Rumah Komersial;
d. melaksanakan pengendalian pembangunan perumahan
sesuai peraturan yang berlaku;
e. melaksanakan fasilitasi dan perencanaan pembangunan
Rumah Umum, Rumah Susun, Rumah Khusus dan
Rumah Komersial;
f. menyediakan informasi data Perumahan PNS dan rumah
komersial;
g. melaksanakan fasilitasi dan perencanaan pembangunan,
evaluasi serta koordinasi bantuan prasarana, sarana dan
utilitas Perumahan PNS;
h. melakukan evaluasi bantuan prasarana, sarana dan
utilitas Rumah Umum, Rumah Susun, Rumah Khusus
dan Rumah Komersial;
i. melaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
rumah umum dan komersial, kebijakan strategis, program
dan Norma Standar Pedoman dan Manual (NSPM) dan
Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) rumah
umum, susun dan khusus, dan Komersial;
j. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan kemitraan untuk
memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah
umum, rumah susun dan rumah khusus;
Tupksi%20_Dinas_Senin.docxTupksi%20_Dinas_Senin.docxTupksi%20_Dinas_Senin.docxTupksi%20_Dinas_Senin.docxTupksi%20_Dinas_Senin.docxTupksi%20_Dinas_Senin.docxTupksi%20_Dinas_Senin.docx
-
13
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
k. menyediakan informasi data Rumah Umum, Rumah
Susun, Rumah Khusus dan Rumah Komersial;
l. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi rumah
negara; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Rumah Swadaya
Pasal 16
Seksi Rumah Swadaya mempunyai tugas:
a. melaksanakan pendataan dan identifikasi rumah (data
rumah, backlog, rumah tidak layak huni) di Daerah;
b. melakukan pendataan dan inventarisasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH);
c. melakukan koordinasi dan perencanaan kebijakan dan
strategi pembangunan perumahan serta program di
bidang perumahan;
d. melaksanakan pengelolaan data dan publikasi dalam
sistem informasi menajemen;
e. melaksanakan pembangunan di bidang rumah swadaya;
f. melaksanakan dan memfasilitasi program-program
bantuan prasarana, sarana dan utilitas bagi Rumah
Swadaya;
g. melaksanakan fasilitasi pra Sertifikasi Hak Atas Tanah
dan pendampingan pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah
Rumah Swadaya;
h. melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dalam
persiapan pembangunan rumah swadaya;
i. melaksanakan sosialisasi untuk menumbuhkan
keswadayaan masyarakat dalam pembangunan rumah
swadaya;
j. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
dalam mendukung program Bantuan Stimulan Rumah
Swadaya (BSPS);
k. melaksanakan verifikasi terhadap usulan masyarakat dan
badan hukum terkait program dan kegiatan di bidang
Rumah Swadaya;
l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan pemberdayaan; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.
-
14
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
Paragraf 3
Seksi Pengendalian Perumahan,
Ruang dan Bangunan
Pasal 17
Seksi Pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan
mempunyai tugas:
a. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan, tata cara dan prosedur pengawasan dan
pengendalian Perumahan, Ruang dan Bangunan;
b. melaksanakan pengawasan atas pemanfaatan tata ruang
sesuai ketentuan dan perizinan pemanfaatan tata ruang
yang berlaku;
c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengendalian
terhadap perubahan dan penyimpangan penggunaan
lahan berdasarkan tata ruang yang ada;
d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap
perkembangan pemanfaatan ruang dalam rangka
penerapan dan penegakan ketentuan peraturan penataan
ruang;
e. melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap
perkembangan pemanfaatan ruang serta mengembangkan
sistem informasi dan ragam bentuk sarana pengawasan
serta pengendalian pemanfaatan ruang;
f. melaksanakan inventarisasi terhadap bangunan gedung
Daerah/peninggalan;
g. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang
pentingnya Izin Mendirikan Bangunan;
h. memberikan kajian teknis atau telaah dan meneliti
terhadap kelayakan struktur teknis bangunan;
i. melaksanakan pengendalian tertib bangunan dan
keselamatan gedung;
j. penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah perkotaan
dan Sertifikat Layak Fungsi dan Sertifikat Kelayakan
Bangunan Gedung (SKBG); dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Perumahan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Kelima
Bidang Permukiman
Pasal 18
Bidang Permukiman mempunyai tugas:
a. merumuskan rencana strategis dan menyelenggarakan
pengelolaan program/kegiatan Bidang Permukiman;
-
15
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
b. melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, serta pemanfaatan dan
pengendalian kawasan permukiman; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 19
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18, Bidang Permukiman mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana strategis Bidang Permukiman;
b. pelaksanaan perencanaan Bidang Permukiman;
c. pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Bidang
Permukiman;
d. pelaksanaan pelayanan Bidang Permukiman; dan
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang
Permukiman.
Pasal 20
(1) Bidang Permukiman terdiri dari:
a. Seksi Pengembangan Prasarana Air Minum;
b. Seksi Penanganan Limbah Domestik;
c. Seksi Prasarana Lingkungan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Permukiman.
Paragraf 1
Seksi Pengembangan Prasarana Air Minum
Pasal 21
Seksi Pengembangan Prasarana Air Minum mempunyai tugas:
a. melaksanakan inventarisasi, menyusun dan mengolah
data terkait pengembangan sistem penyediaan air minum;
b. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi usulan kegiatan
terkait pengembangan sistem penyediaan air minum;
c. menyusun rencana teknis pengembangan sistem
penyediaan air minum sesuai rencana strategis yang telah
disusun;
-
16
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
d. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana
sistem penyediaan air minum;
e. melaksanakan pengawasan pembangunan prasarana dan
sarana sistem penyediaan air minum;
f. melaksanakan fasilitasi pembinaan dalam bentuk
pembinaan kelembagaan, manajemen, keuangan dan
teknis kepada pengelola sistem penyediaan air minum;
dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 2
Seksi Penanganan Limbah Domestik
Pasal 22
Seksi Penanganan Limbah Domestik mempunyai tugas:
a. melaksanakan inventarisasi, menyusun dan mengolah
data terkait pengembangan sistem pengelolaan air limbah
domestik;
b. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi usulan kegiatan
terkait pengembangan sistem pengelolaan air limbah
domestik;
c. menyusun rencana teknis pengembangan sistem
pengelolaan air limbah domestik sesuai rencana strategis
yang telah disusun;
d. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana
sistem pengelolaan air limbah domestik;
e. melaksanakan pengawasan pembangunan prasarana dan
sarana sistem pengelolaan air limbah domestik;
f. melaksanakan fasilitasi pembinaan dalam bentuk
pembinaan kelembagaan, manajemen, keuangan dan
teknis kepada pengelola sistem pengelolaan air limbah
domestik; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Prasarana Lingkungan
Pasal 23
Seksi Prasarana Lingkungan mempunyai tugas:
a. melaksanakan inventarisasi, menyusun dan mengolah
data terkait drainase dan jalan lingkungan;
-
17
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
b. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi usulan kegiatan
terkait drainase dan jalan lingkungan;
c. menyusun rencana teknis pembangunan prasarana
drainase dan jalan lingkungan;
d. melaksanakan pembangunan prasarana drainase dan
jalan lingkungan;
e. melaksanakan pengawasan pembangunan prasarana
drainase dan jalan lingkungan; dan
f. melaksanakan pengawasan dan pengaturan administrasi
perizinan terhadap permohonan atas tanah lahan untuk
makam, tempat pengabuan dan sejenisnya; dan
g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang
Permukiman sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Keenam
Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan
Pasal 24
Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan mempunyai
tugas:
a. merumuskan rencana strategis dan menyelengarakan
pengelolaan program/kegiatan Bidang Penataan Ruang
dan Penataan Bangunan; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, Bidang Penataan Ruang dan Penataan
Bangunan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana strategis Bidang Tata Ruang dan
Penataan Bangunan;
b. pelaksanaan perencanaan Bidang Penataan Ruang dan
Penataan Bangunan;
c. pelaksanaan program/kegiatan pembangunan,
pemeliharaan dan pengelolaan Bidang Penataan Ruang
dan Penataan Bangunan;
d. pelaksanaan pelayanan Bidang Penataan Ruang dan
Penataan Bangunan;
e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan Bidang
Penataan Ruang dan Penataan Bangunan; dan
f. pelaksanaan Sertifikasi Kepemilikan Bangunan Gedung
(SKBG).
-
18
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
Pasal 26
(1) Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan terdiri
dari:
a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b. Seksi Penyediaan dan Penataan Bangunan; dan
c. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan
Ruang dan Penataan Bangunan.
Paragraf 1
Seksi Perencanaan Tata Ruang
Pasal 27
Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas:
a. mengelola data dan informasi sebagai bahan
perencanaan tata ruang;
b. membuat pedoman dan ketentuan teknik survei,
pemetaan dan pelaporan dalam rangka perencanaan dan
pemetaan tata ruang;
c. menyusun program dan jadwal penyusunan rencana
rinci tata ruang;
d. melaksanakan penyusunan, evaluasi dan revisi RDTR
BWP, Bagian Wilayah Perdesaan, RDTR BWP Kawasan
Strategis, RDTR BWP Kawasan Khusus, Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan, Peraturan Zonasi serta
rencana rinci lainnya;
e. melaksanakan proses legalisasi dari dokumen rencana
tata ruang yang perlu ditetapkan dasar hukumnya;
f. melaksanakan fasilitasi peran serta masyarakat dalam
perencanaan tata ruang dan sosialisasi kebijakan tata
ruang yang telah ditetapkan;
g. melaksanakan pelayanan informasi perencanaan tata
ruang;
h. melaksanakan identifikasi dan penatagunaan
pemanfaatan ruang dan sumber daya alam guna
menunjang berbagai sektor kegiatan sesuai ketentuan
tata ruang serta daya dukung dan daya tampung
lingkungan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Penataan Ruang dan Penataan Bangunan sesuai
dengan bidang tugasnya.
-
19
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
Paragraf 2
Seksi Penyediaan dan Penataan Bangunan
Pasal 28
Seksi Penyediaan dan Penataan Bangunan mempunyai
tugas:
a. melaksanakan bantuan dan bimbingan teknis, verifikasi
teknis terhadap pembangunan gedung, prasarana dan
sarana gedung Daerah;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pendirian
bangunan serta melaksanakan pemeriksaan
kelengkapan dan kebenaran teknis perencanaan struktur
bangunan;
c. menyiapkan perencanaan pembangunan gedung Daerah,
prasarana dan sarana penunjang lainnya;
d. melaksanakan pembangunan gedung Daerah;
e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan
gedung Daerah;
f. melakukan standardisasi harga satuan bahan dan upah
untuk analisis harga satuan bahan bangunan sesuai
dengan klasifikasi bangunan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Paragraf 3
Seksi Pemanfaatan Ruang dan Bangunan
Pasal 29
Seksi Pemanfaatan Ruang dan Bangunan mempunyai
tugas:
a. mengumpulkan data dan informasi sebagai bahan
penyusunan, tata cara dan prosedur pengelolaan,
pemanfaatan dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);
b. melaksanakan pembinaan teknis pemanfaatan ruang
kawasan (perumahan, perdagangan, dan perkantoran)
melalui perencanaan tata letak bangunan dan fasilitas
penunjang kegiatan (site plan) yang terpadu dengan
lingkungan sekitar;
c. melaksanakan pengkajian dan penelitian, koordinasi
serta pengaturan ketentuan teknis survei dalam rangka
Izin Lokasi, penetapan lokasi, izin prinsip, pengesahan
site plan dan rekomendasi teknis IPPT;
-
20
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi peran serta
masyarakat terhadap pemanfaatan ruang;
e. melaksanakan pendataan tertib administrasi
pemanfaatan, peralihan hak dan pengelolaan bangunan
gedung Daerah;
f. melakukan penafsiran harga gedung Daerah, serta
prasarana dan sarana pendukungnya dalam rangka
perhitungan nilai aset Daerah;
g. menghimpun, mengolah, dan mendokumentasikan data
beserta informasi tentang perkembangan pemanfaatan
ruang;
h. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan;
i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan pengelolaan bangunan gedung Daerah;
j. menyelenggarakan pengendalian dan pemantauan
bangunan tempat reklame; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan sesuai
dengan bidang tugasnya.
Bagian ke tujuh
UPT
Pasal 30
(1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan
atau penunjang kegiatan tertentu, dibentuk UPT pada
Dinas.
(2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
Bagian ke delapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
-
21
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
BAB V
TATA KERJA
Pasal 32
(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan
organisasi dalam lingkungan Dinas selaku Pejabat
Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun
horisontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang
baik.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan
Dinas bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan
mengoordinasikan bawahannya masing-masing, serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi
pemerintahan, sebagai upaya peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 33
(1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi
dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan
laporan pada waktunya.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta
umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.
Pasal 34
(1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan
laporan dapat disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.
(2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan
organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi
bawahannya untuk memberikan bimbingan dan arahan
kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan
dengan mengadakan rapat secara berkala.
-
22
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 35
(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala
Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah
diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 36
Biaya penyelenggaraan Dinas dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain
yang sah.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37
Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012
Nomor 4/C); dan
b. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Badan Perumahan (Berita
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 12/D),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.
-
23
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\perbub cipta karya.doc
Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Desember 2016
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA
Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 15 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,
ttd.
ABDUL MALIK
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 33 Seri C
-
C:\Users\ben\Desktop\PERBUP 2\PERBUP\PERBUP Tahun 2016\PERBUP Tahun 2016\Murtadho\Nomor 62 Tahun 2016\Lampiran cipta karya.doc
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
BUPATI MALANG,
ttd.
H. RENDRA KRESNA
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
BIDANG PERMUKIMAN
UPT
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM,
KEUANGAN DAN
KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI PENGEMBANGAN
PRASARANA AIR MINUM
SEKSI PENANGANAN
LIMBAH DOMESTIK
SEKSI PRASARANA
LINGKUNGAN
BIDANG PERUMAHAN
SEKSI
RUMAH UMUM, KHUSUS DAN
KOMERSIAL
SEKSI
RUMAH SWADAYA
SEKSI PENGENDALIAN PERUMAHAN,
RUANG DAN BANGUNAN
BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENATAAN
BANGUNAN
SEKSI PERENCANAAN TATA RUANG
SEKSI PENYEDIAAN DAN PENATAAN BANGUNAN
SEKSI PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN
: GARIS KOMANDO
: GARIS KOORDINASI