BUPATI BADUNG - Berandajdih.badungkab.go.id/.../PERBUP/Perbup__No__3_Tahun_2019.pdfUndang-Undang...
Transcript of BUPATI BADUNG - Berandajdih.badungkab.go.id/.../PERBUP/Perbup__No__3_Tahun_2019.pdfUndang-Undang...
BUPATI BADUNG PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2016
TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dengan dilakukannya perubahan nomenklatur dan susunan organisasi pada Sekretrariat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan maka dipandang perlu melakukan
penyesuaian uraian tugas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati BadungNomor 81 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas SekretariatDaerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/JasaDi Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi danKabupaten/Kota;
2
5. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 81 TAHUN 2016 TENTANG
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH. .
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 81), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 5
(1) Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan dengan bagian lainnya dalam hal keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengkoordinasikan penyusunan standar
operasional prosedur pada bidang tugasnya;
f. memfasilitasi perumusan kebijakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat Desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
sub urusan bencana dan kebakaran serta pertanahan;
g. menyelenggarakan pembinaan koordinasi pelayanan urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
3
h. menyelenggarakan pembinaan koordinasi pemberdayaan masyarakat desa;
i. menyelenggarakan pembinaan koordinasi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
j. menyelenggarakan pembinaan koordinasi sub urusan bencana dan kebakaran;
k. memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta pembinaan bidang administrasi dan perangkat kecamatan;
l. memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta
pembinaan bidang penetapan, perubahan batas daerah, pembentukan, penghapusan, perubahan nama daerah dan kecamatan serta pemindahan, perubahan nama ibukota wilayah/daerah dan kecamatan, pembentukan, penghapusan,
penggabungan, dan pemekaran kecamatan;
m. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan tugas pembantuan;
n. memfasilitasi dan mengkoordinasikan bidang pertanahan;
o. memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta merumuskan bahan pembinaan dibidang
Forkopimda, kerjasama dan pemilihan umum;
p. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama, kunjungan kerja dan study banding;
q. merumuskan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
r. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
s. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
t. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
v. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan
4
x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Bagian Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemeritahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(3) Bagian Pemerintahan terdiri dari :
a. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Kerjasama;
b. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
c. Sub Bagian Administrasi Wilayah dan Pertanahan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6
(1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis
operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;
f. melaksanakan dan mengumpulkan bahan pembinaan dan koordinasi pelayanan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g. melaksanakan dan mengumpulkan bahan
pembinaan, koordinasi pemberdayaan masyarakat desa;
h. melaksanakan dan mengumpulkan bahan pembinaan serta koordinasi ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
i. melaksanakan dan mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi sub urusan bencana dan kebakaran;
5
j. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan bidang pemilihan umum;
k. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan serta koordinasi bidang kerjasama;
l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kunjungan kerja dan study banding;
m. melaksanakan pengendalian evaluasi kebijakan
urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
n. melaksanakan layanan admnistrasi urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
o. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-
tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
p. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
s. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
t. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Sub Bagian Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis
operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
6
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan urusan bidang Otonomi daerah;
f. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi serta
pembinaan bidang pelaksanaan tugas pembantuan;
g. melaksanakan penggalian potensi otonomi daerah untuk dikembangkan sebagai sumber otonomi
daerah yang meliputi potensi fisik maupun non fisik;
h. mempersiapkan dan mengolah bahan – bahan yang di perlukan dalam rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian
Bupati dan Wakil Bupati;
i. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi FORKOPIMDA;
j. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal;
k. melaksanakan pengendalian evaluasi kebijakan urusan bidang otonomi daerah;
l. melaksanakan layanan administrasi urusan bidang otonomi daerah;
m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
o. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
7
(3) Sub Bagian Administrasi Wilayah dan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c
mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada
bidang tugasnya;
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan bidang pertanahan dan kewilayahan;
f. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi bidang pertanahan ;
g. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan serta koordinasi bidang pertanahan;
h. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;
i. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;
l. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan.
8
3. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 13
(1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai
tugas:
a. merumuskan program/rencana kerja berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
b. mengkoordinasikan yang diperlukan antar
Instansi/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
c. memimpin penyusunan dan perumusan langkah – langkah strategis dan operasional bagian-bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan; d. merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, perekonomian dan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah;
e. mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan koordinasi antar perangkat daerah;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan di bidang pertanian, pangan,
kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, penanaman modal, koperasi dan UKM, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan
umum dan penataan ruang, dan perhubungan, teknologi dan melaksanakan fungsi fasilitasi dan perumusan kebijakan layanan pengadaan barang dan jasa;
g. merumuskan kebijakan dalam rangka evaluasi dan
pengendalian pembangunan, perekonomian dan pelaksanaan anggaran;
h. membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan
sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing i. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan ; j. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
l. merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati;
9
m. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
n. melaporkan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
(2) Asisten Perkonomian dan Pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Bagian Perekonomian; b. Bagian Pembangunan; c. Bagian Sumber Daya Alam; dan d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut
Pasal 16
(1) Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kegiatan dibidang
tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dalam
merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan dengan bagian lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
f. memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi urusan bidang perumahan dan kawasan
pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan teknologi;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perhubungan dan teknologi;
h. mengkoordinir pembinaan koordinasi pelayanan urusan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan
ruang, perhubungan dan teknologi;
10
i. melakukan analisis dan evaluasi terkait pelaksanaan urusan bidang perumahan dan
kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan teknologi;
j. menyiapkan bahan laporan dari hasil kegiatan terkait pelaksanaan urusan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan
penataan ruang, perhubungan dan teknologi;
k. mengkoordinasikan laporan progres keuangan dan progres fisik pelaksanaan pembangunan serta proses pengadaan barang dan jasa dengan
pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
l. memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;
n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
(2) Bagian Pembangunan di pimpin oleh Kepala Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(3) Bagian Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri dari :
a. Sub Bagian Pengendalian; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur dan
Teknologi;
11
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 17 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17
(1) Sub Bagian Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis
operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sesuai bidang tugasnya;
f. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi
kegiatan pembangunan daerah sesuai bidang tugasnya;
g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
h. melaksanakan pengendalian evaluasi kebijakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
i. melaksanakan layanan administrasi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
j. menyusun pedoman kebijakan urusan pekerjaan
umum dan penataan ruang;
k. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan baik yang dibiayai oleh APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten sesuai bidang
tugasnya;
l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
m. memberi bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12
o. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
p. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b mempunyai
tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub
bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada
bidang tugasnya; e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
koordinasi urusan perumahan dan kawasan pemukiman;
f. melaksanakan pengendalian evaluasi kebijakan
urusan perumahan dan kawasan pemukiman; g. melaksanakan layanan administrasi urusan
perumahan dan kawasan pemukiman; h. menyusun pedoman kebijakan urusan perumahan
dan kawasan pemukiman; i. menyiapkan bahan evaluasi laporan progres
keuangan dan progres fisik pelaksanaan pembangunan serta proses pengadaan barang dan jasa;
j. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
k. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; l. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13
m. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
n. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Sub Bagian Pengembangan Infrastruktur dan
Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3) huruf c mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub
bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada
bidang tugasnya; e. melaksanakan dan mengumpulkan bahan
pembinaan serta koordinasi perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan dan teknologi;
f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi urusan perhubungan dan teknologi;
g. melaksanakan pengendalian evaluasi kebijakan urusan perhubungan dan teknologi;
h. melaksanakan layanan administrasi urusan perhubungan dan teknologi;
i. menyusun pedoman kebijakan urusan perhubungan dan teknologi;
j. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan
koordinasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan;
k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14
n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pembangunan.
6. Ketentuan ayat (1) huruf l Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20
(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan dengan bagian lainnya dalam
hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
f. memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi paket, riset
dan analisis pasar, serta penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
g. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi
yang dibutuhkan;
h. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
i. melakukan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
j. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak
pengadaan barang/jasa pemerintah;
15
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
l. membuat laporan secara periodik atas hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
m. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel
UKPBJ;
n. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
o. melakukan pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
p. melaksanakan pengelolaan personel dan analisis beban kerja UKPBJ;
q. melakukan pengembangan sistem insentif personel
UKPBJ;
r. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
s. melakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
t. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
u. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP;
v. menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
w. melaksanakan fasilitasi dan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara
elektronik) dan infrastrukturnya;
x. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
y. melakukan identifikasi kebutuhan dan
pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan pengadaan barang/jasa serta UKPBJ;
z. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada perangkat daerah , unit kerja dan masyarakat;
aa. melakkukan pengelolaan informasi kontrak dan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
bb. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;
16
cc. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
dd. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
ee. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
ff. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
gg. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan
hh. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh Kepala
Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
(3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa ; b. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa; dan c. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21
(1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
sebagimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
17
e. melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
f. memfasilitasi pelaksanaan dan analisis pasar barang/jasa;
g. menyusun strategi pengadaan barang/jasa;
h. menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan
informasi yang dibutuhkan;
i. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
k. menfasilitasi perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;
l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
m. membuat laporan secara periodik atas hasil
pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
n. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
o. memberi bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
q. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
r. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan
kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
barang/Jasa sebagimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan
dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
18
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
e. melaksanakan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ;
f. melaksanakan pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
g. melaksanakan pembinaan hubungan dengan para
pemangku kepentingan;
h. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
i. melaksanakan pengelolaan personil dan analisis beban kerja UKPBJ;
j. melakukan pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
k. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
l. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
m. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah
provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
n. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev,
SIKaP;
o. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
p. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-
tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
q. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19
s. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
t. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik sebagimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(3) huruf c mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada
bidang tugasnya;
e. melaksanakan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
f. melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
g. memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa;
h. melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
i. melakukan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
j. melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
k. melaksanakan pengelolaan informasi kontrak;
l. melaksanakan pengelolaan informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan;
20
m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;
n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf i dihapus dan ayat (1) huruf l Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 23
(1) Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. mengkoordinasikan dengan bagian lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun langkah teknis operasional dibidang
tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
21
f. merumuskan kebijakan penataan perangkat daerah, pengembangan kinerja, reformasi
birokrasi, ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
g. menyelenggarakan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah;
h. memfasilitasi penyusunan laporan capaian kinerja;
i. dihapus;
j. menyelenggarakan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
k. memfasilitasi dan merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
l. mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi, penerapan, evaluasi penerapan dan kebijakan dibidang tatalaksana dan pelayanan publik;
m. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;
n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
o. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
q. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh atasan.
(2) Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum.
(3) Bagian Organisasi terdiri dari :
a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b. Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan
c. Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
22
9. Ketentuan ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h
Pasal 24 diubah dan Pasal 24 ayat (2) huruf i, dan huruf j dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 24
(1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan
dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub
bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
e. melaksanakan penataan kelembagaan organisasi
perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan penyusunan uraian tugas;
g. melaksanakan evaluasi uraian tugas;
h. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan evaluasi jabatan;
i. melaksanakan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan;
j. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan;
k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;
l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan pengawasan internal terhadap
pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam
peningkatan karier bawahan;
23
o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
e. menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan dibidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi sosialisasi
dan penerapan kebijakan dibidang dibidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi evaluasi penerapan kebijakan dibidang dibidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
h. menyiapkan dan memfasilitasi evaluasi kebijakan dibidang dibidang ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
i. dihapus;
j. dihapus;
k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada
bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
24
n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
ayat (3) huruf c mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menyiapkan bahan penyusunan langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. menyusun standar operasional prosedur pada
bidang tugasnya;
e. melaksanakan penyusunan dokumen laporan capaian kinerja Sekretariat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
f. memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
g. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan road map reformasi birokrasi;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi road map
reformasi birokrasi;
i. melaksanakan verifikasi dan koordinasi penginputan data SAKIP dari masing-masing Bagian dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
j. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pengembangan kinerja organisasi perangkat daerah;
k. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing;
25
l. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
m. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
o. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
p. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan
q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bagian Organisasi.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 7 Januari 2019
BUPATI BADUNG, TTD
I NYOMAN GIRI PRASTA Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 7 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
TTD
I WAYAN ADI ARNAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 3.
26
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,
TTD
Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.
NIP. 19710901 199803 1 009