BUPATI BADUNG TENTANG PROSEDUR TETAP …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_17_2009.pdf · Salah...
Transcript of BUPATI BADUNG TENTANG PROSEDUR TETAP …jdih.badungkab.go.id/uploads/PERBUP_17_2009.pdf · Salah...
BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA ( PROTAP PB )
KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa bencana yang ditimbulkan baik oleh faktor alam, faktor non alam
dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harga benda dan dampak
psikolagis serta konflik sosial, memerlukan penanggulangan dan
penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan terkoordinasi;
b. bahwa dalam upaya penanggulangan bencana dilakukan melalui kegiatan
pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga dapat
ditangani secara berdaya guna dan berhasil guna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap
Penanggulangan Bencana ( Protap PB ) Kabupaten Badung;
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan –
ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 3368);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 ) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung;
8. Keputusan Bupati Badung Nomor 1763/03/HK/2006 tentang
Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB)
Kabupaten Badung, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati
Badung Nomor 594/03/HK/2009;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR TETAP
PENANGGULANGAN BENCANA (PROTAP PB) KABUPATEN
BADUNG.
Pasal 1
Menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung
yang selanjutnya disingkat Protap PB Kabupaten Badung, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 2
Prosedur Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman
dalam kegiatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung.
Pasal 3
Menugaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat selaku Sekretaris Ketua Pelaksana Harian Satlak PB Kabupaten
Badung untuk menyebarluaskan Protap PB ini kepada semua instansi dan
masyarakat di Kabupaten Badung.
Pasal 4
Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Peraturan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung
dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
Pasal 5
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Badung Nomor
47 Tahun 2006 tentang Prosedur Tetap Penanganan Bencana (Protap PB)
Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Diundangkan di Badung
pada tanggal 25 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009 NOMOR 18
Ditetapkan di Badung
pada tanggal 25 Juni 2009
BUPATI BADUNG,
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 17 TAHUN 2009
TENTANG
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA (PROTAP PB)
KABUPATEN BADUNG
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
a. Upaya peningkatan pembangunan di Kabupaten Badung menghadapi beberapa kendala
yang mempengaruhi jalannya pembangunan. Salah satu bentuk kendala itu adalah
kemungkinan datangnya bencana yang secara pasti tidak dapat diduga waktunya. Apabila
bencana itu terjadi maka akibat yang ditimbulkan dapat menghambat laju kegiatan
pembangunan yang sedang dan akan berlangsung maupun hasil-hasil yang telah dicapai.
b. Keadaan geografi wilayah Kabupaten Badung terdiri dari pegunungan, sungai, tanah
yang labil, laut dan pantai, lintasan jalan raya yang padat, selanjutnya dihadapkan kepada
padatnya/besarnya jumlah penduduk, dikaitkan pula dengan pesatnya kemajuan teknologi
canggih dewasa ini, akan memacu tumbuhnya industri-industri baru, serta adanya
pergantian musim, iklim dan cuaca yang tidak stabil. Semua ini akan menambah resiko
dan kerawanan bencana di Kabupaten Badung seperti : gempa bumi, tanah longsor, angin
topan, kekeringan, kebakaran, banjir, kecelakaan lalu lintas di darat maupun di air,
konflik sosial, aksi terror, hama tanaman, tsunami dan wabah penyakit. Dari beberapa
bencana tersebut diatas yang pernah terjadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Badung
termasuk daerah yang rawan bencana.
c. Guna memperkecil akibat bencana yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda
tersebut diperlukan upaya bersama dari masing-masing instansi/unit kerja/lembaga
masyarakat guna merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan melakukan tindakan
penanggulangan secara terkoordinatif serta cegah dini, sehingga diharapkan dapat
menekan besarnya kerugian yang tidak diharapkan baik jiwa manusia, harta benda
maupun sarana dan prasarana yang telah dibangun. Oleh sebab itu diperlukan kesamaan
pendapat, pandangan dan pola tindakan, terjadinya koordinasi, kesiapan mental dan fisik,
kecepatan dan ketepatan bertindak yang terpadu dari semua instansi/unit kerja/Lembaga
Masyarakat yang terkait di Kabupaten Badung dalam melakukan tindakan, baik
prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Kesemuanya itu perlu dituangkan ke
dalam piranti lunak guna dapat dipedomi bersama yang dirumuskan dalam Prosedur
Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) Kabupaten Badung.
2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Agar terdapat kesamaan pola pikir dan tindakan yang dijadikan pedoman kerja bagi
masing-masing instansi/unit kerja/lembaga masyarakat dalam melakukan kegiatan
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung mulai dari kegiatan prabencana, saat
tanggap darurat dan pascabencana.
b. Tujuan
1) Terjalinnya koordinasi, kegiatan terpadu, kerjasama yang baik dari instansi/unit
kerja/lembaga masyarakat di Kabupaten Badung dalam pelaksanaan Penanggulangan
Bencana.
2) Terciptanya kesiapsiagaan yang maksimal, cegah dini, kecepatan bertindak serta
tertib administrasi dalam mengantisipasi terjadinya bencana di Kabupaten Badung.
3. Ruang Lingkup
Dalam pembuatan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana (Protap PB) ini ruang
lingkupnya terbatas pada upaya yang dilakukan oleh instansi/unit kerja/lembaga masyarakat
di Kabupaten Badung berupa tindakan preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi dengan sistimatika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI DAN SITUASI DAERAH KABUPATEN BADUNG
BAB III : PENGORGANISASIAN SATUAN PELAKSANA
PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN
BADUNG
BAB IV : LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN BENCANA
BAB V : LOGISTIK
BAB VI : KOMANDO DAN PENGENDALIAN
BAB VII : PELAPORAN
BAB VIII : PENUTUP
4. Pengertian
Untuk memperoleh kesatuan pola pikir dan tindakan, dalam Prosedur Tetap Penanggulangan
Bencana (Protap PB) ini ditentukan beberapa pengertian baku, antara lain :
a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah merupakan Lembaga Pemerintah
Nondepartemen setingkat menteri, yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.
b. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKORLAK PB) adalah
wadah organisasi non struktural yang mengkoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang terjadi di Propinsi Bali yang diketuai oleh
Gubernur.
c. Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB) adalah wadah organisasi non
struktural yang melaksanakan upaya Penanggulangan Bencana baik prabencana, saat
tanggap darurat dan pascabencana terjadi di Kabupaten/Kota diketuai oleh
Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua
SATKORLAK PB.
d. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (SATGAS PB) adalah organisasi kerangka yang
disiapkan untuk membantu pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan
Pengungsi yang terjadi di suatu wilayah Kabupaten yang bersangkutan.
e. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau
faktor non alam maupun faktor manuasi sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
f. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap
darurat dan rehabilitasi.
g. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk
menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
h. Penjinakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau
memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
i. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdayaguna.
j. Penyelamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong,
menyantuni para korban dan mengamankan harta benda, mengamankan sarana dan
prasarana serta fasilitas umum dan lingkungan akibat bencana.
k. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
l. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan
pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan
sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya.
Tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala
aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
m. Prosedur Tetap adalah petunjuk tata cara bertindak baku sesuai dengan fungsi masing-
masing yang telah ditetapkan dalam Protap secara terkoordinir sehingga tindakan yang
dilakukan dapat mencapai sasaran yang maksimal secara berdaya guna dan berhasil guna.
n. Koordinasi adalah kegiatan yang menyatupadukan berbagai sumber dan kegiatan,
oganisasi/instansi Pemerintah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan agar dapat
melakukan penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terpadu sehingga tetap (tepat
asas/tepat arah/tepat sasaran).
o. Perlindungan masyarakat adalah upaya melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari
akibat mala petaka yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam atau bencana lainnya.
p. Lingkungan hidup adalah kesatuan masyarakat dengan semua benda, daya, keadaan dan
mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
q. Rupusdalops adalah ruangan/sarana Satlak PB tempat menghimpun data rawan bencana,
data potensi penanggulangan bencana, dilengkapi sarana komunikasi dan transportasi
untuk digunakan dalam merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan operasi
penanggulangan bencana secara terpadu.
r. Masyarakat adalah himpunan orang-orang yang hidup bersama di suatu tempat atau
lingkungan dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu, baik lingkungan pemukiman,
pekerjaan maupun lingkungan pendidikan.
s. Proyek/Okyek Vital adalah Perusahaan, Badan, Instansi, dan Jawatan yang dilihat dari
sifat dan kegiatannya berkaitan dengan soal-soal yang menyangkut bidang idiologi,
politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan yang apabila terganggu
menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan Negara.
t. Aparat Pemerintah di daerah adalah perangkat/Instansi/Unit Kerja yang secara fungsional
melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana di bawah koordinasi dan pengendalian
Kepala Wilayah.
u. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta aktif baik anggota masyarakat maupun lembaga
kemasyarakatan yang secara fungsional mendukung pelaksanaan Penanggulangan
Bencana.
v. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal
dunia akibat bencana.
w. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari
tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk
bencana.
5. Asas-asas Penanggulangan Bencana
a. Asas Kemanusiaan;
b. Asas Keadilan;
c. Asas Kesamaan kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
d. Asas Keseimbangan, Keselarasan dan Keserasian;
e. Asas Ketertiban dan kepastian hukum;
f. Asas Kebersamaan;
g. Asas Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
h. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Prinsip-prinsip dalam Penanggulangan Bencana a. Cepat dan Tepat;
b. Prioritas;
c. Koordinasi dan Keterpaduan;
d. Berdaya guna dan berhasil gua;
e. Transparansi dan Akuntabilitas;
f. Kemitraan;
g. Pemberdayaan;
h. Nondiskriminatif; dan
i. Nonproletisi;
BAB II
KONDISI DAN SITUASI WILAYAH KABUPATEN BADUNG
1. Geografi.
Luas wilayah Kabupaten Badung yakni 418,52 km2, km
2, atau 7,43% dari luas Pulau
Propinsi Bali Wilayah Kabupaten Badung terbagi atas 6 wilayah kecamatan dari 6 kecamatan
maka kecamatan Petang memiliki luas terbesar yaitu 115 km2, sedang Kecamatan Kuta
merupakan kecamatan terkecil dengan luas 17,52 km2.
Seperti halnya keadaan musim di Indonesia dikenal dua musim yaitu kemarau dan
penghujan, antara lain diperbaharui adanya arus angin yang melintasi suatu daratan serta
banyak tidaknya kandungan uap air.
Luas lahan di Kabupaten Badung yang dirinci menurut penggunaannya terdiri dari
tanah sawah 24,69%, perkebunan 15,82%, hutan Negara 3,56%, tanah kering 45,92% dan
penggunaan lain-lainnya 10,00%.
2. Demografi.
Jumlah penduduk di daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 berjumlah 381.5616 jiwa
dengan pertumbuhan sebesar 2,01% hingga kepadatan jumlah penduduknya mencapai 840
jiwa/km2, namun apabila ditinjau dari Pertambahan penduduk perkecamatan akan tampak
bahwa daerah-daerah perkotaan mempunyai pertumbuhan penduduk yang relative tinggi.
Pertumbuhan tinggi tersebut umumnya disebabkan tingginya tingkat mobilitas dan migrasi
masuk ke perkotaan, jadi bukanlah akibat pertumbuhan alamiah.
3. Kebencanaan.
Di wilayah Kabupaten Badung secara garis besar, peristiwa-peristiwa yang dapat
menimbulkan bencana yang dihadapi dapat digolongkan dalam 12 jenis yaitu :
a. Gempa bumi;
b. Banjir;
c. Angin topan;
d. Tanah Longsor;
e. Kebakaran;
f. Kekeringan;
g. Pencemaran lingkungan;
h. Konflik sosial;
i. Teroris;
j. Wabah penyakit menular;
k. Hama;
l. Tsunami;
BAB III
PENGORGANISASIAN SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA
(SATLAK PB) KABUPATEN BADUNG
1. Susunan Organisasi.
Organisasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Badung dibentuk dan dibina dalam
rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap ancaman bencana dan akibatnya,
serta untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan daerah dan menjamin kelestarian
lingkungan.
Di Kabupaten Badung telah dibentuk organisasi Penanggulangan Bencana dengan
nama Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana ( Satlak PB ) Kabupaten Badung yang
susunan keanggotaannya sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 594/03/HK/2009,
tertanggal 20 Maret 2009 terdiri dari :
Ketua : Bupati Badung
Wakil Ketua I : Komandan Distrik Militer 1611/Badung
Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Kota Besar Denpasar
Wakil Ketua III : Kepala Kepolisian Resor Badung
Ketua Pelaksana Harian : Wakil Bupati Badung
Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Badung
Wakil Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Badung
Bendahara : Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Badung.
1. Kelompok Tugas (Pokgas) Pencarian dan Pertolongan
Koordinator : Kasdim 1611/Badung
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kabupaten Badung
2. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Kabupaten Badung
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
Badung
4. Kepala Bappeda, Litbang Kabupaten Badung
5. Inspektur Kabupaten Badung
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan
Kabupaten Badung
7. Kepala BMKG Wilayah III Denpasar
8. Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Badung
9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Badung
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
11. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Badung
12. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda
Kabupaten Badung
13. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Badung
14. Pasi. Teritorial Kodim 1611/Badung
15. Kabag. Bina Mitra Poltabes Denpasar
16. Kabag. Bina Mitra polres Badung
17. Kabag Ops. Poltabes Denpasar
18. Kabag. Ops. Polres Badung
19. Kasat. Intelkam Poltabes Denpasar
20. Kasat. Intelkam Polres Badung
21. Kasat. Reskrim Poltabes Denpasar
22. Kasat. Reskrim Polres Badung
23. Kasat. Samapta Poltabes Denpasar
24. Kasat. Samapta Polres Badung
25. Kasat. Lantas Poltabes Denpasar
26. Kasat. Lantas Polres Badung
27. Kepala Kantor SAR Denpasar
28. Camat se-Kabupaten Badung
29. Dan Ramil se-Kabupaten Badung
30. Ka Polsek se-Kabupaten Badung
31. Perbekel/Lurah se-Kabupaten Badung
32. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Badung
33. Ketua PMI Cabang Badung
34. Ketua ORARI Lokal Badung
35. Bendesa Adat se-Kabupaten Badung
36. Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan se-Kabupaten
Badung
37. Masyarakat Kabupaten Badung
2. Kelompok Tugas (Pokgas) Kesehatan
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Badung
2. Direktur RSUD Kabupaten Badung
3. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Badung
4. Camat se-Kabupaten Badung
5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Badung
6. Ketua PMI Cabang Badung
7. Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan se-Kabupaten
Badung
3. Kelompok Tugas (Pokgas) Sosial
Koordinator : Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Alam
Kabupaten Badung
2. Asisten Administrasi umum Kabupaten Badung
3. Kepala Bappeda, Litbang Kabupaten Badung
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Badung
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Badung
6. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung
7. Kepala dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Badung
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung
Kabupaten Badung
9. Sekretaris DPRD Kabupaten Badung
10. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten
Badung
11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Badung
12. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten
Badung
13. Kepala Bagian Administrasi kesejahteraan Rakyat Setda.
Kabupaten Badung
14. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda. Kabupaten
Badung
15. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Badung
16. Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Badung
17. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Badung
18. Kepala Kantor Perpustakaan Kabupaten Badung
19. Dharma wanita, PKK, Gatriwara
20. Camat se-Kabupaten Badung
21. Perbekel/Lurah se-Kabupaten Badung
22. Ketua PMI Kabupaten Badung
23. Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan se-Kabupaten
Badung
24. Karang Taruna se-Kabupaten Badung
25. Masyarakat Kabupaten Badung
4. Kelompok Tugas (Pokgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Koordinator : Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung
Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Badung
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung
3. Kasdim 1611/Badung
4. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung
5. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Badung
6. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten
Badung
7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
8. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten
Badung
9. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Badung
10. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten
Badung
11. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten
Badung
12. Kepala Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Setda. Kabupaten
Badung
13. Kepala Bagian Bina Mitra Poltabes Denpasar
14. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Badung
15. Camat Se-Kabupaten Badung
16. Perbekel/Lurah Se-Kabupaten Badung
17. Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan se-Kabupaten Badung
18. Masyarakat Kabupaten Badung
Staf Administrasi
1. Sekretaris Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Badung
2. Kepala Bidang Linmas pada Badan Kesbang Pol dan Linmas
Kabupaten Badung
3. Kepala Sub Bidang Penanganan Bencana pada Badan Kesbang
Pol. Dan Linmas Kabupaten Badung
4. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Latihan pada Badan Kesbang
Pol dan Linmas Kabupaten Badung
5. Staf pada Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Badung
2. Struktur Organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB)
Kabupaten Badung
3. Tugas Pokok dan Fungsi Satlak PB Kabupaten Badung
a. Tugas Pokok
Tugas Pokok Satlak PB Kabupaten Badung adalah merumuskan kebijakan,
melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan Penanggulangan Bencana di
Kabupaten Badung dengan berpedoman pada kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana baik pada tahap prabencana, saat tanggap
darurat dan pascabencana yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan,
penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Satlak PB Kabupaten Badung
mempunyai fungsi :
1) Pengorganisasian, pemberian petunjuk, pengarahan dan pembinaan serta
pengendalian kegiatan penanggulangan bencana, baik kegiatan perencanaan,
pelaksanaan maupun evaluasi Satlak PB di Kabupaten Badung.
2) Mengkoordinasikan dan Pengendalian Kegiatan teknis dan administrasi dalam
penanggulangan bencana, baik yang dilakukan instansi vertikal, dinas maupun
masyarakat.
3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan penerimaan dan penyaluran bantuan yang
dilaksanakan oleh Bupati Badung selaku Ketua Satlak PB.
KETUA
WAKIL KETUA I
WAKIL KETUA II
WAKIL KETUA III
KETUA
PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIS
WAKIL SEKRETARIS
BENDAHARA
POKGAS
PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN
POKGAS
KESEHATAN
POKGAS SOSIAL POKGAS
REHABILITASI
DAN
REKONSTRUKSI
4) Pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Ketua Satlak PB Kabupaten
Badung.
4. Pembagian Tugas Penanggulangan Bencana
a. Pada saat Prabencana, unsur/Pokgas Satlak PB Kabupaten Badung dibina dan dilatih
sedemikian rupa, sehingga mampu dan terampil untuk mendukung penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, melaksanakan tugas-tugas yang
bersifat preventif dan mitigatif sesuai rencana Satlak PB Kabupaten Badung.
b. Untuk menjamin kesiapan yang tinggi dalam menghadapi bencana yang setiap saat dapat
terjadi. Satlak PB Kabupaten Badung mengusahakan kesiagaan unsur/Pokgas Satlak PB
Kabupaten Badung sedemikian rupa sehingga setiap saat diperlukan dapat segera
diaktifkan untuk dioperasikan secepatnya.
c. Pada saat Tanggap Darurat, unsur Satlak PB Kabupaten Badung diaktifkan dalam
kelompok-kelompok tugas (Pokgas), sedangkan pengerahannya dilaksanakan oleh
pelaksana harian atas perintah Ketua Satlak PB Kabupaten Badung, dengan tugas-tugas
sebagai berikut :
1) Kelompok Tugas (Pokgas) Pencarian dan Pertolongan, dikoordinir oleh Kasdim
1611/Badung.
Kelompok Tugas ini bertugas mencari dan menolong korban dilokasi bencana,
mengevakuasi ke daerah yang aman yang ditunjuk untuk mendapatkan penyelesaian
lebih lanjut dari kelompok tugas yang lain, melaksanakan pemadaman kebakaran bila
diperlukan, mengamankan lokasi yang ditinggal oleh penduduk dan memberikan
penerangan kepada masyarakat mengenai bencana yang terjadi serta pemadam aliran
listrik di daerah yang dilanda bencana bila diperlukan.
2) Kelompok Tugas (Pokgas) Kesehatan, dikoordinir oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung
Kelompok Tugas ini bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada korban
bencana dan dikoordinasikan dengan pokgas yang lain.
3) Kelompok Tugas (Pokgas) Sosial, dikoordinir oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Badung
Kelompok Tugas ini menyiapkan tenda-tenda darurat perlengkapan,
menyelenggarakan, dapur umum, menyiapkan dan menyelenggarakan pakaian dan
selimut untuk para pengungsi yang memerlukan, memberikan santunan kepada anak
yatim piatu serta manula yang tidak mempunyai keluarga lagi, menyelenggarakan
pemakaman bagi korban yang meninggal dunia.
4) Kelompok tugas (Pokgas) Rehabilitasi dan rekonstruksi, di koordinir oleh Kepala
Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.
Kelompok tugas ini bertugas melaksanakan perbaikan darurat terhadap sarana
ekonomi, perhubungan dan kehidupan masyarakat, penyediaan air bersih dan fasilitas
MCK bagi para pengungsi dan dikoordinasikan dengan Pokgas yang lain.
d. Pascabencana, unsur Satlak PB Kabupaten Badung diaktifkan dalam rehabilitasi dan
rekontruksi, dan dikoordinasikan dengan pokgas yang lainnya.
5. Tata Laksana
a. Usaha Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 tahap yaitu :
1. Tahap Prabencana meliputi kegiatan pencegahan dini dan kesiapsiagaan masyarakat
serta aparat pemerintah sehingga dampak yang ditimbulkan dan akibat bencana dapat
diperkecil.
Kegiatan yang dilakukan :
a) Membuat peta daerah rawan bencana dan menginformasikan secara tepat.
b) Menyusun potensi Linmas dan Satgas diwilayahnya.
c) Menetapkan jalur dan tempat evakuasi korban bencana.
d) Menyusun program penanggulangan bencana antara lain pendidikan dan
pelatihan Gladi Posko dan gladi lapangan Penanggulangan Bencana, serta
menyusun dan menyempurnakan Prosedur tetap Penanggulangan Bencana.
e) Menetapkan anggaran Penanggulangan Bencana dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
2. Tahap saat tanggap darurat
Titik berat kegiatan dimulai dari mencari, menolong dan menyelamatkan serta
memberikan santunan kepada korban Bencana.
Kegiatan yang dilakukan :
a. Memberikan petunjuk teknis Penanggulangan Bencana.
b. Mengirimkan bantuan SATGAS SATLAK PB.
c. Memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan, antara lain
menyediakan tempat penampungan sementara korban, bantuan tenaga medis/para
medis, obat-obatan, pakaian dan makanan sesuai dengan kebutuhan korban.
d. Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada masyarakat yang terkena bencana.
e. Melaporkan kejadian bencana dan Penanggulangannya.
3. Tahap Pasca Bencana :
Melakukan rehabilitas dan rekontruksi guna mengatasi penderitaan masyarakat,
memulihkan kembali kegiatan pemerintahan dan roda perekonomian, memperbaiki
sarana dan prasarana khususnya fasilitas umum sehingga kehidupan masyarakat
kembali normal bahkan lebih baik.
Kegiatan yang dilakukan :
a) Melaporkan jumlah korban Bencana, perkiraan jumlah kerugian, jumlah
kebutuhan rehabilitasi/rekontruksi dan rencana penempatan kembali korban
bencana.
b) Memberikan bantuan pelaksanaan rehabilitasi dan atau rekontruksi pemukiman,
fasilitasi umum didaerah bencana.
c) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi bagi kelancaran kegiatan
pemerintahan dan pembangunan.
b. Bila terjadi bencana RUPUSDALOPS harus lebih diaktifkan dan SATLAK PB
Kabupaten Badung berperan melakukan pengarahan unsur pertolongan, serta bantuan
terhadap korban bencana.
c. Setelah terjadi bencana, SATLAK PB Kabupaten Badung terjun kelapangan mengecek
kerusakan yang terjadi akibat bencana untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi.
BAB IV
LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN
PENGUNGSI
1. Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana/Prabencana.
Dilakukan untuk memperkecil, kerugian, meniadakan timbulnya korban akibat bencana, baik
harta benda maupun nyawa manusia.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana dilakukan sebelum terjadi bencana secara kontinyu oleh
semua instansi/unit kerja/lembaga masyarakat, dengan melakukan kegiatan :
a. Penelitian dan pemetakan daerah rawan bencana.
SATLAK PB mengadakan penelitian dan membuat prakiraan daerah rawan bencana
diwilayahnya. Pemerintah Kabupaten Badung memberikan data rawan bencana kepada
SATLAK PB Kabupaten Badung yang bertanggungjawab kepada pembuatan peta rawan
bencana yang disiapkan pada RUSPUSDALOPS SATLAK PB.
b. Penerangan dan Penyuluhan
Unsur Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Badung dengan Bagian
Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Badung dalam kesiapsiagaan PB bertugas :
menyiapkan bahan penyuluhan kepada masyarakat tentang bencana, akibat yang
ditimbulkan dan dampaknya terhadap kehidupan dan pembangunan termasuk ketentuan
bagi mereka yang mendiami daerah rawan bencana serta bagaimana bertindak untuk
memperkecil resiko bahaya.
c. Penyiapan Perangkat dan Pelatihan Petugas.
Guna efektivitas pelaksanaan PB Satlak PB Kabupaten Badung harus mempunyai daftar
perlengkapan yang dapat dikerahkan dalam waktu singkat guna pertolongan maupun
penanggulangan. Unsur instansi/unit kerja terkait mengirim daftar perlengkapan yang
dimiliki pada Satlak PB Kabupaten untuk diinventarisasi.
Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Badung membantu pelaksanaan, baik
pendataan maupun pengerahannya instansi/unit kerja terkait menyiapkan dukungan untuk
petugas yang mengoperasikan maupun petugas di lapangan untuk latihan ketrampilan
secara berkala cara penanggulangan bersama rakyat. Latihan untuk petugas yang
mengoperasikan dilakukan oleh unsur instansi/unit kerja masing-masing, sedang untuk
latihan penanggulangan diselenggarakan Badan Kesbang, pol dan Linmas Kabupaten
Badung.
d. Monitoring dan Evaluasi
Pemerintah Kabupaten Badung dengan seluruh jajarannya selalu monitor setiap
kerawanan bencana di daerahnya dan melaporkan ke SATLAK PB Kabupaten Badung
dan diteruskan ke SATKORLAK PB Provinsi Bali. RUPUSDALOPS PB Propinsi Bali
menerima dan meneruskan laporan tentang bencana kepada Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
2. Tanggap Darurat Bencana
a. RUPUSDALOPS PB Kabupaten Badung segera mengaktifkan Posko, semua anggota
SATLAK PB yang terkait siap di RUPUSDALOPS PB mengikuti perkembangan
segala kejadian di daerah bencana. Pada saat ditentukan keadaan darurat
RUPUSDALOPS PB yang semula ditangani oleh petugas jaga, beralih ke Sekretariat
Posko Satlak PB. Posko segera mengkoordinir kegiatan, laporan, penanggulangan
dan penyebaran berita.
LOGISTIK
1. Bantuan Terhadap Korban Bencana.
a. Bantuan adalah merupakan pertolongan pertama yang diberikan dalam keadaan darurat
kepada anggota atau kelompok masyarakat yang menderita akibat terjadinya bencana
bantuan tersebut dimaksudkan untuk dapat memulihkan kembalikan kemampuan dan
kepercayaan diri korban yang telah hilang akibat bencana yang sedang dialami,
diharapkan dapat mengurangi beban mental yang diderita sehingga dapat mengatasi
masalah-masalah yang sedang dihadapi.
b. Bencana yang biasa terjadi Kabupaten Badung :
1) Gempa Bumi
2) Banjir
3) Angin Topan
4) Tanah Longsor
5) Kebakaran
6) Kekeringan
7) Pencemaran Lingkungan
8) Konflik Sosial
9) Aksi Teror
10) Wabah Penyakit Menular
11) Hama Tanaman
12) Tsunami
c. Bantuan Korban Bencana
Bantuan kepada korban bencana dapat bersumber dari pemerintah/swasta/masyarakat
atau bantuan lainnya
Bantuan dapat diberikan kepada :
1) Bantuan Umum kepada masyarakat
a) Penyelamatan dan pencarian korban oleh Tim SAR
b) Pengungsian dan penempatan sementara penduduk dari lokasi bencana ke daerah
aman bencana.
c) Penyediaan fasilitas kesehatan oleh regu/kelompok kesehatan.
Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peralatan dan perlengkapan yang harus disediakan
sebagai berikut :
a). Peralatan dan perlengkapan untuk Regu pekerjaan umum antara lain :
- Alat-alat untuk pembersihan jalan.
- Alat-alat untuk perbaikan jembatan secara darurat.
- Peralatan untuk membuat perkemahan darurat dan sanitasi.
- Peralatan untuk membuat tanggul darurat dan lain sebagainya.
- Alat-alat angkut tambahan.
b). Peralatan untuk regu sosial antara lain :
- Tenda-tenda darurat.
- Peralatan tidur.
- Peralatan dapur umum.
- Peralatan makan dan minum serta peralatan masak.
- Pakaian dan selimut jika diperlukan.
- Kendaraan roda empat untuk lalu lintas cepat.
c). Peralatan dan perlengkapan regu kesehatan.
- Peralatan untuk regu kesehatan pada dasarnya sesuai standard ketentuan yang
berlaku untuk kesehatan lapangan, rumah sakit lapangan, ambulance gawat
darurat, ambulance transport dan fasilitas triage.
- Obat-obatan bagi para pengungsi maupun bagi korban yang cedra dan sakit,
harus tersedia secara cukup, baik dilapangan maupun rumah sakit yang
ditunjuk.
d) Peralatan dan perlengkapan untuk regu pertolongan dan penyelamatan di darat
antara lain
- Peta lokasi bencana
- Peralatan pendakian
- Megaphone
- Tandu
- Peralatan Komunikasi
- Bekal makanan darurat
- Transportasi untuk pengungsian
e). Peralatan dan perlengkapan untuk penyelamatan dan pertolongan di air antara
lain
- Perahu karet, skoci motor, tonkang, LCR
- Baju renang
- Life jaket/plampung
- Obat anti binatang berbisa
- Peralatan selam
- Tali
- Jaring penahan
2). Bantuan perseorangan sebagai berikut :
a). Bantuan pertama berupa sandang dan pangan yang diberikan untuk jangka waktu
satu atau dua minggu sesuai dengan kondisi para korban dan situasi bencana.
b). Bantuan lanjutan berupa :
- Bantuan pangan, lauk pauk, untuk waktu maksimal tiga bulan.
- Alat-alat kerja : kapak, parang, cangkul, garpu, sekop, dan lain-lain.
- Bibit tanaman jangka pendek dan jangka panjang.
- Stimulasi bahan perumahan.
c). Bantuan penampungan dan pemulangan korban bencana dilaksanakan oleh Dinas
Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
2. Prosedur Pemberian Bantuan
a. Bantuan pertama didasarkan atas laporan terjadinya bencana baik laporan lisan maupun
tertulis dari korban bencana dan/atau pihak lain yang mengetahui.
b. Bantuan lanjutan berdasarkan atas :
1). Data kejadian Bencana.
2). Perkiraan bantuan yang diperlukan.
3). Sesuai situasi dan kondisi daerah.
c. Pemberian bantuan bagi para korban yang bersifat nasional dikoordinasikan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
d. Pemberian bantuan bagi korban bencana pada tingkat provinsi dikoordinasikan oleh
SATKORLAK PB.
e. Pemberian bantuan bagi para korban bencana bersifat lokal atau terbatas menjadi
tanggung jawab SATLAK PB Kabupaten Badung.
3. Proses Pemberian Bantuan.
a. Dasar laporan bencana dari SATLAK PB Kabupaten Badung dan sesuai permintaan
STKORLAK PB mengirimkan bantuan yang diperlukan apabila SATLAK PB Kabupaten
Badung tidak mampu mengatasi permasalahan.
b. Apabila bencana banyak menimbulkan korban dan kerugian serta belum dapat diatasi,
SATLAK PB Kabupaten Badung hendaknya melaporkan kepada SATKORLAK PB
Propinsi Bali, mengajukan langkah-langkah penanggulangan serta mengajukan bantuan
yang diperlukan.
c. Khusus Daerah rawan bencana SATLAK PB Kabupaten Badung hendaknya
menyediakan dana dan pangan sebagai tindakan preventif.
d. Bantuan yang berasal dari masyarakat dan luar negeri yang diterima SATLAK PB
Kabupaten Badung dikirim ke lokasi bencana sesuai dengan urgensinya atau atas
permintaan pemberian umum.
e. Penyaluran bantuan darurat kepada korban harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan
terarah oleh SATLAK PB Kabupaten Badung.
4. Kewenangan / Tanggung Jawab Penyaluran Bantuan.
a. Setiap penyaluran bantuan harus diikuti administrasi pertanggungjawaban secara tertib
dan tepat waktu.
b. Untuk kelancaran memberikan bantuan SATLAK PB Kabupaten Badung membuat
laporan pertanggungjawaban sementara dan pertanggungjawaban riil/lengkap dikirim
menyusul.
c. Sisa dana penanggulangan bencana merupakan persediaan dana untuk penanggulangan
bencana yang sewaktu-waktu terjadi.
d. Pertanggungjawaban dibuat dan dikirim kepada :
1) Bantuan dana dipertanggungjawabkan kepada Presiden melalui Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
2) Bantuan dana Provinsi Bali dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Bali selaku
Ketua SATKORLAK PB Provinsi Bali.
3) Bantuan dana instansi/unit kerja/lembaga masyarakat terkait, pertanggungjawaban
ditujukan kepada instansi/unit kerja/lembaga masyarakat tersebut.
BAB VI
KOMANDO DAN PENGENDALIAN
Guna menghindari keragu-raguan akibat adanya dualisme perintah serta untuk lebih
Menjamin tercapainya pelaksanaan tugas yang berhasil, maka diperlukan komando dan
pengendalian yang jelas.
Oleh sebab itu dalam rangka kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Badung diatur
sebagai berikut :
1. Pada tingkat Kabupaten Badung pemegang komando adalah Bupati Badung.
2. Bagi Instansi/Unit Kerja/Lembaga Masyarakat dipimpin oleh pimpinan masing-masing yang
mengacu pada komando dari pimpinan atasannya.
3. Bagi instansi Propinsi dan Pusat yang unsurnya diperbantukan pada kegiatan penanggulangan
bencana di Kabupaten Badung, maka komando dan pengendalian bagi unsur-unsur tersebut
berada pada Bupati Badung.
4. Selama pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Badung, perintah bagi para
Pimpinan Instansi/Unit Kerja/Lembaga Masyarakat Kabupaten Badung hanya dari Bupati
Badung.
5. Bagi unsur Instansi/Unit kerja/Lembaga Masyarakat Propinsi Bali yang diperbantukan pada
operasi penanggulangan bencana Kabupaten tidak dibenarkan mengadakan perintah
tersendiri, kecuali oleh Bupati Badung atau pejabat yang ditunjuk.
6. Laporan kejadian selama kegiatan penanggulangan bencana, pada prinsipnya dilakukan
secara prosedur dari Bupati Badung kepada Gubernur Bali atau pejabat yang ditunjuk.
BAB VII
P E L A P O R A N
1. Prosedur Laporan
a. Pada prinsipnya hanya ada satu laporan bencana yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang agar tidak ada yang perbedaan.
b. Gejala kejadian yang diperkirakan akan berkembang menjadi bencana diharapkan dapat
dilaporkan kepada Bupati Badung selaku Ketua Satlak PB, oleh :
- Pos/Stasiun pengamat
- Pos Siaga Pemerintah/Swasta
- Masyarakat
- Perbekel/Lurah
c. Laporan tersebut diatas diharapkan dapat dikirimkan secepatnya dengan sarana
komunikasi yang ada kepada Ketua SATLAK PB Kabupaten disamping kewajiban
melaporkannya kepada instansi/kesatuan induknya masing-masing.
d. SATLAK PB Kabupaten Badung meneruskan laporan tersebut kepada SATKORLAK PB
Propinsi Bali untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana.
e. Instansi/Unit Kerja/Lembaga Masyarakat yang menerima laporan tentang adanya
kejadian bencana, wajib meneruskan laporan tersebut kepada SATLAK PB Kabupaten
Badung pada kesempatan pertama.
2. Jenis Laporan
Ada 2 (dua) jenis laporan :
a. Laporan Insidentil, yaitu laporan yang dibuat hanya pada saat-saat tertentu, dapat secara
lisan melalui telepon, telegram, radio komunikasi, faximile dapat juga melalui media
komunikasi yang lainnya. Setelah itu disusul dengan laporan tertulis yang memuat data-
data korban dan usaha-usaha yang dapat dilaksanakan.
b. Laporan Periodik, yaitu laporan yang menggambarkan perkembangan kejadian bencana
setiap saat dan dibuat menurut jangka waktu tertentu yang berbentuk laporan harian,
mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan.
3. Sifat Laporan
Dalam rangka kecepatan penyaluran informasi, laporan bencana sesuai dengan sifatnya
dibagi menjadi 4 tingkatan :
a. Laporan awal
Laporan awal harus dikirimkan dari lokasi bencana oleh Camat kepada SATLAK PB
untuk selanjutnya diteruskan kepada SATKORLAK PB Propinsi Bali dan BAKORNAS
PB berisi :
1). Tanggal dan waktu kejadian
2). Bentuk bencana dan intensitas kejadiannya
3). Lokasi dan proses kejadian
4). Tindakan yang telah dan sedang diambil
5). Bantuan yang amat diperlukan.
b. Laporan Penguat
Laporan penguat dikirimkan segera setelah didapatkan informasi lebih lengkap, berisi :
1). Rincian tentang bencana yang terjadi meliputi : intensitas, penyebab, daerah yang
dilanda.
2). Jumlah penduduk yang terlanda bencana, jumlah yang selamat, cedera, meninggal
dan hilang.
3). Rincian kerusakan yang timbul akibat bencana, taksiran kerugian.
4). Usaha penanggulangan yang sedang dilaksanakan dan hasilnya.
5). Kesulitan dan hambatan yang dialami.
6). Bantuan yang masih diperlukan dirinci jenis dan jumlahnya.
c. Laporan Perkembangan
Laporan perkembangan dikirimkan oleh SATLAK PB Kabupaten Badung kepada
SATKORLAK PB Propinsi Bali yang bersifat pemutakhiran data, yang berisi :
1). Perkembangan bencana yang terjadi
2). Perkembangan kondisi para penderita
3). Perkembangan usaha penanggulangan
4). Kesulitan dan hambatan yang dialam
5). Bantuan yang telah diterima
6). Bantuan yang masih diperlukan.
d. Laporan Akhir
Laporan akhir dibuat segera setelah situasi bencana mereda dan usaha
penanggulangannya dinyatakan selesai, yang memuat antara lain :
1). Kronologis kejadian bencana
2). Kronologis usaha penanggulangannya
3). Rekapitulasi jumlah korban dan jumlah kerugian
4). Rencana usaha rehabilitasi dan anggaran yang diperlukan
5). Bantuan yang amat diperlukan, jenis dan jumlahnya
6). Evaluasi kejadian bencana dan penanggulangannya, faktor pendukung dan
penghambat.
4. Materi Laporan
Laporan bencana harus memuat data yang meliputi, antara lain :
1. Data Umum, memuat hal-hal :
a. Jenis bencana yang sedang terjadi
b. Waktu kejadian
c. Lokasi kejadian bencana
d. Penyebab dari pada bencana
e. Kekuatan dari masing-masing jenis bencana
2. Data Khusus, memuat hal-hal :
a. Korban manusia
1) Meninggal
2) Luka-luka
3) Pengungsi
4) Dalam pencarian
b. Rumah penduduk
1) Musnah/Hancur
2) Rusak berat
3) Rusak ringan
c. Sarana umum
1) Rumah ibadah
2) Balai Desa
3) Kantor-kantor
4) Sekolah-sekolah
5) Pasar-pasar, dan lain-lain
d. Prasarana
1) Jembatan
2) Jalan
3) Dam, dan lain-lain
e. Bidang-bidang usaha (mata pencaharian)
1) Toko
2) Tanaman perkebunan
3) Perikanan
4) Pertanian
5) Obyek Wisata, dan lain-lain.
3. Taksiran kerugian
Dibuatkan oleh Tim penilai yang terdiri dari Instansi yang berwenang di daerah.
BAB VIII
P E N U T U P
1. Prosedur Tetap Penanggulangan Rencana (Protap PB) Kabupaten Badung ini merupakan
pedoman dan cara bertindak bagi Instansi/Unit Kerja/Lembaga masyarakat yang berperan
dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Badung.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Prosedur Tetap ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
BUPATI BADUNG
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG