BUPATI BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG...
Transcript of BUPATI BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2008 TENTANG...
BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 30 TAHUN 2008
TENTANG
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab VIII pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten
Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka
dipandang perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat Dewan Kabupaten
Badung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Badung tentang Uraian Tugas
Sekretariat Dewan Kabupaten Badung;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
2
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris
Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Badung.
3
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan
terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung yang
selanjutnya disebut Setwan.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung.
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3
Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Badung.
BAB IV
URAIAN TUGAS
Pasal 4
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas :
a. menyusun / merumuskan rencana kegiatan dan kebijaksanan Setwan
berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang di perlukan antar Instansi / Lembaga terkait
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan
operasional Setwan bersama para Kepala Bagian dilingkungan Setwan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan
berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. memberi bimbingan dan petunjuk teknis kepada bawahan sesuai bidang
tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai
dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
4
g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai
dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam
peningkatan karier;
h. melaksanakan sidang-sidang penetapan produk-produk DPRD, mengurus
rumah tangga dan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
memberikan pertimbangan teknis kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah khususnya dalam rangka kegiatan panitia musyawarah, panitia
anggaran, panitia khusus dan komisi-komisi;
i. koordinasi, dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan
dan menginkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas DPRD;
j. perencanaan, dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah dan menelaah
dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
k. pembinaan administrasi, dalam arti urusan tata usaha, mengolah dan
membina kepegawaian, mengolah keuangan dan perbekalan DPRD;
l. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang
diselenggarakan oleh DPRD;
m. memelihara dan membina ketertiban serta keamanan kedalam;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugas
untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan
informasi dan bertanggungjawab pada atasan;
p. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 5
(1) Bagian Umum mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan antar Kepala
Bagian intern Setwan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan
permsalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
5
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai
bahan dalam peningkatan karier;
g. mempersiapkan penerimaan tamu-tamu Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;
h. melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Setwan;
i. merencanakan dan melayani kebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantor serta melakukan pemeliharaan dan perlengkapan kantor
dilingkungan Setwan;
j. melakukan pengadaan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian, alat-
alat kantor, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris kantor
dan rumah tangga jabatan DPRD;
k. mempersiapkan surat perintah perjalanan dinas untuk keperluan
peningkatan dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
l. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
m. membuat laporan kegiatan Bagian Umum sebagai informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
n. melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
Pasal 6
Bagian Umum terdiri dari :
a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Sub Bagian Perlengkapan;
c. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.
Pasal 7
(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan di bidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Kepala Sub Bagian
dilingkungan unit kerjanya melalui Kepala Bagian sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
6
c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan
permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
e. menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai
bahan peningkatan karier;
f. melakukan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, mengendalikan
dan membina kearsipan, memberikan nomor urut surat keluar dan surat
masuk;
g. menerima semua surat-surat yang dialamatkan kepada Sekretaris Dewan
dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
h. melakukan urusan kepegawaian dilingkungan Setwan;
i. menghimpun dan mensistematiskan semua arsip yang mempunyai status
arsip statis (arsip yang tidak digunakan dalam tugas dan disimpan di
arsip nasional);
j. menyusun dan menyimpan kartu kendali sesuai dengan klasifikasi dan
menurut urutan tanggal secara kronologis;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugas untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Kepala Sub Bagian
dilingkungan unit kerjanya melalui Kepala Bagian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan
permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
e. menilai pretasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai
bahan dalam peningkatan karier;
7
f. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengawasan baik peralatan
maupun penggunaan alat-alat kantor dilingkungan Setwan;
g. mengatur, memelihara kebersihan ruangan, halaman kantor dan seluruh
ruangan lainnya dilingkungan Setwan;
h. mengurus keperluan rumah tangga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
rumah tangga jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
i. melaksanakan administrasi dan inventarisasi harta benda pada rumah
jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
j. mengurus penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk
keperluan DPRD;
k. menyelenggarakan ketertiban yang bertalian dengan terwujudnya
kelancaran kerja dilingkungan Setwan;
l. mengumpulkan informasi serta menilai mutu perbekalan, melakukan
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tender serta melakukan
pembelian pembekalan dan materiil yang diperlukan oleh Pemerintah
Daerah;
m. melakukan administrasi dan inventarisasi harta benda milik Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, menampung dan mengajukan barang-barang
inventaris dari unit kerja dalam lingkungan Setwan;
n. mengatur penggunaan dan pemeliharaan kendaraan dinas baik yang
digunakan untuk keperluan antar jemput pegawai dan tamu maupun
kendaraan lain yang pemeliharaannya diserahkan kepada Bagian
Umum;
o. mengurus pemeliharaan kendaraan dinas bagi pejabat-pejabat
dilingkungan Setwan;
p. mengurus surat-surat kendaraan dinas dan surat-surat lainnya yang
diperlukan seperti STNK, jasa raharja, surat pajak lainnya;
q. menyelenggarakan dan mengurus tempat menyimpan dan memelihara
kendaraan dilingkungan Setwan;
r. meneliti bukti tagihan swasta kepada Sekretaris Dewan dan menyetujui
pembayaran bila telah memenuhi ketentuan yang berlaku;
s. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
t. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
u. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian / Seksi intern
melalui Kepala Bagian Umum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
e. memberi petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai
keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai
bahan dalam peningkatan karier;
g. membuat rancangan biaya untuk keperluan perjalanan dinas;
h. membuat surat perintah perjalanan dinas untuk para pejabat dan staf
yang mengikuti kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD;
i. menyiapkan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD;
j. melakukan administrasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan
dengan perjalanan DPRD dan pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh
DPRD;
k. mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan upacara-upacara pelantikan
pimpinan dan anggota DPRD antar waktu, sidang atau rapat paripurna
rapat-rapat dinas dan pertemuan resmi lainnya yang diselenggarakan
DPRD;
l. menyiapkan penyelenggaraan tamu-tamu DPRD;
m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pada atasan;
o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertangungjawab kepada Kepala Bagian Umum.
9
Pasal 8
(1) Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Bagian Keuangan berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan antar Kepala
Bagian intern Setwan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional dibidang
tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan
permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan, sebagai
bahan peningkatan karier;
g. penatausahaan keuangan Setwan dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
h. mengkoordinasikan tugas-tugas Sub Bagian dilingkup Bagian
Keuangan;
i. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
Pasal 9
Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Anggaran;
b. Sub Bagian Perbendaharaan;
c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan.
10
Pasal 10
(1) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan
permasalahannya agar pelaksanaan dapat di laksanakan dengan tuntas;
d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah di tetapkan
sebagai bahan peningkatan karier;
g. menerima dan menghimpun rancangan Prioritas Pelapon Anggaran-
Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Kerja Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dari Bagian-bagian atau Sub
Bagian dilingkungan Setwan;
h. mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rancangan PPAS
dan RKA-SKPD dalam bentuk yang telah ditetapkan;
i. mempersiapkan bahan-bahan seperti rancangan PPAS, RKA-SKPD
dalam rangka pembahasan lebih lanjut;
j. menerima dan menyusun rancangan dokumen pelaksanaan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dn Anggaran Kas Satuan
Kerja Perangkat Daerah (AKA-SKPD) dari Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dilingkungan Setwan;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
11
(2) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyusun langkah tekins operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan
permasalahannya agar pelaksanaan dapat di laksanakan dengan tuntas;
d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah di tetapkan
sebagai bahan peningkatan karier;
g. mengadakan penelitian terhadap pengajuan daftar belanja pegawai dan
gaji penghasilan DPRD beserta tunjangan-tunjangan lainnya
berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan mengenai rechmatig,
wetmatig dan dealmatig;
h. meneliti kelengkapan SPJ-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh
PPTK;
i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran;
j. melakukan verifikasi SPP;
k. menyiapkan SPM;
l. memberikan rekomendasi dalam rangka pengangkatan dan
pemberhentian serta pengembangan tugas dan kewajiban bendaharawan;
m. menyusun dan menyelaraskan pelaksanaan dari pada peraturan –
peraturan, ketentuan dan pedoman pelaksanaan dibidang Tata Usaha
Keuangan Daerah yang dibuat oleh Instansi yang lebih tinggi;
12
n. melakukan tugas pembinaan ketatalaksanaan keuangan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan dan memberi arahan sesuai dengan bidnag dan
permasalahannya agar pelaksanaan dapat di laksanakan dengan tuntas;
d. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
e. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai
bahan peningkatan karier;
g. melakukan tata pembukuan secara sistematis dan kronologis mengenai
anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
h. mempersiapkan bahan – bahan dalam rangka penyusunan perhitungan
anggaran DPRD dan perhitungan anggaran Sekretariat DPRD;
i. melakukan verifikasi, melaksanakan akutansi serta menyiapkan laporan
pelaksanaan keuangan SKPD secara berkala;
j. melakukan penelitian terhadap bukti kas anggaran DPRD dan bukti kas
anggaran Sekretariat DPRD;
k. melaksanakan pembukuan yang sifatnya administrasi berupa
perhitungan pemindahan dan perbaikan;
13
l. mengontrol persiapan keuangan bagi belanja langsung maupun tidak
langsung;
m. mengoreksi SPJ pembayaran belanja langsung dan tidak langsung agar
tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pembayaran terpelihara
dengan baik;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
Pasal 11
(1) Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :
a. mempunyai rencana kegiatan Bagian Persidangan dan Risalah
berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancraan
pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundnag-
undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi tugas sesuai dengan yang diperlukan antar Kepala
Bagian intern Setwan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan
mekanisme dan ketentuann peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional dibidang
tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan
permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
e. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana dan petunjuk serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
g. menilai hasil prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai
bahan peningkatan karier;
14
h. mengikuti rapat-rapat DPRD serta memberi pertimbangan teknis;
i. menyiapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh
penyelenggaraan tugas Bagian Persidangan dan Risalah;
j. menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat –
rapat yang disampaikan oleh DPRD;
k. menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan DPRD;
l. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
m. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
n. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Bagian Risalah dan Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
Pasal 12
Bagian Persidangan dan Risalah terdiri dari :
a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
c. Sub Bagian Humas.
(1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan
rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
c. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan, serta
membuat konsep laporan untuk alat kelengkapan DPRD;
d. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas, dan memberikan arahan sesuai dengan bidang dan
permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
15
e. menilai hasil prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah di tetapkan
sebagai bahan peningkatan karier;
f. mengikuti kegiatan rapat / sidang DPRD;
g. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas :
a. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan
permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
b. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku;
d. menilai hasil prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah di tetapkan
sebagai bahan peningkatan karier;
e. mempersiapkan dan mendistribusikan bahan – bahan rapat / sidang yang
diselenggarakan DPRD;
f. menyusun rencana jadwal kegiatan, mempersiapkan dan
menyelenggarakan daftar hadir rapat;
g. mempersiapkan bahan dalam rangka penyusunan risalah, iktisar dan
resume rapat / sidang yang telah diselenggarakan oleh DPRD;
h. menyampaikan hasil rapat sidang kepada para anggota DPRD;
i. mengikuti kegiatan rapat / sidang DPRD;
j. mempersiapkan rapat – rapat yang diselenggarakan DPRD;
k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
16
(3) Sub Bagian Humas mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan
permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan tuntas;
c. memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar
sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai
bahan dalam peningkatan karier;
f. mengumpulkan bahan pendataan dan penyaringan data penyusunan
evaluasi informasi;
g. melaksanakan hubungan antara pemerintah (eksekutif dan legislatif)
dengan masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk
memperjelas kebijakan pemerintah;
h. memberikan layanan informasi dan mempersiapkan rencana peliputan
acara kegiatan DPRD dengan mengundang pers untuk dipublikasikan
dan didokumentasikan;
i. memberi pemecahan terhadap hambatan-hambatan yang terdapat
dikalangan masyarakat khususnya dilingkungan masyarakat;
j. memberi pelayanan kepada masyarakat termasuk kepada tamu-tamu
yang memerlukan informasi/keterangan;
k. membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya
sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(4) Masing masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Persidangan
dan Risalah.
17
Pasal 13
(1) Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas :
a. menyusun program / rencana kerja dibidang tugasnya berdasarkan
kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Instansi/Lembaga terkait
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
c. mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah operasional
dibidang tugasnya bersama kepala sub bagian untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sub bagian dan bawahan
baik tertulis maupun lisan sesuai bidang permasalahannya;
e. menilai pelaksanaan kegiatan kepala sub bagian sesuai dengan
realisasinya;
f. memberikan petunjuk kepada kepala sub bagian dalam melaksanakan
tugas agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
g. memantau pelaksanaan kegiatan kepala sub bagian serta
mengevaluasinya guna mengetahui permasalahannya;
h. menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa
DPRD;
i. mengkoordinasikan perumusan peraturan daerah dan keputusan DPRD;
j. menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-
undangan;
k. menyiapkan bahan pertimbangan atas masalah hukum yang timbul
dalam pelaksanaan tugas DPRD;
l. menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi
produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum;
m. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. memberi bimbingan dan petunjuk kepada staf bawahan agar
pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk tercapai kesesuaian kebenaran kerja;
18
o. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil
yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan
dalam menilai peningkatan karier;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap
pelaksanaan kegiatan, dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan,
(2) Bagian Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Sekretaris
Dewan.
Pasal 14
Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri dari :
a. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan;
b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
c. Sub Bagian Produk Hukum.
(1) Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan ketentuan dan peraturan
perundangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian di dalam bagian
untuk menjalin kerjasama dan keserasian tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional kegiatan sub bagian dokumentasi
dan perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam
pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam
pelaksanaan bidang tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
e. melakukan dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum;
f. mengumpulkan data dan bahan tentang semua produk-produk hukum
pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
19
g. menghimpun permasalahan yang berhubungan dengan infentarisasi
produk-produk hukum dan kartolik;
h. melakukan pencatatan termasuk statistik dibidang perundang-undangan
dan tata hukum;
i. mencatat bahan laporan teknis untuk kepentingan penyusunan laporan
dibidang hukum;
j. mempersiapkan dan mengusahakan bahan / literatur hukum;
k. melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengambilan bahan-
bahan/literatur/kartolik yang ada dibagian hukum dan perundang-
undangan;
l. mempersiapkan bahan dalam rangka administrasi dan inventarisasi
kartolik dilingkungan bagian hukum dan perundang-undangan;
m. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. memberi bimbingan petunjuk kepada staf bawahan agar pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja;
o. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan perbaikan kedepan sesuai kebutuhan dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
p. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
q. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(2) Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum dan Perundang-
undangan sebagai penjabaran tugas bagian sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar sub bagian di dalam bagian
untuk menjalin kerjasama dan keserasian tugas;
c. menyusun langkah teknis operasional kegiatan sub bagian dokumentasi
dan perpustakaan sebagai pedoman pelaksanaan yang diperlukan dalam
pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
d. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam
pelaksanaan bidang tugasnya dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
20
e. mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan perundang-
undangan menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya;
f. mengikuti perkembangan hukum pada umumnya dan khususnya yang
menyangkut tugas pemerintahan;
g. menghimpun dan memelihara dan mempelajari perundang-undangan;
h. mengumpulkan, menghimpun, memelihara dan menyajikan data dan
perundang-undangan pusat dan daerah;
i. mengikuti dan memonitor proses pembahasan peraturan daerah;
j. mempersiapkan bahan dalam rangka pengalihan produk-produk hukum
yang dibahas dalam rangka rapat/sidang;
k. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
l. memberi bimbingan petunjuk kepada staf bawahan agar pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja;
m. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil
yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan
dan menilai peningkatan karier;
n. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya sebagai bahan perbaikan kedepan sesuai kebutuhan dan
ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
o. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan pelaksanaan
kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
(3) Sub Bagian Produk DPRD mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan
kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Kepala Sub Bagian
dilingkungan unit kerjanya melalui Kepala Bagian sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;
21
c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
d. menyusun kebutuhan anggaran pelaksanaan yang diperlukan dalam
pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
e. menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah atas usul prakarsa
DPRD;
f. mempersiapakan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rancangan
keputusan/rekomendasi DPRD;
g. membuat dan meneliti rancangan keputusan DPRD;
h. menyusun dan mengkoordinasikan perumusan keputusan DPRD;
i. mempersiapkan bahan konsultasi dan koordinasi dengan unit lain dalam
rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan
keputusan/rekomendasi DPRD;
j. mengikuti, mempersiapkan dan memonitor proses pembahasan
peraturan daerah kabupaten dengan DPRD;
k. mendokumentasikan hasil kegiatan rapat/sidang DPRD dan memelihara
arsip;
l. menyimpan pita hasil rekaman hasil rapat/sidang;
m. membagi tugas kepada staf bawahan agar dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
n. memberi bimbingan petunjuk kepada staf bawahan agar pelaksanaan
tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk tercapai kesesuaian dan kebenaran kerja;
o. melakukan penilaian prestasi pelaksanaan tugas staf berdasarkan hasil
yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan rencana serta
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
bahan dalam menilai peningkatan karier;
p. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang
tugasnya untuk bahan perbaikan kegiatan kedepan sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. wajib menyusun laporan tahunan atau saat diperlukan terhadap
pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan;
r. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.
22
(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Kepala Bagian Hukum dan
Perundang-undangan;
BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1) Dalam pelaksanaan tugasnya Sekwan dan Kepala Bagian serta Kepala Sub
Bagian menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi.
(2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Sekwan bertanggungjawab
memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.
(3) Setiap pimpinan organisasi dilingkungan Sekwan wajib melaksanakan
pengawasan melekat.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 16
(1) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan apabila dipandang perlu
tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan kerja lainnya yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
23
Bagian Ketiga
Hubungan Kerja
Pasal 17
(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan kerja dibantu oleh pimpinan
satuan kerja bawahannya dalam rangka pembinaan bimbingan kepada
bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.
(2) Masing-masing pejabat dilingkungan Sekretariat Dewan melakukan
hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang
jabatan yang berlaku secara vertikal dan horisontal.
Bagian Keempat
Hal Mewakili
Pasal 18
Apabila Sekretaris Dewan berhalangan melaksanakan tugas dan kewajiban,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjuk salah seorang Kepala
Bagian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Dewan dengan
sepengetahuan Sekretaris Daerah.
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pegundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Diundangkan di Badung
Pada tanggal 17 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,
ttd.
I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2008 NOMOR 23
Ditetapkan di Badung
pada tanggal 17 September 2008
BUPATI BADUNG
ttd.
ANAK AGUNG GDE AGUNG
Pada tanggal